Journal articles: 'Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah'

1

Sulasdi, Widyo Nugroho, Yuke Ratnawulan, and Muhamad Nur Afandi. "MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA." Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 14, no. 2 (December 28, 2017): 266–79. http://dx.doi.org/10.31113/jia.v14i2.119.

Full text

Abstract:

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Khadiyanto, Parfi. "Kajian Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri di Mijen, Semarang - Indonesia." Ruang 6, no. 1 (April 22, 2020): 48–56. http://dx.doi.org/10.14710/ruang.6.1.51-59.

Full text

Abstract:

Wilayah Mijen yang terletak di bagian Barat Laut Kota Semarang, adalah daerah yang memiliki tanah bergelombang, tetapi daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang 2011-2031. Pengertian pengembangan industri menurut Direktorat Jenderal CiptaKarya Departemen Pekerjaan Umum, yaitu pengembangan kawasan dengan penekanan utama pada kegiatan industri, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang pada dasarnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, sejahtera dan berkelanjutan. Untukmengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, perlu dilakukan kajian kemampuan lahan di wilayah Mijen yang direncanakan sebagai area pengembangan industri tsb, sehingga tidak terjadi pengembangan industri yang salah menempati suatu lahan.Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian lahan untuk industri di Mijen Semarang, yang merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri,analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Mijen cukup cocok dan layak untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan industri, potensi utamanya adalah bahwa kawasan ini merupakan kawasan fungsi budidaya. Sedangkan yang paling melemahkan adalah kondisi lahan yang bergelombang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Winaryo, Slamet. "EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH." Equity In Education Journal 2, no. 1 (March 20, 2020): 1–10. http://dx.doi.org/10.37304/eej.v2i1.1679.

Full text

Abstract:

Abstrak: Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program penyelenggaraan kebijakan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penetapan informan sebagai sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar masih belum optimal dilaksanakan, disebabkan belum efektifnya keterlaksanaan strategi perencanaan, sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan, dan standar pelayanan minimal. Abstract: In general, this study aims to evaluate the implementation of quality education policy implementation programs and are accessed at the level of elementary education in Central Kalimantan Province. This research is an evaluative descriptive study. Data collection is done by techniques: in-depth interviews, participant observation, and study documentation. Determination of the informant as a source of data is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses a degree of credibility, transferability, and confirmability. The results showed that in general the program of providing quality education and being accessed at the level of elementary education was still not optimally implemented, due to the ineffectiveness of planning strategies, quality assurance systems, national education standards, and minimum service standards. References: Ali, M. (2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing. Bandung: INTIMA. Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Article 33 Indonesia. (2019). Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Berkualitas di Indonesia. Diterima dari https://media.neliti.com/media/publications/774-ID-pendanaan- pendidikan-dasar-gratis-berkualitas-di-indonesia.pdf. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Bafadal, I. (2003). Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Craw, J. (2014). Statistic of the Month: Education Performance, Equity and Efficiency, Center on International Education Benchmarking. Diterima dari http://www.ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month- education-performance-equity- and-efficiency/. Dikdas Bantul. (2014). Evaluasi SPM Dikdas Bantul. Yogyakarta: Dikdas Kabupaten Bantul. Hamalik, O. (2006) Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara: Pokok-Pokok Pikirandan Kajian Aktual Dewan Riset Daerah Sumatera Utara. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Ikrom, A., Taufik, A., Hendri, A. F., Prayitno, H., Darmawan, R., Sudarno, R., & Rohani, S. (2015). Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2016). Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press. Mulyasana, D. (2011). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, P. J. (2012). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar pada Daerah Terpencil Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Manajemen Pendidikan, 23(6), 513-531. Nuryani, K. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Diterima dari: https://eprints.uny.ac.id/16070/. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Indonesian Journal of Education Management and Adninistration Review, 3(1), 13-24. doi: http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945. Satori, D. (2010). Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: UPI. Sonhadji, A. (2007, 14 September). Optimalisasi dalam Rangka Penjaminan Mutu Program Studi S1 PGSD. Makalah disajikan pada Workshop Optimalisasi Tata Pamong S-1 PGSD Universitas PGRI Adibuana. Surabaya. Sumintono, B. (2013). Sekolah Unggulan: Pendekatan Pengembangan Kapasitas Sekolah. JMP IKIP PGRI Semarang, 2(1). doi: https://doi.org/10.26877/jmp.v2i1.401. Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Tilaar, H. A. R. (2008). Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wijanarti, N. (2016). Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Prinsip Good Governance di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 207-218. World Bank (2013). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia. Ringkasan. Report No. 73359-ID. Diakses tanggal 20 Maret 2019, dari: http://documents1.worldbank.org/curated/en/130951468042888437/pdf/733590BAHA SA0S0Box0377373B00PUBLIC0.pdf.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Mikaresti, Pamela, and Herlinda Mansyur. "PEWARISAN BUDAYA MELALUI TARI KREASI NUSANTARA." Gorga : Jurnal Seni Rupa 11, no. 1 (June 30, 2022): 147. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v11i1.33333.

