Log in

Relevant bibliographies by topics / Badan Pertanahan / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Badan Pertanahan.

Journal articles on the topic 'Badan Pertanahan'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Badan Pertanahan.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Fitriana, Gita, and Abdul Mukmin Rehas. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (2020): 27. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v9i2.150.

Full text

Abstract:

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berperan dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mekanisme pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Fitriana, Gita, and Abdul Mukmin Rehas Mukmin Rehas. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (2017): 90. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v9i2.224.

Full text

Abstract:

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berperan dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mekanisme pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Sahnan, Sahnan, M. Arba, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 3 (2019): 436. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.714.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Hirwansyah. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda." Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): 13–24. http://dx.doi.org/10.31599/sasana.v7i1.484.

Full text

Abstract:

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terh

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Andhara, Destya. "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh." Syiah Kuala Law Journal 4, no. 2 (2020): 234–51. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17020.

Full text

Abstract:

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal penyelesaian dan konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Pada kenyataanya Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai Lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang juga menangani urusan d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Deng, Endeng. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang." Jurnal Hukum Positum 4, no. 1 (2019): 116. http://dx.doi.org/10.35706/positum.v4i1.3011.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Ardani, Mira Novana. "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 476–92. http://dx.doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492.

Full text

Abstract:

Abstract Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Mukmin, Abdul, and Andri Pranata. "Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (2020): 148–59. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014.

Full text

Abstract:

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Na

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Simanjuntak, Enrico. "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 2 (2018): 171. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v3i2.123.

Full text

Abstract:

Abstract: The judiciary plays an important role in settling land disputes, nonetheless, the function of the judiciary is still part of the complexity of land/agrarian issues. Settlement of land issues through the General Court, State Administrative Court (TUN) and/or Religious Court is considered not to guarantee legal certainty. The authority of different judicial bodies in the settlement of land cases must be understood on the basis of their respective legal issues. Administrative court authority to adjudicate land disputes with administrative dimensionsIntisari: Badan peradilan memegang per

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Desy Frisutami. "STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONALDALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN:STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 5, no. 2 (2021): 1–7. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v5i2.399.

Full text

Abstract:

Conflict over land is a problem that can not be ignored and must be addressed because of land conflict is potentially a social conflict in the community, so it takes strategy in the prevention and resolution. In the town of Palangka Raya there is some conflict-prone areas of land that requires serious treatment of the agency having authority in the land secto. The purpose of this study is to describe and analyze the strategies of the National Land Agency in preventing and resolving conflict over land as well as the challenges and success factors in implementing the strategy of prevention and s

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Faristurahman, Isya Dharma. "Faristurahman KUALITAS PELAYANAN PTSL PADA KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAGELANG." Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 2, no. 2 (2021): 135–40. http://dx.doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v2i2.63.

Full text

Abstract:

Sebelum adanya PTSL banyak masyarakat yang berpikiran jika mengurus sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama, banyak biaya yang harus dikeluarkan dan ketepatan waktu pengerjaan pegawai kantor yang terkadang molor dan tidak sesuai SOP apalagi juga harus menunggu antrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Paris, Yusran. "PENGARUH PELAYANAN BIDANG PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR." Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 4, no. 1 (2016): 65. http://dx.doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1821.

Full text

Abstract:

Esensi visi pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima, yang berarti mampu mewujudkan kepuasan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pelayanan publik pada dasarnya adalah mengimplementasikan asas, prinsip, nilai-nilai pelayanan baik berdasarkan landasan normatif maupun landasan kepatutan sesuai hakikat pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis; 1) pengaruh responsibilitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah terhadap kepuasan masyarakat pada badan Pertanahan Nasional di kota Ma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Hasbi, Hasnan. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar." PLENO JURE 9, no. 1 (2020): 36–46. http://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di BPN Kota Makassar dan Bagaimana Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif dalam menyelesaikan suatu kasus atau sengketa antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik atau dalam bahasa umumnya adalah musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan 3 (tiga) tipe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Hamidi, Hamidi, and Moh Abdul Latif. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional." YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 12, no. 1 (2021): 51. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10546.

Full text

Abstract:

<p><em>The land issue in Madura is a very complicated issue, especially regarding private interests, the general public, and legal entities. This research explains the mechanism for resolving land disputes in the Madura region through mediation by the National Land Agency, and the mediator's method of resolving land disputes. This study uses an empirical juridical research method, which in this study examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results showed that the mediation mechanism carried out by the National Land Agency included first

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Chandra, Angga Septika, and Hudali Mukti. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 11, no. 1 (2019): 13. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v11i1.454.

