Journal articles on the topic 'Cardd dant'

Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hasil dari penelitain ini adalah: (1) Tahapan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum disosialisasikan kepada sasaran karena belum tersedia dana; (2) Implementasi Kebijkan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal kevalidtan data siswa tidak tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun agen pelaksana; (3) Penyaluran dana belum berjalan secara efektif di karenakan keterlambatan karena sasaran tidak membawa persyaratan pencairan dana dan (4) Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunan dana belum dijalankan.Kata kunci: Pengelolaan, KIP, Kebijakan, Minahasa Utara Implementation of Smart Indonesian Cards in Southeast Minahasa District. The aim of this research is; (1) To describe the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa Regency; (2) To describe the factors that influence the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District. This research uses qualitative methods used to examine the conditions of scientific objects, as opposed to experiments, in which the researcher is the key instrument, data collection is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and the results of the study emphasize meaning rather than generalization. This research took place in North Minahasa Regency. The results of this research are: (1) The stages of implementing the Smart Indonesia Card policy have not been socialized to the target audience because funds are not yet available; (2) The implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District, in terms of the validity of student data, there is no coordination between the regional and central governments and implementing agencies; (3) Fund distribution has not been effective due to delays because the target does not carry the requirements for disbursement of funds and (4) The form of reporting of funds is only oral for sanctions for violations of the use of funds has not been implemented.Keywords: Management, KIP, Policy, North Minahasa

The data processing of the election of citizens entitled to get the public health card aid fund in Kaliwadas Subdistrict, Sumber Subdistrict of Cirebon Regency generally still use manual selection system, that is, there is no computerization in determining the people who are eligible to get the help of public health insurance card so that many problems happened at this system. The problem that often arises because the target of the recipients of the public health card is not right on target to the eligible citizens, such as people who are actually not eligible to get grants but get the grant, otherwise the less fortunate people who are entitled to receive public health card security card but did not get donation. From these problems need a system for decision making, a system that can provide recommendations as a consideration for decision making accurately and accurately. This system can support decision-making of candidates receiving health insurance cards based on predetermined criteria. In order to calculate the decision support system more accurately then used a method, namely method of Fuzzy Technique for Order Preference by Similiary to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) to determine the citizens who are entitled to get public health insurance card and get the best alternative value.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan perbankan, dapat dilihat dari munculnya produk-produk perbankan yang menawarkan berbagai manfaat, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi barang dan jasa. Syariah Card atau kartu kredit syariah merupakan salah satu produk yang muncul sebagi respon perbankan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Sebagi produk yang mucul dari perbankan yang membawa bendera Islam tentunya ini tidak bisa lepas dari sorotan normatif fiqih Islam. Penelitian ini mencoba mengungkap secara mendalam tentang akad-akad yang digunakan pada produk Syariah Card atau kartu kredit dan bagaimana system operasionalnya dijalankan. Bentuk penelitian ini adalah normatif legal studies dengan menggunakan pendekatan normatif dan fiqih keungan dan bentuk datanya berupa data kualitatif. Poin-poin penting dari hasil penelitian ini adalah Fee atau ujrah yang boleh diambil pada transaksi kertu kredit adalah ujrah atas peran bank sebagai samsarah. Late charge dibolehkan selama dana tersebut diakui sebagai dana ummat (sosial) dan bank tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari dana late charge tersebut. Member fee dibolehkan secara syariat Islam dengan syarat pelayanan harus setara dengan biaya administrasi yang dibebankan. Pada dasarnya penggunaan Kartu Kredit syariah itu boleh, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat akad-akad pada kartu kredit syariah atau syariah card ini membuatnya menjadi haram yang harus diantispasi sebagai akibat dari kesalahan operasionalnya tidak dilakukan seperti konsep akad yang telah diatur dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum denda keterlambatan (late chage) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card). Hasil penelitian ditemukan bahwa denda keterlambatan (late charge) dalam syariah card sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card) diperbolehkan dengan catatan bahwwa denda keterlambatan (late charge) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial,dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama bukan sepihak.

Pada tahun 2010 berbagai media cetak maupun media elektronik memberitakan telah terjadi fraud pada industri Kartu ATM/Debet. Sebagian besar fraud tersebut terjadi dengan menggunakan metode skimming. Card Skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/Debet secara ilegal. Tujuan pelaku skimmer mengambil data nasabah pemegang ATM asli adalah untuk mengambil dana nasabah melalui mesin ATM dengan menggunakan ATM yang palsu atau menjual ATM yang palsu kepada orang lain yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil dana nasabah pemilik ATM asli. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Di Jakarta). Untuk membahas permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen nasabah dalam kasus Card Skimming dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui penerapan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta kepada nasabah yang terkena kasus Card Skimming apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen nasabah dalam kasus card skimming. Misalnya dalam kasus seorang nasabah yang berinisial Y adalah nasabah BNI Syariah Cabang Depok dengan berjenis kelamin wanita yang melaporkan dan setelah diselidiki maka terbukti bahwa nasabah Y kehilangan uangnya yang disimpan di bank sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah diambil oleh pelaku skimmer dan meminta perlindungan hukum terhadap petugas yang berwenang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak BNI Syariah harus mengembalikan atau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya dengan mengembalikan dana nasabah sebesar 100% dari kerugian yang dialami oleh nasabah Y sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha dimana pelaku usaha dalam hal ini adalah BNI Syariah harus bertanggung jawab dalam kasus skimming yang dialami oleh nasabahnya. Pemberian ganti rugi berupa uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Zusammenfassung. Ziel der Studie ist der Nachweis interindividuell unterschiedlicher Responsivität schizophrener Patienten bei einer Maßnahme der kognitiven Remediation sowie die diagnostische Nutzung dieser Information. Theoretischer Rahmen ist das Konzept des Dynamischen Testens. 56 schizophrene Patienten erhielten den Wisconsin Card Sorting Test (WCST) zunächst unter Standardbedingung, dann mit spezifischen Instruktionen und Rückmeldungen und dann wieder unter Standardbedingung. Aufgrund des Leistungsverlaufs ließen sich 21 “durchgehend Leistungsstarke”, 22 “Lerner” und 13 “Nichtlerner” unterscheiden. In einer Generalisierbarkeitsstudie mit einer Teilstichprobe zeigte sich, daß der WCST-Lernstatus der Patienten auf das verbale Reproduktionsgedächtnis (Auditiv-Verbaler Lerntest) generalisierbar ist, wenn dessen Prüfung mit spezifischen Lernanforderungen verbunden wird. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer diagnostischen Implikationen und ihres Beitrags zur Schizophrenietheorie diskutiert.

This study aims to investigate what preservice teachers’ goal orientations are in the learning environment through the card-sorting activity. Moreover, this study aims to examine preservice teachers’ goal orientations in terms of certain variables such as gender, class level and department type. Participants consisted of preservice teachers attending different departments at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in Turkey. In this research, the card-sorting activity and a semi-structured interview form were used as data collection tools. As suggested by Friedrichsen and Dana (2003; 2005) in the literature, to identify preservice teachers’ goal orientations for learning, a card-sorting activity consisting of scenarios was prepared and used by the researchers. In the card-sorting activity, goal orientation scenarios were formed according to Elliot and McGroger’s (2001) 2x2 goal orientations structures. Scenarios and the semi-structured interview form which were used in this research were formed upon consulting specialists. This study was designed in the case study approach of the qualitative research methodology. Finally, the data collected were analyzed by the descriptive analysis technique. The results indicated that preservice teachers associated themselves with the learning approach goal orientation the most and the performance avoidance goal orientation the least. Recommendations for implementation were offered to practitioners. Keywords: Preservice teachers, goal orientations, card-sorting activity, semi-structured interviews

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh bank untuk mengcover kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya dalam menghimpun dana masyarakat sudah diperluas tidak sekedar menaikkan tingkat bunga simpanan tetapi lebih luas lagi seperti tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Juga adanya penggunaan perangkat komputer yang lebih canggih, serta meningkatkan orientasi pemasaran bank ke sektor Riel, dan pemberian kredit melalui credit card, atau consumer credit.Untuk menjaga kredibilitas· para investor baik domestik maupun investor asing, tingkat kesehatan bank perlu diperbaiki konsolida.si antar pihak -pihak yang terkait bersifat comprehensive serta melibatkan semua bank-bank nasional dalam rangka menghadapi persaingan internasional pada saat diberlakukannya AFTA Tahun 2003 da11 WTO Tahun 2010.

Strong wood chain thanks to cooperation (essay) Wood and timber construction can and must play its strongest cards when it comes to topics such as climate change, the CO2 question and sustainability. To ensure that wood does not stay unused in the Swiss forests, but can be harvested and processed profitably, a unified and strong wood value chain is needed, which enters into partnerships, develops projects and implements activities in wood promotion based on solidarity. Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz is a young organisation that aims to strengthen the forestry and timber sector in Central Switzerland as a whole and to increase the added value of the sector.

Povzetek Dvaindvajset let po srečanju na vrhu v Kölnu, ki velja za zgodovinsko za SVOP, danes še vedno ne moremo govoriti o popolnoma funkcionalni in operativni SVOP. Prispevek analizira PESCO, CARD, CDP in EDF ter nekatere najpomembnejše težave evropskega obrambnega prizorišča, ki mu primanjkuje skladnosti in ostaja razdrobljeno v številnih vidikih. Države članice še vedno namenjajo veliko več finančnih sredstev za druge varnostne okvire, ki niso del EU, kot je na primer Nato. Prav tako države članice ohranjajo nacionalni fokus na področju obrambnega načrtovanja in v resnici zelo slabo izpolnjujejo dane obljube. Vprašanje je, kaj in koliko v trenutni evropski arhitekturi majhna država članica sploh lahko doseže. Prispevek osvetli vlogo majhnih držav skozi institucijo predsedovanja Evropskemu svetu. Ključne besede SVOP, Slovenija, PESCO, CARD, EDF. Abstract Twenty-two years after the EC meeting in Cologne where the CSDP came to life, we still cannot talk about a fully functional and operational CSDP. This article reflects on PESCO, CARD, the CDP and the EDF, and on some of the main issues in the European defence landscape today, which continues to be fragmented and lacks coherence in several aspects. Member States are still investing more in non-EU frameworks such as NATO, and still retain a national focus in their defence planning, showing very little discipline in meeting the commitments that they have undertaken. The question arises of what a small state can achieve in the current European architecture, if anything. The role of the small state is reflected through the Presidency of the European Council. Key words CSDP, Slovenia, PESCO, CARD, EDF.

In football, the selection of players line-up is based on their statistical performance. In this research, the line-up selection can implement the decision support system (DSS) with FMADM SAW method. The criteria were used are goal, assists, saves, clean sheets, yellow cards, red cards, games, and an own goal. Then, the assessment players performance is using K-Means Clustering. There are two clusters: cluster_cukup and cluster_baik. The system used Manchester City player data in Forward, Midfielder, Defender and Goal Keeper position. The purpose of this research is applying the FMADM and K-Means Clustering method to the system. Based on the results, the line-up selection can be processed by FMADM method and the performance assessed by K-Means Clustering method. By using the system, the selection and the assessment can be conducted and give the best decision for football coach objectively.

Abstract: An electronic wallet is an electronic service to store the data of the payment instrument, such as a payment instrument using the card and/or electronic money, which can also accommodate the funds, to make the payment. The number of similar applications of electronic wallets available in Indonesia leads to confusion of which applications offer many advantages, easy to use and guaranteed transaction security. By using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to conduct research on three popular electronic wallet applications in Indonesia, especially among students, Dana, Go-Pay, and LinkAja. These three electronic wallet applications compare based on pre-defined criteria and sub criteria to be decided by the AHP calculation where Go-Pay is the best E-wallet Application for students to use

This study aims to develop a turtle nests real-time monitoring system using the Arduino Uno to measure the temperature and moisture of sand used conveniently for certain applications. Sand temperature measurement uses a DS18B20 waterproof sensor, sand moisture uses SKU:SEN0193, and air temperature and humidity using DHT22. The micro SD card module is used to store data from sensor calculations in real-time and continuously. The measuring instrument was designed to be portable and easy to use. The material used is polypropylene that has dimensions of 11x6x18 cm3. Using the regression linear analysis, there was no significant difference in temperature measurements using the DS18B20 sensor and analog thermometer and sand humidity using an SKU:SEN0193 sensor and analog humidity measuring instrument.

AbstractThe use of celebrity endorser as a marketing communication strategy provides a higher degree of appeal and attention compare to non-celebrity endorser. Corporates invest high budget to promote their brand image through celebrity endorsement in order to transfer the celebrity attributes such as attractiveness, expertise and trustworthiness to their brand. Generally the result of this study are showing different influence from source of message that have high credibility and trusted. In the case of Sim Card Provider, the credibility of celebrity has attracted the consumer to buy the product but it is not the case with the Instant Coffee product, consumers tends to believe to non-celebrity.Keywords: Credibility; Celebrity and Non-Celebrity; Purchase Intention; Advertising BelievabilityAbstrakPenggunaan endorser selebriti dalam strategi komunikasi pemasaran menghasilkan tingkat ketertarikan dan perhatian yang tinggi dibandingkan endorser non-selebriti. Perusahaan menginvestasikan dana yang besar untuk menaikkan citra mereknya melalui endorser selebriti dengan tujuan agar tiga kriteria menarik, keahlian dan dapat dipercaya dapat disalurkan ke merek yang didukung. Secara umum hasil dari studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh dari sumber pesan dengan kredibilitas yang tinggi dan dapat dipercaya. Dalam produk Sim Card, kredibilitas model selebriti dianggap menarik konsumen untuk membeli produk namun tidak dengan produk Kopi Instan, konsumen cenderung mempercayai model non-selebriti.Kata Kunci: Kredibilitas; Selebriti dan Non-Selebriti; Niat Beli; Tingkat Kepercayaan Pada Iklan

Purpose This paper aims to present the theoretical foundation and practical approach of “open-target addiction treatment” (OTAT). Traditional treatment programmes are usually-oriented towards fixed predefined goals (abstinence, reduced consumption and harm reduction) and often focus on one substance only (e.g. alcohol). However, as a rule, people who use drugs consume several substances and sometimes additionally exhibit behavioural addictions. For many of these addictions, there is more or less motivation for change, but commonly it is not abstinence as a consistent goal. The paradigm of OTAT systematically considers multi-substance use, expects high readiness to change and is aware that commonly clients lack the willingness to abstain permanently. Design/methodology/approach The theory and practice of OTAT involve three components, namely, first, to create a systematic inventory of all psychoactive substances consumed and addictive behaviours performed, second, to clarify, which substance-related change goals clients pursue and third, to choose adequate treatment options matching the substance-specific goals of the clients. Furthermore, OTAT includes didactic tools to support working along with these three steps (e.g. a set of cards to gain an overview over the psychoactive substances used and addictive behaviours performed). Findings The systematic implementation of OTAT requires fundamentally different concepts about addiction and its treatment, specific competencies of the staff and a corresponding portfolio of interventions within the treatment facilities. Research limitations/implications Future research should focus more on patients’ goal preferences and their impact on their willingness to take up treatment and its outcomes. Practical implications To implement OTAT treatment, institutions have to undergo a systematic process of team and organizational development. Social implications OTAT has the potential to reduce the treatment gap and to serve severely addicted individuals in a more comprehensive way. Originality/value The OTAT approach has not been described in the addiction treatment literature so far.

