Bibliografías temáticas / Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Libros

Literatura académica sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo"

Autor: Grafiati
Publicado: 27 de julio de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros

Elija tipo de fuente:

Consulte las listas temáticas de artículos, libros, tesis, actas de conferencias y otras fuentes académicas sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo".

Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.

Artículos de revistas sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo"

1

Yulisa, Putri Dwi, and Murza Azmir. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEWENANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 DI KABUPATEN KARIMUN." PETITA 4, no. 2 (2022): 147–59. http://dx.doi.org/10.33373/pta.v4i2.4968.

Texto completo
Resumen
Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang lembaga non struktural badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2000 yaitu membahas tentang dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama bagaimana tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Dan tujuan dari penelitian
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Muhammad Luthfillah and Jajang Sutisna. "Kualitas Pelayanan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Indonesian Batam Online Single Submission Tahun 2022-2023." NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 1–28. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v5i1.142.

Texto completo
Resumen
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Kota Batam sebagai daerah yang termasuk kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki keistimewaan sebagai daerah Free Trade Zone. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan menggunakan sistem Indonesian B
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Suherry. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdaganganbebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 229–46. http://dx.doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.229-246.

Texto completo
Resumen
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Suherry, S. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan." Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 230. http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i2.602.

Texto completo
Resumen
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Adi Ahmad and Isratul Naisya. "SISTEM INFORMASI DATA KAPAL PERSIAR YANG BERSANDAR DI CT1 DAN CT3 PADA BPKS." Journal Informatic, Education and Management (JIEM) 4, no. 2 (2022): 19–30. http://dx.doi.org/10.61992/jiem.v4i2.51.

Texto completo
Resumen
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS) Merupakan Sebuah Lembaga Yang Bergerak DibidangPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Yang Bekerja Untuk Mendata SeluruhKapal Termasuk Kapal Persiar Yang Bersandar Di Pelabuhan Tersebut. UntukMenjaga Kwalitas Pelayanan Bagi Kapal Persiar Yang Bersandar Di DermagaKhususnya Di Ct1 Dan Ct3 Pada Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Diperlukan Adanya Suatu InformasiYang Akurat Dan Cepat Untuk Menunjang Aktifitasnya Berjalan Dengan Lancar.Begitu Juga Pelayanan Yang Baik Serta Informasi
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Nasril, Nasril. "Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1400.

Texto completo
Resumen
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Sujarwanto, Sujarwanto. "Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 29–43. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1396.

Texto completo
Resumen
Legislasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 menandai era baru penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia.Penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan secara komersial mengalami perubahan dari service port menjadi landlord port. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas pelabuhan menjadi regulator yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan badan usaha pelabuhan menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan.Enam tahun pasca legislasi ini, kinerja pelabuhan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara inheren, tata kelola pela
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Basar, Abdul Rohmad, and Budi Irawan. "Rancang Bangun Aplikasi Absensi Berbasis Webcam dan Geolokasi pada Badan Pengusahaan Batam." Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI) 10, no. 1 (2025): 144–55. https://doi.org/10.36352/jt-ibsi.v10i1.1189.

Texto completo
Resumen
Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan aplikasi absensi berbasis webcam dan geolokasi untuk mengatasi permasalahan absensi manual yang tidak efisien dan rentan manipulasi di Badan Pengusahaan Batam, khususnya pada petugas auto gate di Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami kebutuhan sistem, sementara pengembangan aplikasi mengikuti metodologi Waterfall. Pemodelan sistem direpresentasikan menggunakan UML (Unified Modeling Language), dan pengujian fungsionalitas dilakukan dengan metode Black Box Testing. Hasil penelitian menunjukkan b
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Sukiman and Dinda Suci Lestari. "Pelayanan Kedatangan Kapal Menggunakan Metode Host To Host Oleh PT Div Samudera Abadi Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Angkutan Laut Di Kantor Pelabuhan Laut Batam." Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim 3, no. 2 (2021): 26–32. http://dx.doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.37.

Texto completo
Resumen
Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam, tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem Host to Host di Kantor Pelabuhan Laut Batam dan tahapan proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan m
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Rita, Rita. "Penyusunan Peooman Pemberian Izin Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 6 (2019): 567. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i6.1041.

Texto completo
Resumen
Freight grawth lately is remarkable progress, so we need measures to optimize the transport of goods. In order to support the national logistics system the government has issued Government Regulation No. 8 of 2011 on Transport Multimioda which is the mandate of the Traffic Act and Road Transport, Shipping, Aviation and Railways. Problems in multimodal transportation is not a business entity licensing guidelines multimodal transport. With the approach of qualitative descriptive analysis of the utilization of multimodal transport in the Port of Tanjung Priok Jakarta and Medan Belawan port indica
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Más fuentes

Libros sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo"

1

Subandi, Y. M. Nunung. Motivasi sebagai upaya meningkatkan peranan humas Badan Pengusahaan Pelabuhan Samarinda. s.n.], 1990.

Buscar texto completo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (Indonesia), ed. Study kasus hubungan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Sabang dengan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri, 1987.

Buscar texto completo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
También puede estar interesado en las bibliografías ampliadas sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo" para tipos de fuentes particulares:
Artículos de revistas
Ofrecemos descuentos en todos los planes premium para autores cuyas obras están incluidas en selecciones literarias temáticas. ¡Contáctenos para obtener un código promocional único!

Pasar a la bibliografía