Literatura científica selecionada sobre o tema "Indonesia. Angkatan Udara"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Indonesia. Angkatan Udara".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Artigos de revistas sobre o assunto "Indonesia. Angkatan Udara"
1
Savitri, Rohannisa Naja Rachma, e Adya Paramita Prabandari. "TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, n.º 2 (10 de maio de 2020): 236–45. http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v2i2.236-245.
Texto completo da fonteResumo:
Indonesia adalah negara yang sangat luas dan oleh karenanya memiliki kerentanan kerentanan yang besar dalam hubungannya dengan teritori khususnya dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi gangguan dalam upaya menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, antara lain adanya pelanggaran wilayah udara yang mewajibkan TNI AU untuk melakukan tindakan identifikasi hingga penghancuran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dianalisis mengenai peran TNI Angkatan Udara dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut lalu dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Masih banyaknya kasus pelanggaran wilayah udara nasional membuat TNI AU, khususnya Kohanudnas memiliki pekerjaan yang berat dalam rangka menjalankan peran yang sangat vital sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional. Hambatan terkait alutsista dan kewenangan penyidik juga menjadi tolak ukur apakah pengamanan wilayah udara sudah dilaksanakan secara maksimal atau tidak.
2
Nugraha, Ridha Aditya, Konrardus Elias Liat Tedemaking e Vicia Sacharissa. "Penguatan Kedaulatan Negara di Udara dan Urgensi Sinkronisasi Hukum". Kertha Patrika 43, n.º 1 (27 de abril de 2021): 65. http://dx.doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p05.
Texto completo da fonteResumo:
Ruang udara merupakan medium penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Seiring perkembangan teknologi kedirgantaraan, kini kesejahteraan suatu negara semakin bergantung kepada pemanfaatan medium ini. Maka sangat berdasar menyatakan bahwa pengamanan ruang udara sebagai hal yang krusial. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara bersama Kementerian Perhubungan menjadi garda terdepan dalam upaya menegakkan kedaulatan pada ruang udara nasional. Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara pada tahun 2018 menguatkan landasan hukum dalam bertindak; diantaranya intersepsi hingga pendaratan paksa pesawat asing oleh TNI Angkatan Udara. Mengingat aktivitas penerbangan bersifat lintas batas negara, maka upaya pengamanan wilayah udara nasional erat bersinggungan dengan norma dan hukum internasional. Alhasil, ketentuan Rules of the Air hingga Artikel 3bis Konvensi Chicago 1944 terkait intersepsi pesawat sipil dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi tidak terpisahkan. Artikel ini akan membahas perihal intersepsi dari berbagai sudut pandang beserta kewenangan TNI Angkatan Udara maupun Kementerian Perhubungan. Perbandingan dengan hukum positif Thailand dilakukan guna memberikan masukan terhadap peraturan nasional, salah satunya perihal denda administratif yang bertujuan melindungi anggaran negara. Metode penelitian yuridis normatif berlaku dalam penulisan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat suatu urgensi untuk menyempurnakan serta melakukan sinkronisasi hukum positif Indonesia terkait pengamanan wilayah udara nasional.
3
Mahmudah, Hadi, e Supeni A. Mapuasari. "KOMITMEN ORGANISASI, AKUNTABILITAS DAN ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR INSTITUSI MILITER, (Studi Empiris Di Angkatan Udara Republik Indonesia)". Jurnal Manajemen 19, n.º 3 (28 de fevereiro de 2017): 438. http://dx.doi.org/10.24912/jm.v19i3.34.
Texto completo da fonteResumo:
Riset ini mengevaluasi efek dari komitmen organisasi dan akuntabilitas terhadap perilaku organisasi di organisasi militer di Indonesia. Survei disebarkan kepada Tentara Nasional Angkatan Udara Republik Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. Dari seratus kuesioner yang tersebar, tingkat pengembalian 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi perilaku kerja. Selain itu, akuntabilitas memediasi hubungan antara komitmen organisasi dan perilaku kerja. Riset ini terinspirasi oleh fenomena sedikitnya riset serupa di dunia kemiliteran yang terkait dengan akuntabilitas, baik di Indonesia maupun di dunia. Oleh sebab itu, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur yang signifikan, yaitu kontribusi yang berbasiskan bukti empiris yang terjadi di Tentara Nasional Republik Indonesia. This research evaluates the effect of organizational commitment and accountability towards organizational citizenship behavior in Military Institution in Indonesia. Data was collected by survey method in Indonesian Airforce located in Yogyakarta. One hundred questionaires gathered and analized with smart PLS. The result of this research shows that organizational commitment influences organization citizenship behaviour. In addition, accountability mediates the relationship of organizational commitment and organization citizenship behaviour. This research inspired by the phenomenon that there is little research on military area regarding accountability, either in Indonesia or in the world. Thus, this research will give a siginificant literature contribution based on the empirical data analyzes in Military Institution in Indonesia.