Abstract This paper deals with the design and fabrication of three new dosimetric sensors to be used in personal radiation monitoring. The first two sensors, double diode and streamer chamber, are based on the same particle detection principle, the last is a multicellular tissue-equivalent proportional counter. Each dosimetric sensor has a preferential range of applications. The double diode dosemeter, called DIAC, is the least sensitive, but can be reduced to the size of an 'electronic credit card' weighing a few 10s of grams. Two versions of the streamer chamber have been developed, the first corresponding to a personal device called DINE and the second to an ambient device called DANE. These two sensors are much more sensitive than the DIAC. The last sensor, studied in the SDOS laboratory, is a multicellular proportional counter called MC-TEPC. Giving both the dose and the dose equivalent quantities, it is more suitable for a good evaluation of the radiation risk but many problems due to gas aging have to be solved.

As plantas medicinais têm sido utilizadas como fonte alternativa no tratamento de doenças hepáticas, cabendo destacar a Alcachofra (Cynara scolymus L.) e o Cardo mariano (Silybum marianum), que atualmente vêm apresentando evidências de efeitos hepatoprotetores. O presente artigo tem como objetivo buscar evidências científicas acerca da efetividade hepatoprotetora destas plantas. Trata-se de revisão de literatura com seleção criteriosa da produção científica das plantas medicinais mencionadas acima, os quais foram selecionados 19 artigos que preencheram os critérios estabelecidos. Para tal foram consultadas as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library online (SciELO), Pubmed, Science Direct e OVID. Os resultados apontaram para escassez de estudos clínicos em relação ao efeito hepatoprotetor da Cynara scolymus frente ao dano hepático. Por outro lado, os estudos pré-clínicos e clínicos da Silybum marianum mostraram avanços em relação ao efeito anti-inflamatório. Embora a maior parte (63%) dos estudos serem experimentais, os resultados parecem promissores em relação ao efeito hepatoprotetor. Portanto, consideramos que as plantas em questão podem ser uma boa alternativa para o tratamento hepático, no entanto, existe a necessidade de mais investimento em estudos clínicos randomizado em humanos, com amostra estatisticamente significativa para melhor elucidar a utilização das mesmas frente aos danos hepáticos.

Purpose Little is known about how couples care for the terminally ill child with cancer. We assessed both parents’ understanding of prognosis and treatment goals for children with cancer and explored whether sex mediates these views. We also investigated whether discordance within couples regarding treatment goals was related to parental perception of the child's end-of-life (EOL) experience. Methods We surveyed mothers and fathers of children who died of cancer and were cared for at Children's Hospital (Boston, MA) and the Dana-Farber Cancer Institute (Boston, MA) between 2000 and 2004. Our sample included 38 couples (response rate, 56%). Results Willingness to participate did not differ by sex. At diagnosis, fathers and mothers held a similar understanding of the child's prognosis, and 58% of couples agreed on the goal of cure. During the EOL period, a majority of fathers and mothers reported lessening suffering as the primary goal. However, within couples there was poor agreement about the primary goal of care (κ = 0.07). When parents did not agree on the primary goal of lessening suffering, both parents were more likely to report that the child suffered significantly from cancer-directed treatment (P = .03). Conclusion Though parent goals are often concurrent at diagnosis, they frequently differ during the EOL period. Parent disagreement about the goal of lessening suffering at the EOL appears to impact how parents describe their child's experience of suffering. Creating opportunities for parents to work through their goals together may lead to improvements in the child's EOL experience.

Background: Familial predisposition to myeloid malignancies is more common than previously appreciated. 15-20% of acute leukemia patients have at least 1 additional first-degree relative with leukemia predisposition. Germline predisposition to myeloid neoplasms was incorporated in the WHO 2016 classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. The clinical guidelines now include testing for inherited susceptibility as a critical element of patient diagnostics. Identification of germline predisposition syndrome can significantly impact treatment decisions, screening of potential sibling donors for allogeneic stem cell transplantation, and patient and family surveillance. Here we developed a framework to guide routine identification of potential pathogenic germline mutations for further characterization and aid in identification of individuals who are at high risk of developing leukemia so that these individual can be closely monitored for disease management and treatment interventions. Methods: As part of the Beat AML consortium, we performed deep whole-exome sequencing of 424 tumor samples from 378 AML patients with matched skin biopsies (Tyner, et al, Nature 2018). High confidence germline variants called by VarScan2 with Exac and gnoMD frequency of less than 1% and normal variant allele frequency greater than 40%, were annotated if they appeared in a curated list of 244 genes that have been previously associated with hematological malignancies and leukemia predisposition. Putative novel variants were nominated based on review of other databases (Exac, gnoMD, dbSNPOSMIC, ClinVAR, Varsome). The mutants were classified as pathogenic/ likely pathogenic using Clinvar and ACMG/AMP guidelines. In silico curation were made using computational predictions of pathogenicity and functional impact (e.g. Sift, Polyphen, Revel, DANN, CADD) with emphasis on the Revel scores. All patients with available family history data were evaluated for evidence of familial clustering of hematological malignancies in 1st, 2nd or 3rd degree relatives. Results: The overall frequency of pathogenic and likely pathogenic germline variants using Clinvar and ACMG/AMP criteria is 11.1% (42/378) with 38 variants in 29 leukemia predisposition genes. The most frequent variants were DDX41 (6), CHEK2 (5), and FANC complex (10) with the remaining patients having single observations in a diversity of leukemia predisposition genes. Recognizing the concerns about tumor contamination within the skin biopsy, we validated a subset of variants from 12 cultured stromal samples for matched patients. Overall, in 378 primary AML patients, we identified 55 novel germline variants in 44 leukemia predisposition genes with the potential to be pathogenic by in silico prediction [Revel > 0.5 or DANN > 0.9 or CADD > 19]. Interestingly, evaluation of the family history found 16 out of 172 patients with the available data who have a 1st degree relative with a hematologic malignancy, 9 patients with an affected 2nd degree relative, and 5 patients with a 3rd degree affected relative. All of these patients with familial clustering have germline variants in leukemia predisposition genes. 16 patients with familial clustering have 6 novel variants and 35 reported variants with previously unpredicted clinical significance that show potential to be deleterious by in silico prediction. For these 16 patients with familial clustering, age at the diagnosis of AML ranged from 36-83 years. Ten of these patients have overlapping somatic variants in FLT3 (5), NPM1 (4), DNMT3A (5), and CEBPA (4). The remaining 6 patients have isolated cases of somatic variants in genes such as RAS, IDH2, U2AF1, EZH2, TET2, etc. Overall, novel germline variants are candidates for functional validation to understand their contribution in disease pathogenicity. Conclusions: Exome sequencing and in silico prediction identified ~11% of AML patients in the Beat AML cohort have pathogenic/likely pathogenic germline variants with leukemia predisposition genes. In the cohort, 9.3% of the patients had evidence of familial clustering of hematological malignancies. Combining identification of novel germline variants in leukemia predisposition genes, with emphasis on those seen in patients with familial clustering with functional validation can improve in silico prediction efforts and help to guide patient monitoring and clinical disease management. Disclosures Borate: Novartis: Consultancy; Takeda: Consultancy; Pfizer: Consultancy; Daiichi Sankyo: Consultancy; AbbVie: Consultancy. Druker:Bristol-Myers Squibb: Patents & Royalties, Research Funding; Pfizer: Research Funding; Aileron Therapeutics: #2573, Constructs and cell lines harboring various mutations in TNK2 and PTPN11, licensing fees , Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; ALLCRON: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Amgen: Equity Ownership, Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Aptose Biosciences: Consultancy, Equity Ownership, Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Beta Cat: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees, Other: Stock options; Blueprint Medicines: Consultancy, Equity Ownership, Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Burroughs Wellcome Fund: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Cepheid: Consultancy, Honoraria; GRAIL: Equity Ownership, Other: former member of Scientific Advisory Board; Patient True Talk: Consultancy; The RUNX1 Research Program: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Vivid Biosciences: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees, Other: Stock options; Beat AML LLC: Other: Service on joint steering committee; CureOne: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Celgene: Consultancy; Gilead Sciences: Other: former member of Scientific Advisory Board; ICON: Other: Scientific Founder of Molecular MD, which was acquired by ICON in Feb. 2019; Monojul: Other: former consultant; Novartis: Other: PI or co-investigator on clinical trial(s) funded via contract with OHSU., Patents & Royalties: Patent 6958335, Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors, exclusively licensed to Novartis, Research Funding; Bristol-Myers Squibb: Other: PI or co-investigator on clinical trial(s) funded via contract with OHSU., Research Funding; Pfizer: Other: PI or co-investigator on clinical trial(s) funded via contract with OHSU., Research Funding; Merck & Co: Patents & Royalties: Dana-Farber Cancer Institute license #2063, Monoclonal antiphosphotyrosine antibody 4G10, exclusive commercial license to Merck & Co; Dana-Farber Cancer Institute (antibody royalty): Patents & Royalties: #2524, antibody royalty; OHSU (licensing fees): Patents & Royalties: #2573, Constructs and cell lines harboring various mutations in TNK2 and PTPN11, licensing fees . Tyner:Takeda: Research Funding; Incyte: Research Funding; Gilead: Research Funding; Janssen: Research Funding; Syros: Research Funding; Array: Research Funding; Genentech: Research Funding; Constellation: Research Funding; Agios: Research Funding; Array: Research Funding; AstraZeneca: Research Funding; Agios: Research Funding; Janssen: Research Funding; Petra: Research Funding; Petra: Research Funding; Seattle Genetics: Research Funding; Aptose: Research Funding; Genentech: Research Funding; Gilead: Research Funding; Seattle Genetics: Research Funding; Syros: Research Funding; Takeda: Research Funding; Aptose: Research Funding; Incyte: Research Funding; AstraZeneca: Research Funding; Constellation: Research Funding.

8574 Background: Fatigue is prevalent in children with cancer but is poorly understood. Improved understanding of this symptom will inform development of interventions aimed at alleviating it. Methods: Cross-sectional survey conducted between 1997–2001 of 144 parents of children who died of cancer cared for at Dana-Farber Cancer Institute/Children’s Hospital Boston and Children’s Hospital and Clinics, St Paul and Minneapolis (response rate 65%). Parents reported the child’s experience of symptoms in the last month of life and associated suffering, and patient characteristics. Determinants of suffering from, and treatment of fatigue were explored with univariate analyses adjusting for physician and time since death. A logistic regression model was built to determine factors associated with suffering from fatigue, with a threshold for entry of P<.05, and accounting for physician clustering. Results: Almost all children experienced fatigue and 50% suffered significantly from it (a great deal/a lot versus some/a little/none at all). Only 15% received treatment, and of them, 79% were not successfully treated. Univariate analyses revealed significant associations between suffering from fatigue and suffering from pain, dyspnea, anorexia, diarrhea, and nausea/vomiting, as well sadness, anemia and successful treatment of pain (P<.05). Treatment of fatigue was associated with side effects from treatment of pain (OR 3.9, P=.008) and treatment of dyspnea (OR 3.9, P=.02). In the multivariate analysis of suffering from fatigue, successful treatment of pain remained significant (OR 4.2, P=.009). Conclusions: Suffering from fatigue is common in children with cancer at the end of life and efforts to palliate it are limited. Significant fatigue is highly associated with other symptoms and their treatments. Increased attention to treatment-related fatigue and evaluation of interventions such as stimulants may be effective in ameliorating fatigue in children with advanced cancer. No significant financial relationships to disclose.

The purpose of this research is to determine factors that affect mean years schooling in Central Java between 2014-2017. The data used in this research is panel data. The panel data consists of time series data (2014-2017) and cross section data (35 districts/cities in Central Java). The variables used in this research are dropouts school rate, child labor, BOS fund allocation, per capita income, and poverty rate. The results of this research indicate that: dropouts school rate has insignificant effect on MYS, child labour has a negative and significant effect on MYS, BOS has insignificant effect on MYS, per capita income has a positive and significant effect on MYS, poverty rate has a negative and significant effect on MYS. Based on the results of this research, it is suggested that: (1) The local goverment need to do coordination regulary with related institute; (2) First before other things, finish the poverty problems so the child labor will be decreased; (3) The government needs to maximize work programs other than BOS fund allocation such as the Poor Students Program (BSM) and the Smart Indonesia Card (KIP); (4) The increasement of human welfare will improve the capability to defray education tp the next level; (5) The goverment must maximize more the work program that have been made such as the BSM and KIP programs so it can be reached by children from the poor family. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata masa sekolah di Jawa Tengah antara 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel terdiri dari data deret waktu (2014-2017) dan data penampang (35 kabupaten / kota di Jawa Tengah). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka putus sekolah, pekerja anak, alokasi dana BOS, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tingkat putus sekolah berpengaruh tidak signifikan terhadap MYS, pekerja anak memiliki efek negatif dan signifikan terhadap MYS, BOS memiliki efek tidak signifikan pada MYS, pendapatan per kapita memiliki efek positif dan signifikan terhadap MYS, tingkat kemiskinan memiliki efek negatif dan signifikan pada MYS. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar: (1) Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi secara teratur dengan lembaga terkait; (2) Pertama sebelum hal-hal lain, selesaikan masalah kemiskinan sehingga pekerja anak akan berkurang; (3) Pemerintah perlu memaksimalkan program kerja selain alokasi dana BOS seperti Program Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); (4) Peningkatan kesejahteraan manusia akan meningkatkan kemampuan untuk membiayai pendidikan ke tingkat berikutnya; (5) Pemerintah harus memaksimalkan lebih banyak program kerja yang telah dibuat seperti program BSM dan KIP sehingga dapat dijangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin.

Une enquête sur l'épidémiologie de la trypanosomose cameline à T. evansi en Mauritanie a été conduite sur 2 078 dromadaires de tous âges dans quatre régions (Trarza, Gorgol, Adrar, Hodh El Chargui) à caractéristiques climatiques et écologiques différentes. La prévalence de l'infection a été déterminée par l'examen de frottis sanguins et par trois tests sérologiques, le card agglutination test for trypanosomosis (CATT), l'immunofluorescence indirecte (IFI) pour la détection d'anticorps et l'enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) pour la détection d'antigènes. La prévalence globale de l'infection était de 1,4 p. 100 à l'examen parasitologique. La séroprévalence était de 16,5 p. 100 au CATT, de 24,3 % à l'IFI et de 14, 1 % à l'ELISA-Ag. La prévalence variait selon la région, la stratégie de conduite d'élevage pratiquée par les éleveurs, les troupeaux et l'âge des animaux. Cette enquête a montré que la trypanosomose cameline était présente en Mauritanie, surtout dans les zones boisées, près des cours d'eau fréquentés par les animaux.

