Academic literature on the topic 'Cardd dant'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Cardd dant.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Cardd dant"
1
Suwrayaingrat, Ni Dewi Eka, and Jeane Mantiri. "Implementasi kartu indonesia pintar di kabupaten Minahasa Tenggara." Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan 4, no. 2 (January 28, 2021): 09. http://dx.doi.org/10.36412/ce.v4i2.2368.
Full textAbstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hasil dari penelitain ini adalah: (1) Tahapan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum disosialisasikan kepada sasaran karena belum tersedia dana; (2) Implementasi Kebijkan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal kevalidtan data siswa tidak tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun agen pelaksana; (3) Penyaluran dana belum berjalan secara efektif di karenakan keterlambatan karena sasaran tidak membawa persyaratan pencairan dana dan (4) Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunan dana belum dijalankan.Kata kunci: Pengelolaan, KIP, Kebijakan, Minahasa Utara Implementation of Smart Indonesian Cards in Southeast Minahasa District. The aim of this research is; (1) To describe the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa Regency; (2) To describe the factors that influence the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District. This research uses qualitative methods used to examine the conditions of scientific objects, as opposed to experiments, in which the researcher is the key instrument, data collection is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and the results of the study emphasize meaning rather than generalization. This research took place in North Minahasa Regency. The results of this research are: (1) The stages of implementing the Smart Indonesia Card policy have not been socialized to the target audience because funds are not yet available; (2) The implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District, in terms of the validity of student data, there is no coordination between the regional and central governments and implementing agencies; (3) Fund distribution has not been effective due to delays because the target does not carry the requirements for disbursement of funds and (4) The form of reporting of funds is only oral for sanctions for violations of the use of funds has not been implemented.Keywords: Management, KIP, Policy, North Minahasa
2
Handayani, Cucu, and Syaghil Farhan Robbany. "Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dana Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Keluarga Miskin Menggunakan Metode Fuzzy Topsis." Jurnal ICT : Information Communication & Technology 18, no. 1 (July 30, 2019): 34–40. http://dx.doi.org/10.36054/jict-ikmi.v18i1.47.
Full textAbstract:
The data processing of the election of citizens entitled to get the public health card aid fund in Kaliwadas Subdistrict, Sumber Subdistrict of Cirebon Regency generally still use manual selection system, that is, there is no computerization in determining the people who are eligible to get the help of public health insurance card so that many problems happened at this system. The problem that often arises because the target of the recipients of the public health card is not right on target to the eligible citizens, such as people who are actually not eligible to get grants but get the grant, otherwise the less fortunate people who are entitled to receive public health card security card but did not get donation. From these problems need a system for decision making, a system that can provide recommendations as a consideration for decision making accurately and accurately. This system can support decision-making of candidates receiving health insurance cards based on predetermined criteria. In order to calculate the decision support system more accurately then used a method, namely method of Fuzzy Technique for Order Preference by Similiary to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) to determine the citizens who are entitled to get public health insurance card and get the best alternative value.
3
Lisman, Muhammad, and Putri Jamilah. "SYARIAH CARD KAJIAN NORMATIVE DAN FIQIH KEUANGAN." JURNAL ISLAMIKA 3, no. 1 (May 13, 2020): 203–15. http://dx.doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940.
Full textAbstract:
Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan perbankan, dapat dilihat dari munculnya produk-produk perbankan yang menawarkan berbagai manfaat, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi barang dan jasa. Syariah Card atau kartu kredit syariah merupakan salah satu produk yang muncul sebagi respon perbankan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Sebagi produk yang mucul dari perbankan yang membawa bendera Islam tentunya ini tidak bisa lepas dari sorotan normatif fiqih Islam. Penelitian ini mencoba mengungkap secara mendalam tentang akad-akad yang digunakan pada produk Syariah Card atau kartu kredit dan bagaimana system operasionalnya dijalankan. Bentuk penelitian ini adalah normatif legal studies dengan menggunakan pendekatan normatif dan fiqih keungan dan bentuk datanya berupa data kualitatif. Poin-poin penting dari hasil penelitian ini adalah Fee atau ujrah yang boleh diambil pada transaksi kertu kredit adalah ujrah atas peran bank sebagai samsarah. Late charge dibolehkan selama dana tersebut diakui sebagai dana ummat (sosial) dan bank tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari dana late charge tersebut. Member fee dibolehkan secara syariat Islam dengan syarat pelayanan harus setara dengan biaya administrasi yang dibebankan. Pada dasarnya penggunaan Kartu Kredit syariah itu boleh, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat akad-akad pada kartu kredit syariah atau syariah card ini membuatnya menjadi haram yang harus diantispasi sebagai akibat dari kesalahan operasionalnya tidak dilakukan seperti konsep akad yang telah diatur dalam Islam.
