Academic literature on the topic 'Agent-Principal teorin'

Teori entitas (entity theory) memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang ter-pisah dari pemilik dan krediturnya. Berdasarkan pandangan teori tersebut, manajemen terpisah dari pemilik perusahaan. Hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan merupakan paradigma hubungan principal – agent, dan pemilik perusahaan sebagai principal memberikan kepercayaan (secara formal dalam bentuk kontrak hu-bungan kerja) kepada manajemen (agent) yang memberikan jasa manajerialnya. Kom-pensasi merupakan nilai jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori hubungan keagenan menghendaki adanya delegasi wewenang (secara keseluruhan atau sebagian) dari principal kepada agent. Principal melakukan monitoring terhadap kinerja agent melalui mekanisme pertanggungjawaban (accountability).Dua pihak yang melakukan kontrak dalam agency theory (principal – agent) biasa-nya berada dalam situasi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information), arti-nya bahwa agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada principal. Dalam teori agency diasumsikan bahwa individu-individu bertindak untuk me-maksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Masing-masing individu diasumsikan semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan di antara principal dan agent (Scott, 1997). Untuk memaksimalkan kepentingan dan de-ngan informasi asimetri yang dimilikinya agent dapat lebih fleksibel mempengaruhi pela-poran keuangan melalui manajemen laba.

This review article is focused on the rising framework of principal-agent analysis in political science. It aims to map the most influential studies and answer the question of whether this concept is adequate to describe the quality of the relationship between voters and their representatives. It is obvious that using the principal-agent framework leads to oversimplification. The economic theory of democracy is not a new model; nevertheless, using the game theoretic approach requires several adjustments. The adaptation of the main premises of the concept to the political reality should open new research questions with respect to the voter–elected officials relationship. Most principal–agent studies in empirical political science are focused on all links in the delegation chain but the first one. In my opinion, the link between voters and their representatives in a democracy is the fundamental one. Describing it using the tools of principal-agent theory could help scholars better understand current changes in the structure of political parties and voter behaviour.

This study aims to find out how the skipper (as principal) interact with pandega fishermen (as agents) in creating mudaraba-style contracts in marine fisheries (patron-client). With in-depth interviews, there are two important findings: in general juragandi Blue Water Waters especially in the payang fishermen and the lifeboats impose exploitation fees or operational costs to the pandega fishermen in a shared way. Then there is a bit of aberration in the profit-sharing system, but this institution seems to exist and be a deal that never openly conflicts. Based on the findings and some literature, mudaraba contracts can be a purely alternative financing if it is more just and beneficial to both parties ie the master / shahibul maal as principal and pandega / mudharib as agent. To minimize the possibility of moral hazard and adverse selection on the mudaraba contract, it is advisable to monitor each return of the vessel for the sale of fish and the skipper can place one of the trustees other than the pandega fisherman.

