Siga este enlace para ver otros tipos de publicaciones sobre el tema: Dewan Sumber Daya Air Nasional (Indonesia).
Artículos de revistas sobre el tema "Dewan Sumber Daya Air Nasional (Indonesia)"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte los 42 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Dewan Sumber Daya Air Nasional (Indonesia)".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.
1
Muhammad, Nicko Fadhil, Suseno Darsono, Suharyanto Suharyanto y Agus Supriyanto. "ANALISIS REDUKSI DEBIT BANJIR DI DALAM DAS PUCANG GADING". Rang Teknik Journal 4, n.º 2 (4 de junio de 2021): 220–28. http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i2.2344.
Texto completoResumen
Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) dimaksudkan untuk mengelola SDA wilayah sungai, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Bencana banjir di DAS Pucang Gading terjadi di beberapa tahun terakhir. Banjir pada wilayah tersebut berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat namun juga oleh pemerintah di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi banjir di DAS Pucang Gading agar menjadi referensi dalam menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Beberapa analisis yang dilakukan adalah menganalisis banjir kondisi eksisting dengan debit banjir kala ulang 100 tahun (skema 1), analisis untuk mereduksi banjir dengan penambahan embung dan kolam rencana (skema 2), analisis untuk mereduksi banjir dengan penambahan embung, kolam dan sudetan rencana (skema 3), serta memilih alternatif pemodelan yang sesuai pada lokasi banjir. Berdasar pada hasil analisis, alternatif yang direkomendasikan untuk berbagai lokasi banjir adalah sebagai berikut: lokasi banjir Perumahan Dinar Indah direkomendasikan 5 Embung (Kayen, Panggang Timur, Panggang, Mluweh dan Kalongan) yang mereduksi sebesar 84,20 m3/detik (13,79%), lokasi banjir jalan raya depan Kubota direkomendasikan Sudetan 1 yang mereduksi sebesar 9,60 m3/detik (80%), lokasi banjir Taman Tirto Agung direkomendasikan Sudetan 1 dan Kolam Tirto Agung yang mereduksi sebesar 31,40 m3/detik (58,26%), lokasi banjir Jl. Durian direkomendasikan Kolam KORPRI yang mereduksi sebesar 3,10 m3/detik (48,44%), lokasi banjir simpang UNPAND direkomendasikan 5 Kolam (Tirto Agung, Graha Estetika, Tirto Husodo, UNPAND dan KORPRI) dan 2 sudetan yang mereduksi sebesar 44,80 m3/detik (57,36%) dan 45,20 m3/detik (40,21%), lokasi Bendung Pucang Gading direkomendasikan 8 embung dan 5 kolam yang mereduksi sebesar 61,60 m3/detik (11,28%).
2
Trianda, Ishak. "Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah". JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH 1, n.º 1 (23 de junio de 2020): 72–83. http://dx.doi.org/10.46899/jeps.v1i1.138.
Texto completoResumen
Pemerintah Indonesia sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Sudah saatnya melakukan planning ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia. Untuk itu perlu akselerasi daya saing industri ekonomi syariah nasional. Diawali dengan menyiapkan anggaran yang significan untuk sosialisasi terhadap perangkat-perangkat pendukung yang membuat bangkit dan berkembangnya ekonomi syariah tersebut khususnya perbankan syariah. Diantaranya menyiapkan sumber daya manusia yang handal diperkirakan kedepan membutuhkan 200 ribu tenaga kerja baru untuk keuangan dan perbankan syariah, menyiapkan angggaran sosialisasi terhadap sekitar 85 % penduduk Indonesia yang beragama Islam ( 240 juta jiwa) calon pengguna dan pemanfaat industri keuangan perbankan syariah tanah air. Termasuk keseluruh pesantren di 33 propinsi Indonesia ( 25 ribu pesanteren), pada 3,7 juta santri dan sejumlah kelompok usaha mikro syariah dan BMT. Diharapkan nantinya menjadi penopang pembangunan nasional agar mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat, regulasi, persaingan industri yang sehat, pelaku industri modern, teknologi tepat guna sehingga menopang efisiensi industri. Sehingga pada saatnya menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi syariah dunia melampaui Arab Saudi, Iran dan Malaysia. Sangat memungkinkan, karena saat ini juga perkembangan ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh mencapai 40 % setiap tahun dibandingkan pertumbuhan ekonomi konvensional hanya 19 %. Bahkan saat ini Indonesiapun dapat disebut negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia karena memiliki lebih 20 ribu buah koperasi syariah dan Balai Mandiri Syariah Terpadu.Kata kunci : Sentral Ekonomi Syariah, Akselerasi, SosialisasiAbstractIndonesian government as a driving force of national development. It is time to do the planning ahead to make Indonesia as the central hub of Islamic finance world. It is necessary to accelerate the competitiveness of the national industry of Islamic finance. Begins with setting up a budget that significan to disseminate the devices that make up and support the development of Islamic economics is particularly Islamic banking. Among prepare qualified human resources estimated future need 200 thousand new workers for the Islamic banking and finance, preparing budget socialization of around 85% of Indonesia's population is Muslim (240 million) of potential users and beneficiaries of Islamic Banking industry country. Including schools in 33 provinces throughout Indonesia (25 thousand pesanteren), at 3.7 million students and a number of Islamic micro business group and BMT. Expected later became the backbone of national development in order to be able to build a strong economic foundation, regulatory, industry competition is healthy, modern industry, appropriate technologies that support the efficiency of the industry. So that in time to make Indonesia as the Islamic world's economic powerhouse surpassed Saudi Arabia, Iran and Malaysia. It is possible, because today the development of Islamic finance Indonesia continues to grow at 40% per year compared to conventional economic growth is only 19%. Even today Indonesia to be called the country with the largest Islamic finance industry in the world because it has more than 20 thousand pieces and cooperative Islamic Syariah Mandiri Integrated Hall.Key words : Shari’a Economics Center, Accelerate, Sosialization
3
Yulia, Aris. "PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL". SUPREMASI Jurnal Hukum 1, n.º 1 (22 de octubre de 2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.152.
Texto completoResumen
Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
4
Jundiani, Jundiani. "Urgensi Perubahan Paradigma Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional". ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 5, n.º 1 (26 de diciembre de 2018): 210–25. http://dx.doi.org/10.18860/ua.v5i1.6154.
Texto completoResumen
This paper discusses operational and legal paradigm aspects of water resources management in· Indonesia. Principles and concepts of anthropocentrims and holism are presented. Issues discussed are legal idiology and legal paradigm of national water resources management. The paper concludes with an outlook on the needs for development of legal paradigm and community-based water resources management.
5
Graceas, Indiana Sandy. "KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013". DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, n.º 25 (1 de febrero de 2017): 40–68. http://dx.doi.org/10.30996/dih.v13i25.2221.
Texto completoResumen
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat problem yuridis yang sangat fundamental, yakni tidak adanya ketentuan yang memadai di dalam undang-undang (wet vacuum) mengenai mekanisme perizinan terhadap pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta dan/atau perorangan. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan, mengingat negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya air secara keseluruhan tanpa ada campur tangan pihak swasta dan/atau perorangan. Bagaimana kewenangan pemberian izin pengelolaan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, kewenangan pemberian izin menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagi sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan/atau kawasan strategis nasional. Sedangkan, izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur. Selanjutnya, kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pengawasan terhadap izin pengusahaan sumber daya air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilimpahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai bagi izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan kawasan strategis nasional.
6
Adriansyah, Ahmad. "Peran Gender Top Management Tim Terhadap Kinerja Bank Umum Nasional Buku 3 dan Buku 4". Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika 11, n.º 1 (22 de agosto de 2019): 26. http://dx.doi.org/10.35384/jime.v11i1.100.
Texto completoResumen
Dewan Komisaris dan Dewan Direktur yang merupakan Top Manajemen Team (TMT) merupakan sumber daya penting bagi organisasi dalam membangun kinerja organisasi. Salah satu faktor dari TMT yang dianggap penting adalah keragaman dari anggota TMT tersebut. Komposisi dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah bagian penting yang membentuk kemampuan mereka dan berdampak pada kinerja perusahaan. Dari penelitian-penelitian yang ada ternyata dampak dari komposisi TMT terhadap kinerja menghasilkan hasil yang beragam dan dinilai masih membingungkan, sehingga masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan pada konteks industri perbankan dan menggunakan kinerja operasional sebagai dampak langsung dari keragaman TMT, serta dampak langsungnya terhadap bottom line (ROA dan ROE). Data yang digunakan adalah Bank Umum Indonesia yang masuk katagori Buku 3 dan Buku 4. Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, yakni dari tahun 2013-2017. Kegaraman TMT yang digunakan adalah keragaman Gender. Kinerja operasional yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Outstanding Loan dan Outstanding Dana Pihak Ketiga. Pengujian model menggunakan SEM dengan aplikasi Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender menurunkan Outstanding Loan dan Outstanding Dana Pihak Ketiga serta BOPO. Keragaman gender tidak mempengaruhi NPL dan NIM maupun ROA dan ROE secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi ROE adalah NPL, BOPO dan outstanding loan, sedangkan factor yang mempengaruhi ROA adalah NIM dan BOPO.
7
Gustiano, Rudhy, Tri Heru Prihadi y Eni Kusrini. "SURVAI POTENSI, DISTRIBUSI SUMBER DAYA, DAN USAHA IKAN HIAS AIR TAWAR DI BEBERAPA SENTRA PRODUKSI". Media Akuakultur 3, n.º 1 (30 de junio de 2008): 77. http://dx.doi.org/10.15578/ma.3.1.2008.77-80.
Texto completoResumen
Budidaya ikan hias di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala baik dalam hal pemeliharaan maupun pemasarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya evaluasi secara berkesinambungan dan pemecahan masalahmasalah yang ada. Dengan demikian komoditas ikan hias dapat lebih ikut berperan dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung langkah-langkah pencapaian sasaran tersebut sangat diperlukan riset yang mendukung untuk potensi, distribusi sampai dengan sentra produksi di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan survai yang dilakukan, kegiatan budidaya ikan hias masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan didominasi tangkapan dari alam.
8
Rifai, Muji. "Kajian Ketersediaan Air dan Potensi Daya Listrik Yang Dihasilkan Pada Rencana Pembangunan PLTMH Kebongembong Kabupaten Kendal". Matriks Teknik Sipil 8, n.º 4 (29 de diciembre de 2020): 446. http://dx.doi.org/10.20961/mateksi.v8i4.48087.
Texto completoResumen
Potensi sumber daya air yang melimpah di Indonesia karena banyak terdapatnya hutan hujan tropis dapat diolah, bila hal ini dapat dikembangkan, konversi air menjadi energi listrik lebih baik dan efisien. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan alternatif sumber energi listrik bagi masyarakat. Dalam upaya ikut berpartisipasi pada sektor ketenagalistrikan nasional maka akan membangun PLTMH yang berada di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung. Secara teknis, PLTMH memiliki tiga komponen utama yaitu air (sumber energi), turbin dan generator. Air yang bisa digunakan untuk harus mempunyai kapasitas aliran serta tinggi jatuh air (<em>head</em>) tertentu, karena tinggi jatuh air dan kapasitas air berpengaruh pada daya listrik yang dihasilkan, karena prinsip kerja PLTMH adalah memanfaatkan beda tinggi dan jumlah debit yang ada pada aliran. Untuk perhitungan ketersediaan air Sungai Lampir (lokasi rencana PLTMH Kebongembong), dalam kajian ini mengambil titik kontrol yaitu di rencana bangunan pengambilan/bendung Kebongembong. Dalam merencanakan PLTMH, debit yang diperlukan yaitu debit yang konstan agar pasokan tenaga listrik dari turbin yang digerakan oleh air dapat berjalan secara kontinyu. Sehingga dalam menghitung potensi daya listrik yang dapat dihasilkan akan menggunakan debit terkecil dari Q-90 yaitu sebesar 1,2 m3/detik. Sehingga dengan menghitung berdasarkan debit, beda tinggi (head) serta efisiensi alat, maka besarnya potensi daya listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTMH Kebongembong yaitu sebesar 370 kW.
