Academic literature on the topic 'Bengkulu (Indonesia : Province). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

This study examines the performance of the regional council in serving of channeling aspirations of the people in West Java, Indonesia. This is possible because West Java province is an autonomous regional authority to regulate and manage the interests of the community and Government Affairs at its own initiative based on the aspirations of the people. The study uses a qualitative approach in order to get the natural settings in which there were many behaviors and events occurred. This study also uses an institutional theory (institutionalism), because the theory could lead the researchers on the structure, regulation and institutional procedures which could have a significant impact on a public policy and it should not be ignored in policy analysis. This study finds that in order to carry out their functions as elected representatives, the members of the provincial representative council always make themselves available for the community. To that end, the members of the provincial parliament, among others, absorb and collect the aspirations of the constituents through regular working visits; accommodate and follow up the aspirations and complaints; and give morally and politically accountable to the constituencies. In addition to receiving complaints that come to the Parliament's office, public aspiration was performed on working visits on a regular basis by members of Regional Representative Council for each electoral district at the time of recess. In terms of transparency, all the services were conducted in a transparent manner. Even so, some people still doubt the veracity of such transparency.

Abstrak: Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian menarik oleh beberapa kelompok sampai sekarang, sebut saja diantaranya yaitu kelompok pegiat gender. Salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai affirmative action dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Selama 3 periode pemilu, jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Sejauh ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya berjumlah 7 orang dari total keseluruhan sebanyak 65 orang. Tentunya, affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik. Dari berbagai faktor penyebab tidak tercapainya tujuan peningkatan perempuan di lembaga legislatif, sepertinya butuh pembedahan kasus yang lebih mendalam lagi. Gunanya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat akhirnya adalah dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan affirmative action yang sukses meningkatkan angka perempuan di lembaga legislatif di Indonesia pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan teknik komparatif. Adapun beberapa konsep dan teori yang dipergunakan yaitu konsep affirmative action, teori keterwakilan politik perempuan, dan konsep bias gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala masih rendahnya keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh faktor keuangan yang dimiliki calon, stereotype, gender, budaya patriarki dan lemahnya kemampuan caleg perempuan dalam politik serta modal komunikasi yang belum baik. Ada tiga hal untuk membuat kesuksesan terhadap kebijakan affirmative action yaitu pertama perbaikan dari aspek peraturan, kedua, perbaikan dari aspek perempuan calon dan ketiga adalah perbaikan dari pola pemikiran masyarakat.Kata kunci: Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan, Studi Komparatif, Affirmative Action, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera BaratAbstract: The low number of women elected at legislative institutions in Indonesia is still an interesting study by several groups until now, including the gender activist group. One of the legislative institutions in Indonesia that has problems with the low number of women being elected is the Regional Representative Council of the Province of West Sumatra. Since the introduction of a special temporary government policy for women/affirmative action (2004 elections) until now, the fact is that the policy has not been able to increase the number of women elected in the legislature. During the 3 election periods, the number of men was still above the number of women. Even the 30% critical figure for women in the legislature was not reached. So far, the maximum number of women elected in the Regional Representative Council of West Sumatra Province is only 7 people out of a total of 65 people. Of course, affirmative action needs to be improved again, until finally the policy can be a solution to the crisis of women in politics. Of the various factors that have not achieved the goal of increasing women in the legislature, it seems that more in-depth cases are needed. The point is that the resulting policies are more targeted, effective and efficient. While the final benefit is that it can be input for the government in the process of making a successful affirmative action policy that increases the number of women in the legislative body in Indonesia in general and the Regional Representative Council of West Sumatra Province in particular. This study uses qualitative methods with comparative techniques. Some of the concepts and theories used are the concept of affirmative action, the theory of women's political representation, and the concept of gender bias. The results showed that the constraints of the low political representation of women in the Regional Representatives Council of West Sumatra Province were caused by financial factors owned by candidates, stereotypes, gender, patriarchal culture and the weak ability of female candidates in politics and lack of communication capital. There are three things to make a success of the affirmative action policy, namely the first improvement from the aspect of regulation, second, the improvement from the aspect of a prospective woman and third is the improvement of the community's mindset.Key words: Women Political Representation, Comparative Study, Affirmative Action, Regional Representative Council of the Province of West Sumatra

Abstrak: Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga legislatif, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI maupun pada level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD Kab/Kota) di seluruh Indonesia. Terpenuhinya kuota 30% perempuan di lembaga legislatif sesuai peraturan hingga saat ini masih jauh. Kendala utama karena budaya patriarki masih dominan sehingga perempuan masih dianggap tidak memiliki kemampuan sejajar dengan kaum laki-laki, regulasi yang belum adil dan masih rendahnya kesadaran perempuan terhadap pentingnya perjuangan mewujudkan kesetaraan gender di area politik praktis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kiprah perempuan khususnya para santri Madrasah Muallimat dalam area perpolitikan di Indonesia. Metode pelaksanaan dalam kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa berdasar hasil pretest dan posttest diperoleh peningkatan pemahaman materi kesadaran politik kaum perempuan sebesar 22% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, peserta Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang semula hanya 60% memahami ilmu dasar kesadaran politik menjadi 82% memahami strategi kesadaran politik bagi kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30%.Abstract: The issue of gender inequality is reflected in the low representation of women in the legislative structure, both at the level of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia as well as at the level of the Provincial House of Representatives (DPRD Province) and the Regional House of Representatives. Regency/city (DPRD Regency/City) throughout Indonesia. The fulfillment of the 30% quota for women in the legislature according to the regulations is still far away. The main obstacles are because patriarchal culture is still dominant so that women are still considered not to have equal abilities with men, regulations that are not fair and women's awareness is still low on the importance of the struggle to realize gender equality in the practical political area. This service activity aims to increase understanding, knowledge and awareness of the role of women, especially the students of Madrasah Muallimat in the political area in Indonesia. The implementation method in the activity includes the preparation stage, the implementation stage and evaluation stage. The results of this service show that based on the results of the pretest and posttest, there is an increase in understanding of women's political awareness by 22% so that there is a significant increase. In addition, participants of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, which initially only 60% understood the basic science of political awareness, became 82% understood political awareness strategies for adolescent girls through a study of 30% quota regulations.

Paradiplomasi adalah istilah ilmu hubungan internasional yang mengacu pada kerja sama asing yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan daerah mereka secara mandiri, tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat, tetapi masih sesuai dengan peraturan yang berlaku, paradiplomasi dalam kerangka hukum nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Paradiplomasi adalah konsep yang masih relatif baru tetapi telah akrab digunakan atau diimplementasikan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, sejauh ini paradiplomasi telah sangat sukses di Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya kolaborasi internasional yang dilakukan oleh berbagai daerah, Provinsi Sumatera Utara sendiri tidak asing dengan konsep paradiplomasi dilihat dari berbagai kerja sama luar negeri yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai ibukota daerah dalam bentuk Sister Province/Sister City (Sister City peran dari DPRD provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai badan legislatif yang memberi kewenangan persetujuan apakah kerjasama tersebut dapat di jalankan dan menuai keuntungan oleh kedua pihak atau bahkan malah merugikan.

Abstract Based on Article 99 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the authority of Bawaslu is to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, examine and review election violations in the province and recommend the results of the examination and review of parties regulated by law. Dispute resolution is a process, method or act of resolving something that causes differences of opinion, disputes or quarrels. Every dispute, whatever happens, always demands a solution and resolution. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 469 Paragraph (1) states that the Bawaslu decision regarding disputes over the General Election process is a final and binding decision. General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election Abstrak Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan menginkat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu

The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.AbstrakSistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar.