Full text

Abstract:

Preserving national culture must start from preserving and maintaining traditional cultures that exist in various regions of the archipelago. The main of national culture is regional culture, it means that preserving national culture must start from preserving regional culture. Preservation of national culture can be done with a system of cultural inheritance through education which can begin with art learning in elementary schools. Art learning in elementary schools can be given by introducing the traditional arts of the archipelago to elementary school’s students as generations of cultural heirs. However, the most common obstacles that have found among elementary school’s teachers are they don’t understand the knowledge and science of art in depth and don’t have the skills to practice art, especially dance, so that art learning in schools is often neglected. To overcome this, there is a need for new innovations that can help teachers in teaching art, especially dance for elementary school’s students by creating Indonesian dance creations that are based on the traditional dances of Bengkulu, namely ‘Kejei’ Dance and ‘Andun’ Dance. The purpose of this study is to preserve the culture of the archipelago by creating dance creations of the archipelago as a form of cultural inheritance in introducing the culture of the archipelago to elementary school’s students. This creation method adopts the approach of Alma M. Hawkins which consists of stages of exploration, improvisation, and composition. The results of the research are the creation of Indonesian dance creations that are based on traditional dances so as to produce new dance creations, namely the ‘Kedun’ Dance and ‘Gegelea Beregam ‘ Dance by developing aspects of motion, floor patterns, dance music accompaniment, makeup and clothing, dancers, duration of performance, and venue. Creating new creation dance, it is hoped.Keywords: cultural inheritage, archipelago creation dance. AbstrakMelestarikan budaya nasional harus dimulai dari menjaga dan memelihara budaya tradisional yang ada diberbagai daerah nusantara. Akar budaya nasional adalah budaya daerah, artinya untuk melestarikan budaya nasional harus dimulai dari melestarikan budaya daerah. Pelestarian budaya nasional dapat dilakukan dengan sistem pewarisan budaya melalui pendidikan yang dapat diawali dengan pembelajaran seni di sekolah dasar. Pembelajaran seni di Sekolah Dasar dapat diberikan dengan mengenalkan seni tradisional nusantara pada anak usia sekolah dasar sebagai generasi pewaris budaya. Tetapi, terdapat kendala yang paling banyak ditemukan di kalangan guru-guru kelas di Sekolah Dasar bahwasanya mereka kurang memahami pengetahuan dan ilmu seni secara mendalam serta tidak memiliki keterampilan dalam berolah seni khususnya seni tari sehingga pembelajaran seni di sekolah pun sering diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya inovasi baru yang dapat membantu para guru dalam mengajarkan seni khususnya seni tari pada anak usia sekolah dasar dengan cara menciptakan tari kreasi nusantara yang berpijak dari tari tradisional Provinsi Bengkulu yaitu Tari Kejei dan Tari Andun. Tujuan penelitian ini yaitu melestarikan budaya nusantara dengan menciptakan tari kreasi nusantara sebagai bentuk langkah pewarisan budaya dalam mengenalkan budaya nusantara pada anak usia sekolah dasar. Metode penciptaan ini mengadopsi pendekatan Alma M. Hawkins yang