9
Lestari, Endang Puji. "Konsep Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN". WARTA ARDHIA 41, n.º 4 (16 de agosto de 2017): 171. http://dx.doi.org/10.25104/wa.v41i4.154.171-180.
Texto completoResumen
Legal policy in developing and providing air transportation’s human
resources is the sub system of national transportation policy. There are two problems in this research, first, how is the regulation of Indonesia’s legal policy in air transportation’s human resources development? Second, how is the concept of legal policy of Indonesia’s air transportation human resources development? Regulation scope in providing and developing of air transportation human resources development consists of manpower planning, education and training, working opportunity and surveillance, monitoring as well as evaluation. Legal policy of regulation in providing and developing human resources that is conducted through delegated legislation requires sustainable policy such as the enactment of three Minister Regulations, namely the Minister of Transportation Regulation on The Development and Providing of Air Transportation Human Resources, the Minister of Transportation Regulation on The Implementation of Air Transportation Education and Training, and the Minister of Transportation Regulation on certificate of competency and license as well as arrangement of training program. The writer suggests the Ministry of Transportation to ratify immediately the three of the Minister of Transportation Regulations that have a basic delegated legislation as an answer to face ASEAN open sky policy.
Keywords: legal policy, human resources, delegated legislation.
Politik hukum pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan
merupakan sub-sistem dari kebijakan transpotasi nasional. Terdapat dua permasalahan dalam tulisan ini, pertama, bagaimana kebijakan politik hukum nasional Indonesia dalam pengembangan SDM transportasi udara nasional? kedua, bagaimana konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional? Ruang lingkup pengaturan penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan meliputi perencanaan sumber daya manusia (manpower planning), pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Politik legislasi pengaturan pengembangan dan penyediaan SDM yang dilakukan melalui delegated legislation di atas memerlukan kebijakan lanjutan berupa diundangkannya tiga peraturan menteri yaitu peraturan menteri perhubungan tentang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan, peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan tentang sertifikat kompetensi dan lisensi
serta penyusunan program pelatihan. Penulis menyarankan kepada
Kementerian Perhubungan RI untuk segera mengundangkan ketiga
peraturan menteri perhubungan yang telah memiliki dasar delegated
legislation sebagai jawaban untuk menghadapi ASEAN open sky policy.
Kata kunci: politik hukum, sumber daya manusia, delegated legislation.
10
Irwansyah, Irwansyah, Yuslim Yuslim y Asrinaldi Asrinaldi. "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutment Anggota KPU". NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, n.º 2 (1 de octubre de 2019): 329. http://dx.doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.329-343.
Texto completoResumen
Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahn diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagai penyeleggara Pemilu di Aceh.Kata Kunci : Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi
11
Harsoyo, Budi, Ardila Yananto, Ibnu Athoillah y Ari Nugroho. "REKOMENDASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WADUK/ DANAU PLTA DI INDONESIA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA". Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 16, n.º 2 (2 de diciembre de 2015): 47. http://dx.doi.org/10.29122/jstmc.v16i2.1046.
Texto completoResumen
Melalui program Sistem Inovasi Nasional (SINas) oleh Kementerian Ristek Dikti telah dilakukan inventarisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di seluruh Indonesia melalui penyusunan sistem informasi waduk/danau PLTA berbasis webGIS, yang mampu menyajikan informasi mengenai lokasi, kondisi hidrologi dan cuaca serta karakteristik fisik catchment area untuk masing-masing lokasi PLTA. Dari hasil monitoring data curah hujan serta analisis data hidrologi di setiap lokasi PLTA, diketahui sekitar 80% PLTA yang ada di seluruh Indonesia (kecuali yang ada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara) mengalami defisit air akibat berkurangnya curah hujan sejak bulan Mei – Agustus sebagai dampak fenomena El Nino kuat yang mempengaruhi iklim global pada tahun 2015. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) telah banyak dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan air waduk/danau, baik untuk keperluan irigasi maupun PLTA. Output penelitian ini juga menghasilkan Peta Rencana Waktu Pelaksanaan TMC untuk Mitigasi Bencana Kekeringan di Indonesia dan Peta Rencana Waktu Pelaksanaan TMC untuk Pengisian Waduk/Danau PLTA di Indonesia.Kata Kunci: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Sistem Informasi, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)=Through the National Innovation System (SINas) by the Ministry of Research Technology and Higher Education has conducted an inventory of Hydroelectric Power Plant which exist throughout Indonesia through the development of an information system reservoir / lake Hydroelectric Power Plant based WebGIS, which is able to present information about the location, hydrology and weather as well as physical characteristics of the catchment area for each location Hydroelecric Power Plant. From the results of the monitoring of rainfall data and analysis of hydrological data at each location Hydroelectric Power Plant, known to about 80% Hydroelectric Power Plant that exist throughout Indonesia (except in Aceh and North Sumatra) experienced water deficit due to reduced rainfall since the month of May to August as the impact Strong El Nino phenomena that affect the global climate in 2015. Weather Modification Technology (TMC) has been used to maintain the availability of water reservoirs / lakes Hydroelectric Power Plant, both for irrigation and hydropower. The output of this research also generates Execution Time Plan Map of TMC for Drought Mitigation in Indonesia and Execution Time Plan Map of TMC for filling Reservoir/ Lake Hydroelectric Power Plant in Indonesia.Keywords: Hydroelectric Power Plant, System Information, Weather Modification Technology (TMC)
12
Lestari, Devita Satya. "Tingkat Korosivitas Air Terhadap Infrastruktur Sumber Daya Air Berbahan Semen atau Mortar dengan fc’ ≤ 30 MPa pada 9 Waduk di Indonesia". Jurnal Teknik Kimia Indonesia 19, n.º 1 (1 de julio de 2021): 20. http://dx.doi.org/10.5614/jtki.2020.19.1.4.
Texto completoResumen
Abstrak. Korosi atau kerusakan yang terjadi di infrastruktur sumber daya air terutama yang berbahan semen atau mortar dengan fc’ atau dengan nilai kuat tekan ≤ 30 Mpa, dapat menimbulkan banyak kerugian. Kerugian yang ditimbulkan antara lain kerugian secara materiil karena korosi menggerogoti semua aset infrastruktur dan tentunya kerugian dalam hal keamanan karena dapat mengancam keselamatan manusia. Korosi merupakan permasalahan yang sangat penting dan tidak akan ada habisnya, karena peristiwa korosi terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Peristiwa korosi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi karena adanya berbagai faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan tingkat korosivitas air terhadap infrastruktur sumber daya air berbahan semen atau mortar dengan fc’ atau dengan nilai kuat tekan ≤ 30 MPa pada 9 waduk di Indonesia, sehingga akan diketahui rekomendasi yang tepat untuk pencegahan dan pengendalian korosivitas air terhadap infrastruktur sumber daya air berbahan semen atau mortar dengan fc’ atau dengan nilai kuat tekan ≤ 30 MPa, karena semen merupakan salah satu material yang paling banyak digunakan saat ini. Studi ini menggunakan data-data primer kualitas air. Metode pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan sampel air dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari Standar Nasional Indonesia Nomor 6989.57:2008. Pengujian kualitas air dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Metode perhitungan menggunakan rumus Langelier Saturation Index (LSI) A, B, C, D, dan rumus Saturation Index (SI) dari Standard Method APHA-AWWA-WEF. Hasil perhitungan LSI A, B, C, D, dan SI Standard Method APHA-AWWA-WEF menunjukkan bahwa tingkat korosivitas air di 9 waduk berpotensi menyebabkan korosi terhadap infrastruktur sumber daya air berbahan semen atau mortar dengan fc’ atau dengan nilai kuat tekan ≤ 30MPa. Kata kunci: infrastruktur sumber daya air, Langelier Saturation Index, Saturation Index, tingkat korosivitas air. Abstract. Water Corrosivity Level Againts the Water Resources Infrastructure Made of Cement or Mortar with fc' ≤ 30 MPa in 9 Reservoirs in Indonesia. Corrosion or damage that occurs in the infrastructure of water resources, especially those made of cement or mortar with fc' or with a compressive strength value of ≤ 30 MPa will be able to engender losses. Losses incurred, in the form of losses materially because of corrosion gnaw off all infrastructure assets and of course in losses terms of security, because it can threaten the safety of a human. Corrosion is a very important problem and will not be endless, as corrosion events occur continuously and sustainably. Corrosion events cannot occur by themselves, but because of certain factors that may cause corrosion. The purpose of this study is to determine the level of water corrosivity to the infrastructure of water resources made from cement or mortar with fc' or with a compressive strength value of ≤ 30 MPa in 9 reservoirs in Indonesia, to develop appropriate recommendations for the prevention and control of the water corrosivity to the infrastructure of water resources made from cement or mortar with fc' or with a compressive strength value of ≤ 30 MPa because cement is one of the most used materials today. This study uses water quality primary data. The methods of capturing, storing, and preserving water samples are carried out following the provisions of Indonesian national standard number 6989.57:2008. Water quality testing is done by accredited laboratories. The method of calculation uses the Langelier Saturation Index (LSI) A, B, C, D, and the formula Saturation Index (SI) of the Standard Method APHA-AWWA-WEF. Calculation results of LSI A, B, C, D, and SI Standard Method APHA-AWWA-WEF show that the level of water corrosivity in 9 reservoirs has the potential to cause corrosion of water resources infrastructure made of cement or mortar with fc' or with a compressive strength value of ≤ 30 MPa. Keywords: Langelier Saturation Index, Saturation Index, water corrosivity level, water resource infrastructure.
13
Saraswati, Amelia Rizki y Tiodora Hadumaon Siagian. "MODELING KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA TAHUN 2017 : SUATU UPAYA PENCAPAIAN SDGS". Seminar Nasional Official Statistics 2019, n.º 1 (13 de mayo de 2020): 315–24. http://dx.doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.213.
Texto completoResumen
Masalah lingkungan di Indonesia menjadi masalah yang kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan sosial-ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini bertentangan dengan tujuan ke 11 dari SDGs yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan dimana salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian terhadap keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan bidang lainnya. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, Indonesia memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang juga merupakan evaluator umum kualitas lingkungan hidup negara. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutup Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dari tahun 2016-2017 kenaikan hanya terjadi pada IKU, sedangkan IKA dan IKTL tidak. Hal tersebut berimbas pada IKLH nasional yang hanya mengalami kenaikan sedikit, sehingga kondisi lingkungan Indonesia masih terbilang buruk. Berdasarkan Environmental Performance Index (EPI), Indonesia menempati urutan ke 133 dari 178 negara dengan nilai sebesar 46,92. Peringkat tersebut mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena hal itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat gambaran kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan variabel-variabel yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode structural equation modelling- partial least square (SEM-PLS). Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel laten daya dukung lingkungan, kerusakan kota, dan perilaku. Dari hasil pengolahan data didapatkan: variabel yang signifikan memengaruhi kualitas lingkungan adalah variabel daya dukung lingkungan dan variable laten kerusakan kota. Dua variabel tersebut memengaruhi kualitas lingkungan secara negatif.
14
Surya, Awang y Bina Age Aratama. "ALAT PENGERING SALE PISANG DENGAN ENERGI SURYA". JTTM : Jurnal Terapan Teknik Mesin 1, n.º 2 (24 de octubre de 2020): 54–66. http://dx.doi.org/10.37373/msn.v1i2.35.
Texto completoResumen
Tanaman pisang adalah salah satu tanaman unggulan di Indonesia, karena besarnya volume produksi nasional yang melebihi komoditi lainnya. Produksi pisang di Indonesia yang cukup tinggi tidak sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya pisang yang tidak dimanfaatkan karena daya simpan buah pisang yang relatif singkat. Salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan membuat pisang menjadi produk olahan yaitu salai pisang. Salai pisang dibuat dari pisang matang dengan cara pengasapan atau pengeringan matahari. Proses pengasapan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan tidak baik bagi kesehatan jika terhirup terus menerus. Proses pengeringan pisang di bawah terik matahari membutuhkan waktu cukup lama, tiga sampai enam hari. Penelitian yang telah dilakukan ini menghasilkan prototipe alat pengering salai pisang dengan sumber energi matahari. Alat ini punya kemampuan mengeringkan buah pisang sampai kadar air menjadi di bawah 40%. Waktu yang dibutuhkan rata-rata 212 menit atau 3 jam 32 menit. Kapasitas penguapan kadar air dari alat yang dibuat adalah sebesar 0.0114 kg/jam. Efisiensi termal dari alat yang dibuat adalah sebesar 15.70%.
15
Ja'far, Ja'far. "ULAMA MANDAILING AWAL ABAD KE-20: Gerakan Religius dan Politik Abdurrahman Sjihab (1910-1955)". Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences 1, n.º 1 (9 de abril de 2020): 1. http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7155.
Texto completoResumen
<strong>Abstrak:</strong> Studi ini bertujuan untuk menelaah gerakan religius dan politik Abdurrahman Sjihab. Sebagai studi biografis, studi ini memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang dianalisis dengan metode analisis isi. Studi ini penting dilakukan mengingat tidak ada kajian akademik tentang Abdurrahman Sjihab padahal ia merupakan salah satu pemuka agama Islam yang berjuang di level lokal dan nasional, dan yang terpenting adalah bahwa ia merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Studi ini mengajukan temuan bahwa Abdurrahman Sjihab berkontribusi terhadap usaha merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam lapangan sosial keagamaan, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Al Jam’iyatul Washliyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial, dan usaha ini relatif sukses menyiapkan sumber daya Muslim yang militan. Dalam lapangan sosial politik, ia atas nama Al Washliyah membina relasi dan membangun koordinasi dengan pemuka-pemuka Islam di level lokal dan nasional dalam rangka memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, dan untuk itulah ia menjadi politisi Masjumi, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Studi ini diharapkan dapat menambah khazanah biografis tokoh-tokoh Muslim di awal-awal kemerdekaan Indonesia.<br /> <br /><strong>Kata Kunci</strong>: Abdurrahman Sjihab, Al Washliyah, Masjumi, Sumatera Timur<br /> <br /><strong>Abstract</strong>: <strong>Mandailing Ulama at the Beginning of the 20th Century: Abdurrahman Sjihab's Religious and Political Movement (1910-1955). </strong>This study aims to examine the religious and political movements of Abdurrahman Sjihab. This study utilizes written sources that are then analyzed by content analysis methods. Despite the important role played by Abdurrahman Sjihab as one of the leaders of the Islamic religion who fought at the local and national level as a freedom fighter for the Republic of Indonesia, there has not been a study that covers his biobiography. This study finds that Abdurrahman Sjihab contributed to the efforts to fight, defend and contribute to the independence of the Republic of Indonesia. In the socio-religious field, he and his colleagues founded Al Jam'iyatul Washliyah, which is engaged in education, preaching and social affairs, and this effort was relatively successful in preparing militant Muslim resources. In the social political field, he on behalf of Al Washliyah fostered relations and established coordination with Islamic leaders at the local and national levels in the context of fighting for and filling Indonesian independence, and for this reason he became a Masjumi politician, a member of the Central Indonesian National Committee (KNIP) and member of the Provisional People's Representative Council (DPRS). This study is expected to nurture the biographical treasures of Muslim figures in the early days of Indonesian independence.<br /><strong> </strong><br /><strong>Keywords</strong>: Abdurrahman Sjihab, Al Washliyah, Masjumi, East Sumatra
16
Astarika, Rina, Partini Endang y Endang Sulastri. "Membangun Sumber Daya Manusia Berkelanjutan pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi)". Jurnal Inovasi Sains dan Teknologi (INSTEK) 2, n.º 1 (1 de febrero de 2019): 52–62. http://dx.doi.org/10.51454/instek.v2i1.97.
Texto completoResumen
Moderenisasi dan Globalisasi mengancam keberlanjutan kehidupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia, khususnya Suku Anak Dalam (SAD) yang mendiami hutan belantara Sumatera. Karakter SAD yang terpencar dan belum terlibat dalam berbagai jaringan dan pelayanan sosial,ekonomi, politik, membuat komunitas ini semakin termarginalkan. Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mengubah keadaan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendidikan seperti apa yang dibutuhkan SAD dan mengetahui pemberdayaan apa saja yang sudah dilakukan untuk mereka. Penelitian dilakukan di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembedayaan pendidikan alternatif yang berdasarkan pada aspek Kultural budaya setempat , yang mudah diterima oleh SAD. Pemerintah, Swasta dan LSM terlibat aktif dalam pemberdayaan pendidikan bagi SAD. Swasta dan LSM bergerak di pendidikan alternatif yang bersifat non formal, sedangkan Pemerintah memberikan pelayanan pendidikan formal dan juga non formal. Pendidikan membawa perubahan cara pandang, pendidikan bagi SAD merupakan simbol perlawanan dari penindasan.
17
Legionosuko, Tri, M. Adnan Madjid, Novky Asmoro y Eko G. Samudro. "Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional". Jurnal Ketahanan Nasional 25, n.º 3 (30 de diciembre de 2019): 295. http://dx.doi.org/10.22146/jkn.50907.
Texto completoResumen
ABSTRACTGlobal environmental hazards that threaten human and nature are becoming increasingly apparent. One of these hazards may include climate change which affect the sea level rise, ocean warming, increased temperature, increased rainfall and tropical storms. Indonesia is one of the countries containing abundant natural resources with high level of environmental damage. Indonesia as a tropical country is also one of the countries most vulnerable to negative impacts of climate change. In order to discover Indonesia position and strategy in the Climate Change, the literature analysis method was done to support the paper. The result showed that, Indonesia in preparing the action plan and funding use the blended finance scheme that is implemented through the document of National Action Plan in Facing Climate Change and National Development Planning Response to Climate Change. The active role of the business community, academics, civil society organizations, development partners, and all elements of society is needed so that efforts to deal with climate change can be achieved effectively in realizing national resilience. ABSTRAKBahaya lingkungan global yang mengancam manusia dan alam menjadi semakin jelas. Salah satu bahaya ini termasuk perubahan iklim yang mempengaruhi kenaikan level permukaan air laut, pemanasan laut, peningkatan suhu, peningkatan curah hujan dan badai tropis. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Indonesia sebagai negara tropis juga merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Untuk menemukan posisi dan strategi Indonesia dalam Perubahan Iklim, metode analisis literatur dilakukan untuk mendukung makalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Indonesia dalam mempersiapkan rencana aksi dan pendanaan menggunakan skema keuangan campuran yang dilaksanakan melalui dokumen Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Respons Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Perubahan Iklim. Peran aktif komunitas bisnis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan semua elemen masyarakat diperlukan agar upaya untuk mengatasi perubahan iklim dapat dicapai secara efektif dalam mewujudkan ketahanan nasional
18
Anastasya, Sindika, Ida Bagus Ngurah Swacita y I. Ketut Suada. "Perbandingan Kualitas Fisik Objektif Daging Sapi Bali Produksi Rumah Pemotongan Hewan Karangasem, Klungkung, dan Gianyar". Indonesia Medicus Veterinus 9, n.º 3 (31 de mayo de 2020): 361–69. http://dx.doi.org/10.19087/imv.2020.9.3.361.
Texto completoResumen
Pengamanan pangan daging sapi mutlak perlu dilakukan untuk menjamin masyarakat sebagai konsumen mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi. Sebagai bahan pangan, daging memiliki potensi bahaya yaitu biologi, kimia, dan fisik. Bahaya-bahaya tersebut dapat terjadi pada daging sapi selama proses penyediaannya. Sumber bahaya tersebut salah satunya dapat berasal dari fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang kurang memenuhi persyaratan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas daging sapi bali yang ditinjau dari uji objektif dan mengetahui perbedaan kualitas daging sapi bali produksi RPH Karangasem, Klungkung, dan Gianyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi bali yang disembelih di RPH Karangasem, Klungkung, dan Gianyar. Daging sapi yang digunakan pada bagian lulur (regio longissimus) sebanyak masing-masing 100 gram/ekor dari 17 sampel daging yang berasal dari RPH Karangasem, RPH Klungkung, dan RPH Gianyar, masing-masing sampel diuji kualitas fisiknya secara objektif meliputi uji pH daging, daya ikat air, kadar air, dan perkiraan jumlah bakteri. Data yang diperoleh, dihitung nilai rataan dan standar deviasinya, dianalisis perbandingan kualitasnya dengan uji sidik ragam. Hasil tersebut dibandingkan kualitasnya dengan standar mutu daging sapi Standar Nasional Indonesia 3932; 2008 dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas daging sapi yang nyata dengan perlakuan asal RPH yang berbeda. Rataan nilai pH 5,79 ± 0,253, daya ikat air 83,31 ± 6,691, kadar air 76,91 ± 1,230, dan perkiraan jumlah bakteri <0,5juta/gram. Kualitas daging sapi asal ketiga RPH dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi.
19
Pade, Satria Wati y Nurfitriyanti Bulotio. "KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA MIE JAGUNG PULUT (ZEA MAYS CERITINA) DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS)". Jurnal Technopreneur (JTech) 6, n.º 1 (24 de mayo de 2018): 11. http://dx.doi.org/10.30869/jtech.v6i1.155.
Texto completoResumen
Jagung merupakan salah satu jenis komoditi penting di Indonesia. Komoditas jagung saat ini menjadi komoditas nasional yang cukup strategis (Kementan, 2016). Menurut BPS (2017) produksi jagung di Gorontalo tahun 2015 cukup melimpah tercatat 643.513 ton. Akan tetapi, pada skala petani atau usaha kecil menengah, jagung umumnya hanya dijual begitu saja sebagai kudapan atau makanan ringan. Untuk meningkatkan nilai tambah dan pemanfaatan dari jagung maka dapat dilakukan pengolahan jagung menjadi produk-produk turunannya diantaranya diolah menjadi tepung jagung yang dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan dasar dalam pembuatan mie basah.
Mie merupakan produk makanan dengan bahan baku tepung terigu sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Produk mie yang berbahan dasar tepung terigu memiliki karbohidrat cukup tinggi akan tetapi kadar proteinnya kurang. Salah satu sumber protein yang cukup tinggi dan mudah didapat yaitu ikan cakalang yang dapat ditambahkan dalam mie basah.
Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap yang terdiri atas tiga perlakuan yaitu perlakuan A= tepung jagung pulut 200 gr + tepung terigu 800 gr + tepung ikan cakalang 50 gr, perlakuan B=tepung jagung pulut 400 gr + tepung terigu 600 gr + tepung ikan cakalang 50 gr, C=tepung jagung pulut 600 gr + tepung terigu 400 gr + tepung ikan cakalang 50 gr, masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Variabel yang diamati meliputi : kadar protein, kadar air, kadar abu, warna dan daya pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar protein 6,47%, kadar air 50,43%, kadar abu 0,64%, warna berkisar antara 2,8-3,4 atau taraf tidak suka sampai netral dan daya pengembangan berkisar antara10,8-28,50%.
20
Pratiwi, Fitri y Budyanra Budyanra. "ANALISIS DETERMINAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2015-2017". Seminar Nasional Official Statistics 2019, n.º 1 (13 de mayo de 2020): 602–7. http://dx.doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.25.
Texto completoResumen
Pembangunan kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi kesehatan ialah angka harapan hidup (AHH). AHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Tinggi rendahnya AHH mencerminkan tinggi rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Provinsi Maluku pada tahun 2017 menempati posisi keempat terendah dari seluruh provinsi di Indonesia dalam pencapaian AHH. AHH di Maluku tercatat sebesar 65,40 tahun, sementara AHH nasional sebesar 71,06 tahun. Rendahnya AHH di Provinsi Maluku tidak sejalan dengan fakta beberapa indikator kesehatan masyarakat lainnya, seperti rendahnya persentase keluhan kesehatan penduduk selama sebulan terakhir, besarnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu melalui puskesmas, dan tingginya kualitas hidup masyarakat secara subjektif yang diukur melalui indeks kebahagiaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dan menganalisis variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap AHH di Provinsi Maluku tahun 2015-2017 dengan metode regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita, akses rumah tangga terhadap air bersih, dan rasio puskesmas per kecamatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap AHH.
21
Armansyah, Dodik, N. Budi Sukoco, D. Adrianto, L. Dewantono y Widodo S. Pranowo. "Purwarupa Dukungan Data Arus Laut Operasional Bersumber Dari Copernicus Marine Environment Monitoring Service (Cmems) Dalam Format Aml Iwc Arus Laut untuk TNI AL". Jurnal Chart Datum 5, n.º 1 (5 de julio de 2019): 1–16. http://dx.doi.org/10.37875/chartdatum.v5i1.142.
Texto completoResumen
Arus laut merupakan perpindahan massa air laut mendatar yang disebabkan oleh beberapa jenis gaya penggerak antara lain stres angin, gradien tekanan, gelombang laut dan pasang surut. Informasi tentang arus laut diperlukan untuk mendukung keselamatan bernavigasi dan operasi angkatan laut lainnya. Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional telah menyediakan produk prediksi arus pasang surut pada beberapa pelabuhan terpilih yang diterbitkan secara tahunan. Data arus laut yang disebabkan oleh selain pasang surut belum menjadi informasi yang diproduksi secara berkesinambungan dan belum didistribusikan sebagai data dukungan baik untuk operasional kapal sipil maupun militer. TNI AL telah menggunakan teknologi Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS) terkini di dua kapal selam terbarunya pada tahun 2016 dan 2017. Salah satu kemampuan WECDIS tersebut adalah mampu menampilkan Additional Miitary Layer (AML) dinamis Integrated Water Column (IWC) komponen arus laut. Untuk memperoleh data arus laut yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dapat digunakan dengan metode pengamatan langsung, pengamatan satelit atau pemodelan. Data pengamatan langsung dan pengamatan satelit memerlukan anggaran pengadaan dan operasional alat yang besar dan memerlukan perencanaan yang cukup lama, sedangkan pemodelan dapat dilaksanakan dengan biaya relatif murah. Sumber data arus non pasang surut di wilayah Indonesia, yang memiliki dimensi kedalaman, dapat diambil dari pemodelan global Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). Data arus laut pemodelan global CMEMS memiliki resolusi horisontal yang cukup tinggi dengan resolusi temporal sampai dengan per jam. Pemodelan tersebut juga di-update setiap hari yang menghasilkan prediksi sepuluh hari ke depan. Hasil pemodelan CMEMS dapat diunduh secara gratis dengan melaksanakan registrasi terlebih dahulu. Data pemodelan CMEMS dapat diunduh secara berkala untuk dijadikan sebagai sumber data AML IWC komponen arus laut. Selanjutnya AML IWC dapat didistribusikan secara periodik, semisal mingguan, untuk digunakan sebagai informasi pendukung yang ditampilkan di dalam WECDIS.
22
Subarkah, Alwafi Ridho. "KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGAMBIL ALIH FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA". Jurnal Asia Pacific Studies 3, n.º 2 (15 de enero de 2020): 145–55. http://dx.doi.org/10.33541/japs.v3i2.1317.
Texto completoResumen
Each state should maintain their sovereignty as a whole, especially on their territory which includes air, land and sea. However, Indonesia has not been fully sovereign in its airspace. For instance, Air Traffic Control (ATC) is still controlling flight identification zones in Western Indonesia, such as Serawak, Tanjung Pinang, Malacca Peninsula, Natuna and Riau Islands. This was a threat because when the Indonesian Armed Forces aircraft on patrol and training had to report to the Singapore ATC, economically it also required Indonesia to pay fees to Singapore if it passed through the area.This research aims to shows the Indonesian interest in taking over the Flight Information Region (FIR) in a bid to safeguard the sovereignty of Indonesia. The method in this research is qualitative method that describes and explains research problems related to the topics discussed and triangulates methods and data. This research uses the concept of national interest, where the state has ability to protect and defend its national interests sovereignly by making various policies.The results of this research show that the interest of Indonesia is to fully maintain their sovereignty by making Law No. 1 of 2009 concerning about Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Security of the Republic of Indonesia Airspace, improving human resources and technology. On an international scale, efforts continue to be made through the International Civil Aviation Organization (ICAO) so that the FIR managed by the Singapore ATC can be managed by Indonesia. Thus, any diplomatic and foreign aircraft security clearance processed through the Indonesian government.
Keywords: National Interest, Sovereignty, Air Sovereignty, Territory Control
Abstrak
Kedaulatan setiap negara harus dijaga secara keseluruhan, pada konteks ini adalah kedaulatan wilayah yang mencakup udara, darat dan laut. Namun Indonesia belum berdaulat dalam udara sepenuhnya. Bagian barat Indonesia, seperti Serawak, Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna dan Kepulauan Riau dalam mengelola zona identifikasi penerbangan dikuasai oleh Air Traffic Control (ATC) Singapura. Hal ini menjadi ancaman karena saat pesawat Tentara Nasional Indonesia dalam patroli maupun latihan melapor ke Singapura, secara ekonomi juga mengharuskan Indonesia untuk membayar biaya kepada Singapura jika melewati wilayah tersebut. Tujuan penelitian yaitu menunjukkan kepentingan Indonesia dalam mengambil alih Flight Information Region (FIR) sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan penelitian terkait topik yang dibahas dan melakukan triangulasi metode dan data. Penelitian ini menggunakan konsep national interest yaitu kemampuan negara dalam melindungi maupun mempertahankan kepentingan nasionalnya secara berdaulat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Hasil penelitian ini, kepentingan Indonesia adalah menjaga kedaulatan sepenuhnya dengan membuat Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan teknologi. Pada skala internasional terus dilakukan upaya melalui International Civil Aviation Organization (ICAO) agar FIR yang dikelola oleh ATC Singapura dapat dikelola oleh Indonesia sehingga izin diplomatik dan izin keamanan pesawat asing melalui pemerintah Indonesia.
Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kedaulatan, Kedaulatan Udara, Pengelolaan Wilayah
23
Sampeangin, Henrick y Yenny Djeny Randa. "IMPLEMENTASI REGULASI INISIASI MENYUSU DINI KOTA PAREPARE". Voice of Midwifery 4, n.º 06 (15 de septiembre de 2018): 19–27. http://dx.doi.org/10.35906/vom.v4i06.7.
Texto completoResumen
Pelaksanaan Inisiasi Meyusu Dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif pada bayi merupakan cara terbaik bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini. Di Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui program perbaikan gizi masyarakat telah menargetkan cakupan ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80% (DepKes RI, 2005). Namun demikian angka ini sangat sulit untuk dicapai bahkan statistik menujukkan penurunan dari tahun ke tahun menurun, hingga tahun 2010 hanya 15,3% dan IMD 29,3%, hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat sudah ada aturan tentang IMD di Sulsel.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Inisiasi Menyusui Dini di Kota Parepare. Penelitian ini diharapkan akan menambah khasana ilmu pengetahuan melalui publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan pengayaan bahan ajar.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan pedoman wawancara sebagai instrument. Perencanaan (Planning) : semua ibu hamil telah dipersiapkan untuk melakukan inisiasi Menyusu dini (IMD) sejak trimester kedua kehamilan. Pengorganisasian/lembaga (organizing) : Inisiasi menyusu dini (IMD) dilaksanakan sebagai salah satu program pendukung bahwa seluruh bayi yang lahir harus mendapatkan ASI eksklusif. Pelaksanaan (planning) : semua bidan yang menolong persalinan membantu ibu melakukan inisiasi menyusu dini jika tidak ada komplikasi pada ibu dan bayi. Pengendalian (Controlling) : Setiap akhir bulan membuat laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan inisiasi menyusu dini untuk mengevaluasi pencapaian target yang telah ditentukan. Kata Kunci : Implementasi, Regulasi dan Inisiasi Menyusu Dini
24
Syahyuti, NFN, NFN Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning Kusuma Sejati y Miftahul Azis. "Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional". Forum penelitian Agro Ekonomi 33, n.º 2 (9 de agosto de 2016): 95. http://dx.doi.org/10.21082/fae.v33n2.2015.95-109.
Texto completoResumen
<p><strong>English</strong><br />The concept of food sovereignty officially becomes an objective and an approach in national food development such as depicted in Law No. 18/2012 on Food along with food self-sufficiency and food security. However, up to now formulation and understanding of food sovereignty is various and unclear. This article aims to review the concept of food sovereignty at international and national levels. Food sovereignty is a strategy to improve food security as the ultimate goal of food development because the concept is in fact consistent and complementary. Food sovereignty is related with farmers' rights and access to the entire agricultural resources including land, water, production factors, technology, and marketing as well as on consumption. This condition is measurable at various levels at individual, household, community, regional, and national levels.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Tulisan ini bertujuan melakukan review konsep kedaulatan pangan yang berlangsung di dunia internasional dan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu strategi dasar untuk melengkapi ketahanan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pangan, karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi. Hasil dari pendalaman terhadap berbagai konsep, dirumuskan bahwa kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi. Kondisi ini dapat diukur pada berbagai level baik level individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, dan juga nasional.</p>
25
Wahyudin, Wahyudin, Said Sampara y Hamza Baharuddin. "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia". Kalabbirang Law Journal 2, n.º 2 (1 de julio de 2020): 91–100. http://dx.doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang122.
Texto completoResumen
Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama.
The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.
26
Sidqi, Muhandis, Suharyanto Suharyanto, Resti Yully Astuti y Fina Ardarini. "ANALISIS KESESUAIAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU TERHADAP PEMANFAATAN RUANG LAUT EKSISTING SEKTOR WISATA BAHARI DI PULAU KECIL TERLUAR Studi Kasus di Pulau Maratua, Kabupaten Berau". Seminar Nasional Geomatika 3 (15 de febrero de 2019): 957. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1062.
