Academic literature on the topic 'Dewan Sumber Daya Air Nasional (Indonesia)'

Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) dimaksudkan untuk mengelola SDA wilayah sungai, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Bencana banjir di DAS Pucang Gading terjadi di beberapa tahun terakhir. Banjir pada wilayah tersebut berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat namun juga oleh pemerintah di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi banjir di DAS Pucang Gading agar menjadi referensi dalam menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Beberapa analisis yang dilakukan adalah menganalisis banjir kondisi eksisting dengan debit banjir kala ulang 100 tahun (skema 1), analisis untuk mereduksi banjir dengan penambahan embung dan kolam rencana (skema 2), analisis untuk mereduksi banjir dengan penambahan embung, kolam dan sudetan rencana (skema 3), serta memilih alternatif pemodelan yang sesuai pada lokasi banjir. Berdasar pada hasil analisis, alternatif yang direkomendasikan untuk berbagai lokasi banjir adalah sebagai berikut: lokasi banjir Perumahan Dinar Indah direkomendasikan 5 Embung (Kayen, Panggang Timur, Panggang, Mluweh dan Kalongan) yang mereduksi sebesar 84,20 m3/detik (13,79%), lokasi banjir jalan raya depan Kubota direkomendasikan Sudetan 1 yang mereduksi sebesar 9,60 m3/detik (80%), lokasi banjir Taman Tirto Agung direkomendasikan Sudetan 1 dan Kolam Tirto Agung yang mereduksi sebesar 31,40 m3/detik (58,26%), lokasi banjir Jl. Durian direkomendasikan Kolam KORPRI yang mereduksi sebesar 3,10 m3/detik (48,44%), lokasi banjir simpang UNPAND direkomendasikan 5 Kolam (Tirto Agung, Graha Estetika, Tirto Husodo, UNPAND dan KORPRI) dan 2 sudetan yang mereduksi sebesar 44,80 m3/detik (57,36%) dan 45,20 m3/detik (40,21%), lokasi Bendung Pucang Gading direkomendasikan 8 embung dan 5 kolam yang mereduksi sebesar 61,60 m3/detik (11,28%).

Pemerintah Indonesia sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Sudah saatnya melakukan planning ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia. Untuk itu perlu akselerasi daya saing industri ekonomi syariah nasional. Diawali dengan menyiapkan anggaran yang significan untuk sosialisasi terhadap perangkat-perangkat pendukung yang membuat bangkit dan berkembangnya ekonomi syariah tersebut khususnya perbankan syariah. Diantaranya menyiapkan sumber daya manusia yang handal diperkirakan kedepan membutuhkan 200 ribu tenaga kerja baru untuk keuangan dan perbankan syariah, menyiapkan angggaran sosialisasi terhadap sekitar 85 % penduduk Indonesia yang beragama Islam ( 240 juta jiwa) calon pengguna dan pemanfaat industri keuangan perbankan syariah tanah air. Termasuk keseluruh pesantren di 33 propinsi Indonesia ( 25 ribu pesanteren), pada 3,7 juta santri dan sejumlah kelompok usaha mikro syariah dan BMT. Diharapkan nantinya menjadi penopang pembangunan nasional agar mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat, regulasi, persaingan industri yang sehat, pelaku industri modern, teknologi tepat guna sehingga menopang efisiensi industri. Sehingga pada saatnya menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi syariah dunia melampaui Arab Saudi, Iran dan Malaysia. Sangat memungkinkan, karena saat ini juga perkembangan ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh mencapai 40 % setiap tahun dibandingkan pertumbuhan ekonomi konvensional hanya 19 %. Bahkan saat ini Indonesiapun dapat disebut negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia karena memiliki lebih 20 ribu buah koperasi syariah dan Balai Mandiri Syariah Terpadu.Kata kunci : Sentral Ekonomi Syariah, Akselerasi, SosialisasiAbstractIndonesian government as a driving force of national development. It is time to do the planning ahead to make Indonesia as the central hub of Islamic finance world. It is necessary to accelerate the competitiveness of the national industry of Islamic finance. Begins with setting up a budget that significan to disseminate the devices that make up and support the development of Islamic economics is particularly Islamic banking. Among prepare qualified human resources estimated future need 200 thousand new workers for the Islamic banking and finance, preparing budget socialization of around 85% of Indonesia's population is Muslim (240 million) of potential users and beneficiaries of Islamic Banking industry country. Including schools in 33 provinces throughout Indonesia (25 thousand pesanteren), at 3.7 million students and a number of Islamic micro business group and BMT. Expected later became the backbone of national development in order to be able to build a strong economic foundation, regulatory, industry competition is healthy, modern industry, appropriate technologies that support the efficiency of the industry. So that in time to make Indonesia as the Islamic world's economic powerhouse surpassed Saudi Arabia, Iran and Malaysia. It is possible, because today the development of Islamic finance Indonesia continues to grow at 40% per year compared to conventional economic growth is only 19%. Even today Indonesia to be called the country with the largest Islamic finance industry in the world because it has more than 20 thousand pieces and cooperative Islamic Syariah Mandiri Integrated Hall.Key words : Shari’a Economics Center, Accelerate, Sosialization

Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.

This paper discusses operational and legal paradigm aspects of water resources management in· Indonesia. Principles and concepts of anthropocentrims and holism are presented. Issues discussed are legal idiology and legal paradigm of national water resources management. The paper concludes with an outlook on the needs for development of legal paradigm and community-based water resources management.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat problem yuridis yang sangat fundamental, yakni tidak adanya ketentuan yang memadai di dalam undang-undang (wet vacuum) mengenai mekanisme perizinan terhadap pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta dan/atau perorangan. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan, mengingat negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya air secara keseluruhan tanpa ada campur tangan pihak swasta dan/atau perorangan. Bagaimana kewenangan pemberian izin pengelolaan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, kewenangan pemberian izin menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagi sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan/atau kawasan strategis nasional. Sedangkan, izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur. Selanjutnya, kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pengawasan terhadap izin pengusahaan sumber daya air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilimpahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai bagi izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan kawasan strategis nasional.

Dewan Komisaris dan Dewan Direktur yang merupakan Top Manajemen Team (TMT) merupakan sumber daya penting bagi organisasi dalam membangun kinerja organisasi. Salah satu faktor dari TMT yang dianggap penting adalah keragaman dari anggota TMT tersebut. Komposisi dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah bagian penting yang membentuk kemampuan mereka dan berdampak pada kinerja perusahaan. Dari penelitian-penelitian yang ada ternyata dampak dari komposisi TMT terhadap kinerja menghasilkan hasil yang beragam dan dinilai masih membingungkan, sehingga masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan pada konteks industri perbankan dan menggunakan kinerja operasional sebagai dampak langsung dari keragaman TMT, serta dampak langsungnya terhadap bottom line (ROA dan ROE). Data yang digunakan adalah Bank Umum Indonesia yang masuk katagori Buku 3 dan Buku 4. Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, yakni dari tahun 2013-2017. Kegaraman TMT yang digunakan adalah keragaman Gender. Kinerja operasional yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Outstanding Loan dan Outstanding Dana Pihak Ketiga. Pengujian model menggunakan SEM dengan aplikasi Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender menurunkan Outstanding Loan dan Outstanding Dana Pihak Ketiga serta BOPO. Keragaman gender tidak mempengaruhi NPL dan NIM maupun ROA dan ROE secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi ROE adalah NPL, BOPO dan outstanding loan, sedangkan factor yang mempengaruhi ROA adalah NIM dan BOPO.

Budidaya ikan hias di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala baik dalam hal pemeliharaan maupun pemasarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya evaluasi secara berkesinambungan dan pemecahan masalahmasalah yang ada. Dengan demikian komoditas ikan hias dapat lebih ikut berperan dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung langkah-langkah pencapaian sasaran tersebut sangat diperlukan riset yang mendukung untuk potensi, distribusi sampai dengan sentra produksi di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan survai yang dilakukan, kegiatan budidaya ikan hias masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan didominasi tangkapan dari alam.

