Log in

Relevant bibliographies by topics / Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo.

Journal articles on the topic 'Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo'

Author: Grafiati

Published: 27 July 2024

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 19 journal articles for your research on the topic 'Badan Pengusahaan Pelabuhan Gorontalo.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Yulisa, Putri Dwi, and Murza Azmir. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEWENANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 DI KABUPATEN KARIMUN." PETITA 4, no. 2 (2022): 147–59. http://dx.doi.org/10.33373/pta.v4i2.4968.

Full text

Abstract:

Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang lembaga non struktural badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2000 yaitu membahas tentang dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama bagaimana tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Dan tujuan dari penelitian

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Muhammad Luthfillah and Jajang Sutisna. "Kualitas Pelayanan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Indonesian Batam Online Single Submission Tahun 2022-2023." NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 1–28. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v5i1.142.

Full text

Abstract:

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Kota Batam sebagai daerah yang termasuk kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki keistimewaan sebagai daerah Free Trade Zone. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan menggunakan sistem Indonesian B

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Suherry. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdaganganbebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 229–46. http://dx.doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.229-246.

Full text

Abstract:

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Suherry, S. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan." Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 2 (2016): 230. http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i2.602.

Full text

Abstract:

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Adi Ahmad and Isratul Naisya. "SISTEM INFORMASI DATA KAPAL PERSIAR YANG BERSANDAR DI CT1 DAN CT3 PADA BPKS." Journal Informatic, Education and Management (JIEM) 4, no. 2 (2022): 19–30. http://dx.doi.org/10.61992/jiem.v4i2.51.

Full text

Abstract:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS) Merupakan Sebuah Lembaga Yang Bergerak DibidangPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Yang Bekerja Untuk Mendata SeluruhKapal Termasuk Kapal Persiar Yang Bersandar Di Pelabuhan Tersebut. UntukMenjaga Kwalitas Pelayanan Bagi Kapal Persiar Yang Bersandar Di DermagaKhususnya Di Ct1 Dan Ct3 Pada Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Diperlukan Adanya Suatu InformasiYang Akurat Dan Cepat Untuk Menunjang Aktifitasnya Berjalan Dengan Lancar.Begitu Juga Pelayanan Yang Baik Serta Informasi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Nasril, Nasril. "Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1400.

Full text

Abstract:

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Sujarwanto, Sujarwanto. "Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 18, no. 1 (2020): 29–43. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v18i1.1396.

Full text

Abstract:

Legislasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 menandai era baru penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia.Penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan secara komersial mengalami perubahan dari service port menjadi landlord port. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas pelabuhan menjadi regulator yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan badan usaha pelabuhan menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan.Enam tahun pasca legislasi ini, kinerja pelabuhan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara inheren, tata kelola pela

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Basar, Abdul Rohmad, and Budi Irawan. "Rancang Bangun Aplikasi Absensi Berbasis Webcam dan Geolokasi pada Badan Pengusahaan Batam." Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI) 10, no. 1 (2025): 144–55. https://doi.org/10.36352/jt-ibsi.v10i1.1189.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan aplikasi absensi berbasis webcam dan geolokasi untuk mengatasi permasalahan absensi manual yang tidak efisien dan rentan manipulasi di Badan Pengusahaan Batam, khususnya pada petugas auto gate di Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami kebutuhan sistem, sementara pengembangan aplikasi mengikuti metodologi Waterfall. Pemodelan sistem direpresentasikan menggunakan UML (Unified Modeling Language), dan pengujian fungsionalitas dilakukan dengan metode Black Box Testing. Hasil penelitian menunjukkan b

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sukiman and Dinda Suci Lestari. "Pelayanan Kedatangan Kapal Menggunakan Metode Host To Host Oleh PT Div Samudera Abadi Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Angkutan Laut Di Kantor Pelabuhan Laut Batam." Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim 3, no. 2 (2021): 26–32. http://dx.doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.37.

Full text

Abstract:

Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam, tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem Host to Host di Kantor Pelabuhan Laut Batam dan tahapan proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Rita, Rita. "Penyusunan Peooman Pemberian Izin Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 6 (2019): 567. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i6.1041.

Full text

Abstract:

Freight grawth lately is remarkable progress, so we need measures to optimize the transport of goods. In order to support the national logistics system the government has issued Government Regulation No. 8 of 2011 on Transport Multimioda which is the mandate of the Traffic Act and Road Transport, Shipping, Aviation and Railways. Problems in multimodal transportation is not a business entity licensing guidelines multimodal transport. With the approach of qualitative descriptive analysis of the utilization of multimodal transport in the Port of Tanjung Priok Jakarta and Medan Belawan port indica

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Hani Sabila, Fadiyah, and Aulia Rahmah. "PENGURUSAN JASA KEPELABUHANAN DI KANTOR BP BATAM MENGGUNAKAN SISTEM B-SIMS PADA PT. SUKSES MAKMUR SAMUDRA BERJAYA BATAM." Journal of Maritime and Education (JME) 5, no. 2 (2023): 509–14. http://dx.doi.org/10.54196/jme.v5i2.109.

Full text

Abstract:

Perusahaan pelayaran PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal yang sebagian besar melayani kapal tug boat dan tongkang serta kapal-kapal niaga lainnya. Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menggunakan sistem Batam - Seaport Information Management System (B-SIMS) pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam. Proses pengajuan jasa kepelabuhanan ini terbagi menjadi empat bagian yakni labuh, tambat, pandu dan tunda. Dalam proses pengajuan jasa kepelab

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Ramadhani, Abiyyah Hanan, Badia Perizade, and Yulia Hamdaini Putri. "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam." Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen 19, no. 2 (2022): 213–22. http://dx.doi.org/10.29259/jmbt.v19i2.17825.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Sulaiman, Ahars. "EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI BP BATAM MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KEPEGAWAIAN." PETITA 1, no. 1 (2019): 158–79. https://doi.org/10.33373/pta.v1i1.4038.

Full text

Abstract:

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara maka pemerintah atau lembaga-lembaga negara mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat guna untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di lembaglembaga negara tersebut. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai BP Batam tersebut sebenarnya Kepala BP Batam telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kepegawaian. Pegawai BP Batam sebagai aparat pemerinta

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Arianto, Bismar. "Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau." KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 01 (2021): 53–62. http://dx.doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3657.

Full text

Abstract:

Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini, salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau mengaktualisasikan kewenangan ini melalui Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi ini menimbulkan konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Saleh, Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, and Suci Falmbonita. "DEMOKRASI EKONOMI PADA KEBIJAKAN HAK KONSESI PELABUHAN DI INDONESIA DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.PELINDO (PERSERO)." TANJUNGPURA LAW JOURNAL 7, no. 1 (2023): 18. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v7i1.51756.

Full text

Abstract:

AbstractThe demonopolization policy towards PT.Pelindo (Persero) through Law No.17 Year 2008 concerning Shipping, is carried out by the government based on the demands of globalization in order to create perfect competitive market conditions, efficiency and effectiveness in corporate management. Demonopolization has an impact on the change in the status of PT. Pelindo (Persero), which was previously a regulator and operator by monopolizing port business activities, and become a port operator in the format of a Port Business Enterprise (PBE). As PBE PT.Pelindo (Persero) has the same status as a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Murti, Muhammad Sapta. "URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 2 (2014): 215. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.41.

Full text

Abstract:

<p>Batam saat ini merupakan daerah industri dan juga sebagai kawasan perdagangan bebas serta kawasan pelabuhan bebas. Peraturan perundang-undangan tersebut melahirkan 2 (dua) otoritas yang berwenang mengatur dan mengelola Batam, yaitu Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya sering tumpang tindih sehingga menghambat pembangunan di Pulau Batam. Di sisi lain, terdapat tantangan besar pada tahun 2015 dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC 2015) sebagai realisasi integrasi ekonom

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Adi, Ahmad, and Naisya Isratul. "SISTEM INFORMASI DATA KAPAL PERSIAR YANG BERSANDAR DI CT1 DAN CT3 PADA BPKS." August 27, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7026833.

Full text

Abstract:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Merupakan Sebuah Lembaga Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Yang Bekerja Untuk Mendata Seluruh Kapal Termasuk Kapal Persiar Yang Bersandar Di Pelabuhan Tersebut. Untuk Menjaga Kwalitas Pelayanan Bagi Kapal Persiar Yang Bersandar Di Dermaga Khususnya Di Ct1 Dan Ct3 Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Diperlukan Adanya Suatu Informasi Yang Akurat Dan Cepat Untuk Menunjang Aktifitasnya Berjalan Dengan Lancar. Begitu Juga Pelayanan Yang Baik Serta I

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Samawati, Putu. "Kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Swasta Dalam Meningkatkan Persaingan Pengusahaan Kepelabuhanan Di Indonesia." Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v9i1.335.

Full text

Abstract:

Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran melepas kedudukan monopoli PT.Pelindo (Persero) sebagai pengusaha pelabuhanan. Peran PT.Pelindo (Persero) sebagai regulator juga dicabut dan dialihkan kepada otoritas pelabuhan. Hal mendasar adalah dibukanya peluang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Milik Swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan pelabuhan yang akan bersaing dengan PT.Pelindo (Persero). Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan menjadi salah satu alasan dibutuhkannya investasi swasta. Skema kerjasama antara pemerintah dan BUP dilen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

"PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) DI KOTA SABANG." Jurnal Prointegrita 4, no. 1 (2018). http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.569.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!