Relevant bibliographies by topics / Bipartit / Journal articles
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Bipartit.

Journal articles on the topic 'Bipartit'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 12 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Bipartit.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia." UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (March 22, 2018): 45. http://dx.doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.787.

Full text
Abstract:
Abstrak : Negara Kesejahteraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan memajukan kesejahteraan umum yang mengakui, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara negara kesejahteraan dengan HAM dalam perlindungan tenaga kerja?; dan bagaimana peran Lembaga Kerjasama Bipartit dalam memberikan perlindungan terhadap hak perkerja/buruh?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah salah satu sarana dalam hubungan industrial untuk menyampaikan pikiran dengan lisan atau tulisan adalah� Lembaga Kerjasama Bipartit, yaitu suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara wakil� �pekerja/buruh� �dan�� wakil� �pengusaha� �dalam suatu perusahaan� �guna� �membahas� �masalah Hubungan Industrial dan kondisi kerja pada umumnya. Kesimpulan, optimaliasi kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lembaga Kerjasama Bipartit, Negara Kesejahteraan�THE BIPARTITE COOPERATION INSTITUTION OF EXISTENCE IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE AND HUMAN RIGHTS�Abstract : The Indonesian Welfare State based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to advance the common welfare that recognizes, respects and protects human rights. The purpose of this study is to know and analyze how the correlation between the welfare state and human rights in labor protection; and how is the role of Bipartite cooperation institution in providing protection to workers / labor rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. The result of the research is as a means in industrial relations to convey thoughts orally or written, this� is Bipartite cooperation institution, which is a communication forum, consultation and deliberation between worker/laborer representatives and employer's representative in a company to discuss industrial relations problem and working condition in general. Conclusion, optimizing the performance of Bipartite cooperation institution with the aim of creating harmonious, dynamic, and equitable industrial relations for the sake of survival, growth, development of the company, including the welfare of workers / laborers and also their families as well as a means to coordinate employment agencies.Keywords: Human Rights, Bipartite Cooperation Institution, Welfare State.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Tiyas Vika Widyastuti, Gufron Irawan, and Anindita Dwi Hapsari. "Peranan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan di Kota Tegal Sebagai Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial." Diktum : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (May 31, 2019): 82–96. http://dx.doi.org/10.24905/diktum.v7i1.71.

Full text
Abstract:
Perselisihan hubungan industrial dapat diminimalisir dengan berbagai pilihan media atau mekanisme sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial.Salah satunya adalah dengan dibentuknya suatu forum komunikasi dan konsultasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja/buruh.Forum ini kemudian lebih sering disebut sebagai Lembaga kerjasama bipartit.Berbagai keunggulan karakteristik, peran dan fungsi yang dimiliki lembaga ini mempermudah bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.Namun sayangnya di dalam praktik, masih banyak perusahaan-perusahaan di Kota Tegal yang belum memiliki dan menerapkan lembaga kerjasama bipartit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peranan lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, datanya sekunder berupa dokumen hukum, dan analisis datanya menggunakan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal memiliki 3 (tiga) peranan yang berdampak positif pada kemajuan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar memiliki lembaga kerjasama bipartit di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah kurang pahamnya pihak manajemen perusahaan dan buruh terkait adanya kewajiban membentuk lembaga kerjasama bipartit serta ketentuan sanksi administratif yang harus diterima jika melanggarnya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Mubarok, Muhammad Zakki. "EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)." Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna 6, no. 2 (May 7, 2018): 127. http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139.

Full text
Abstract:
Hubungan industrial rentan memunculkan perselisihan, terutama antara pihak pengusaha dan buruh. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak. Sebelum perselisihan tersebut melabar, maka dibutuhkan komunikasi di tingkat internal perusahaan. Dalam perburuhan komunikasi tersebut biasa disebut dengan perundingan bipartit. Perundingan yang melibatkan pihak pengusaha, bisa manajemen atau yang mewakilinya, dengan pihak buruh, bisa serikat pekerja atau yang mewakilinya. Kudus sebagai kota industri, selama ini tidak terlihat adanya gejolak perselisihan dalam perburuhan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Namun demikian bukan berarti lepas dari persilisihan sama sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah komunikasi bipartit dengan segala mekanismenya telah betul-betul dijalankan dalam dunia perburuhan di Kudus. Lantas sejauh manakah para buruh memahami peraturan dalam perundingan bipartit. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara pengusaha dan buruh. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi di antara pengusaha dan buruh hampir tidak ada kendala kecuali faktor tingkat pendidikan buruh yang rendah. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan hambatan dalam memahami hubungan kondisional, cultural dan fungsional, meskipun sejatinya komunikasi berjalan lancar.Kata Kunci :� komunikasi, perundingan bipartit, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Yuri, Resnita. "PENENTUAN RAINBOW CONNECTION NUMBER PADA HASIL OPERASI CARTESIAN PRODUCT TERHADAP GRAF LINGKARAN DAN GRAF BIPARTIT LENGKAP DENGAN GRAF LINTASAN." Jurnal Matematika UNAND 6, no. 1 (February 1, 2017): 148. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.6.1.148-152.2017.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Rahman, Aulia, Muchammad Abrori, and Noor Saif Muhammad Musafi. "Penyelesaian Matching Graf Dengan Menggunakan Metode Hungarian dan Penerapannya Pada Penempatan Karyawan di Suatu Perusahaan." Jurnal Fourier 3, no. 2 (October 3, 2014): 75. http://dx.doi.org/10.14421/fourier.2014.32.75-89.