Abstract Background Patients with myeloid malignancies are at risk of invasive aspergillosis (IA), a cause of significant morbidity and mortality. Identification of patients at higher risk for IA may help optimize prophylactic or preemptive treatment decisions. Molecular genetic testing used to risk-stratify and guide therapy for hematologic malignancies may also have applicability toward predicting infectious outcomes. The purpose of this study was to identify mutations that may increase risk for IA among patients with myeloid malignancies. Methods We identified patients cared for at Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center between March 1, 2015 and January 31, 2018 who were diagnosed with probable or proven IA during the treatment of myeloid malignancies including acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS). We reviewed pathogenic mutations detected by the Rapid Heme Panel (RHP), a clinical targeted next-generation sequencing panel of 95 recurrently mutated genes in hematologic malignancies. Results Twenty-four patients with myeloid malignancy (AML 20, MDS 4) were diagnosed with IA, 20 of whom (AML 17, MDS 3) had undergone genetic testing with the RHP at the time of their cancer diagnosis. We found that three of 20 patients (15%) had a pathogenic mutation in GATA2. All were missense mutations within the functional zinc-finger domains, including one resulting in an R398W amino acid change, one of the spectrum of germline mutations known to cause the primary immunodeficiency MonoMAC. Patients with GATA2 mutations in our cohort were ages 35–68 and variant allele fraction ranged from 16.3% to 49.7%, raising the possibility that both inherited and acquired GATA2 dysfunction could incur a similar infectious risk. Conclusion Mutations in GATA2, a gene associated with MonoMAC syndrome, were common among patients with myeloid malignancy who developed IA. These data suggest that personalized genetic analyses of patients with underlying hematologic malignancy may also be useful for assessment of infectious risk. Disclosures All authors: No reported disclosures.

The financial payment system and school committee at SMK Negeri 3 Sorong are currently still conventional by recording on several payment cards then the payment data is recapitulated manually in a financial record book manually. This system takes a long time to process and has a large error rate. Besides, the speed of data access (reports), if needed, becomes too late, so that the speed of access to decision making is also hampered. This system should be replaced by using an integrated financial information system. This system can be accessed publicly via the internet network, so it is hoped that this system can facilitate the work of financial accounting and reporting. This research has the main objective of building an integrated financial information system, so it is hoped that this system will maximize the work of financial officers. The result of this research is an integrated payment application system product that will benefit the SMK Negeri 3 school institution. This study uses the RnD research method, in developing software adopting the waterfall method with the stages of planning, analysis, design, implementation, maintenance. Data collection methods in this research are observation and interview methods. This application was developed using PHP and Mysql. This payment information system provides facilities that can be used by users including data input, data search, and student payment reports, as well as real-time monitoring by homeroom teachers and school stakeholders.

Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome has been linked to single-nucleotide polymorphisms in the CCBE1 (collagen and calcium-binding EGF domains 1) gene. Several bioinformatics methods were used to find the most dangerous nsSNPs that could affect CCBE1 structure and function. Using state-of-the-art in silico tools, this study examined the most pathogenic nonsynonymous single-nucleotide polymorphisms (nsSNPs) that disrupt the CCBE1 protein and extracellular matrix remodeling and migration. Our results indicate that seven nsSNPs, rs115982879, rs149792489, rs374941368, rs121908254, rs149531418, rs121908251, and rs372499913, are deleterious in the CCBE1 gene, four (G330E, C102S, C174R, and G107D) of which are the highly deleterious, two of them (G330E and G107D) have never been seen reported in the context of Hennekam syndrome. Twelve missense SNPs, rs199902030, rs267605221, rs37517418, rs80008675, rs116596858, rs116675104, rs121908252, rs147974432, rs147681552, rs192224843, rs139059968, and rs148498685, are found to revert into stop codons. Structural homology-based methods and sequence homology-based tools revealed that 8.8% of the nsSNPs are pathogenic. SIFT, PolyPhen2, M-CAP, CADD, FATHMM-MKL, DANN, PANTHER, Mutation Taster, LRT, and SNAP2 had a significant score for identifying deleterious nsSNPs. The importance of rs374941368 and rs200149541 in the prediction of post-translation changes was highlighted because it impacts a possible phosphorylation site. Gene-gene interactions revealed CCBE1’s association with other genes, showing its role in a number of pathways and coexpressions. The top 16 deleterious nsSNPs found in this research should be investigated further in the future while researching diseases caused CCBE1 gene specifically HS. The FT web server predicted amino acid residues involved in the ligand-binding site of the CCBE1 protein, and two of the substitutions (R167W and T153N) were found to be involved. These highly deleterious nsSNPs can be used as marker pathogenic variants in the mutational diagnosis of the HS syndrome, and this research also offers potential insights that will aid in the development of precision medicines. CCBE1 proteins from Hennekam syndrome patients should be tested in animal models for this purpose.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga upaya pelayanan pengobatan untuk penduduk miskin tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang konsumsi, tetapi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang akses penduduk miskin pada pelayanan rumah sakit melalui program Askeskin di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan kunci adalah pejabat di RSU Prof. DR. W.Z. Johannes NTT dan PT Askes cabang Kupang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah kartu yang diterbitkan tidak sesuai dengan realita jumlah maskin dan ada oknum tidak maskin yang menggunakan fasilitas Askeskin. Juga ditemukan beberapa obat yang tercantum dalam formularium Askeskin tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pasien miskin terpaksa diberi obat sejenis dari luar formularium dengan konsekuensi harga yang lebih mahal dan harus ditanggung oleh pihak rumah sakit karena tidak dapat diklaim. Selain itu, ketiadaan dukungan dana dari peme- rintah daerah, mengakibatkan segala pembiayaan di luar pertanggungan Askeskin harus dibebankan pada rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan.Kata kunci : Asuransi kesehatan, masyarakat miskin, pelayanan kesehatan, aksesAbstractPublic health improvement, especially for underprivilege, needs more attention. Health issues should not be considered as a matter of mere consumption. Health should be viewed as an investment in order to achieve welfare as one of many faces of human rights. This research was aim at gathering information on the improvement of health access at the hospital designated for under-privilege through Askeskin by PT Askes in East Nusa Tenggara (NTT). The research used qualitative approach with key informants of official at Prof. DR. W.Z. Johannes General Hospital of NTT and PT Askes Kupang branch. The research shows that the total number of distributed cards was not a reflection of the actual number of poor people and there were individuals that not fall into poor category using Askeskin facilities. There were also finding on drugs other than formularium, which brought it to an increase in price and the hospital has to be responsible for the additional cost for they could not claim it. Moreover, there were no financial support from local government, causing a delay on the pay- ment other than Askeskin and the health service provider, e.i. hospital held responsible to it.Key words : Health insurance, poor people, health service, access

Abstract Background Patients with hematologic malignancies (HM) are at risk of invasive fungal disease (IFD). Identification of those patients at the highest risk for IFD would help optimize prophylactic or preemptive treatment decisions in this population. We previously found that among patients with myeloid malignancies who develop invasive aspergillosis, 15% had a mutation in the gene GATA2. Here, we report the incidence of IFD in a cohort of patients with HM related to a pathogenic sequence variant of GATA2. Methods We identified 6343 patients cared for at Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center between January 2014 and August 2018 who underwent a next-generation sequencing assay of 95 genes recurrently mutated in hematologic malignancy. Those found to have a pathogenic GATA2 sequence variant were selected for retrospective chart review with respect to serious infectious complications including IFD. Results We identified 54 patients with a pathogenic GATA2 variant. 5 had a germline mutation related to familial GATA2 deficiency. The other 49 had a HM, mostly (41/49) acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome. The frequency of the variant GATA2 allele in this group ranged from 2.5 to 92.0% of sequencing reads. 14 patients were excluded due to lack of sufficient follow-up, often related to treatment at another institution. Of the remaining 35 patients, 13 (37%) had proven/probable invasive fungal infection (IFI). Fourteen others had syndromes consistent with possible IFD. In total, 16 of these 35 patients (46%) received antifungal therapy for proven, probable or possible IFD. Four of the patients not treated with antifungals were diagnosed with a serious infection including 2 cases of Staphylococcus aureus bacteremia, and one case of disseminated Mycobacterium avium complex. Conclusion We identified a high incidence of IFD among patients with HM related to a pathogenic sequence variant of GATA2. The wide range of variant allele frequency observed raises the possibility that either inherited or acquired GATA2 dysfunction could incur predisposition to infection. These data suggest that personalized genetic diagnostics of patients with HM may be useful for assessment of infectious risk. Disclosures All authors: No reported disclosures.

Objective: To evaluate physicians' knowledge of prescribing imaging modalities in non-traumatic abdominal emergencies. Materials and method: A transversal and analytical study, consisting of the filling of a questionnaire distributed to general physicians. The survey card included, among others, the first-line imaging modality and the most effective on four abdominal emergencies found in Togo. Results: Regarding acute appendicitis, 73% of physicians estimated the imaging needed. For 92%, ultrasound was the firstline imaging technique because of its availability according to 40%. For 87%, the scan was the most effective exam. In peritonitis, 69% of physicians considered imaging important. For 98% Conventional Chest and Abdominal Radiography was the first-line examination because 52% of physicians said it was the most available. 89% thought the CT scan was the most effective. In the case of bowel obstruction, 89% of physicians found the necessary imaging. For 96%, the first-line examination was the Conventional Chest and Abdominal Radiography because of its availability according to 51% of doctors. All physicians felt that the CT scan was the most effective examination. Concerning acute cholecystitis, 95% considered imaging very important. For 95%, ultrasound was the first-line examination. Its prescription was motivated by its availability according to 50% of doctors. 96% felt that CT was the most effective examination. Conclusion: From our study, it appears that in abdominal emergencies, imaging examinations necessary for diagnosis are prescribed according to their availability and cost, not according to their effectiveness.

Perkembangan ilmu pengetahuan terutama sistem infomasi dari tahun ke tahun sangat pesat dan dengan adanya kebutuhan penyelesaian pekerjaan semakin meningkat, sehingga sistem Inventaris Aset SDN Rawamangun 09 mengalami kemunduran kualitas laporan yang masih menggunakan sistem manual. Bagi sekolah dasar yang berorientasi pada bidang Pendidikan, aset ini di harapkan menjadi sarana dan prasarana sekolah yang dapat dipergunakan dan di jaga di masa yang akan datang. Selama ini untuk pengolahan data aset masih dilakukan secara manual oleh pengurus barang yaitu untuk pendataan barang yang dibeli dengan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) maupun bantuan Aset yang di peroleh dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dimulai dengan mencatat Kartu Inventaris Barang ( KIB ) lalu di salin di komputer , pada saat arsip aset di sekolah di perlukan sewaktu – waktu mengakibatkan lamanya waktu pencarian dan kurang lengkap nya data yang disajikan. Untuk menanggulangi permasalahan dan memenuhi serta mencapai efisiensi data pada SDN Rawamangun 09. Oleh karena itu penulisan sistem informasi inventaris aset berbasis web ini dapat memudahkan sistem kerja di mulai dari penginputan melalui web sampai dengan hasil laporan dalam bentuk pdf , selain data tercatat dengan rapih dan efisien kekeliruan pencatatan inventaris dapat berkurang . Kata kunci: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma, harus spesifik, hindari singkatan (sesuai dengan ruang lingkup artikel dan jurnal).. Currently the internet has become one of the cheapest communication infrastructure and has a wide and unlimited acceptance range, so the internet is often used as an alternative medium for running a business or business.For elementary schools that are oriented towards the field of education, these assets are expected to become school facilities and infrastructure that can be used and protected in the future. So far, asset data processing is still done manually by the goods manager, namely for data collection of goods purchased with School Operational Assistance (BOS) funds and asset assistance obtained from the DKI Jakarta Provincial Education Office. Starting with recording the Goods Inventory Card (KIB) and then copying it on the computer, when the asset archive at school is needed at any time it results in a long search time and incomplete data presented.To overcome problems and fulfill and achieve data efficiency at SDN Rawamangun 09. Therefore, writing a web-based asset inventory information system can facilitate the work system starting from input via the web to reporting results in pdf format, in addition to the data being recorded neatly and efficiently.

AbstractThe aim of the research is on the uneven distribution of aid during this pandemic and what are the requirements for the community to receive such assistance. Using empirical research methods that are based on the results of interviews from informants. Through this research, the researcher offers that the government must review the data of people who need assistance during this pandemic in their respective areas of residence. Since the Covid-19 period, it has spread widely in Indonesia, causing a drastic economic downturn due to the large number of unemployed, layoff victims, few opportunities for workers and much more. So in this case, daily life feels very heavy, even to eat. Finally, in this matter, the government helps the people to start living again. This government assistance is in the form of basic food assistance, cash social assistance, village fund BLT, freeoelectricity, pre-employment cards, employeepsalary subsidies, and BLT for small and micro enterprises. However, this assistance that should have been conveyed to people in need was not conveyed to people in need. A lot of help received by people who are well off. Therefore, the researcher suggests whether the community has included the criteria for getting assistance during this covid period, and people who have received or received assistance can check directly through the web that has been provided by the government in the form of Pansos.Keywords: corona; government; social assistanceAbstrakTujuan penelitian adalah dalam bantuan selama pandemi ini tidak merata dan bagaimana persyaratan untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber pada hasil wawancara dari informan. Melalui penelitan ini peneliti menawarkan bahwa pemerintah harus meninjau kembali data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi ini terdapat di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sejak masa Covid-19 ini menyebar luas di Indonesia hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis dikarenakan banyaknya pengangguran, korban PHK, peluang pekerja juga sedikit dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini kehidupan sehari-hari terasa berat sekali, untuk makan pun tidak bisa. Akhirnya dalam masalah ini pemerintah membantu masyarakatnya untuk memulai kehidupan lagi. Bantuan pemerintah ini berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrikogratis, kartu prakerja, subsidi gajimkaryawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapiobantuan ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak bantuan yang diterima dengan orang-orang yang berkecukupan. Oleh karena itu peneliti menyarankan apa masyarakat itu sudah termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dalam masa Covid-19 ini, dan masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan bisa cek langsung lewat web yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa Pansos.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi komunikasi pemasaran tentang citra merek BRIZZI sebagai uang elektronik PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori marketing mix, yang memiliki 4 unsur P : Product, Price, Place dan Promotion. Informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Asisten Menejer Pemasaran Dana BRI Cabang Kupang, Relationship Manajer BRI Cabang Kupang, Costumer Service BRI Cabang Kupang, Konsumen yang menggunakan BRIZZI dan masyarakat yang tidak menggunakan BRIZZI. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Bank Rakayat Indonesia, Tbk Cabang Kupang telah berupaya dalam memperkenalkan produk BRIZZI agar dapat dikenal oleh masyarakat Kota Kupang, dengan kegiatan yang dilakukan adalah menjadi sponshorship dalam turnamen Developmental Basketball League (DBL), program sosialisasi BRIZZI di instansi-instansi, bekerja sama dengan SPBU dan Pemerintah Kota Kupang, memuat iklan pada majalah, koran, radio, media sosial khususnya facebook dan instagram milik Bank BRI, dan mengedukasi masyarakat melalui media-media yang telah bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Kupang. Penelitian ini juga menemukan faktor yang menghambat dalam pengenalan kartu BRIZZI kepada masyarakat Kota Kupang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegunaan dan fungsi dari BRIZZI dan juga BRIZZI tidak dilengkapi dengan PIN keamanan. Kata Kunci : Komunikasi Pemasaran, BRIZZI, Branding, Brand Image Implementation of Marketing Communication About BRIZZI Brand Image as Electronic Money PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kupang Branch ABSTRACT This study aims to determine the implementation of marketing communications about the BRIZZI brand image as electronic money of PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kupang Branch. This type of research is a qualitative study using qualitative descriptive methods. The theory used is the marketing mix theory, which has 4 elements of P: Product, Price, Place and Promotion. Informants in this study amounted to 6 people consisting of Assistant Manager of BRI Branch Fund Marketing, BRI Branch Relationship Manager BRI Branch, Customer Service BRI Branch Kupang, , Consumers who use BRIZZI and people who do not use BRIZZI. The data analysis technique used is qualitative data analysis. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results showed that PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kupang Branch has made an effort to introduce BRIZZI products to be known by the people of Kupang City, the activities carried out were to become sponsorships in the Developmental Basketball League (DBL) tournament, the BRIZZI socialization program in agencies, in collaboration with the SPBU and the Kupang City Government, placing advertisements on magazines, newspapers, radio, social media especially facebook and instagram owned by the Bank BRI, and educating the public through the media that has been working with BRI Bank Kupang Branch. This study also found that the inhibiting factor in the introduction of the BRIZZI card to the people of Kupang City was the lack of public knowledge about the use and function of BRIZZI and also that BRIZZI was not equipped with a security PIN. Keywords: Marketing Communication, BRIZZI, Branding, Brand Image