Texto completoResumen
Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lautan seluas 2,9 juta km². Indonesia berwewenang mengelola ruang lautnya. Namun, kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan ruang laut tersebut masih rumit. Sehingga perlu adanya pertimbangan dari aspek legal maupun teknis dalam penerapannya. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas setelah memperoleh izin lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengolah data RZ KSNT dan Bathimetri dengan data eksisting penggunaan ruang laut sektor wisata bahari di Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau kecil terluar dengan cara pengambilan data penggunaan ruang laut menggunakan teknologi fotogrametri dan GPS lalu melakukan analisis terkait kesesuaian antara alokasi ruang dengan kondisi eksistingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan perangkat lunak SIG. Dari hasil analisis diketahui bahwa rencana pola ruang di Pulau Maratua terdiri dari 7 zona pemanfaatan ruang dengan 9 sub zona yang disusun pada laut dengan kedalaman 0–4000 mdpl. Di Pulau Maratua telah terdapat 4 objek wisata bahari yang berada sesuai dengan pola ruangnya, yaitu pada sub zona ekowisata. Objek wisata bahari tersebut terdiri dari bangunan resort dan jetty, dengan luas bangunan paling besar adalah 6068 m² dan dibangun di atas laut yang memiliki kedalaman 0 sampai 5 m di bawah permukaan air laut.
27
Dina ‘Amalina, Aufi, Warsito Atmodjo y Widodo Setiyo Pranowo. "Karakteristik Pasang Surut di Teluk Jakarta Berdasarkan Data 253 Bulan". Jurnal Riset Jakarta 12, n.º 1 (7 de octubre de 2019): 25–36. http://dx.doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i1.7.
Texto completoResumen
Pengetahuan mengenai kondisi pasang surut di Indonesia sangat penting sebagai pengukuran, analisis, dan pengkajian data muka air laut untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pantai maupun laut seperti pelayaran antar pulau, pencemaran laut, pengelolaan sumber daya hayati perairan atau pertahanan nasional, serta pembangunan konstruksi teknik sipil. Data yang digunakan adalah data pasang surut dan Peta Rupa Bumi Indonesia. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Excel 2007 untuk pengolahan metode admiralty sedangkan Matlab R2014a pengolahan metode least square untuk menghasilkan komponen harmonik pasang surut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tinggi muka pasang surut selama Bulan Maret 2018 mempunyai nilai elevasi MSL sebesar 1,91 meter ; elevasi MHWL sebesar 2,54 meter dan elevasi MLWL sebesar 1,27 meter. Sementara tinggi muka pasang surut selama Januari 1984 hingga Desember 2004 memiliki nilai tahunan berturut – turut sebagai berikut MSL sebesar 1,9482 meter; MHWL sebesar 2,8129 meter; dan nilai MLWL sebesar 1,0835 meter, sedangkan pada elevasi bulanan mempunyai elevasi MSL sebesar 1,9596 meter; MHWL sebesar 2,8057 meter; MLWL sebesar 1,1135 meter. Berdasarkan hasil analisis nilai formzahl dan tipe pasang surut dengan dua metode (Admiralty dan Least Square) pada Bulan Maret 2018 yaitu pada metode admiralty tipe campuran cenderung tunggal mempunyai nilai formzahl sebesar 2,6786, sedangkan untuk metode least square mempunyai nilai formzahl sebesar 3,7864 yang diklasifikasikan sebagai tipe pasang surut tunggal. Pada Januari 1984 hingga Desember 2004 metode admiralty mempunyai tipe pasang surut tunggal yang mempunyai bilangan formzahl sebesar 3,6924, sedangkan pada metode least square tipe pasang surut tunggal dengan nilai formzahl sebesar 4,6555
28
Gemilang, Wisnu A., Nia N. H. Ridwan y Ulung J. Wisha. "IDENTIFIKASI SITUS ARKEOLOGI BAWAH AIR TINGGALAN PERANG DUNIA II DI PERAIRAN TELUK AMBON". KALPATARU 28, n.º 1 (19 de noviembre de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.24832/kpt.v28i1.459.
Texto completoResumen
Abstract. City of Ambon holds the evidence of colonialism as part of World War II history. Various maritime cultural activities contain historical data that can reconstruct the history of Indonesia. One example is Duke of Sparta (SS Aquila) shipwreck, located in Ambon Bay, that is well-known by local and international divers. However, underwater cultural heritage has not optimally managed, even suffers from thievery. Since underwater cultural heritage in Ambon Bay is significant to support national and international interests, this study aims to identify and record underwater cultural heritage in Ambon Bay by using Side Scan Sonar (SSS) and direct observation through diving survey. This preliminary study was conducted as the first stage of underwater cultural heritage preservation effort. The result shows findings of archaeological remains of shipwrecks and aircrafts. Some parts were incomplete, covered by coral ecosystem, and become fish habitat. High level of sedimentation has a role in disrupting the recent condition as most of the wreckages are now covered by sediment materials. Thus, preservation and protection efforts are necessary to be well-managed by central and local governments. Keywords: Underwater archaeology, World War II, Ambon Bay, Side Scan Sonar Abstrak. Kota Ambon mempunyai sejarah dalam Perang Dunia II yang menyimpan bukti-bukti sejarah kolonialisme. Berbagai aktivitas budaya maritim telah meninggalkan data yang melimpah untuk merekonstruksi sejarah bangsa ini. Di Perairan Teluk Ambon terdapat situs kapal kargo Duke of Sparta (SS Aquila) yang sangat dikenal oleh penyelam lokal maupun mancanegara. Permasalahan pada sisi lain sumber daya tinggalan budaya bawah air belum optimal dimanfaatkan, bahkan seringkali diambil secara ilegal. Mengingat bahwa peninggalan arkeologi bawah air di Indonesia khususnya perairan Ambon tidak hanya memiliki signifikansi nasional, tapi juga regional bahkan internasional. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi tinggalan budaya arkeologi bawah laut Ambon menggunakan Side Scan Sonar (SSS) serta pengamatan secara langsung (penyelaman). Kegiatan ini sebagai upaya awal perlindungan terhadap tinggalan tersebut. Hasil pengamatan memperlihatkan beberapa temuan tinggalan arkeologi bawah laut berupa kapal tenggelam SS Aquila, SS Victoria serta situs pesawat. Beberapa bagian situs telihat sudah tidak utuh dan tertutupi oleh ekosistem karang dan dihuni oleh ikan-ikan. Tingginya tingkat sedimentasi berpengaruh terhadap keberadaan situs tersebut, sehingga beberapa bagian situs tertimbun material sedimen. Upaya penyelamatan dan perlindungan perlu dilakukan lebih lanjut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kata kunci: Arkeologi Bawah Air, Perang Dunia II, Teluk Ambon, Side Scan Sonar
29
Gemilang, Wisnu A., Nia N. H. Ridwan y Ulung J. Wisha. "IDENTIFIKASI SITUS ARKEOLOGI BAWAH AIR TINGGALAN PERANG DUNIA II DI PERAIRAN TELUK AMBON". KALPATARU 28, n.º 1 (22 de julio de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.24832/kpt.v28i1.571.
Texto completoResumen
City of Ambon holds the evidence of colonialism as City of Ambon holds the evidence of colonialism as part of World War II history. Various maritime cultural activities contain historical data that can reconstruct the history of Indonesia. One example is Duke of Sparta (SS Aquila) shipwreck, located in Ambon Bay, that is well-known by local and international divers. However, underwater cultural heritage has not optimally managed, even suffers from thievery. Since underwater cultural heritage in Ambon Bay is significant to support national and international interests, this study aims to identify and record underwater cultural heritage in Ambon Bay by using Side Scan Sonar (SSS) and direct observation through diving survey. This preliminary study was conducted as the first stage of underwater cultural heritage preservation effort. The result shows findings of archaeological remains of shipwrecks and aircrafts. Some parts were incomplete, covered by coral ecosystem, and become fish habitat. High level of sedimentation has a role in disrupting the recent condition as most of the wreckages are now covered by sediment materials. Thus, preservation and protection efforts are necessary to be well-managed by central and local governments. Keywords: Underwater archaeology, World War II, Ambon Bay, Side Scan Sonar Kota Ambon mempunyai sejarah dalam Perang Dunia II yang menyimpan bukti-bukti sejarah kolonialisme. Berbagai aktivitas budaya maritim telah meninggalkan data yang melimpah untuk merekonstruksi sejarah bangsa ini. Di Perairan Teluk Ambon terdapat situs kapal kargo Duke of Sparta (SS Aquila) yang sangat dikenal oleh penyelam lokal maupun mancanegara. Permasalahan pada sisi lain sumber daya tinggalan budaya bawah air belum optimal dimanfaatkan, bahkan seringkali diambil secara ilegal. Mengingat bahwa peninggalan arkeologi bawah air di Indonesia khususnya perairan Ambon tidak hanya memiliki signifikansi nasional, tapi juga regional bahkan internasional. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi tinggalan budaya arkeologi bawah laut Ambon menggunakan Side Scan Sonar (SSS) serta pengamatan secara langsung (penyelaman). Kegiatan ini sebagai upaya awal perlindungan terhadap tinggalan tersebut. Hasil pengamatan memperlihatkan beberapa temuan tinggalan arkeologi bawah laut berupa kapal tenggelam SS Aquila, SS Victoria serta situs pesawat. Beberapa bagian situs telihat sudah tidak utuh dan tertutupi oleh ekosistem karang dan dihuni oleh ikan-ikan. Tingginya tingkat sedimentasi berpengaruh terhadap keberadaan situs tersebut, sehingga beberapa bagian situs tertimbun material sedimen. Upaya penyelamatan dan perlindungan perlu dilakukan lebih lanjut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kata Kunci: Arkeologi Bawah Air, Perang Dunia II, Teluk Ambon, Side Scan Sonar
30
Lestari, Endang Puji Lestari Puji. "REKONSEPSI HAK PENGUASAAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA DI TENGAH KEBIJAKAN LIBERALISASI PENERBANGAN". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, n.º 2 (31 de agosto de 2015): 327. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.27.