Potensi sumber daya air yang melimpah di Indonesia karena banyak terdapatnya hutan hujan tropis dapat diolah, bila hal ini dapat dikembangkan, konversi air menjadi energi listrik lebih baik dan efisien. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan alternatif sumber energi listrik bagi masyarakat. Dalam upaya ikut berpartisipasi pada sektor ketenagalistrikan nasional maka akan membangun PLTMH yang berada di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung. Secara teknis, PLTMH memiliki tiga komponen utama yaitu air (sumber energi), turbin dan generator. Air yang bisa digunakan untuk harus mempunyai kapasitas aliran serta tinggi jatuh air (<em>head</em>) tertentu, karena tinggi jatuh air dan kapasitas air berpengaruh pada daya listrik yang dihasilkan, karena prinsip kerja PLTMH adalah memanfaatkan beda tinggi dan jumlah debit yang ada pada aliran. Untuk perhitungan ketersediaan air Sungai Lampir (lokasi rencana PLTMH Kebongembong), dalam kajian ini mengambil titik kontrol yaitu di rencana bangunan pengambilan/bendung Kebongembong. Dalam merencanakan PLTMH, debit yang diperlukan yaitu debit yang konstan agar pasokan tenaga listrik dari turbin yang digerakan oleh air dapat berjalan secara kontinyu. Sehingga dalam menghitung potensi daya listrik yang dapat dihasilkan akan menggunakan debit terkecil dari Q-90 yaitu sebesar 1,2 m3/detik. Sehingga dengan menghitung berdasarkan debit, beda tinggi (head) serta efisiensi alat, maka besarnya potensi daya listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTMH Kebongembong yaitu sebesar 370 kW.

Legal policy in developing and providing air transportation’s human resources is the sub system of national transportation policy. There are two problems in this research, first, how is the regulation of Indonesia’s legal policy in air transportation’s human resources development? Second, how is the concept of legal policy of Indonesia’s air transportation human resources development? Regulation scope in providing and developing of air transportation human resources development consists of manpower planning, education and training, working opportunity and surveillance, monitoring as well as evaluation. Legal policy of regulation in providing and developing human resources that is conducted through delegated legislation requires sustainable policy such as the enactment of three Minister Regulations, namely the Minister of Transportation Regulation on The Development and Providing of Air Transportation Human Resources, the Minister of Transportation Regulation on The Implementation of Air Transportation Education and Training, and the Minister of Transportation Regulation on certificate of competency and license as well as arrangement of training program. The writer suggests the Ministry of Transportation to ratify immediately the three of the Minister of Transportation Regulations that have a basic delegated legislation as an answer to face ASEAN open sky policy. Keywords: legal policy, human resources, delegated legislation. Politik hukum pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan merupakan sub-sistem dari kebijakan transpotasi nasional. Terdapat dua permasalahan dalam tulisan ini, pertama, bagaimana kebijakan politik hukum nasional Indonesia dalam pengembangan SDM transportasi udara nasional? kedua, bagaimana konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional? Ruang lingkup pengaturan penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan meliputi perencanaan sumber daya manusia (manpower planning), pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Politik legislasi pengaturan pengembangan dan penyediaan SDM yang dilakukan melalui delegated legislation di atas memerlukan kebijakan lanjutan berupa diundangkannya tiga peraturan menteri yaitu peraturan menteri perhubungan tentang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan, peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan tentang sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan. Penulis menyarankan kepada Kementerian Perhubungan RI untuk segera mengundangkan ketiga peraturan menteri perhubungan yang telah memiliki dasar delegated legislation sebagai jawaban untuk menghadapi ASEAN open sky policy. Kata kunci: politik hukum, sumber daya manusia, delegated legislation.

Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahn diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagai penyeleggara Pemilu di Aceh.Kata Kunci : Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi