To see the other types of publications on this topic, follow the link: Direktorat Tata Guna Tanah.
Journal articles on the topic 'Direktorat Tata Guna Tanah'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Direktorat Tata Guna Tanah.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Habibah, Hepi Ratna Wulan Nur, Suharno Suharno, and Slamet Muryono. "Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Tunas Agraria 2, no. 1 (January 16, 2019): 70–94. http://dx.doi.org/10.31292/jta.v2i1.18.
Full textAbstract:
Abstract: The rapid development in Tasikmalaya City can make people prosperous or miserable. Therefore, planned development should be a sustainable development. Land Technical Consideration plays an im-portant role in realizing sustainable development so that in its implementation it is necessary to pay attention to the aspects of land use. The purpose of this research is to know and describe how land use aspect in giving technical consideration of land in order to realize sustainable development. The method used in this research is descriptive qualitative method with spatial approach. Aspects of land use that need to be considered in the Land Technical Consideration are land Capability, land availability, spatial planning, and area of Food Sus-tainable Agriculture. Tasikmalaya City Region according to the land use aspect which is suitable for 20,529 km ² of housing directive intended for Land Technical Consideration in the framework of Permit for Housing Location, while for food agriculture area of 7.584 km ² is intended to not be given Land Technical Considera-tion for Land Use Change Permit. In order to realize sustainable development, Land Technical Consideration can be used as a means of controlling land use.Keywords: land use, sustainable developmentIntisari: Pesatnya pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat mensejahterakan atau menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan hendaknya merupakan pembangunan berke-lanjutan. Pertimbangan Teknis Pertanahan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek tata guna tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana aspek tata guna tanah dalam pem-berian pertimbangan teknis pertanahan agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (Spatial Approach). Aspek tata guna tanah yang perlu diperhatikan dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan dian-taranya adalah kemampuan tanah, ketersediaan tanah, tata ruang, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wilayah Kota Tasikmalaya menurut aspek tata guna tanah yang sesuai untuk ara-han perumahan seluas 20,529 km² ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rang-ka Izin Lokasi Perumahan sedangkan untuk pertanian pangan seluas 7,584 km² ditujukan agar tidak diberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Da-lam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah.Kata Kunci: tata guna tanah, pembangunan berkelanjutan
2
Putra, Fani Martiawan Kumara. "TANGGUNG GUGAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM BENTUK PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 26, no. 2 (January 22, 2019): 1–31. http://dx.doi.org/10.33369/jsh.26.2.1-31.
Full textAbstract:
Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang sesuai dengan pengaturan hukum jaminan dalam hal ini lembaganya jaminannya adalah Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan, baik itu hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha sangat bergantung pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.Bilamana suatu saat ternyata sertipikat hak atas tanah yang sedang dijaminkan itu cacat dan harus dibatalkan, maka muncul tanggung gugat pejabat yang berwenang dan permasalahan terkait status dari jaminan Hak Tanggungan tersebut.Kata kunci: Pembatalan, Sertipikat, Jaminan
3
Budianta, Wawan. "Pemetaan Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)." Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) 6, no. 2 (May 26, 2021): 68. http://dx.doi.org/10.22146/jpkm.45637.
Full textAbstract:
Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, Yogyakarta merupakan daerah yang didominasi oleh perbukitan dan sering mengalami tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kerawanan tanah longsor di daerah penelitian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Parameter yang digunakan dalam pembobotan dan perhitungan AHP meliputi parameter jenis batuan atau litologi, kemiringan lereng, dan tata guna lahan. Hasil perhitungan pembobotan AHP menunjukkan bahwa kemiringan lereng menduduki peringkat paling tinggi, disusul oleh jenis batuan, dan tata guna lahan. Peta kerawanan tanah longsor menunjukkan bahwa Desa Tegalrejo dan Mertelu didominasi oleh zona kerawanan tanah longsor yang tinggi, sedangkan desa yang lain berada di zona kerawanan sedang hingga rendah. Hasil pemetaan ini dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat sebagai dasar tindakan mitigasi dan pengembangan wilayah.
4
Azmi, Muhammad Quraish Shohibul, and Sunarno Sunarno. "Fungsi "Land Use Planning" dalam mitigasi Resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung." Media of Law and Sharia 2, no. 3 (June 30, 2021): 288–304. http://dx.doi.org/10.18196/mls.v2i3.12077.
Full textAbstract:
Tata Guna Tanah merupakan pengelolaan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfataan tanah yang berwujud konsilidasi pemanfataan tanah sebagai satu kesatuan untuk masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 1 point pertama. Aspek tata guna tanah sangat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi untuk relokasi korban bencana erupsi gunung Sinabung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk kepentingan pencapaian kemakmuran rakyat serta upaya penanggulangan bencana alam dari segi aspek pemanfaatan tanah sebagai media pengurangan risiko bencana alam. Dalam urusan penanggulangan bencana peemerintah sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari bencana alam dan menanggulangi risiko dari bencana alam tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara primer dan sekunder ini dilakukan melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kemudian di analisis secara kualitatif. Pengaturan Tata Guna Tanah yang diterapkan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo telah disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Faktor faktor yang diakibatkan oleh Gunung Sinabung tidak sepenuhnya karena keadaan alam saja akan tetapi mencakup tangan-tangan masyarakat yang kurang paham akan masalah yang dihadapi.
5
Saefudin, Arief. "TATA GUNA LAHAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN." Menara: Jurnal Teknik Sipil 2, no. 2 (July 8, 2007): 7. http://dx.doi.org/10.21009/jmenara.v2i2.7878.
Full textAbstract:
Dalam pembangunan perumahan khususnya dalam skala kuantitas maksimal, kitasering dihadapi oleh berbagai masalah, yang salah satunya adalah perubahan ekosistemdari yang alamiah menjadi kondisi yang baru/ tidak alamiah. Selain itu juga terjadiperubahan pada indek konservasi lahan, yaitu suatu koefisien yang menunjukkankemampuan suatu wilayah atau lahan untuk menyerap air hujan yang jatuh ke permukaantanah menjadi imbuhan air tanah.Permasalahan ini kadangkala terjadi akibat adanya upaya mengambil jalan pintasuntuk menangkap peluang pasar yang tidak diikuti oleh kesadaran akan bahaya perubahantataguna lahan dan tidak siapnya aspek pengelolaan kawasan yang ada. Perubahan iniditandai dengan banjir pada musim hujan serta terganggunya kelestarian air tanah sebagaiakibat dari tataguna lahan yang tidak terkendali.Pengendalian indek konservasi lahan dalam pembangunan perumahan, tentunyaperlu direncanakan sedemikian rupa dan secara seksama, agar keberadaannya tidakmerubah ekosistem secara radikal dari kondisi alami.
6
Noeraga, Muhammad Arwanda Agam, Galing Yudana, and Paramita Rahayu. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Penggunaan Lahan terhadap Kualitas Air." Desa-Kota 2, no. 1 (February 19, 2020): 70. http://dx.doi.org/10.20961/desa-kota.v2i1.17058.70-85.
Full textAbstract:
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dengan arahan prioritas pada bidang lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Selain itu, Jatinangor juga memiliki arahan prioritas pada bidang lingkungan dan sosial berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2011-2031. Jatinangor mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan guna lahan terbangun yang pesat, serta permasalahan lingkungan terkait air bersih yakni penurunan muka sumber air tanah, pencemaran air tanah, dan penurunan debit sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pembahasan pada penelitian ini terkait dampak pertumbuhan penduduk dan perubahan guna lahan terhadap kualitas air bersih rumah tangga di Jatinangor. Komponen yang dibahas dalam penelitian ini meliputi laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; peningkatan lahan terbangun; intensitas pemanfaatan lahan; kebijakan tata guna lahan; perkembangan kondisi air bersih; pengelolaan pemenuhan air bersih; dan kualitas air bersih rumah tangga berdasarkan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi lapangan dan kuesioner; serta data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, skoring, dan spatial overlay. Jatinangor mengalami peningkatan kepadatan penduduk dan perubahan guna lahan terbangun yang tinggi dari guna lahan non terbangun seperti kebun/ladang/sawah menjadi guna lahan terbangun seperti permukiman, industri tekstil, dan sarana/prasarana selama dua tahun terakhir (2014-2016). Sementara itu, Jatinangor juga mengalami permasalahan penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, dan penurunan debit sumber air PDAM. Dari penilaian persepsi masyarakat Jatinangor terhadap kualitas air bersih rumah tangga dapat diketahui bahwa kualitas air bersih rumah tangga menurun dan kurang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.
7
Hartanto. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Ward dan Peppard di Direktorat Bina Penataan Bangunan." Media Informatika 17, no. 2 (July 1, 2018): 38–47. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v17i2.9.
Full textAbstract:
Penggunaan Sistem Informasi telah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan operasional dan layanannya. Pemerintah juga telah menggunakan Sistem Informasi dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat antara lain efisien, efektif, dan transparansi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Direktorat Bina Penataan Bangunan yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerapkan dan mengembangkan Sistem Informasi di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan target organisasi maka diperlukan strategi Sistem Informasi yang selaras dengan strategi Operasional.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah analisis perencanaan strategis sistem informasi untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard. Perencanaan Strategis Sistem Informasi dimulai dengan melakukan analisis operasional Direktorat Bina Penataan Bangunan dilanjutkan dengan analisis sistem informasi saat ini kemudian melakukan penyusunan rencana strategis sistem informasi Direktorat Bina Penataan Bangunan sampai tahun 2019. Rencana Strategis Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen di lingkungan Direktorat Bina Penataan Bangunan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat mengambil keputusan yang mendukung pencapaian target di tahun 2019.
8
Hartanto. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Ward dan Peppard di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM)." Media Informatika 18, no. 3 (December 27, 2019): 142–50. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v18i3.33.
