Bibliografías temáticas / Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo / Artículos de revistas
Siga este enlace para ver otros tipos de publicaciones sobre el tema: Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo.

Artículos de revistas sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo"

Autor: Grafiati
Publicado: 27 de julio de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros

Elija tipo de fuente:

Consulte los 19 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo".

Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.

Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.

1

Yulisa, Putri Dwi, and Murza Azmir. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEWENANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 DI KABUPATEN KARIMUN." PETITA 4, no. 2 (2022): 147–59. http://dx.doi.org/10.33373/pta.v4i2.4968.

Texto completo
Resumen
Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang lembaga non struktural badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2000 yaitu membahas tentang dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama bagaimana tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Dan tujuan dari penelitian
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Muhammad Luthfillah and Jajang Sutisna. "Kualitas Pelayanan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Indonesian Batam Online Single Submission Tahun 2022-2023." NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 1–28. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v5i1.142.

Texto completo
Resumen
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Kota Batam sebagai daerah yang termasuk kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki keistimewaan sebagai daerah Free Trade Zone. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan menggunakan sistem Indonesian B
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Suherry. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdaganganbebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 229–46. http://dx.doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.229-246.

Texto completo
Resumen
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Suherry, S. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan." Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 230. http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i2.602.

Texto completo
Resumen
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Adi Ahmad and Isratul Naisya. "SISTEM INFORMASI DATA KAPAL PERSIAR YANG BERSANDAR DI CT1 DAN CT3 PADA BPKS." Journal Informatic, Education and Management (JIEM) 4, no. 2 (2022): 19–30. http://dx.doi.org/10.61992/jiem.v4i2.51.

Texto completo
Resumen
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS) Merupakan Sebuah Lembaga Yang Bergerak DibidangPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Yang Bekerja Untuk Mendata SeluruhKapal Termasuk Kapal Persiar Yang Bersandar Di Pelabuhan Tersebut. UntukMenjaga Kwalitas Pelayanan Bagi Kapal Persiar Yang Bersandar Di DermagaKhususnya Di Ct1 Dan Ct3 Pada Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Diperlukan Adanya Suatu InformasiYang Akurat Dan Cepat Untuk Menunjang Aktifitasnya Berjalan Dengan Lancar.Begitu Juga Pelayanan Yang Baik Serta Informasi
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Nasril, Nasril. "Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1400.

Texto completo
Resumen
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Sujarwanto, Sujarwanto. "Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 29–43. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1396.

Texto completo
Resumen
Legislasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 menandai era baru penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia.Penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan secara komersial mengalami perubahan dari service port menjadi landlord port. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas pelabuhan menjadi regulator yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan badan usaha pelabuhan menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan.Enam tahun pasca legislasi ini, kinerja pelabuhan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara inheren, tata kelola pela
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Basar, Abdul Rohmad, and Budi Irawan. "Rancang Bangun Aplikasi Absensi Berbasis Webcam dan Geolokasi pada Badan Pengusahaan Batam." Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI) 10, no. 1 (2025): 144–55. https://doi.org/10.36352/jt-ibsi.v10i1.1189.

Texto completo
Resumen
Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan aplikasi absensi berbasis webcam dan geolokasi untuk mengatasi permasalahan absensi manual yang tidak efisien dan rentan manipulasi di Badan Pengusahaan Batam, khususnya pada petugas auto gate di Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami kebutuhan sistem, sementara pengembangan aplikasi mengikuti metodologi Waterfall. Pemodelan sistem direpresentasikan menggunakan UML (Unified Modeling Language), dan pengujian fungsionalitas dilakukan dengan metode Black Box Testing. Hasil penelitian menunjukkan b
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Sukiman and Dinda Suci Lestari. "Pelayanan Kedatangan Kapal Menggunakan Metode Host To Host Oleh PT Div Samudera Abadi Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Angkutan Laut Di Kantor Pelabuhan Laut Batam." Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim 3, no. 2 (2021): 26–32. http://dx.doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.37.

Texto completo
Resumen
Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam, tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem Host to Host di Kantor Pelabuhan Laut Batam dan tahapan proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan m
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Rita, Rita. "Penyusunan Peooman Pemberian Izin Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 6 (2019): 567. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i6.1041.

Texto completo
Resumen
Freight grawth lately is remarkable progress, so we need measures to optimize the transport of goods. In order to support the national logistics system the government has issued Government Regulation No. 8 of 2011 on Transport Multimioda which is the mandate of the Traffic Act and Road Transport, Shipping, Aviation and Railways. Problems in multimodal transportation is not a business entity licensing guidelines multimodal transport. With the approach of qualitative descriptive analysis of the utilization of multimodal transport in the Port of Tanjung Priok Jakarta and Medan Belawan port indica
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Hani Sabila, Fadiyah, and Aulia Rahmah. "PENGURUSAN JASA KEPELABUHANAN DI KANTOR BP BATAM MENGGUNAKAN SISTEM B-SIMS PADA PT. SUKSES MAKMUR SAMUDRA BERJAYA BATAM." Journal of Maritime and Education (JME) 5, no. 2 (2023): 509–14. http://dx.doi.org/10.54196/jme.v5i2.109.