4
Arianto, Adi Rio, e Gesti Anggraini. "MEMBANGUN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL INDONESIA GUNA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER GLOBAL MELALUI INDONESIA SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM ON INTERNET INFRASTRUCTURE (ID-SIRTII)". Jurnal Pertahanan & Bela Negara 9, n.º 1 (1 de abril de 2019): 13. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.497.
Texto completo da fonteResumo:
<p>Terbentuknya “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu “fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer)” berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan “fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil)” berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari “fungsionalisme siber” dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> pertahanan, keamanan, siber, ID-SIRTII, angkatan siber</p>
5
Nur, Mulyadi. "Kajian Hasil Belajar Taruna Teknik Pesawat Udara Menggunakan Metode Problem Based Learning di Akademi Tek nik Keselamatan Penerbangan Makassar". Airman: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi 2, n.º 2 (23 de agosto de 2020): 93–102. http://dx.doi.org/10.46509/ajtkt.v2i2.39.
Texto completo da fonteResumo:
Akademi teknik dan keselamatan penerbangan adalah sekolah tinggi dibawah Kementerian Perhubungan Indonesia, dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan professional program Diploma bidang keahlian Teknik dan Keselamatan penerbangan yang terbuka untuk umum. ATKP Makassar memiliki dua program pendidikan khususnya di Program Studi Teknik Pesawat Udara, yaitu pendidikan Diploma dan Non diploma. Kurikulum yang digunakan dalam mendidik peserta Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara yaitu 70 % Praktek dan 30 % Teori dan mengacu pada Kurikulum dan Silabus yang diberikan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Perhubungan Udara, DIKTI dan DKUPPU (Direktorat Kelaik-Udara-an dan Pengoperasian Pesawat Udara). Menurut hasil statistic dapat kita simpulkan adanya perubahan pencapaian hasil/nilai yang diperoleh oleh tiap-tiap siswa program studi ND TPPU angkatan II. Dimana Tar.3 atas nama Al Imran Hamiluddin. HR, Tar.4 atas nama Andi Sultang, Tar. 5 atas nama Andriani dan Tar.8 atas nama Aswar alrafi Risqullah mengalami peningkatan Nilai yang cukup baik, sementara dua puluh orang siswa lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan system metodologi yang dialami oleh kelompok belajar tersebut
6
Nur, Mulyadi. "Kajian Hasil Belajar Taruna Teknik Pesawat Udara Menggunakan Problem Based Learning Method di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar". AIRMAN: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi 2, n.º 2 (17 de junho de 2021): 93–103. http://dx.doi.org/10.46509/ajtk.v2i2.131.
Texto completo da fonteResumo:
Akademi teknik dan keselamatan penerbangan adalah sekolah tinggi dibawah Kementerian Perhubungan Indonesia, dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan professional program Diploma bidang keahlian Teknik dan Keselamatan penerbangan yang terbuka untuk umum. ATKP Makassar memiliki dua program pendidikan khususnya di Program Studi Teknik Pesawat Udara, yaitu pendidikan Diploma dan Non-diploma. Kurikulum yang digunakan dalam mendidik peserta Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara yaitu 70 % Praktek dan 30 % Teori dan mengacu pada Kurikulum dan Silabus yang diberikan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Perhubungan Udara, DIKTI dan DKUPPU (Direktorat Kelaik-Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara). Menurut hasil statistic dapat kita simpulkan adanya perubahan pencapaian hasil/nilai yang diperoleh oleh tiap-tiap siswa program studi ND TPPU angkatan II. Dimana Tar.3 atas nama Al Imran Hamiluddin. HR, Tar.4 atas nama Andi Sultang, Tar. 5 atas nama Andriani dan Tar.8 atas nama Aswar alrafi Risqullah mengalami peningkatan Nilai yang cukup baik, sementara dua puluh orang siswa lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan system metodologi yang dialami oleh kelompok belajar tersebut.
7
Akbar, Arief Sukmono, Imam Musani e Oktav Bayu D. "URGENSI KEBERADAAN PERALATAN HELIKOPTER AMBULANS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI AL) DALAM MENDUKUNG SATUAN TUGAS CORONAVIRUS DISEASE-2019 (SATGAS COVID-19)". Jurnal Pertahanan & Bela Negara 11, n.º 2 (31 de agosto de 2021): 15. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v11i2.1265.
