Books on the topic 'Badan Pertanahan'

Nasional, Indonesia Badan Pertanahan. Laporan sepuluh tahun Badan Pertanahan Nasional: Nopember 1988-Maret 1998. [Jakarta]: Badan Pertanahan Nasional, 1998.

Wahid), Indonesia President (1999-2001 :. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional. Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2000.

Nasional, Indonesia Badan Pertanahan. Himpunan peraturan perundang-undangan Badan Pertanahan Nasional, Republik Indonesia tahun 2006-2009. [Jakarta]: Badan Pertanahan Nasional R.I., Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2009.

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional. Bandung: Utomo, 2006.

CV, Mini Jaya Abadi. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional: Dilengkapi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 354/KEP100.17.3/VIII/2014 tentang kewenangan pengesahan pejabat pembuat akta tanah yang tidak merangkap notaris, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 261/KEP.7.1/XI/2014 tentang sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat yang memiliki kartu keluarga sejahtera. Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2015.

Tunggal, Hadi Setia. Himpunan peraturan pertanahan 2010: Dilengkapi PP no. 3/2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. [Jakarta]: Harvarindo, 2010.

Charles, Jackson. Peranan pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan di Daerah Kotamadya Bandar Lampung. [Bandar Lampung]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 1994.

Indonesia. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Rumusan rapat koordinasi gabungan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan Badan Pertanahan Nasional, Banjarmasin, 10-12 Juli 1996. [Jakarta]: Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, 1996.

Agraria, Indonesia Menteri Negara. Laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertranahan [i.e. Pertanahan] Nasional pada rapat sidang kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, 8 Juli 1998. Jakarta: Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 1998.

CV, Novindo Pustaka Mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Dilengkapi UU RI no. 5 th. 1960 Ttg. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU RI no. 20 th. 1961 Ttg. Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, PP RI no. 38 th. 1963 ttg. penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, PP RI no. 40 th. 1996 ttg. hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, Perpres RI no. 10 th. 2006 ttg. Badan Pertanahan Nasional, Perpres RI no. 36 th. 2005 ttg. pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Perpres RI no. 65 th. 2006 ttg. perub. Perpres no. 36 th. 2005, Keppres RI no. 55 th. 1993 ttg. pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Keppres RI no. 95 th. 2000 ttg. Badan Pertanahan Nasional, Keppres RI no. 10 th. 2001 ttg. pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, Keppres RI no. 34 th. 2003 ttg. kebijakan nasional di bidang pertanahan, Peraturan Kepala Badan Nasional no. 3 th. 2007, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 1 th. 1994. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2012.

Jawaban/tanggapan/penjelasan pemerintah atas pertanyaan Komisi II DPR-RI dalam rangka rapat kerja dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada masa persidangan I tahun sidang 1996-1997, 18 September 1996. [Jakarta]: Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1996.

Agraria, Indonesia Menteri Negara. Jawaban/tanggapan/penjelasan pemerintah atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI sebagai bahan rapat kerja dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada masa persidangan II tahun sidang 1995-1996, 28 Nopember 1995. [Jakarta]: Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1995.

Jaya, BP Cipta. Petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: Petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional), biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah : dilengkapi himpunan peraturan pertanahan dan perumahan tahun 2011-2012. Jakarta: CV. Cipta Jaya, 2013.

Jaya, BP Cipta. Perubahan atas peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Peraturan Pemerintah R.I. no. 2 tahun 2013) dan perubahan atas peraturan menteri tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah (peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Republik Indonesia). Jakarta: CV. Cipta Jaya, 2013.

Nasional, Indonesia Badan Pertanahan. Jawaban/tanggapan/penjelasan pemerintah atas pertanyaan dan laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR-RI pada reses masa persidangan I dan II tahun 1991/1992 dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, 18 Pebruari 1992. [Jakarta]: Badan Pertanahan Nasional, 1992.

Jaya, BP Cipta, ed. Peraturan Presiden R.I. nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 36 th. 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum: Dilengkapi Peraturan Presiden no. 10 th. 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris & Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Cipta Jaya, 2006.

Nasional, Indonesia Badan Pertanahan. Peraturan Kepala BPN no. 1 tahun 2006: Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah : dilengkapi Peraturan Presiden no. 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, peraturan penunjang pejabat pembuat akta tanah. [Jakarta]: Media Makmur Majumandiri, 2007.

Indonesia. Direktorat Hukum Pertanahan. Subdit Penerangan dan Penyuluhan., ed. Sambutan kepala Badan Pertanahan Nasional dan BPN dalam sorotan media. [Jakarta]: Subdit Penerangan dan Penyuluhan, Direktorat Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, 2005.

Nasional, Indonesia Badan Pertanahan, ed. Dasawarsa bhumibhakti adhiguna. [Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1998.

1939-, Soemarmo D., ed. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah. [Jakarta]: Mini Jaya Abadi, 1994.

Laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Koordinasi Bidang Kesra dan Taskin, 6 Agustus 1998. Jakarta: Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 1998.

Agraria, Indonesia Menteri Negara, ed. Laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Koordinasi Bidang Kesra dan Taskin, 6 Agustus 1998. Jakarta: Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 1998.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing: Petunjuk pelaksanaan dari PP. no. 41 tahun 1996 = Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Chairman of the National Land Agency re the requirements for ownership of residential or dwelling places by aliens. Jakarta: Cipta Jaya, 1996.