Full text

Abstract:

Pembatalan sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara sebagai bagian dari aset pemerintah menimbulkan polemik terkait dapatkah sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara yang telah menjadi nilai aset pemerintah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak dapat dibatalkan karena telah menjadi aset tetap pemerintah. Selain itu bila dapat dibatalkan bagaimana dengan status tanah akibat pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah negara sedangkan tanah negara tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah. Dalam ruang lingkup daerah Pemerintah Kota Samarinda juga tidak terlepa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Wahyono, Eko Budi. "PEMIKIRAN PENGEMBANGAN SKKNI – IG UNTUK SURVEYOR KADASTER." Seminar Nasional Geomatika 2 (February 9, 2018): 419. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2017.2-0.437.

Full text

Abstract:

<p>Tugas seorang Surveyor Kadaster tidak hanya sebatas melaksanakan survei dan pemetaan batas bidang tanah saja, melainkan juga harus memahami aspek hukum pertanahan dan tata laksana pendaftaran tanah. Maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial (SKKNI-IG) untuk Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster. Makalah ini akan mengkomparasikan SKKNI – IG yang terdapat dalam konsensus KKNI bidang IG 2017 dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu, I. Made Arya Utama, and I. Ketut Wirawan. "PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI SUBYEK HAK PEMILIKAN BERSAMA (KOMUNAL) ATAS TANAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 276/KEP-19.2/X/2017." Acta Comitas 3, no. 1 (2018): 215. http://dx.doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p16.

Full text

Abstract:

Pada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Keputusan Menteri tersebut telah memberikan penegasan terhadap pengakuan desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah memaknai konsep komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terkait keberadaan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Akadol, Jamiat, Tamrin Muchsin, and Sri Sudono Saliro. "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas." Jurnal Wawasan Yuridika 4, no. 2 (2020): 175. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Ardani, Mira Novana. "Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." Gema Keadilan 6, no. 1 (2019): 44. http://dx.doi.org/10.14710/gk.6.1.44-62.

Full text

Abstract:

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Pertanahan dalam kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Eliana, Eliana. "SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN." Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (2017): 123. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.595.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Penelitian ini mengenai bagaimana sistem administrasi pelayanan publik yang efektif dan efesien seharusnya dilakukan Kantor Pertanahan bagaimana konsep efesien efektifitas sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 22 April 2013 Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. BPN sebagaimana standar prosedur operasional pengaturan pelayanan (SPOPP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Damayanti, Noprida. "PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL." Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 6, no. 1 (2018): 102. http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v6i1.187.

Full text

Abstract:

Proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi dalam pengurusan penerbitan sertipikat pengganti tersebut dapat dikuasakan kepada pihak lain, karena kendala yang dihadapi pemohon tidak mempunyai banyak waktu dan keterbatasan pengetahuan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah Bagaimana prosedur permohonan penerbitan Sertipikat pengganti atas tanah hak milik di Badan Pertanahan Kota Palembang yang dikuasakan pengurusannya, Bagaimana praktik dalam proses pengurusan Sertipikat Pengganti di masyarakat, Bagaimana seharusnya peranan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Bernardianto, Raden Biroum, and Pipit Fitriyah. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya." Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi 4, no. 2 (2018): 5–9. http://dx.doi.org/10.33084/restorica.v4i2.441.

Full text

Abstract:

So far there are still many community perspectives that to administer land certificates requires expensive, long time, complicated and convoluted procedures and the completion of land certificates that are not on time is still not by SOPs, so the results are not optimal. The purpose of this study was to determine the quality of land certificate services provided by the National Land Agency (BPN) to the community. This study uses a type of qualitative research. Based on the results of the study, it can be explained that the Land Office / National Land Agency of the City of Palangka Raya in prov

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Susilowati, Eny. "Penyelesaian Kasus Tanah Dengan Dengan Surat Tanah Lebih Dari Satu ( Sertifikat Ganda) Di Kota Palangka Raya." Anterior Jurnal 20, no. 2 (2021): 76–83. http://dx.doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1778.