terdiri dari tahap eksplorasi, improvisasi, dan komposisi. Hasil penelitian berupa penciptaan tari kreasi nusantara yang berpijak dari tari tradisonal sehingga menghasilkan tari kreasi baru yaitu Tari Kedun dan Tari Gegelea Beregam dengan mengembangkan aspek gerak, pola lantai, iringan musik tari, tata rias dan busana, penari, durasi waktu pertunjukan, dan tempat pertunjukan. Dengan terciptanya tari kreasi baru diharapkan dapat menambah khazanah budaya nusantara yang dapat dimanfaatkan dan diseminasikan untuk meningkatkan kualitas pendidik di sekolah dasar.Kata Kunci: pewarisan budaya, tari kreasi nusantara. Authors: Pamela Mikaresti : Universitas TerbukaHerlinda Mansyur : Universitas Negeri Padang References: Asyhar, Rayandra. (2011). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: GP Press.BSNP. (2006). Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD. Jakarta: BSNP.Dewi, Ni Made Lisa Anggara dkk. (2020). Tari Kreasi Cangak Congak. Bengkulu: BK Press.Kurdi, Aserani. (2011). Bahan Diklat Seni Budaya Seni Musik SMK Negeri 1 Tanjung. Tanjung: SMK Negeri 1 Tanjung.Kusumastuti, Eny. (2014). Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari Terpadu pada Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Mimbar Sekolah Dasar Vol. 1 No. 1. Diakses secara online pada bulan Februari 2021.Lestari, W., & Totok Sumaryanto, F. (2014). Pengembangan Model Pelatihan Apresiasi Senitari Daerah Setempat pada Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang. Prosiding Konferensi Ilmiah Tahunan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Tahun 2014.Nurdin, Syafrudin dan Andriantoni. (2016). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Oktovan, R. N., Suryamah, D., & Dwiatmini, S. (2021). Pewarisan Budaya dalam Kesenian Bringbrung di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap Hilir, Kota Bandung. Jurnal Budaya Etnika, 4(2), 114-125.Paluseri, Dais Darmawan dkk. (2017). Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Rusman. (2012). Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: RajaGrafindo Persada.Sapitri, Y. (2016). Aplikasi Motif Tanduk dalam Pengembangan Motif Hias Batik Garutan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Sari, M. (2012). Peran Literasi Sains dalam Ekonomi Global. Literasi SAINS, 3(1), 13-13.Susanti, D. (2015). Penerapan Metode Penciptaan Alma Hawkins Dalam Karya Tari Gundah Kancah. Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni, 17(1), 41-56.Syefriani, S. (2016). Tari Kreasi Baru Zapin Seribu Suluk Pada Masyarakat Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. KOBA, 3(1), 13-13.Tamara, Y. M. C., & Desyandri, D. (2019). Peningkatan Penguasaan Lagu Daerah Nusantara Menggunakan Multimedia Adobe Flash CS6 di Kelas V SDN 05 Air Tawar Barat. e-Journal Pembelajaran Inovasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 7(9).Trilling dan Fadel. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Jossey Bass: USA.Wiflihani, W. (2012). Kontribusi Seni Bagi Pendidikan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 4(1).Wulandari, S. (2012). Pelatihan Tari bagi Anak-Anak Sekolah Dasar di Sanggar Dede Nono Rukmana Kabupaten Kuningan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Yulianti, I. (2015). Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Cikondang Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Al-Hijrah. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 1(1), 112-133