Texto completo da fonteResumo:
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 melaporkan total kasus Covid-19 di Indonesia hingga 16 Juli 2021, mencapai 2.780.803 orang sejak kasus pertama diumumkan. TNI Angkatan Laut (TNI-AL) selain melaksanakan tugas pertahanan juga membantu Satgas penanggulangan Covid-19 serta operasi kemanusiaan lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal). TNI Angkatan Laut belum pernah mengoperasikan Helicopter Air Ambulance (HAA) yang memiliki kemampuan Helicopter Emergency Medical Services (HEMS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tempat penelitian di pusat penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda Sidoarjo Jawa Timur. Pengolahan data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldan dengan tiga langkah yaitu pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang prosesnya dilakukan bersamaan. Pengumpulan data dengan metode menelaah dokumen dan informan. Penggunaan informasi pelaku lapangan dibatasi pada informan yang memiliki pengalaman operasi sebagai penerbang helikopter terkait subyek penelitian. Tujuan dari penelitian untuk memberikan gambaran tentang urgensi keberadaan peralatan helikopter ambulans TNI AL dalam mendukung satuan tugas coronavirus disease-2019. Adapun helikopter yang ditetapkan peneliti berjenis Bell-412 atau peralatan medical evacuation (Medevac portable) yang bisa dipasang pada helikopter jenis Bell-412 TNI AL. Temuan atau kebaharuan dari penelitian ini adalah dengan adanya helikopter Medevac TNI AL ini dapat melakukan tindakan penyelamatan darurat mengevakuasi korban ke RS terapung/KRI BRS milik TNI AL atau RSAL terdekat. Helikopter AL dipilih karena hanya penerbang helikopter TNI AL yang terlatih yang mendapatkan rekomendasi landing/mendarat di geladak heli KRI BRS TNI AL. Kesimpulan bahwa helikopter jenis Bell-412 sebagai ambulans udara dan peralatan Medevac portable-nya sangat dibutuhkan dalam membantu satgas covid-19 dan operasi kemanusiaan lainnya.
8
Putra H.B, Kurniadi, Ahmad Lufti Ibrahim, Dady Suryanegara e Leonardo Rexano B. "Pembuatan Peta Tempur Gabungan Wilayah Situbondo Menggunakan Perangkat Lunak Caris Paper Chart Composer 2.1". Jurnal HIDROPILAR 4, n.º 1 (27 de julho de 2018): 19–23. http://dx.doi.org/10.37875/hidropilar.v4i1.92.
Texto completo da fonteResumo:
Peta Tempur Gabungan (PTG) dibuat untuk menyediakan informasi permukaan bumi sebagai bahan pendukung dalam kegiatan operasi atau latihan militer. Kegiatan pembuatan PTG melibatkan unsur - unsur peta darat, peta laut, dan peta aeronautika secara terpadu sesuai Petunjuk Teknis pembuatan Peta Tempur Gabungan Tentara Nasional Indonesia dan harus memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Pembuatan PTG di Pushidrosal saat ini menggunakan perangkat lunak CARIS GIS 4.5 dengan proses tahapan yang panjang dan waktu yang cukup lama. Caris Paper Chart Composer 2.1 (CARIS PCC 2.1) merupakan perangkat lunak yang mempunyai fungsi sama dengan CARIS GIS 4.5 dalam hal pembuatan peta laut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah tersedianya PTG Situbondo yang sesuai dengan juknis pembuatan PTG TNI dengan proses tahapan pembuatan yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah dengan mendigitasi PTG Situbondo berupa raster menggunakan perangkat lunak CARIS PCC 2.1. Hasil digitasi tersebut dikoreksi dengan optimalisasi, validasi dan analisis hingga nilai kesalahan tidak ada yang muncul. PTG Situbondo yang telah sesuai dengan juknis pembuatan PTG TNI dapat digunakan oleh antar angkatan karena keberadaan PTG mutlak diperlukan untuk membantu pasukan darat, laut, dan udara.
9
Raja, Melita Emas Lumban, e Hadiyanto Hadiyanto. "Hubungan Karakteristik Pengguna dan Perilaku Penggunaan Portal Data BMKG dengan Tingkat Kepuasan Perolehan Data Iklim". Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 4, n.º 4 (4 de agosto de 2020): 527. http://dx.doi.org/10.29244/jskpm.4.4.527-544.
Texto completo da fonteResumo:
Masyarakat dapat mengakses informasi data iklim seperti data Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika dari berbagai media yang digunakan. Lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang berwenang terhadap data ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG menyediakan portal layanan data online yang berisikan data iklim, Portal ini secara khusus digunakan oleh mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB Angkatan 2015, 2016, dan 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna portal data terhadap perolehan data iklim yang disediakan oleh BMKG. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner dan didukung dengan data kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB Angkatan 2015, 2016, dan 2017 tidak puas atas perolehan data iklim yang disediakan oleh BMKG. Hal ini ditinjau berdasarkan hubungan karakteristik pengguna dan perilaku penggunaan dengan tingkat kepuasan perolehan data iklim dari portal layanan data online BMKG.Kata Kunci: gratification, tingkat kepuasan, perilaku penggunaan media=====ABSTRACTPublic can access information such as Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics data from various media used. The non-ministerial government institutions in Indonesia that are authorized for this data are the Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG provides an online data service portal containing climate data. This portal is specifically used by students of the batch 2015, 2016 and 2017 from Department of Geophysics and Meteorology FMIPA IPB. The aim of this research is analyzing the satisfaction of data portal users on climate data acquisition provided by BMKG. The approach used is a quantitative approach with a survey method using a questionnaire instrument and supported by qualitative data with interview methods. The results of this study indicate that the students of the batch 2015, 2016, and 2017 from Department of Geophysics and Meteorology FMIPA IPB were not satisfied with the acquisition of climate data provided by BMKG. This was reviewed based on the relationship between user characteristics and usage behavior with satisfaction of climate data acquisition from BMKG's online data service portal.Keywords: gratification, satisfaction level, media use behavior
10
Raja, Melita Emas Lumban, e Hadiyanto Hadiyanto. "Hubungan Karakteristik Pengguna dan Perilaku Penggunaan Portal Data BMKG dengan Tingkat Kepuasan Perolehan Data Iklim". Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 4, n.º 4 (4 de agosto de 2020): 535. http://dx.doi.org/10.29244/jskpm.4.4.535-552.
Texto completo da fonteResumo:
Masyarakat dapat mengakses informasi data iklim seperti data Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika dari berbagai media yang digunakan. Lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang berwenang terhadap data ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG menyediakan portal layanan data online yang berisikan data iklim, Portal ini secara khusus digunakan oleh mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB Angkatan 2015, 2016, dan 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna portal data terhadap perolehan data iklim yang disediakan oleh BMKG. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner dan didukung dengan data kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB Angkatan 2015, 2016, dan 2017 tidak puas atas perolehan data iklim yang disediakan oleh BMKG. Hal ini ditinjau berdasarkan hubungan karakteristik pengguna dan perilaku penggunaan dengan tingkat kepuasan perolehan data iklim dari portal layanan data online BMKG.Kata Kunci: gratification, tingkat kepuasan, perilaku penggunaan media=====ABSTRACTPublic can access information such as Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics data from various media used. The non-ministerial government institutions in Indonesia that are authorized for this data are the Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG provides an online data service portal containing climate data. This portal is specifically used by students of the batch 2015, 2016 and 2017 from Department of Geophysics and Meteorology FMIPA IPB. The aim of this research is analyzing the satisfaction of data portal users on climate data acquisition provided by BMKG. The approach used is a quantitative approach with a survey method using a questionnaire instrument and supported by qualitative data with interview methods. The results of this study indicate that the students of the batch 2015, 2016, and 2017 from Department of Geophysics and Meteorology FMIPA IPB were not satisfied with the acquisition of climate data provided by BMKG. This was reviewed based on the relationship between user characteristics and usage behavior with satisfaction of climate data acquisition from BMKG's online data service portal.Keywords: gratification, satisfaction level, media use behavior
Livros sobre o assunto "Indonesia. Angkatan Udara"
1
Udara, Indonesia Angkatan. Kepemimpinan TNI Angkatan Udara. 2a ed. Jakarta: Mabesau, 2012.
Encontre o texto completo da fonte
2
W, Mardjono S. TNI AU yang handal dan ideal. [Jakarta: Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara I, 2006.
Encontre o texto completo da fonte
3
Sumarjono, Sujono. Panduan lulus tes masuk prajurit TNI: Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Banguntapan, Jogjakarta: Diva Press, 2010.
Encontre o texto completo da fonte
4
Sumarjono, Sujono. Panduan lulus tes masuk prajurit TNI: Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Banguntapan, Jogjakarta: Diva Press, 2010.
Encontre o texto completo da fonte
5
Sumarjono, Sujono. Panduan lulus tes masuk prajurit TNI: Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Banguntapan, Jogjakarta: Diva Press, 2010.