Salah satu point penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dengan tujuan untuk menghormati tradisi sejarah Islam dan adat istiadat rakyat Aceh yang mayoritas muslim. Selain itu, untuk mensinergikan antara Qanun dengan pengadilan, maka di Provinsi Aceh dibentuk suatu sistem peradilan Syar’iyah yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi yang tetap merupakan bagian dari sistem peradilan Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Syar’iyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya untuk membuat kekhususan sebagaimana diatur dalam perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Namun, dalam dataran teknis pengaturan manajemen pengadilan Syar’iyah juga masih terkendala khususnya oleh karena adanya dua aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun yang dibuat oleh Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Provinsi Aceh dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden. Hal tersebut berakibat Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang teknis pengaturan pengadilan Syar’iyah dan pembuatan Qanun juga banyak di lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisa tentang efektifitas pemberlakukan Qanun dan pengadilan Syar’iyah di Provinsi Aceh pasca di undangkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi historis dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan Syar’iyah yang telah dibentuk di Provinsi Aceh meski pada awalnya mengalami kendala namun dapat berjalan baik. Adanya kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Aceh merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya Pasal 18B UUD 1945.Kata kunci: Qanun, Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar’iyah, Mahkamah Konstitusi. Abstract One crucial point stipulated in the Helsinki agreement related to law enforcement in Aceh is the enactment of the Qanun with the aim of respecting Islamic historical traditions and the customs of the Acehnese people who are predominantly Muslim. Besides, to synergise between the Qanun and the court, in the Province of Aceh a Syar'iyah justice system was formed which was impartial and independent, including a high court which remained part of the judicial system of the Republic of Indonesia. The establishment of the Shariah Law in Aceh Province was one of the efforts to make it specific as stipulated in the Helsinki agreement in 2005. However, in the field of technical management of the Syariah court management is also still constrained especially due to the existence of two applicable laws namely the Qanun made by the Aceh Province Regional People's Representative Council and laws made by the House of Representatives and the President. This resulted in the Law on the Government of Aceh governing the Syar'iyah court and the Qanun being judged by the Constitutional Court. This paper aims to analyse the effectiveness of the implementation of Qanun and the Syar'iyah court in Aceh Province after the enactment of the Law on the Governing of Aceh. The writing is made using normative writing methods with historical study approaches, and case study approaches. The results of the study showed that the Syar'iyah court which had been formed in the Aceh Province even though initially had problems but could work well. The specificity given to the Aceh Province is part of an effort to carry out the mandate of the constitution, especially Article 18B of the 1945 Constitution.