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Norma Kuwala, Resfi, and Sri Zulfia Novrita. "RAGAM HIAS MOTIF BATIK TANAH LIEK DHARMASRAYA (Studi Kasus di Kerajinan Batik Tanah Liek Citra)." Gorga : Jurnal Seni Rupa 11, no. 1 (June 30, 2022): 08. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v11i1.32358.

Full text

Abstract:

Tanah Liek Citra batik is one of the batik craft businesses on the Duo Sitiung River, Dharmasraya Regency, West Sumatra. Became the first Tanah Liek batik business in Dharmasraya Regency since 1996 which raised various decorative batik motifs from the natural wealth of Dharmasraya Regency. The research was conducted with the aim of describing the decorative motifs of Tanah Liek Citra batik. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data sources chosen were primary data (written notes, picture recordings) and also used secondary data (library studies). The technique of collecting research data uses techniques, observations, interviews, and documentation. Furthermore, the technical analysis of the data will be reviewed and will be analyzed, namely reduction of data, presentation of research data and finally conclusions can be drawn from the data that has been collected. The results of the study describe the Tanah Liek Citra batik motifs, including those inspired by naturalist forms (flora such as: palm flower motifs, rubber tree motifs, bamboo motifs, lauik plant motifs, kaluak nails motifs, kiambang batauik motifs, fauna such as: hong bird motifs, motifs tapak kudo) decorative forms such as: rangkiang motif, rumah gadang motif.Keywords: batik motif, tanah liek.AbstrakBatik Tanah Liek citra adalah salah satu usaha kerajinan batik di Sungai Duo Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menjadi usaha batik Tanah Liek pertama di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 1996 yang mengangkat ragam hias motif batik dari kekayaan alam Kabupaten Dharmasraya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan ragam hias motif dari batik Tanah Liek citra. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang dipilih yaitu berupa data primer (catatan tertulis, rekaman gambar) dan juga menggunakan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik dari pengumpulan data penelitian menggunakan teknik, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya teknis analisis data akan dikaji dan akan di analisis yaitu reduksi dari data, penyajian dari data hasil penelitian dan yang terakhir baru dapat ditarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul. Hasil dari penelitian mendeskripsikan motif batik Tanah Liek citra diantaranya yaitu terispirasi dari bentuk naturalis (flora seperti : motif bunga sawit, motif pohon karet, motif bambu, motif tumbuhan lauik, motif kaluak paku, motif kiambang batauik, fauna seperti : motif burung hong, motif tapak kudo) bentuk dekoratif seperti: motif rangkiang, motif rumah gadang. Kata Kunci: motif batik, tanah liek.Authors:Resfi Norma Kuwala : Universitas Negeri PadangSri Zulfia Novrita : Universitas Negeri Padang References:Budiyono, D. (2008). Kriya Tekstil Untuk SMK Jilid 1. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.Elliot, Inger McCabe. (2004). Batik: Fabled Cloth of Java. Singapura: Perinpus.Ernawati, I., & Nelmira, W. (2008). Tata Busana Jilid 2. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jendral Manajemen, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.Moleong, Lexy. (2005). Penelitian Metodologi Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Hadaf, A., Adriani, A., & Novrita, S. Z. (2016). Motif dan Pewarnaan Batik Tulis di Dusun Giriloyo Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa YOGYAKARTA (Studi Kasus di Industri Batik Sri Kuncoro). Journal of Home Economics and Tourism, 11(1). http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/viewFile/5781/4511Hakim, L. M. (2018). Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia. Nation State: Journal of International Studies, 1(1), 61-90. https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/90/42Kamala, N., & Adriani, A. (2019). Studi Tentang Motif dan Pewarnaan Batik Cap dengan Zat Pewarnaan Alam di Rumah Batik Dewi Busana Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 8(2), 303-307. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/download/14703/12015Kusrianto, A. (2013). Batik, Filosofi, Motif & Kegunaan. Yogyakarta: Andi Offset.Oktora, N., & Adriani, A. (2019). STUDI BATIK TANAH LIEK KOTA PADANG (Studi Kasus di Usaha Citra Monalisa). Gorga: Jurnal Seni Rupa, 8(1), 129-136. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/view/12879Suryani, A., & Nelmira, W. (2019). STUDI TENTANG ATIK DI DHARMASRAYA. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 8(1), 255-259. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/viewFile/13624/11475Susanto, M . ( 2002 ) . Diksi Rupa, Kumpulan Istilah Seni Rupa. Yogyakarta: Kanisius.Wulandari, Ari. (2011). Batik Nusantara Makna Filosofis, Cara Pembuatan Industry Batik. Yogyakarta: Andi Publisher.Yulia, N., & Nelmira, W. (2019). DESAIN MOTIF BATIK TEBO DI KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 8(1), 92-98. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/view/12847/10965

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Gong Martua. "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN." JURNAL AGRO NUSANTARA 1, no. 2 (September 10, 2021): 46–51. http://dx.doi.org/10.32696/jan.v1i2.897.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam peningkatan pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan .Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun Tempat Penelitian ini adalah Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan mengacu Izin Pemanfaatan Ruang ini akan diterbitkan apabila antara lokasi yang dimohon ada kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah kota Medan sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 17 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Riyadi, Sayed Fauzan, Muzwardi Ady, and Eki Darmawan. "Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang." KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 01 (August 15, 2021): 17–25. http://dx.doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3361.