Full textAbstract:
Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berkontribusi melalui investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satunya adalah menggunakan Sistem Informasi yang telah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan operasional dan layanannya. Sistem Informasi ini dikembangkan dengan bertujuan agar tersedianya informasi yang mudah diakses dan dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah, dengan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini juga guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi Sistem Informasi yang selaras dengan strategi Operasional.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah analisis perencanaan strategis sistem informasi untuk Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard. Perencanaan Strategis Sistem Informasi dimulai dengan melakukan analisis operasional Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilanjutkan dengan analisis sistem informasi saat ini kemudian melakukan penyusunan rencana strategis sistem informasi Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mulai tahun 2019. Rencana Strategis Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat mengambil keputusan di masa yang akan datang.
9
Kangagung, Veronika Puteri, and Wayan P. Windia. "Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." Acta Comitas 6, no. 02 (June 29, 2021): 353. http://dx.doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pensertipikatan tanah adat di Bali melewati proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian disusun berdasarkan hasil analisis hukum normatif bersama pendekatan peraturan perundang undangan serta pendekatan konsep guna mengkaji konsep dari hak pemilikan komunal serta teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dan memakai analisis yang deskriptif kualitatif. Kesimpulan artikel ini, pertama, eksistensi tanah desa adat di Bali cukup kuat karena diakui berdasarkan hukum positif juga diakui berdasarkan hukum positif juga diakui dalam hukum adat Bali sesuai awig-awig desa setempat. Kedua, tata cara pensertipikatan tanah Desa adat di Bali yang dilakukan melalui program PTSL dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan tata cara pensertipikatan tanah gunakaya (tanah milik perseorangan). Tata cara yang lebih sederhana ini, dalam beberapa hal membawa konsekuensi yang belum sesuai untuk pemilik tanah dan masyarakat contohnya (1) Adanya klaim dari warga atau pemohon PTSL atas bidang tanah adat yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik atas namanya bukan nama desa adat setempat. (2) Adanya peralihan hak seperti jual beli atau lelang karena dipasang Hak Tanggungan (HT) atas bidang tanah adat namun telah disertipikatkan atas nama pribadi bukan desa adat.
10
Fatulloh, Agus, and Aldino Arwinanto Saputro. "MOTION GRAPHIC PADA VIDEO MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI BP BATAM." Jurnal Teknologi Terapan: G-Tech 4, no. 1 (October 30, 2020): 262–71. http://dx.doi.org/10.33379/gtech.v4i1.532.
Full textAbstract:
Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya kalangan milenial. Teknologi digital yang terus berkembang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam, merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk mengembangkan pulau Batam khususnya di bidang investasi. Melalui Direktorat Promosi dan Humas, BP Batam diharapkan dapat melayani masyarakat Batam dalam meningkatkan pelayanannya. Guna mendukung transformasi pelayanan informasi kepada masyarakat, pada tahun 2010 secara resmi BP Batam membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan saat ini diketahui masih terdapat masyarakat Batam yang kurang lengkap dalam memenuhi tata cara serta mekanisme dalam meminta informasi publik di BP Batam. Berdasarkan wawancara penulis bersama pembimbing di BP Batam, dapat di ketahui bahwa unit kerja Sub Direktorat Humas saat ini membutuhkan sebuah media informasi berbasis video mengenai tata cara mekanisme permohonan informasi publik di BP Batam. Maka dari itu penulis mengangkat topik mengenai informasi tadi dengan judul “Motion Graphic Pada Video Mekanisme Permohonan Informasi Publik di BP Batam”.
11
Sampara, Said, Nurul Qamar, and Arri Abdi Syalman. "Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah." Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 2 (June 5, 2020): 26–37. http://dx.doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalisis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
12
Sugito, Nanin Trianawati, Irawan Soemarto, Sadikin Hendriatiningsih, and Bambang Edhi Leksono. "MODEL ESTIMASI NILAI TANAH MENGGUNAKAN ANALISIS GEOSTATISTIKA." GEOMATIKA 25, no. 2 (November 29, 2019): 85. http://dx.doi.org/10.24895/jig.2019.25-2.955.
Full textAbstract:
Penilaian tanah menjadi salah satu aspek dalam sistem kadaster yang terintegrasi dengan penggunaan tanah dan penguasaan tanah. Tanah dapat dinilai atas dasar manfaat yang bisa diberikan. Tinggi rendahnya nilai tanah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial, pemerintah, dan fisik. Berdasarkan faktor yang dapat menentukan nilai tanah tersebut, diketahui bahwa penggunaan tanah dapat pula berpengaruh terhadap pembentukan nilai tanah. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa tata guna lahan merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap nilai tanah. Pada penelitian ini digunakan analisis geostatistika yang diterapkan dalam pemodelan nilai tanah. Perhitungan estimasi nilai tanah dilakukan dengan menggunakan model <em>spherical</em>, <em>exponential</em>, maupun <em>gaussian</em>. hasil penelitian menunjukkan bahwa model semivariogram terbaik berdasarkan perhitungan adalah model <em>gaussian, </em>karena memiliki besaran standar deviasi terendah bila dibandingkan dengan standar deviasi yang dihasilkan oleh model <em>exponential</em> dan <em>spherical</em>. Model matematika nilai tanah hasil analisis geostatistika akan dimodifikasi dengan memasukkan bobot tata ruang. Model matematika nilai tanah hasil modifikasi ini diharapkan dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya, di mana selanjutnya dapat dipergunakan dalam pembuatan pembuatan zona nilai tanah.
13
Aji, Iman Wahyu. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Bencana Alam di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo." Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 2 (August 25, 2020): 103–13. http://dx.doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.655.
Full textAbstract:
Bencana alam berupa tanah longsor acapkali terjadi di wilayah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menyebabkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah masalah hukum. Pergeseran tata letak tanah, runtuhnya bangunan serta akibat lain yang menimpa warga terdampak bencana. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak atas tanah serta rendahnya sosialisasi berkaitan dengan kepentingan hukum mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kejadian tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Bruno pada khususnya terkait dengan hak-hak serta kewajiban untuk mempertahankan hak milik atas tanah. Metode penyelesaian sengketa jika terdapat sengketa yang timbul akibat bencana alam berupa tanah longsor. Penelitian Hukum ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dimana menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan dilakukan secara langsung kepada warga terdampak bencana tanah longsor. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat bencana alam harus dilakukan secara cepat, tepat dan hemat. Guna mencegah adanya perselisihan dalam lingkungan desa. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi lebih dominan dilakukan dengan jalur Non-Litigasi berupa mediasi. Guna mempertemukan para pihak yang bersengketa dan menghemat waktu serta anggaran.
14
Falo, Yunus, Djunaedi Djunaedi, and Arnoldus Nama. "ANALISIS DEBIT AIR LIMPASAN PERMUKAAN (RUN OFF) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MANIKIN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR." JUTEKS : Jurnal Teknik Sipil 4, no. 2 (October 1, 2019): 45. http://dx.doi.org/10.32511/juteks.v4i2.299.
Full textAbstract:
Perubahan tata guna lahan menyebabkan timbulnya lahan kritis yang disebabkan pemanfaatan lahan yang kurang optimal. DAS Manikin yang terletak di Kabupaten Kupang terdapat Bendungan Tilong dibangun pada tahun 2003 guna menopang kemajuan pertanian. Pada akhir tahun 2008 bendungan ini mengalami luapan air yang berlebihan. Akibat hal tersebut tergenangnya areal pertanian di bagian hilir Desa Tarus, Tanah Merah dan Desa Olpuah. Pengaruh adanya kejadian ini para petani di tiga desa tersebut mengalami kerugian yang sangat besar dan mengalami gagal panen pada tahun tersebut. Hasil analisis tebal limpasan permukaan (run off ) DAS Manikin pada tahun 2017 sebesar 51- 88 mm, sedangkan bagian hulu dan hilir 34 -51 mm. Untuk mengurangi debit air limpasan permukaan sebagai berikut : (a) Merehabilitasi hutan (b) Pemulihan Hutan dan Lahan.(c) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi.(d) Pengembangan Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan yang difokuskan upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air.
15
Wibawa, Raden Ari Setya. "Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang." JURNAL USM LAW REVIEW 2, no. 2 (October 20, 2019): 274. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
Full textAbstract:
<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa proses sertifikat tanah atas tanah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pelaksaan perwakafan di Indonesia sangat sederhana, cukup ditandai oleh rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa syarat tertentu sesuai ajaran hukum islam. Cukup diikrarkan dihadapan nadzir dan saksi, maka telah dianggap selesai pada pencatatan desa saja. Sebagai akibatnya sering tidak ada usaha pengadministrasian resmi pada instasi berwenang, sehinga tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah yang terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah, dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2 Tahun 2017. 2) Fungsi tanah Wakaf itu harus dipergunakan untuk sosial, keagamaan dan Kemanusiaan. 3) status tanah masih pertanian harus dilakukan ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT) terlebih duhulu apabila akan didirikan bangunan dan harus sesuai dengan tata ruang.</p>
16
Muttaqin, Tatag. "Laju Erosi terhadap Perubahan Tata Guna Lahan Kawasan Hutan Lindung pada Area Pertanian Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu." Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan 4, no. 2 (December 1, 2017): 119–25. http://dx.doi.org/10.33084/daun.v4i2.86.
Full textAbstract:
Keberadaan produktifitas tanah semakin hari semakin menurun, hal ini disebabkan oleh laju erosi. Karakteristik lahan yang tidak sesuai peruntukannya juga akan mengakibatkan produktifitas lahan tersebut menjadi menurun. Peningkatan laju erosi dapat membuat sedimentasi pada sungai dan waduk semakin besar. Desa Sumber Brantas termasuk desa yang berada dalam kawasan rawan longsor, kekeringan dan banjir bandang. Alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini yaitu alat tulis, cetok, plastik, kertas label, kamera, clinometer, GPS, ArcGIS 9.3, WEPP versi 2012, dan, Microsoft Office. Pengambilan data di lapangan yang diperlukan sebagai data primer adalah data sampel tanah berupa tekstur tanah, kedalaman tanah, albedo, % pasir, % liat tanah, % bahan organik, nilai Kapasitas Tukar Kation, % batuan, dan albedo. Data sekunder berupa data curah hujan, topografi, jenis tanah dan penggunaan lahan. Total nilai laju erosi yang terjadi pada Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji adalah sebanyak 657,700 ton/ha. Total nilai erosi tersebut berasal dari 364,715 ton/ha untuk lahan pertanian, sebanyak 8,898 ton/ha untuk lahan wanatani, sebanyak 283,200 ton/ha untuk pemukiman dan lahan hutan sebanyak 0,882 ton/ha. Total nilai erosi tanah yang terjadi di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji adalah 657,700 ton/ha. Nilai erosi tersebut tergolong ke Kelas Bahaya Erosi V yaitu sangat berat.
