Einloggen

Thematische Bibliographien / Kantor Wilayah Daerah Istimewa Aceh

Inhaltsverzeichnis

Zeitschriftenartikel
Bücher

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Kantor Wilayah Daerah Istimewa Aceh“

Autor: Grafiati

Veröffentlicht am 28. Juli 2024

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2025

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Kantor Wilayah Daerah Istimewa Aceh" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Zeitschriftenartikel zum Thema "Kantor Wilayah Daerah Istimewa Aceh"

1

Sarong, Hamid, Syahrizal Abbas, and Mahdi Mahdi. "Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh." Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi 10, no. 1 (2021): 37–77. http://dx.doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah berwewenang memeriksa, mengadili, memutus dan men

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

2

Saly, Jeane Neltje, Christine Octavia S, Donabella Juventia, Salma Aisha, Shafaa Alaadini Yuan, and Virginia Tjendra. "Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia." JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 1, no. 2 (2023): 154–63. http://dx.doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1256.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dar

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

3

Abdi Nugroho, Yahya. "Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 10 (2023): 983–95. http://dx.doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.722.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dalam pasal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti hukum yang mengatur masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan dengan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat sebagai hukum daerah ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberlakukan syari’at islam sebagai hukum yang mengatur mas

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

4

Jamil, Arnita. "IMPLEMENTASI PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH." Jurnal Transformasi Administrasi 11, no. 01 (2021): 55–65. http://dx.doi.org/10.56196/jta.v11i01.186.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, menserasikan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang.Setiap daerah dalam Negara Indonesia memiliki kepentingan dan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahkan kepentingan pemanfaatan ruang provinsi tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

5

Dewi, Melati, and Zakia Zakia. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat." Tameh: Journal of Civil Engineering 11, no. 2 (2022): 62–73. http://dx.doi.org/10.37598/tameh.v11i2.235.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat berperan aktif sebagai perencana, koordinator, dan pengontroI peIaksanaan serta peneIitil dan pengembangan pembangunan daerah, Secara perencanaan, BAPPEDA berkoordinasi agar kepala daerah dapat melaksanakan semua tugas dan kegiatan guna tercapainya keserasian, keterpaduan, dan keserasian antar semua instansi, termasuk instansi dengan kantor wilayah, guna mencapai kegunaan yang maksimal dan hasil yang efektif. Dalam merencanakan suatu pembangunan infrastruktur merupakan tugas utama dari bidang infrastruktur dan pengembangan wil

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

6

Pramudhita F, Gelang Surya Semedi, and Muhammad Koprawi. "Implementasi The Dude Mikrotik Dalam Monitoring Jaringan Pada Early Warning System." Explore 14, no. 1 (2024): 14–21. http://dx.doi.org/10.35200/ex.v14i1.108.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Bencana alam letusan gunung berapi merupakan fenomena alam yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Indonesia secara umum memiliki risiko tinggi terjadinya bencana vulkanik karena letak geografisnya. Salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan terhadap bencana gunung berapi adalah wilayah perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan Gunung Merapi. Untuk menangani mitigasi bencana Gunung Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membentuk Early Warnin

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

7

Dinarjito, Agung. "PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : STUDY KASUS KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK 1, no. 1 (2017): 57–69. http://dx.doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.88.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan institusi tersebut dikarenakan layana

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

8

Yuhermansyah, Edi, and Meri Andani. "TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT." LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 7, no. 1 (2018): 43. http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 merupakan hukum pidana terkodifikasi, yang mana sebelumnya qanun ini terpisah-pisah seperti qanun tentang Khamar, Khalwat, dan Maisir. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam di seluruh wilayah Aceh. Namun sangat disayangkan belum semua daerah

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

9

Andhara, Destya. "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh." Syiah Kuala Law Journal 4, no. 2 (2020): 234–51. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17020.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal penyelesaian dan konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Pada kenyataanya Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai Lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang juga menangani urusan d

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

10

Parawati, Erina Dwi, and Muhaimin. "Analisis Dampak dan Kontroversi Penerapan Perda Syariat di Indonesia: Studi Kasus Aceh." Jurnal Studi Pesantren 5, no. 1 (2025): 106–18. https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1561.

Der volle Inhalt der Quelle

Annotation:

Fenomena penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi topik yang memicu berbagai reaksi publik, terutama karena perda syariat ini dianggap sebagai upaya daerah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Kebijakan ini muncul seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah mereka sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Salah satu daerah yang menonjol dalam penerapan perda syariat adalah Aceh, yang mendapat hak istimewa unt

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Kantor Wilayah Daerah Istimewa Aceh"

1

Aceh, Indonesia Departemen Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa. Uraian pekerjaan Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Aceh: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Aceh, nomor 04 tahun 1984, tanggal 2 Januari 1984. Kantor Wilayah Departemen Agama, Daerah Ist. Aceh, 1988.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

2

Rapat Kerja Tingkat Daerah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1986 Banda Aceh, Indonesia). Hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Tingkat Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 28-29 April 1986 di Banda Aceh. Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1989.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

3

Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Bidang Pendidikan Guru., ed. Laporan Bidang Pendidikan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada rapat kerja bersama Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Ditjen Dikdasmen Depdikbud, tanggal 6-9 Pebruari 1985 di Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1987.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

4

Aceh (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah., ed. Study evaluasi program pengembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kerja sama Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pusat Penelitian, Universitas Syiah Kuala, 1986.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

5

Aceh (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah., ed. Study evaluasi program pengembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kerja sama Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pusat Penelitian, Universitas Syiah Kuala, 1986.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

6

Aceh (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Ekonomi., ed. Studi evaluasi program pengembangan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Bidang Ekonomi, 1988.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

7

Indonesia. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri., ed. Panduan pengenalan wilayah Republik Indonesia, Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1987.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

8

Indonesia. Departemen Tenaga Kerja. Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

9

Pranadji, Tri, ed. Identifikasi wilayah miskin dan upaya penanggulangannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 1991.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

10

Rustam, Effendi. faktor kemunculan masalah wilayah Analisis ketidakseimbangan pendapatan antar wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh: Laporan penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, 2000.

Den vollen Inhalt der Quelle finden

APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen

Mehr Quellen

Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!