Full text

Abstract:

Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Fitriati, Rachma, and Muhammad Ganesha Putra. "Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang." Journal of Governance Innovation 5, no. 2 (September 30, 2023): 308–26. http://dx.doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3190.

Full text

Abstract:

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan peningkatan Inovasi Daerah dan mendeskripsikan tahapan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kota Palembang mengalami stagnansi inovasi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 berhasil menjadi kota terinovatif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literature. Hasil studi menunjukkan Pemerintah Kota Palembang menggunakan lima aspek kunci yang menjadi pilar dari strategi inovasi untuk menjadi kota terinovatif di Indonesia. Hasil kajian juga menunjukkan besarnya komitmen dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah dapat meningkatkan inovasi dan daya saing daerah

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Ameyria G. P., Dona, and Laelabilkis Laelabilkis. "URGENSI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SIMTARU) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA MAGELANG." Jurnal Jendela Inovasi Daerah 2, no. 1 (February 20, 2019): 1–16. http://dx.doi.org/10.56354/jendelainovasi.v2i1.23.

Full text

Abstract:

Keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam upaya mencapai salah satu tujuan penataan ruang, yaitu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Hasil audit Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2018 menunjukkan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Magelang berupa pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan terbangun. Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tata ruang maka perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang.Upaya untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah diinisiasi pada tahun 2016 melalui pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis Kota Magelang pada laman http://sig.magelangkota.go.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif untuk menggali urgensitas sistem informasi tata ruang sebagai instrumen pengendalian ruang melalui variabelvariabel terpilih secara mendalam dan komprehensif. Variabel yang terpilih berdasaskan asas penyelenggaran penataan ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai indikator penilaian dalam kajian ini adalah pada keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan (partisipasi), serta akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang menjadi sarana fasilitasi hak akses informasi dan partisipasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dan pelanggaran tata ruang. Fungsi penyebarluasan informasi dan pelayanan perizinan tata ruang yang ada dalam sistem merupakan wujud transparansi informasi dan proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang dapat meminimalkan potensi penyimpangan prosedur maupun hasil pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Adriani, Adriani, and Nova Fitriani. "MOTIF DAN MAKNA MOTIF TENUN ULOS BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN." Gorga : Jurnal Seni Rupa 12, no. 2 (November 30, 2023): 302. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v12i2.49593.

Full text

Abstract:

