Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Rehabilitasi.
Articles de revues sur le sujet « Rehabilitasi »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Rehabilitasi ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
1
Hijriani, Astria, Yohana Tri Utami, Noval Aditya Marlon, and Anisa Raden. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DAN SKRINING BERBASIS WEB (Studi Kasus : Wisma Ataraxis)." Jurnal Komputasi 11, no. 1 (2023): 64–74. http://dx.doi.org/10.23960/komputasi.v11i1.2959.
Texte intégralRésumé :
Wisma Ataraxis adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sosial oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan rehabilitasi. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Wisma Ataraxis masih menggunakan cara konvensional untuk mengelola berkas rehabilitan. Banyaknya data yang harus diisi dalam penerimaan rehabilitas dan redundansi data menjadi kekurangan dalam kegiatan ini. Selain itu, pencarian berkas untuk rehabilitan yang akan melakukan rehabilitasi ulang membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya berkas yang ada. Dari permasalahan tersebut maka diusulkan untuk pembangunan sebuah sistem yang dapat membantu petugas dalam kegiatan operasionalnya. Dalam rancang bangun sistem informasi rekam medis dan skrining berbasis website untuk Wisma Ataraxis ini menggunakan metode prototyping. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, pihak Wisma Ataraxis telah menerima sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Serta kesimpulan rancang bangun sistem ini dapat memberikan kemudahan pada petugas Wisma Ataraxis dalam proses penerimaan rehabilitan dan skrining.
2
Anisa Dachlan, Tiara, Aristian Jordi, Megawati Megawati, and Julkifli Berutu. "REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1, no. 1 (2019): 1–19. http://dx.doi.org/10.33019/scripta.v1i1.1.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini berjudul Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman mengenai Rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu proses penanggulangan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitas berkesinambungan bagi korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi.
3
Irsal and Susi Delmiati. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." Jurnal Sakato Ekasakti Law Review 2, no. 2 (2023): 65–75. http://dx.doi.org/10.31933/v2dntp06.
Texte intégralRésumé :
Pelaksanaaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh adalah bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Kendala yang dihadapi badan narkotika nasional kota payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah surat rekomendasi tim asesmen terpadu yang terdiri tim medis dan tim hukum hanya bersifat rekomendasi. Tempat Rehabilitas pada setiap daerah belum terpenuhi (tidak ada). Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dilakukan dengan penyuluhan, pengawasan dan pemantauan, dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Payakumbuh. Optimalisasi diukur dari hasil rehabilitasi tersebut dan jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasiPeserta rehabilitasi maka tidak ada yang mengulang. Hal ini menunjukan telah optimalnya pelaksanaan rehabilitasi.
4
Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan. "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika." Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 591–600. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1113.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.
5
Anwar, Anwar, Nana Sutikna, and Wisnu Widjanarko. "Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa." Communication 15, no. 1 (2024): 39–50. https://doi.org/10.36080/comm.v15i1.2727.
Texte intégralRésumé :
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Dengan keterbatasan panti sosial yang dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta, maka sebagian besar rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga. Kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga adalah minimnya pengetahuan keluarga mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan studi literature atau kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi data-data artikel jurnal, buku dan karya ilmiah dengan tema rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa dan pola komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan program tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam keluarga orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan peranan pemetintah daerah. Keterbatasan keluarga dalam pelaksanaan pemulihan orang dengan gangguan jiwa menjadi salah satu faktor pemerintah harus membangun komunikasi dengan keluarga dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat pola komunikasi kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Kata Kunci : Komunikasi pemerintah daerah, orang dengan gangguan jiwa, rehabilitas sosial
6
Pradana, I. Putu Yoga Bumi, Jacoba Daud Niga, and Giovany Tiran. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." Journal of Public Administration and Local Governance 8, no. 2 (2024): 53–73. http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v8i2.1833.
Texte intégralRésumé :
Program Rehabilitasi Sosial pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kebijakan yang dibuat untuk pengembangan dan memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Balai Sentra ini adalah lembaga pendampingan yang berada dibawah naungan Kementrian Sosial untuk mendampingi dan menangani kasus rehabilitasi ABH yang terjadi di semua Kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai Sentra Efata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Sentra Efata belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, seperti sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, disposisi atau sikap dari mitra sebagai pelaksana kebijakan yang tidak konsisten menjalankan tugas, dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi yang belum standar operating prosedur (SOP) yang ada. Kata kunci: Implementasi, Program, Rehabilitas Sosial, Anak yang berhadapan dengan Hukum
7
Nurfitri, Anindya, Dian Iswandaru, Christine Wulandari, and Novriyanti Novriyanti. "BURUNG-BURUNG YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKATOR PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DI TAMAN HUTAN RAYA ORANG KAYO HITAM PROVINSI JAMBI." Jurnal Hutan Tropis 10, no. 2 (2022): 139. http://dx.doi.org/10.20527/jht.v10i2.14123.
Texte intégralRésumé :
Upaya rehabilitasi perlu dilakukan terhadap ekosistem gambut yang terdegradasi. Burung dapat dijadikan indikator lingkungan terhadap keberhasilan rehabilitasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis burung-burung potensial sebagai indikator perbaikan lingkungan di Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Tahura OKH). Penelitian dilakukan di Tahura OKH pada blok rehabilitas PLN. Metode yang digunakan yaitu point count dan transek. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan status konservasi dan kelompok pakan. Sebanyak 25 spesies burung dari 17 famili ditemukan pada blok rehabilitasi. Burung dengan perjumpaan tertinggi yaitu merbah cerukcuk (Pycnonotus goiavier), perenjak rawa (Prinia flaviventris), punai gading (Treron vernans), dan walet sapi (Collocalia esculenta), sedangkan paling jarang salah satunya adalah elang tikus (Elanus caeruleus). Kajian terhadap guild type mengindikasikan bahwa area gambut yang sedang direhabilitasi juga menjadi feeding ground. Kehadiran berbagai jenis burung berdasarkan kelompok pakannya di ekosistem gambut Tahura OKH mengindikasikan keberhasilan dalam upaya rehabilitasi pasca kebakaran
8
Mindiono, Imam Arief. "Mekanisme Koping Penyalahguna NAPZA yang Menjalani Rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At - Tauhid Jepara (Studi Fenomenologi)." PHILANTHROPY: Journal of Psychology 1, no. 2 (2020): 143. http://dx.doi.org/10.26623/philanthropy.v1i2.1069.
Texte intégralRésumé :
<h2>. Latar Belakang :Rehabilitas NAPZA adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna NAPZA agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan rehabilitasi dirancang untuk meningkatkan proses perbaikan klien yang mengalami gangguan mental dalam mengontrol gejala yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana gambaran mekanisme koping Penyalahguna NAPZA yang menjalani rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At - Tauhid Jepara pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan pedoman wawancara <em>(in depth interview) </em>dengan jumlah partisipan tiga orang yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil wawancara akan dikategorikan sehingga terbentuklah tema-tema. Hasil dan pembahasan penelitian yaitu partisipan berjumlah tiga orang menunjukan beberapa faktor yang mempengeruhi koping seperti dukungan keluarga, dukungan konselor dan dukungan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Mekanisme koping yang digunakan oleh ketiga partisipan yaitu denial dan proyeksi. Hal ini terlihat dari penolakan dan rasa marah saat pertama kali berada di wisma dan setelah proses rehabilitasi berjalan ketiga partisipan mampu menjalani proses rehabilitasi. Dengan adanya dukungan keluarga, konselor, orang lain dan lingkungan, akan menciptakan koping yang adaptif, sehingga selama partisipan menjalani rehabilitasi semakin efektif dan efisien.</h2><p> </p>
9
Putri, Mella Kartika, and Asep Suherman. "Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain." Jurnal Risalah Kenotariatan 6, no. 1 (2025): 32–43. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310.