4
Khoiri, Khoiri, and Muklisin Muklisin. "LATE CHARGE PADA SYARIAH CARD DALAM PERSPEKTIF ISLAM." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 2, no. 1 (December 13, 2020): 49–56. http://dx.doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.221.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum denda keterlambatan (late chage) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card). Hasil penelitian ditemukan bahwa denda keterlambatan (late charge) dalam syariah card sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card) diperbolehkan dengan catatan bahwwa denda keterlambatan (late charge) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial,dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama bukan sepihak.
5
Admin, Admin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN NASABAH DALAM CARD SKIMMING (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH PUSAT DI JAKARTA)." Reformasi Hukum 23, no. 2 (March 16, 2020): 149–68. http://dx.doi.org/10.46257/jrh.v23i2.93.
Full textAbstract:
Pada tahun 2010 berbagai media cetak maupun media elektronik memberitakan telah terjadi fraud pada industri Kartu ATM/Debet. Sebagian besar fraud tersebut terjadi dengan menggunakan metode skimming. Card Skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/Debet secara ilegal. Tujuan pelaku skimmer mengambil data nasabah pemegang ATM asli adalah untuk mengambil dana nasabah melalui mesin ATM dengan menggunakan ATM yang palsu atau menjual ATM yang palsu kepada orang lain yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil dana nasabah pemilik ATM asli. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Di Jakarta). Untuk membahas permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen nasabah dalam kasus Card Skimming dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui penerapan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta kepada nasabah yang terkena kasus Card Skimming apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen nasabah dalam kasus card skimming. Misalnya dalam kasus seorang nasabah yang berinisial Y adalah nasabah BNI Syariah Cabang Depok dengan berjenis kelamin wanita yang melaporkan dan setelah diselidiki maka terbukti bahwa nasabah Y kehilangan uangnya yang disimpan di bank sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah diambil oleh pelaku skimmer dan meminta perlindungan hukum terhadap petugas yang berwenang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak BNI Syariah harus mengembalikan atau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya dengan mengembalikan dana nasabah sebesar 100% dari kerugian yang dialami oleh nasabah Y sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha dimana pelaku usaha dalam hal ini adalah BNI Syariah harus bertanggung jawab dalam kasus skimming yang dialami oleh nasabahnya. Pemberian ganti rugi berupa uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
6
Wiedl, Karl H., Joachim Wienöbst, Henning Schöttke, and Stefan Kauffeldt. "Differentielle Aspekte kognitiver Remediation bei schizophren Erkrankten auf der Grundlage des Wisconsin Card Sorting Tests." Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 28, no. 3 (July 1999): 214–19. http://dx.doi.org/10.1026//0084-5345.28.3.214.
Full textAbstract:
Zusammenfassung. Ziel der Studie ist der Nachweis interindividuell unterschiedlicher Responsivität schizophrener Patienten bei einer Maßnahme der kognitiven Remediation sowie die diagnostische Nutzung dieser Information. Theoretischer Rahmen ist das Konzept des Dynamischen Testens. 56 schizophrene Patienten erhielten den Wisconsin Card Sorting Test (WCST) zunächst unter Standardbedingung, dann mit spezifischen Instruktionen und Rückmeldungen und dann wieder unter Standardbedingung. Aufgrund des Leistungsverlaufs ließen sich 21 “durchgehend Leistungsstarke”, 22 “Lerner” und 13 “Nichtlerner” unterscheiden. In einer Generalisierbarkeitsstudie mit einer Teilstichprobe zeigte sich, daß der WCST-Lernstatus der Patienten auf das verbale Reproduktionsgedächtnis (Auditiv-Verbaler Lerntest) generalisierbar ist, wenn dessen Prüfung mit spezifischen Lernanforderungen verbunden wird. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer diagnostischen Implikationen und ihres Beitrags zur Schizophrenietheorie diskutiert.
7
Bayram, Kadriye, Hülya Yıldızlı, and Ahmet Saban. "Determining Preservice Teachers’ Goal Orientations for Learning through Card Sorting Activity." International Journal of Learning and Teaching 8, no. 1 (January 17, 2016): 40. http://dx.doi.org/10.18844/ijlt.v8i1.522.