Texto completo
Resumen
Perusahaan pelayaran PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal yang sebagian besar melayani kapal tug boat dan tongkang serta kapal-kapal niaga lainnya. Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menggunakan sistem Batam - Seaport Information Management System (B-SIMS) pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam. Proses pengajuan jasa kepelabuhanan ini terbagi menjadi empat bagian yakni labuh, tambat, pandu dan tunda. Dalam proses pengajuan jasa kepelab
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Ramadhani, Abiyyah Hanan, Badia Perizade, and Yulia Hamdaini Putri. "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam." Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen 19, no. 2 (2022): 213–22. http://dx.doi.org/10.29259/jmbt.v19i2.17825.

Texto completo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

Sulaiman, Ahars. "EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI BP BATAM MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KEPEGAWAIAN." PETITA 1, no. 1 (2019): 158–79. https://doi.org/10.33373/pta.v1i1.4038.

Texto completo
Resumen
Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara maka pemerintah atau lembaga-lembaga negara mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat guna untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di lembaglembaga negara tersebut. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai BP Batam tersebut sebenarnya Kepala BP Batam telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kepegawaian. Pegawai BP Batam sebagai aparat pemerinta
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Arianto, Bismar. "Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau." KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 01 (2021): 53–62. http://dx.doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3657.

Texto completo
Resumen
Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini, salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau mengaktualisasikan kewenangan ini melalui Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi ini menimbulkan konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Saleh, Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, and Suci Falmbonita. "DEMOKRASI EKONOMI PADA KEBIJAKAN HAK KONSESI PELABUHAN DI INDONESIA DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.PELINDO (PERSERO)." TANJUNGPURA LAW JOURNAL 7, no. 1 (2023): 18. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v7i1.51756.

Texto completo
Resumen
AbstractThe demonopolization policy towards PT.Pelindo (Persero) through Law No.17 Year 2008 concerning Shipping, is carried out by the government based on the demands of globalization in order to create perfect competitive market conditions, efficiency and effectiveness in corporate management. Demonopolization has an impact on the change in the status of PT. Pelindo (Persero), which was previously a regulator and operator by monopolizing port business activities, and become a port operator in the format of a Port Business Enterprise (PBE). As PBE PT.Pelindo (Persero) has the same status as a
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
16

Murti, Muhammad Sapta. "URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 2 (2014): 215. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.41.

Texto completo
Resumen
<p>Batam saat ini merupakan daerah industri dan juga sebagai kawasan perdagangan bebas serta kawasan pelabuhan bebas. Peraturan perundang-undangan tersebut melahirkan 2 (dua) otoritas yang berwenang mengatur dan mengelola Batam, yaitu Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya sering tumpang tindih sehingga menghambat pembangunan di Pulau Batam. Di sisi lain, terdapat tantangan besar pada tahun 2015 dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC 2015) sebagai realisasi integrasi ekonom
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
17

Adi, Ahmad, and Naisya Isratul. "SISTEM INFORMASI DATA KAPAL PERSIAR YANG BERSANDAR DI CT1 DAN CT3 PADA BPKS." August 27, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7026833.

Texto completo
Resumen
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Merupakan Sebuah Lembaga Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Yang Bekerja Untuk Mendata Seluruh Kapal Termasuk Kapal Persiar Yang Bersandar Di Pelabuhan Tersebut. Untuk Menjaga Kwalitas Pelayanan Bagi Kapal Persiar Yang Bersandar Di Dermaga Khususnya Di Ct1 Dan Ct3 Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Diperlukan Adanya Suatu Informasi Yang Akurat Dan Cepat Untuk Menunjang Aktifitasnya Berjalan Dengan Lancar. Begitu Juga Pelayanan Yang Baik Serta I
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
18

Samawati, Putu. "Kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Swasta Dalam Meningkatkan Persaingan Pengusahaan Kepelabuhanan Di Indonesia." Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v9i1.335.

Texto completo
Resumen
Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran melepas kedudukan monopoli PT.Pelindo (Persero) sebagai pengusaha pelabuhanan. Peran PT.Pelindo (Persero) sebagai regulator juga dicabut dan dialihkan kepada otoritas pelabuhan. Hal mendasar adalah dibukanya peluang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Milik Swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan pelabuhan yang akan bersaing dengan PT.Pelindo (Persero). Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan menjadi salah satu alasan dibutuhkannya investasi swasta. Skema kerjasama antara pemerintah dan BUP dilen
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
19

"PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) DI KOTA SABANG." Jurnal Prointegrita 4, no. 1 (2018). http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.569.

Texto completo
Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Ofrecemos descuentos en todos los planes premium para autores cuyas obras están incluidas en selecciones literarias temáticas. ¡Contáctenos para obtener un código promocional único!

Pasar a la bibliografía