In Indonesia, the most populer contract used by Islamic bank is murabahah contract, which is very close to the debt based financing. Many researchers argue that, this phenomenon is due to the risk faced by Islamic bank particularly related to the moral hazard by mudarib. This paper aims to explore the lack of musharakah and mudarabah contract in perspective of agency problems theory. The important issue in this paper is whether agency problem also underlies between customer as an agent and Islamic bank as a principal in financing contract. By employing holistic paradigm, namely by combining Islamic value and conventional theory, this study find two conclusion. First, agency problem in the scheme of Islamic banking products is due to the asymmetric information between agent and principal. Strict procedures and higher criteria cause mudarabah amount of financing contract of Islamic bank can not reach it optimum level. Second, agency problems which is happen in Islamic bank can be solve by optimizing the profit sharing ratio aimed to know the customer characters. Optimal sharing ratio can press the moral hazard problem, since the customer should be able to run his business with a maximum level of effort and be able to maximize the revenue generated to match the expectations of the bank and the customer. If the profit-sharing scheme is not optimal, it will lead bank suspicion, thus, banks will increase their control that it will directly have an impact on the rising of cost of monitoring and verification. Di Indonesia, kontrak yang lumayan tenar yang paling banyak digunakan oleh bank syariah adalah akad murabahah, yang sangat dekat dengan pembiayaan berbasis utang. Banyak peneliti berpendapat bahwa, fenonema ini karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah khususnya terkait dengan moral hazard. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi kurangnya musharakah dan mudarabah kontrak dalam perspektif masalah agensi teori. Isu penting dalam tulisan ini adalah apakah masalah keagenan juga mendasari antara pelanggan sebagai agen dan bank syariah sebagai utama dalam kontrak pembiayaan. Dengan menggunakan paradigma holistik, yaitu menggabungkan nilai Islam dan teori konvensional, penelitian ini menemukan dua kesimpulan. Pertama, masalah keagenan dalam skema produk perbankan syariah adalah karena informasi asimetris antara agen dan principal. Prosedur yang ketat dan kriteria yang lebih tinggi menyebabkan jumlah mudarabah kontrak pembiayaan bank syariah tidak dapat mencapai kepada tingkat optimal. Kedua, masalah keagenan yang terjadi di bank syariah dapat terpecahkan dengan mengoptimalkan nisbah bagi hasil yang bertujuan untuk mengetahui karakter pelanggan. Nisbah bagi yang optimal dapat menekan masalah moral hazard, karena pelanggan harus mampu menjalankan bisnisnya dengan tingkat maksimum usaha dan mampu memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan harapan bank dan nasabah. Jika skema bagi hasil tidak optimal, hal itu akan menyebabkan kecurigaan Bank, dengan demikian, bank akan meningkatkan kendali mereka bahwa itu akan langsung berdampak pada meningkatnya biaya monitoring dan verifikasi.

Mekanisme Pemilu Presiden secara langsung mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun kandidat tersebut merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian (nominating), pemilihan (electing), dan pemerintahan (governing). Melalui metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart (2010) dan Kawamura (2013) sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb (2005), studi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah “petugas partai”. Artikel ini berpendapat bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

<p>This study tries to dig ethic problems related to agent relationship between principal and agent. Agent relationship structure can be drawn in equity theory construction, based on SFAS No. 117 by three characteristic restricted net asset (unrestricted, temporary restricted, and permanently restricted). Ethics problems anticipated will be related/relevant with its storey; level restricted net asset, and the solution which on the market public monitored through financial reporting and audit as the standard. The complexity of non-profit organizations requires effective assessment of agent efficiency done not only quantitatively but also qualitatively so that the ethic approach is well suited to be applied at this organizational type</p><p>Penelitian ini mencoba menggali masalah etika yang berkaitan dengan hubungan agen antara principal dan agent. Struktur hubungan agen dapat ditarik dalam konstruksi teori ekuitas, berdasarkan PSAK No. 117 oleh tiga aset bersih yang dibatasi penggunaannya (tidak dibatasi, dibatasi sementara, dan dibatasi secara permanen). Masalah etika yang diantisipasi akan terkait dengan lantai; tingkat aset bersih yang dibatasi, dan solusi yang dipasarkan dipantau publik melalui pelaporan keuangan dan audit sebagai standar. Kompleksitas organisasi nirlaba memerlukan penilaian efektif terhadap efisiensi agen yang dilakukan tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif sehingga pendekatan etika sesuai untuk diterapkan pada tipe organisasi ini.</p>

Resumo Este artigo utiliza um referencial teórico schumpeteriano e kaleckiano para apresentar um modelo setorial capaz de captar os efeitos dinâmicos das inovações sobre a competitividade e a distribuição setorial funcional da renda. Adota-se a teoria distributiva de Kalecki, segundo a qual a distribuição funcional da renda é vinculada ao processo de formação de preços por mark-up. É desenvolvido um modelo de simulação para as interações entre firmas dentro de setores específicos a partir do método Agent-based modelling. A principal conclusão é que os resultados obtidos pelas simulações mostram que as inovações tecnológicas, ao influenciarem preço e mark-up, afetam diretamente a distribuição.

