Thematische Bibliographien / Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

Inhaltsverzeichnis

  1. Zeitschriftenartikel
  2. Bücher

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Badan Arbitrase Muamalat Indonesia“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 4. Juni 2021
Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2025

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Zeitschriftenartikel zum Thema "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia"

1

Andaryuni, Lilik. "EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA." At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah 9, no. 01 (2021): 27–33. http://dx.doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.93.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ya
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Saputra, M. Febry, and Yati Nurhayati. "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2020): 1–20. http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v1i1.1.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Artikel ini membahas mengenai bagaimana dualisme kewenangan pada lembaga arbitrase guna penyelesaian sengketa olahraga Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif (Normative Legal Research). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia keputusan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa olahraga diantara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Terjadinya dualisme mengakibatkan penyelesaian sengketa olahraga yang kurang efektif dan
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Kurnia, Rahmat, and Yasarman Yasarman. "KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI MASA DEPAN." IBLAM LAW REVIEW 4, no. 3 (2024): 303–15. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengikat bagi Pemohon dan Termohon serta mengetahui Bagaimana seharusnya sistem Arbitrase di Indonesia untuk kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mentode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) da
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Sulistianingsih, Dewi, and Mumammad Shidqon Prabowo. "PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA." QISTIE 12, no. 2 (2019): 166. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan tersebut ada para para pihak yang bersengketa. Ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga untuk sengketa hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak paten, Khusus untuk sengketa rahasia dagang didaftarkan di pengadilan neg
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Permatasari, Putu Milla, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia." RIO LAW JURNAL 6, no. 1 (2024): 403–14. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1575.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-nitigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 309. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Hal terpenting dalam suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah sia-sia apabila dalam suatu perkara yang sudah mempunya kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase. Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaks
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Hikmah, Mutiara. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ARBITRASE TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (MEMASUKI 12 TAHUN USIA UNDANG-UNDANG ARBITRASE)." Jurnal Hukum & Pembangunan 41, no. 2 (2011): 257. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.249.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
AbstrakUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten tang The arbitrase dan Resolusi Sengketa Alternatif telah diatur pada penegakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Sebelum berlakunya UU arbitrase, primer sebelum Mahkamah Agung menghasilkan Peraturan No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asing (Peraturan), masih ada halangan kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional diIndonesia. Selama waktu itu, Mahkamah Agung Indonesia sebagai badan tertinggi peradilan berpendapat bahwa putusan arbitrase internasional tidak diimple
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Mandiri Siregar, Putra Permata. "Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)." LAW REFORM 9, no. 1 (2013): 124. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v9i1.12438.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putu
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Indrani, Sarah Meilita, and Hernawan Hadi. "KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA)." Jurnal Privat Law 5, no. 2 (2017): 34. http://dx.doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
<p>Abstract<br />This article aims to determine online arbitration conformity with the legal system in Indonesia and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive resera
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Rahadatul ‘Aisy, Firsta. "Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia." Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 12 (2022): 1266–72. http://dx.doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pendahuluan: Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang menjadi unsur penting dalam dunia bisnis dan perdagangan untuk memberikan identitas dan reputasi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperjual belikan. Kegiatan pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan pembukaan cabang, yang kemudian dibarengi dengan pemberian lisensi atas hak merek dagang tersebut. Besarnya persaingan usaha dapat memicu terjadinya sengketa lisensi merek dagang antara pihak pemberi franchise dengan pihak penerima atau yang menjalankan usaha franchise tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan unt
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia"

1

Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat, ed. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI, 1994.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Hasyim, H. A. Dardiri. Hukum arbitrase dan BANI. Sebelas Maret University Press, 2007.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Publishing, Indonesia Legal Center, and Indonesia, eds. Peraturan & prosedur peradilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia: UU RI no. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Indonesia Legal Center Pub., 2004.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Pranoto. Implementasi UU no. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Kajian terhadap pelaksanaan arbitrase bagi penyelesaian sengketa perdagangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia : laporan penelitian. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2002.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Agung, Indonesia Mahkamah. Kompilasi hukum ekonomi syari'ah: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syari'ah, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 08 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah, buku I tentang subyek hukum dan amwal, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah, buku IV tentang akuntansi syari'ah, daftar istilah penting. Fokusmedia, 2008.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Agung, Indonesia Mahkamah. Kompilasi hukum ekonomi syari'ah: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syari'ah, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 08 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah, buku I tentang subyek hukum dan amwal, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah, buku IV tentang akuntansi syari'ah, daftar istilah penting. Fokusmedia, 2008.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

BANI dan penyelesaian sengketa. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia), 2013.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Die Auswahlen zum Thema "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia" für konkrete Quellenarten können Sie auch interessieren:
Zeitschriftenartikel
Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!

Zur Bibliographie