Full textAbstract:
This study aims to investigate what preservice teachers’ goal orientations are in the learning environment through the card-sorting activity. Moreover, this study aims to examine preservice teachers’ goal orientations in terms of certain variables such as gender, class level and department type. Participants consisted of preservice teachers attending different departments at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in Turkey. In this research, the card-sorting activity and a semi-structured interview form were used as data collection tools. As suggested by Friedrichsen and Dana (2003; 2005) in the literature, to identify preservice teachers’ goal orientations for learning, a card-sorting activity consisting of scenarios was prepared and used by the researchers. In the card-sorting activity, goal orientation scenarios were formed according to Elliot and McGroger’s (2001) 2x2 goal orientations structures. Scenarios and the semi-structured interview form which were used in this research were formed upon consulting specialists. This study was designed in the case study approach of the qualitative research methodology. Finally, the data collected were analyzed by the descriptive analysis technique. The results indicated that preservice teachers associated themselves with the learning approach goal orientation the most and the performance avoidance goal orientation the least. Recommendations for implementation were offered to practitioners. Keywords: Preservice teachers, goal orientations, card-sorting activity, semi-structured interviews
8
Ngumar, Sutjipto. "KEBIJAKSANAAN PERSAINGAN PERBANKAN NASIONAL DALAM UPAYA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 2, no. 4 (November 22, 2016): 197. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y1998.v2.i4.1873.
Full textAbstract:
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh bank untuk mengcover kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya dalam menghimpun dana masyarakat sudah diperluas tidak sekedar menaikkan tingkat bunga simpanan tetapi lebih luas lagi seperti tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Juga adanya penggunaan perangkat komputer yang lebih canggih, serta meningkatkan orientasi pemasaran bank ke sektor Riel, dan pemberian kredit melalui credit card, atau consumer credit.Untuk menjaga kredibilitas· para investor baik domestik maupun investor asing, tingkat kesehatan bank perlu diperbaiki konsolida.si antar pihak -pihak yang terkait bersifat comprehensive serta melibatkan semua bank-bank nasional dalam rangka menghadapi persaingan internasional pada saat diberlakukannya AFTA Tahun 2003 da11 WTO Tahun 2010.
9
Brunner-Müller, Melanie. "Starke Holzkette dank Kooperation (Essay)." Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 170, no. 4 (July 1, 2019): 194–96. http://dx.doi.org/10.3188/szf.2019.0194.
Full textAbstract:
Strong wood chain thanks to cooperation (essay) Wood and timber construction can and must play its strongest cards when it comes to topics such as climate change, the CO2 question and sustainability. To ensure that wood does not stay unused in the Swiss forests, but can be harvested and processed profitably, a unified and strong wood value chain is needed, which enters into partnerships, develops projects and implements activities in wood promotion based on solidarity. Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz is a young organisation that aims to strengthen the forestry and timber sector in Central Switzerland as a whole and to increase the added value of the sector.
10
JUVAN, JELENA. "THE FUTURE OF THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY AND SMALL MEMBER STATES." CONTEMPORARY MILITARY CHALLENGES, VOLUME 2021/ISSUE 23/3 (September 17, 2021): 67–77. http://dx.doi.org/10.33179/bsv.99.svi.11.cmc.23.3.5.
Full textAbstract:
Povzetek Dvaindvajset let po srečanju na vrhu v Kölnu, ki velja za zgodovinsko za SVOP, danes še vedno ne moremo govoriti o popolnoma funkcionalni in operativni SVOP. Prispevek analizira PESCO, CARD, CDP in EDF ter nekatere najpomembnejše težave evropskega obrambnega prizorišča, ki mu primanjkuje skladnosti in ostaja razdrobljeno v številnih vidikih. Države članice še vedno namenjajo veliko več finančnih sredstev za druge varnostne okvire, ki niso del EU, kot je na primer Nato. Prav tako države članice ohranjajo nacionalni fokus na področju obrambnega načrtovanja in v resnici zelo slabo izpolnjujejo dane obljube. Vprašanje je, kaj in koliko v trenutni evropski arhitekturi majhna država članica sploh lahko doseže. Prispevek osvetli vlogo majhnih držav skozi institucijo predsedovanja Evropskemu svetu. Ključne besede SVOP, Slovenija, PESCO, CARD, EDF. Abstract Twenty-two years after the EC meeting in Cologne where the CSDP came to life, we still cannot talk about a fully functional and operational CSDP. This article reflects on PESCO, CARD, the CDP and the EDF, and on some of the main issues in the European defence landscape today, which continues to be fragmented and lacks coherence in several aspects. Member States are still investing more in non-EU frameworks such as NATO, and still retain a national focus in their defence planning, showing very little discipline in meeting the commitments that they have undertaken. The question arises of what a small state can achieve in the current European architecture, if anything. The role of the small state is reflected through the Presidency of the European Council. Key words CSDP, Slovenia, PESCO, CARD, EDF.
Dissertations / Theses on the topic "Cardd dant"
1
Cordry, Julien. "La mesure de performance dans les cartes à puce." Phd thesis, Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00555926.
