Bücher zum Thema „Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Bücher für die Forschung zum Thema "Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Bücher für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Saragih, Bintan R. Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia. Gaya Media Pratama, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNegeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPI, Panwaslak dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di daerah. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja PPI, sekretariat PPI dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum bagi WNRI di luar negeri. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSoeprapto, R. Penjelasan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982 pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 23-28 Pebruari 1981. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Komisi Pemilihan, Indonesia, Indonesia, and Indonesia, eds. Nuansa pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenThoha, Miftah. Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia. Kencana, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat (Jakarta, Indonesia), ed. Laporan penelitian pemilihan umum di Indonesia. Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAffandi, Hernadi. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia: Laporan akhir penelitian. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Komisi Pemilihan. Laporan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim Peneliti Sistem Pemilu., ed. Laporan penelitian sistem pemilihan umum di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang berkaitan dengan anggaran biaya Pemilihan Umum 1997. Lembaga Pemilihan Umum, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim Peneliti Sistem Pemilu., ed. Sistem pemilihan umum di Indonesia: Sebuah laporan penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Wajah Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia: Pemilihan umum 1999. Penerbit Harian Kompas, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kampanye. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kegiatan pencalonan. Lembaga Pemilihan Umun, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihas Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPresident, Indonesia, and Indonesia Departemen Dalam Negeri, eds. Himpunan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 1997. Biro Hukum, Sekretariat Umum LPU, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSjamsuddin, Nazaruddin. Bukan tanda jasa: Sebuah otobiografi. Enesce, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPemilihan, Indonesia Panitia. Penyelenggaraan pemilihan umum 1999 bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Biro Pemilihan Umum Luar Negeri, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSoehino. Hukum tata negara: Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Pemilihan umum tahun 1997: Penetapan jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II tahun 1997 seluruh Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, Biro Hubungan Masyarakat, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle finden(Indonesia), Perpustakaan Nasional. Indeks artikel beranotasi koleksi surat kabar Perpustakaan Nasional RI: Terbitan tahun 2005 tentang KPU dan pilkada. Perpustakaan Nasional RI, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Partai politik, pemilihan umum, dan ketimpangan sosial & ekonomi di Indonesia: Laporan hasil penelitian. Pustaka Sempu (Grup INSISTPress) kerjasama INFID & LIPI, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPawito. Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 dan media massa: Jalan menuju peningkatan kualitas demokrasi. Sebelas Maret Univ. Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenW, Kusumah Mulyana, and Indonesia, eds. Undang-Undang no. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Dilengkapi pendahuluan, komentar beberapa pasal penting. Opsi Consultant dan 7 (Seven) Strategic Studies, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSutrisno, Bernad Dermawan. Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999. Mutiara Sumber Widya, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMa'shum, Saifullah. KPU & kontroversi Pemilu 1999. Pustaka Indonesia Satu, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCenter for the Study of Development and Democracy (Indonesia), ed. Pemilihan umum di Indonesia dan hak-hak asasi manusia: Laporan seminar, Jakarta, 10 Agustus 1995. CESDA, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Komisi Pemilihan, ed. Rekapitulasi komposisi hasil perolehan kursi anggota DPR dan DPRD tingkat I tiap partai politik dalam pemilihan umum 1999 seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKusumah, Mulyana W. KPU, reviktimisasi, dan keadilan: Nota pembelaan Mulyana Wirakusumah : disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. [s.n., 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRakyat, Indonesia Majelis Permusyawaratan. Daftar nama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia (MPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR-RI): Hasil Pemilihan Umum tahun 1987. Departemen Penerangan RI, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKonstitusi, Indonesia Mahkamah. Dua putusan pertama: Pengujian atas pasal 7 ayat 1 huruf g Undang-Undang Mahkamah Agung & pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum. Tatanusa, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUmum, Indonesia Komisi Pemilihan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil Presiden 2014: Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2014 tentang pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Dilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik. Eko Jaya, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Dan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cipta Jaya, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia. Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. nomor 22 Tahun 2003): & Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (UU. RI. nomor 23 tahun 2003). Eko Jaya, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., ed. Kebijaksanaan umum bantuan luar negeri negara/lembaga internasional peserta consultative group on Indonesia (CGI): Perkembangan pledge, komitmen & disbursement : sidang ke-V CGI, 19 - 20 Juni 1996. BAPPENAS, Republik Indonesia, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Musyawarah Nasional. Materi Musyawarah Nasional VII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tahun 2010: Jadwal acara, tata tertib, AD/ART AMPI, persandingan perubahan AD/ART AMPI, program umum AMPI, pokok-pokok pikiran, kriteria & tatacara pemilihan ketua umum AMPI, keterangan acuan PNS. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNegeri, Indonesia Departemen Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: Dilengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Restindo Mediatama, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIndonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik: Dilengkapi UU RI no. 22 th. 2007 Ttg. Penyelenggara Pemilihan Umum. Novindo Pustaka Mandiri, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNegeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah, pembentukan PPD I, PPD II dan PPLN serta pengecualian syarat penduduk bagi anggota badan penyelenggara/pelaksana Pemilu. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDaerah, Indonesia Dewan Perwakilan. Dokumen resmi permohonan uji materi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 /PUU-VI/2008. Sekretariat Jenderal DPD RI, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEddy, Sadeli, ed. Dicari 1000 orang WNRI etnis Tionghoa di Indonesia: Untuk mengisi lowongan anggota DPR-RI, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II pada Pemilihan Umum ± bulan Juni 2004 : honorarium per bulan apabila terpilih ± Rp.10,000,000 plus-plus (bonus dan lain-lain). Kantor Pengacara Drs. Eddy Sadeli, SH & Partners, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCV, Eko Jaya, ed. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah: Dilengkapi Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan sanksi pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat, penertiban rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja. Eko Jaya, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle finden