Texte intégralRésumé :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pendekatan penologi yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan anak memiliki karakteristik khusus karena harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip rehabilitatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan program rehabilitasi anak yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Sistem Peradilan Pidana, Penologi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial
10
Adnyana, Ida Bagus Windia, Ida Bagus Nararya Primastana Adnyana, and Siswanto Siswanto. "BLOOD PROFILES OF GREEN SEA TURTLE BEFORE AND AFTER THE REHABILITATION." Indonesia Medicus Veterinus 9, no. 6 (2020): 930–39. http://dx.doi.org/10.19087/imv.2020.9.6.930.
Texte intégralRésumé :
Penyu adalah satwa yang terancam punah, sehingga upaya konservasinya perlu ditingkatkan. Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi dimaksud adalah rehabilitasi penyu pascamengalami periode out of the water sebelum dilepasliarkan kembali ke alam bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan profil dan indeks eritrosit penyu hijau (Chelonia mydas) sebelum dan sesudah mengalami rehabilitasi di Turtle Conservation and Education Center (TCEC) di Pulau Serangan, Denpasar. Penelitian ini menggunakan sampel Sembilan ekor penyu hijau hasil sitaan Polisi Sektor Kuta, Badung, Bali. Sebanyak 2,5 mL darah perifer penyu hijau diambil dari sinus cervicalis dorsalis disimpan di tabung berisikan antikoagulan litium heparin dan dilanjutkan dengan pemeriksaan hematologi. Penentuan nilai total eritrosit dihitung dengan hemositometer. Kadar hemoglobin (Hb) diukur menggunakan Hemoglobinometer Sahli, sedangkan kadar Packed Cell Volume (PCV) ditentukan dengan metode mikrohematokrit. Indeks eritrosit yang meliputi Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) dan Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) dihitung dengan rumus konvensional yang ditentukan untuk itu. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan uji T berpasangan. Nilai profil darah (Packed Cell Volume, total eritrosit, Hemoglobin) mengalami peningkatan signifikan pasca rehabilitasi dengan nilai rerata hematokrit sebelum rehabilitasi sebesar 28,4±3,09 menjadi 31,7±2,87, nilai total eritrosit sebelum rehabilitasi sebesar 0,44±0,10 menjadi 0,56±0,15, nilai Hemoglobin sebelum rehabilitasi sebesar 6,3±1,28 menjadi 7,53±0,73 serta hasil perhitungan secara statistika dengan uji T-berpasangan menunjukkan profil darah penyu hijau sebelum dan sesudah rehabilitasi memiliki perbedaan yang signifikan yang berarti proses rehabilitas yang dilakukan di Turtle Conservation and Education Center, Serangan berhasil.
11
Rahayu, Marina, Hanikhatul Munawarah, Sriyani Sriyani, et al. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM." Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop 2, no. 2 (2022): 14–20. http://dx.doi.org/10.37304/pandohop.v2i2.5061.
Texte intégralRésumé :
Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi proses berpikir perilaku dan presepsi (penangkapan panca indera) yang bisa menimbulkan stress dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan fungsi sosialnya melalui panti. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pambelum Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam pemberian bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kurative, rehabilitative, promotive dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, dengan berjalannya itu perlu adanya pekerja sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSBL Pambelum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara dan observasi. Diharapkan setelah mengetahui gambaran mengenai pelayanan di PSBL, masyarakat mengetahui pentingnya mengenai rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental, sehingga setelah selesai rehabilitas sosial dapat diterima kembali dikeluarga maupun masyarakat.
12
Dwiyani, Faradilla Alya, and Adianto Adianto. "Implementasi Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru." Journal of Law, Education and Business 2, no. 2 (2024): 1554–68. http://dx.doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3191.
Texte intégralRésumé :
Rehabilitasi medis merupakan salah satu upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya standar pelayanan yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020, Untuk itu penelitian itu bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan menggunakan teori Yulianto Kadjie (2015) yang dilihat dari indikator pendekatan mentalitas, pendekatan sistem, pendekatan jejaring kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan para pelaksana kebijakan telah melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis. Sistem yang ada belum terlaksana dengan baik dan kurang sesuai dengan prosedur yang ada karena masih banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai dan peserta rehabilitas medis yang masih belum suportif sehingga membuat hubungan kerjasama menjadi tidak efektif.
13
Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka." Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 2 (2024): 210–24. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135.
Texte intégralRésumé :
Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
14
De Eba, Susana, Emilianus Tena, and Siradj Okta. "PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA." Gloria Justitia 3, no. 1 (2023): 96–107. http://dx.doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421.
Texte intégralRésumé :
Narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanan dan sudah dinyatakan bebas, yang juga termasuk setiap orang, sangat sulit mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama terjadi juga terhadap seseorang pengguna narkotika yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas. Sejajar dengan pengalaman situasi mantan narapidana dan rehabilitasi-non-lapas, konsep diversi yang dimunculkan untuk anak-anak pelaku tindak pidana yang merupakan calon pelamar pekerjaan. Diversi dan rehabilitasi non-lapas memiliki kesamaan, yakni terduga pelaku tindak pidana tidak menjalani pidana melalui rezim pemidananaan pada umumnya. Namun demikian, kedua persona ini tetap menghadapi stigma dan kesulitan sebagaimana mantan narapidana secara umum. Studi ini berupaya mencari tahu bagaimana perbandingan dampak dari diversi maupun rehabilitasi non-lapas dalam kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Untuk melihat secara lebih khusus, studi difokuskan pada pembandingan di sektor pendidikan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, dengan harapan akan memberikan perspektif lebih tajam mengenai diversi dan rehabilitas non-lapas sebagai fitur-fitur hukum pidana moderen di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa pada sektor pendidikan swasta, diversi dan rehabilitasi non-lapas memberikan framing yang lebih baik kepada subyek, dengan ditunjang adanya faktor-faktor filosofis dari lembaga pendidikan swasta. Kebijakan dari sektor pendidikan swasta memainkan peranan penting dalam menentukan tidak terlanggarnya hak atas pekerjaan oleh lembaga pendidikan.
15
Handhika G. Fajri, Azzahra. "PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG." SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 25, no. 1 (2023): 35–53. http://dx.doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398.
Texte intégralRésumé :
Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat, terutama, dengan mudahnya mendapatkan barang tersebut di lingkungan sekitar. Narkotika mulai meluas dan menyasar segala lapisan masyarakat, tidak mengenal jabatan, pekerjaan, usia dll. Bahkan penyalahgunaan narkotika sudah tidak bisa dibendung lagi oleh pihak berwenang. Upaya negara dalam pemberantasan narkotika melalui beberapa pihak yang menangani narkotika harus ditingkatkan lagi mengingat jaringan pengedaran narkotika yang begitu luas serta permintaan narkotika dari para pecandu yang harusnya mendapatkan rehabilitas, namun masih belum optimal dikarenakan masih belum terbongkarnya jaringan narkotika di Indonesia. Dengan demikian maka Lapas Kelas IIA Cibinong mempunyai tugas serta tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan dalam mencapai suatu tujuan dari system pemasyarakatan itu sendiri. Untuk menjaga kualitas penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dimasudkan untuk memperoleh data terkait program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana pelaksaanaan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika, untuk membantu warga binaan bisa lepas dari obat terlarang tersebut. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitiasi program yang dapat diikuti warga binaan selama menjalani masa pidananya, seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi after care (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).