Full text
Abstract:
Semakin meningkatnya kompetisi global menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kualitas serta efektifitas kinerja karyawannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Penempatan sejumlah X karyawan pada Y pekerjaan dimana masing-masing karyawan mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti memaksimalkan keuntungan yang diperoleh atau meminimalkan waktu yang diperlukan sebagai akibat dari penempatan karyawan pada pekerjaan dikenal dengan Optimal Assignment Problem. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari solusi pada Optimal Assignment Problem dimana aspek yang akan dioptimalkan adalah keuntungan dari penempatan sejumlah karyawan pada pekerjaan yang dapat diperoleh dengan menerapkan konsep teori graf. Dalam hal ini permasalahan dinyatakan sebagai graf bipartit khususnya graf bipartit lengkap berbobot yang menerapkan konsep matching, yaitu pencarian matching sempurna dengan bobot paling optimal. Untuk mencari matching sempurna dengan bobot paling optimal maka dapat digunakan sebuah algoritma optimasi yaitu metode Hungarian. Dengan menggunakan metode Hungarian, diperoleh matching sempurna dengan bobot yang optimal pada graf bipartit lengkap berbobot. Matching dikatakan sempurna jika telah memenuhi semua himpunan simpul dan . Matching yang dihasilkan merupakan solusi dari Optimal Assignment Problem yakni memasangkan seorang karyawan tepat satu dengan sebuah pekerjaan dan bobotnya menyatakan keuntungan optimal yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Persulessy, Elvinus R., and Abdul H. Mahmud. "RING PRIMA DAN RING SEMIPRIMA." BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan 7, no. 1 (March 1, 2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.30598/barekengvol7iss1pp1-4.

Full text
Abstract:
Penelitian ini berfokus pada pelabelan super anti-ajaib dari graf planar tipe Akan ditunjukkan bahwa suatu kelas dari graf planar yang didefinisikan menggunakan graf lengkap dan suatu kelas dari graf planar yang didefinisikan menggunakan graf bipartit lengkap adalah dan super anti-ajaib dengan keadaan tertentu.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Halim, Christian, Francis Y. Rumlawang, and Henry W. Patty. "PELABELAN SUPER MUKA ANTI-AJAIB PADA KELAS GRAF PLANAR." BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan 7, no. 1 (March 1, 2013): 5–8. http://dx.doi.org/10.30598/barekengvol7iss1pp5-8.

Full text
Abstract:
Penelitian ini berfokus pada pelabelan super anti-ajaib dari graf planar tipe Akan ditunjukkan bahwa suatu kelas dari graf planar yang didefinisikan menggunakan graf lengkap dan suatu kelas dari graf planar yang didefinisikan menggunakan graf bipartit lengkap adalah dan super anti-ajaib dengan keadaan tertentu.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sianturi, Ronald H., Theresia Simatupang, Mrs Rahmayanti, and Satria B. Hariandja. "PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ASKES PASCA PEMBUBARAN PT ASKES (PERSERO)." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 3 (February 8, 2015): 428. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16034.

Full text
Abstract:
This article discusses about the Askes Workers rights protection after `dissolution without liquidation of PT. Askes (Persero), which The Askes Workers turned to BPJS Kesehatan workers. This research is yuridis normative by using secondary data. The results showed that the workers’ rights protection after dissolution based on Law No.13 of 2003 and The Employment Agreement between Workers with PT. Askes (Persero). The workers’ rights changes in BPJS Kesehatan requires the worker approval. Industrial disputes can be resolved through bipartite mechanism, non-litigation and litigation. Artikel ini membahas tentang perlindungan hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) tanpa likuidasi dimana pekerja Askes beralih menjadi Pekerja BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT Askes (Persero) dimana perubahan hak-hak pekerja memerlukan persetujuan dari Pekerja. Perselisihan hubungan industrial dapat timbul akibat pembubaran PT Askes (Persero) dapat diselesaikan melalui mekanisme bipartit, non litigasi maupun litigasi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Triyani, Triyani, and Niken Larasati. "PELABELAN TOTAL SISI TAK BERATURAN PADA GRAF GABUNGAN BIPARTIT LENGKAP." Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika 1, no. 2 (October 30, 2009): 59. http://dx.doi.org/10.20884/1.jmp.2009.1.2.2982.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Karuniawan, Dynna Madina, I Nyoman Putu Budiartha, and I Putu Gede Seputra. "Efektifitas Lembaga Bipartit Dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Industrial Pada Perusahaan Pt. New Kuta Golf And Ocean View." Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (August 27, 2020): 91–97. http://dx.doi.org/10.22225/jkh.1.1.2136.91-97.