Personalized medicine involves a comprehensive analysis of factors affecting a disease. Family history is an important but not a definitive indicator of inherited predisposition to malignancy and thus studying the germline gene aberrations alongside somatic variants is warranted. The significance of germline predisposition has been increasingly recognized in acute myeloid leukemia and is noted in the latest WHO classification.1,2,3Despite the recent progress in acute lymphoblastic leukemia (ALL) therapies, many adult patients with ALL still do poorly and there is a need for new biomarkers and therapy targets. The aim of our study was to identify and determine the frequency of germline mutations in known ALL genes, to discover new genes associated with ALL predisposition, and to compare the germline genetic background and respective consequences of pediatric and adult high-risk ALL. We examined exome sequencing data from biobanked samples of adult (50) and pediatric (68) patients with high-risk ALL (Finnish Hematological Registry and Biobank - FHRB, and clinical repositories). First, a candidate-gene analysis consisted of 92 genes previously associated with germline predisposition to ALL or syndromes predisposing to ALL. Variants with minor allele frequency of &lt;0.01 in the Genome Aggregation Database were considered. Missense variants were considered significant if ≥2/3 algorithms (CADD, DANN, Revel) classified it as pathogenic. We also reviewed literature, public databases and the American College of Medical Genetics classification (ACMG) in filtering the variants. Clinical characteristics of the patients were retrieved from hospital records and the Finnish Hematological Registry. Second, an unbiased approach was applied to find novel genes predisposing to ALL by checking pathogenic variants in the same gene in at least two (adult/pediatric) patients and filtering by gene ontologies DNA repair, cell cycle, and lymphocyte differentiation; and by COSMIC cancer census genes. In both analyses, only statistically significantly more common variants in our series compared to normal population were included. We also conducted a mutational signature analysis on the samples. Our analysis (Table 1) demonstrates that 8% of adult and 10% pediatric study patients carried a pathogenic or likely pathogenic mutation in their germline in known ALL predisposing genes. All these mutations were at least 30-fold more frequent in our study series compared with allele frequencies in the normal population (p&lt;0.05). Four pediatric patients were identified to suffer from undiagnosed syndromes, which predispose to ALL (Li-Fraumeni and Noonan syndromes). We also found recurring aberrations in new genes with biological relevance to ALL, such as MUTYH and IL21R, potentially associating with ALL predisposition. Final results of the mutational signature analyses are pending. In conclusion, our results emphasize that germline predisposition is not rare among high-risk ALL patients. In addition to pediatric ALL patients, we show contributing germline variants also in adult patients. At least 20% of the adult ALL patients are transplanted and a potential germline basis of the disease should be considered when choosing the donor. Our analysis also reveals new information on the biology of high-risk ALL and may contribute to the future studies seeking for therapy options in this challenging patient category. Despite the anxiety that acknowledging inheritable factors may cause in patients, families, and caretakers, we encourage clinicians to integrate carefully interpreted germline data into patient care. References 1. Wartiovaara-Kautto U et al. Germline alterations in a consecutive series of acute myeloid leukemia. Leukemia. 2018. 2. Arber DA et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016. 3. Tawana K et al. Universal genetic testing for inherited susceptibility in children and adults with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia : are we there yet? Leukemia. 2018. Disclosures Porkka: Daiichi Sankyo: Consultancy, Research Funding; Celgene: Consultancy, Research Funding; Novartis: Consultancy, Research Funding. Heckman:Celgene: Research Funding; Novartis: Research Funding; Oncopeptides: Research Funding; Orion Pharma: Research Funding.

Abstract Abstract 136 Investigational Agent MLN9708 Target Tumor Suppressor MicroRNA-33b in Multiple Myeloma Cells Ze Tian, Jianjun Zhao, Jianhong Lin, Dharminder Chauhan, Kenneth C. Anderson Medical Oncology, Dana Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, Boston, MA, 02115 MicroRNAs (miRNAs) are 19–25 nucleotide-long noncoding RNA molecules that regulate gene expression both at the level of messenger RNA degradation and translation. Emerging evidence shows that miRNAs play a critical role in tumor pathogenesis by functioning as either oncogene or tumor suppressor genes. The role of miRNA and their regulation in response to proteasome inhibitors treatment in Multiple Myeloma (MM) is unclear. Here, we utilized MLN9708, a selective orally bio-available proteasome inhibitor to examine its effects on miRNA alterations in MM.1S MM cells. Upon exposure to aqueous solutions or plasma, MLN9708 rapidly hydrolyzes to its biologically active form MLN2238. Our previous study using both in vitro and in vivo models showed that MLN2238 inhibits tumor growth and triggers apoptosis via activation of caspases. Moreover, MLN2238 triggered apoptosis in bortezomib-resistant MM cells, and induced synergistic anti-MM activity when combined with HDAC inhibitor SAHA, dexamethasone, and lenalidomide. In the current study, we treated MM.1S cells with MLN2238 (12 nM) for 3 hours and harvested; total RNA was subjected to miRNA profiling using TaqMan® Array Human miRNA A-Card Set v3.0 and the data was analyzed using dChip analysis. Results showed that MLN2238 modulates miRNA expression with a total of 36 miRNA changing their expression profiling (δδCT>1.5 or δδCT <-1.5; 19 were upregulated and 17 showed a downregulation). Among all miRNA, miR-33b was highly (δδCT>7) upregulated in response to MLN2238 treatment. We therefore hypothesized that miR-33b may play a role in MM pathogenesis as well as during MLN2238-induced proteasome inhibition in MM cells. We first utilized quantitative polymerase chain reaction (q-PCR) to validate the changes in miRNA expression profiling. Results confirmed that MLN2238 treatment triggers significant increase in the miR-33b expression in MM.1S cells (2.1 and 2.2 folds at 3h and 6h, respectively; P<0.001). Examination of normal PBMCs and plasma cells showed higher expression of miR-33b than patient MM cells (P<0.001). We further investigated the functional role of miR-33b in MM cells at baseline and during MLN2238 treatment. Drug sensitivity, cell viability, apoptosis, colony formation, and migration assays were performed using cell TilTer-Glo, Annexin V-FITC/PI staining, MTT staining, and Transwell assays, respectively. Signaling pathways modulated post miR-33b overexpression were evaluated by q-PCR, immunoblot, and reporter assays. Our findings show that overexpression of miR-33b significantly decreased cell viability, cell migration, colony formation, as well as increased apoptosis and sensitivity of MM cells to MLN2238 treatment. Targetscan analysis predicted pim-1 as a putative downstream target of miR-33b. Overexpression of miR-33b downregulated pim-1 mRNA and protein expression. To further corroborate these data, we co-tranfected miR-33b and Pim-1-wt or Pim-1-mt in 293T and MM.1S cell lines. In concert with our earlier findings, miR-33b decreases pim-1-wt, but not pim-1-mt reporter activity in both cell lines. Reflecting the overexpression study results, MLN2238 treatment also decreases pim-1-wt, but not pim1-mt reporter activity. Moreover, a biochemical inhibitor of pim1/2 triggered apoptosis in MM cells. Finally, overexpression of miR-33b inhibits tumor growth (P<0.001) and prolongs survival (P<0.001) in both subcutaneous and disseminated human MM xenograft models. In summary, our study suggests that miR-33b is a tumor suppressor, which plays a role during MLN2238-induced apoptotic signaling in MM cells, and provide the basis for novel therapeutic strategies targeting miR-33b in MM. Disclosures: Anderson: Millennium: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees, Research Funding; Celgene: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees, Research Funding; Novartis: Membership on an entity's Board of Directors or advisory committees; Acetylon: Equity Ownership.

Purpose This paper aims to present the theoretical foundation and practical approach of “open-target addiction treatment” (OTAT). Traditional treatment programmes are usually-oriented towards fixed predefined goals (abstinence, reduced consumption and harm reduction) and often focus on one substance only (e.g. alcohol). However, as a rule, people who use drugs consume several substances and sometimes additionally exhibit behavioural addictions. For many of these addictions, there is more or less motivation for change, but commonly it is not abstinence as a consistent goal. The paradigm of OTAT systematically considers multi-substance use, expects high readiness to change and is aware that commonly clients lack the willingness to abstain permanently. Design/methodology/approach The theory and practice of OTAT involve three components, namely, first, to create a systematic inventory of all psychoactive substances consumed and addictive behaviours performed, second, to clarify, which substance-related change goals clients pursue and third, to choose adequate treatment options matching the substance-specific goals of the clients. Furthermore, OTAT includes didactic tools to support working along with these three steps (e.g. a set of cards to gain an overview over the psychoactive substances used and addictive behaviours performed). Findings The systematic implementation of OTAT requires fundamentally different concepts about addiction and its treatment, specific competencies of the staff and a corresponding portfolio of interventions within the treatment facilities. Research limitations/implications Future research should focus more on patients’ goal preferences and their impact on their willingness to take up treatment and its outcomes. Practical implications To implement OTAT treatment, institutions have to undergo a systematic process of team and organizational development. Social implications OTAT has the potential to reduce the treatment gap and to serve severely addicted individuals in a more comprehensive way. Originality/value The OTAT approach has not been described in the addiction treatment literature so far.

Schwartz–Jampel syndrome is a rare autosomal recessive disease caused by mutation in the heparan sulfate proteoglycan 2 (HSPG2) gene. Its cardinal symptoms are skeletal dysplasia and neuromuscular hyperactivity. Herein, we identified a new pathogenic mutation site (NM_005529.6:c.1125C&gt;G; p.Cys375Trp) of HSPG2 leading to Schwartz–Jampel syndrome by whole-exome sequencing. This mutation carried by the asymptomatic parents was previously registered in a single-nucleotide polymorphism database of the National Institutes of Health as a coding sequence variant rs543805444. The pathogenic nature of this missense mutation was demonstrated by in silico pathogenicity assessment, clinical presentations, and cellular function of primary fibroblast derived from patients. Various in silico software applications predicted the mutation to be pathogenic [Sorting Intolerant From Tolerant (SIFT), 0; Polyphen-2, 1; CADD (Combined Annotation Dependent Depletion), 23.7; MutationTaster, 1; DANN (deleterious annotation of genetic variants using neural networks); 0.9]. Needle electromyography revealed extensive complex repetitive discharges and multiple polyphasic motor unit action potentials in axial and limb muscles at rest. Short exercise test for myotonia showed Fournier pattern I. At cellular levels, mutant primary fibroblasts had reduced levels of secreted perlecan and impaired migration ability but normal capability of proliferation. Patients with this mutation showed more neuromuscular instability and relatively mild skeletal abnormality comparing with previously reported cases.

The armed conflict that started on 19th September 2002 in Côte d’Ivoire has led to the temporary de facto separation of the country into two entities. The rebels of the “Forces Nouvelles” have control of the north while the “Loyalist” camp has retained control of the south. The “Forces Nouvelles” have justfied their actions against the regime by denouncing the social injustice and discrimination that Northerners are said to endure. Also substantial numbers of youths from the North joined the rebel force. This study is based on in depth interviews conducted with 22 of such youths and their leaders. It gives a thorough account of their reasons for enlistment and their perceptions of the conflict. The reasons can be categorized as follows: in the first instance, the fighters claim their right to be fully recognized as Ivorian citizens and to be given official ID cards. Many also express an unwillingness to tolerate the abuses the national security forces have perpetrated against them, alongside their desire for revenge; their search for protection or, in a more self-interested way, their desire to pursue a military career. The study also highlights the influence that parents and peers from the neighbourhood can have on the decision to enlist and specific Northern “national” discourse discriminated by the rebellion. In the end, far from carrying secessionist claims, the discourses we have recorded express frustration at the continuing exclusion of Northerners from participation in the state. Beyond individual cases, we hypothesize that rebelling has been a way for the youths to re-negotiate their sense of belonging to and in the Nation.Key words: Côte d'Ivoire, Forces Nouvelles, rébellion, political violence, violent engagement