Full textAbstract:
La mesure de performance est utilisée dans tous les systèmes informatiques pour garantir la meilleure performance pour le plus faible coût possible. L'établissement d'outils de mesures et de métriques a permis d'établir des bases de comparaison entre ordinateurs. Bien que le monde de la carte à puce ne fasse pas exception, les questions de sécurité occupent le devant de la scène pour celles-ci. Les efforts allant vers une plus grande ouverture des tests et de la mesure de performance restent discrets. Les travaux présentés ici ont pour objectif de proposer une méthode de mesure de la performance dans les plates-formes Java Card qui occupent une part considérable du marché de la carte à puce dans le monde d'aujourd'hui. Nous étudions en détails les efforts fournis par d'autres auteurs sur le sujet de la mesure de performance et en particulier la mesure de performance sur les cartes à puce. Un grand nombre de ces travaux restent embryonnaires ou ignorent certains aspects des mesures. Un des principaux défauts de ces travaux est le manque de rapport entre les mesures effectuées et les applications généralement utilisées dans les cartes à puce. Les cartes à puce ont par ailleurs des besoins importants en termes de sécurité. Ces besoins rendent les cartes difficiles à analyser. L'approche logique consiste à considérer les cartes à puce comme des boites noires. Après l'introduction de méthodologies de mesures de performance pour les cartes à puce, nous choisirons les outils et les caractéristiques des tests que nous voulons faire subir aux cartes, et nous analyserons la confiance à accorder aux données ainsi récoltées. Enfin une application originale des cartes à puce est proposée et permet de valider certains résultats obtenus.
2
Etienvre, Jean-Pierre. "Figures du jeu : études lexico-sémantiques sur le jeu de cartes en Espagne : XVIe-XVIIIe siècle /." Ciudad Universitaria, Madrid : Casa de Velázquez, 1987. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0904/93165887-d.html.
Full text
3
Guirou, Camille. "Faciliter le débat sur les croyances dans les organisations : l'utilisation des cartes cognitives dans la décision publique locale." Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0583.
Full textAbstract:
Nous relatons comment nous avons bousculé les habitudes décisionnelles de 3 organisations en leur proposant d’intégrer une procédure souvent peu ou pas formalisée : le débat. Les organisations focalisent la majorité de leurs ressources sur la construction ou l’utilisation d’outils rationnels (Cabantous et Gond 2010, 2012; Cabantous, Gond, et Johnson-Cramer 2010; Subramony 2006), qui hiérarchisent un certain nombre d’options, mais qui sont insuffisants en termes de diversification des arguments disponibles (Hollard et Vion 2006).La théorie du sensemaking (Weick 1995, 1979, 2012, 1988; Weick, Sutcliffe, et Obstfeld 2005), notre cadre analytique, insiste au contraire sur l’importance de mettre en débat les croyances des acteurs dans le processus organisant (organizing).Nous avons mobilisé l’outil « cartes cognitives » (Allard-Poesi 1996; Cossette 1994, 2004; Eden 1992; Eden, Ackermann, et Cropper 1992; Axelrod 1976; Verstraete 1997a, 1998) dans 3 collectivités territoriales pour créer du débat. Or, l’utilisation des outils n’est pas neutre, et les théories sous-jacentes à ceux-ci sont performées par leur usage (Cabantous et Gond 2010, 2012; Cabantous, Gond, et Johnson-Cramer 2010).À quelles conditions pouvons-nous performer la théorie du sensemaking grâce aux cartes cognitives ? La réponse apportée par notre étude à cette question est que les procédures organisationnelles freinent la performation de la théorie du sensemaking dans les organisations, mais que l’utilisation des cartes cognitives des croyances peut provoquer chez les acteurs un écart cognitif favorable à l’adoption d’un modèle de décision énactionnel, améliorant ainsi la prise en compte des informationsIn this study, we narrate how we shaked decisionnal habits in three organizations by proposing them to integrate a new procedure, often not formalized, into the decision process : debate. Organizations indeed focus most of their resources on the building or the use of rational tools (Cabantous et Gond 2010, 2012; Cabantous, Gond, et Johnson-Cramer 2010; Subramony 2006), wich rank a certain number of options but are not sufficient to diversify the available arguments (Hollard et Vion 2006).The theory of sensemaking (Weick 1995, 1979, 2012, 1988; Weick, Sutcliffe, et Obstfeld 2005) insists on the contrary on the importance to debate about beliefs into organizing.In order to implement organizationnal debate, we used cognitive mapping (Allard-Poesi 1996; Cossette 1994, 2004; Eden 1992; Eden, Ackermann, et Cropper 1992; Axelrod 1976; Verstraete 1997a, 1998) in three municipalities. The use of tools is not neutral, and theories are performed through them (Cabantous et Gond 2010, 2012; Cabantous, Gond, et Johnson-Cramer 2010).At which conditions is it possible to perform the theory of sensemaking thanks to cognitive cards ? The answer we brought through our study is that organizational procedures slow down performation of the sensemaking theory, but that the use of cognitive cards may create a cognitive gap propitious for the adoption of an enactionnal model of decision, which improves the consideration of diverse informations. In consequence, our studies allowed us to discuss the sensemaking theory, which neglects the constraining aspect of procedures above cognitive processes such as performation and decision
4
Zeman, Petr. "Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-232470.
Full textAbstract:
The introduction of digital tachographs has brought many changes compared to previously used analogue tachograph. Legislation addressing this issue is quite extensive and often amended. Ever-present threat of industrial equipment, which affect the observed, and the stored data has a negative impact on road safety. The aim of this paper is to present a comprehensive overview of legislation regulating the issue of digital tachographs in relation to the introduction and use of digital tachographs, with obligations to use a tachograph, tachograph functional requirements. Process further review of data on vehicle operation recorded with a digital tachograph and analyze their availability in terms of approval of the different actors (the driver, carrier, service, police, other supervisory authorities). Contribution of this work is the elaboration of recommendations for the expert's methodology in analyzing data from the digital tachograph.
5
Zugárek, Adam. "Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-413087.
Full textAbstract:
This paper describes implementation of the whole cryptographic protocol TLS including control logic and used cryptographic systems. The goal is to implement an application in the FPGA technology, so it could be used in hardware accelerated network card. The reason for this is new supported higher transmission speeds that Ethernet is able to operate on, and the absence of implementation of this protocol on FPGA. In the first half of this paper is described theory of cryptography followed by description of TLS protocol, its development, structure and operating workflow. The second half describes the implementation on the chosen technology that is also described here. It is used already existing solutions of given cryptographic systems for the implementation, or at least their parts that are modified if needed for TLS. It was implemented just several parts of whole protocol, such are RSA, Diffie-Hellman, SHA and part of AES. Based on these implementations and continuing studying in this matter it was made conclusion, that FPGA technology is inappropriate for implementation of TLS protocol and its control logic. Recommendation was also made to use FPGA only for making calculations of given cryptographic systems that are controlled by control logic from software implemented on standard processors.
6
Sousa, Francisco Eric Vale de. "Senhora press??o arterial, me conceda essa dan??a? Os efeitos de uma sess??o aguda de dan??a de car??ter l??dica sobre a press??o arterial e frequ??ncia card??aca em idosas." Universidade Cat??lica de Bras??lia, 2016. https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2020.
Full textAbstract:
Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-04-05T17:20:44Z
No. of bitstreams: 1
FranciscoEricValedeSousaDissertacao2017.pdf: 843554 bytes, checksum: 28da4913da460128349b6bdc7cf1994d (MD5)Made available in DSpace on 2017-04-05T17:20:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FranciscoEricValedeSousaDissertacao2017.pdf: 843554 bytes, checksum: 28da4913da460128349b6bdc7cf1994d (MD5) Previous issue date: 2016-12-08
Hypertension (AH) increases with the passage of years, affecting mainly people over 60 years. In face of this reality, daily dance practice is responsible for a number of benefits in everyday life, such as improved balance, motor coordination and blood pressure (BP) reduction. However, little is known about the acute effects of a playful dance session in the elderly. The objectives of the present study were to analyze the behavior of PA and HR during and after an acute ludic dance session in hypertensive elderly women; To verify the contribution of the dance of playful character as hypotensive agent of the Blood Pressure; Check the regulation of CF, through an acute dance session of a playful character; To demonstrate the dance of playful character as a propulsive tool to obtain the health of hypertensive elderly women. Ten elderly women (65 ?? 3, years) of a Group of Coexistence of Sector O, Ceil??ndia - DF were recruited. They performed a dance session of a playful character with an average duration of 60 minutes, which is divided into 5 ', 10', 40 'and 4' back. PA was measured at rest, at the end and post-exercise: 0 ', 5' and 10 'by the oscillometric method (BPA 100, Microlife, Switzerland). Repeated measures ANOVA was used for statistical analysis (Prism 6.0, USA). As a result, systolic blood pressure (SBP) increased immediately after the session (p <0.01). However, there was a significant reduction of SBP (p <0.05) in the recovery period at 5 'and 10' post-exercise, there was no change in diastolic BP (Table 1). This study demonstrated the cardiovascular safety of this modality of physical activity, and the potential benefit of dance in post-exercise hypotension in hypertensive elderly women. It is possible that this hypotensive effect may last for more than 10 'after the session. In the future the studies could analyze the cardiovascular parameters induced by the dance by a greater post-exercise period.