17
Arianto, Wahyu, Edy Suryadi, and Sophia Dwiratna Nur Perwitasari. "Analisis Laju Infiltrasi dengan Metode Horton Pada Sub DAS Cikeruh." Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem 9, no. 1 (April 1, 2021): 8–19. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jkptb.2021.009.01.02.
Full textAbstract:
Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh tekstur tanah, kemiringan lereng, tata guna lahan dan lainlain. Pada Sub DAS Cikeruh terjadi alih fungsi lahan dan defisit air sehingga perlu dilakukan konservasi air. Penelitian ini bertujuan menganalisis laju infiltrasi berdasarkan tekstur tanah dan kemiringan lereng pada Sub DAS Cikeruh dengan metode Horton dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi di Sub DAS Cikeruh. Alat yang digunakan yaitu single ring infiltrometer. Metode yang digunakan dalam perhitungan adalah metode horton, dimana untuk pengukuran laju infiltrasi menggunakan metode infiltrometer. Hasil pengukuran dan perhitungan diketahui bahwa laju infiltrasi konstan tertinggi terdapat pada kemiringan lahan landai, tekstur tanah lempung liat berdebu dan jenis tanah kambisol yaitu 78.61 cm/jam (sangat cepat) dengan persamaan Horton 42.4+527.6e-0.766t. Laju infiltrasi konstan terendah terdapat pada kemiringan lahan datar, tekstur tanah liat dan jenis tanah gleisol yaitu 1.12 cm/jam (agak lambat) dengan persamaan Horton 0.8+59.2e-1.49t
18
Arianto, Wahyu, Edy Suryadi, and Sophia Dwiratna Nur Perwitasari. "Analisis Laju Infiltrasi dengan Metode Horton Pada Sub DAS Cikeruh." Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem 9, no. 1 (April 1, 2021): 8–19. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.009.01.02.
Full textAbstract:
Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh tekstur tanah, kemiringan lereng, tata guna lahan dan lainlain. Pada Sub DAS Cikeruh terjadi alih fungsi lahan dan defisit air sehingga perlu dilakukan konservasi air. Penelitian ini bertujuan menganalisis laju infiltrasi berdasarkan tekstur tanah dan kemiringan lereng pada Sub DAS Cikeruh dengan metode Horton dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi di Sub DAS Cikeruh. Alat yang digunakan yaitu single ring infiltrometer. Metode yang digunakan dalam perhitungan adalah metode horton, dimana untuk pengukuran laju infiltrasi menggunakan metode infiltrometer. Hasil pengukuran dan perhitungan diketahui bahwa laju infiltrasi konstan tertinggi terdapat pada kemiringan lahan landai, tekstur tanah lempung liat berdebu dan jenis tanah kambisol yaitu 78.61 cm/jam (sangat cepat) dengan persamaan Horton 42.4+527.6e-0.766t. Laju infiltrasi konstan terendah terdapat pada kemiringan lahan datar, tekstur tanah liat dan jenis tanah gleisol yaitu 1.12 cm/jam (agak lambat) dengan persamaan Horton 0.8+59.2e-1.49t
19
Fauziah, Layla Mardiyani, Nia Kurniati, and Imamulhadi . "ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN WISATA DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN ASAS TATA GUNA TANAH." Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 2, no. 1 (December 27, 2018): 102. http://dx.doi.org/10.24198/acta.v2i1.163.
Full text
20
Gunawan, Rachmat Ady, Moch Sholichin, and Dian Chandrasasi. "Studi Evaluasi dan Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur." Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air 1, no. 2 (July 31, 2021): 429–40. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtresda.2021.001.02.08.
Full textAbstract:
Kecamatan Garum khususnya di Desa Slorok merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk yang telah mengalami banyak perubahan tata guna lahan. Kondisi lahan sebagai ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan perkantoran. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya aliran permukaan langsung dan menurunnya kuantitas air yang meresap ke dalam tanah, sehingga terjadi banjir pada musim hujan, maka perlunya penanganan antara lain rehabilitasi saluran drainase dan perencanaan sumur resapan. Hasil perhitungan menunjukan bahwa ada 37 saluran drainase, tetapi ada 7 saluran yang tidak bisa mereduksi limpasan yang disebabkan perubahan tata guna lahan dan drainase eksisting yang sudah tidak bisa menampung. Perhitungan rehabilitasi dimensi saluran dan dimensi sumur resapan disesuaikan dengan lahan yang ada, kemudian dimensi sumur resapan akan dibagi debit limpasan untuk mengetahui berapa jumlah sumur yang akan dibuat. Perhitungan sumur resapan menggunakan rumus Sunjoto. Dengan hasil perhitungan dimensi sumur resapan untuk diameternya sebesar 1,2 m dan kedalaman sumur 2,4 m.
21
Akbar, Muh, Dina Pasa Lolo, and Irba Djaja. "ANALISIS PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP DEBIT LIMPASAN DRAINASE JALAN AHMAD YANI – GANG RAWA, DISTRIK MERAUKE." Musamus Journal of Civil Engineering 1, no. 1 (October 7, 2018): 11–23. http://dx.doi.org/10.35724/mjce.v1i1.1162.
Full textAbstract:
Perkembangan kota Merauke yang diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan persawahan ataupun rawa menjadi areal pemukiman yang mengakibatkan daya resap tanah menjadi berkurang sehingga menyebabkan timbulnya banjir, maka dilakukan analisis dan perhitungan untuk mengetahui besar debit limpasan, debit akibat perubahan tata guna lahan yang terjadi pada drainase di jalan Jalan Ahmad Yani - Gang Rawa dan menemukan solusi permasalahan terjadinya genangan. Perhitungan kapasitas saluran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran pada dimensi saluran, kecepatan aliran, dan tinggi aliran dengan data – data penunjang berupa data curah hujan dan masterplan. Menganalisa curah hujan rencana menggunakan metode hidrologi dan jenis distribusi gumbel. Sedangkan untuk menganalisa debit, menggunakan metode rasional dan Manning. Debit air maksimal sepuluh tahun ke depan pada saluran drainase Jalan Ahmad Yani - Gang Rawa adalah 3,3014 m³/det yang melebihi kapasitas eksisting drainase sebesar 1,2211 m3/det dengan daya tampung maksimal yaitu 3,0501 m³/det. Perlu pembuatan kontruksi sistem jaringan drainase yang baru agar dapat menanggulangi banjir
Kata Kunci: Tata guna lahan, debit, genangan
22
Hidayati, Iswari Nur, Eni Susanti, and Westi Utami. "Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 1 (May 29, 2017): 122. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v3i1.95.
Full textAbstract:
Pan-sharpened transformation methods improve the quality of spatial resolution remote sensing imagery. This study used pan-sharpened analysis to improve the quality of image. Pan-sharpening method was used to increase spatial quality of each research object. The aims of reserach were to study image sharpening using Quickbird imagery (multispectral band and pancromatic band) and to calculate overall accuracy of land use classification base on pan-sharpened imagery classification. This study used Brovey transformation and Gram-Schmidt transformation for pan-sharpened process. The classification system used Suharyadi Classification scheme (2001) for urban areas. The results showed that Brovey transformation better than gram-schmidt transformation for the elements of texture, shape, pattern, height, and shading. Gram-Schmidt method was more suitable for the analysis concerned to its original color combination associated with the color or hue of the elements of visual interpretation. The accuracy of the study is 90.70%.Sebagian besar proses citra pan-sharpened yang diperoleh dengan formulasi berbagai algoritma yang sudah ditentukan merupakan representasi antara hubungan karakteristik dari resolusi spektral untuk meningkatkan kualitas secara visual dari citra itu sendiri. Hasil dari beberapa citra pan-sharpened tersebut menjadikan salah satu alternative untuk analisis visual citra penginderaan jauh. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pan-sharpened untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berbagai kenampakan untuk setiap tata guna tanah perkotaan. Pemanfaatan pan-sharpening untuk meningkatkan kualitas spasial dari tiap objek penelitian akan dikaji agar mendapatkan masukan dalam pengembangan metode pan-sharpening untuk klasifikasi tata guna tanah di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode transformasi Brovey dan Gram-Schimdt untuk proses pan-sharpened. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem Klasifikasi Suharyadi (2001) untuk daerah perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brovey lebih baik dalam penyajian untuk tekstur, bentuk, pola, tinggi, dan bayangan. Metode Gram-Schimdt lebih cocok untuk analisis yang lebih mementingkan perpaduan warna (komposit) aslinya terkait dengan warna ataupun rona dalam unsur interpretasi visual. Hasil akurasi penelitian penggunaan tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,70%.
23
Ilva, Habrio, Imam Suprayogi*, and Manyuk Fauzi. "Analisis Kondisi Hidrologi DAS Siak Bagian Hulu Berdasarkan Peta Tata Guna Lahan Tahun 2014 Menggunakan Model Flow Persistance." JURNAL TEKNIK 14, no. 1 (June 11, 2020): 22–26. http://dx.doi.org/10.31849/teknik.v14i1.3465.
Full textAbstract:
Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat penyedia air pertanian, industri dan pemukiman. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam hutan, tanah dan air untuk budidaya tanaman, pertambangan, pembangunan dan kegiatan lainnya dapat mengakibatkan terjadi perubahan kondisi tata air suatu DAS. Salah satu cara untuk menilai kondisi DAS adalah dengan menggunakan model hidrologi. Tujuan utama penelitian adalah ini adalah menguji kemampuan suatu model untuk melakukan penilaian terhadap kondisi hidrologi DAS Siak bagian Hulu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Flow Persistance Model. Model ini mensimulasikan aliran sungai pada suatu DAS yang dikembangkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) untuk membantu menilai kondisi suatu DAS. Data curah hujan yang digunakan dari Stasiun Petapahan Baru dari tahun 2006-2016, data AWLR stasiun Pantai Cermin yang mendiskripsikan pola hubungan tinggi muka air terhadap fungsi waktu bersumber dari BWS Sumatera III. Peta Tata guna lahan diperoleh dari BP - DASHL Indragiri Rokan untuk tahun 2014. Hasil utama penelitian membuktikan bahwa nilai FP sebesar 0.754 mengindikasikan bahwa nilai debit pada Sungai Siak yang relatip stabil selama kurun waktu penggunaan tata guna lahan pada DAS Siak Hulu tahun 2014 dengan klasifikasi fungsi DAS kondisi baik.