Probably the most (in)famous Australian teenager of recent times, now-17-year-old Kim Duthie—better known as the “St Kilda Schoolgirl”—first came to public attention when she posted naked pictures of two prominent St Kilda Australian Football League (AFL) players on Facebook. She claimed to be seeking revenge on the players’ teammate for getting her pregnant. This turned out to be a lie. Duthie also claimed that 47-year-old football manager Ricky Nixon gave her drugs and had sex with her. She then said this was a lie, then that she lied about lying. That she lied at least twice is clear, and in doing so, she arguably reinforced the pervasive myth that women are prone to lie about rape and sexual abuse. Precisely what occurred, and why Duthie posted the naked photographs will probably never be known. However, it seems clear that Duthie felt herself wronged. Can she therefore be held entirely to blame for the way she went about seeking redress from a group of men with infinitely more power than she—socially, financially and (in terms of the priority given to elite football in Australian society) culturally? The many judgements passed on Duthie’s behaviour in the media highlight the crucial, seldom-discussed issue of how problematic behaviour on the part of women might reinforce patriarchal norms. This is a particularly sensitive issue in the context of a spate of alleged sexual assaults committed by elite Australian footballers over the past decade. Given that representations of alleged rape cases in the media and elsewhere so often position women as blameworthy for their own mistreatment and abuse, the question of whether or not women can and should be held accountable in certain situations is particularly fraught. By exploring media representations of one of these complex scenarios, we consider how the issue of “complicity” might be understood in a rape culture. In doing so, we employ Auschwitz survivor Primo Levi’s highly influential concept of the “grey zone,” which signifies a complex and ambiguous realm that challenges both judgement and representation. Primo Levi’s “Grey Zone,” Patriarchy and the Problem of Judgement In his essay titled “The Grey Zone” (published in 1986), Levi is chiefly concerned with Jewish prisoners in the Nazi-controlled camps and ghettos who obtained “privileged” positions in order to prolong their survival. Reflecting on the inherently complex power relations in such extreme settings, Levi positions the “grey zone” as a metaphor for moral ambiguity: a realm with “ill-defined outlines which both separate and join the two camps of masters and servants. [The ‘grey zone’] possesses an incredibly complicated internal structure, and contains within itself enough to confuse our need to judge” (27). According to Levi, an examination of the scenarios and experiences that gave rise to the “grey zone” requires a rejection of the black-and-white binary opposition(s) of “friend” and “enemy,” “good” and “evil.” While Levi unequivocally holds the perpetrators of the Holocaust responsible for their actions, he warns that one should suspend judgement of victims who were entrapped in situations of moral ambiguity and “compromise.” However, recent scholarship on the representation of “privileged” Jews in Levi’s writings and elsewhere has identified a “paradox of judgement”: namely, that even if moral judgements of victims in extreme situations should be suspended, such judgements are inherent in the act of representation, and are therefore inevitable (see Brown). While the historical specificity of Levi’s reflections must be kept in mind, the corruptive influences of power at the core of the “grey zone”—along with the associated problems of judgement and representation—are clearly far more prevalent in human nature and experience than the Holocaust alone. Levi’s “grey zone” has been appropriated by scholars in the fields of Holocaust studies (Petropoulos and Roth xv-xviii), philosophy (Todorov 262), law (Luban 161–76), history (Cole 248–49), theology (Roth 53–54), and popular culture (Cheyette 226–38). Significantly, Claudia Card (The Atrocity Paradigm, “Groping through Gray Zones” 3–26) has recently applied Levi’s concept to the field of feminist philosophy. Indeed, Levi’s questioning of whether or not one can—or should—pass judgement on the behaviour of Holocaust victims has considerable relevance to the divisive issue of how women’s involvement in/with patriarchy is represented in the media. Expanding or intentionally departing from Levi’s ideas, many recent interpretations of the “grey zone” often misunderstand the historical specificity of Levi’s reflections. For instance, while applying Levi’s concept to the effects of patriarchy and domestic violence on women, Lynne Arnault makes the problematic statement that “in order to establish the cruelty and seriousness of male violence against women as women, feminists must demonstrate that the experiences of victims of incest, rape, and battering are comparable to those of war veterans, prisoners of war, political prisoners, and concentration camp inmates” (183, n.9). It is important to stress here that it is not our intention to make direct parallels between the Holocaust and patriarchy, or between “privileged” Jews and women (potentially) implicated in a rape culture, but to explore the complexity of power relations in society, what behaviour eventuates from these, and—most crucial to our discussion here—how such behaviour is handled in the mass media. Aware of the problem of making controversial (and unnecessary) comparisons, Card (“Women, Evil, and Gray Zones” 515) rightly stresses that her aim is “not to compare suffering or even degrees of evil but to note patterns in the moral complexity of choices and judgments of responsibility.” Card uses the notion of the “Stockholm Syndrome,” citing numerous examples of women identifying with their torturers after having been abused or held hostage over a prolonged period of time—most (in)famously, Patricia Hearst. While the medical establishment has responded to cases of women “suffering” from “Stockholm Syndrome” by absolving them from any moral responsibility, Card writes that “we may have a morally gray area in some cases, where there is real danger of becoming complicit in evildoing and where the captive’s responsibility is better described as problematic than as nonexistent” (“Women, Evil, and Gray Zones” 511). Like Levi, Card emphasises that issues of individual agency and moral responsibility are far from clear-cut. At the same time, a full awareness of the oppressive environment—in the context that this paper is concerned with, a patriarchal social system—must be accounted for. Importantly, the examples Card uses differ significantly from the issue of whether or not some women can be considered “complicit” in a rape culture; nevertheless, similar obstacles to understanding problematic situations exist here, too. In the context of a rape culture, can women become, to use Card’s phrase, “instruments of oppression”? And if so, how is their controversial behaviour to be understood and represented? Crucially, Levi’s reflections on the “grey zone” were primarily motivated by his concern that most historical and filmic representations “trivialised” the complexity of victim experiences by passing simplistic judgements. Likewise, the representation of sexual assault cases in the Australian mass media has often left much to be desired. Representing Sexual Assault: Australian Football and the Media A growing literature has critiqued the sexual culture of elite football in Australia—one in which women are reportedly treated with disdain, positioned as objects to be used and discarded. At least 20 distinct cases, involving more than 55 players and staff, have been reported in the media, with the majority of these incidents involving multiple players. Reports indicate that such group sexual encounters are commonplace for footballers, and the women who participate in sexual practices are commonly judged, even in the sports scholarship, as “groupies” and “sluts” who are therefore responsible for anything that happens to them, including rape (Waterhouse-Watson, “Playing Defence” 114–15; “(Un)reasonable Doubt”). When the issue of footballers and sexual assault was first debated in the Australian media in 2004, football insiders from both Australian rules and rugby league told the media of a culture of group sex and sexual behaviour that is degrading to women, even when consensual (Barry; Khadem and Nancarrow 4; Smith 1; Weidler 4). The sexual “culture” is marked by a discourse of abuse and objectification, in which women are cast as “meat” or a “bun.” Group sex is also increasingly referred to as “chop up,” which codes the practice itself as an act of violence. It has been argued elsewhere that footballers treating women as sexual objects is effectively condoned through the mass media (Waterhouse-Watson, “All Women Are Sluts” passim). The “Code of Silence” episode of ABC television program Four Corners, which reignited the debate in 2009, was even more explicit in portraying footballers’ sexual practices as abusive, presenting rape testimony from three women, including “Clare,” who remains traumatised following a “group sex” incident with rugby league players in 2002. Clare testifies that she went to a hotel room with prominent National Rugby League (NRL) players Matthew Johns and Brett Firman. She says that she had sex with Johns and Firman, although the experience was unpleasant and they treated her “like a piece of meat.” Subsequently, a dozen players and staff members from the team then entered the room, uninvited, some through the bathroom window, expecting sex with Clare. Neither Johns nor Firman has denied that this was the case. Clare went to the police five days later, saying that professional rugby players had raped her, although no charges were ever laid. The program further includes psychiatrists’ reports, and statements from the police officer in charge of the case, detailing the severe trauma that Clare suffered as a result of what the footballers called “sex.” If, as “Code of Silence” suggests, footballers’ practices of group sex are abusive, whether the woman consents or not, then it follows that such a “gang-bang culture” may in turn foster a rape culture, in which rape is more likely than in other contexts. And yet, many women insist that they enjoy group sex with footballers (Barry; Drill 86), complicating issues of consent and the degradation of women. Feminist rape scholarship documents the repetitive way in which complainants are deemed to have “invited” or “caused” the rape through their behaviour towards the accused or the way they were dressed: defence lawyers, judges (Larcombe 100; Lees 85; Young 442–65) and even talk show hosts, ostensibly aiming to expose the problem of rape (Alcoff and Gray 261–64), employ these tactics to undermine a victim’s credibility and excuse the accused perpetrator. Nevertheless, although no woman can be in any way held responsible for any man committing sexual assault, or other abuse, it must be acknowledged that women who become in some way implicated in a rape culture also assist in maintaining that culture, highlighting a “grey zone” of moral ambiguity. How, then, should these women, who in some cases even actively promote behaviour that is intrinsic to this culture, be perceived and represented? Charmyne Palavi, who appeared on “Code of Silence,” is a prime example of such a “grey zone” figure. While she stated that she was raped by a prominent footballer, Palavi also described her continuing practice of setting up footballers and women for casual sex through her Facebook page, and pursuing such encounters herself. This raises several problems of judgement and representation, and the issue of women’s sexual freedom. On the one hand, Palavi (and all other women) should be entitled to engage in any consensual (legal) sexual behaviour that they choose. But on the other, when footballers’ frequent casual sex is part of a culture of sexual abuse, there is a danger of them becoming complicit in, to use Card’s term, “evildoing.” Further, when telling her story on “Code of Silence,” Palavi hints that there is an element of increased risk in these situations. When describing her sexual encounters with footballers, which she states are “on her terms,” she begins, “It’s consensual for a start. I’m not drunk or on drugs and it’s in, [it] has an element of class to it. Do you know what I mean?” (emphasis added). If it is necessary to define sex “on her terms” as consensual, this implies that sometimes casual “sex” with footballers is not consensual, or that there is an increased likelihood of rape. She also claims to have heard about several incidents in which footballers she