Full text
Abstract:
The increasingly important demands of industrialization for the progress a country have consequences for employers to use effective systems wherever possible. However, industrial disputes between workers and employers are often a problem. Therefore we need a set of laws that can be a separate forum for dealing with dispute matters within a company, is Bipartite Cooperative. The problem raised in this paper is how the effectiveness of the Bipartite Institute and what are the things that hamper in resolving employment issues at PT New Kuta Golf and Ocean View. The research method used is an empirical legal research method through the sociology of law approach. The results obtained, that is about disputes that have occurred in the company namely working conditions, requirements of work, increased work productivity and welfare of workers who impact on the company. The form of settlement is done through Bipartite and termination of employment. The inhibiting factors found were weak mindset, limited information, lack of competent human resources towards understanding Bipartite.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Medika, Gema Hista. "RAINBOW CONNECTION PADA BEBERAPA GRAF." Jurnal Matematika UNAND 2, no. 2 (June 10, 2013): 17. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.2.2.17-25.2013.

Full text
Abstract:
Misalkan G adalah graf terhubung tak-trivial. Denisikan pewarnaan c :E(G) ! f1; 2; :::; kg, k 2 N, dimana dua sisi yang bertetangga boleh memiliki warnayang sama. Suatu u 􀀀 v path P di G dikatakan rainbow path jika tidak ada dua sisi diP yang memiliki warna sama. Graf G dikatakan rainbow connected jika setiap dua titikyang berbeda di G dihubungkan oleh rainbow path. Pewarnaan sisi yang menyebabkan Gbersifat rainbow connected dikatakan rainbow coloring. Rainbow connection number darigraf terhubung G, ditulis rc(G), didenisikan sebagai banyaknya warna minimal yangdiperlukan untuk membuat graf G bersifat rainbow connected. Misalkan c adalah rainbowcoloring dari graf terhubung G. Untuk dua titik u dan v di G, rainbow u-v geodesic padaG adalah rainbow u-v path yang panjangnya d(u; v), dimana d(u; v) adalah jarak antarau dan v (panjang u-v path terpendek di G). Graf G dikatakan strongly rainbow-connectedjika G memiliki suatu rainbow u-v geodesic untuk setiap dua titik u dan v di G. Mini-mum k yang terdapat pada pewarnaan c : E(G) ! f1; 2; :::; kg sedemikian sehingga Gadalah strongly rainbow-connected dikatakan strong rainbow connection number, src(G);di G. Jadi, rc(G) src(G) untuk setiap graf terhubung di G. Pada paper ini akan di-ulas kembali tentang strong rainbow connection number dari graf bipartit lengkap Ks;tdengan 1 s t dimana s; t 2 N adalah src(Ks;t) = d spte, sedangkan rainbow connec-tion number dari graf bipartit lengkap Ks;t dengan 2 s t dimana s; t 2 N adalahrc(Ks;t) = minfd spte; 4g.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Muaziz, Muhamad Hasan. "Penyelesaian Hubungan Industrial dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Jurnal Hukum 29, no. 1 (June 1, 2014): 1166. http://dx.doi.org/10.26532/jh.v29i1.332.

Full text
Abstract:
Perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu faktor penghambat bagi terciptanya suatu hubungan yang harmonis dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan industrial sendiri terbentuk antara pekerja dan pengusaha dalam memproduksi barang maupun jasa. Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial yaitu bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis.Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yaitu dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Namun hal yang paling tepat untuk menjaga stabilitas hubungan antar pekerja dan pengusaha serta pemerintah adalah dengan menjaga hubungan industrial yang harmonis.Kata kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Perspektif Sosiologi Hukum
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Nugroho, Budi. "Perbandingan Aplikasi Algoritma Kernel K-Means pada Graf Bipartit dan K-Means pada Matriks Dokumen- Istilah dalam Dataset Penelitian Covid-19 RISTEKBRIN." Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 8, no. 2 (March 25, 2021): 411. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.2021824365.