Teori keagenan merupakan perbedaan kepentingan antara principal dan agent akhirnya memicu timbulnya agency cost, contoh dari biaya monitoring adalah fee audit. Fee audit merupakan imbalan yang diterima oleh auditor eksternal apabila telah memberikan pelayanan terhadap jasa audit yang dilakukan kepada suatu perusahaan. Peraturan tentang penentuan besaran fee audit sangat penting untuk dipatuhi untuk menghindari keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi auditor dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan variabel independen fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah fee audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 25 perusahaan selama tiga tahun sehingga didapatkan 75 sampel yang diobservasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Berdasarkan hasil penelitian fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap fee audit. Secara parsial kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Sedangkan fungsi audit internal dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit.

Not only do the principal-agent and common pool problems in public finance cause public resources to be allocated in an inefficient manner, they also lead to fiscal distortions. In order to overcome these issues, a variety of fiscal institutions are recommended in the literature. In this study, the roles that may be undertaken by fiscal rules, budgetary procedures, and fiscal agencies are discussed in light of theoretical/empirical studies and national experiences. Just as the efficiency of fiscal institutions is tied to a country’s budgetary procedures, the success of fiscal councils is tied to fiscal rules. Institutions are not alternatives to each other, but are rather complementary to each other. By ensuring fiscal transparency and implementing an accountability mechanism, fiscal institutions may generate fiscal discipline.Extended English abstract is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. ÖzetKamu maliyesinde, asıl-vekil ve ortak havuz problemi, kamu kaynaklarının etkin olmayan şekilde tahsis edilmesine yol açmakta ve mali bozulmalara neden olmaktadır. Literatürde bu sorunların üstesinden gelinmesi için çeşitli mali kurumlar önerilmektedir. Bu çalışmada, mali kurallar, bütçesel prosedürler ve mali kuruluşların mali disiplini sağlamada üstlenebileceği roller, teorik, ampirik çalışmalar ve ülke deneyimleri üzerinden tartışılmıştır. Mali kuralların etkinliği, ülkelerin bütçesel prosedürlerine bağlı olduğu gibi, mali konseylerin başarısı da mali kuralların varlığına bağlıdır. Kurumlar, birbirlerinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Mali kurumlar mali şeffaflığı sağlayarak, hesap verebilirlik mekanizmasını işlettiği takdirde mali disiplini sağlamaktadır.

This research according to agency theory, especially conflict between principal and agent in family firm. The purpose of this study was to examine empiricallly differences agency cost, GCG, and performance in family firm and not family firm. proxy chosen in describing the agency cost are operational expense ratio on revenue, performance of the firm is return on asset, and top 50 biggest market cap and mid cap of public listed companies in IICD for the GCG measurement. The population used in this study is company in 100 kompas index, during the period 2017-2019. The sample collected by saturation method and secondary data obtained from a IDX.co.id database. In this study, the data collected were 28 family firm and 43 non family firm. The statistically method are used Mann Whitney U and Chi Square with using IBM SPSS 23.0 for data processing. The first result of this research showed that there are differences in agency cost and Good Corporate Governance among family with non family firm. The second result are showed that there are not difference in Return On Asset among family with non family firm. Abstrak Penelitian ini adalah penelitian tentang teori keagenan, khususnya konflik antara pemilik dan agen di perusahaan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris perbedaan antara biaya keagenan, GCG, dan kinerja antara perusahaan keluarga dan bukan perusahaan keluarga. Proksi yang dipilih untuk menggambarkan biaya keagenan adalah rasio beban operasi atas pendapatan, ukuran kinerja adalah laba bersih atas aset, dan perusahaan yang masuk dalam 50 perusahaan dengan market kapitatalisasi besar dan menengah untuk ukuran dari GCG. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam index kompas 100 selama periode 2017-2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampel jenuh dan data sekunder yang digunakan adalah berasal dari database idx.co.id. dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari 28 perusahaan keluarga dan 43 perusahaan non keluarga. Metode statistik yang digunakan adalah Mann Whitney U dan Chi Square dengan menggunakan SPSS IBM versi 23 untuk pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan biaya keagenan dan GCG antara perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja ROA antara perusahaan keluarga dan non keluarga. Kata Kunci: Biaya Keagenan, GCG, ROA.

