Thematische Bibliographien / Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum

Inhaltsverzeichnis

  1. Zeitschriftenartikel
  2. Bücher
  3. Konferenzberichte

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 28. Juli 2024
Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2025

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Zeitschriftenartikel zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum"

1

Billy Herlambang Rahmat Hidayat and Ninuk Wijiningsih. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL." Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 1 (2024): 186–96. http://dx.doi.org/10.25105/refor.v6i1.19193.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan pera
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Ipan Nurhidayat. "MARKETING POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." Journal Education and Government Wiyata 1, no. 1 (2023): 53–63. https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.6.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pada era demokrasi modern ini, sudah seharusnya para kontestan pasangan calon pemimpin pemerintah atau kepala daerah memiliki kemampuan dalam memikat dan meyakinkan pemilih. Salah satunya dengan metode yang menentukan kemenangan suatu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan umum adalah Brand politik yang menjadi ciri sekaligus citra dari pasangan calon tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada pemilihan umum, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Indrayana, Samuel. "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 504–15. http://dx.doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan dan proses penyelenggaraan Pemilian umum calon presiden dan wakil presiden maupun pemilian Kepalah
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Simanjuntak, Josner. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." Papua Law Journal 1, no. 1 (2018): 119–41. http://dx.doi.org/10.31957/plj.v2i2.584.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara institusional mempunyai integritas, profesional, tidak memihak serta memahami hak-hak sipil dan politik warga negara. Objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan kemandirian penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa pemilu sebagai bagian dari fungs
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Ravi Rowa, Irvan, Syakir, and Habibullah Salim. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Vifada Assumption Journal of Law 2, no. 2 (2024): 74–86. https://doi.org/10.70184/rav120251.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 562. http://dx.doi.org/10.31078/jk1834.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Sari Puspita, Puput, and Arfa'i Arfa'i. "ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." Limbago: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023): 1–21. http://dx.doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menge
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Hudi, Moh, Restu Syamsariatullah, Nurul Hani, and Ririn Novia Hidayati. "Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia." Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 15, no. 03 (2023): 551–69. http://dx.doi.org/10.52166/madani.v15i03.6272.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
The 1945 Constitution explains that sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. The embodiment of sovereignty in the hands of the people means that those who have the right to choose the leader or government are the people and as a logical consequence those who choose are the people, so the leader must be responsible to the people. In choosing leaders, the people need an institution, in this case the general election commission which is regulated in the 1945 Constitution. The task of the General Election Commission is to carry out or hold general
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W. "Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia dengan Negara Anggota Dewan Eropa." IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora 8, no. 1 (2024): 448–62. http://dx.doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3642.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Asas Rahasia adalah salah satu asas yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Menjelang pemilihan umum bersliweran tentang koalisi partai, maupun pernyataan – pernyataan yang merujuk pada dukungan salah satu pasangan calon menjelang proses pemilihan. Istilah asas rahasia dimana pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya dalam pelaksaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan munculnya lembaga survey, prediksi suara maupun hal – hal yang biasa dijumpai di media 5.0 seolah – olah memprediksi dominasi pilihan yang diambil oleh rakyat dalam pemilihan umum. Penelitian normatif ini menggunakan pendek
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

, S.IP, Wahyu Hidayat. "PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 5, no. 02 (2023): 92–100. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i02.333.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas Demokrasi. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila diliha
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum"

1

Saragih, Bintan R. Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia. Gaya Media Pratama, 1988.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPI, Panwaslak dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di daerah. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja PPI, sekretariat PPI dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum bagi WNRI di luar negeri. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Soeprapto, R. Penjelasan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982 pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 23-28 Pebruari 1981. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan, Indonesia, Indonesia, and Indonesia, eds. Nuansa pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, 1999.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Thoha, Miftah. Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia. Kencana, 2014.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat (Jakarta, Indonesia), ed. Laporan penelitian pemilihan umum di Indonesia. Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan, 1988.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Affandi, Hernadi. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia: Laporan akhir penelitian. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, 2001.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan. Laporan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum, 2000.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Konferenzberichte zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum"

1

Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Candranegara, I. Made Wimas, I. Dewa Gede Putra Sedana, and I. Nyoman Mangku Suryana. "Analysis of The Bali Province Role of Komisi Pemilihan Umum Towards Increasing Political Participation of Bali Private Voters in Bali Province Head Election 2018." In Proceedings of the 1st Warmadewa Research and Development Seminar (WARDS),30 October 2018, Denpasar-Bali, Indonesia. EAI, 2019. http://dx.doi.org/10.4108/eai.30-10-2018.2281482.

Der volle Inhalt der Quelle
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Die Auswahlen zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum" für konkrete Quellenarten können Sie auch interessieren:
Zeitschriftenartikel Bücher
Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!

Zur Bibliographie