Full text

Abstract:

Tanah merupakan suatu kebutuhan dari setiap warga negara saat ini. Kebutuhan akan tanah terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara ekonomi, sosiologi, maupun secara derajat seseorang ditengah masyarakat. Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah disaat ini, bersamaan dengan itu juga berkembang pula regulasi-regulasi atau aturan yang mengatur bagaimana cara memperoleh serta mempertahankan tanah tersebut. Pemerintah yang berwena

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Suyikati, Suyikati. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA." Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 1, no. 2 (2019): 108–22. http://dx.doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Penelitian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhad

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Barnasaputri, Ikhana Indah. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai." Notaire 4, no. 1 (2021): 1. http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805.

Full text

Abstract:

Pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting. Pengakuan tersebut akan mendorong keberadaan masyarakat adat agar dilindungi oleh undang-undang serta perlindungan hak atas tanah mereka. Jurnal ini akan menganalisis proses awal pengakuan, praktik dan implementasi pengakuan dan pasca munculnya perda tentang pengakuan masyarakat adat. Metode penelitian jurnal adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Penulisan jurnal menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut merupakan upaya perlindungan dan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Panjaitan, Budi Sastra. "PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN." Bina Hukum Lingkungan 4, no. 2 (2020): 264. http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.130.

Full text

Abstract:

ABSTRAKSengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi ke

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Aini, Mahmudah, Erna Hernawati, and Noegrahini Lastiningsih. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL HIBAH PROGRAM PTSL DKI JAKARTA." Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 4, no. 1 (2019): 88. http://dx.doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.188.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan laporan kinerja yang berkualitas diperlukanya penerapan pengendalian internal yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui penerapan sistem pengendalian internal hibah untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif paradigma interpretative dengan proses pendekatan etnometodologi. Teknik yang digunakan untuk analisas data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan kunci dan informan pendukung serta dengan mengumpulkan dokumen seba

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

'Ulya, Zaki. "Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan." Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2016): 569. http://dx.doi.org/10.31078/jk1237.

Full text

Abstract:

Under the provisions of Article 253 of Law No. 11 Year 2006 regarding Aceh Government insists on the transitional status of the Regional Office of the National Land Agency of Aceh and District Land Office / City into the device unit area of Aceh and district / city, which is limited to the budget end of 2008. However, the status of the new transition can be completed in the year 2015 with the issuance of Presidential Decree No. 23 Year 2015 on the transfer of the Regional Office of the National Land Agency of Aceh and District Land Office / City Land Agency Become Aceh and Aceh Land Office Reg

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Setyawan, David Novan. "PENERAPAN PASAL 2 AYAT 3 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 1997 TERHADAP PENURUNAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK UNTUK DIUBAH MENJADI TANAH HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PROSES LELANG." Jurnal Justiciabelen 3, no. 2 (2021): 50. http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2447.

Full text

Abstract:

Berdasarkan hasil penelitian, maka Penyelesaiannya adalah sebagai berikut: yang Pertama, Penerapan Terhadap Penurunan Hak Milik Untuk Diubah Menjadi Guna Bangunan Melalui Dengan Didasarkan Pada Pasal 2 Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997, yakni: didalam pelaksanaannya, dikarenakan pada saat status kepemilikan hak atas tanah yang dalam hal ini hak milik, kemudian diubah menjadi hak guna bangunan oleh perseorangan kepada suatu badan-badan yang dalam hal ini badan hukum itu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, dan dengan waktu yang tidak sebentar, maka itu dapat menciptaka

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Zathira, Zahra. "PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIPIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL." JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN 5, no. 2 (2019): 230–35. http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v5i2.90.

Full text

Abstract:

The main material of the research is Completion Of The Double Certificate Case By The National Land Agency with the following problem formulation: 1. How did the emergence of a double certificate which constitutes legal evidence of land ownership?2. How is the resolution carried out by the authorities in resolving the issue of dual certificates? From the results of the study concluded the following conclusions: 1. The cause of the double certificate could be due to the element of intent, accidental and due to administrative errors. The emergence of a double certificate is also caused by the la

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Hutabarat, Hizkia, Erita Sitohang, and Tulus Siambaton. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH." Jurnal Hukum PATIK 10, no. 1 (2021): 61–68. http://dx.doi.org/10.51622/patik.v10i1.223.

Full text

Abstract:

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Hasiah, Hasiah. "Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia." Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 2 (2020): 91–107. http://dx.doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.186.

Full text

Abstract:

Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal dan merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-U

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Santoso, Urip. "KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PERTANAHAN." ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2019): 239. http://dx.doi.org/10.33476/ajl.v3i2.810.