Skolan ska enligt skollagen bedrivas likvärdig över hela landet, där styrdokumenten ska fungera som ett verktyg för att upprätthålla en likvärdig svensk skola. En del av lärares arbete är att betygsätt elever utifrån Skolverkets styrdokument. Systemet förutsätter att alla lärare på alla skolor arbetar på precis samma sätt. Problematik för likvärdigheten kan därmed uppstå ifall styrdokumenten tolkas olika av lärare, ifall skolor arbetar på olika vis eller när lärare låter sig påverkas av yttre omständigheter. I uppsatsen har fem gymnasielärare inom samhällskunskapsämnet på olika skolor, såväl fristående som kommunala skolor, intervjuats för att undersöka deras upplevelser av betygsättning utifrån styrdokumenten, arbetsplatsen och samhället. Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk forskningsansats, där resultatet av intervjuerna syftat till att beskriva de fem lärarnas upplevelser av betygsättning. Principal-agent teorin har satts in i ett skolsammanhang, vilket inneburit att studien undersökt hur lärare (agent) upplevt sin roll som betygsättare och hur de förhållit sig till Skolverkets (principalen) styrdokument samt sin arbetsplats. Resultatet i studien har visat att de intervjuade lärarna sett betygsättning som ett komplicerat hantverk, där lärarnas erfarenhet spelar stor roll vid tolkning och förståelse av styrdokumenten. Lärarna har upplevt att skolans arbetssätt gällande betyg varit väsentligt för deras betygsättning, då arbetsplatsen ska fungera som ett stöd för lärarna. Skolornas arbetssätt har däremot visat sig variera mellan de intervjuade lärarnas nuvarande arbetsplatser, samt skolor som de tidigare arbetat på. Lärarna har även förklarat att samhällets bild av skolan idag är negativ, vilket påverkar hur människor uppfattar lärares arbete i allmänhet och betygsättning i synnerhet.

The essay’s language is swedish.Our study is about motivation and dissatisfaction with employees and managers. The work ismore about what motivates people in the workplace and what makes them unhappy. Themotivation can be achieved through two types of rewards, monetary and non-monetaryrewards. Where monetary reward involves performance pay or a bonus and non-monetarymeans travel, equipment and other benefits. This is the most common form of reward systemwhose purpose is to create a high motivation to ensure the effectiveness of the business ororganization. The essay is based on Herzberg’s two-factor theory, which consists ofmotivation and hygiene factors. The problem that remains today is the companies are notready to raise the hygiene factors if they consider those that exist are already reasonable. Thismay mean that employees don’t feel motivated enough, which in turn leads to adissatisfaction at the workplace. Companies use reward system to recruit, motivate and retaincompetent employees to their organizations.In this paper, the question was: How the factors and rewards affect employees and managers,and which factors motivate and create displeasure at the workplace?Our purpose was to highlight the views of managers and employees what is important to themwhen it comes to motivation and hygiene factors and rewards. The aim is to have a betterinsight into the reward system’s functionality in the organization, how different rewards andfactors satisfy the employees.We have choser open unstructured interviews to work with because we want to create adeeper discussion about how important reward systems are for the respondents. Weinterviewed seven respondents, of which four are managers and three employees.In our study, we have come to the conclusion that managers and employees are satisfied withtheir monetary and non-monetary rewards and that they experience some dissatisfaction at theworkplace. The study also showed that factors like rarely getting feedback, bad workingconditions, work under pressure, bad relationships between colleagues and a lot ofresponsibility can in the future lead to employees getting tired of the job and that they canthen apply for work at new companies that have better reward systems.
Vår studie handlar om motivation och missnöje hos anställda samt chefer. Arbetet handlar merspecifikt om vad som motiverar människor på arbetsplatsen samt vad som gör dem missnöjda.Motivationen kan uppnås genom två typer av belöningar, monetära samt icke-monetärabelöningar. Där monetär belöning innebär prestationslön eller bonus och icke-monetär innebärresor, utrustning och andra förmåner. Detta är den vanligaste formen av belöningssystem varssyfte är att skapa en hög motivation för att säkra effektiviteten hos företagen ellerorganisationen. Uppsatsen utgår mycket från Herzbergs tvåfaktorteori, vilket består avmotivations- och hygienfaktorer. Problemet som kvarstår idag är företagen inte är redo atthöja hygienfaktorerna om de anser de som finns redan är rimliga. Detta kan medföra att deanställda inte känner sig tillräckligt motiverade vilket i sin tur leder till ett missnöje påarbetsplatsen. Företag använder sig av belöningssystem för att rekrytera, motivera och behållakompetenta medarbetare till sina organisationer.I arbetet var frågeställningen: Hur påverkar faktorerna och belöningar de anställda ochcheferna samt vilka faktorer är det som motiverar respektive skapar missnöje påarbetsplatsen?Vårt syfte var att lyfta fram chefers och anställdas synpunkter på vad som är viktigt för demnär dem när det gäller motivations- och hygienfaktorerna och belöningar. Syftet är att habättre inblick i belöningssystemets funktionalitet i organisationen, hur olika belöningar ochfaktorer tillfredsställer medarbetarna.Vi har valt att arbeta med öppna ostrukturerade intervjuer eftersom vi vill skapa en djuparediskussion kring hur viktiga belöningssystem är för respondenterna. Vi använde oss utav sjustycken respondenter varav fyra chefer och tre anställda.I vår studie har vi kommit fram till att chefer och anställda är nöjda med deras monetära ochicke-monetära belöningar och att de upplever lite missnöje på arbetsplatsen. Studien visadeockså att sällan få återkoppling, sämre arbetsförhållande, arbeta under tryck, dålig relationmellan kollegor och mycket ansvar kan i framtiden leda till att anställda tröttnar på jobbet ochatt de då kan söka sig till nya företag som har bättre belöningssystem.