Full text
Abstract:
<p class="Abstrak">Merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia telah memunculkan berbagai macam topik penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang dan dari bermacam institusi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh portal Sinta Ristekbrin, terdapat 351 topik penelitian yang telah diunggah oleh para peneliti. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memetakan topik penelitian yang sedang dan/atau telah dilakukan selama kurun waktu terjadinya pandemi Covid-19 di tanah air. Analisis dan pemetaan dilakukan dengan menerapkan algoritma kernel <em>k-means</em> untuk klastering dokumen berbasis graf bipartit dan <em>k-mean</em>s pada matriks dokumen-istilah. Dataset penelitian Covid-19 Ristekbrin dimodelkan sebagai graf bipartit antara daftar istilah dengan dokumennya. Selanjutnya skor kemiripan dihitung dengan metode kernel. Nilai matriks kernel yang mencerminkan skor kemiripan antar dokumen digunakan sebagai masukan bagi algoritma klastering kernel <em>k-means</em> yang memberikan hasil berupa pemetaan topik penelitian. Sebagai pembanding, algoritma <em>k-means</em> diterapkan pada matriks dokumen-istilah untuk klastering topik penelitian Covid-19. Dari kedua metode tersebut, hasil klastering diuji dengan validasi internal menggunakan indeks Dunn. Indeks Dunn digunakan karena dalam dataset tidak tersedia informasi awal mengenai label atau nama dari masing-masing klaster. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma kernel <em>k-means</em> memberikan validasi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan <em>k-means</em>. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.</p><p class="Abstrak"> </p><p class="Abstrak"><em><strong>Abstract</strong></em></p><p class="Abstract"><em>The outbreak concerning the Covid-19 case in Indonesia has raised various topics of research carried out by researchers in diverse fields and from many institutions. Based on data compiled by the Sinta Ristekbrin portal, 351 research topics have been uploaded by researchers. This study is aimed to analyze and map research topics that are being and/or have been conducted during the period of the Covid-19 pandemic in Indonesia. Analysis and mapping are accomplished by applying the kernel k-means algorithm for document clustering based on bipartite graphs and k-means on document term matrix. Ristekbrin's Covid-19 research dataset is modeled as a bipartite graph between terms and documents. Furthermore, the similarity score is calculated using the kernel method. The kernel matrix value that represents the similarity score between documents is used as input for the kernel k-means clustering algorithm, which provides the results of mapping research topics. As comparison, we applied original k-means algorithm on the document-term matrix of the dataset. From these two methods, the clustering results were validated using Dunn index as an internal validation. The Dunn index was used because the dataset did not provide initial information regarding the label or name of each clusters..The comparison Dunn index shows that the kernel k-means algorithm outperforms than the k-means algorithm. This study is expected to provide additional information that supports government programs in accelerating the handling of Covid-19 in Indonesia..</em></p><p class="Abstrak"><em><strong><br /></strong></em></p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Sonhaji, Sonhaji. "Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (March 3, 2019): 60–78. http://dx.doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78.

Full text
Abstract:
The result of this research shows that the case of serious mistake did by worker/laborer in Thailindo Bara Pratama Corporation has gone through bipartite, mediation and conciliation processes. However, all three of them did not reach an agreement and Thailindo Bara Pratama Corporation filed a lawsuit against the worker/laborer to the Industrial Relations Court. Palangkaraya Industrial Relations Court’s Verdict Number 04/G/2012/PHI.PN.PL.R decides that the workers have committed a serious mistake and are subjected to termination of employment but the employer still has to pay their deferred obligation to the worker/laborer. Despite the termination of the employment due to the serious mistake requested by the employer to the Industrial Relations Court is granted, but within the verdict, there are still many legal loopholes. Keywords: Employment, Laborer Serious Mistake, PT. Thailindo Bara Pratama Abstrak Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus mengenai kesalahan berat pekerja/buruh di PT. Thailindo Bara Pratama telah melalui proses bipartit, mediasi dan konsiliasi. Namun ketiganya tidak mencapai kesepakatan dan PT. Thailindo Bara Pratama mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya Nomor 04/G/2012/PHI.PN.PL.R menyatakan bahwa pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat dan dijatuhi pemutusan hubungan kerja namun pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya yang tertunda terhadap pekerja/buruh. Meskipun pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang dimintakan penetapannya oleh pengusaha kepada Pengadilan Hubungan Industrial dikabulkan, namun di dalam putusan pengadilan tersebut masih terdapat banyak celah hukum. Kata kunci : Hubungan Kerja, Kesalahan Berat Pekerja PT. Thailindo Bara Pratama
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Abdullah, Abdullah, and Andi Lala. "Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no. 2 (February 20, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.919.

Full text
Abstract:
Perselisihan hubungan industrial bisa dibereskan lewat jalur pengadilan (litigasi) serta di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak bebas untuk memutuskan alternatif penyelesaian yang hendak dipakai dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial tersebut. Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan diluar jalur hukum atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan psutaka atau sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menganalisis dan menulusuri berbagai literatur kajian hukum yang berkaitan. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bipartit. Namun apabila proses penyelesaian secara biaprtit tidak berhasil dan belum menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan baik oleh kedua pihak yang bersengketa atau salah satunya untuk menempuh jalur alternatif secara tripartit yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, serta arbitrase atau dapat memberikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lumrah dikatakan penyelesaian wajib (compulsory arbitration). Kata kunci: Penyelesaian Hubungan Industrial, ADR dan UU No.13 Tahun 2003
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Maswandi, Maswandi. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL." Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 5, no. 1 (December 4, 2017): 36. http://dx.doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203.

Full text
Abstract:
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau <em>alternatife </em>yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Budijanto, Oki Wahju. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (September 19, 2017): 395. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.395-412.

Full text
Abstract:
Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan HAM. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan, hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kesejahteraan buruh tidak tergantung pada besaran upah yang diterima semata, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Pramono, Agus. "Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation." Walisongo Law Review (Walrev) 2, no. 2 (December 20, 2020): 169. http://dx.doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6671.