Full text

Abstract:

<p>Dalam Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun<br />1960, secara tersirat ditetapkan bahwa Kewenangan di bidang Pertanahan<br />merupakan Kewanangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut dapat<br />dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam PP No. 38 Tahun 2007 ditetapkan<br />bahwa ada 9 kewenangan di bidang Pertanahan yang di serahkan kepada<br />Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan di bidang Pendaftaran Tanah tetap<br />dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.</p>

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Lokollo, Leonie, Jetty Martje Patty, and Judy Marria Saimima. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial." Jurnal Belo 6, no. 1 (2020): 101–25. http://dx.doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125.

Full text

Abstract:

 Konflik sosial mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bagunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bagunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bagunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bagunan atau tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana, namun penegakan hukumnya lemah dengan masih ada laporan yang masuk ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Dewi, Atika sandra. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PROSES JUAL BELI." Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4, no. 2 (2021): 37–42. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11103.

Full text

Abstract:

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurangnya pemahaman akan pentingnya pelaksanaan peralihan jual beli sehinggah masih ada jual beli dibawah tangan.Upaya badan pertanahan dalam menengani kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli yakni mengadakan penyuluhan tentan masalah pertanahan sebagai usaha menimbulkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya sertifikat,penyuluhan merupakan jalan terbaik,karena pihak yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan dapat melakukan pendekatan secara langsung dari masyarakat,dengan adanya pe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Habiba, Diyah Retno. "Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom." Notaire 3, no. 3 (2020): 327. http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22831.

Full text

Abstract:

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sistem pertanahan di Indonesia masih menganut pada hukum adat dan hukum barat. Salah satunya hak eigendom yang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak eigendom ini sudah tidak berlaku lagi dan harus dikonversi sesuai dengan Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa jual beli tanah menimbulkan perbuatan hukum pemindahan hak yang menganut asas tunai, riil dan terang. Selain

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Faradiba, Besse. "THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK ETHIC, AND EMPLOYEE DISCIPLINE ON THE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AT THE REGIONAL LAND OFFICE OF WEST PAPUA PROVINCE IN MANOKWARI." Jurnal Ekonomi dan Manajemen 14, no. 2 (2020): 269–80. http://dx.doi.org/10.30650/jem.v14i2.1384.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan : (1) Pengaruh iklim organisasi terhadap efektifitas kinerja. (2) Pengaruh etos kerja terhadap efektifitas kinerja (3) Pengaruh disiplin kerja terhadap efektifitas kinerja organisasi (4) Pengaruh iklim organisasi, etos kerja, dan disiplin kerja terhadap efektifitas kinerja organisasi di Badan Pertanahan Nasional Papua Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode Regresi Linear Berganda dengan populasi dan sampel sebesar 55 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan gejala hasil penelitian sedangkan untuk melihat pengaruh

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Dita, Anin. "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara." Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 1, no. 1 (2019): 19–35. http://dx.doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.254.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini mengambil sumber data menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif yang tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jeni

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Sudiarto, Bambang. "SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA." Al-Qisth Law Review 5, no. 1 (2021): 1. http://dx.doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.1-43.

Full text

Abstract:

Sejak diundangkan dan diberlakukan UUPA pada tahun 1960, di dalam pertanahan berlaku kaiadah-kaidah hukium ditetapkan di dalamnya. Di antaranya kaidah-kaidah hukum dalam Pasal 21 UUPA, mengamanatkan (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.Tampak jelas dalam kaidah-kaidah hukum pasal di atas, diketahui berdasarkan kaidah hukum dalam UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warganegara Indonesia saja. Meski begitu UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk men

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Antasena, Nur Triaji. "PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 2 (2019): 303. http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3377.

Full text

Abstract:

Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun, dan mempunyai sifat terkuat, namun bagaimana jika sertifikat yang kita miliki hilang, apakah hak kita juga akan hilang. Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian jika sertifikat yang kita miliki tersebut hilang dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan pe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Arung La'bi, Joshua Melvin, Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae. "PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH TONGKONAN." SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 16, no. 1 (2021): 118. http://dx.doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548.

Full text

Abstract:

Tanah Tongkonan merupakan salah satu bentuk tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta kedalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), yang mana hal tersebut bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongk

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

S.H, Yatini,. "PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KALIMANTAN TIMUR." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 4, no. 2 (2017): 126. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v4i2.184.

Full text

Abstract:

Telah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah wakaf di Kalimantan Timur, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara detail dari pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Timur, juga menjelaskan tentang kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian lapangan dalam pengump

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Hariani, Dwi Murti. "Kebijakan Pertanahan Larangan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Lebih dari Lima Bidang." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21, no. 2 (2018): 232–54. http://dx.doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.232-254.