24
Sulistyorini, Iin Sumbada, Muli Edwin, and Imanuddin Imanuddin. "ESTIMASI STOK KARBON TANAH ORGANIK PADA MANGROVE DI TELUK KABA DAN MUARA TELUK PANDAN TAMAN NASIONAL KUTAI." AGRIFOR 19, no. 2 (September 23, 2020): 293. http://dx.doi.org/10.31293/af.v19i2.4771.
Full textAbstract:
Hutan mangrove Taman Nasional Kutai merupakan ekosistem penting yang harus dijaga dan ditingkatkan kelestariannya. Degradasi ekosistem mangrove melalui berbagai aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama berkurangnya kemampuan hutan mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon. Hutan mangrove dianggap sebagai ekosistem yang paling banyak menyimpan karbon di dunia yang sebagian besar karbon tersimpan di tanah. Pada lokasi penelitian ditemukan rata-rata C-organik di Muara Teluk Pandan sebesar 2,20% dan di Teluk Kaba memiliki rata-rata C-organik sebesar 2,27%. Rendahnya kandungan C-organik telah mempengaruhi stok karbon tanah. Di kedua lokasi memiliki kisaran stok karbon tanah, yaitu sebesar 66,2-116,1 ton/ha. Rata-rata stok karbon tanah di Teluk Kaba sebesar 74,85 ton/ha, kemudian rata-rata stok karbon tanah di Muara Teluk Pandan sebesar 94,43 ton/ha. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian yang terkait, menunjukkan stok karbon tanah mangrove di lokasi penelitian tergolong rendah. Adanya berbagai aktivitas manusia dan perubahan tata guna lahan terutama untuk tambak telah berpotensi menyebabkan terganggunya ekosistem mangrove termasuk fungsi mangrove sebagai penyimpan karbon.
25
Bagaskoro, Qistan Maraghi, Sri Wahyuni, and Ussy Andawayanti. "Analisis Laju Infiltrasi Dengan Metode Penggenangan (Fooding) dan Karakteristik Tanah di Kabupaten Sampang, Madura." Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air 1, no. 2 (July 31, 2021): 477–88. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtresda.2021.001.02.12.
Full textAbstract:
Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat akan menyebabkan kepada perubahan tata guna lahan serta tutupan lahan pada area pembangunan infrastruktur. Akibatnya dapat menigkatnya volume air hujan menjadi aliran permukaan (surface run off) yang tidak terinfiltrasi ke dalam tanah. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis laju infiltrasi dengan perhitungan Model Horton, Model Holtan dan Model Phillip serta mengetahui genangan yang terjadi dan mengetahui karakteristik tanah. Kajian ini dilakukan pada 10 titik tinjau dengan 10 desa berbeda di Kabupaten Sampang. Pada setiap titik dilakukan pembacaan laju infiltrasi menggunakan alat Turf-Tech Infiltrometer dan pengambilan sampel tanah berjarak sekitar 5-10 meter dari titik pembacaan infiltrasi. Pengujian karakteristik tanah dilakukan di Laboraturium Tanah dan Air Tanah (Teknik Pengairan). Data curah hujan yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Penakar hujan Sampang, Penakar Hujan Omben, Penakar Hujan Robatal, Penakar hujan Kedundung dan Penakar Hujan Karangpenang. Dari hasil analisis, Model Horton dianggap lebih cocok pada penelitian ini dari segi kemudahan dalam proses perhitungan serta dianggap tepat diterapkan berdasarkan dari perbandingan kurva laju infiltrasi lapangan. 6 dari 10 titik tinjau terjadi genangan. Hasil karakteristik tanah memiliki jenis tanah lempung pada 2 titik, lempung liat berdebu 2 titik dan lempung berdebu pada 6 titik.
26
Asmoro, Pungut, and Sri Widyastuti. "PENGARUH ARTIFICIAL RECHARGE MELALUI LOBANG RESAP BIOPORI TERHADAP MUKA AIR TANAH." WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA 11, no. 1 (January 15, 2013): 15–28. http://dx.doi.org/10.36456/waktu.v11i1.835.
Full textAbstract:
Berubahnya tata guna lahan dari areal terbuka yang permukaannya ditutupi oleh vegetasimenjadi areal terbangun yang permukaan tanahnya dilapisi oleh penutup kedap air seperti atapbangunan, perkerasan jalan aspal maupun pemasangan lapisan beton menjadikan volume airlimpasan hujan sangat sedikit yang meresap ke dalam lapisan tanah. Oleh karena itu makakeberadaan air tanah menjadi sangat berkurang volume cadangannya. Hal ini berlangsung secarameningkat sehingga level muka air tanah semakin dalam dari muka tanah. Dalam kondisi sepertiitu diperlukan metode penggantian proses infiltrasi air limpasan hujan ke dalam lapisan tanah.Beberapa metode imbuhan buatan (artificial recharge) telah diterapkan dibeberapa tempat sepertimetode danau buatan, kolam resapan, parit resap, dan sumur resapan. Maka lubang resap bioporiperlu dikaji keandalannya di dalam membantu proses infiltrasi air limpasan hujan sehinggaberdampak terhadap deposit air tanah.Dalam penelitian ini penerapan biopori pada seluasan areal telah terbukti memiliki peranyang cukup signifikan, bahwa biopori juga mampu meresapkan air ke dalam tanah. Indikasi darimanfaat biopori ini dapat dilihat adanya perbedaan ketinggian muka air tanah pada areal yangdiberi terapan biopori dibandingkan pada areal yang tidak diberi terapan biopori. Selain itu,kecepatan pertambahan level muka air tanah juga terlihat secara nyata bahwa pada areal bioporilebih cepat.
27
Hadi, Azman, Herawan Sauni, and Hamdani Maakir. "THE MANAGEMENT POLICY OF STATE LANDS AS AFORMER OFRIGHT TO CULTIVATEIN REJANG LEBONG REGENCY." Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (January 2, 2020): 196–219. http://dx.doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9981.
Full textAbstract:
Penelitian ini mengangkat permasalahan berkaitan dengan pengelolaan tanah negara bekas hak guna usaha di Kabupaten Rejang Lebong.This research raises the issues related to the management of state lands as a former of right to cultivatein Rejang Lebong Regency.Pada tahun 1988, PT.In 1988, PT.Bumi Megah Sentosa memperoleh HakGuna Usaha seluas 6.925 hektar.Bumi Megah Sentosa obtained the right to cultivatefor an area of 6,925 hectares.Proses perolehan Hak Guna Usahanya melalui pembebasan lahan masyarakat, namun PT.The process of obtaining right to cultivate is gotten through community land acquisition, but PT. Megah Bumi Sentosa tidak mampu membebaskan seluruhnya sehingga akhirnya hak guna usaha tersebut dibatalkan.Megah Bumi Sentosa was not able to free it entirely therefore the right to cultivate was canceled.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengelolaan tanah negara bekas hak guna usaha di kabupaten Rejang Lebong dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah negara bekas hak guna usaha di Kabupaten Rejang Lebong.This research aims to find out and explain the management of state lands as a former of right to cultivatein Rejang Lebong Regency and the obstacles faced in the management of state lands as a former of right to cultivate in Rejang Lebong Regency.Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif.This research is sociological juridical with a qualitative approach.Analisis yang digunakan dalam pengelolaan data adalah analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai relevansinya terhadap materi penelitian.The analysis used in data management is qualitative analysis, namely the data obtained is selected based on the quality and truth according to its relevance to the research material. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.This research was conducted in the Rejang Lebong Regency of Bengkulu Province.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah negara bekas hak guna usaha di Kabupaten Rejang Lebong belum maksimal oleh pemerintah daerah.The results of this research indicate that the management of state lands as a former of right to cultivate in Rejang Lebong Regency has not been maximized by the local government. Di atas tanah bekas hak guna usaha tersebut terdapat pemukiman transmigrasi yang belum ada hak pengelolaannya dan penguasaan oleh masyarakat pemilik tanah semula.On the former land ofright to cultivate, there are transmigration settlements that have no management rights and control of the original landowner community.Hambatan dalam pengelolaan tanah negara bekas hak guna usaha di Kabupaten Rejang Lebongyaituadanya persepsi yang berbeda antara Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan NasionalKabupaten Rejang Lebong.The obstacles in the management of state lands as a former of right to cultivatein Rejang Lebong Regency were the different perceptions between the Regent of Rejang Lebong Regency with the Office of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Office of RejangLebong Regency.Kajian ini menawarkan skema solusi alternatif kebijakan utamanya : Penguatan Hak Masyarakat dengan Reforma Agraria.This research offers a scheme of alternative solutions to its main policies: Strengthening Community Rights with Agrarian Reform.
28
Masron, Tarmiji, Ruslan Rainis, and Hening o. Widi Oetomo. "INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT): SEBUAH PERSPEKTIF RUANGAN." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 8, no. 4 (September 25, 2018): 591–604. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2004.v8.i4.361.