Full text
Abstract:
<p>This article discusses the settlement of industrial relations disputes and termination of employment according to the applicable laws. Industrial relations disputes can be divided into two types: disputes over rights and disputes over interests. The relationship between workers and employers is a relationship that needs each other; workers need wages, employers benefit. However, in practice there are problems, so employers give Warning Letters I and II which are followed by Termination of Employment (PHK). The process of resolving this problem can be carried out through Bipartite, Mediation, or to the Industrial Relations Court. This paper is written with a normative juridical approach. The results show that the labor-employer problem is getting more complicated since the existence of the Omnibus Law on Job Creation, one of which contains the elimination of the city / district minimum wage (UMK) and replaced with the provincial minimum wage (UMP). The elimination of MSEs results in lower wages for workers. In fact, in the Manpower Act Number 13 of 2003, no worker may receive a wage below the minimum wage, because the determination of wages is based on the calculation of Living Needs.</p><p align="center">[]</p><p><em>Artikel ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja menurut perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan hubungan industrial menurut jenisnya dapat dibagi menjadi dua: perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan yang saling membutuhkan; buruh memerlukan upah, pengusaha mendapatkan keuntungan. Namun, dalam prakteknya terjadi permasalahan, sehingga pengusaha memberikan Surat Peringatan I dan II yang diikuti dengan Pemutusan Hubugan Kerja (PHK). Proses penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan melalui Bipartit, Mediasi, atau ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tulisan ini ditulis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan buruh-pengusaha semakin pelik seja hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang salah satu isinya penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan UMK membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum, karena penetapan upah didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup.</em></p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Sudiarawan, Kadek Agus, and Putu Ade Hariestha Martana. "IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELAKU USAHA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 28, no. 1 (February 6, 2019): 33–56. http://dx.doi.org/10.33369/jsh.28.1.33-56.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan belum dan atau tidak menerapkan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017, untuk mengklasifikasikan dan merumuskan implikasi-implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan UMSK Badung dalam Pergub Nomor 76 Tahun 2017 terhadap pelaku usaha pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung dan untuk menemukan mekanisme yang dapat ditempuhdan akibat hukum bila pelaku usaha belum dan atau tidak melaksanakan ketentuan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pengaturan UMSK Badung masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala yang timbul dari aspek penormaan maupun pada tahapan pelaksanaan di lapangan.Adapun implikasi hukum yang potensial timbul dalam pelaksanaan Pergub ini adalah berupa perusahaan kemudian mengajukan penangguhan pembayaran UMSK karena ketidakmampuan membayar dan atau perusahaan berusaha melakukan penundaan pembayaran UMSK dengan komitmen membayar.Sementara adapun mekanisme penyelesaian perselisihan terkait UMSK berdasarkan UU PPHI yaitu diawali dengan perundingan bipartit, tripartit (mediasi, konsiliasi, arbitrase), Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung.Kata Kunci : Implikasi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten, Pelaku Usaha
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Octaviani, I. Dewa Ayu Mirah, and I. Wayan Suardana. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEKERJA/BURUH TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 3 (January 17, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p13.

Full text
Abstract:
Pekerjaan adalah salah satu kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh upah. Upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan pekerja. Persoalan mengenai upah masih banyak terjadi sampai saat ini. Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi waktu jam kerja ia berhak memperoleh upah lembur, namun dalam beberapa kasus salah satunya pada karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dimana upah lembur pekerja tersebut lambat dibayarkan. Maka dari itu disini penulis mencoba membahas mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan keterlambatan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh dam upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja jika upah lemburnya tidak dibayarkan perusahaan. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunkana yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum yang diterima pelaku usaha terkait keterlambatan pembayaran upah lembur yaitu dapat dikenakan sanksi denda sesuai persentasi upah pekerja/buruh, sanski administratif apabila sudah diatur dalam perjanjian kerja dan uapaya hukum yang dapat ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja/buruh apabila upah lembur tidak juga dibayarkan yaitu melalui perundingan bipartit, konsiliasi dan arbitrase untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut gagal dilakukan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial setempat. Kata Kunci: Pekerja; Upah Lembur; Kebijakan Pemerintah; Upaya Hukum
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Christanty, Ervinna Issabella. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Mengalami Kecelakaan Kerja." Jurist-Diction 2, no. 6 (November 4, 2019): 2113. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15945.

Full text
Abstract:
Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan wajib mengikutsertakan Tenaga Kerja Asing dalam jaminan kecelakaan kerja BPJS, serta bagaimana sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan Tenaga Kerja Asing dalam jaminan kecelakaan kerja BPJS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimaksud peserta jaminan sosial menurut Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Apabila perusahaan tidak mengikut sertakan Tenaga Kerja Asing dalam kecelakaan kerja BPJS dapat dikenakan sanksi perdata berupa penyelesaian pelanggaran melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, lalu penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, dan penyelesaian melalui arbitrase. Sanksi administrasi menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa: teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dan lain-lain. Serta sanksi pidana berupa pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Listyaningrum, Rostika, Kiki Ariyanti Sugeng, and Nora Hariadi. "Kaitan Nilai Eigen Terbesar Matrik Antiadjacency dengan Operasi Maksimum dari Graf Lintasan Lengkap Berarah dan Graf Bipartit Lengkap Berarah, Graf Lintasan Lengkap Berarah dan Graf Lingkaran Berarah Asiklik." Jurnal Matematika Integratif 14, no. 1 (April 4, 2018): 17. http://dx.doi.org/10.24198/jmi.v14.n1.12749.17-25.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Listyaningrum, Rostika, Kiki Ariyanti Sugeng, and Nora Hariadi. "Kaitan Nilai Eigen Terbesar Matrik Antiadjacency dengan Operasi Maksimum dari Graf Lintasan Lengkap Berarah dan Graf Bipartit Lengkap Berarah, Graf Lintasan Lengkap Berarah dan Graf Lingkaran Berarah Asiklik." Jurnal Matematika Integratif 14, no. 1 (April 4, 2018): 17. http://dx.doi.org/10.24198/jmi.v14i1.12749.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Ilyas, Mohammad. "PENGAMBILALIHAN DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (April 21, 2018): 107. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.866.

