Log in

Relevant bibliographies by topics / Badan Pertanahan

Contents

Journal articles

Academic literature on the topic 'Badan Pertanahan'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Badan Pertanahan.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Badan Pertanahan"

1

Fitriana, Gita, and Abdul Mukmin Rehas. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (2020): 27. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v9i2.150.

Full text

Abstract:

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berperan dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mekanisme pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Fitriana, Gita, and Abdul Mukmin Rehas Mukmin Rehas. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (2017): 90. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v9i2.224.

Full text

Abstract:

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berperan dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mekanisme pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Sahnan, Sahnan, M. Arba, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 3 (2019): 436. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.714.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Hirwansyah. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda." Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): 13–24. http://dx.doi.org/10.31599/sasana.v7i1.484.

Full text

Abstract:

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terh

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Andhara, Destya. "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh." Syiah Kuala Law Journal 4, no. 2 (2020): 234–51. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17020.

Full text

Abstract:

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal penyelesaian dan konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Pada kenyataanya Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai Lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang juga menangani urusan d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Deng, Endeng. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang." Jurnal Hukum Positum 4, no. 1 (2019): 116. http://dx.doi.org/10.35706/positum.v4i1.3011.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Ardani, Mira Novana. "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 476–92. http://dx.doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492.

Full text

Abstract:

Abstract Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Mukmin, Abdul, and Andri Pranata. "Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (2020): 148–59. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014.

Full text

Abstract:

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Na

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Simanjuntak, Enrico. "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 2 (2018): 171. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v3i2.123.

Full text

Abstract:

Abstract: The judiciary plays an important role in settling land disputes, nonetheless, the function of the judiciary is still part of the complexity of land/agrarian issues. Settlement of land issues through the General Court, State Administrative Court (TUN) and/or Religious Court is considered not to guarantee legal certainty. The authority of different judicial bodies in the settlement of land cases must be understood on the basis of their respective legal issues. Administrative court authority to adjudicate land disputes with administrative dimensionsIntisari: Badan peradilan memegang per

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Desy Frisutami. "STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONALDALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN:STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 5, no. 2 (2021): 1–7. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v5i2.399.

Full text

Abstract:

Conflict over land is a problem that can not be ignored and must be addressed because of land conflict is potentially a social conflict in the community, so it takes strategy in the prevention and resolution. In the town of Palangka Raya there is some conflict-prone areas of land that requires serious treatment of the agency having authority in the land secto. The purpose of this study is to describe and analyze the strategies of the National Land Agency in preventing and resolving conflict over land as well as the challenges and success factors in implementing the strategy of prevention and s

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!