Full textAbstract:
Pertumbuhan kola diseluruh dunia, khususnya di negara-negara herkembang seperti Malays ia telah mengakibatkan timbulnya pros es pem ekaran kota (urban sprawl). Proses tersebut berkaitan langsung dengan alokasi penggunaan tanah dan lanskap kota serta kawasan sekitarnya. Tanpa adanya pengendalian yang sempurna maka akan terjadi pergeseran tata-ruang yang akan menyulitkan pemhangunan jangka panjang sebuah kota. Untuk itu perlu diwujudkan indikator yang menunjukkan tingkat pembangunan sebuah kota. Ada banyak indikator yang dapat diciptakan, misal: indikator ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, namun dalam kajian ini akan difokuskan pada indikator ruangan.Alat dan kaedah penggunaan tanah merupakan hal penting bagi pemerintah kota dalam tugasnya mengukur menilai dan memantau perubahan guna tanah. Kertas kerja ini mencoba melihat peranan yang dapat dilakukan oleh informasi Ijin real estate (Ijin Pengembangan. Real Estate) dalam mewujudkan indikator pembangunan berkelanjutan dalam perspektif "ruangan. Sistem lnformasi Geografi akan digunakan sebagai alat untuk membantu analisis dan pemaparan indikator yang dihasilkan pada skala ruang.
29
Masron, Tarmiji, Ruslan Rainis, and Hening Widi Oetomo. "INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT): SEBUAH PERSPEKTIF RUANGAN." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 8, no. 4 (January 1, 2007): 591. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2004.v8.i4.2344.
Full textAbstract:
Pertumbuhan kola diseluruh dunia, khususnya di negara-negara herkembang seperti Malays ia telah mengakibatkan timbulnya pros es pem ekaran kota (urban sprawl). Proses tersebut berkaitan !angsung dengan alokasi penggunaan tanah dan lanskap kota serta kawasan sekitarnya. Tanpa adanya pengendalian yang sempurna maka akan terjadi pergeseran tata-ruang yang akan menyulitkan pemhangunan jan gka panjang sebuah kota. Untuk itu perlu diwujudkan indikator yang menunjukkan lingkat pembangunan sebuah kota. Ada banyak indikator yang dapat diciptakan, misal: indikator ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, namun dalam kajian ini akan difokuskan pada indikator ruangan.Alat dan kaedah penggunaan tanah merupakan hal penting bagi pemerintah lwta dalam tugasnya mengukur. menilai dan memantau perubahan guna tanah. Kertas kerja ini mencoba melihat peranan yang dapat dilakukan oleh informasi Uin real estate (IJin Pengembangan. Real Estate) dalam mewujudkan indikator pembangunan berkelanjutan dalam persp ektif "ruangan. Sistem lnjormasi Geograji akan digunakan sebagai alat untuk membantu analisis dan pemaparan indikator yang dihasilkan pada skala ruang.
30
Habiba, Diyah Retno. "Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom." Notaire 3, no. 3 (October 28, 2020): 327. http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22831.
Full textAbstract:
Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sistem pertanahan di Indonesia masih menganut pada hukum adat dan hukum barat. Salah satunya hak eigendom yang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak eigendom ini sudah tidak berlaku lagi dan harus dikonversi sesuai dengan Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa jual beli tanah menimbulkan perbuatan hukum pemindahan hak yang menganut asas tunai, riil dan terang. Selain itu, terdapat syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi guna menghasilkan akta jual beli sebagai alat bukti tertulis yang bersifat akta otentik. Mengenai prosedur perolehan hak milik atas tanah negara sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.
31
Putra, Gratianus Prikasetya. "Intergentiele Grondenregel dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah DIY." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 2 (August 31, 2018): 261. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.245.
Full textAbstract:
<p>Tanah memainkan perananan penting dalam pembagunan nasional baik secara yuridis, sosiologis, dan juga finansial di tengah masyarakat. Disamping pengaturan dan praktik unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, fenomena pluralisme hukum pertanahan masih terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai sebuah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, DIY wajib menjamin terlaksananya kepastian hukum dan penegakan hukum khususnya pertanahan. Pluralisme hukum pertanahan di Wilayah ini dapat dilihat dengan masih berlakunya Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 disamping UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Keberlakuan Instruksi tersebut menyebabkan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Wilayah DIY. Terkait fenomena tersebut, bidang Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) Intern memiliki sebuah asas yang dikenal sebagai <em>Intergentiele Grondenregel</em>. Asas tersebut memungkinkan tanah seolah-olah memiliki golongan masyarakatnya tersendiri dan membawa dampak secara yuridis. Pendekatan berdasarkan asas dalam HATAH Intern ini akan menjadi jembatan guna memfasilitasi pendekatan berdasarkan hukum pertanahan serta perundang-undangan dalam membahas fenomena pertanahan yang terjadi di Wilayah DIY tersebut. <em> </em> </p><div> </div>
32
Mujiburohman, Dian Aries. "MENYOAL PENAFSIRAN TANAH TELANTAR." Jurnal Yudisial 11, no. 1 (April 26, 2018): 1. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.168.
Full textAbstract:
ABSTRAKPutusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT merupakan putusan mengenai pembatalan keputusan penetapan tanah telantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT SMG. Pokok sengketa yang menjadi perdebatan dan tafsir dalam gugatannya adalah pengertian tanah telantar dan mengenai surat peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta implikasi pasca pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar oleh pengadilan tata usaha negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penafsiran pengertian tanah telantar dan penafsiran mengenai surat peringatan dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT, serta apa implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar pasca Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT? Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian tanah telantar terkait dengan frase “dengan sengaja” dan “tidak sengaja,” majelis hakim berpendapat bahwa hambatan pemanfaatan tanah karena menunggu proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan permasalahan tata ruang serta kendala terhadap pembebasan lahan dan proses ganti rugi disimpulkan sebagai unsur ketidaksengajaan. Implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar adalah tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.Kata kunci: surat keputusan penetapan, tanah telantar, putusan pengadilan. ABSTRACTDecision of State Administrative Court Number 24/G/2013/PTUN.JKT constitutes a ruling of the revocation of a derelict land settlement agreement derived from Cultivation Rights on behalf of SMG Company. The subject of the dispute debated in the interpretation of the lawsuit is the definition of derelict land and warning letters, as regulated in Article 8 of Government Regulation Number 11 of 2010 regarding Policies and Utilization of Derelict Land and the implications of post-revocation of derelict land stipulated decree by the Administrative Court. The formulation of the problem in this research is the interpretation of derelict land definition and warning letters in the Administrative Court Decision Number 24/G/2013/PTUN.JKT, as well as the implication of revocation of derelict land settlement agreement after the court decision issuance. Through normative legal research method with case study approach, it can be underlined that there is difference in interpretation of the definition of derelict land related to the phrase “intentionally” and “unintentionally”, in which the judges argue that barriers to land utility are the still-in-process request of forest areas acquisition, spatial problems and constraints to land acquisition, as well as the compensation process concluded as an element of inadvertence. The revocation of the settlement agreement makes it impossible to use the derelict land for benefit of the people and the state.Keywords: determination decree, derelict land, court decision.
33
Kurniati, Rina, Wakhidah Kurniawati, Diah Intan Kusumo Dewi, and Nur Azizah Ferawati. "Konservasi Lahan Rawan Longsor di RW 9 Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Semarang." Jurnal Arsitektur ZONASI 3, no. 3 (October 20, 2020): 209–17. http://dx.doi.org/10.17509/jaz.v3i3.25927.
Full textAbstract:
Srondol Kulon adalah salah satu kelurahan di sebelah Selatan Kota Semarang. Terletak di DAS Kaligarang dengan karakteristik perbukitan membuat wilayah tersebut rentan terkena bencana tanah longsor. Selain itu, perubahan tata guna lahan dari hutan ke pemukiman memperbesar resiko terjadinya longsor. Salah satu wilayahnya, yaitu RW 9 Kelurahan Srondol Kulon dilalui oleh sesar regional Kota Semarang sehingga menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah. Keberadaan perumahan dengan tutupan lahan menggunakan perkerasan akan berdampak pada stabilitas lereng sehingga apabila terjadi pergerakan tanah dapat menimbulkan bencana. Di sisi lain, masyarakat belum memahami arti penting konservasi lahan pada kawasan rawan longsor. Oleh karena itu, perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi lahan pada kawasan rawan longsor agar mereka dapat lebih peduli untuk menjaga lingkungan permukiman mereka. Pada jurnal ini akan dibahas mengenai potensi dan permasalahan kondisi fisik yang dimiliki oleh RW 9 Kelurahan sehingga dapat merekomendasikan langkah konservasi lahan yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini akan dibuat dalam bentuk buku panduan konservasi yang mudah dipahami oleh masyarakat di RW 9 sehingga mereka dapat menerapkan cara konservasi lahan yang efektif untuk mencegah longsor.
34
Utami, Dyah Nursita. "ANALISIS KUALITAS LAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG." Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana 14, no. 2 (April 6, 2020): 94–104. http://dx.doi.org/10.29122/jstmb.v14i2.3855.
Full textAbstract:
Since 2012, Pesisir Barat district began to separate from Lampung Barat regency under UU No. 22 Tahun 2012. The new autonomous Region (DOB) which is still in the early stages of planning and utilization after the release of its parent district required a potential utilization of natural resources by considering the power of surrounding areas in order to Development progress. Proper land use planning is one of the ways of utilization of natural resources in the Pesisir Barat district through the study of land quality. The results of this land quality analysis will be known to the parameters of land quality that become excellence and limiting factors for the development of land potential in Pesisir Barat district. The parameters of land quality that will be assessed include texture of soil, soil pH, organic C, Nitrogen, potassium, phosphorus, cation-cation can be exchanged such as Ca, Mg, K, Na, cation exchange Capacity (CEC), and base saturation (KB). By knowing the boundary factor, expected improvement recommendation and land use planning in Pesisir Barat district is more appropriate to the condition and potential natural resources of the region. So as to encourage the optimization of natural resources utilization to accelerate development in the district new autonomous Region. Keywords: Land quality analysis, limiting factors, land use, optimization of natural resources AbstrakSejak tahun 2012, Kabupaten Pesisir Barat mulai memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012. Daerah otonomi baru (DOB) yang masih dalam tahapan awal perencanaan dan pendayagunaan setelah lepas dari kabupaten induknya diperlukan suatu usaha pendayagunaan potensi sumberdaya alam dengan mempertimbangkan kekuatan wilayah di sekitarnya dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan. Perencanaan tata guna lahan yang tepat menjadi salah satu cara pendayagunaan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Pesisir Barat melalui kajian kualitas lahan. Hasil kajian analisis kualitas lahan ini akan diketahui parameter-parameter kualitas lahan yang menjadi keunggulan dan faktor pembatas bagi pengembangan potensi lahan di Kabupaten Pesisir Barat. Parameter kualitas lahan yang akan dinilai antara lain tekstur tanah, pH tanah, C organik, Nitrogen, Kalium, Fosfor, kation-kation dapat ditukar seperti Ca, Mg, K, Na, Kapasitas Tukar Kation (KTK), dan Kejenuhan Basa (KB). Dengan mengetahui faktor pembatas, diharapkan rekomendasi perbaikan dan perencanaan tata guna lahan di Kabupaten Pesisir Barat lebih sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya alam wilayahnya. Sehingga mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk mempercepat pembangunan di kabupaten daerah otonomi baru. Kata kunci: Analisis kualitas lahan, faktor pembatas, tata guna lahan, optimalisasi sumberdaya alam
35
A'isyah, Siti, and Asnawi Manaf. "PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA KECIL TAK BERIZIN DI KAWASAN LINDUNG PAMURBAYA." Jurnal Pengembangan Kota 6, no. 1 (July 14, 2018): 26. http://dx.doi.org/10.14710/jpk.6.1.26-34.