A hipertens??o arterial (HA) aumenta com o passar dos anos, acometendo principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Diante dessa realidade, a pr??tica di??ria da dan??a ?? respons??vel por uma s??rie de benef??cios na vida cotidiana, como melhora do equil??brio, coordena????o motora e redu????o da press??o arterial (PA). No entanto, pouco se sabe dos efeitos agudos de uma sess??o de dan??a de car??ter l??dica em idosas. Para tanto os objetivos do presente estudo foi Analisar o comportamento da PA e FC durante e ap??s uma sess??o aguda de dan??a de car??ter l??dico em idosas hipertensas; Verificar a contribui????o da dan??a de car??ter l??dico como agente hipotensor da Press??o Arterial; Verificar a regula????o da FC, por meio de uma sess??o aguda da dan??a de car??ter l??dico; Demonstrar a dan??a de car??ter l??dico como uma ferramenta propulsora para obten????o de sa??de de idosas hipertensas. Foram recrutadas 10 mulheres idosas (65??3, anos) de um Grupo de Conviv??ncia do Setor O, Ceil??ndia ??? DF. Elas realizaram uma sess??o de dan??a de car??ter l??dica com dura????o m??dia de 60 minutos, sendo esta dividida em alongamento (5???), aquecimento (10???), parte principal (40???) e volta ?? calma (5???). A PA foi mensurada em repouso, final e p??s-exerc??cio: 0???, 5??? e 10???, pelo m??todo oscilom??trico (BPA 100, Microlife, Su????a). Foi usado ANOVA de medidas repetidas para an??lise estat??stica (Prism 6.0, USA). Como resultados a press??o arterial sist??lica (PAS) aumentou imediatamente ap??s a sess??o (p <0,01). No entanto, houve uma redu????o significativa da PAS (p <0,05) no per??odo de recupera????o aos 5??e 10??p??s- exerc??cio, n??o houve altera????o na PA diast??lica (Tabela 1). Este estudo demonstrou a seguran??a cardiovascular desta modalidade de atividade f??sica, e o potencial benef??cio da dan??a na hipotens??o p??s-exerc??cio em idosas hipertensas. ?? poss??vel que este efeito hipotensor possa perdurar por mais de 10??? ap??s a sess??o. No futuro os estudos poderiam analisar os par??metros cardiovasculares induzidos pela dan??a por um maior per??odo p??s-exerc??cio.
7
Andronick, Liège June. "Modélisation et vérification formelles de systèmes embarqués dans les cartes à microprocesseur : plate-forme Java Card et système d'exploitation." Paris 11, 2006. http://www.theses.fr/2006PA112085.
Full textAbstract:
Les travaux présentés dans ce mémoire ont pour objectif de renforcer le niveau de sûreté et de sécurité des systèmes embarqués dans les cartes à puce grâce à l'utilisation des Méthodes Formelles. D'une part nous présentons la vérification formelle de l'isolation des données de différentes applications chargées sur une même carte à puce, et plus précisément la preuve formelle, dans le système de preuve Coq, que le contrôle dynamique d'accès aux données implémenté par Java Card assure les propriétés de confidentialité et d'intégrité. D'autre part, nous nous sommes intéressés à la correction et à l'innocuité du code source bas niveau d'un système d'exploitation embarqué. Cette étude est illustrée par un module de gestion de mémoire Flash par journalisation, assurant la cohérence des données de la mémoire en cas d'arrachage de la carte du terminal. La vérification de propriétés fonctionnelles et locales a été développée à l'aide de l'outil Caduceus. Cet outil n'acceptant pas certaines constructions de bas niveau du langage C, telles que les unions et les casts, nous proposons des solutions pour la formalisation de ces constructions. Nous proposons également une extension de Caduceus permettant de spécifier et de vérifier le comportement d'une fonction en cas d'interruption soudaine de son exécution. Puis nous introduisons une méthodologie de vérification de propriétés globales de haut niveau sur un modèle formellement lié au code source. Plus précisément, nous décrivons l'extraction automatique d'un système de transitions formel, à partir d'annotations vérifiées par le code source. Ce système de transitions peut alors être plongé dans une logique d'ordre supérieurThe work presented in this thesis aims at strengthening the security and safety level of smart card embedded systems, with the use of Formal Methods. On one hand, we present the formal verification of the isolation of the data belonging to different applets loaded on the same card. More precisely, we describe the formal proof, in the Coq proof system, that the run-time access control, performed by the Java Card platform, ensures data confidentiality and integrity. On the other hand, we study the correctness and the safety of low level source code of an embedded operating system. Such source code is illustrated by a case study of a Flash memory management module, using a journalling mechanism and ensuring the memory consistency in the case of a card tear. The verification of functional and local properties has been developed using the Caduceus program verification tool. Since this tool does not support some low level constructions of the C language, such as the unions and the casts, we propose an analysis and some solutions for the formalisation of such constructions. We also propose an extension of Caduceus that allows to specify and verify the behaviour of a function in the case of sudden interruption of its execution. Then, we introduce a methodology for the verification of high level and global properties, which is meant for the expression and proof of this kind of properties on a model formally linked to the source code. More precisely, we describe an automatic extraction of a transition system from the annotations that are verified by the source code. This transition system can then be translated in a high order logic
8
Cogniaux, Geoffroy. "Exécution d'applications stockées dans la mémoire non-adressable d'une carte à puce." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00855002.
Full textAbstract:
La dernière génération de cartes à puce permet le téléchargement d'applications après leur mise en circulation. Outre les problèmes que cela implique, cette capacité d'extension applicative reste encore aujourd'hui bridée par un espace de stockage adressable restreint. La thèse défendue dans ce mémoire est qu'il est possible d'exécuter efficacement des applications stockées dans la mémoire non-adressable des cartes à puce, disponible en plus grande quantité, et ce, malgré ses temps de latences très longs, donc peu favorables a priori à l'exécution de code. Notre travail consiste d'abord à étudier les forces et faiblesse de la principale réponse proposée par l'état de l'art qu'est un cache. Cependant, dans notre contexte, il ne peut être implémenté qu'en logiciel, avec alors une latence supplémentaire. De plus, ce cache doit respecter les contraintes mémoires des cartes à puce et doit donc avoir une empreinte mémoire faible. Nous montrons comment et pourquoi ces deux contraintes réduisent fortement les performances d'un cache, qui devient alors une réponse insuffisante pour la résolution de notre challenge. Nous appliquons notre démonstration aux caches de code natif, puis de code et méta-données Java et JavaCard2. Forts de ces constats, nous proposons puis validons une solution reposant sur une pré-interprétation de code, dont le but est à la fois de détecter précocement les données manquantes en cache pour les charger à l'avance et en parallèle, mais aussi grouper des accès au cache et réduire ainsi l'impact de son temps de latence logiciel, démontré comme son principal coût. Le tout produit alors une solution efficace, passant l'échelle des cartes à puce.
9
Zeman, Petr. "Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387744.
Full textAbstract:
Control authorities and experts in their practice come across digital tachographs. Digital data is an important source of relevant input data and informations needed for in depth road accident analysis. In practice, it is possible to encounter an existing negative phenomenon, an unauthorised access to and fraudulent manipulation of the tachograph´s data. False data has a major impact on the results of the accident investigation and analysis. Control authorities and experts should be prepared for such cases. This thesis describes the different types of manipulation of Digital Tachograph records and the ways of their detection. Tachograph manipulation is a nowaday issue. It is very important to deal with this problem. For the reasons mentioned above I have set up a Data Control Procedure Standard for control authorities and experts and drafted technical requirements for future generation of tachographs.
10
Matoušek, Vojtěch. "Vzdálené získávání dat z digitálního tachografu." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-413277.
Full textAbstract:
Thesis deals with device firmware design located in lorry, which provides remote access to vehicle digital tachograph data according to valid EU legislation. The result of this work is a system, which downloads digital data from digital tachograph and save them on remote server. The system for remote data downloading from automotive digital tachograph consists of three kinds of applications: server application, user application and firmware for communication device. Communication between applications uses encrypted TCP connection and own special designed messages.
Books on the topic "Cardd dant"
1
Lerch, Dominique. Imagerie populaire en Alsace et dans l'Est de la France. Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1992.
Find full text
2
Pirotte, Jean. Images des vivants et des morts: La vision du monde propagée par l'imagerie de dévotion dans le Namurois, 1840-1965. Louvain-la-Neuve: Collège Erasme, 1987.
Find full text
3
Dang dai Zhongguo hu ji zhi du gai ge. Beijing Shi: Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2009.
Find full text
4
Linda, Williams. Playing the race card: Melodramas of black and white from Uncle Tom to O.J. Simpson. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2001.
Find full text
5
Canada, Canada Information Commissioner of. Revenue Canada : report card on compliance with response deadlines under the Access to Information Act =: Revenu Canada : fiche de rendement observation des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information. Ottawa, Ont: Information Commissioner of Canada = Commissaire à l'information du Canada, 1999.
Find full text
6
Canada. Information Commissioner of Canada. National Defence : report card on compliance with response deadlines under the Access to Information Act =: Défense nationale : fiche de rendement observation des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'infomration. Ottawa, Ont: Information Commissioner of Canada = Commissaire à l'information du Canada, 1999.
Find full text
7
Canada, Canada Information Commissioner of. Health Canada : report card on compliance with response deadlines under the Access to Information Act =: Santé Canada : fiche de rendement observation des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information. Ottawa, Ont: Information Commissioner of Canada = Commissaire à l'information du Canada, 1999.
Find full text
8
Canada. Information Commissioner of Canada. Privy Council Office : report card on compliance with response deadlines under the Access to Information Act =: Bureau du Conseil privé : fiche de rendement observation des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information. Ottawa, Ont: Information Commissioner of Canada = Commissaire à l'information du Canada, 1999.
Find full text
9
Canada. Information Commissioner of Canada. Citizenship & Immigration Canada : report card on compliance with response deadlines under the Access to Information Act =: Citoyenneté et immigration Canada : fiche de rendement observation des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information. Ottawa, Ont: Information Commissioner of Canada = Commissaire à l'information du Canada, 1999.
