Academic literature on the topic 'Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia'

Tujuan pembentukan BPUPKI oleh pemerintah Jepang, yaitu hanya menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan namun kenyataan sebenarnya ialah “Merancang Undang Undang Dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat”. Kiranya dapat dipahami bahwa BPUPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia benar-benar mengambil nasibnya ditangan sendiri untuk menentukan persiapan kemerdekaannya, artinya tidak menurut saja kepada ketentuan Juridis formil dan keinginan kolonialis Jepang. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat mejelajah. Karena yang diteliti adalah suatu masalah yang terjadi di masa lampau, penulis mempergunakan metode penelitian historis.. Metode penelitian historis adalah suatu metode untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektifitas, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Penetapan berlakunya UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting, karena negara RI kemudian memiliki kaidah-kaidah baru tentang Perseroan Terbalas, sebagai pengganti norma-norma yang terdapat dalm Wetboek van Koophandel/WVK). Karena melihat adanya perbedaan dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan Wetboek van Koophandel, penulis kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalamsidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas.

The formation of the Indonesian nation-state is inseparable from linguistic engineering. This includes phrases that transformed their lexical meaning to become a binding political concession produced by Indonesian political leaders in the 1940s and 1950s. The official name of the Indonesian state “The Unitary State of the Republic of Indonesia” is the result of this political concession in the statecraft of Indonesia. This article aims to examine the meanings of the “unity and unitary” phrases in the imagined form of Indonesian nation-state. Why was “unity and unitary” an effective political tool for the shaping of the imagination of “Indonesia”? Linguists and historians would these choices of words as a reflection of the power of language in the creation of facts. Language can transform a lexical fact into a material one. It is therefore essential to understand how did the phrase “unity and unitary” transform from a lexical to a political meaning in the context of Indonesian history? This article is based on literary analyses of official relevant documents, including the assembly proceeding of the Council for the Investigation of the Preparation for Indonesian Independence (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) of August 1945, and the so-called Principal Guidelines for State Development (Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN) of the New Order. It argues that the “unity and unitary” phrase represents a negotiation of diverse political elements which then shaped the crafting of Indonesian nation-state. The changes in the contexts in which the phrase was used show a changing association between the lexical and ideological meanings of the phrase. While these changes worked towards institutionalizing the Indonesian state, this article concludes that they also submerged the people’s discontents. The phrase “unity and unitary” reflected the making of people’s uniformity to a large extent.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tentunya dalam perjalanan membangun organisasi tidaklah mudah butuh perjuangan ekstra dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 oleh pendiri KH.Ahmad Dahlan, salah datu pelopor pendidikan pertama di Indonesia yang mendirikan sekolah yang terdapat di Belitung sebelum munculnya Ki Hajar dewantara hal ini adalah sebagai bentuk manifestasi dari gerakan untuk membangun dan menyadarkaan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan generasi bangsa dari keterpurukan penjajah, dalam perjalanan membangun organisasi para tokoh tidak bertentangan dengan hadirnya pancasila sebagai ideology bangsa seperti contoh ada tiga tokoh penting Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir dan Mr. Kasman Singodimenjo bersama para tokoh lainnya mengambil peran aktif di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta masih baanyak tokoh lainnya, maka jelas bahwa negara pancasila merupakan hasil kesepakatan, kesaksian, dan konsesus bersama (dar al-ahdi) yang dimana muhammadiyah juga terlibat di dalamnya melalui para tokohnya sebagai salah saatu perintis kemerdekaan bangsa Indonesia.

Abstract: In the second trial BPUPKI, both nationalist and Islamic groups consensual that the future of Indonesia's independence will be based on the principle "godhood by running Shari'ah obligation for adherents". The consensus seems to be built on the foundation is not solid. Therefore it is not surprising that one day after the proclamation of independence, the agreement re-questioned. That same day, PPKI held a hearing to review the deal. As a result, the clause contained in the Preamble of the 1945 Constitution was changed to "Based on Belief in God Almighty". After the issuance of a Presidential Decree, began the debate about the existence of the spirit of the Jakarta Charter in 1945 which is applicable in the context of Indonesian politics in this contemporary age. Abstrak: Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI / Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, baik golongan nasionalis maupun golongan Islam berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan tersebut kembali dipersoalkan. Pada hari itu juga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno, menyelenggarakan sidang untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. Dalam sidang tersebut, anak kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta), yakni: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Setelah penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulailah perdebatan yang masih terus berlanjut hingga detik ini, mengenai ada atau tidak adanya semangat Piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang berlaku dalam konteks politik Indonesia di masa kontemporer ini. DOI: 10.15408/jch.v4i1.3568