Texto completoResumen
<p>Perkembangan di dunia penerbangan terhadap prinsip kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat complete and exclusive kini telah terkikis oleh berbagai perjanjian internasional di bidang penerbangan yang dibuat oleh negara-negara dewasa ini seperti perjanjian perdagangan jasa pesawat penerbangan baik yang berbentuk multilateral seperti WTO, Regional seperti ASEAN maupun bilateral. Tulisan ini mengidentifikasi dua permasalahan yaitu: pertama, bagaimanakah konsep kedaulatan negara atas ruang udara yang bersifat complete dan exclusive dalam hukum internasional diimplementasi dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia melalui hak penguasaan negara? kedua, bagaimana konsep hukum yang tepat yang dapat mengharmoniskan kepentingan kedaulatan negara melalui hak pengusaan negara di tengah liberalisasi perdagangan jasa penerbangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, terjadi pergeseran makna kedaulatan negara dalam penguasaan wilayah udara dari penguasaan yang ekslusif dan lengkap menjadi terbatas karena adanya liberalisasi perdagangan dunia penerbangan. Kedua, rekonseptualisasi peran pemerintah dalam hal penguasaan negara atas ruang udara sebagai sumber daya strategis adalah pergeseran peranan pemerintah dari sebagai penonton saja menjadi fasilitator dan regulator yang berperan besar dalam meningkatkan daya saing dunia penerbangan nasional. Penelitian ini menyarankan peranan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dunia penerbangan adalah melalui: menciptakan peraturan perundang- undangan yang menjamin adanya kepastian hukum, reformasi birokrasi di bidang penerbangan, penyediaan infrastruktur penerbangan, peningkatan kualitas SDM di bidang penerbangan, dan penegakan hukum yang konsisten.</p><p>The development in the aviation world on the principle of state sovereignty in air space that is both complete and exclusive have now been eroded by various international treaties in the field of airflight made by countries today as a trading treaty services of an aircraft in flight, both multilateral treaty like WTO, and regional treaty such as ASEAN or bilateral treaty. This articles identify two problems, first, how is state sovereignty concept over air space that is exclusive and complete under international law can be implemented in the Indonesia’s law and regulation through State Right Sovereignty over Airspace, second, how is the legal concept that can harmonize sovereignty interest through the State Right of Sovereignty over Airspace under liberalization regime? The methods of this research are normative resecarh approach. The result of this research shown that: Firstly, there is a shift in the meaning of State Sovereignty over its airspace from the complete and exclusive control and be limited because of the trade liberalisation of aviation world. Secondly, role re-conceptualitation of the government regarding the state sovereignty over its air space as a source of strategic power from the role of the government as a spectator to a facilatator and regulator with a major role in increasing the competitiveness of national flight. This research suggested that the role of the government in increasing the competitiveness of the national flight can be done by: creating the law and regulation that guarantee the legal certainty, bureaucracy reform in the field of flight, providing infrastructure flight, increasing the quality of human resources in the field of flight, and law enforcement that are consistent.</p>
31
Triningsih, Anna y Oly Viana Agustine. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Konstitusi 16, n.º 4 (28 de enero de 2020): 834. http://dx.doi.org/10.31078/jk1648.
Texto completoResumen
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebagai lembaga terakhir penafsir konstitusi atau yang sering disebut sebagai the final interpreter of constitution. Fungsi ini biasanya dilaksanakan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap frasa, ayat, pasal atau undang-undang yang dianggap tidak jelas atau multitafsir telah dimohonkan untuk diberikan penafsiran sesuai dengan konstitusi. Pun demikian dengan frasa keadilan sosial yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Terdapat 16 (enam belas) putusan dengan 10 (sepuluh) isu konstitusional dalam pengujian undang-undang selama periode 2003–2010 dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial nasional, sumber daya air, penanaman modal, pajak penghasilan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pertambangan mineral dan batu bara. Dari 10 isu konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah lebih sering memilih menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosilologis dan interpretasi komparatif atau perbandingan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung makna “penguasaan negara” artinya negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat: ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi orang banyak. Dengan dikuasai oleh negara, keadilan sosial diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. The Constitutional Court as an institution born based on the amendments to the 1945 Constitution has a function as the final interpreter of constitution. This function is usually carried out by the Constitutional Court in its authority to examine laws against the 1945 Constitution. Regarding phrases, verses, articles or laws that are deemed unclear or multiple interpretations have been requested to be interpreted in accordance with the constitution. Even so with the phrase social justice contained in several laws that have been decided by the Constitutional Court. There are 16 (sixteen) decisions with 10 (ten) constitutional issues in judicial review during the 2003–2010 period in the fields of electricity, oil and gas, employment, national social security systems, water resources, investment, tax income, management of coastal areas and small islands and mining of minerals and coal. Of the 10 constitutional issues, in its legal considerations the Court often chooses to use grammatical interpretations, historical interpretations, teleological or sosilological interpretations and comparative or comparative interpretations. The Constitutional Court stated that social justice in the Preamble of the 1945 Constitution, contained the meaning of "state control" means that the state must make control of the controlled branch of production fulfill three things that are in the public interest: adequate availability, equitable distribution and affordability. By being controlled by the state, social justice is interpreted to include the meaning of control by the state in a broad sense that is derived and derived from the conception of the sovereignty of the people of Indonesia over all sources of wealth "earth, water and natural wealth contained in it" the people for the intended sources of wealth.
32
Hadi, Syamsul. "Lasem: Harmoni dan Kontestasi Masyarakat Bineka". ISLAM NUSANTARA: Journal for Study of Islamic History and Culture 1, n.º 1 (30 de julio de 2020): 163–208. http://dx.doi.org/10.47776/islamnusantara.v1i1.49.
Texto completoResumen
This article aims to explain how the contestation of social spaces in the lives of the plural society at Lasem it processes dynamically. It is a pattern of space contestation that leads to the affirmation and strengthening of identity or a pattern that leads to the fusion of identities. As a consequence, the first pattern creates social friction or conflict. On the contrary, the second pattern is directed towards acculturation and assimilation of culture which can strengthen social harmony. The important finding of this research is that it can be known the real issue, so that problems related to all parties can be found a solution as well as a resolution. This research also proves that social mechanism preparedness is considered urgent to prevent negative excesses (negative things) from the space contestation. So the space contestation that occurs dynamically proves that the plural society in Lasem has found a valuable experience, namely social resilience in facing all possible emergence of social disintegration.Keywords: contestation, space, social mechanisms and an plural society
REFERENCE:
Abercrombie, Nicholas, at.all., 2010. Kamus Sosiologi, Terj. Dwi Agus M. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Adhyanggono, GM. ad.all., 2009. Budaya Tionghoa Lasem Dalam Peta Tata Pemukiman, Tradisi, Peran Dan Relasi Gender, dalam Angelina Ika Rahutami (Peny.), ”Kekuatan Lokal Sebagai Roh Pembangunan Jawa Tengah”, Semarang: UNIKA Soegijapranata.
Amirudin, 2017. Multikulturalisme dalam Produksi Budaya Seni Batik di Lasem, dalam; ”60 Tahun Antropologi Indonesia; Refleksi Kontribusi Antropologi untuk Indonesia”, Jakarta; Pusat Kajian Antropologi, Departemen Antropologi FISIP UI, 2017.
Atabik, Ahmad, 2016. Percampuran Budaya Jawa dan Cina: Harmoni dan Toleransi Beragama Masyarakat Lasem, Jurnal: Sabda, Volume 11, Tahun 2016, pp. 1–11.
Azra, Azyumardi, 2011. Nasionalisme, Etnisitas, Dan Agama di Indonesia: Perspektif Islam Dan Ketahanan Budaya, dalam Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan (Ed.), ”Nasionalisme Dan Ketahanan Budaya di Indonesia”, Jakarta: LIPI & Yayasan Obor Indonesia.
BPS. 2012. Data Monografi Kecamatan Lasem Semester II Tahun 2012, Rembang: Pemkab. Rembang.
BPS. 2017. Data UPT Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2017, Rembang: Pemkab. Rembang.
BPS Rembang, 2017. Lasem Dalam Angka Tahun 2017, Rembang: Pemkab. Rembang.
BPS Rembang, 2018. Lasem Dalam Angka Tahun 2018, Rembang: Pemkab. Rembang.
Daradjati, 2013. Geger Pacinan 1740–1743: Persekutuan Tionghoa – Jawa Melawan VOC, Jakarta: Kompas.
Hardiman, F. Budi, 2002 “Belajar dari Politik Multikulturalisme”, pengantar Will Kymlicka, ”Kewargaan Kultural”, Jakarta: LP3ES, 2002.
Hartono, Samuel & Handinoto, Lasem: Kota Kuno Di Pantai Utara Jawa Yang Bernuasa Cina, artikel dalam: http://fportfolio. petra.ac.id/user_files/81-005/LASEM.pdf, diunduh pada tanggal 02 Agustus 2018, pukul: 14.23 wib.
Hefner, Robert, W., 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia, Honolulu: University of Hawai Press.
Jary, David & Jary, Yulia, 1991. Collins Dictionary of Sociology, London: Harper Collins Publishers.
Khamzah, R.P. 1858. Cerita (Sejarah) Lasem, Katurun/Kajiplak Dening R. Panji Karsono (1920), dalam buku Badra Santi, Rumpakanipun Mpu Santribadra
Nurhajarini, Dwi Ratna, ad.all. 2015. Akulturasi Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga – Sekarang), Yogyakarta: BPNB-Yogyakarta.
Onghokham, Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
Parekh, Bhikhu, 2012. Rethingking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik, diterjemahkan dari “Rethingking Multiculturalism, Cuktural Diversity dan Political Theory”, Yogyakarta: Kanisius.
Pemkab. Rembang, 2012. Monografi Kecamatan Lasem Tahun 2012.
Poloma, Margaret M. 2010. Sosiologi Konterporer, Jakarta: Rajawali Press.
Purdey, Jemma, 2013. Kekerasan Anti Tionghoa Di Indonesia 1996–1999, Denpasar: Pustaka Larasan.
Putra. Ade Yustirandy dan Sartini, 2016. Batik Lasem Sebagai Simbul Akulturasi Nilai-nilai Budaya Jawa-Cina, dalam; Jurnal Jantra Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
Ritzer, George & Goodman, Douglas J., 2011. Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media.
Saifullah, Ahmad 2008. Makna Spiritual Arsitektur Masjid, paparan makalah SITI Angkatan Ke-4, dipresentasikan pada Kamis, 17 Juli 2008, Tidak Diterbitkan.
Slattery, Martin, 2003. Key Ideas in Sociology, Delta Place Cheltenham: Nelson Thomas Ltd.
Soekanto, Soejono. 1985. Karifan Masyarakat Dalam Penegolaan Kseserasian Sosial Ditinjau Dari Segi Hukum, dalam Majalah Bulanan Tahun VII, edisi No. 11/Agustus 1985, pp. 824-830.
Suaedy, Ahmad, 2018. Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999–2001, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suryadinata, Leo, 2003. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme”, Jurnal Antropologi Indonesia, Nomor: 71, Tahun 2003.
Suryadinata, Leo, 2010. Akhirya Diakui Agama Konghucu dan Agama Budha di Pasca-Suharto, dalam, ”Setelah Air Mata Kering” (Ed. I. Wibowo & Thung Ju Lan), Jakarta: Gramedia.
Slattery, Martin, 2003. Key Ideas in Sociology, Delta Place Cheltenham: Nelson Thomas Ltd.
Tan, Charlene, 2014. Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia, Nanyang Technological University, Singapore. Journal of Arabic and Islamic Studies-14 (2014).
Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesia: Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
Tim Peneliti, ”Laporan Survei Nasional”: Kerjasama Wahid Foundation dengan Lembaga Survei Indonesia dan UN Women, Januari 2018.
Turner, Jonathan H. dan Alexandra Maryanski, 2010. Fungsionalisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Unjiya, M. Akrom, 2008. “Lasem Negeri Dampo Awang: Sejarah Yang Terlupakan“, Yogyakarta: Fokmas,
Veeger, K.J., 1985. Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Jakarta: Gramedia.
Wallace, Ruth A. dan Wolf, Alison, 2006. Contemporary Sociological Theory: Expanding The Classical Tradition, -6th ed., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
Wiroutomo, Paulus, 2012. Integrasi Sosial Masyarakat Indonesia: Teori dan Konsep, dalam Paulus Wiroutomo, ad.all., ”Sistem Sosial Indonesia”, Jakarta: UI Press & Lab-Sosio.
Sumber Internet
Surat Kabar Harian “Kompas”, edisi; 15 Pebruari 2014.
Surat Kabar Harian “Suara Merdeka”, edisi: 23 Oktober 2019.
"Said Aqil Singgung Sentimen Agama dan 212 di Depan Anies", sumber; https://www.cnnindo nesia.com/nasional/20191022212949-20-441966/said-aqil-sing gung-sentimen-agama-dan-212-di-depan-anies, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2019. Pukul:07.43 wib.
33
Santoso, Agung Budi. "Upaya Mempertahankan Eksistensi Cengkeh di Provinsi Maluku Melalui Rehabilitasi dan Peningkatan Produktivitas". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 37, n.º 1 (29 de junio de 2018): 26. http://dx.doi.org/10.21082/jp3.v37n1.2018.p26-32.
Texto completoResumen
<p align="center">ABSTRACT</p><p>Clove is one of the commodities that continually contributes to both income national and local levels, as export commodities or fulfills domestic demand. Clove developed at moluccas first in Indonesia, namely; Bacan, Makian, Moti, Ternate, and Tidore. Moluccas have cultivated clove for generations and have high diversity of clove genetic resources. Several famous indigenous cloves are AFO, Tibobo, Tauro, Sibela, Indari, Air mata, Dokiri, Daun Buntal, and others. In addition, there are clove cultivation, namely; Zanzibar, Siputih, Sikotok, and Ambon. Diversity of varieties and agro- ecological conditions makes Moluccas be largest production of clove after South Sulawesi. Due to various constraints, clove production is estimated decreased. This is due to lack of rehabilitation of plants as the impact of low prices or lack of technology introduction. This paper describes about clove production in Maluku with and without rehabilitation. Based on the results of dynamic systems model, clove production was projected decline until 15 to 30 years. Efforts to maintain clove existence as clove producer and increase of productivity should be done immediately by plant rehabilitation in the long term. Rehabilitation efforts by replacing old plant and replacement 10% of degraded land per year will fulfill the cloves of demand whichincreased 1.5% per year. Plant rehabilitation must be accompanied with increasing productivity in the short term through fertilization to repair the damage crops after harvest.</p><p>Keywords: Cloves, crop area, rehabilitation, productivit</p><p> </p><p align="center">ABSTRAK</p><p>Cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maupun daerah secara berkelanjutan, baik sebagai komoditas ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Cengkeh berkembang pertama kali di lima pulau kecil di Maluku, yakni Bacan, Makian, Moti, ternate, dan Tidore. Masyarakat maluku telah mem- budidayakan cengkeh secara turun temurun dan Maluku memiliki keragaman sumber daya genetik cengkeh yang tinggi. Cengkeh asli Maluku yang banyak dikenal adalah cengkeh AFO, Tibobo, Tauro, Sibela, Indari, Air mata, Dokiri, dan Daun Buntal, sedangkan cengkeh budi daya yaitu Zanzibar, Siputih, Sikotok, dan Ambon. Keanekaragaman varietas dan kondisi agroekologi yang mendukung menjadikan Maluku sebagai produsen cengkeh terbesar di Indonesia setelah Sulawesi Selatan. Produksi cengkeh di Maluku pada masa mendatang diperkirakan akan terus menurun karena berbagai kendala, terutama akibat minimnya peremajaan atau rehabilitasi tanaman rusak karena ditinggalkan petani sebagai dampak rendahnya harga atau minimnya introduksi teknologi sehingga produktivitas tanaman rendah. Tulisan ini menjelaskan proyeksi produksi cengkeh Maluku dengan dan tanpa rehabilitasi. Berdasarkan hasil analisis model sistem dinamis diproyeksikan penurunan produksi cengkeh terus berlanjut hingga 15 sampai 30 tahun mendatang. Upaya mempertahankan eksistensi Maluku sebagai penghasil cengkeh dan peningkatan produksi harus segera dilakukan terutama dengan cara rehabilitasi tanaman dalam jangka panjang. Upaya rehabilitasi dengan cara mengganti tanaman tua danmempebaiki 10% lahan rusak per tahun akan memenuhi permintaan cengkeh yang meningkat 1,5% per tahun. Rehabilitasi tanaman harus diiringi dengan upaya peningkatan produktivitas melalui pemupukan guna memperbaiki kerusakan tanaman setelah panen dan dilakukan dalam jangka pendek.</p><p>Kata kunci: Cengkeh, areal pertanaman, rehabilitasi, produktivita</p>
34
Hanudin, Waqiah Nuryani, Evi Silvia Yusuf y Budi Marwoto. "Biopestisida Organik Berbahan Aktif Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens untuk Mengendalikan Penyakit Layu Fusarium pada Anyelir". Jurnal Hortikultura 21, n.º 2 (13 de octubre de 2016): 152. http://dx.doi.org/10.21082/jhort.v21n2.2011.p152-163.
Texto completoResumen
Anyelir (Dianthus caryophillus L.) merupakan salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Penyakit utama yang menyerang tanaman ini ialah layu Fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum f. sp. dianthi dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman sekitar 20-60%. Pengendalian yang selama ini dilakukan oleh petani bertumpu pada penggunaan pestisida kimia sintetik. Namun penggunaan bahan kimia tersebut tidak mampu mengeradikasi patogen secara sempurna, terutama pada lapisan tanah yang agak dalam. Salah satu cara pengendalian berwawasan lingkungan ialah menggunakan musuh alami. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium dan Rumah Kaca Balai Penelitian Tanaman Hias (1.100 m dpl.), sejak Mei sampai Desember 2009. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens yang diformulasi dalam bentuk biopestisida organik cair dalam pengendalian layu Fusarium pada tanaman anyelir. Rancangan yang digunakan ialah acak kelompok dengan 10 perlakuan, yaitu 10% ekstrak kascing + 10% molase + B. subtilils + P. fluarescens (BP) dan 10% ekstrak pupuk kandang kuda + 10% molase + BP masing-masing konsentrasi 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,7%, dazomet 0,2%, serta kontrol (air ledeng), dengan empat ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi bakteri antagonis setelah dilakukan proses fermentasi selama 3 minggu, meningkat dibandingkan sebelum fermentasi. Rerata populasi awal sebelum fermentasi bakteri antagonis 107-109 cfu/ml meningkat menjadi 1010-1012 cfu/ml pada 3 minggu setelah fermentasi. Populasi kedua agens biokontrol tersebut setelah penyimpanan selama 2 bulan cenderung stabil berkisar antara 1010-1011 cfu/ml. Perlakuan B. subtilis dan P. fluorescens yang disuspensikan ke dalam ekstrak kascing + molase pada taraf konsentrasi 0,5% kemudian difermentasikan dalam biofermentor selama 3 minggu secara konsisten dapat menekan serangan F. oxysporum f. sp. dianthi pada anyelir. Implikasi hasil penelitian ini dapat meningkatkan daya saing komoditas tanaman hias melalui pemanfaatan sumber daya alam nasional secara optimal berkelanjutan untuk mendukung industri tanaman hias yang berdaya saing tinggi.<br /><br />Carnation (Dianthus caryophillus L.) is one of the most economically important cut flowers in Indonesia. The crops is commonly cultivated in the highland areas of the country. Cultivations of the crops in the production center areas have faced various problems, especially wilt disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi as the most important one. Based on the field observation it is known that the disease could reduce plant production and its yield quality up to 20-60%. To control the disease, farmers usually use a synthetic chemical pesticides. However the control measures are not sufficiently effective to overcome the diseases problems. Therefore, an alternative control measures which are more environmentally friendly is necessary. The use of biocontrol agents is nowdays bring popular to be recommended to control the disease. A study on the control of fusarial wilt disease on carnation was carried out in the Laboratory and Glasshouse of Indonesian Ornamental Crops Research Institute (1,100 m asl.) from May to December 2009, using Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens formulated in the liquid organic pesticide. The study was arranged in a randomized block design, with 10 treatments i.e. 10% vermi compost + 10% molase + BP and 10% horse manure + 10% molase + BP consentration 0.1, 0.3, 0.5, 0.7% resfectively, dazomet 0,2% and control with four replications. The results showed that population of antagonistic bacterial was increased from 107-109 to 1010-1012 cfu/ml after 3 weeks fermentation in the organic carrier. The population of two antagonistic bacteria was likely stable on 1010-1011 cfu/ml after storing 2 months. The treatments of B. subtilis and P. fluorescens suspended in the vermi compost extract and molases on the concentration level of 0.5% and formulated in the biofermentor for 3 weeks were consistenly effective in reducing Fusarium wilt on carnation. The implication of research results could be increase commodity competitive ability of ornamental plants by using national nature resource on a continuity for support the ornamental plants industry with high competitiveness.<br /><br />
35
Djariyo, Djariyo. "Peranan Pemimpin Lokal dalam Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah". Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar) 1, n.º 1 (5 de marzo de 2012). http://dx.doi.org/10.26877/malihpeddas.v1i1.67.
Texto completoResumen
AbstractSeperti sudah kita ketahui dan maklumi bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan 9 tahun (UU No. 20 Th 2003). Pendidikan dasar 9 tahun adalah bagian dari pendidikan nasional yang harus kita sukseskan dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan. Pendidikan dasar 9 tahun sendiri sebagai fundamen dasar pendidikan nasional harus tercapai secara sukses menata seluruh tanah air. Lebih?óÔé¼ÔÇ£lebih dalam Era Otonomi Daerah (UU No.32 tahun 2004) tidak ada lagi alasan untuk tidak berhasil dalam mensukseskan pendidikan nasional. Akan tetapi untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan ini diperlukan banyak komponen yang berperan dan terlibat secara langsung,
36
Kurniawan, Andik y Abraham Nurcahyo. "Pengaruh Dinamika Politik Indonesia Terhadap Eksistensi Harian Kompas (1965-2012)". AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA 3, n.º 01 (10 de enero de 2013). http://dx.doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.904.
Texto completoResumen
<p>Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menemukan asal-usul dan peran tokoh pendiri Kompas; 2) mendapatkan gambaran sejarah cara bertahan Kompas dalam melewati Orde Baru; 3) mendapatkan pemahaman sejarah bagaimana strategi Kompas menempatkan diri di kultur politik era reformasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode historis. Digunakan jenis penulisan kajian pustaka untuk mendapatkan hasil fakta sejarah yang diinginkan, yakni: asal-muasal berdiri, tokoh pendiri, serta strategi dan taktik yang dilakukan Kompas dalam menjaga eksistensinya di dunia pers Indonesia dan di dalam konteks sejarah politik tanah air. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kerja lembaga, jurnal ilmiah, publikasi internet, dan buku-buku. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan sumber adalah teknik studi pustaka. Diseleksi sejumlah dokumen primer dan publikasi-publikasi pendukung lainnya yang valid dan relevan dengan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada metodologi historis yang sistematikanya dimulai dari pertama, tahap heuristik, atau pencarian sumber. Kedua, kritik sumber, atau seleksi fakta. Ketiga, interpretasi, atau pemaknaan dari serangkaian bukti sejarah yang didapat. Keempat, penulisan hasil akhir dalam suatu bentuk narasi penjelasan sejarah. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal-balik antara dinamika politik nasional dengan strategi umum yang menjadi kebijakan Dewan Redaksi Kompas. Kompas berhasil melalui tiga jaman ini dengan baik dan mengalami perkembangan skala usaha dengan luar biasa. Prinsip jurnalisme kepiting, suatu cara jurnalisme santun dan cenderung bermain aman, membantu Kompas berhasil melalui tiga jaman ini dengan baik, sekaligus mengalami perkembangan skala usaha dengan luar biasa.</p>
37
Fachri, Ahmad, Rita Dewi Triastianti y Rosiana Indrawati. "STUDI POTENSI DEBIT DAN TINGGI JATUH AIR PADA SALURAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK KAWASAN EKOWISATA DI DESA SRIHARJO". Jurnal Rekayasa Lingkungan 19, n.º 1 (5 de febrero de 2020). http://dx.doi.org/10.37412/jrl.v19i1.15.
Texto completoResumen
Salah satu sumber energi terbarukan adalah energi air (air). Jika pemanfaatan energi air (hidro) ditargetkan untuk mencapai 4% dari penggunaan energi nasional pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, perlu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air (hidro) yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai sumber energi terbarukan. Salah satu kategori pemanfaatan sumber daya air yang menjanjikan sebagai energi terbarukan (listrik) adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) (Marfudin, 2016). Kincir air adalah sarana untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi pada poros roda. Roda air breastshot adalah kombinasi dari tipe overshot dan undershot dilihat dari energi yang mereka terima.Data dikumpulkan di Dusun Palemadu, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta karena tidak adanya data sebelumnya, peneliti melakukan observasi dan metode literatur dengan mengukur kecepatan aliran irasional sebelum memasuki pabrik, dan ukuran utama air. pabrik. Total energi yang dihasilkan oleh roda air Breashshot pada saluran irigasi dengan efisiensi adalah 50,49% dengan laju aliran 1,8 m3 / dtk, head adalah 0,3 kepadatan air 1000 kg / m3 dan gravitasi 9,81 diperoleh dengan daya listrik sebesar 267,46 watt. Dengan total daya 267,46 watt termasuk dalam jenis Pembangkit Listrik Tenaga Air Picohidro, di mana daya listrik picohidro adalah 500 watt. Desa Sriharjo adalah sebuah desa yang terletak di kawasan ekowisata dan pertanian. Daya yang dihasilkan dari roda air Breastshot tidak hanya untuk penerangan jalan, mereka juga dapat digunakan untuk mengusir hama yang menyerang petani padi.
38
Julzarika, Atriyon y Esthi Kurnia Dewi. "PERUBAHAN KONDISI DANAU LIMBOTO YANG TERDETEKSI DENGAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH". Jurnal Segara 14, n.º 3 (14 de enero de 2019). http://dx.doi.org/10.15578/segara.v14i3.6756.
Texto completoResumen
Saat ini data penginderaan jauh sudah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam aspek sensor, wahana, maupun spesifikasi resolusinya. Data penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi Danau Limboto yang Terdeteksi dengan Teknologi Penginderaan Jauh. Sumber daya perairan danau ini berupa kualitas air, luas permukaan, dan vegetasi air. Data yang digunakan adalah Landsat. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan danau secara visual serta perhitungan kualitas air, luas permukaan, dan vegetasi air (hidrofit)nya. Pada penelitian ini, kualitas air hanya difokuskan pada parameter TSS dan kecerahan. Kedua parameter ini bisa diekstraksi dengan metode e-SMART. Metode ini menggunakan band inframerah dekat pada citra Landsat. Hasil yang diperoleh adalah informasi spasial kualitas air, luas permukaan danau, dan vegetasi air di danau Limboto. Hasil ekstraksi kualitas air ini dilakukan uji dengan data lapangan. Uji akurasi menggunakan metode geostatistik non parameter (uji Fischer). Hasil uji akurasi yang diperoleh adalah95 % pada tingkat kepercayaan 1,96 σ. Uji akurasi dilakukan dengan membanding hasil pengukuran di citra dengan data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan juga untuk membantu kegiatan nasional serupa, yaitu pemantauan 15 danau prioritas di Indonesia.
39
شيخون, محمد. "هدف بناء الا قتصاديات القومية في الدول الاسلامية على وفق منهجالاقتصادي الاسلام". Journal de Jure 5, n.º 1 (30 de junio de 2013). http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2992.
Texto completoResumen
<p>Kekuatan politik dan ekonomi internasional telah memaksa negara-negara muslim termasuk indonesia untuk menerapkan konsep ekonomi liberal, yang menguntungkan korporasi, individu dan juga kekuatan-kekuatan global internasional. Ditengah pergolakanpergolakan politik dan ekonomi global, Islam telah menawarkan konsep-konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat yang telah diterapkan jauh sebelum abad modern ini. Islam telah mengatur peran negara dalam mengintervensi pasar, dan juga mengatur tata kelola perdagangan internasional. Tanah dan air serta sumber daya alam dan mineral juga tidak luput dalam aturan dan konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam bentuk kepemilikan negara, publik dan juga individu. Konsep-konsep Islam diatas telah diterapkan pada masa nabi dan khulafa al-rasydin dengan sumber primer yang valid dari al-Qur’an, Sunnah dan Fatwa Sahabat. Selayaknya, perekonomian nasional di Negara-negara muslim dibangun dengan konsep ekonomi islam yang memiliki keberpihakan yang tinggi untuk kemaslahatan Negara dan rakyat, tanpa intervensi dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global internasional.</p>
40
Indriatmoko, Robertus Haryoto, Imam Setiadi y Satmoko Yudo. "DISEMINASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR SIAP DIMINUM BAGI MASYARAKAT STUDI KASUS: DISEMINASI DI PESANTREN SYUBBANUL YAUM TENAJAR KERTASEMAYA, INDRAMAYU JAWA BARAT". Jurnal Rekayasa Lingkungan 13, n.º 1 (4 de agosto de 2020). http://dx.doi.org/10.29122/jrl.v13i1.4291.
Texto completoResumen
Sampai dengan periode Januari 2016, kebutuhan air bersih nasional yang memenuhi sasaran Millenium Development Goals (mdgs), hanya 67% dari jumlah penduduk di Indonesia yang dapat mengakses air minum yang layak. Menyediakan air minum memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat indonesia terutama yang bermukim di wilayah dimana tidak tersedia air bersih atau di wilayah dengan keterbatasan sumber daya air. Dengan kondisi seperti ini mendorong untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang sederhana, cepat, murah dan berkelanjutan. Pesantren Syubabanul Yaum di Kabupaten Indramayu Propoinsi Jawa Barat telah dipilih sebagai lokasi penerapan teknologi Arsinum. Kualitas air baku yang tidak memenuhi syarat baku mutu air bersih menjadi alasan kenapa lokasi dipilih, disamping itu kebutuhan air minum sangat diperlukan oleh para santri dan masyarakat sekitarnya. Untuk memperoleh hasil yang tepat, akan dilakukan survei ke lokasi untuk mengambil sampel air baku dan menganalisanya di laboratorium, hasil dari analisa tersebut akan menjadi acuan perancangan teknologi pengolahan air yang tepat menyesuaikan dengan kondisi air bakunya yang nyata dari lokasi tersebut. Produk air minum yang dihasilkan oleh teknologi Arsinum yang sudah diaplikasikan di Pondok Pesantren Subbanul Yaum, telah dianalisa dilaboratorium lingkungan dan dinyatakan memenuhi syarat air minum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kata kunci: air minum, diseminasi teknologi, filtrasi, membrane teknologi
41
Kader, Mukhtar Abdul. "PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA". JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen 8, n.º 1 (8 de octubre de 2018). http://dx.doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995.
Texto completoResumen
Secara ideologis, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong. Pertanyaan ideologis tersebut terjawab bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan menomorduakan kepentingan individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”. (Sulistyo-Basuki, 2010:110). Sifatnya hanya memberikan informasi yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yakni literatur-literatur, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, buku-buku dan sumber-sumber lainnya.Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM). Dalam Pasal 33 UUD 1945, sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.UKM dan Koperasi yang memiliki daya saing yang tinggi, yakni : (a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas); (b) memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern, akan mampu melaksanakan Sistem ekonomi kerakyatan, fungsi dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.Kata Kunci : UKM, Koperasi, Ekonomi Kerakyatan
42
Manajemen, Magister. "Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan". Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan 2, n.º 4 (3 de agosto de 2019). http://dx.doi.org/10.24912/jmbk.v2i4.4856.
Texto completoResumen
JURNAL MANAJEMEN BISNISDAN KEWIRAUSAHAAN Volume 02/No.4/Juli/2018 e-ISSN 2598-0289 Terbit enam kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan. Ketua Dewan PenyuntingProf. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA, Ph.D – Universitas Tarumanagara Wakil Ketua Dewan PenyuntingDr. Eko Harry Susanto – Universitas Tarumanagara Anggota Dewan Penyunting Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM – Universitas TarumanagaraDr. Eddy Supriyatna MZ, M.HUM – Universitas TarumanagaraDr. Anas Lutfi, MM, MKN – Universitas IndonesiaDr. Hardius Usman, M.Si – Universitas IndonesiaDr. Indra Widjaja, SE, MM – Universitas TarumanagaraDr. Hetty Karunia Tunjung Sari – Universitas Tarumanagara SekretariatMaria Benedicta, SEStephanie Pane, SE, MM Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Studi MM Untar, Kampus 1, Gedung Utama, Lantai 14, Jl. Let. Jen. S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta 11440. Telp. (62-21) 5655806 dan Fax. (62-21) 5655808. Email: mmuntar@tarumanagara.ac.id JURNAL MANAJEMEN BISNIS & KEWIRAUSAHAAN Juli 2018, Volume 02, No.4 e-ISSN 2598-0289Halaman 1-126 ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI XYZInriana Tiara Agnesia 01-10 PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEINOVATIFAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADAPT. PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPINGKwari Kristiani 11-17 STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS AIR MINERAL PT XYZEvan Sulistyo Gunawan 18-24 PENGARUH BI RATE, INFLASI, FLUKTUATIF KURS DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAPINDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN PERIODE 2009-2017Herlina dan Indra Widjaja 25-32 PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, KEPUASAN KERJA, DAN BALANCE SCORECARDTERHADAP KINERJA KARYAWAN PT XYZ DI JAKARTARizki Oktaviani 33-42 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP PADA USAHAKECIL MENENGAH DI JAKARTAMichael Kianto 43-51 ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KOPI INDONESIA DI PASAR INTERNASIONALFelicitas Parnadi dan Riris Loisa 52-61 PENGARUH TRUST, PERCEIVED VALUE, BRAND IMAGE DAN SATISFACTION TERHADAPREPURCHASE INTENTION BATIK AIR DI JAKARTA DAN TANGERANGAdeline Felicia Lianto 62-68 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTURYANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIAHenny Damayanti Pradrwati 69-77 PENGARUH BRAND IMAGE, PRICE DAN TRUST TERHADAP PURCHASE INTENTION PEMESANAN KAMARDI HOTEL IBIS SECARA ONLINESelvi Agustin 78-84 EKUITAS MEREK PRODUK CAP KAKI TIGA: PENGUJIAN MODEL CONSUMER-BASED BRAND EQUITYJoko Pramono 85-91 STRATEGI ENTREPRENEURIAL MARKETING GOCAMPUS.CO.ID DALAM MEMASARKAN PERGURUAN TINGGI SWASTAPermadi 92-98 ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI BERSAING DENGAN MATRIKS IE, MATRIKS SWOT DAN MATRIKS QSPM PADA PT. XYZEvelyn 99-105 PENGARUH GREEN PERCEIVED VALUE, GREEN PERCEIVED RISK, GREEN CONSUMER CONSFUSION, GREEN TRUST, CONSUMER GUILT, SELF MONITORING, PRIDE DAN PERCEIVED CONSUMER EFFECTIVENESS TERHADAPGREEN PURCHASE INTENTION (KASUS STARBUCKS JAKARTA)Feliks Antonius 106-111 CITRA PRODUK NEGARA DALAM MEMPENGARUHI PILIHAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK DENGANVARIABEL MODERASI HARGARendy Ramadhiansa 112-119 PENGARUH WAKTU TUNGGU, HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADAMASKAPAI GARUDA INDONESIA DI TERMINAL 3 BANDARA SOEKARNO HATTABunga Ayu Lestari 120-126