knows sexually abused and denigrated, if not actually raped, other women. Such an awareness of what may happen clearly does not make Palavi a perpetrator of abuse, but neither can her actions (such as “setting up” women with footballers using Facebook) be considered entirely separate. While one may argue, following Levi’s reflections, that judgement of a “grey zone” figure such as Palavi should be suspended, it is significant that Four Corners’s representation of Palavi makes implicit and simplistic moral judgements. The introduction to Palavi follows the story of “Caroline,” who states that first-grade rugby player Dane Tilse broke into her university dormitory room and sexually assaulted her while she slept. Caroline indicates that Tilse left when he “picked up that [she] was really stressed.” Following this story, the program’s reporter and narrator Sarah Ferguson introduces Palavi with, “If some young footballers mistakenly think all women want to have sex with them, Charmyne Palavi is one who doesn’t necessarily discourage the idea.” As has been argued elsewhere (Waterhouse-Watson, “Framing the Victim”), this implies that Palavi is partly responsible for players holding this mistaken view. By implication, she therefore encouraged Tilse to assume that Caroline would want to have sex with him. Footage is then shown of Palavi and her friends “applying the finishing touches”—bronzing their legs—before going to meet footballers at a local hotel. The lighting is dim and the hand-held camerawork rough. These techniques portray the women as artificial and “cheap,” techniques that are also employed in a remarkably similar fashion in the documentary Footy Chicks (Barry), which follows three women who seek out sex with footballers. In response to Ferguson’s question, “What’s the appeal of those boys though?” Palavi repeats several times that she likes footballers mainly because of their bodies. This, along with the program’s focus on the women as instigators of sex, positions Palavi as something of a predator (she was widely referred to as a “cougar” following the program). In judging her “promiscuity” as immoral, the program implies she is partly responsible for her own rape, as well as acts of what can be termed, at the very least, sexual abuse of other women. The problematic representation of Palavi raises the complex question of how her “grey zone” behaviour should be depicted without passing trivialising judgements. This issue is particularly fraught when Four Corners follows the representation of Palavi’s “nightlife” with her accounts of footballers’ acts of sexual assault and abuse, including testimony that a well-known player raped Palavi herself. While Ferguson does not explicitly question the veracity of Palavi’s claim of rape, her portrayal is nevertheless largely unsympathetic, and the way the segment is edited appears to imply that she is blameworthy. Ferguson recounts that Palavi “says she was able to put [being raped] out of her mind, and it certainly didn’t stop her pursuing other football players.” This might be interpreted a positive statement about Palavi’s ability to move on from a rape; however, the tone of Ferguson’s authoritative voiceover is disapproving, which instead implies negative judgement. As the program makes clear, Palavi continues to organise sexual encounters between women and players, despite her knowledge of the “dangers,” both to herself and other women. Palavi’s awareness of the prevalence of incidents of sexual assault or abuse makes her position a problematic one. Yet her controversial role within the sexual culture of elite Australian football is complicated even further by the fact that she herself is disempowered (and her own allegation of being raped delegitimised) by the simplistic ideas about “assault” and “consent” that dominate social discourse. Despite this ambiguity, Four Corners constructs Palavi as more of a perpetrator of abuse than a victim—not even a victim who is “morally compromised.” Although we argue that careful consideration must be given to the issue of whether moral judgements should be applied to “grey zone” figures like Palavi, the “solution” is far from simple. No language (or image) is neutral or value-free, and judgements are inevitable in any act of representation. In his essay on the “grey zone,” Levi raises the crucial point that the many (mis)understandings of figures of moral ambiguity and “compromise” partly arise from the fact that the testimony and perspectives of these figures themselves is often the last to be heard—if at all (50). Nevertheless, an article Palavi published in Sydney tabloid The Daily Telegraph (19) demonstrates that such testimony can also be problematic and only complicate matters further. Palavi’s account begins: If you believed Four Corners, I’m supposed to be the NRL’s biggest groupie, a wannabe WAG who dresses up, heads out to clubs and hunts down players to have sex with… what annoys me about these tags and the way I was portrayed on that show is the idea I prey on them like some of the starstruck women I’ve seen out there. (emphasis added) Palavi clearly rejects the way Four Corners constructed her as a predator; however, rather than rejecting this stereotype outright, she reinscribes it, projecting it onto other “starstruck” women. Throughout her article, Palavi reiterates (other) women’s allegedly predatory behaviour, continually portraying the footballers as passive and the women as active. For example, she claims that players “like being contacted by girls,” whereas “the girls use the information the players put on their [social media profiles] to track them down.” Palavi’s narrative confirms this construction of men as victims of women’s predatory actions, lamenting the sacking of Johns following “Code of Silence” as “disgusting.” In the context of alleged sexual assault, the “predatory woman” stereotype is used in place of the raped woman in order to imply that sexual assault did not occur; hence Palavi’s problematic discourse arguably reinforces sexist attitudes. But can Palavi be considered complicit in validating this damaging stereotype? Can she be blamed for working within patriarchal systems of representation, of which she has also been a victim? The preceding analysis shows judgement to be inherent in the act of representation. The paucity of language is particularly acute when dealing with such extreme situations. Indeed, the language used to explore this issue in the present article cannot escape terminology that is loaded with meaning(s), which quotation marks can perhaps only qualify so far. Conclusion This paper does not claim to provide definitive answers to such complex dilemmas, but rather to highlight problems in addressing the sensitive issues of ambiguity and “complicity” in women’s interactions with patriarchal systems, and how these are represented in the mass media. Like the controversial behaviour of teenager Kim Duthie described earlier, Palavi’s position throws the problems of judgement and representation into disarray. There is no simple solution to these problems, though we do propose that these “grey zone” figures be represented in a self-reflexive, nuanced manner by explicitly articulating questions of responsibility rather than making simplistic judgements that implicitly lessen perpetrators’ culpability. Levi’s concept of the “grey zone” helps elucidate the fraught issue of women’s potential complicity in a rape culture, a subject that challenges both understanding and representation. Despite participating in a culture that promotes the abuse, denigration, and humiliation of women, the roles of women like Palavi cannot in any way be conflated with the roles of the perpetrators of sexual assault. These and other “grey zones” need to be constantly rethought and renegotiated in order to develop a fuller understanding of human behaviour. References Alcoff, Linda Martin, and Laura Gray. “Survivor Discourse: Transgression or Recuperation.” Signs 18.2 (1993): 260–90. Arnault, Lynne S. “Cruelty, Horror, and the Will to Redemption.” Hypatia 18.2 (2003): 155–88. Barry, Rebecca. Footy Chicks. Dir. Rebecca Barry. Australia: SBS Television, off-air recording, 2006. Benedict, Jeff. Public Heroes, Private Felons: Athletes and Crimes against Women. Boston: Northeastern UP, 1997. Benedict, Jeff. Athletes and Acquaintance Rape. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. Brison, Susan J. Aftermath: Violence and the Remaking of a Self. Princeton: Princeton UP, 2002. Brown, Adam. “Beyond ‘Good’ and ‘Evil’: Breaking Down Binary Oppositions in Holocaust Representations of ‘Privileged’ Jews.” History Compass 8.5 (2010): 407–18. ———. “Confronting ‘Choiceless Choices’ in Holocaust Videotestimonies: Judgement, ‘Privileged’ Jews, and the Role of the Interviewer.” Continuum: Journal of Media and Communication Studies, Special Issue: Interrogating Trauma: Arts & Media Responses to Collective Suffering 24.1 (2010): 79–90. ———. “Marginalising the Marginal in Holocaust Films: Fictional Representations of Jewish Policemen.” Limina: A Journal of Historical and Cultural Studies 15 (2009). 14 Oct. 2011 ‹http://www.limina.arts.uwa.edu.au/previous/vol11to15/vol15/ibpcommended?f=252874›. ———. “‘Privileged’ Jews, Holocaust Representation and the ‘Limits’ of Judgement: The Case of Raul Hilberg.” Ed. Evan Smith. Europe’s Expansions and Contractions: Proceedings of the XVIIth Biennial Conference of the Australasian Association of European Historians (Adelaide, July 2009). Unley: Australian Humanities Press, 2010: 63–86. ———. “The Trauma of ‘Choiceless Choices’: The Paradox of Judgement in Primo Levi’s ‘Grey Zone.’” Trauma, Historicity, Philosophy. Ed. Matthew Sharpe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2007: 121–40. ———. “Traumatic Memory and Holocaust Testimony: Passing Judgement in Representations of Chaim Rumkowski.” Colloquy: Text, Theory, Critique, 15 (2008): 128–44. Card, Claudia. The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil. New York: Oxford UP, 2002. ———. “Groping through Gray Zones.” On Feminist Ethics and Politics. Ed. Claudia Card. Lawrence: University Press of Kansas, 1999: 3–26. ———. “Women, Evil, and Gray Zones.” Metaphilosophy 31.5 (2000): 509–28. Cheyette, Bryan. “The Uncertain Certainty of Schindler’s List.” Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List. Ed. Yosefa Loshitzky. Bloomington: Indiana UP, 1997: 226–38. “Code of Silence.” Four Corners. Australian Broadcasting Corporation (ABC). Australia, 2009. Cole, Tim. Holocaust City: The Making of a Jewish Ghetto. New York: Routledge, 2003. Drill, Stephen. “Footy Groupie: I Am Not Ashamed.” Sunday Herald Sun, 24 May 2009: 86. Gavey, Nicola. Just Sex? The Cultural Scaffolding of Rape. East Sussex: Routledge, 2005. Khadem, Nassim, and Kate Nancarrow. “Doing It for the Sake of Your Mates.” Sunday Age, 21 Mar. 2004: 4. Larcombe, Wendy. Compelling Engagements: Feminism, Rape Law and Romance Fiction. Sydney: Federation Press, 2005. Lees, Sue. Ruling Passions. Buckingham: Open UP, 1997. Levi, Primo. The Drowned and the Saved. Translated by Raymond Rosenthal. London: Michael Joseph, 1986. Luban, David. “A Man Lost in the Gray Zone.” Law and History Review 19.1 (2001): 161–76. Masters, Roy. Bad Boys: AFL, Rugby League, Rugby Union and Soccer. Sydney: Random House Australia, 2006. Palavi, Charmyne. “True Confessions of a Rugby League Groupie.” Daily Telegraph 19 May 2009: 19. Petropoulos, Jonathan, and John K. Roth, eds. Gray Zones: Ambiguity and Compromise in the Holocaust and Its Aftermath. New York: Berghahn, 2005. Roth, John K. “In Response to Hannah Holtschneider.” Fire in the Ashes: God, Evil, and the Holocaust. Eds. David Patterson and John K. Roth. Seattle: U of Washington P, 2005: 50–54. Smith, Wayne. “Gang-Bang Culture Part of Game.” The Australian 6 Mar. 2004: 1. Todorov, Tzvetan. Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps. Translated by Arthur Denner and Abigail Pollack. London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. Waterhouse-Watson, Deb. “All Women Are Sluts: Australian Rules Football and Representations of the Feminine.” Australian Feminist Law Journal 27 (2007): 155–62. ———. “Framing the Victim: Sexual Assault and Australian Footballers on Television.” Australian Feminist Studies (2011, in press). ———. “Playing Defence in a Sexual Assault ‘Trial by Media’: The Male Footballer’s Imaginary Body.” Australian Feminist Law Journal 30 (2009): 109–29. ———. “(Un)reasonable Doubt: Narrative Immunity for Footballers against Allegations of Sexual Assault.” M/C Journal 14.1 (2011). Weidler, Danny. “Players Reveal Their Side of the Story.” Sun Herald 29 Feb. 2004: 4. Young, Alison. “The Waste Land of the Law, the Wordless Song of the Rape Victim.” Melbourne University Law Review 2 (1998): 442–65.

SCULLY: I said, I got the lab to rush the results of the Szczesny autopsy, if you're interested.MULDER: I heard you, Scully.SCULLY: And Szczesny did indeed drown, but not as the result of the inhalation of ectoplasm as you so vehemently suggested.MULDER: Well, what else could she possibly have drowned in?SCULLY: Margarita mix, upchucked with about 40 ounces of Corcovado Gold tequila which, as it turns out, she and her friends rapidly consumed in the woods while trying to reenact the Blair Witch Project.MULDER: Well, I think that demands a little deeper investigation, don't you?SCULLY: No, I don't.— The X-Files, “All Things” (0717) IntroductionMikel J. Koven argues that “The X-Files [1993-2002, films 2005, 2010, revived 2016-2018] was the American television series that defined the zeitgeist of the 1990s” (337) by tapping into “pre-millenium paranoia and the collapse of traditional beliefs” (338). In each episode, “True Believer” and FBI agent Fox Mulder (David Duchovny) and his partner, the skeptical and rational Dr Dana Scully (Gillian Anderson), travel through a post-Cold War American landscape that is manifesting varying levels of anxiety about the century to come. The series is preoccupied with a series of questions that have, by the second decade of the twenty-first century, come to be answered fairly definitively. Have aliens visited Earth? (Well, if you believe a team of Harvard scientists, maybe [see Freeman], but there is no evidence of alien colonisation just yet.) Does the US government have its citizens’ best interests at heart? (In its current incarnation, no.) Will climate change have monstrous consequences? (Yes, we’re seeing them.) What do we do about the shady forces operating in post-Soviet Union Russia? (God knows, but they seem to be doing a good job of changing the shape of “democracy” in an increasing number of countries.)These broader socio-political aspects of The X-Files have been explored in a number of studies (see Koven; Moses; Wildermuth). In this article, I focus in more closely on some of the ways in which the character of Scully can be read as a complex engagement with a particularly 1990s version of third-wave feminism. I suggest that the type of feminism embodied in the character of Scully taps into the zeitgeist of the 1990s, a decade characterised not only by a growing media-driven “backlash” against feminism (see Faludi), but also by emergent third wave of feminism driven by movements such as “Riot Grrrl” (centred on openly feminist bands like Bikini Kill and Huggy Bear) and the various, and often contested, feminisms endorsed by a new generation of writers like Susan Faludi, Naomi Wolf, and even Katie Roiphe. Part of Scully’s longevity as a feminist icon can be attributed to the fact that while she is not without her own contradictions and complexities, she emerged from a televisual landscape dominated by particularly insipid representations of professional women. Scully, with her combination of lively wit and serious scientific mind, represented a radical imagining of professional femininity in the 1990s.Working against the Backlash: Scully and the Power of ProfessionalismBy the late 1980s, the political gains made by the second-wave feminism in the 1960s and early 1970s had come increasingly under fire in a “backlash” that “worked to revoke the gains made by the feminist movement” (Genz and Brabon 53). L.S. Kim argues this backlash is reflected in the fact that while strong female characters had always been a feature of US television (e.g. Mary Tyler Moore), in the 1990s televisual landscape feminism was often made popular in a type of “postfeminist discourse in which it is acceptable to be pro-woman but not to be feminist” (319). The quintessential example of this trend was David E. Kelley’s series about a Boston lawyer, Ally McBeal (1997-2002), in which McBeal’s primary dilemma is presented as being that she has “too many choices, too much freedom, and too much desire” which leads to “never-ending searching and even to depression and dysfunction” (Kim 319). McBeal’s professional success never seems to compensate for her various romantic disappointments and these remain the focal point of Kelley’s series.Part of what sets Scully apart from a character like McBeal is her unerring professionalism, and her strong commitment to equality in her relationship with Mulder. Scully displays none of McBeal’s neuroses, and she is unapologetically feminist in her disposition. She also understands implicitly the pivotal role she plays in the partnership at the heart of the X-Files. Scully is, then, a capable, professional woman who not only remains professional at all times, but who also works as a powerful grounding force to her partner’s more outlandish approaches and theories. As series creator Chris Carter has been forced to concede on numerous occasions, without the rational and practical figure of Scully in the morgue to (usually) prove and (sometimes) disprove Mulder’s theories, The X-Files as we know them would cease to exist. In fact, and somewhat paradoxically, in order to best understand Scully as a character, one needs to recognise the significance of the relationship between Scully and Mulder that lies at the heart of the series. The sheer force of Scully’s professionalism, and its resistance to being conscripted straightforwardly into a traditional romantic plot, becomes an important contributor to the powerful sexual tension between Mulder and Scully that came to define the series. Scully also, as critics and commentators were quick to point out, takes on the traditionally masculine role of skeptical scientist on the series, with Mulder positioned in the typically feminine role of intuitive “believer” (in, among other things, aliens, Chupacabra, big foot, and psychic powers). There are, of course, problems with this approach, but for now it is enough to simply point out that this positioning of Mulder and Scully is an important feature of the internal structure of The X-Files and speaks to an awareness of, and desire to challenge, the traditional association of women with intuition and men with rationality. Indeed, Linda Badley points out that the relationship between the two agents is “remarkably egalitarian, challenging traditional gender roles as portrayed on television” (63).Scully and Mulder’s relationship, a relationship that is at once personal and professional, is also grounded in genuine equality and respect. Mulder never undermines Scully, he (occasionally) knows when to bow to her superior scientific reasoning, and his eventual love for his partner is based in his understanding that Scully’s skepticism offers the perfect counterpart to his openness to the paranormal. In fact, one might say that Mulder, at least in part, falls in love with Scully’s professionalism and with her commitment to scientific reasoning. Mulder admits as much himself in the film The X-Files: Fight the Future (1998): “as difficult and frustrating as it’s been sometimes, your goddamn strict rationalism and science have saved me a thousand times over. You kept me honest. You made me a whole person.” In this calculation, Scully is not only Mulder’s equal, she is his missing piece. While she might sometimes grumble about merely playing Watson to Mulder’s Holmes (see “Fight Club” [0720]), Scully’s role is much more important than this, and Mulder (and the viewer) knows it.In the context of the televisual landscape of the 1990s, this representation of Scully as a character who is every bit as intelligent and as integral to the action of the series as her male partner, was incredibly powerful. It marked Scully as a third-wave feminist character in an era dominated by women who seemed to conform to the kind of problematic post-feminism embodied by Ally McBeal. In a recent interview, Gillian Anderson acknowledged the significant role Scully played in opening up possibilities for the representation of women on television in the 1990s. She observed, “a lot of women felt that they saw something recognisable for the first time [in Scully and] there were a lot of young women whose eyes were opened to feeling like they were finally represented in some way on television” (Anderson in Idato n.p.) Many women saw themselves in this character, and there can be little doubt The X-Files spearheaded a shift towards a more representative approach to the writing of female roles in US television in which layered and complex characters such as Scully became the norm rather than the exception. Rosalind Gill, for example, notes that “quality television” has “evolved since the 1990s into a site of rich and complex representations of gender including Homeland, Veep, House of Cards, Orange is the New Black, Transparent, and The Good Wife” (620).One of the other pervasive positive effects associated with the character of Scully is that she functioned, and indeed continues to function, as a role model for women in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). A recent report commissioned by 21st Century Fox, the Geena Davis Institute on Gender in Media, and J. Walter Thompson Intelligence found that “Scully’s media depiction of a high-achieving woman in STEM asked a generation of girls and women to imagine new professional options… Scully also influenced a generation of young women to study and pursue careers in STEM” (3). Although this report is not entirely impartial (21th Century Fox owns The X-Files), it found that “among women who are familiar with Scully’s character, 91% say she is a role model for girls and women” (5). This finding tallies with those of a variety of earlier online observers who noticed Scully had become a touchstone character “who inspired an entire generation of young women to pursue medical, scientific, and law enforcement degrees as positions” (Consalvi). To an extent not seen before in the history of television, Scully became an important role model for young women in the STEM professions. Scully’s fictional professionalism helped to create a new generation of real-life female STEM professionals.But it is worth remembering that in other respects, Scully is a complicated feminist heroine. This is largely because The X-Files’ production team’s own feminist credentials were often less-than-inspiring. The series was created by a man, and was written and directed predominantly by men in all of its various filmic and televisual incarnations. As Anderson herself pointed out on her Twitter feed for 29 June 2017, of the 207 episodes of X-Files produced, only 2 were directed by women (fig. 1). Famously, when the X-Files began in the early 1990s, Anderson was paid far less than her co-star Duchovny and was even asked to stand behind him on camera. The actor agitated successfully for equal pay after three years in the role, and for the right to stand beside her televisual partner, rather than behind him, even if, somewhat astonishingly, Twenty First Century Fox also offered Anderson less than Duchovny to reprise her famous role in 2016. (Anderson eventually received equal pay for equal billing.)Fig. 1: Gillian Anderson tweet, 29 June 2017.It ought to be remembered, then, that Scully’s feminism is predominantly a construction of men, overlaid with the undoubted feminine empowerment brought to the role by Anderson. As far back as 1998, Linda Badley noticed that for Scully/Anderson “the transference of ‘feminist’ characteristics between character and star is unusually strong—to the extent that a discussion of one must refer to the other. And Anderson/Scully is instantly recognisable as an icon of popular feminism” (62). But in more recent years, Anderson has made even clearer her own feminist leanings. She has done this through the publication (with Jennifer Nadel) of the explicitly feminist We: The Uplifting Manuel for Women Seeking Happiness (2017); by taking up more explicitly feminist roles, such as that of Stella Gibson in the acclaimed BBC series The Fall (2013-present); and through her Twitter feed. The significance of Anderson’s online feminist presence is highlighted by Lauren Modery, who notes: “the next time you’re having a day where you’re not sure if you’re being the best feminist you can be, just ask yourself “what would Gillian Anderson do?” and go to her Twitter account” (Modery). Scully’s 1990s Feminism in a Twenty-First Century ContextFor much of the series, Scully’s feminism can be viewed as a form of the “New Feminism” that Stephanie Genz and Benjamin Brabon associate with the late 1990s and with Natasha Walter’s book The New Feminism (1998). This “New Feminism” attempts to break from second-wave feminism by decoupling the personal from the political (64). Badley, for example, points out that Scully’s feminism is strictly based on individual empowerment: “rather than challenge patriarchy directly or join forces with women activists, Scully channels her anger/ambition into fitting into the system” (70). But equally, Scully’s feminism could be seen as a prototype of the kind of “neo-liberal” feminism that theorists such as Angela McRobbie associate with the present moment, a feminism which “discards the older, welfarist and collectivist feminism of the past, in favour of individualist striving” (4). Certainly, over the course of the 25 years, The X-Files has been in existence, we have seen little evidence that Scully has female friends (or indeed, that she interacts with anyone much outside of Mulder and her family).When other women do enter the picture, such as when Mulder’s one-time lover and co-founder of the X-Files, Diana Fowley appears in the fifth season of the series (see “The End” [0520]), Scully is often positioned in an antagonistic relationship with them. In this context, it is notable that “All Things,” a seventh-season episode directed and written by Anderson, places Scully’s interaction with Colleen Azar, a woman from the American Taoist Healing Centre, at the centre of the narrative. Azar’s exhortations to Scully to “slow down” are presented as the wise words of a female ally in this episode, and Scully does well to heed them. This episode, consciously I think, works as a counter to the more typical representation of Scully as being in competition with women for Mulder’s interest, evident in episodes like “Alpha” (0616) and “Syzygy” (0313). In this respect, Anderson appears to be aligning Scully with a feminism that is much more inclusive than it appears in other, male-written, episodes.From the vantage point of the second decade of the twenty-first century, one of the more problematic elements The X-Files has to do with its representation of sex and sexuality. Sex, in the world of The X-Files, is very 1990s in orientation. In fact, it echoes the way in which sex operated in the Clinton impeachment: denial, denial, denial, even in the face of clear evidence it took place. We see this most obviously in “All Things,” which begins with a shot of Scully getting dressed in front of a mirror, that pans to a shot of an undressed Mulder in bed. This opening seems to suggest the two had spent the night together, but nothing overtly sexual actually takes place in the episode. Indeed, any sexual activity that ever takes place in the X-Files happens off camera, but it is nonetheless worth pointing out that while the equally solitary Mulder is repeatedly characterised in the series by his porn fetish, Scully’s sexuality is repeatedly denied or diminished in the series. Moreover, any overt expression of Scully’s sexuality (such as in “Milagro,” [0618] where she falls for a writer living next door to Mulder) typically ends badly, with Scully placed in peril by her sexual desires.Scully’s continued presence in the twenty-first century, however, means that while her character is rooted in what we might call a “1990s feminist disposition” (she prides herself on being a “woman in a man’s world”; she demonstrates little interest in stereotypically feminine pursuits such as shopping or make up; her focus is on work, rather than romance), she has also been allowed the room to grow and develop. Perhaps most notably, the 2018 Scully is allowed to embrace her sexuality. Sexual activity still appears off screen, of course, but in “Plus One” (1103), we see her actively pursue sex with Mulder (twice!), while her vibrator makes an unapologetic cameo appearance in “Rm9sbG93ZXJz” (1107). Given that we live in a decade saturated in sexual imagery, it makes no sense for 2018 Scully to be as chaste and buttoned up as she was in the 1990s.Finally, in a series in which the wild speculation of the conspiracy theories is almost always true, Scully’s feminist commitment to rationality, science and the power of logic might appear to be undermined at every turn. Badley, for example, reminds us that while Scully may “have medicine and the law on her side ... Mulder’s vision is validated by Chris Carter, as the prologue to nearly every episode reminds us” (67). This is highlighted in “Field Trip” (0621) when Scully wonders, “Mulder, can’t you just for once, just ... for the novelty of it, come up with the simplest explanation, the most logical one instead of automatically jumping to UFOs or Bigfoot or…” Mulder simply counters with:Scully, in six years, how … how often have I been wrong? No seriously, I mean, every time I bring you a case we go through this perfunctory dance. You tell me that I’m not being scientifically rigorous and that I’m off my nut, and then in the end who turns out to be right like 98.95 of the time? I just think I’ve ... earned the benefit of the doubt here.Interestingly enough, however, it is Scully who solves the mystery at the heart of this particular episode of X-Files—Mulder and Scully are indeed trapped inside a giant fungus, being slowly digested by its gooey secretions.And while Mulder’s viewpoint is most often endorsed in the series, the chaos of the Trump administration illustrates perfectly the dangers behind the valorisation of the irrational over the rational. In a decade in which rationality itself is coming under increasing threat—by “fake news”; through a hostility towards the science of climate change; in the desire to wind back further the gains of the feminist movement—we need to remember the importance of the strong and abiding relationship between rationality and feminism. This is a relationship that goes at least as far back as Mary Wollstonecraft’s (1759-1797) Vindication of the Rights of Woman (1792), is at the heart of the feminist gothic writings of women like Ann Radcliffe (1764-1823) and Mary Shelley (1797-1851). This commitment to the power of rationality lives on in the character of Dana Scully.Conclusion: Scully as Twenty-First-Century Feminist IconI have argued throughout this article that there are limitations of the kind of feminism embodied in Scully, but it is clear that she has come to represent a type of woman who refuses to let men dictate her behaviour, and who maintains her professionalism even under the most difficult of circumstances. A host of Scully memes now circulating on the web celebrate the character’s competence, intelligence, and compassion (figs. 2, 3, and 4). The character of Scully now exists far beyond the confines of the television screen and the imaginations of her predominantly male authors. Scully’s continuing relevance to twenty-first century feminists is reflected in this meme recently placed by Anderson on her Twitter account in response to the allegations of sexual misconduct directed at US Supreme Court nominee Brett Kavanagh (fig. 5). Rarely have the 1990s seemed so relevant to the present moment.Fig. 2: Scully meme, Meme Generator.Fig. 3: Rustnsplinters, “Scully Motivational.” Deviant Art.Fig. 4: E.H. Redlum, “Scully: Meme Style.” Deviant Art.Fig. 5: Gillian Anderson tweet.ReferencesBadley, Linda. “Scully Hits the Glass Ceiling: Postmodernism, Postfeminism, Posthumanism, and The X-Files.” Fantasy Girls: Gender in the New Universe of Science Fiction and Fantasy Television. Ed. Elyce Rae Helford. Lanham: Rowman & Littlefield, 2000. 61-90.Consalvi, Sydney. “The Scully Effect Continues: How The X-Files’ Dana Scully Changed Television Forever.” Odyssey. 9 Aug. 2016. 1 Dec. 2018 <https://www.theodysseyonline.com/scully-effect>.Faludi, Susan. Backlash: The Undeclared War against Women. London: Vintage, 1991.Freeman, David. “Scientists Say Mysterious ‘Oumuamua’ Object Could Be an Alien Spacecraft: Harvard Researchers Raise the Possibility That It’s a Probe Sent by Extraterrestrials.” NBCNews.com. 6 Nov. 2018. 1 Dec. 2018 <https://www.nbcnews.com/mach/science/scientists-say-mysterious-oumuamua-object-could-be-alien-spacecraft-ncna931381>.Genz, Stéphanie, and Benjamin A. Brabon. Postfeminism: Cultural Texts and Theories. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.Gill, Rosalind. “Post-Postfeminism? New Feminist Visibilities in Postfeminist Times.” Feminist Media Studies 16.4 (2016): 610-30.Idato, Michael. “Gillian Anderson on Why She’s Closing The X-Files after 25 Years.” The Sydney Morning Herald. 15 Jan. 2018. 1 Dec. 2018 <https://www.smh.com.au/entertainment/tv-and-radio/times-up-gillian-anderson-on-why-shes-closing-the-xfiles-after-25-years-20180115-h0iapf.html>.Kim, L.S. “‘Sex and the Single Girl’ in Postfeminism: The F Word on Television.” Television and New Media 2.4 (Nov. 2001): 319-334.Koven, Mikel J. “The X-Files.” Essential Cult TV Reader. Ed. David Lavery. Lexington: University of Kentucky Press, 2010. 337-343.McRobbie, Angela. “Notes on the Perfect: Competitive Femininity in Neoliberal Times.” Australian Feminist Studies 30:83 (2015): 3-20.Modery, Lauren. “Gillian Anderson Is the Feminist Twitter Hero We Need Right Now.” Birth. Movies. Death. 25 Jan. 2018. 1 Dec. 2018 <https://birthmoviesdeath.com/2018/01/25/gillian-anderson-is-the-feminist-twitter-hero-we-need-right-now>.Moses, Michael Valdez. “Kingdom of Darkness: Autonomy and Conspiracy in The X-Files and Millenium.” The Philosophy of TV Noir. Eds. Steven M. Sanders and Aeon J. Skoble. Lexington: U. of Kentucky P., 2008. 203-228.21stCentury Fox, the Geena Davis Institute on Gender in Media, and J. Walter Thompson Intelligence. The ‘Scully Effect’: I Want to Believe… in STEM. 2018. <https://impact.21cf.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/ScullyEffectReport_21CF_1-1.pdf>.Wildermuth, Mark E. Gender, Science Fiction Television, and the American Security State: 1958-Present. London: Palgrave Macmillan, 2014.X-Files: Fight the Future. Dir. Rob Bowman. Perf. Gillian Anderson and David Duchovny. 20th Century Fox. 1998.