16
Agatha Geraldine. "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan." Jurist-Diction 5, no. 5 (2022): 1669–96. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431.
Texte intégralRésumé :
AbstractPlacement in medical rehabilitation and / or social rehabilitation institutions for Narcotics Addicts and Narcotics Abuse victims is not only done voluntarily or through a legal process after a verdict or ruling by a judge. Rehabilitation can also be carried out during the judicial process, namely from the process of investigation, prosecution and trial based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Narcotics Addicts. Although rehabilitation during the judicial process has been stated in government regulations, this is not regulated in the Narcotics Law and in its implementation, institutions that receive the authority often abuse their authority in providing rehabilitation during the judicial process so that efforts are needed to prevent abuse of this authority.Keywords: Rehabilitation; Narcotics Addicts; Narcotics Abuse victims; Judicial Process. AbstrakPenempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara sukarela maupun melalui proses hukum setelah dijatuhkan putusan atau penetapan oleh hakim. Rehabilitasi juga dapat dilakukan selama proses peradilan berlangsung, yakni dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Walaupun rehabilitasi selama proses peradilan telah disebutkan dalam peraturan pemerintah, namun hal tersebut tidak diatur dalam UU Narkotika dan dalam pelaksanaannya seringkali lembaga yang mendapat kewenangan tersebut menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan rehabilitasi selama proses peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut. Kata Kunci: Rehabilitas; Pecandu Narkotika; Korban Penyalahgunaan Narkotika; Proses Peradilan.
17
Setiyawan, Setiyawan, S. Dwi Sulisetyawati, Irna Kartina, et al. "Senam Kaki Diabetes Melitus dalam Upaya Pencegahan Komplikasi Diabetes pada Kaki di Ainaro-Maubisse, Timor Leste." Community Empowerment 6, no. 4 (2021): 670–74. http://dx.doi.org/10.31603/ce.4502.
Texte intégralRésumé :
Salah satu komplikasi penyakit diabetes melitus yang sering dijumpai adalah kaki diabetik (diabetic foot), yang dapat bermanifestasikan sebagai ulkus, infeksi dan gangren dan artropati charcot. Ada dua tindakan dalam prinsip dasar pengelolaan diabetic foot yaitu tindakan pencegahan dan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi meliputi program terpadu yaitu evaluasi tukak, pengendalian kondisi metabolik, debridemen luka, biakan kuman, antibiotika tepat guna, tindakan bedah rehabilitatif dan rehabilitasi medik. Tindakan pencegahan meliputi edukasi perawatan kaki, sepatu diabetes dan senam kaki. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diabetes melitus dan peningkatan kesehatan dengan senam kaki DM untuk mengurangi komplikasi diabetes pada kaki. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, demonstrasi oleh fasilitator yang kemudian dilanjutkan dengan re-demonstrasi oleh peserta/audience sebagai evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 87% warga terjadi peningkatan pemahaman tentang diabetes melitus, pentingnya mencegah komplikasi diabetes pada kaki dan mampu melakukan senam kaki DM.
18
Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2022): 43. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281.
Texte intégralRésumé :
Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorinetasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).
19
Meldito, Muhammad. "Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia." RIO LAW JURNAL 6, no. 1 (2024): 61–72. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1616.
Texte intégralRésumé :
Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai beberapa kasus terhadap terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Untuk menganalisis kebijakan hukum rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan data yang di publikasi melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) diketahui dalam dua tahun terakhir periode 2021 sampai 2023 jumlah pengguna narkoba di Indonesia ialah 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Ekspos ini mengungkapkan hasil pengukuran prevalensi penyalah gunaan narkoba tahun 2023. Selain data BNN, pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kata pencarian atau biasa disebut keyword ‘narkotika’ ditemukan 365.504 data sebagai jumlah putusan. Adapun uraian berdasarkan tingkatan proses, terdiri dari 312.690 pada putusan tingkat pertama, 36.135 Putusan Banding, 15.432 pada putusan kasasi, serta 1.194 pada putusan Peninjauan Kembali (PK). Kebijakan hukum mengenai rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkotika tu itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Dalam sistem pidana di Indonesia pengguna atau pecandu narkotika tidak mesti mendapat vonis kurungan pidana penjara dalam penerapanya tetapi bisa melakukan rehabilitas. Dasar penerapan terhadap vonis rehabilitas medis dan sosial terhadap penyalah gunaan narkotika secara yuridis ialah pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Serta diperkuat dengan Surat Edaran Makamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitas medis dan sosial. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya Pemerintah dan DPR Republik Indonesia Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama untuk kejelasan pengaturan atau penormaan terhadap korban penyalah guna narkotika dan pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sinkron dan harmonis antar norma dalam Undang-Undang Narkotika.
20
TANDA, CINDY AGUSTIN, and SUPRAYOGA SUPRAYOGA. "PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK NAKAL DI KOTA SURABAYA." JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik) 1, no. 2 (2022): 136–56. http://dx.doi.org/10.38156/jisp.v1i2.74.
Texte intégralRésumé :
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitas Anak Nakal di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, untuk mengetahui faktor hambatan Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitas Anak Nakal di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Kartini Kartono Juvenile Delinquency tentang Kenakalan Remaja. Teknik pengumpulan data atau pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelayanan yang diberikan kepada anak anak klien saat berada di lingkungan UPT mulai dari kebutuhan dasar dan sampai bertanggung jawab untuk memberikan keterampilan yang dapat dijadikan pengalaman bagi anak anak klien untuk terjun kedunia kerja dan memang sudah di programkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur supaya anak anak yang memiliki masalah dalam kesejahteraan sosial anak terutama dalam hal perekonomian dan kurangnya perhatian atau kasih sayang yang tidak didapatkan dilingkungan keluarga tidak menjadikan semangat anak untuk terus maju dalam kehidupan nyata menjadi kendor dan tidak memiliki rasa percaya tinggi dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Hambatan yang ditemui berasal dari 2 sumber yaitu internal (keluarga) dan eksternal (lingkungan).
21
Rika Feriyana Aprilia, Dedy Putranto, Audy Ragil Pangestu, et al. "STRATEGI PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG DI KELURAHAN MENJELANG." semnas-pkm 1, no. 1 (2023): 197–209. http://dx.doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.140.
Texte intégralRésumé :
Kepulauan Bangka Belitung merupakan produksi tambang timah terbesar di Indonesia. Salah satu wilayah dibangka Belitung tepatnya di bangka barat di kecamatan Muntok, kelurahan menjelang menjadi salah satu produksi timah yang cukup besar. Permasalahan yang timbul di kelurahan menjelang yaitu pembukaan lahan tambang illegal (TI) tetapi pelaku tambang illegal hanya mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab sehingga lahan tersebut terbengkalai. Pemanfaatan bahan pasca tambang timah memerlukan tahap reklamasi dan bahan rehabilitas. Terdapat beberapa langkah yang ditempuh dalam melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang timah yaitu penambahan bahan organik dalam tanah melalui pemberian pupuk organik dan penanaman hijauan pakan sebagai covercrops sejumlah tanaman lokal dan sayuran pangan dikembangkan sebagai tanaman untuk revegatasi lahan pasca tambang timah. Tanaman potensial tersebut yaitu nanas, kelapa, kangkung, durian dan alpukat. Tanaman tersebut dapat berperan sebagai fitoremediasi yang dapat memperbaiki atau rehabilitasi dari logam berat. Sistem pertanian terpadu yang melibatkan pertanian dan peternakan dapat menjadi sistem pendukung dalam reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang timah, dapat membantu input karbon untuk lahan pasca tambang timah dan sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan peternak daerah sekitar pertambangan
22
Putri, Sri Rahmadalina, Ikhsan Muharma Putra, and Erningsih Erningsih. "IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI ANAK JALANAN OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) KASIH IBU KOTA PADANG." SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 24, no. 2 (2022): 217–36. http://dx.doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.354.
Texte intégralRésumé :
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berperan penting dalam membantu pelayanan kesejahteraan sosial anak yang mengedepankan hak dan perlindungan yang seharusnya anak dapatkan. salah satu hal yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap anak jalanan dengan memberikan program-program yang berdampak baik bagi perubahan kehidupan anak. Tujuan dari penelitian adalah untuk Menganalisis implementasi program pelayanan rehabilitas anak jalanan oleh Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parson. Penelitian dilakukan di LPKS Kasih Ibu Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripstif. Penarikan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pelayanan rehabilitasi anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang sudah dilakukan dengan baik dan dikatakan berhasil. Dengan adanya program rehabilitasi untuk anak jalanan itu bisa membuat anak jalanan berubah menjadi lebih baik. Bentuk program rehabilitasi anak jalanan yang ada di LPKS Kasih Ibu diantaranya: 1) Program Pendidikan, 2) Program keterampilan dasar, 3) Program keagamaan. dan 4) Program kebersihan.
23
Widodo, Gipta Galih, Dewi Irawati, Bambang Budi Siswanto, and Djunaiti Sahar. "Pengaruh Rehabilitasi Jantung Terhadap Tekanan Darah, Kadar Lipid dan Gula Darah: Analisis Statemen." Malahayati Nursing Journal 4, no. 9 (2022): 2477–92. http://dx.doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7119.
Texte intégralRésumé :
ABSTRACT Cardiac rehabilitation can provide broad benefits and prevent recurrence of heart disease. Cardiac rehabilitation can help patients to return to their ability to carry out normal activities. Indicators that can be used to measure the success of cardiac rehabilitation are blood pressure, lipid profile and blood sugar levels.The purpose of this study was to classify statements and to examine the relationship between the concept of cardiac rehabilitation on blood pressure, lipid levels and blood sugar. Statement analysis stages include selecting statements to be analyzed, simplifying statements, classifying statements, testing concepts in statements for definition and validity, specifying relationships between concepts, testing logic, and determining testability. The relationship between the concept of cardiac rehabilitation with blood pressure, lipid levels and blood sugar was found to be a causal relationship type and with a symmetrical positive direction. The type of relationship between the concepts of blood pressure, lipid levels and blood sugar is conditional and with asymmetric positive direction. Cardiac rehabilitation affects blood pressure, lipid levels and blood sugar. Keywords: Cardiac Rehabilitation, Blood Pressure, Lipid Levels, Blood Sugar, Statement Analysis ABSTRAK Rehabilitasi jantung dapat memberikan manfaat yang luas dan mencegah kejadian berulang penyakit jantung. Rehabilitasi jantung dapat membantu pasien untuk kembali memiliki kemampuan dalam beraktifitas secara normal. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi jantung adalah tekanan darah, profil lipid dan kadar gula darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan statement dan untuk menguji hubungan diantara konsep rehabilitasi jantung terhadap tekanan darah, kadar lipid dan gula darah. Tahapan analisis statement meliputi memilih statemen untuk dianalisis, menyederhanakan statement, mengklasifikasikan statement, menguji konsep dalam statement untuk definisi dan validitas, menspesifikan hubungan diantara konsep, menguji logika, dan menentukan kemampuan uji. Hubungan konsep rehabilitasi jantung dengan tekanan darah, kadar lipid dan gula darah didapatkan tipe hubungan kausal dan dengan arah positif yang simetris. Tipe hubungan antar konsep tekanan darah, kadar lipid dan gula darah adalah kondisional dan dengan arah positif yang asimetris. Rehabilitasi jantung berpengaruh terhadap tekanan darah, kadar lipid dan gula darah. Kata Kunci: Rehabilitas Jantung, Tekanan Darah, Kadar Lipid, Gula Darah, Analisis Statemen
24
Ekaa, Eka Novianty Wahyuni. "Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law." DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 3, no. 1 (2024): 87–112. https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949.
Texte intégralRésumé :
Konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Menurut pandangan Fiqh Jinayah, anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Penanganan difokuskan pada pemulihan, dengan keterlibatan keluarga dan komunitas untuk mendukung reintegrasi anak. Menurut Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian kasus anak melalui peradilan formal ke mekanisme rehabilitatif melalui konseling dan program sosial. Sama halnya dengan Fiqh jinayah, juga menekankan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak, mengingat mereka belum akil baligh dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.
25
Surwanti, Arni, and Warih Andan Puspitosari. "PENINGKATAN PERAN KELOMPOK REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS." Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 3 (2019): 305–14. http://dx.doi.org/10.12928/jp.v3i3.1105.
Texte intégralRésumé :
Layanan pada penyandang disabilitas berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Oleh karena itu Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.Desa Panggungharjo salah satu desa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta telah memiliki Kelompok Berbasis Masyarakat/RBM. Sebagai lembaga di Desa yang masih baru kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum menunjukkan perannya dengan baik dalam memberikan layanan pada penyandang Disabilitas. Hal ini karena pemahaman personil dalam kelompok ini tentang issue disabilitas masih terbatas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan.Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pertama, melakukan peningkatan kualitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Kedua, pendampingan pada Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan & manajemen kewirausahaan pada penyandang disabilitas; pembentukan kelompok usaha serta serta adanya pendampingan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas.Guna menjadi keberlanjutan program, diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitas berbasis masyarakat.
26
Kusumawati, Idha, Rakhmawati -, Retno Widyowati, and Suciati -. "Peningkatan Pengetahuan Pemanfaatan Toga Penderita Gangguan Jiwa Pada Panti Rehabilitasi Mental Al-Hafizh, Sidoarjo." Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 3 (2023): 289–98. http://dx.doi.org/10.30651/hm.v4i3.20220.
Texte intégralRésumé :
Penggunaan tanaman obat telah banyak digunakan untuk terapi alternatif bagi penderita gangguan jiwa. Tanaman obat termasuk juga buah dan sayur dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kondisi kerusakan otak pada penderita gangguan neuropsikiatri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Panti Rehabilitas Mental Al-Hafizh Sidoarjo dihuni oleh 29 pasien yang seluruhnya merupakan penderita skizofrenia. Di Panti tersebut memiliki beberapa program dan kegiatan, diantaranya adalah program pemulihan kesehatan jiwa dan program kemandirian rehabilitasi. Untuk itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk memberdayakan para penderita gangguan jiwa di Panti rehabilitasi mental Al-Hafizh Sidoarjo untuk dapat mengenal tanaman obat, sayur dan buah yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Kegiatan dilakukan pengenalan tanaman obat, buah dan sayur yang dapat dikonsumsi untuk pemulihan kesehatan mereka. Dari kuesionair pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta sebesar 47 – 60%.
27
Susanti, Ari. "KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA KLIEN REHABILITASI SOSIAL NARKOBA DI YAYASAN GENNESA BANYUWANGI." MEDIAKOM 6, no. 01 (2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.32528/mediakom.v6i01.237.
Texte intégralRésumé :
Drugs are a massive problem and difficult to eradicate. One of the government's efforts related to the handling of drug rehabilitation in Indonesia is to synergize with the community to form a Compulsory Reporting Recipient Institution that can handle medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse. Therefore, this study aims to determine therapeutic communication to drug rehabilitation clients at the Gennesa Banyuwangi Foundation and how the therapeutic communication strategy carried out by addiction counselors successfully handles drug rehabilitation client problems along with client handling programs carried out at the Gennesa Banyuwangi Foundation. The approach used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with client informants and addiction counselors. The results of this study are (1) the social rehabilitation developed is that Gennesa is a home that is always ready to accept clients to carry out garbage disposal activities. The family climate created will facilitate smooth therapeutic communication for clients (2) the success of therapeutic communication depends on a harmonious relationship between addiction counselors and clients. The more open the client is to the addiction counselor, the faster the problem solving will be, thus accelerating the client's rehabilitation process, and (3) the programs developed in dealing with the problems of drug rehabilitation patients are inpatient, outpatient and after care with the hope that the client can go through the stages of social rehabilitation to completion. Narkoba menjadi masalah yang massif dan sulit berantas. Salah satu upaya pemerintah berkaitan dengan penanganan rehabilitasi narkoba di Indonesia adalah bersinergi dengan masyarakat membentuk Institusi Penerima Wajib Lapor yang dapat menangani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi terapeutik pada klien rehabilitas narkoba di Yayasan Gennesa Banyuwangi dan bagaimanakah strategi komunikasi teraputik yang dilakukan konselor adiksi berhasil menangani masalah klien rehabilitasi narkoba beserta program penanganan klien yang dilakukan di Yayasan Gennesa Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan klien dan konselor adiksi yang berada di Yayasan Hasil penelitian ini adalah (1) rehabilitasi sosial yang dikembangkan adalah Gennesa adalah rumah yang selalu siap menerima klien untuk melakukan aktiivitas buang sampah. Iklim kekeluargaan yang diciptakan akan memudahkan kelancaran komunikasi terapiutik bagi klien (2) keberhasilan komunikasi terapiutik tergantung dari hubungan yang harmonis antara konselor adiksi dan klien. Semakin terbuka klien kepada konselor adiksi maka penyelesaian masalah akan semakin cepat sehingga mempercepat proses rehabilitasi pada klien, dan (3) Program-program yang dikembangkan dalam menangani masalah pasien rehabilitasi narkoba yaitu rawat inap, rawat jalan dan after care dengan harapan, klien dapat melalui tahapan rehabilitasi social hingga tuntas.
28
Christianingrum, Ratna, Tio Riyono, and Leo Iskandar. "KESIAPAN INDONESIA UNTUK MELAKSANAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF ANGGARAN." Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara 8, no. 2 (2023): 274–92. http://dx.doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.167.
Texte intégralRésumé :
Penyalahguna narkotika di Indonesia dapat dijatuhi hukuman penjara, rehabilitasi, atau hukuman lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan belum memaksimalkan rehabilitasi dan masih menjatuhkan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Indonesia. Penelitian ini menganalisis data sekunder berupa data prevalensi penggunaan narkotika tahun 2008 hingga 2021, jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dan jumlah anggaran rehabilitasi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah melakukan peramalan melalui perbandingan tren, mean, dan analisis tren kubik kemudian menghitung kebutuhan anggaran dan membandingkannya dengan kebutuhan anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis kesiapan anggaran dengan membandingkan proyeksi kebutuhan anggaran rehabilitasi dengan proyeksi ketersediaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kebutuhan tempat rehabilitasi terhadap ketersediaan fasilitas rehabilitasi tergolong tinggi. Ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum mencukupi, dan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi pengguna narkotika pada tahun 2024 mencapai Rp102 triliun. Anggaran tersebut setara dengan 387 kali lipat anggaran Balai Rehabilitasi Narkotika BNN pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap melaksanakan rehabilitasi narkotika secara ideal. Untuk itu, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPBU) dalam hal penyediaan fasilitas rehabilitasi dapat menjadi solusi kebijakan dalam memenuhi ketersediaan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
29
Bimantara, Yudhitia, Diajeng Asadinasti Penanggungan, Diah Utami Sekar Sari, Meutia Eldurr Riska Salisa, and Wiredarme Wiredarme. "Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dalam gangguan jiwa di Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo Provinsi Jawa Tengah." Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, no. 6 (2022): 409–12. https://doi.org/10.55904/nautical.v1i5.248.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Program Bakti Sosial bagi penderita gangguan jiwa di panti rehabilitasi sosial marga Widodo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data standar operasional prosedur (SOP) service center. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat dikaji dalam empat aspek, yaitu; proses rehabilitasi sosial, jenis program dan kegiatan bakti sosial, serta informasi bakti sosial dalam program rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program rehabilitasi sosial juga telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Faktor tersebut bisa berasal dari narapidana, balai, atau pihak di luar balai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat kendala di dalamnya.
30
Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 2 (2021): 96–116. http://dx.doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989.
Texte intégralRésumé :
Pengedar sebagai pelaku penyalah guna narkotika telah banyak ditangkap dan dipidana, baik penjara maupun denda. Meskipun demikian penyalahgunaan narkotika dan peredarannya masih banyak ditemukan sehingga menimbulkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka tidak efektif dan memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitisai bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dtanggung oleh Negara. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para pengedar bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika berada di tangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengedar, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara.
31
Fajrian, Algi Muhammad, Endeh Suhartini, and Dadang Suprijatna. "Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor." Karimah Tauhid 3, no. 6 (2024): 6823–36. http://dx.doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13843.
Texte intégralRésumé :
Selama ini kegiatan rehabilitasi tidak begitu diperhatikan padahal rehabilitasi merupakan kegiatan yang dapat membangun kesadaran, membentuk karakter dan memulihkan kesadaran positif bagi para pengguna. penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif analisis yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukan Rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi tindak lanjut. Implementasi rehabilitasi merujuka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi, Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang aka dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi. Regulasi yang harus mendukung, Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.
32
Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (2019): 259. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.259-268.
Texte intégralRésumé :
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya pasal 127 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Bagaimanakah proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan, 2) Bagaimanakah koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Koordinasi antara penyidik atau penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dapat dilihat dari awal penyerahan, pelaksanaan, hingga penyerahan kembali kepada penyidik atau penuntut umum. Khusus untuk rehabilitasi yang dilaksanakan dengan rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa yang direhabilitasi ada pada lembaga yang menyerahkan (penyidik atau penuntut umum).
33
Hartini, Tutik, and Johannes Sutoyo. "Strategi inovasi program rehabilitasi pada penyalahguna narkotika di Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat ketahanan lembaga Badan Narkotika Nasional." Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy 1, no. 2 (2024): 130–50. https://doi.org/10.61511/napbres.v1i2.2024.1217.