Full text
Abstract:
<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Perusahaan pada hakikatnya dibentuk untuk mencari keuntungan dan atau laba yang sebesar-besarnya, namun dalam aktivitasnya tersebut tidak dapat dihindari pula terjadinya kerugian pada perusahaan sehingga demi menjaga stabilitas perekonomian perusahaannya, pengusaha melakukan kegiatan pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan. Adapun beberapa hal yang menjadi rumusan-rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan? dan bagaimana permasalahan dan model Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha akibat tindakan pengambilalihan maupun penutupan perusahaan?. Ada dua bentuk perlundungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja / buruh atas pengusaha yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja / buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat melalui jalur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di luar Pengadilan Hubungan Industrial (<em>non</em> <em>litigasi</em>) ini dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui bipartit, konsiliasi Arbitrase, mediasi. Dan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial.</p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The company is essentially formed to seek benefit and/or profits as much as possible, but in its activities, it cannot be avoided also the loss of the company so that in order to maintain the stability of the company's </em><em>economy, entrepreneurs make takeover activities, as well as the closure of the company. As for some matters, the formulation of the problem is how to protect the law against the workers/labors when there is a Dispute Termination of Employment (PHK) due to the takeover or closure of the company? And how are the problems and models of the Settlement of Employment Dispute Settlements between workers and employers due to takeover or closure of the company? There are two forms of legal protection to the worker/labor in the Employment Termination (PHK) resulting from the takeover or closure of the company, namely legal protection for workers/laborers against the employer who are unwilling to continue employment and legal protection for workers who are unwilling to continue work relationship. Legal remedies by which the employee may resolve the termination disputes may pass through the Termination Dispute Settlement outside the Industrial Relations Court (non litigation) may be made by settlement through bipartite, arbitration conciliation, mediation. And Termination Dispute Settlement is through Industrial Relations Court.</em></p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

MICHELSEN, VERNER. "Two new European species of Delia Robineau-Desvoidy (Diptera: Anthomyiidae) with a bipartite male sternite III." Zootaxa 1469, no. 1 (May 10, 2007): 51–57. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.1469.1.3.

Full text
Abstract:
Two species within the Delia cardui species group were known to have males with the abdominal sternite III bipartite or very deeply incised, viz., D. bipartita Suwa from Japan and China and D. polaris Griffiths from extreme northern and high-altitude sites in North America. Two new species with this extraordinary character are described from northern Europe: D. rimiventris sp. nov. from southern Norway (Vest-Agder; Oppland) and southern Finland (Regio aboensis; Karelia australis) and D. bipartitoides sp. nov. from northern Sweden (Norrbotten). Further records of the latter species from Mongolia and Russia (Yakutia) are given. A discussion and redefinition of the Delia cardui species group and a key to male Delia with a divided sternite III are given.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Nebeský, Ladislav. "Route systems and bipartite graphs." Czechoslovak Mathematical Journal 41, no. 2 (1991): 260–64. http://dx.doi.org/10.21136/cmj.1991.102457.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Caro, Yair. "Zero-sum bipartite Ramsey numbers." Czechoslovak Mathematical Journal 43, no. 1 (1993): 107–14. http://dx.doi.org/10.21136/cmj.1993.128379.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Dwi Atmoko. "EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." Jurnal Hukum Sasana 6, no. 2 (December 14, 2020): 203–14. http://dx.doi.org/10.31599/sasana.v6i2.387.