Special Care NoticeThis article discusses trauma and violence inflicted upon the Indigenous peoples of Tasmania through the processes of colonisation. Content within this article may be distressing to some readers. IntroductionThis article looks briefly at the collection, consultation, and digital sharing of stories essential to the histories of the First Nations peoples of Australia. Focusing on materials held in Sydney, New South Wales two case studies—the object known as the Proclamation Board and the George Augustus Robinson Papers—explore how materials can be shared with Aboriginal peoples of the region now known as Tasmania. Specifically, the authors of this article (a Palawa man and an Australian woman of European descent) ask how can the idea of the privileging of Indigenous voices, within Eurocentric cultural collections, be transformed from rhetoric to reality? Moreover, how can we navigate this complex work, that is made even more problematic by distance, through the utilisation of knowledge networks which are geographically isolated from the collections holding stories crucial to Indigenous communities? In seeking to answer these important questions, this article looks at how cultural, emotional, and intellectual ownership can be divested from the physical ownership of a collection in a way that repatriates—appropriately and sensitively—stories of Aboriginal Australia and of colonisation. Holding Stories, Not Always Our OwnCultural institutions, including libraries, have, in recent years, been drawn into discussions centred on the notion of digital disruption and “that transformative shift which has seen the ongoing realignment of business resources, relationships, knowledge, and value both facilitating the entry of previously impossible ideas and accelerating the competitive impact of those same impossible ideas” (Franks and Ensor n.p.). As Molly Brown has noted, librarians “are faced, on a daily basis, with rapidly changing technology and the ways in which our patrons access and use information. Thus, we need to look at disruptive technologies as opportunities” (n.p.). Some innovations, including the transition from card catalogues to online catalogues and the provision of a wide range of electronic resources, are now considered to be business as usual for most institutions. So, too, the digitisation of great swathes of materials to facilitate access to collections onsite and online, with digitising primary sources seen as an intermediary between the pillars of preserving these materials and facilitating access for those who cannot, for a variety of logistical and personal reasons, travel to a particular repository where a collection is held.The result has been the development of hybrid collections: that is, collections that can be accessed in both physical and digital formats. Yet, the digitisation processes conducted by memory institutions is often selective. Limited resources, even for large-scale digitisation projects usually only realise outcomes that focus on making visually rich, key, or canonical documents, or those documents that are considered high use and at risk, available online. Such materials are extracted from the larger full body of records while other lesser-known components are often omitted. Digitisation projects therefore tend to be devised for a broader audience where contextual questions are less central to the methodology in favour of presenting notable or famous documents online only. Documents can be profiled as an exhibition separate from their complete collection and, critically, their wider context. Libraries of course are not neutral spaces and this practice of (re)enforcing the canon through digitisation is a challenge that cultural institutions, in partnerships, need to address (Franks and Ensor n.p.). Indeed, our digital collections are as affected by power relationships and the ongoing impacts of colonisation as our physical collections. These power relationships can be seen through an organisation’s “processes that support acquisitions, as purchases and as the acceptance of artefacts offered as donations. Throughout such processes decisions are continually made (consciously and unconsciously) that affect what is presented and actively promoted as the official history” (Thorpe et al. 8). While it is important to acknowledge what we do collect, it is equally important to look, too, at what we do not collect and to consider how we continually privilege and exclude stories. Especially when these stories are not always our own, but are held, often as accidents of collecting. For example, an item comes in as part of a larger suite of materials while older, city-based institutions often pre-date regional repositories. An essential point here is that cultural institutions can often become comfortable in what they collect, building on existing holdings. This, in turn, can lead to comfortable digitisation. If we are to be truly disruptive, we need to embrace feeling uncomfortable in what we do, and we need to view digitisation as an intervention opportunity; a chance to challenge what we ‘know’ about our collections. This is especially relevant in any attempts to decolonise collections.Case Study One: The Proclamation BoardThe first case study looks at an example of re-digitisation. One of the seven Proclamation Boards known to survive in a public collection is held by the Mitchell Library, State Library of New South Wales, having been purchased from Tasmanian collector and photographer John Watt Beattie (1859–1930) in May 1919 for £30 (Morris 86). Why, with so much material to digitise—working in a program of limited funds and time—would the Library return to an object that has already been privileged? Unanswered questions and advances in digitisation technologies, created a unique opportunity. For the First Peoples of Van Diemen’s Land (now known as Tasmania), colonisation by the British in 1803 was “an emotionally, intellectually, physically, and spiritually confronting series of encounters” (Franks n.p.). Violent incidents became routine and were followed by a full-scale conflict, often referred to as the Black War (Clements 1), or more recently as the Tasmanian War, fought from the 1820s until 1832. Image 1: Governor Arthur’s Proclamation to the Aborigines, ca. 1828–1830. Image Credit: Mitchell Library, State Library of New South Wales, Call No.: SAFE / R 247.Behind the British combatants were various support staff, including administrators and propagandists. One of the efforts by the belligerents, behind the front line, to win the war and bring about peace was the production of approximately 100 Proclamation Boards. These four-strip pictograms were the result of a scheme introduced by Lieutenant Governor George Arthur (1784–1854), on the advice of Surveyor General George Frankland (1800–38), to communicate that all are equal under the rule of law (Arthur 1). Frankland wrote to Arthur in early 1829 to suggest these Proclamation Boards could be produced and nailed to trees (Morris 84), as a Eurocentric adaptation of a traditional method of communication used by Indigenous peoples who left images on the trunks of trees. The overtly stated purpose of the Boards was, like the printed proclamations exhorting peace, to assert, all people—black and white—were equal. That “British Justice would protect” everyone (Morris 84). The first strip on each of these pictogram Boards presents Indigenous peoples and colonists living peacefully together. The second strip shows “a conciliatory handshake between the British governor and an Aboriginal ‘chief’, highly reminiscent of images found in North America on treaty medals and anti-slavery tokens” (Darian-Smith and Edmonds 4). The third and fourth strips depict the repercussions for committing murder (or, indeed, any significant crime), with an Indigenous man hanged for spearing a colonist and a European man hanged for shooting an Aboriginal man. Both men executed in the presence of the Lieutenant Governor. The Boards, oil on Huon pine, were painted by “convict artists incarcerated in the island penal colony” (Carroll 73).The Board at the State Library of New South Wales was digitised quite early on in the Library’s digitisation program, it has been routinely exhibited (including for the Library’s centenary in 2010) and is written about regularly. Yet, many questions about this small piece of timber remain unanswered. For example, some Boards were outlined with sketches and some were outlined with pouncing, “a technique [of the Italian Renaissance] of pricking the contours of a drawing with a pin. Charcoal was then dusted on to the drawing” (Carroll 75–76). Could such a sketch or example of pouncing be seen beneath the surface layers of paint on this particular Board? What might be revealed by examining the Board more closely and looking at this object in different ways?An important, but unexpected, discovery was that while most of the pigments in the painting correlate with those commonly available to artists in the early nineteenth century there is one outstanding anomaly. X-ray analysis revealed cadmium yellow present in several places across the painting, including the dresses of the little girls in strip one, uniform details in strip two, and the trousers worn by the settler men in strips three and four (Kahabka 2). This is an extraordinary discovery, as cadmium yellows were available “commercially as an artist pigment in England by 1846” and were shown by “Winsor & Newton at the 1851 Exhibition held at the Crystal Palace, London” (Fiedler and Bayard 68). The availability of this particular type of yellow in the early 1850s could set a new marker for the earliest possible date for the manufacture of this Board, long-assumed to be 1828–30. Further, the early manufacture of cadmium yellow saw the pigment in short supply and a very expensive option when compared with other pigments such as chrome yellow (the darker yellow, seen in the grid lines that separate the scenes in the painting). This presents a clearly uncomfortable truth in relation to an object so heavily researched and so significant to a well-regarded collection that aims to document much of Australia’s colonial history. Is it possible, for example, the Board has been subjected to overpainting at a later date? Or, was this premium paint used to produce a display Board that was sent, by the Tasmanian Government, to the 1866 Intercolonial Exhibition in Melbourne? In seeking to see the finer details of the painting through re-digitisation, the results were much richer than anticipated. The sketch outlines are clearly visible in the new high-resolution files. There are, too, details unable to be seen clearly with the naked eye, including this warrior’s headdress and ceremonial scarring on his stomach, scars that tell stories “of pain, endurance, identity, status, beauty, courage, sorrow or grief” (Australian Museum n.p.). The image of this man has been duplicated and distributed since the 1830s, an anonymous figure deployed to tell a settler-centric story of the Black, or Tasmanian, War. This man can now be seen, for the first time nine decades later, to wear his own story. We do not know his name, but he is no longer completely anonymous. This image is now, in some ways, a portrait. The State Library of New South Wales acknowledges this object is part of an important chapter in the Tasmanian story and, though two Boards are in collections in Tasmania (the Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart and the Queen Victoria Museum and Art Gallery, Launceston), each Board is different. The Library holds an important piece of a large and complex puzzle and has a moral obligation to make this information available beyond its metropolitan location. Digitisation, in this case re-digitisation, is allowing for the disruption of this story in sparking new questions around provenance and for the relocating of a Palawa warrior to a more prominent, perhaps even equal role, within a colonial narrative. Image 2: Detail, Governor Arthur’s Proclamation to the Aborigines, ca. 1828–1830. Image Credit: Mitchell Library, State Library of New South Wales, Call No.: SAFE / R 247.Case Study Two: The George Augustus Robinson PapersThe second case study focuses on the work being led by the Indigenous Engagement Branch at the State Library of New South Wales on the George Augustus Robinson (1791–1866) Papers. In 1829, Robinson was granted a government post in Van Diemen’s Land to ‘conciliate’ with the Palawa peoples. More accurately, Robinson’s core task was dispossession and the systematic disconnection of the Palawa peoples from their Country, community, and culture. Robinson was a habitual diarist and notetaker documenting much of his own life as well as the lives of those around him, including First Nations peoples. His extensive suite of papers represents a familiar and peculiar kind of discomfort for Aboriginal Australians, one in which they are forced to learn about themselves through the eyes and words of their oppressors. For many First Nations peoples of Tasmania, Robinson remains a violent and terrible figure, but his observations of Palawa culture and language are as vital as they are problematic. Importantly, his papers include vibrant and utterly unique descriptions of people, place, flora and fauna, and language, as well as illustrations revealing insights into the routines of daily life (even as those routines were being systematically dismantled by colonial authorities). “Robinson’s records have informed much of the revitalisation of Tasmanian Aboriginal culture in the twentieth century and continue to provide the basis for investigations of identity and deep relationships to land by Aboriginal scholars” (Lehman n.p.). These observations and snippets of lived culture are of immense value to Palawa peoples today but the act of reading between Robinson’s assumptions and beyond his entrenched colonial views is difficult work.Image 3: George Augustus Robinson Papers, 1829–34. Image Credit: Mitchell Library, State Library of New South Wales, A 7023–A 7031.The canonical reference for Robinson’s archive is Friendly Mission: The Tasmanian Journals and Papers of George Augustus Robinson, 1829–1834, edited by N.J.B. Plomley. The volume of over 1,000 pages was first published in 1966. This large-scale project is recognised “as a monumental work of Tasmanian history” (Crane ix). Yet, this standard text (relied upon by Indigenous and non-Indigenous researchers) has clearly not reproduced a significant percentage of Robinson’s Tasmanian manuscripts. Through his presumptuous truncations Plomley has not simply edited Robinson’s work but has, quite literally, written many Palawa stories out of this colonial narrative. It is this lack of agency in determining what should be left out that is most troubling, and reflects an all-too-familiar approach which libraries, including the State Library of New South Wales, are now urgently trying to rectify. Plomley’s preface and introduction does not indicate large tranches of information are missing. Indeed, Plomley specifies “that in extenso [in full] reproduction was necessary” (4) and omissions “have been kept to a minimum” (8). A 32-page supplement was published in 1971. A new edition, including the supplement, some corrections made by Plomley, and some extra material was released in 2008. But much continues to be unknown outside of academic circles, and far too few Palawa Elders and language revival workers have had access to Robinson’s original unfiltered observations. Indeed, Plomley’s text is linear and neat when compared to the often-chaotic writings of Robinson. Digitisation cannot address matters of the materiality of the archive, but such projects do offer opportunities for access to information in its original form, unedited, and unmediated.Extensive consultation with communities in Tasmania is underpinning the digitisation and re-description of a collection which has long been assumed—through partial digitisation, microfilming, and Plomley’s text—to be readily available and wholly understood. Central to this project is not just challenging the canonical status of Plomley’s work but directly challenging the idea non-Aboriginal experts can truly understand the cultural or linguistic context of the information recorded in Robinson’s journals. One of the more exciting outcomes, so far, has been working with Palawa peoples to explore the possibility of Palawa-led transcriptions and translation, and not breaking up the tasks of this work and distributing them to consultants or to non-Indigenous student groups. In this way, people are being meaningfully reunited with their own histories and, crucially, given first right to contextualise and understand these histories. Again, digitisation and disruption can be seen here as allies with the facilitation of accessibility to an archive in ways that re-distribute the traditional power relations around interpreting and telling stories held within colonial-rich collections.Image 4: Detail, George Augustus Robinson Papers, 1829–34. Image Credit: Mitchell Library, State Library of New South Wales, A 7023–A 7031.As has been so brilliantly illustrated by Bruce Pascoe’s recent work Dark Emu (2014), when Aboriginal peoples are given the opportunity to interpret their own culture from the colonial records without interference, they are able to see strength and sophistication rather than victimhood. For, to “understand how the Europeans’ assumptions selectively filtered the information brought to them by the early explorers is to see how we came to have the history of the country we accept today” (4). Far from decrying these early colonial records Aboriginal peoples understand their vital importance in connecting to a culture which was dismantled and destroyed, but importantly it is known that far too much is lost in translation when Aboriginal Australians are not the ones undertaking the translating. ConclusionFor Aboriginal Australians, culture and knowledge is no longer always anchored to Country. These histories, once so firmly connected to communities through their ancestral lands and languages, have been dispersed across the continent and around the world. Many important stories—of family history, language, and ways of life—are held in cultural institutions and understanding the role of responsibly disseminating these collections through digitisation is paramount. In transitioning from physical collections to hybrid collections of the physical and digital, the digitisation processes conducted by memory institutions can be—and due to the size of some collections is inevitably—selective. Limited resources, even for large-scale and well-resourced digitisation projects usually realise outcomes that focus on making visually rich, key, or canonical documents, or those documents considered high use or at risk, available online. Such materials are extracted from a full body of records. Digitisation projects, as noted, tend to be devised for a broader audience where contextual questions are less central to the methodology in favour of presenting notable documents online, separate from their complete collection and, critically, their context. Our institutions carry the weight of past collecting strategies and, today, the pressure of digitisation strategies as well. Contemporary librarians should not be gatekeepers, but rather key holders. In collaborating across sectors and with communities we open doors for education, research, and the repatriation of culture and knowledge. We must, always, remember to open these doors wide: the call of Aboriginal Australians of ‘nothing about us without us’ is not an invitation to collaboration but an imperative. Libraries—as well as galleries, archives, and museums—cannot tell these stories alone. Also, these two case studies highlight what we believe to be one of the biggest mistakes that not just libraries but all cultural institutions are vulnerable to making, the assumption that just because a collection is open access it is also accessible. Digitisation projects are more valuable when communicated, contextualised and—essentially—the result of community consultation. Such work can, for some, be uncomfortable while for others it offers opportunities to embrace disruption and, by extension, opportunities to decolonise collections. For First Nations peoples this work can be more powerful than any simple measurement tool can record. Through examining our past collecting, deliberate efforts to consult, and through digital sharing projects across metropolitan and regional Australia, we can make meaningful differences to the ways in which Aboriginal Australians can, again, own their histories.Acknowledgements The authors acknowledge the Palawa peoples: the traditional custodians of the lands known today as Tasmania. The authors acknowledge, too, the Gadigal people upon whose lands this article was researched and written. We are indebted to Dana Kahabka (Conservator), Joy Lai (Imaging Specialist), Richard Neville (Mitchell Librarian), and Marika Duczynski (Project Officer) at the State Library of New South Wales. Sincere thanks are also given to Jason Ensor of Western Sydney University.ReferencesArthur, George. “Proclamation.” The Hobart Town Courier 19 Apr. 1828: 1.———. Proclamation to the Aborigines. Graphic Materials. Sydney: Mitchell Library, State Library of New South Wales, SAFE R / 247, ca. 1828–1830.Australian Museum. “Aboriginal Scarification.” 2018. 11 Jan. 2019 <https://australianmuseum.net.au/about/history/exhibitions/body-art/aboriginal-scarification/>.Brown, Molly. “Disruptive Technology: A Good Thing for Our Libraries?” International Librarians Network (2016). 26 Aug. 2018 <https://interlibnet.org/2016/11/25/disruptive-technology-a-good-thing-for-our-libraries/>.Carroll, Khadija von Zinnenburg. Art in the Time of Colony: Empires and the Making of the Modern World, 1650–2000. Farnham, UK: Ashgate Publishing, 2014.Clements, Nicholas. The Black War: Fear, Sex and Resistance in Tasmania. St Lucia, U of Queensland P, 2014.Crane, Ralph. “Introduction.” Friendly Mission: The Tasmanian Journals and Papers of George Augustus Robinson, 1829-1834. 2nd ed. Launceston and Hobart: Queen Victoria Museum and Art Gallery, and Quintus Publishing, 2008. ix.Darian-Smith, Kate, and Penelope Edmonds. “Conciliation on Colonial Frontiers.” Conciliation on Colonial Frontiers: Conflict, Performance and Commemoration in Australia and the Pacific Rim. Eds. Kate Darian-Smith and Penelope Edmonds. New York: Routledge, 2015. 1–14.Edmonds, Penelope. “‘Failing in Every Endeavour to Conciliate’: Governor Arthur’s Proclamation Boards to the Aborigines, Australian Conciliation Narratives and Their Transnational Connections.” Journal of Australian Studies 35.2 (2011): 201–18.Fiedler, Inge, and Michael A. Bayard. Artist Pigments, a Handbook of Their History and Characteristics. Ed. Robert L. Feller. Cambridge: Cambridge UP, 1986. 65–108. Franks, Rachel. “A True Crime Tale: Re-Imagining Governor Arthur’s Proclamation Board for the Tasmanian Aborigines.” M/C Journal 18.6 (2015). 1 Feb. 2019 <http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1036>.Franks, Rachel, and Jason Ensor. “Challenging the Canon: Collaboration, Digitisation and Education.” ALIA Online: A Conference of the Australian Library and Information Association, 11–15 Feb. 2019, Sydney.Kahabka, Dana. Condition Assessment [Governor Arthur’s Proclamation to the Aborigines, ca. 1828–1830, SAFE / R247]. Sydney: State Library of New South Wales, 2017.Lehman, Greg. “Pleading Robinson: Reviews of Friendly Mission: The Tasmanian Journals and Papers of George Augustus Robinson (2008) and Reading Robinson: Companion Essays to Friendly Mission (2008).” Australian Humanities Review 49 (2010). 1 May 2019 <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p41961/html/review-12.xhtml?referer=1294&page=15>. Morris, John. “Notes on A Message to the Tasmanian Aborigines in 1829, popularly called ‘Governor Davey’s Proclamation to the Aborigines, 1816’.” Australiana 10.3 (1988): 84–7.Pascoe, Bruce. Dark Emu. Broome: Magabala Books, 2014/2018.Plomley, N.J.B. Friendly Mission: The Tasmanian Journals and Papers of George Augustus Robinson, 1829–1834. Hobart: Tasmanian Historical Research Association, 1966.Robinson, George Augustus. Papers. Textual Records. Sydney: Mitchell Library, State Library of NSW, A 7023–A 7031, 1829–34. Thorpe, Kirsten, Monica Galassi, and Rachel Franks. “Discovering Indigenous Australian Culture: Building Trusted Engagement in Online Environments.” Journal of Web Librarianship 10.4 (2016): 343–63.