Sammanfattning

 

Bakgrund: Sedan 1988 har det i Sverige varit lagstadgad revision för alla aktiebolag. Denna revision innefattar både räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Enligt en svensk utredning om den lagstadgade revisionen för alla bolag är det föreslaget att förvlatningsrevisionen skall avskaffas helt. Om denna tas bort försvinner även revisorns uttalande om att bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ledningens inställning och nytta av förvaltningsrevisionen samt att utreda ifall även ledningen främjas, genom en förbättrad och smidigare relation till ägarna, av förvaltningsrevisionen.

Metod: För att uppnå syftet med uppsatsen har en internetbaserad enkät med en kvantitativ insamlingsmetod använts. Denna undersökning har skickats via mail till styrelse och vd genom ett tillgänglighetsurval. Utöver detta har även en litteraturstudie gjorts för att inhämta sekundär data.

Teori och referensram: För att kunna analysera det empiriska materialet har fyra teorier använts. Dessa är principal-agent teorin, teorin om asymmetrisk information, bolagsstyrning samt förtroendeteorin, som presenteras tillsammans med en grundläggande referensram för att innebörden av teorierna lättare ska kunnas förstås

Slutsats: Förvaltningsrevision värderas enligt respondenterna som något positivt då denna underlättar samspelet mellan ägare och ledning. Således är förvaltningsrevisionen väldigt viktig för ledningen men denna kan även ersättas då det endast är ett verktyg för att minska avståndet mellan ägare och ledning. 

Bakgrund: Sedan 1988 har svenska aktiebolag haft en lagstadgad skyldighet att få sina räkenskaper granskade av en kvalificerad revisor, något som snart kommer att förändras. I en pågående utredning presenterades den 3 april 2008 ett förslag om att avskaffa revisionsplikten för 96 procent av de svenska aktiebolagen från och med 1 juli 2010. Bakgrunden till detta är att fördelar för små bolag inte anses uppväga nackdelar av revisionen.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva förändringen hos banker i kreditbedömningsprocessen vid ett avskaffande av revisionsplikten och hur dessa förändringar kommer påverka relationen mellan bank och bolag.

Referensram och teori: För att analysera det empiriska materialet har intressentteorin, principal-agent teorin och teorin om asymmetrisk information använts varav samtliga är väletablerade och beprövade teorier. Teorin om tillit är en relativt ny teori som även den

har använts i syfte att förklara betydelsen av tillit i näringslivet. I referensramen ges information om revision och dess grundläggande principer samt en beskrivning av banker som kreditgivare och deras kreditgivningsprocess.