Find full text
10
1799-1885, Bourget Ignace, ed. Circulaire au clergé: Dans une lettre du 10 juin dernier, S. Em. le card. Barnabo, préfet de la S. C. de prop. me transmettait le décret de la S.C. des rites du 26 avril 1834 .. [S.l: s.n., 1986.
Find full textBook chapters on the topic "Cardd dant"
1
Marchesin, Isabelle. "Caro salutis cardo. Mise en forme et métamorphoses des éléments du monde dans la porte de bronze d’Hildesheim." In Science et exégèse, 315–32. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. http://dx.doi.org/10.1484/m.behe-eb.4.01015.
Full text
2
Budenz, Julia. "BIRTHDAY CARD." In Petrarch and Dante, ix—x. University of Notre Dame Press, 2009. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvpj78c0.4.
Full text
3
"Dart and card curiosities." In The Magic Numbers of the Professor, 119–30. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2007. http://dx.doi.org/10.1090/spec/057/12.
Full text
4
DeFilippi, Dan, and Katina Michael. "Credit Card Fraud." In Cyber Warfare and Terrorism, 1470–84. IGI Global, 2020. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-2466-4.ch087.
Full textAbstract:
This chapter provides a single person case study of Mr. Dan DeFilippi who was arrested for credit card fraud by the US Secret Service in December 2004. The chapter delves into the psychology of a cybercriminal and the inner workings of credit card fraud. A background context of credit card fraud is presented to frame the primary interview. A section on the identification of issues and controversies with respect to carding is then given. Finally, recommendations are made by the convicted cybercriminal turned key informant on how to decrease the rising incidence of cybercrime. A major finding is that credit card fraud is all too easy to enact and merchants need to conduct better staff training to catch fraudsters early. With increases in global online purchasing, international carding networks are proliferating, making it difficult for law enforcement agencies to be “policing” unauthorized transactions. Big data may well have a role to play in analyzing behaviors that expose cybercrime.
5
DeFilippi, Dan, and Katina Michael. "Credit Card Fraud." In Online Banking Security Measures and Data Protection, 263–82. IGI Global, 2017. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0864-9.ch015.
Full textAbstract:
This chapter provides a single person case study of Mr. Dan DeFilippi who was arrested for credit card fraud by the US Secret Service in December 2004. The chapter delves into the psychology of a cybercriminal and the inner workings of credit card fraud. A background context of credit card fraud is presented to frame the primary interview. A section on the identification of issues and controversies with respect to carding is then given. Finally, recommendations are made by the convicted cybercriminal turned key informant on how to decrease the rising incidence of cybercrime. A major finding is that credit card fraud is all too easy to enact and merchants need to conduct better staff training to catch fraudsters early. With increases in global online purchasing, international carding networks are proliferating, making it difficult for law enforcement agencies to be “policing” unauthorized transactions. Big data may well have a role to play in analyzing behaviors that expose cybercrime.
6
Minovez, Jean-Michel. "Épilogue : Quand le Midi pyrénéen devient la première région française lainière dans le cardé et le textile d’habillement, 1930-2000." In L'industrie invisible, 459–80. CNRS Éditions, 2012. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionscnrs.22647.
Full textConference papers on the topic "Cardd dant"
1
Hastuti, Irena Puspi, Erfan Effendi, and Anita Anita. "K-Pop Merchandise Store (Perencanaan Pendirian Usaha Menjual Barang-barang Ikon Idol Korea)." In SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2020 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER. UM Jember Press, 2021. http://dx.doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5176.
Full textAbstract:
eobo store adalah perencanaan usaha dibidang merchandise K-Pop yang memproduksi dan menjual barang Official yang di produksi oleh agensi idol tersebut maupun barang Unofficial yang di produksi sendiri atau dari supplier yang menjual barang tersebut. Yeobo Store ini memiliki keunggulan dalam menjalankan usahanya yaitu dengan membuat Id Card sebagai tanda pengenal konsumen dan memiliki keistimewaan dengan memberi potongan harga setiap pembelian barang official. Kami melakukan promosi untuk produk kami melalui media elektronik berbasis Facebook,Instagram,Line,Whatsapp. Kami juga melihat potensi dalam bisnis ini dari unsur keunggulan pasar ,sebab lima tahun terakhir ini K-Pop sangat mendunia hingga menjadi globalisasi budaya termasuk di Indonesia sendiri. Kegandrungan akan musik K-Pop membawa dampak tersendiri bagi penggemarnya sehingga banyak pihak menjadikan ini sebagai peluang bisnis yang sangat besar baik dibidang Fashion,Kecantikan maupun Industrial. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha,maka dapat disimpulkan bahwa bisnis merchandise Yeobo Store dinyatakan layak untuk dijalankan dan memiliki peluang usaha yang sangat besar baik dimasa yang akan datang.