Texte intégralRésumé :
Pendahuluan: Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan narkotika harus terus diperkuat lembaganya agar dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Rehabilitasi merupakan salah satu fungsi pencegahan dimana upaya ini bertujuan mencegah sekaligus memulihkan penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki BNN serta merumuskan strategi pengembangan program rehabilitasi yang inovatif. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan utama penelitian berjumlah 6 (enam) orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Analisis data menggunakan analisis SWOT. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kekuatan BNN adalah kemitraan/rujukan, anggaran, fasilitas, dan lokasi yang strategis. Kemudian faktor kelemahannya adalah promosi program, petugas rehabilitasi, program rehabilitasi, serta SOTK dan perizinan klinik rehabilitasi BNN. Sementara itu untuk peluang yang dimiliki BNN adalah kepercayaan masyarakat, tren penyalahgunaan zat, dan persepsi manfaat rehabilitasi. Faktor yang menjadi ancaman adalah persepsi hambatan rehabilitasi, lembaga rehabilitasi di luar BNN, dan penemuan kasus narkotika yang sulit. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi inovasi program rehabilitasi yang menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan lembaga BNN adalah membuat algoritma layanan rehabilitasi rawat jalan, peningkatan kemampuan petugas, dan peningkatan promosi program rehabilitasi yang lebih informatif dan terintegrasi.
34
Wabula, Wa Firda, Pieter Sammy Soselisa, and Hengky V. R. Pattimukay. "IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI NEGERI RUMAH TIGA KOTA AMBON." JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) 22, no. 1 (2024): 53–64. https://doi.org/10.46730/jiana.v22i1.8173.
Texte intégralRésumé :
Salah satu Kota Ambon yang melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon meluncurkan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan WaliKota Nomor: 12 Tahun 2018` Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Alasan Kota Ambon melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan, menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesusaian dan standar Implementasi Rumah tidak Layak Huni di Negeri Rumah 3 .adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah obesrvasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan bantuan program rumah tidak layak huni ini bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan tempat tingal yang layak untuk dihuni serta memberikan kesan semangat bagi masyarakat kurang mampu dalam kehidupan dan fungsi sosial.
35
Yudiawan, Agung. "PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH." Jurnal JURISTIC 2, no. 03 (2021): 244. http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2676.
Texte intégralRésumé :
<p>Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, berkaitan dengan penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal–Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim wajib memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi. Adapun hambatan yang berasal dari pemerintah adalah a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d) Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik. e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Mempermudah pengguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika.</p>
36
Aziz, Antartila Rizki. "Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan." Journal PPS UNISTI 1, no. 1 (2018): 11–23. http://dx.doi.org/10.48093/jiask.v1i1.2.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Untuk mengetahui kinerja Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan. dan disamping itu juga untuk faktor-faktor apa saja yang menghambat Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara, observasi, dekumentasi.
 Hasil penelitian di lapangan diperoleh Hasil wawancara Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan hasil kerja yang pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, dimana dari hasil kerja yang selama ini dilaksanakan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan juklak (Petujuk pelaksanaan) dan juknis (petujuk tehnis) tetapi ada satu kendala yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang dan sudah tidak memadai dipergunakan lagi. Selebih dari itu semua telah terlasana dengan baik.
 Evaluasi kinerja pegawai dengan indicator meliputi ; prestasi kerja, kemampuan, disiplin dan prilaku pegawai menunjukan bahwa evaluasi kerja yang selama ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.
37
Lastiantoro, C. Yudi. "FAKTOR INDIVIDU YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP SISTEM USAHATANINYA PADA LAHAN REHABILITASI TN MERU BETIRI (Individual factors influencing perception of farmer on its farming system at rehabilitation land of TN Meru Betiri )." Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4, no. 2 (2020): 137–54. http://dx.doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.2.137-154.
Texte intégralRésumé :
Faktor individu petani pengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional (TN) Meru Betiri mempunyai hubungan terhadap persepsi mereka pada lahan garapannya dan kawasan hutan di sekelilingnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor individu petani yang mempengaruhi persepsinya terhadap 1) kawasan hutan untuk tidak diganggu, 2) kawasan hutan milik negara, 3) hutan yang ada milik TN Meru Betiri, 4) hutan sebagai sumber bahan bangunan, 5) hutan sebagai sumber pakan ternak, 6) lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian, 7) lahan rehabilitasi sebagai sumber pangan, 8) lahan rehabilitasi sebagai garapan utama. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani pengelola lahan rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan lahan rehabilitasi TN Meru Betiri pada tingkat baik, artinya mereka mengakui keberadaan lahan rehabilitasi dan hutan di sekelilingnya merupakan kawasan hutan TN Meru Betiri. Faktor individu, yaitu tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi lahan rehabilitasi TN Meru Betiri sebagai sumber pangan. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hutan sebagai sumber pakan ternak dan lahan rehabilitasi sebagai matapencaharian. Implikasi dari temuan tersebut adalah pihak TN Meru Betiri sulit untuk meminta kembali lahan rehabilitasi dari petani pengelolanya untuk dijadikan kawasan hutan.
38
Lastiantoro, C. Yudi. "FAKTOR INDIVIDU YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP SISTEM USAHATANINYA PADA LAHAN REHABILITASI TN MERU BETIRI (Individual factors influencing perception of farmer on its farming system at rehabilitation land of TN Meru Betiri )." Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4, no. 2 (2020): 137–54. http://dx.doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.2.137-154.
Texte intégralRésumé :
Faktor individu petani pengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional (TN) Meru Betiri mempunyai hubungan terhadap persepsi mereka pada lahan garapannya dan kawasan hutan di sekelilingnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor individu petani yang mempengaruhi persepsinya terhadap 1) kawasan hutan untuk tidak diganggu, 2) kawasan hutan milik negara, 3) hutan yang ada milik TN Meru Betiri, 4) hutan sebagai sumber bahan bangunan, 5) hutan sebagai sumber pakan ternak, 6) lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian, 7) lahan rehabilitasi sebagai sumber pangan, 8) lahan rehabilitasi sebagai garapan utama. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani pengelola lahan rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan lahan rehabilitasi TN Meru Betiri pada tingkat baik, artinya mereka mengakui keberadaan lahan rehabilitasi dan hutan di sekelilingnya merupakan kawasan hutan TN Meru Betiri. Faktor individu, yaitu tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi lahan rehabilitasi TN Meru Betiri sebagai sumber pangan. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hutan sebagai sumber pakan ternak dan lahan rehabilitasi sebagai matapencaharian. Implikasi dari temuan tersebut adalah pihak TN Meru Betiri sulit untuk meminta kembali lahan rehabilitasi dari petani pengelolanya untuk dijadikan kawasan hutan.
39
Situmorang, Mosgan. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 151. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.151-170.
Texte intégralRésumé :
Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana adalah kata yang cukup populer. Kata ini digunakan utamanya dalam hal pemulihan kedudukan atau jabatan seseorang yang kehilangan kedudukan atau jabatannya karena tersangkut masalah pidana, tetapi sering juga digunakan dalam konteks pidana narkotika khususnya rehabilitasi untuk pecandu. Dalam konteks hak seseorang untuk mendapatkan kembali kedudukannya, rehabilitasi berarti pemulihan orang tersebut untuk dapat kembali menduduki jabatan semula atau dalam keadaan semula. Kedudukan dalam hal ini mempunyai arti yang luas dapat berupa jabatan, ataupun posisi berupa pekerjaan status mahasiswa, pelajar dan lain lain. Rehabilitasi diatur dalam banyak perundang-undangan, mulai dari Udang-Undang Dasar RI 1945 dan beberapa undang Undang organik, seperti Undang-Undang Kehakiman, KUHAP, Undang-Undang ASN, PP Nomor 27 tahun 1983 dan peraturan lainnya. Rehabilitasi diberikan kepada seseorang pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Putusan berupa rehabilitasi dari hakim harus ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pihak lain agar rehabilitasi itu dapat berjalan efektif. Dalam praktek pelaksanan rehabilitasi ini sering terkendala, karena posisi atau jabatan seseorang sudah terlanjur diisi oleh orang lain selama proses hukum belangsung atau secara nyata kedaan semula tidak dapat lagi dipulihkan seperti kedaan semula. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah “mengapa rehabilitasi kepada kedudukan atau jabatan semula sulit dilaksanakan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksaan rehabilitasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengambil kebijakan maupun dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait rehabilitasi. Metode yang digunakan adala normatif yuridis. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa terdapat beberapa kendala baik yang bersifat regulasi maupun teknis dalam pelaksanan rehabilitasi. Saran yang dapat diberikan adalah agar dibuat regulasi berupa petujuk teknis pelaksanaa rehabilitasi tersebut agar semua pihak terkait dapat melaksanakannya sesuai dengan peran masing masing.
40
Ananda, Ramon, and Hamim Rosyidi. "Pembinaan Panti Rehabilitasi." Community Development Journal 5, no. 1 (2021): 213–18. http://dx.doi.org/10.33086/cdj.v5i1.1928.
Texte intégralRésumé :
Hilangnya kebermaknaan hidup bagi warga binaan panti merupakan fenomena yang sering terjadi di sekitar masyarakat kita. Warga binaan panti yang merupakan individu lanjut usia (lansia) sering mengalami penyebab yang kurang menyenangkan ketika harus tinggal di panti, sering mengalami tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wherda ini lebih kepada memperkuat kapasitas diri melalui kebermaknaan hidup melalui optimalisasi nilai-nilai religiusitas yang ada pada diri warga binaan tersebut. Metode yang digunakan terhadap pendampingan ini yaitu pendekatan Asset-Based Community-driven Development (ABCD). Pendekatan ini sangat tepat jika digunakan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri individu terutama potensi religiusitas untuk menemukan kebermaknaan hidup serta dapat secara efektif menggali dan menemukan makna dari kehidupan yang mulai memudar ketika terjadi proses adaptasi yang sulit. Hasil dari pendampingan dan pemberdayaan ini terhadap warga binaan di pusat rehabilitasi yaitu adanya rasa optimisme yang tinggi dalam menyongsong kehidupan walaupun mereka jauh dari keluarga, dapat merasakan Allah SWT sebagai Rahman dan Rahim ketika dalam susasana yang prihatin, dapat beribadah lebih leluasa, dan dapat lebih tenang dalam memaknai kehidupan religiusitasnya serta siap dalam menjalani tugas kehidupan atau berfungsi secara sosial. Hasil dari pengabdian ini memperlihatkan adanya potensi yang tumbuh kembali setelah warga mulai tinggal di panti. Perubahan itu terlihat dengan adanya perubahan pada aspek-aspek kebermaknaan hidup mulai dari dimensi personal, dimensi sosial, dan dimensi nilai-nilai.
41
Amir, Suliati P. "Rehabilitasi Ptisis Bulbi." UMI Medical Journal 1, no. 1 (2019): 66–77. http://dx.doi.org/10.33096/umj.v1i1.8.
Texte intégralRésumé :
Ptisis bulbi merupakan suatu keadaan dimana bola mata mengecil, tidak bisa melihat dan bola mata tidak berfungsi lagi. Keadaan ini mengganggu penderita karena estetika yang kurang baik membuat penderita tidak percaya diri.Penyebab terbanyak dari ptisis bulbi adalah peradangan non infeksi ( 28%), yang menyebabkan gangguan produksi humour aquous terjadilah hipotoni atau penurunan tekanan intra okuler sehingga nutrisi untuk jaringan mata berkurang. Operasi eviserasi dengan dermatofat graft disertai pemasangan protesa membantu merehabilitasi bola mata dan memperbaiki simetris wajah dan penampilan dari pasien ptisis bulbi.Rehabilitasi pasien ptisis bulbi memerlukan pendekatan multidisipliner melibatkan oftalmologi, medah plastik dan prostodentis.
42
Dinardo, Donny. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM REHABILITASI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA." Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1, no. 2 (2019): 218–27. http://dx.doi.org/10.21831/diklus.v1i2.23872.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini mendeskripsikan : (1) Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bimbingan, fisik, mental, dan sosial, (2) Peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi sosial bimbingan fisik, mental, dan sosial, (3) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah lima pekerja sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan display data, reduksi data, dan kesimpulan dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: (1) Program rehabilitasi sosial menggunakan sistem top down approach. Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan oleh seksi PRS. Evaluasi akhir pelayanan rehabilitasi sosial dengan mengikutkan klien Praktik Belajar Kerja (2) Pekerja sosial memiliki peran sebagai motivator, pendamping, mediator, dan perantara. (3) Faktor pendukung pelayanan program rehabilitasi sosial, yaitu keikhlasan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan, dan sarana prasarana yang memadai.
43
Firdaus, Insan. "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2020): 469. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.469-492.
Texte intégralRésumé :
Rehabilitasi narkotika merupakan program pembinaan yang dibutuhkan oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang dikategorikan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Namun pelaksanaan rehabilitasi narkotika tersebut berjalan belum optimal. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan kendala serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan rehabilitasi narkotika serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan di UPT Pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui kajian literatur dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya UPT Pemasyarakatan sudah melaksanakan rehabilitasi narkotika sesuai dengan petunjuk pelaksanaan namun demikian masih terdapat kendala dalam beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, ketepatan sasaran, sistem rehabilitasi dan kelembagaan. Upaya untuk mengoptimalkan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan sistem rehabilitasi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus melakukan beberapa upaya, yaitu merevisi petunjuk pelaksanaan rehabiltasi narkotika, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan restrukturisasi organisasi UPT Pemasyarakatan.
44
Hartadi, Dermawan Dwi, Wiwit Ariyani, and Henny Susilowati. "PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN." Jurnal Suara Keadilan 20, no. 2 (2019): 189–201. http://dx.doi.org/10.24176/sk.v20i2.5579.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.
45
Al Aqsath, Annisa. "Pola Komunikasi Interpersonal Dalam Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS) Sumatera Barat Pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok." JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial 3, no. 2 (2023): 469–72. http://dx.doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.758.
Texte intégralRésumé :
Pola Komunikasi bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman serta penerimaan pesan. Wanita Tuna Susila (WTS) merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Mengatasi permasalahan Wanita Tuna Susila (WTS) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendirikan suatu tempat rehabilitasi yakni Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi memiliki empat program rehabilitasi yakni bimbingan fisik, bimbingan keagamaan, bimbingan sosial (konseling) dan pelatihan keterampilan. Bimbingan sosial atau konseling dibimbing oleh konselor untuk membimbing dan mengarahkan klien dengan cara berkomunikasi secara interpersonal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi Interpersonal melalui Rehabilitasi Sosial dengan pelaksanaan rehabilitas sosial melalui komunikasi verbal dan nonverbal antara konselor dan WTS di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi kepada pihak Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Penetresi Sosial. Terdapat konsep dalam teori Penetresi Sosial yaitu Interaksi, Penyusunan Pesan, Penyampaian Pesan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk komunikasi interpersonal antara konselor dan WTS yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yang digunakan ialah menggunakan bahasa yang Sopan, penggunaan kata-kata yang lemah lembut dan mudah dimengerti. Sedangkan komunikasi nonverbal yang digunakan ialah gerakan tubuh, ekspresi wajah, sentuhan atau haptics, paralinguistik, kedekatan jarak dan penampilan.
46
Ismail, Mahsun, Mohammad Mohammad, Nur Hidayat, and Gatot Subroto. "Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan." Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 2 (2022): 79–90. http://dx.doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.12.
Texte intégralRésumé :
Ketergantungan (dependensi) merupakan satu dari beberapa akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Akibat ketergantungan itu membuat orang yang menyalahgunakan narkotika akan sulit untuk terlepas atau berhenti tidak menggunakan narkotika. Sejalan dengan upaya membantu penyalahguna narkotika maka Lapas narkotika klas IIA Pamekasan melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam rehabilitsi sosial. Adapun tujuan dari dilakukannya penyuluhan hukum ini, diharapkan warga binaan pemasyarakatan bisa pulih secara mental dan psikisnya dengan memunyai kesadaran membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Kegiatan ini difasilitasi oleh lapas narkotika klas IIA Pamekasan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Hasil dari penyuluhan hukum ini diketahui bahwa: Pertama, rehabilitasi sosial merupakan program pemerintah untuk refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat yang termaktub dalam instrumen hukum Undang Undang Nomor 11 tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Kedua, rehabilitasi sosial berbasis sosial order dilakukan dengan memperdalam pengetahuan dan kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap norma sosial yang ada di masyarakat ketika nantinya mereka keluar dai lembaga pemasyarakatan
47
Dotrimensi, Dotrimensi, Ahmad Saefulloh, Eddy Lion, Offeny Offeny, and Ahmad Irfan Musthafa. "ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DAN KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19." FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam 14, no. 02 (2021): 1909–24. http://dx.doi.org/10.32806/jf.v14i02.5083.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sosial dan keagamaan pada masa pandemi covid-19 bagi pecandu Narkotika di Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea yang berada di Palangka Raya Kalimantan Tengah. Selain itu dampak apa saja yang timbul akbibat pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan program rehabilitasi yang ada pada Panti Rehabilitasi tersebut. Penelitian dilakukan secara Kualitatif melalui pendekatan Analisis Deskriptif dengan teknik Purpossive Sampling melalui wawancara terhadap Pengelola Panti Rehabilitasi, Wali Pecandu, dan Perwakilan dari Pecandu yang selesai menjalani masa rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Rehabilitasi sosial berupa Therapeutic Community (TC) yaitu penerapan metode pengendalian lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku dalam konteks komunitas yang bertanggungjawab antara sesama resident sekaligus menolong diri sendiri. Program keagamaan yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 adalah pengembangan pemikiran dan kerohanian
48
Asmadi, Asmadi. "KESIAPAN MANTAN PENGGUNA NARKOBA KEMBALI KE MASYARAKAT PASCA REHABILITASI." JURNAL KESEHATAN INDRA HUSADA 11, no. 1 (2023): 75–81. http://dx.doi.org/10.36973/jkih.v11i1.471.
Texte intégralRésumé :
Pengguna narkoba merupakan korban yang harus diselamatkan. Rehabilitasi menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi membebaskan klien dari ketergantungan narkoba kembali menjadi manusia normal tanpa ketergantungan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesiapan para residen (klien) kembali ke masyarakat pasca menjalani rehabilitasi.
 Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan responden sebanyak 40 residen yang sedang menjalankan rehabilitasi di panti rehabilitasi di Kabupaten Kuningan. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi persentase.
 Hasil penelitian menunjukkan 62,5% mantan pengguna narkoba tidak siap kembali ke lingkungan masyarakat. Alasan yang utamanya adalah ketakutan terhadap stigmatisasi masyarakat kepada para pecandu narkoba. 
 Kesimpulan penelitian ini lebih dari setengahnya residen yang menjalani rehabilitasi tidak siap ke,bali ke masyarakat karena trauma dengan stigma negative masyarakat. Disarankan agar proses rehabilitasi lebih dikuatkan pada soft skill sosial.
49
Anderson, Elisa. "MOTIVASI PADA REHABILITASI PASKA STROKE." Jurnal Skolastik Keperawatan 5, no. 1 (2019): 21–29. http://dx.doi.org/10.35974/jsk.v5i1.724.
Texte intégralRésumé :
Motivasi yang tinggi diperlukan oleh pasien paska stroke yang mengikuti rehabilitasi agar mendapat hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara motivasi dan capaian rehabilitasi pasien paska stroke. Metode penelitian ini adalah studi observasional analitik dengan desain kohort study. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik consecutive sampling dengan jumlah 14 responden pada rehabilitasi proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) dan 12 responden pada rehabilitasi mirror therapy (MT). Temuan penelitian ini adalah semua responden memiliki motivasi yang tinggi dengan rerata 26,36 untuk PNF dan 28,83 untuk MT, rerata capaian rehabilitasi PNF (pretest-posttest : 47,14-49,64; mean different : 2,5) melalui instrumen barthel index dan capaian rehabilitasi MT (pretest-posttest : 2,5-2,58; mean different : 0,08) melalui skala kekuatan otot. Berdasarkan analisis pearson correlation menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan capaian rehabilitasi PNF (p=0,1; p>0,05) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan capaian rehabilitasi MI (p=0,351; p>0,05). Walaupun semua responden memiliki motivasi yang tinggi dan terdapat peningkatan capaian rehabilitasi, tetapi kondisi tersebut tidak bisa membuat hubungan yang bermakna secara statistik. Penambahan responden yang lebih besar dan variatif, serta jangka waktu yang lebih lama perlu dilakukan untuk pengembangan penelitian ini.
50
Sulhap, Restu, and Yeptadian Sari. "Kajian Konsep Healing Environment Pada Bangunan Rehabilitasi Mental di Cibiru Wetan, Bandung." JAS: Journal of Architecture Students 3, no. 2 (2022): 83–95. http://dx.doi.org/10.31101/jas.v3i2.2681.
Texte intégralRésumé :
Berkembangnya pola kehidupan saat ini, membuat masyarakat untuk terus berkembang, mulai dari segi sosial, teknologi mupun juga dari segi ekonomi. Hal ini membuat rasa tertekan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi. Healing Environment pada umumnya ditujukan untuk bangunan fasilitas kesehatan yang mendeskripsikan pengaturan fisik dan organisasi budaya yang mendukung pasien dan keluarga dalam melewati tekanan yang dikarenakan oleh penyakit, kunjungan medis, proses penyembuhan, dan lainnya. Tempat yang tepat untuk merawat pasien dengan gangguan mental adalah rumah sakit jiwa ataupun tempat rehabilitas yang sesuai. Rumah sakit jiwa sangatlah bervariasi dalam tujuan dan metodenya. Apa saja prinsip-prinsip healing enviroment dan bagaimana penerapannya pada bangunan rehabilitasi mental. Metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa sumber kemudian di deskripsikan melalui tulisan dan gambar. Berdasarkan hasil dari analisis prinsip-prinsip healing environment, terdapat beberapa hal yang dapat diambil dan dijadikan sebagai kesimpulan. Pada bangunan rehabilitasi mental prima harapan yang berlokasi di Bandung telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip dari healing environment.