Encontre o texto completo da fonte
6
Hakim, Chappy. Pertahanan Indonesia: Angkatan perang negara kepulauan. [Jakarta]: Red & White Pub., 2011.
Encontre o texto completo da fonte
7
Hakim, Chappy. Pertahanan Indonesia: Angkatan perang negara kepulauan. [Jakarta]: Red & White Pub., 2011.
Encontre o texto completo da fonte
8
Poerwoko, F. Djoko. Dog fight: Perjalanan panjang pertempuran udara. [Jakarta]: Gramedia, 2001.
Encontre o texto completo da fonte
9
Irna H. N. Hadi Soewito. Awal kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Encontre o texto completo da fonte
10
Indonesia. Angkatan Udara. Komando Operasi I. 55 tahun KOOPSAU I: Bagimu negeri 'ku berbhakti : dipersembahkan dalam rangka hari jadi ke-55 KOOPSAU 1, 15 Juni 2006. Jakarta: Markas Komando Operasi TNI AU I, 2006.
Encontre o texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Indonesia. Angkatan Udara"
1
Abu, Supri, e Damanik. "Peran RI dalam Fora Internasional (Perjuangan dalam Menentukan Definition and Delimitation of Outer Space)". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa II. Bogor: In Media, 2018. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.7.
Texto completo da fonteResumo:
Sebelum tahun 1919, negara-negara sepakat bahwa ruang udara adalah tanpa kedaulatan sehingga tidak ada negara yang mempunyai hak. Pemahaman ini didasari oleh pemikiran bahwa, "udara" yang dimaksud adalah “zat”, yakni sebagai lapisan atmosfer yang ada di bumi yang keberadaannya sama dengan keberadaan air di bumi. Setelah balon udara panas ditemukan dan kemudian menjadi alat transportasi serta dipergunakan untuk tujuan militer secara bebas, muncul larangan untuk menerbangkan balon di wilayah udara beberapa kota Eropa tanpa ijin untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga sipil. Pemahaman hukum selanjutnya berkembang bahwa, ruang udara dianggap sebagai pengertian “geografis” yang menunjukkan ruang dimana udara ditemukan yang akhirnya disepakati pada tahun 1919 bahwa negara mempunyai kedaulatan atas ruang udara di wilayahnya yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 bahwa, setiap negara mempunyai kedaulatan yang “complete and exclusive” di atas wilayahnya. Namun demikian, Konvensi Chicago 1944 ini tidak memberikan pengertian yang cukup tentang wilayah yang dimaksud dan menentukan secara jelas tentang batas horizontal dan vertikal ruang udara. Untuk batas horizontal darat, tidak ada masalah dalam pengertian hukumnya sehingga penentuan batas geografisnya tergantung kesepakatan dua negara tetangga. Sedangkan batas kedaulatan laut teritorial, Hukum Laut/Unclos 1982 telah menjadi dasar hukum penetapannya, termasuk status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan pengertian Negara Kepulauan. Sedangkan batas vertikal sampai saat ini belum ada kesepakatan antar negara, padahal sangat diperlukan mengingat prinsip hukum ruang udara dan ruang angkasa sangat berbeda. Space Treaty 1967 menjelaskan bahwa, tidak ada satu negara pun dapat klaim kedaulatan walaupun lebih dulu ke ruang angkasa maupun ke benda-benda lain di antariksa. Usaha untuk mencapai kesepakatan batas vertikal tersebut yang dikenal dengan nama “definisi dan atau delimitasi” sudah cukup lama. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen laporan United Nation Committee On the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)” pada tahun 1969 yang pertama kali mempertanyakan masalah ini. Pada akhirnya, permasalahan di atas terus muncul dalam setiap sidang Sub-Komite Hukum. Ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, beberapa negara berkembang menyampaikan pendapatnya menyangkut pentingnya definisi dan delimitasi dengan alasan utama adalah perbedaan prinsip hukum yang berlaku. Pandangan kedua dari beberapa negara maju bahwa, tidak penting menentukan definisi dan delimitasi, dengan alasan diantaranya dapat menghambat pengembangan tehnologi ruang angkasa. Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang terpanjang di dunia, sangat berkepentingan untuk menentukan definisi dan delimitasi karena merupakan hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan negara. Untuk itu melalui beberapa forum internasional terutama di sidang UNCOPUOS, pada tahun 2016 Indonesia telah menyampaikan sikap dan usulan diantaranya, agar ketinggian 110 km di atas permukaan laut dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan batas ruang angkasa.