Full text
Abstract:
Perkembangan dunia Industri yang semakin maju menbuat dinamika dunia kerja semakin dinamis.Banyak perusahaan-perusahaan , terutama perusahaan yang bergerak di bidang Industri, maupun perbankan mengambil langkah maupun tindakan guna meningkatkan profitnya. Kecanggihan teknologi menimbulkan pengurangan sumber daya manusia dalam tingkat yang signifikan, dikarenakan alih teknologi mengambil fungsi kerja manusia. Pada prinsipnya hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak pelkerja dalam posisi yang sam-sama menguntungkan dimana pihak kerja mendapatkan profit dan pihak pekerja mendapatkan kesejahteraan dalam, arti disini adalah hubungan simbiosis mutualisme, akan tetapi ada kalanya karena suatu sebab tertentu pihak perusahaan mengambil tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pekerja. Faktor penyebab adanya perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak pelerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga disinilah peran hubungan industrial perlu di efektifkan . Peran hubungan industrial mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi segala persoalan. Sebagaimana diatur dala Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan diatur mengenai perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja. Dalam implentasi lebih detail untuk perselesian perselisihan Hubungan Industrial itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebenarnya penyelesaian secara efektif yang dalam arti kata “ win-win solution” dapat diperoleh jika pihak pemberi kerja dalam hal ini perusahaan Go Public bisa menempatkan dengan baik atau mengatur sistem perusahaan , terutama dalam strategi managemennya mampu mengatur asset dengan sumber daya yang ada, terutama dimana perusahaan go public yang notabene adalah mayoritas di Indonesia ini adalah perusahaan negara. Ada beberapa jenis strategi yang dilakukan perusahaan Go Public dalam rangka memepertahankan usahanya dan sumber daya para pekerjanya antara lain melalui : Penggabungan, Peleburan,Pengambil alihan dan Pemisahan..Bentuk-bentuk strategi tersebut dilakukan demi berjalannya roda perusahaan, sekaligus sebagai cara merampingkan management dan menekan biaya pengeluaran seefesien mungkin.. Peran perlindungan tenaga dalam rangka hubungan industrial bisa dilakukan pekerja melalui Serikat Pekerja yang dimana sebagai bentuk perwakilan pekerja di dalam perusahaan. Penyampaian aspirasi yang yang sederhana bisa dilakukan dalam bentuk bipartit antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam mencapai serta mengakomodir permintaan pekerja dengan menyelaraskan kondisi perusahaan sehingga apa yang diinginkan antara kedua belah pihak dapat tercapai sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, dalam rangka meminimkan tingkat perselisihan yang akan timbul di kemudian hari
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Vaca-Vaca, Juan Carlos, Emerson Clovis Carrasco-Lozano, Mónica Rodríguez-Rodríguez, Jhon Fredy Betancur-Perez, and Karina Lopez-Lopez. "Primer reporte de un begomovirus presente en maracuyá amarillo [Passiflora edulis f. flavicarpa (Degener)] en Valle del Cauca, Colombia." Revista Colombiana de Biotecnología 18, no. 2 (July 1, 2016): 56. http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v18n2.52904.

Full text
Abstract:
El maracuyá amarillo es un cultivo de importancia económica para el Valle del Cauca, pero en los últimos años ha presentado una reducción de hasta un 80% en la producción debido a problemas virales. El objetivo de este estudio fue detectar y caracterizar molecularmente un Begomovirus que está afectando cultivos de maracuyá amarillo localizados en dos zonas del Valle del Cauca, La Unión y Palmira. Se colectaron hojas de maracuyá con síntomas típicos de enfermedad viral, se purificó su DNA genómico y se identificó la presencia de Begomovirus bipartitas mediante PCR empleando cebadores degenerados. Cuatro genomas virales parciales obtenidos de muestras vegetales colectadas en La Unión y Palmira fueron clonados, secuenciados y analizados. El análisis de secuencia del Begomovirus que está afectando maracuyá amarillo en Colombia con otros reportados en la base de datos, indica que éste es un Begomovirus bipartita nuevo que tiene una relación cercana con un Begomovirus aislado de frijol y no tiene ninguna relación con Passionfruit severe leaf distortion virus, un Begomovirus reportado previamente afectando maracuyá amarillo en Brasil. Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte de un nuevo Begomovirus bipartita que afecta maracuyá amarillo en Colombia y es diferente de otros Begomovirus previamente reportados a nivel mundial afectando este cultivo.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Wang, Jing, Fengjing Shao, Shunyao Wu, Rencheng Sun, and Ran Li. "Weighted Bipartite Network Projection for Personalized Recommendations." Journal of Advances in Computer Networks 4, no. 1 (2016): 64–69. http://dx.doi.org/10.18178/jacn.2016.4.1.205.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Bagga, Kunwarjit S., and Lowell W. Beineke. "Uniquely realizable score lists in bipartite tournaments." Czechoslovak Mathematical Journal 37, no. 2 (1987): 323–33. http://dx.doi.org/10.21136/cmj.1987.102160.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Zelinka, Bohdan. "Bichromaticity and domatic number of a bipartite graph." Časopis pro pěstování matematiky 110, no. 2 (1985): 113–15. http://dx.doi.org/10.21136/cpm.1985.108591.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Guan, Jing-Xin, and Jian-Hua Yin. "The bipartite-splittance of a bipartite graph." Discussiones Mathematicae Graph Theory 39, no. 1 (2019): 23. http://dx.doi.org/10.7151/dmgt.2057.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Martin, N. "Complete bipartite factorisations by complete bipartite graphs." Discrete Mathematics 167-168 (April 1997): 461–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0012-365x(97)00248-3.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Liu, Guizhen, Jianbo Qian, Jonathan Z. Sun, and Rui Xu. "Bipartite Toughness andk-Factors in Bipartite Graphs." International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2008 (2008): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2008/597408.

