Books on the topic 'Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah'

Proyek Peningkatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Tata Ruang Ujung Pandang (Indonesia), ed. Data/informasi perencanaan tata ruang kota dan daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 1985. Ujung Pandang: Departemen P.U., Dit. Jen Cipta Karya, Direktorat Tata Kota & Tata Daerah, Proyek Peningkatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Tata Ruang Ujung Pandang, 1989.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Indonesia). Tata kelola ekonomi daerah Aceh dan Nias: Survei pelaku usaha di 25 kabupaten/kota di Aceh dan Nias, 2010. Jakarta]: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2010.

Proyek Peningkatan Penataan Ruang Sum. Sel. Kompilasi data pokok tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan tata ruang kota dan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, tahun anggaran 1984/1985. Palembang]: Proyek Peningkatan Penataan Ruang Sum. Sel., Bagian Cipta Karya, Dinas PU., Tingkat I Sumatera Selatan, 1985.

Proyek Peningkatan Penataan Ruang Sum. Sel. Kompilasi data pokok tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan tata ruang kota dan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun anggaran 1984/1985. Palembang]: Proyek Peningkatan Penatan Ruang Sum. Sel., Bagian Cipta Karya, Dinas PU Tingkat I Sumatera Selatan, 1985.

Jaya, BP Cipta, ed. Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD & Undang-Undang Partai Politik: Pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan pencalonan perseorangan (independen) peserta Pemilihan Umum DPD tahun 2009 : dilengkapi pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota, pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta: Cipta Jaya, 2008.

Jaya, BP Cipta, ed. Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD & Undang-Undang Partai Politik: Pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan pencalonan perseorangan (independen) peserta Pemilihan Umum DPD tahun 2009 : dilengkapi pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota, pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta: Cipta Jaya, 2008.

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan. Peraturan KPU no. 13 tahun 2013 perubahan atas Peraturan KPU no. 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan petunjuk tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota: Dilengkapi PP no. 18 thn 2013 ttg tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu, peraturan KPU, keputusan KPU, dan surat edaran KPU yang terbaru. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia, 2013.

Indonesia. Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara (PMK no. 78/PMK.06/2014 dilengkapi PMK no. 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara (BMN), kode lokasi dan nomor barang daerah provinsi, kabupaten/kota, PMK no. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, PP no. 38 tahun 2008 dan PP no. 6 thn 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia, 2014.

CV, Novindo Pustaka Mandiri, ed. Petunjuk teknis peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah tahun 2007: Berisikan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Permendagri no. 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Permendagri no. 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007.

Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota: PP. nomor 38 tahun 2007. &, Organisasi perangkat daerah : PP nomor 41 tahun 2007. dilengkapi, Peraturan pemerintah no. 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah. Peraturan pemerintah no. 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil. Jakarta: Cipta Jaya, 2007.

(Indonesia), Jakarta Raya. Peraturan/keputusan pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bidang pendidikan, kepegawaian, keuangan: Meliputi a.l. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat peningkatan pendidikan, pembentukan organisasi dan tata kerja pusat pelatihan guru dan tenaga kependidikan, pemberian belanja hibah bagi guru bantu, pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, besaran dan tata cara pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar pegawai negeri sipil, tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara satuan kerja perangkat daerah/unit kerja daerah (SKPD/UKPD), pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja daerah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2010 tentang norma standar prosedur kriteria di bidang pendidikan, dan yang terkait dengan pendidikan, kepegawaian, dan keuangan, dll. [Jakarta: Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa], 2011.

Indonesia. Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3): UU RI no. 17 tahun 2014 : dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ketelitian peta rencana tata ruang (PP no. 8 tahun 2013) dan pedoman penyusunan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota: Dilengkapi Undang-Undang Tentang Tata Ruang, Peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia, 2013.

Laporan penelitian analisis biaya dan pendapatan usaha tani sebagai penduga daya dukung agroekosistem di daerah penyangga tata air kota Jember. [Jember]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jember, 1989.

Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD & Undang-Undang Partai Politik: Pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan pencalonan perseorangan (independen) peserta Pemilihan Umum DPD tahun 2009 : dilengkapi pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota, pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta: Cipta Jaya, 2008.