Full text

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Negara dalam bidang pertanahan tentang larangan pemecahan tanah lebih dari lima bidang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan larangan pemilikan tanah lebih dari lima bidang dengan luas keseluruhan 5000m2 belum dapat dilaksanakan secara maksimal baik oleh pihak yang terkait maupun masyarakat karena kebijakan tersebut belum efektif dimana kebijakan yang dibuat tidak disertai sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan. Pihak Badan Pertanahan Nasional hanya mengandalkan Surat Pernyataan dari pemohon yang ingin m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Mustofa, Fahmi Charish, Trias Aditya, and Heri Sutanta. "Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah: Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif." MAJALAH ILMIAH GLOBE 20, no. 1 (2018): 1. http://dx.doi.org/10.24895/mig.2018.20-1.702.

Full text

Abstract:

Perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya menciptakan peluang untuk dikembangkannya Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal, efisien dan tepat waktu di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertumbuhan kebutuhan informasi mengenai pertanahan yang lebih mudah diakses yang diminta oleh masyarakat (penerima kebijakan) dan pemerintah (pembuat kebijakan) meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Pengguna data dan informasi dewasa ini sangat kritis terhadap penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Realitasnya ditemui kendala terkait belum tuntasnya pem

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Arnowo, Hadi. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." Jurnal Administrasi Publik 15, no. 2 (2019): 148–59. http://dx.doi.org/10.52316/jap.v15i2.30.

Full text

Abstract:

Perkembangan kehidupan masyaakat di Indonesia mengarah pada demokratisasi dalam berbagai tatanan sosial kemasyarakatan. Pada era reformasi, harapan masyarakat semakin tinggi untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di setiap sektor pembangunan. Sektor pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai modal utama baik untuk beraktivitas maupun untuk tempat bermukim. Persoalan pertanahan sangat kompleks dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Penyelesaian masalah pertanah

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Yanty, Rosi Very. "Sistem Informasi Pengarsipan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar." Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) 4, no. 2 (2020): 52. http://dx.doi.org/10.35870/jtik.v4i2.107.

Full text

Abstract:

The design of the land certificate filing system was built to facilitate the work process in managing land certificate records, especially in the field of archives at the Aceh Besar National Land Agency, which is intended to streamline computerized data processing to support technical implementation in carrying out more accurate land certificate data processing, effective and efficient. A land certificate is a tool or means to convey statements or information in writing from one party to another party. Such information can be in the form of notifications, statements, requests, reports, objecti

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Putri, Pasha Pradipta, Purwanto Purwanto, and Wahyu Rusdiyanto. "PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KLATEN." EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI 17, no. 1 (2020): 42–54. http://dx.doi.org/10.21831/efisiensi.v17i1.30439.

Full text

Abstract:

Abstrak: Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan arsip dinamis di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci (key informant) penelitian yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha. Informan pendukung terdiri dari satu pegawai Subbagian Tata Usaha dan tiga pegawai kearsipan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, redu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Mudjiono, Mudjiono. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 3 (2007): 458–73. http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Desmiwerita, Desmiwerita. "PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM." UNES Journal of Social And Economics Research 1, no. 2 (2016): 084. http://dx.doi.org/10.31933/ujser.1.2.084-098.2016.

Full text

Abstract:

Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tersebut maka peranan aset tetap sangat besar. Peranan aset tetap bagi pemerintahan dapat dilihat dari jumlah seluruh aset yang dimiliki, hal ini digambarkan dalam salah satu laporan keuangan yaitu neraca. Menurut SAP No. 7 PP 71 Tahun 2010, Aset tetap di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan kepada masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. "DOMEIN VERKLARING DALAM PENDAYAGUNAAN TANAH DI ACEH." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 1 (2018): 139–52. http://dx.doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699.

Full text

Abstract:

Pengaturan mengenai domein verklaring (hak menguasai negara) diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini merupakan sebuah reformasi hukum dalam bidang agraria. permasalahan tanah terlantar merupakan permasalahan yang marak terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Prihal yang menarik dikaji dalam hal hak menguasai negara dibidang pertanahan khusus di Aceh adalah masih berlakunya tiga sistem hukum yang berbeda di Aceh serta munculnya kelembagaan Badan Pertanahan Aceh dan Baitul Mal yang me

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!