The current problem is that the Angkola Batak Ulos weaving is not widely known to the public, because the types of Ulos in North Sumatra are very diverse. This research was conducted to describe the shape of the motifs, the meaning of the motifs and the weaving technique of Angkola Batak Ulos in South Tapanuli Regency. The research method used is descriptive qualitative with data types in the form of primary data and secondary data. Collecting data in this study using observation techniques, interviews and documentation. The results of the research show that the Ulos Batak Angkola weaving motifs in South Tapanuli Regency consist of 17 motifs, namely pusuk robung, distance, cap mumbang, hiok-hiok, sijobang, singap, simata na maraturan, simata namaradopan, Ruang, lus-lus, bungo ros, iran-iran, letters, naginjang signs, sirat, jojak, suri-suri. The shape of the Ulos weaving motif is geometric and decorative. The source of inspiration for the Angkola Batak Ulos weaving motifs is living things and the surrounding environment. The meaning contained in the Ulos Batak Angkola woven motif is in the form of advice, hopes and prayers as well as the family tree of the people of North Sumatra. The Angkola Batak Ulos weaving technique is to carry out the preparatory process, namely mangunggas, manjomur, mangukul, mangasoli, mangani. After that, weaving can only begin, in weaving the position of the two legs must be straight ahead, the soles of the feet are right on the point. The sitting position must be fixed (not shifting) because it will affect the balance of the body when weaving. In making a motif, the first thing to do is move the guyun first, then carry the guyun with both hands, so that you can see the voids in the warp threads, use balobas to make it easier to count the threads, after that the motif making can be done according to the calculation of the motif. Use the tipak to secure the thread. So that the Ulos Batak Angkola weaving in South Tapanuli Regency can develop according to fashion developments but refers to the characteristics of regional motifs so that it becomes attractive to consumers, for this, targeted guidance and support from the government is needed for weaving craftsmen in South Tapanuli Regency.Keywords: weaving, Ulos Batak Angkola. AbstrakPermasalahan dewasa ini tenun Ulos Batak Angkola belum banyak dikenal masyarakat, dikarenakan jenis Ulos di Sumatera Utara sangat beragam. Riset dilaksanakan untuk mendeskripsikan model motif, makna dari motif dan teknik menenun Ulos Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif dengan jenis data berupa data yang bersifat primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tenun Ulos Batak Angkola pada Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 17 motif yaitu pusuk robung, jarak, tutup mumbang, hiok-hiok, sijobang, singap, simata na maraturan, simata namaradopan, ruang, lus-lus, bungo ros, iran-iran, surat, rambu naginjang, sirat, jojak, suri-suri. Bentuk dari motif tenun Ulos meupakan bentuk geometris dan dekoratif. Dasar inspirasi motif tenun Ulos Batak Angkola makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Makna yang terkandung dalam motif tenun Ulos Batak Angkola yaitu berupa harapan, nasehat dan doa serta silsilah keluarga masyarakat Sumatera Utara. Teknik menenun Ulos Batak Angkola yaitu melakukan proses persiapan yaitu mangunggas, manjomur, mangukul, mangasoli, mangani. Setelah itu, baru menenun dapat dimulai, dalam menenun posisi kedua kaki harus lurus kedepan, kedua telapak kaki tepat pada tadokan. Posisi tempat duduk harus tetap (tidak bergeser-geser) karena akan mempengaruhi keseimbangan badan saat menenun. Dalam pembuatan motif, hal yang pertama dilakukan adalah menggerakkan guyun terlebih dahulu, setelah itu baru guyun dijinjing dengan kedua tangan, sehingga terlihat rongga pada benang lungsinya, gunakan balobas untuk mempermudah penghitungan benangnya, setelah itu pembuatan motif dapat dilakukan sesuai dengan perhitungan motifnya. Gunakan tipak untuk merapatkan benangnya. Agar tenun Ulos Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berkembang mengikuti perkembangan mode namun tetap beracuan terhadap ciri khas motif daerah sehingga tetap menjadi daya pikat terhadap konsumen, mengenai hal tersebut maka penting pembinaan dan sokongan yang terencana dari pemerintah terhadap pengerajin tenun di Kabupaten Tapanuli Selatan.Kata Kunci: tenun, Ulos Batak Angkola. Authors:Adriani : Universitas Negeri PadangNova Fitriani : Universitas Negeri Padang References:Agusti Efi. (2019). Studi Kasus Motif Tenun Sipirok di Aek Bayur Kota Padang Sidimpuan. kapita selekta geografi, 2, 64–72.Alamo, E., Eliza, M., & Syailillah, G. (2021). Makna dan Fungsi Kain Ulos pada Pusat Latihan Opera Batak Pematang Siantar (PLOt) di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 10(1), 94. https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.24824.Binarul Anas. (2012). Mengenal Tenun Songket Ratu Kain Sumatra Barat.Denyanty, L. (n.d.). Studi Tentang Tenun Songket Silungkang. UNP.Ernawati, Izwerni, & Nelmira, W. (2008). Tata Busana. In Winarti (Ed.), Tata Busana (1 ed., hal. 1–419). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.Fitriani, S. R., & Armojo, W. T. (2020). Desain Kerajinan Tas Ulos Batak Karya Sabina Collection. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 9(2), 462. https://doi.org/10.24114/gr.v9i2.22120Lubis, J. R., & Sandi, D. M. (2020). Keberagaman Jenis Ulos Dalam Kajian Visual. September, 152–168.Marfianda, W., Ramainas, & Adriani. (2014). Tenun Kubang di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Home Economics And Tourism, 6(2), 2–16.Meyliona, G., Adriani, & Weni, N. (2013). Studi Tentang Tenunan Pandi Sikek di Rumah Tenun Pusako Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Journal of Home Economics and Tourism, 4(3), 1–15.Muri yusuf. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan gabungan (irfan fahmi (ed.); 4 ed.). Kencana.Nelmira, W. (2014). Pengetahuan Dasar Bordir.Novitasari, P., Ernawati, & Nelmira, W. (2015). Songket Bungo Tanjung di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Journal of Home Economics and Tourism, 9(2), 1–11.Novrita, S. Z., Pratiwi, M., & Puspanelli. (2022). Makna Motif Batik Di Kabupaten Solok Selatan Studi Kasus Pada Sanggar Azyanu Batik 1000 Rumah Gadang. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 11(2), 628. https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.39652Pateda. (2001). Semantik Leksikal (2 ed.). Rineka Cipta.Purnamawati, S., Adriani, & Novrita, S. Z. (2016). Studi Tentang Batik Basurek di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Journal of Home Economics and Tourism, 11(1), 1–12.Ramainas. (2013). Pengetahuan Tekstil. Universitas Negeri Padang.Salamun. (2013). Kerajinan Tenun dan Batik.Saputri, F., Adriani, & Novrita, S. Z. (2018). Bentuk, Fungsi dan Makna Motif Batik Muaro Bungo Jambi. Journal of Home Economics and Tourism, 18(3), 1–17.Siregar. (2017). Mangihut Siregar Jurnal Studi Kultural Industri Kreatif Ulos pada Masyarakat Pulau Samosir. Jurnal Studi Kultural, II(1), 1–5.Siregar, R. (n.d.). Pergeseran Fungsi Abit Godang (Ulos) dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola-Sipirok Di Kota Medan. http://digilib.unimed.ac.id/173/1/Pergeseran fungsi Abit Godang %28ulos%29 dalam perkawinan masyarakat Batak Angkola-Sipirok di Kota Medan.pdf#Suhersono, H. (2005). Motif Flora dan Fauna.Takari, M. (2015). Ulos Dan Sejenisnya Dalam Budaya Batak Di Sumatera Utara: Makna, Fungsi, Dan Teknologi (Nomor January 2007). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3025.1925Valenta, N. S., & Adriani. (2022). Studi Tentang Batik Batam (Studi Kasus di Indra Batik Batam di Kota Batam). Gorga : Jurnal Seni Rupa, 11(1), 89–106. https://doi.org/10.24114/gr.v11i1.29696Widati, & W, R. (2002). Perempuan dalam Usaha Pertenunan Sulawesi Selatan. Jurnal Perempuan, 22.Zahrina, C. (2012). Tenun Angkola Dalam Dinamika Sejarah (S. . Parlindungan Harahap (ed.)). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. http.ww%5Cw.bpsnt-bandaaceh.Gom