Full text
Abstract:
We define a new invarianttB(G)in bipartite graphs that is analogous to the toughnesst(G)and we give sufficient conditions in term oftB(G)for the existence ofk-factors in bipartite graphs. We also show that these results are sharp.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Martin, Nigel. "Unbalanced bipartite factorizations of complete bipartite graphs." Discrete Mathematics 306, no. 17 (September 2006): 2084–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2006.04.004.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Fishburn, Peter C., and Peter L. Hammer. "Bipartite dimensions and bipartite degrees of graphs." Discrete Mathematics 160, no. 1-3 (November 1996): 127–48. http://dx.doi.org/10.1016/0012-365x(95)00154-o.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Jennings, Chandra M., and Lindsay Tjiattas-Saleski. "Bipartite Patella." Journal of the American Osteopathic Association 116, no. 12 (December 1, 2016): 816. http://dx.doi.org/10.7556/jaoa.2016.158.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Duzhin, Sergei, and Mikhail Shkolnikov. "Bipartite knots." Fundamenta Mathematicae 225, no. 1 (2014): 95–102. http://dx.doi.org/10.4064/fm225-1-6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Casado, Cristina Mora, and Ana Campillo Palomo. "Sesamoideo bipartito." FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria 19, no. 9 (November 2012): 556–57. http://dx.doi.org/10.1016/s1134-2072(12)70471-1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Özkan, Ömer, Gürhan Dönmez, Melda Pelin Yargıç, and Mahmut Nedim Doral. "Patella Bipartita." Turkish Journal of Sports Medicine 51, no. 4 (May 15, 2017): 128–34. http://dx.doi.org/10.5152/tjsm.2016.015.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Kalai, Gil, Eran Nevo, and Isabella Novik. "Bipartite rigidity." Transactions of the American Mathematical Society 368, no. 8 (November 16, 2015): 5515–45. http://dx.doi.org/10.1090/tran/6512.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Hoffman, D. G., and Mark Liatti. "Bipartite designs." Journal of Combinatorial Designs 3, no. 6 (1995): 449–54. http://dx.doi.org/10.1002/jcd.3180030608.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

de Oliveira Junior, Adilson Sanches, Alberto A. Moreira Mendes, Guilherme H. Saito, and Marcelo P. Prado. "Bipartite Talus." Techniques in Foot & Ankle Surgery 17, no. 3 (September 2018): e5-e8. http://dx.doi.org/10.1097/btf.0000000000000178.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Chudnovsky, Maria, Gil Kalai, Eran Nevo, Isabella Novik, and Paul Seymour. "Bipartite minors." Journal of Combinatorial Theory, Series B 116 (January 2016): 219–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jctb.2015.08.001.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Alon, Noga. "Bipartite subgraphs." Combinatorica 16, no. 3 (September 1996): 301–11. http://dx.doi.org/10.1007/bf01261315.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Rowlinson, Peter. "On bipartite graphs with complete bipartite star complements." Linear Algebra and its Applications 458 (October 2014): 149–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2014.06.011.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Vengerovsky, V. "Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph." Zurnal matematiceskoj fiziki, analiza, geometrii 10, no. 2 (June 25, 2014): 240–55. http://dx.doi.org/10.15407/mag10.02.240.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

MURATA, TSUYOSHI, and TOMOYUKI IKEYA. "A NEW MODULARITY FOR DETECTING ONE-TO-MANY CORRESPONDENCE OF COMMUNITIES IN BIPARTITE NETWORKS." Advances in Complex Systems 13, no. 01 (February 2010): 19–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0219525910002402.

Full text
Abstract:
Real-world relations are often represented as bipartite networks, such as paper-author networks and event-attendee networks. Extracting dense subnetworks (communities) from bipartite networks and evaluating their qualities are practically important research topics. As the attempts for evaluating divisions of bipartite networks, Guimera and Barber propose bipartite modularities. This paper discusses the properties of these bipartite modularities and proposes another bipartite modularity that allows one-to-many correspondence of communities of different vertex types.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Liu, Xin, and Tsuyoshi Murata. "An Efficient Algorithm for Optimizing Bipartite Modularity in Bipartite Networks." Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 14, no. 4 (May 20, 2010): 408–15. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2010.p0408.

Full text
Abstract:
Modularity evaluates the quality of a division of network nodes into communities, and modularity optimization is the most widely used class of methods for detecting communities in networks. In bipartite networks, there are correspondingly bipartite modularity and bipartite modularity optimization. LPAb, a very fast label propagation algorithm based on bipartite modularity optimization, tends to become stuck in poor local maxima, yielding suboptimal community divisions with low bipartite modularity. We therefore propose LPAb+, a hybrid algorithm combining modified LPAb, or LPAb’, and MSG, a multistep greedy agglomerative algorithm, with the objective of using MSG to drive LPAb out of local maxima. We use four commonly used real-world bipartite networks to demonstrate LPAb+ capability in detecting community divisions with remarkably higher bipartite modularity than LPAb. We show how LPAb+ outperforms other bipartite modularity optimization algorithms, without compromising speed.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the bibliographies on the topic 'Bipartit' for other source types:
Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography