Thematische Bibliographien / Lembaga Pemilihan Umum

Inhaltsverzeichnis

  1. Zeitschriftenartikel
  2. Bücher
  3. Konferenzberichte

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Lembaga Pemilihan Umum“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 28. Juli 2024
Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2025

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Lembaga Pemilihan Umum" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Zeitschriftenartikel zum Thema "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Indrayana, Samuel. "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 504–15. http://dx.doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan dan proses penyelenggaraan Pemilian umum calon presiden dan wakil presiden maupun pemilian Kepalah
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

, S.IP, Wahyu Hidayat. "PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 5, no. 02 (2023): 92–100. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i02.333.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas Demokrasi. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila diliha
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Billy Herlambang Rahmat Hidayat and Ninuk Wijiningsih. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL." Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 1 (2024): 186–96. http://dx.doi.org/10.25105/refor.v6i1.19193.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan pera
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Ravi Rowa, Irvan, Syakir, and Habibullah Salim. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Vifada Assumption Journal of Law 2, no. 2 (2024): 74–86. https://doi.org/10.70184/rav120251.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 562. http://dx.doi.org/10.31078/jk1834.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Joan, Anace Langi, M. Syariat Tajuddin, and Nur Fitrah. "EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAMASA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019." Journal Peqguruang: Conference Series 2, no. 2 (2020): 356. http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1323.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Eksistensi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Sumber data penelitian adalah informan yang ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola interaktif. Hasil penelitian memberikan gambaran, bagaimana eksistensi kedua lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu,
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Muharto, Heru, and Effy Zalfiana Rusfian. "Penggunaan Media Digital Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Kepemiluan Di Wilayah Kota Jakarta Timur." Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1 (2024): 73–89. http://dx.doi.org/10.21009/comm.032.05.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga tingkatan yakni KPU RI pada Tingkat Nasional KPU Provinsi pada tingkat daerah dan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kota masing-masing memiliki tupoksi dan tata kerja yang berstruktur sesuai dengan PKPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemiliahnn Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Jakarta Timur pada Tahun 2019 mendapatkan predikat Partisipasi pemilih terbaik dan pelayanan serta partisipasi pemilih akses at
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Devi, Puspita Gita. "Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum." Jurist-Diction 2, no. 5 (2019): 1787. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15243.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis harus adanya lembaga pengawasan yang independen dan mandiri. Lembaga pengawasan pemilu dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi. Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh qilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga adanya Bawaslu untuk mengawal dan mewujudkan serta menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan secara demokr
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Solihah, Ratnia. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): 73. http://dx.doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat b
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." Jurnal Ilmu Komunikasi 20, no. 3 (2022): 367. http://dx.doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Pemilihan umum (pemilu) sebagai indikator kehidupan negara demokratis memungkinkan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi pemilih dalam setiap pemilu hendaknya semakin meningkat, namun dalam realitanya di era reformasi partisipasi politik belum seperti yang diharapkan yaitu jauh lebih rendah dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Tidak ada mobilisasi dan represi pada masyarakat dalam setiap perhelatan pemilu bisa menjadi salah satu penyebab pemilu berjalan kurang lancar. Mengingat pemilu demikian strategis untuk rotasi kekuasaan maka perlu upaya meningkatkan p
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Saragih, Bintan R. Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia. Gaya Media Pratama, 1988.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihas Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang berkaitan dengan anggaran biaya Pemilihan Umum 1997. Lembaga Pemilihan Umum, 1997.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kampanye. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kegiatan pencalonan. Lembaga Pemilihan Umun, 1990.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

President, Indonesia, and Indonesia Departemen Dalam Negeri, eds. Himpunan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 1997. Biro Hukum, Sekretariat Umum LPU, 1996.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPI, Panwaslak dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di daerah. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja PPI, sekretariat PPI dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum bagi WNRI di luar negeri. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Soeprapto, R. Penjelasan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982 pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 23-28 Pebruari 1981. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Konferenzberichte zum Thema "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Die Auswahlen zum Thema "Lembaga Pemilihan Umum" für konkrete Quellenarten können Sie auch interessieren:
Zeitschriftenartikel Bücher
Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!

Zur Bibliographie