This research was conducted to analyze and describe the role of the members of the Regional Representative Council (DPRD) of the DKI Jakarta Province E Commission 2014-2019 in absorbing the aspirations of the community in the field of education. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. Based on the results of the study that the role of the DKI Jakarta Provincial Parliament Member Commission E in absorbing community aspirations in the education sector still has to be optimized with efforts to intensify programs / activities carried out to the community intensively, so that the public can know the policies produced, and establish an information center and community service so that it can help facilitate the public in expressing their aspirations. School enrollment rates in Jakarta must be increased, the dropout rate at the Jakarta high school level is quite high. This large gap between regions indicates that there is still a need for encouragement for certain regions to be able to catch up with other regions. Because of the importance of the role of the DKI Jakarta Regional Representative Council (DPRD), especially Commission E in the field of community welfare, it is expected to be able to automate the use of IT technology in community management and services concerning community aspirations. Daftar PustakaA. Referensi BukuAmbar Teguh Sulistyani, Kemitraan dan Model-Model Pember-dayaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.Budiarjo, Miriam, Pengertian – Pengertian Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan kedua, 2005.Chambers, R., Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta, 1995.Dahl, Robert Alan., On Democracy. Connecticut: Yale University Press, 1999.Deutsch, Karl W. et al., Comparative Government: Politics of Industrialised and Developing Nations, Boston: Houghton Mifflan, 1981.Dwiyanto, Agusdkk, Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003.Freidmann J, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambridge: Blacwell, 1992.Heywood, Andrew, Politics 4th edition, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013._______________, Politics, 2nd ed. New York: Palgrave, 2002.Hurlock, E. B. 1979. Personality Development. Second Edition. New Delhi :McGraw-Hill.Ife, Jim, Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice, Australia: Logman,1995.Lasswell, Harold, The Structure and Function of Communication in Society, dalam Mass Communications, a Book of Readings Selected and Edited by the Director of the Institute for Communication Research at Stanford University, Editor: Wilbur Schramm, Urbana: University of Illinois Press, 1960. Malinowski, Bronislaw K., A Scientific Theory of Culture, New York: The University of North Carolina Press, 1944.Mas’oed, Mohtar., Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.Miles, M. B. Dan Hubermen, A. M., Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Sumber tentang Metode – Metode Baru, Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1984.Moh. Nazir, MetodePenelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.Nasikun, SistemSosial Indonesia, Jakarta: Penerbit Raja GrafindoPersada, 1995.Ndraha, Taliziduhu, Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2003_______________, Metodologi Ilmu Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.Pamudji S, Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah, Jakarta: Bina Aksara, 1985.Parson, et. Al, The Integration Of Social Work Practice, California Wardworth.inc., 1994.Prijono, O.S. dan Pranaka A.M.W.(ed), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS, 1996.Rappaport, J., Studies in empowerment: Introduction to the issue, prevention in human issue, New York, 1984.Rousseau, Jean Jacques, Kontrak Sosial, Terjemahan, Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986.Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaru-hinya. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007._______________, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.Soetrisno, Loekman.,Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Kanisius, 1995.Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Afabet, 2005.Suharto,Edi.,Membangaun Masyara-kat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2006. Suradinata, Ermaya, Peranan Kepala Wilayah Dalam Analisis Masalah dan Potensi Wilayah, Bandung: Ramadan, 1995._____________,Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Ramadhan, 1996._______________,Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.Suyanto, Bagong, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Prenada Media, 2005.Swift, C. dan G. Levin., Empowerment: An emerging mental health technology, New York: Journal of primary prevention,1987.Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung:Refika Aditama, 2003._______________,Sistem Pemerin-tahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.Tannen baum, R, et al, Partisipasi dan Dinamika Kelompok, Cetakan Pertama, Semarang: Dahara Pres, 1992.Walter S. Jones., Logika Hubungan Internasional; Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993. B. Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 4 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Pasal 31 ayat (4)Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 46.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasioal, Pasal 49.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 46.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang MPR, Pasal 3 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetang Kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2).Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara, Pasal 23 E ayat (1).Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah, Pasal 18 ayat (1).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Bab V DPRD Provinsi, dan pasal 217.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib DPRDPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pasal 43.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013/PUU-VI/2008, Perihal Pengujian UU No 15 Tahun 2008.Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.BPS Prov DKI Jakarta, Statistik Kesejahteraan Jakarta,2016. C. Internethttp://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Jakarta-Dalam-Angka-2016.pdf http://dprd-dkijakartaprov.go.id/ http://peraturan.go.id/pp/nomor-25-tahun-2004 11e44c4edccf11e0b846313231373132.html

This study aimed to determine the Empl oyee Ethical Decision Legislative Council Secretariat Bengkulu province. The research method was qualitative. Informants in this study were all secretariat employees of th e Regional Representatives Council of Bengkulu p rovince. Data was collected by using pur posive sampling technique through interviews. Data analysis was performed through three (3) st ages: reduction, display, and inference and verification. The results showed that ethi cal decision on the Secretariat of Bengkulu Province Council seen from benefits criteria, some decisions are tied to the interest of Council’s member. Seen from rights criteria, the Council membe rs didn’t focus on the rights and interests of all organization or instances and employees. If it’s seen from fairness criteria, the fairness doesn’t applied well for the lazy and diligent employees receive the same honorarium. In addition the appointment of PPTK (Official Technical Users Activity) only employees who are close to the leaders who were appointed. However, because it’s the leader’s decision, all employees must comply. Li kewise with seniority, works often given to senior employees without involving the new on es, so that the new employees are learning slowlyKeywords: Ethical Decision Criteria Benefits, Council, Employee