Full textAbstract:
Kawasan lindung Pamurbaya merupakan kawasan yang rentan terjadinya perubahan lahan akibat dari ekspansi pertumbuhan perkotaan sampai ke pinggiran kota. Sementara di pinggiran Kota Surabaya bagian timur terdapat kawasan lindung Pamurbaya yang terancam akibat pembangunan perumahan skala kecil yang tidak berizin tepatnya di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan perumahan skala kecil tak berizin pada kawasan lindung Pamurbaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan upaya pengendalian pembangunan perumahan skala kecil tak berizin ini efektif telah dilakukan baik dengan cara pengaturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, penghentian sementara pemberian hak atas tanah oleh BPN, kelembagaan dan koordinasi maupun keterbukaan informasi rencana tata ruang. Tetapi pemerintah menghadapi kesulitan dalam hal pengenaan sanksi administratif guna penertiban kawasan. Salah satu rekomendasi guna lebih mengefektifkan pengendalian yaitu Pemerintah Kota Surabaya segera melegalkan dan merealisasikan rencana kegiatan atau rencana strategis serta pembiayaan pada kawasan tersebut.
36
Isnawan, Dianto. "ENVIRONMENTAL GEOLOGY POTENTIAL OF KALIGESING, PURWOREJO." KURVATEK 2, no. 2 (March 15, 2018): 11–23. http://dx.doi.org/10.33579/krvtk.v2i2.544.
Full textAbstract:
AbstrakPenelitian ini dimaksudkan sebagai survei geologi lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik geologi lingkungan daerah Kaligesing, meliputi potensi sumber daya maupun bencana alam. Daerah Kaligesing termasuk dalam Kubah West Progo pada peta RBI Lembar Purworejo. Metode penelitian berupa survei geologi lapangan, untuk memperoleh data geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi serta tata guna lahan. Analisis potensi pengembangan daerah dilakukan berdasarkan karakteristik geologi lingkungan setempat. Sumber daya alam ang potensial adalah pasir dan batu, serta tanah dan lahan yang relatif subur. Air permukaan didukung oleh sungai Jogobesan, bersama anak-anak sungainya. Airtanah dapat diperoleh dari mataair maupun sumur gali, dengan muka airtanah yang relatif dangkal. Mataair berdebit kecil hingga sedang (≤ 1 liter/detik). Bencana alam yang cukup potensial adalah erosi dan gerakan tanah. Banjir hanya berpotensi pada wilayah yang sempit dan setempat-setempat. Secara umum, geologi lingkungan daerah penelitian terbagi menjadi zona geologi lingkungan Pegunungan Gunungapi Purba dan Kars Jonggrangan yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Kata kunci: sumber daya alam, bencana alam, geologi lingkungan
37
Kristanto, Wisnu Aji Dwi, and I. Putu Gema Bujangga. "KEMAMPUAN GEOLOGI TEKNIK UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAERAH EMBUNG JURANG JERO, HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA." KURVATEK 5, no. 2 (December 10, 2020): 61–70. http://dx.doi.org/10.33579/krvtk.v5i2.1435.
Full textAbstract:
Embung merupakan bangunan buatan dengan fungsi utama menampung dan menyalurkan air permukaan. Namun demikian, embung memiliki daya tarik wisata yang mulai menjadi trend masyarakat. Pengembangan embung sebagai fungsi wisata wajib didukung aspek teknis, salah satunya adalah kemampuan Geologi Teknik yang menjadi tolok ukur kesesuaian lahan. Embung Jurang Jero dibangun pada tahun 2009 di Dusun Jurang Jero, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, dengan kapasitas menampung air sebesar 32.828,88 m3. Terletak pada lereng bawah Gunungapi Merapi, dengan daya tarik alam yang mendukung dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dengan demikian, menarik dilakukan penelitian kemampuan Geologi Teknik daerah Embung Jurang Jero untuk pengembangan kawasan wisata yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan pemetaan serta analisis pembobotan parameter pendukung, terdiri dari: daya dukung batuan dan tanah, kemiringan lereng, potensi bencana geologi, kedalaman muka air tanah, kemudahan penggalian, dan tata guna lahan. Hasil penelitian menunjukkan tiga zona kemampuan Geologi Teknik untuk pengembangan kawasan wisata berupa zona kemampuan tinggi, menengah, dan rendah.Kata kunci: kemampuan, Geologi Teknik, embung, wisata, Jurang Jero.
38
Hasnawi, Hasnawi, Andi Indra Jaya Asaad, and Akhmad Mustafa. "KARAKTERISTIK LAHAN TAMBAK EKSISTING DI KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR." Jurnal Riset Akuakultur 10, no. 4 (December 30, 2015): 593. http://dx.doi.org/10.15578/jra.10.4.2015.593-607.
Full textAbstract:
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan tambak yang cukup luas terutama di Kecamatan Pulau Derawan. Lahan tambak yang ada (eksisting) di Kecamatan Pulau Derawan terletak di sepanjang pesisir pantai yang umumnya dibangun pada lahan bekas hutan mangrove yang merupakan pulau-pulau (Delta Berau) dan hanya sebagian kecil saja yang berada di daratan utama. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lahan tambak yang ada secara spasial. Metode survei diaplikasikan padakawasan pertambakan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Parameter yang digunakan dalam menganalisis karakteristik lahan tambak adalah: kondisi tanah, kualitas air, topografi, hidrologi, dan iklim.Analisis spasial dengan penginderaan jarak jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan metode geostatistik kriging digunakan dalam menggambarkan karakteristik lahan tambak yang ada di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa topografi tambak relatif landai dan elevasi tidak terlalu tinggi, tanah tergolong tanah sulfat masam, kualitas air secara umum mendukung budidaya di tambak, dan curah hujan tergolong tinggi. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untukdasar pengelolaan lahan tambak guna meningkatkan produktivitas tambak yang berkelanjutan, serta dapat menjadi acuan pemerintah Kabupaten Berau dalam penentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir.
39
Maini, Miskar, and Junita Eka Susanti. "KAJIAN EROSI LAHAN DI KAWASAN AIR STRIP RUNWAY 2600 BANDARA DEPATI AMIR (PGK) BERDASARKAN TATA GUNA LAHAN MASTERPLAN ULTIMATE." FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil) 7, no. 2 (December 11, 2019): 100–111. http://dx.doi.org/10.33019/fropil.v7i2.1627.
Full textAbstract:
Standar permintaan engineering pesawat agar desain bangunan infrastruktur di area Air Strip Runway 2600 yang ada dapat mempunyai fungsi lain. Sedangkan kondisi lain sangat menentukan keselamatan karena lahan di sekitar Air Strip Runway 2600 Bandara Depati Amir (PGK) jika tidak ditutupi vegetasi seperti rumput, kondisi lain lahan yang belum ditutupi vegetasi di sekitar Air Strip Runway 2600 berpotensi akan mengalami erosi lahan, kemudian hasil erosi lahan ini akan terbawa oleh aliran air sehingga akan masuk ke saluran drainase yang akan menyebabkan sedimentasi pada saluran drainase tersebut, akhirnya akan berkurang efektifitas kinerja saluran drainase tersebut. Metode yang digunakan untuk memprediksi laju rata-rata erosi di area Air Strip Runway 2600 dengan memperhitungkan faktor erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kemiringan lereng atau panjang lereng, pengelolaan tanaman dan konservasi tanah, yang masing masing tata guna lahan tersebut mengacu pada Masterplan Ultimate Bandara Depati Amir (PGK). Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1965, 1978), kemudian Sediment Delivery Ratio (SDR) dan Sediment Yield.Hasil penelitian ini, prediksi laju erosi permukaan pada area Air Strip Runway 2600 Bandara Depati Amir (PGK) tahun pertama yang mencapai 5,60 mm/tahun atau 100,76 Ton/Ha/tahun, laju erosi tahun kedua mencapai 3,38 mm/tahun atau 60,84 Ton/Ha/tahun dapat diklasifikasikan ke dalam kelas bahaya erosi sedang (kelas III) dan nilai SDR adalah sebesar 56,3%, nilai sediment yield (SR) pada tahun pertama sebesar 5.887,59 Ton/Tahun, pada tahun kedua ketika rumput pada area Air Strip telah tumbuh dengan sempurna terjadi penurunan hasil sediment yield yaitu nilai SR sebesar 3.554,85 Ton/Tahun.
40
Ramadhani, Dian Ari, Djoko Mulyanto, and Lanjar Sudarto. "ANALISIS TINGKAT BAHAYA EROSI DENGAN METODE USLE UNTUK ARAHAN KONSERVASI TANAH DI DAERAH LERENG GUNUNG IJEN, KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR." JURNAL TANAH DAN AIR (Soil and Water Journal) 16, no. 1 (November 28, 2020): 12. http://dx.doi.org/10.31315/jta.v16i1.4005.