Metod: För att uppnå syftet har en fallstudie utförts bestående av både en kvalitativ samt en kvantitativ insamlingsmetod. Den kvalitativa delen har bestått av intervjuer med representanter

från Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank. Ovanstående respondenter har även svarat på en enkät i syfte att komplettera med kvantitativ mätbar information. Utöver detta har litteraturstudier gjorts för att inhämta sekundär data.

Slutsats: Banker kommer att drabbas av ökade kostnader till följd av revisionspliktens avskaffande. Direkta kostnader på grund av ökad risk kommer överföras på de enskilda bolagen i form av ökade krav medan dolda kostnader på grund av längre handläggningstid kommer spridas på samtliga företagskunder.

Background: Since 1988, Swedish private limited corporations have been prescribed by law to have their accounts reviewed by a qualified auditor, something that soon will be changed. In an ongoing government investigation, a proposal presented the 3rd of April

2008 suggested that 96 percent of all private limited corporations should be eased from the auditing duty as of 1st of July 2010. The background to this proposal is that advantages for the small corporations are not considered to compensate the disadvantage with auditing.

Purpose: The purpose with this thesis is to describe the change for banks in the credit rating process in the case of an abolition of the auditing duty and how these changes will affect the relation between bank and corporation.

Frame of references and theory: To analyse the empirical findings the authors have used the stakeholder theory, the principal-agent theory and information asymmetry theory which all are well established theories. The theory of trust is a relatively new theory that has

been used in purpose to explain the importance of trust in the business world. The frame of references provides information about auditing and its basic principles as well as describing banks as creditors and their credit rating process.

Method: In order to achieve the purpose, a case study consisted of both a qualitative and a quantitative collection method, have been conducted. The qualitative part consists of interviews with representatives from Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank. The representatives above have also answered a questionnaire in purpose to complement the interview with quantitative measurable information. In excess of this, literature

studies have been done to gather secondary data.

Conclusion: As a consequence of the abolition of the auditing duty, the costs for banks will increase. Direct costs due to a greater risk will be transferred to the particular corporations as greater demands while hidden costs due to longer office turnaround time will be

spread out on all corporation customers

För att överleva i dagens näringslivsklimat krävs en väl anpassad strategi för att hantera alla svårigheter och möjligheter som ett företag ställs inför.

Denna uppsats syftar till att undersöka den svenska energikoncernen Vattenfalls tillväxtstrategi. Konkret undersöks på vilka sätt företaget avser växa organiskt och genom förvärv, vilka marknader som skall exploateras och vilken typ av produktutveckling som sker. Vidare undersöks svenska statens ägarroll i Vattenfall.

För att besvara uppsatsens syfte har vi använt såväl primär- som sekundärdata i form av intervjuer med representanter för både Vattenfall och Svenska staten samt dokumentation i form av rapporter, analyser och direktiv. Denna data har sedan tolkats med hjälp av tillväxtteori avseende både organisk och förvärvsinriktad tillväxt samt agentteori.

Från vår data har vi kunnat dra slutsatser kring Vattenfalls strategi där företaget i nuläget står inför en större förändring från att vara inriktade på förvärvsbaserad tillväxt till en kombination där både förvärv och organisk tillväxt ingår. Denna strategi syftar till att fördubbla företagets energiproduktion fram till år 2030 och göra företaget klimatneutralt till år 2050. I ett längre perspektiv vill företaget utmärka sig som en av Europas ledande energiföretag.