Full textAbstract:
Kajian ini dilakukan di lereng Gunung Ijen yang terletak di Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan lahan di Jambu sebagian telah berubah fungsinya, dari kawasan hutan menjadi perkebunan, ladang jagung dan bawang putih. Perubahan penggunaan lahan ini telah memicu degradasi lahan oleh erosi yang meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menilai Tingkat Bahaya Erosi dan perencanaan konservasi tanah di Jambu. Studi ini dilakukan dengan Metode Survei. Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) digunakan untuk menilai kehilangan tanah akibat erosi. Peta satuan lahan diperoleh dengan cara tumpang susun (overly) peta jenis tanah, tata guna lahan dan peta kemiringan lereng. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposif sampling untuk menentukan titik sampel berdasarkan satuan peta lahan. Ada 15 titik sampel dari 12 satuan lahan. Parameter yang dianalisis terdiri dari faktor erosivitas limpasan (R), erodibilitas tanah (K), topografi (panjang dan derajat kemiringan / LS), pengelolaan tanaman (C), dan faktor praktik konservasi lahan (P). Berdasarkan data yang dianalisis, diketahui bahwa kehilangan tanah akibat erosi terendah adalah 0,19 ton/ha/tahun dan tertinggi 310 ton/ha/tahun. Tingkat Bahaya Erosi dengan kategori sangat ringan 45,6 ha, ringan 656,6 ha, dan tingkat berat 63,7 ha, dari total luas studi 766 ha. Perencanaan konservasi tanah untuk kawasan yang memiliki kategori bahaya erosi tinggi disarankan dengan praktik konservasi vegetatif dan mekanis, seperti variasi tanaman penutup tanah, pola tanam garis kontur, sistem tanam tumpang sari, teras kanal dan teras kontur. Sedangkan untuk areal yang tergolong tingkat ringan dapat dilakukan dengan pola tanam garis kontur dan sistem tanam tumpang sari.
41
Ramadhani, Dian Ari, Djoko Mulyanto, and Lanjar Sudarto. "ANALISIS TINGKAT BAHAYA EROSI DENGAN METODE USLE UNTUK ARAHAN KONSERVASI TANAH DI DAERAH LERENG GUNUNG IJEN, KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR." JURNAL TANAH DAN AIR (Soil and Water Journal) 16, no. 1 (November 28, 2020): 12. http://dx.doi.org/10.31315/jta.v16i1.4005.
Full textAbstract:
Kajian ini dilakukan di lereng Gunung Ijen yang terletak di Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan lahan di Jambu sebagian telah berubah fungsinya, dari kawasan hutan menjadi perkebunan, ladang jagung dan bawang putih. Perubahan penggunaan lahan ini telah memicu degradasi lahan oleh erosi yang meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menilai Tingkat Bahaya Erosi dan perencanaan konservasi tanah di Jambu. Studi ini dilakukan dengan Metode Survei. Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) digunakan untuk menilai kehilangan tanah akibat erosi. Peta satuan lahan diperoleh dengan cara tumpang susun (overly) peta jenis tanah, tata guna lahan dan peta kemiringan lereng. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposif sampling untuk menentukan titik sampel berdasarkan satuan peta lahan. Ada 15 titik sampel dari 12 satuan lahan. Parameter yang dianalisis terdiri dari faktor erosivitas limpasan (R), erodibilitas tanah (K), topografi (panjang dan derajat kemiringan / LS), pengelolaan tanaman (C), dan faktor praktik konservasi lahan (P). Berdasarkan data yang dianalisis, diketahui bahwa kehilangan tanah akibat erosi terendah adalah 0,19 ton/ha/tahun dan tertinggi 310 ton/ha/tahun. Tingkat Bahaya Erosi dengan kategori sangat ringan 45,6 ha, ringan 656,6 ha, dan tingkat berat 63,7 ha, dari total luas studi 766 ha. Perencanaan konservasi tanah untuk kawasan yang memiliki kategori bahaya erosi tinggi disarankan dengan praktik konservasi vegetatif dan mekanis, seperti variasi tanaman penutup tanah, pola tanam garis kontur, sistem tanam tumpang sari, teras kanal dan teras kontur. Sedangkan untuk areal yang tergolong tingkat ringan dapat dilakukan dengan pola tanam garis kontur dan sistem tanam tumpang sari.
42
Syahputra, Imam, Didi Saidi, and Yanisworo Wijaya Ratih. "PEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI BERDASARKAN METODE USLE DENGAN STUDI KASUS SIMULASI BERBAGAI TANAMAN DI DESA TAMBI KABUPATEN WONOSOBO." JURNAL TANAH DAN AIR (Soil and Water Journal) 16, no. 1 (November 28, 2020): 23. http://dx.doi.org/10.31315/jta.v16i1.3978.
Full textAbstract:
Desa Tambi merupakan kawasan yang memiliki potensi erosi yang tinggi karena iklim, kondisi tanah, dan konservasi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk (a.) Mengetahui laju erosi tanah dan bahaya erosi di Desa Tambi dan (b.) Mengetahui pengaruh simulasi berbagai tanaman terhadap bahaya erosi di Desa Tambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, dan metode USLE untuk memperkirakan laju erosi. Simulasi bahaya erosi menggunakan 4 jenis tumbuhan yaitu Jogo Beans, Potato, Tea, dan Albizia. Peta dibuat dengan menggunakan perangkat lunak bernama Arcgis 10.2. Titik pengambilan sampel diperoleh dengan melakukan overlay peta sistem lahan seperti peta tata guna lahan dan peta kemiringan lereng. Penelitian ini memperoleh 11 titik pengambilan sampel. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K) meliputi tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organik tanah, panjang dan kemiringan lereng (LS), tanaman permukaan (C). ), pengelolaan lahan (P), dan kedalaman solum. Hasil penelitian menunjukkan laju erosi tertinggi adalah 561,19 ton/ha/tahun dengan luas wilayah 9,56 ha (6,01%), sedangkan laju erosi terendah 0,5 ton /tahun, memiliki luas 13,30 ha (8,36%). Desa Tambi memiliki tingkat erosi rendah 22,66 hektar, tingkat erosi sedang 99,18 hektar, tingkat erosi berat 7,3 hektar, dan tingkat erosi sangat berat 29,91 hektar. Hasil simulasi berbagai tumbuhan mempengaruhi baik laju erosi maupun klasifikasi bahaya erosi.
43
Syahputra, Imam, Didi Saidi, and Yanisworo Wijaya Ratih. "PEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI BERDASARKAN METODE USLE DENGAN STUDI KASUS SIMULASI BERBAGAI TANAMAN DI DESA TAMBI KABUPATEN WONOSOBO." JURNAL TANAH DAN AIR (Soil and Water Journal) 16, no. 1 (November 28, 2020): 23. http://dx.doi.org/10.31315/jta.v16i1.3978.
Full textAbstract:
Desa Tambi merupakan kawasan yang memiliki potensi erosi yang tinggi karena iklim, kondisi tanah, dan konservasi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk (a.) Mengetahui laju erosi tanah dan bahaya erosi di Desa Tambi dan (b.) Mengetahui pengaruh simulasi berbagai tanaman terhadap bahaya erosi di Desa Tambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, dan metode USLE untuk memperkirakan laju erosi. Simulasi bahaya erosi menggunakan 4 jenis tumbuhan yaitu Jogo Beans, Potato, Tea, dan Albizia. Peta dibuat dengan menggunakan perangkat lunak bernama Arcgis 10.2. Titik pengambilan sampel diperoleh dengan melakukan overlay peta sistem lahan seperti peta tata guna lahan dan peta kemiringan lereng. Penelitian ini memperoleh 11 titik pengambilan sampel. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K) meliputi tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organik tanah, panjang dan kemiringan lereng (LS), tanaman permukaan (C). ), pengelolaan lahan (P), dan kedalaman solum. Hasil penelitian menunjukkan laju erosi tertinggi adalah 561,19 ton/ha/tahun dengan luas wilayah 9,56 ha (6,01%), sedangkan laju erosi terendah 0,5 ton /tahun, memiliki luas 13,30 ha (8,36%). Desa Tambi memiliki tingkat erosi rendah 22,66 hektar, tingkat erosi sedang 99,18 hektar, tingkat erosi berat 7,3 hektar, dan tingkat erosi sangat berat 29,91 hektar. Hasil simulasi berbagai tumbuhan mempengaruhi baik laju erosi maupun klasifikasi bahaya erosi.
44
Khadiyanto, Parfi. "Kajian Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri di Mijen, Semarang - Indonesia." Ruang 6, no. 1 (April 22, 2020): 48–56. http://dx.doi.org/10.14710/ruang.6.1.51-59.
Full textAbstract:
Wilayah Mijen yang terletak di bagian Barat Laut Kota Semarang, adalah daerah yang memiliki tanah bergelombang, tetapi daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang 2011-2031. Pengertian pengembangan industri menurut Direktorat Jenderal CiptaKarya Departemen Pekerjaan Umum, yaitu pengembangan kawasan dengan penekanan utama pada kegiatan industri, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang pada dasarnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, sejahtera dan berkelanjutan. Untukmengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, perlu dilakukan kajian kemampuan lahan di wilayah Mijen yang direncanakan sebagai area pengembangan industri tsb, sehingga tidak terjadi pengembangan industri yang salah menempati suatu lahan.Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian lahan untuk industri di Mijen Semarang, yang merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri,analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Mijen cukup cocok dan layak untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan industri, potensi utamanya adalah bahwa kawasan ini merupakan kawasan fungsi budidaya. Sedangkan yang paling melemahkan adalah kondisi lahan yang bergelombang
45
Suryanto, Suryanto, Supriyono Supriyono, and Sukarno Sukarno. "IBM DUSUN NANDAN SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN DALAM MENANGANI DRAINASE GANG." CivETech 11, no. 1 (June 21, 2021): 49–61. http://dx.doi.org/10.47200/civetech.v11i1.806.
Full textAbstract:
Keadaan Dusun Nandan tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Sleman yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Di musim penghujan Dusun Nandan mempunyai limpasan air hujan yang tinggi, mengingat tata guna tanah Dusun Nandan sebagian besar berupa pemukiman, saluran drainasi gang sebagian besar belum ada, tiap rumah warga belum semua memiliki peresapan air hujan, di beberapa titik gang sudah dibangun sumur peresapan air hujan, tetapi belum mencukupi, bahkan sudah ada uang sudah tidak berfungsi, karena kurang terawat. Hal ini terlihat aliran air hujan di gang-gang yang cukup deras. Persoalan atau permasalahan yang dihadapi dan disampaikan warga RW 39 Dusun Nandan adalah di wilayah RW 39 Dusun Nandan: belum ada saluran drainasi gang, belum setiap rumah mempunyai sumur peresapan air hujan. Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan saluran drainasi gang yang terdiri dari Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan dan tata cara pemeliharaan saluran drainasi gang. Kesimpulan penelitian ini direkomendasikan: pembuatan produk prasarana fisik yang berupa saluran drainasi gang tertutup U ditch 30 x 40 dengan lokasi di Gang Kembang Duren I RT 09 RW 39 Nandan Sariharjo Ngaglik Sleman, sebagai salah satu muara saluran drainasi di Dusun Nandan, perlu dilanjutkan pembangunannya ke arah hulu dan sosialisasi tata cara pemeliharaan saluran drainasi gang harus mencapai semua lapisan masyarakat Dusun Nandan.
46
Salim, M. Afif, and Agus B. Siswanto. "KAJIAN PENANGANAN DAMPAK BANJIR KABUPATEN PEKALONGAN." Rang Teknik Journal 4, no. 2 (June 4, 2021): 295–303. http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i2.2525.
Full textAbstract:
Bencana banjir yang terjadi di kabupaten Pekalongan pada Februari 2021 disebabkan oleh tingginya intensitas hujan selama satu minggu dengan curah hujan >50 mm/hari dan pasang surut air laut akibat rob yang mencapai 0,9-1,1 meter.permasalahan lain akibat banjir kabupaten Pekalonganadalah perubahan tata guna lahan, penurunan tanah (land subsidence), sampah, erosi-sedimentasi, serta faktor operasi dan pemeliharaan. Kerugian akibat bencana banjir menyebabkan kerugian material, bangunan hingga lumpuhnya kondisi lalulintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan data dengan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan pemahaman, pendekatan studi/ penelitian dengan observasi dilapangan. Penanganan banjir yang sudah dilakukan adalah dengan menambah pintu sorong darurat pada drainase, pengadaan pompa air mobile kapasitas 250 liter/detik, tanggul CCSP (Corugated Concrete Sheet Pile), rehabilitasi pintu air Sungai Bremi, pembangunan rumah pompa Mrican kapasitas 8x2 m3/detik, dan pembangunan tanggul tanah Silempeng sepanjang 2.200 meter. Adapun penanganan darurat yang dilakukan ketika banjir Februari 2021 adalah dengan pembukaan Long Storage Silempeng- Sengkarang dan penyiapan sandbag serta karung-karung besar untuk penanganan darurat. Keywords: Banjir, Pekalongan, , Penanganan,Rob
47
Bugis, Nurwiah. "Tinjauan Struktur Pada Pembangunan Hotel Aimas Convention Center Kabupaten Sorong." Jurnal Teknik Sipil : Rancang Bangun 2, no. 2 (March 30, 2017): 45. http://dx.doi.org/10.33506/rb.v2i2.485.
Full textAbstract:
Dalam pembangunan suatu Gedung perlu suatu perencanaan yang matang di tinjau dari segi keamanan , ekonomi , kegunaan , arsitektur Gedung Hotel Aimas Convention Center terdiri dari 4 Lantai , Struktur gedung ini merupakan Struktur Beton Bertulang . dan dalam tugas akhir ini akan di rencanakan Struktur Gedung Beton Bertulang menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu SNI 2874 2013 (Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan SNI 1726 2012 ( Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung). Tahapan perencanaan struktur diantaranya menganalisa keadaan serta kondisi tanah, perancangan konfigurasi struktur bangunan berikut sistem strukturnya, penentuan beban–beban yang bekerja pada struktur, penentuan dimensi dan penulangan elemen struktur, dan terakhir pembuatan gambar disain.Perhitungan beban gempa dilakukan berdasarkan wilayah gempa yang menjadi dasar untuk menentukan Sistem Rangka Pemikul Momennya. Perencanaan ini bertujuan agar apabila terjadi gempa kuat, sendi plastis dapat terbentuk pada elemen struktur balok. Guna menjamin terjadinya sendi plastis pada balok tersebut, maka kolom harus di desain lebih kuat dari balok (Strong column weak beam ). Pada struktur bawah di gun akan pondasi Pile cap , karena tanah pada area pembangunan gedung termasuk jenis tanah lunak . Dari hasil perhitungan yang telah di lakukan menggunakan bantuan program SAP2000 menunjukan bahwa elemen struktur gedung Hotel ini aman secara analisa dengan pembebanan gempa
48
Hisyam, Endang Setyawati, and Fajar Shodiq. "KAJIAN EROSI DAN SEDIMENTASI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI DENIANG KABUPATEN BANGKA." FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil) 7, no. 1 (October 6, 2019): 9–21. http://dx.doi.org/10.33019/fropil.v7i1.1399.
Full textAbstract:
Daerah Aliran Sungai (DAS) Deniang terletak di Desa Deniang Kabupaten Bangka dengan luas DAS ± 7.768,42 Ha. Penyebab kerusakan DAS ini adalah aktifitas penambangan, perubahan tata guna lahan yang semula hutan menjadi tempat permukiman dan lahan pertanian yang tidak dikelola dengan baik sehingga dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya hutan sebagai pelindung alam, tanah mudah terkikis atau terjadinya erosi. Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui besarnya erosi yang terjadi dengan pendekatan USLE (Universal Soil Loss Equation). Sedangkan untuk analisis sedimentasi pada Sungai Deniang menggunakan metode Duboys dan metode Meyer Peter Muller. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan metode USLE, maka diperoleh besar erosi total pada DAS Deniang yaitu 2.596.471,761 ton/tahun dengan klasifikasi bahaya erosi Kelas IV (Berat). Penyebab erosi di DAS Deniang disebabkan oleh Nilai P (faktor manajemen tanah) = 1, menunjukkan bahwa pada DAS ini tidak ada upaya konservasi tanah. Dari hasil perhitungan sedimen total yang terjadi Sungai Deniang menggunakan metode Duboys pada bagian hulu sebesar 114,124 Ton/Tahun, bagian tengah 7.728,545 Ton/Tahun dan pada bagian hilir sebesar 12.531,282 Ton/Tahun. Kemudian hasil sedimen total menggunakan rumus Meyer Peter Muller dibagian hulu sebesar 302,671 Ton/Tahun, bagian tengah 2.399,876 Ton/Tahun dan pada bagian hilir sebesar 4336,673 Ton/Tahun.
49
Dewi, Tara Shinta, Sari Bahagiarti Kusumayudha, and Heru Sigit Purwanto. "Zonasi Rawan Bencana Tanah Longsor Dengan Metode Analsis GIS: Studi Kasus Daerah Semono dan Sekitarnya Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah." Jurnal Mineral, Energi dan Lingkungan 1, no. 1 (April 26, 2017): 50. http://dx.doi.org/10.31315/jmel.v1i1.1773.
Full textAbstract:
Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah termasuk wilayah yang berpotensi longsor cukup tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya kejadian gerakan tanah, dan telah menimbulkan baik kerusakan fisik maupun korban jiwa. Penelitian ini dilakukan untuk memetakan dan menganalisis potensi gerakan tanah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan dengan memperhitungkan faktor internal (litologi dan struktur geologi) serta faktor eksternal (kemiringan lereng, curah hujan, dan tataguna lahan). Metode kuantitatif menggunakan analisis berbasis Geographic Information System (GIS) dengan parameter yang diberi bobot, meliputi litologi, struktur geologi, kemiringan lereng, curah hujan dan tata guna lahan. Daerah penelitian memiliki topografi bergelombang berlereng curam yang didominasi oleh batuan penysusun berupa lava dan breksi piroklastik yang telah mengalami pelapukan cukup lanjut serta memiliki rata-rata curah hujan 2164mm/tahun. Penelitian ini menghasilkan peta zonasi rawan longsor yang terbagi menjadi tiga zona yaitu zona rendah di desa Kemanukan, Piji, Clapar Kecamatan Bagelen; zona sedang di desa Somongari, Semagung, Hargorojo, Kecamatan Bagelen dan zona tinggi di desa Semono dan Durensari Kecamatan Bagelen, Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing serta Desa Hargotirto Kecamatan Kokap. Tipe gerakan tanah yang ada adalah aliran dan rayapan. Hasil penelitian dibaharkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dasar untuk melakukan mitigasi bencana, dan pembangunan wilayah.
50
Yogaswara, Dendi. "Penanganan Tanah Lunak pada Timbunan Tinggi di Area Akses Rancakalong Sta. 0+675 – Sta. 0+775 Jalan Tol Cisumdawu." Jurnal Konstruksi 18, no. 2 (February 27, 2021): 93–100. http://dx.doi.org/10.33364/konstruksi/v.18-2.835.
Full textAbstract:
Jalan Tol Cisumdawu merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menghubungkan daerah Cileunyi-Sumedang dan Cirebon daerah Dawuan. Pada Jalan Akses Rancakalong Sta. 0+675 – 0+775 yang merupakan rangkaian pembangunan jalan tol Cisumdawu, berada pada tata guna lahan palawija dan dalam arah memanjang jalan lokasi ini merupakan daerah cekungan. Namun merujuk pada gambar desain konstruksi pada Sta. 0+675 – 0+700 merupakan daerah timbunan cukup tinggi dan tanpa perkuatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui stabilitas desain timbunan berdasarkan faktor keamanan dari timbunan menggunakan metode elemen hingga. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini didapatkan pada kaki timbunan sebelah kiri diperkuat dengan kombinasi bored pile dengan dinding beton kantilever sedangkan pada kaki timbunan sebelah kanan diperkuat dengan kombinasi bored pile dengan gabion. Dengan perkuatan timbunan tersebut didapatkan nilai faktor keamanan timbunan sebesar 1.38.