Leasing är en populär finansieringsmetod. Redovisningen av leasing har dock kritiserats för att inte redovisa en rättvisande bild. Åtgärder för att försöka förbättra leasingredovisningen var en av de punkter som stod på agendan för IASB och FASB konvergensprojekt. Den främsta kritiken riktas till företag som redovisar under US GAAP där standarden lätt låter sig kringgås. Detta eftersom de medvetet klassificerar leasingavtalen som operationella. De operationella leasingarna ger en missvisande bild eftersom de inte går igenom balansräkningen. Det blir missvisande om de produkter eller tjänster som finansieras genom leasing skapar intäkter för företaget och bör därför ses som en tillgång.Syftet med studien är att föra en fördjupad diskussion kring den kommande leasingstandarden och dess effekt. Eftersom standarden inte ännu införts bidrar studien till ökade kunskaper inom området inför kommande standard. Studien bygger på en kvalitativ ansats med såväl kvantitativ som kvalitativ data. Den omfattar flera olika tillvägagångssätt för information. Empirin behandlar beräkningar på den förväntade effekten av en ny standard samt diskussioner med respondenterna.Resultatet visar på att den nya standarden får en markant påverkan på de företag som har stor andel operationella leasingavtal som redovisar under US GAAP. Det visar även hur nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad försämras vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. Resultat visar på en mer rättvisande bild vid ny leasingsstandard. Däremot kan den rubbas om alternativa finansieringsmetoder uppkommer.Studien behandlar en fördjupad diskussion kring ett mycket omtalat ämne men det var först i januari i år som den nya standarden presenterades. Därför bidrar studien med relevant information om den slutliga produkten av konvergensprojektet för leasing och diskussion kring alternativa finansieringsmöjligheter.
Leasing is a popular financing method and has received a lot of criticism for its accounting because it is not representing a true and fair view. This problem was one of the things on the agenda of the convergence project between IASB and FASB. The prime criticism is aimed for those companies that report under US GAAP where the standard is easy to manipulate by classify the leases as operating. The operating contracts are providing a deceptive picture by avoiding the balance sheet. The reason way this is deceptive are because the leased asset generates income for the company.The purpose of the study is to conduct a deeper discussion about the future leasing standard and its impact. Since the standard has not yet been put into use, the study contributes to increase knowledge in the area for the future standard. The study is based on a qualitative approached with quantitative and qualitative data. Different approached has been considered when collecting empirical data. The empirical data process information about leasing and calculations on the expected impact of the new standard and also discussions with the respondents.The result indicates that the new standard have a significant influence on the companies that have a large proportion of operating leases. The outcome also indicates how the key figures solidity and debt to equity ratio is being impaired through a capitalizing of operating leases. The outcome gives an increased true and fair view of the leasing standard. However financial engineering can disrupt the true and fair view.The study covers a deeper discussion about a controversial subject, but it was not until January this year the standard was publicly presented. The study therefore contributes with relevant information to the final product of the convergence project for leasing and a discussion about alternative financial engineering.This thesis is written in Swedish.

Sedan år 2005 har det varit obligatoriskt för börsnoterade företag i EU att följa den internationella redovisningsstandarden IFRS 3 vid företagsförvärv. Vid ett företagsförvärv ska förvärvaren allokera kostnaden för förvärvet genom att först värdera de materiella tillgångarna till verkligt värde, sedan de immateriella tillgångarna och till sist allokera det som eventuellt blir över till goodwill. Att identifiera immateriella tillgångar och därmed skilja dem från goodwill anses vara en svår och komplex uppgift. Företagen har kritiserats för att generellt undervärdera immateriella tillgångar och övervärdera goodwill vid företagsförvärv, för att inte lämna tillräcklig information om hur de kommit fram till goodwillbeloppet och för att inte ta uppgiften att identifiera immateriella tillgångar på allvar. Om denna kritik är riktig, vilket mycket talar för, innebär det rimligen att företagsledningarna har ett intresse av att övervärdera goodwill. Detta intresse kan vara helt oegennyttigt, och enbart för företagets bästa, men det kan också vara egennyttigt. Två teorier som utgår från att företagsledningen agerar egennyttigt, och försöker maximera sin egennytta, är Principal/Agent-teorin och Positive Accounting Theory (PAT). Eftersom övervärdering av goodwill relativt immateriella tillgångar är ett sätt att driva upp resultatet, vilket anses gynna företagsledningen, är det intressant att undersöka om dessa båda teorier kan erbjuda förklaringar till övervärderingen av goodwill. Denna studie försöker bringa klarhet i vilken av dessa två teorier som bäst förklarar hur IFRS 3 tillämpas i praktiken, vad avser den relativa fördelningen mellan goodwill och immateriella tillgångar. Vi studerar hur alla förvärvande företag på Stockholmsbörsen år 2010 har gjort fördelningen, och gör regressionsanalyser för att bedöma om det finns något samband mellan den relativa fördelningen och företagens storlek och skuldsättningsgrad, två faktorer som är centrala för företagsledningens beteende enligt såväl PAT som Principal/Agent-teorin. Sammanfattningsvis går det inte att styrka något sådant samband, varken till stöd för PAT eller för Principal/Agent-teorin. Det är intressant, eftersom flera tycker sig se ett samband, men kanske inte förvånande, eftersom PAT och Principal/Agent-teorin motsäger varandra helt i frågan om sambanden är positiva eller negativa. Vi har dock svaga indikationer på att PAT kanske förklarar bättre hur IFRS 3 tillämpas på mycket stora företag, medan Principal/Agent-teorin kanske kan förklara bättre upp till en viss storleksgräns.

Titel: Motivet bakom frivillig redovisning: En kvantitativ studie om samvariationen mellanägarkoncentration och hållbarhetsredovisning.Författare: Maria Hellsten och Lina StrandBakgrund: Under de två senaste decennierna har stort fokus och ansvar riktats mot företagavseende deras agerande för att främja en hållbar utveckling. Vissa bolag är förpliktigade attrapportera om dess miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan på samhället i en årligenutgiven hållbarhetsredovisning. Till viss del innehåller regleringen avseendehållbarhetsredovisning stort utrymme för fria redovisningsval. Bland annat saknas regleringavseende hur mycket information som skall kommuniceras till bolagets intressenter, ochdärmed varierar innehållet i bolagens hållbarhetsredovisningar. Frågan blir då, vilka är bolagensmotiv till att rapportera mer information i en hållbarhetsredovisning än vad som är lagstadgat?Syfte: Denna studie ägnas åt att studera möjliga förklarande faktorer som bidrar till rapporteringav hållbarhetsredovisning. Vidare är syftet med denna studie att undersöka om det föreliggeren samvariation mellan svenska bolags rapporterade hållbarhetsredovisning och dessägarkoncentration.Metod: För att besvara studiens syfte har kvantitativ innehållsanalys tillämpats för att analyseraoch kvantifiera den rapporterade informationen i bolagens hållbarhetsredovisningar. Enupprättad kodmall, som baserats på Global Reporting Initiatives standarder förhållbarhetsredovisning, samt ett binärt poängsättningssystem har använts för att ta framstudiens empiriska data. För att analysera den empiriska datan har tre olika statistiskaanalysmetoder använts; Pearsons korrelationskoefficient, oberoende t-test samt upprättandet avett spridningsdiagram.Slutsats: Baserat på studiens resultat, som påvisat en samvariation mellanhållbarhetsredovisning och ägarkoncentration, har vi funnit att frivillig redovisning kanförklaras och förstås utifrån behovet av att hantera informationsasymmetri mellan bolagetsledning och dess aktieägare.
Title: The incentive behind voluntary reporting: A quantitative study of the covariance betweenownership concentration and sustainability reporting.Authors: Maria Hellsten and Lina StrandBackground: During the last two decades a major focus and responsibility has been directedtowards companies regarding their measures to support sustainable development. Somecompanies are required to report about their environment, social and economic impacts in anannual sustainability report. Partially, the regulation regarding sustainability accountingcontains a lot of voluntary accounting choices. For instance, there is no regulation regardinghow much information that should be communicated to the companies’ stakeholders, thus thecontent of the companies’ sustainability reports varies. Therefore we ask, what are thecompanies’ motives for reporting voluntary disclosures in a sustainability report in addition towhat is required by law?Purpose: This study is dedicated to study possible explanatory factors that contributes to thereporting of sustainability disclosures. Furthermore, the aim of this study is to examine if thereexist a covariance between the ownership concentration of Swedish enterprises and theirsustainability reports.Method: In order to answer the purpose of this study we have applied a quantitative contentanalysis. A coding template, based on the Global Reporting Initiatives standards, wasestablished and used along a binary scoring system to produce the empirical data of the study.Three different statistical analysis methods have been used (Pearson’s correlation coefficient,independent t-test and a scatterplot diagram) in order to analyze the empirical data.Conclusion: Based on the results of the survey, which showed a covariance betweensustainability reporting and ownership concentration, we have found that voluntary reportingcan be explained and understood based on the need to manage information asymmetry betweenthe company’s management and it’s shareholders.