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Fernandes, Michael Aprillino, and Ismail Lutfi. "Sistem tata letak Kota Majapahit sebagai solusi pembangunan daerah dan mengatasi pemukiman kumuh di masa generasi Z." Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) 3, no. 2 (February 10, 2023): 191–96. http://dx.doi.org/10.17977/um063v3i2p191-196.

Full text

Abstract:

The city layout system has long been known in civilization in the archipelago. One of the city layout systems that exist in the civilization of the archipelago itself is the city layout system of the Majapahit Kingdom. Based on some evidence of relics in Mojokerto (Trowulan) which is thought to be the capital of the Majapahit kingdom (Wilwatikta). It can be seen that the Majapahit kingdom already had a very good city layout system, especially the layout for residential areas. The city layout system used by the Majapahit kingdom was able to arrange the location of residential areas very well to prevent the occurrence of slum settlements. Therefore, through this research, it will be studied in depth about the city planning system used by the Majapahit kingdom in regulating the regional development of cities during the Majapahit era, especially the capital of the Majapahit kingdom (Wilwatikta). With the aim of knowing the layout system of the Majapahit city and making it a solution for regional development and overcoming the problem of slum settlements in the current generation Z. Sistem tata letak kota sudah lama dikenal dalam peradaban di Nusantara. Salah satu sistem tata letak kota yang ada dalam peradaban Nusantara itu sendiri adalah sistem tata letak kota Kerajaan Majapahit. Berdasarkan bebeapa bukti peninggalan yang ada di Mojokerto (Trowulan) yang diduga sebagai ibukota kerajaan Majapahit (Wilwatikta). Dapat diketahui bhawa kerajaan Majapahit telah mempunyai sistem tata letak kota yang amat sangat baik terkhususnya tata letak untuk daerah pemukiman penduduk. Sistem tata letak kota yang digunakan kerajaan Majapahit tersebut mampu mengatur letak daerah-daerah pemukiman penduduk dengan amat sangat baik untuk mencegah terjadinya pemukiman kumuh. Oleh sebab itulah, melalui penelitian ini akan dikaji secara mendalam mengenai sistem tata telak kota yang digunakan oleh kerajaan Majapahit dalam mengatur pembangunan daerah kota-kota dimasa Majapahit terkhususnya ibukota kerajaan Majapahit (Wilwatikta). Dengan tujuan untuk mengetahui sistem tata letak kota Majapahit tersebut dan menjadikannya sebagai solusi untuk pembanguna daerah dan mengatasi masalah pemukiman kumuh di masa generazi Z sekarang ini.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Sampara, Said, Nurul Qamar, and Arri Abdi Syalman. "Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah." Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 2 (June 5, 2020): 26–37. http://dx.doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalisis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Palupi, Cindy Aprilia. "KEISTIMEWAAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA DALAM ASPEK NILAI BUDAYA LOKAL." Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 1, no. 2 (April 21, 2021): 34–42. http://dx.doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.167.

Full text

Abstract:

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dalam tata ruang kota karena sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur serta seorang Raja dari Yogyakarta. Dalam penataan ruang menggunakan nilai budaya lokal sehingga menjadi identitas tersendiri bagi Kota Yogyakarta. Budaya lokal yang menjadi keistimewaan Kota Yogyakarta dapat memudar seiring dengan perkembangan zaman dan akan menghilangkan keistimewaan tata ruang Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan keistimewaan tata ruang kota Yogyakarta dan upaya menjaga eksistensi budaya lokal dalam keistimewaan tata ruang Kota Yogyakarta. Penulisan ini menggunakan pendekatan studi tinjauan literatur dan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penulisan diketahui bahwa diketahui keistimewaan tata ruang Kota Yogyakarta di dasari pada aspek budaya lokal, dimana banyak kawasan yang menjadi identitas keistimewaan kota Yogyakarta. Sehingga tatanan ruang Kota Yogyakarta ada campur tangan dengan nilai budaya lokal yang ada di Kota Yogyakarta.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Arifin, Dawamul. "IDENTIFIKASI TUTUPAN LAHAN KOTA SAMARINDA DENGAN MEMANFAATKAN CITRA SATELIT LANDSAT-8 DAN ALGORITMA NDVI." Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika 1, no. 02 (December 9, 2018): 79–84. http://dx.doi.org/10.14710/elipsoida.2018.3470.

Full text

Abstract:

Tata guna lahan merupakan pemanfaatan suatu lahan guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan baik masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Tata guna lahan menjadi faktor utama dalam pengaplikasian rencana tata ruang yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengembangkan dan mengatur potensi yang ada di daerah tersebut. Tata guna lahan suatu daerah selalu berubah mengikuti berkembangnya jumlah penduduk dan juga kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya.Kota Samarinda merupakan kota dimana terjadi perubahan tutupan lahan yang berjalan cepat dikarenakan perubahan jumlah penduduk yang juga cepat. Informasi terkait kondisi tutupan lahan ini sangat diperlukan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan daerah yang dilakukan. Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh melalui citra satelit landsat 8 yang kemudian diolah dengan menggunakan algoritma untuk mengekstraksi nilai NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Nilai NDVI yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam menganalisis tata guna lahan di Kota Samarinda.Data citra landsat 8 yang telah diperoleh diolah melalui proses koreksi radiometrik, pemotongan citra atau subsetter dan kemudian dilakukan ekstraksi nilai indeks vegetasi dengan menggunakan algoritma NDVI. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa tutupan lahan yang ada di Kota Samarinda didominasi dengan tutupan lahan sawah/ semak belukar yang mencakup 78,05% dari keseluruhan wilayah Kota Samarinda. Dominasi kedua dari tutupan lahan yang ada di Samarinda adalah pemukiman atau lahan kosong sebesar 118 Km2 atau 16,39% dari total keseluruhan luas Kota Samarinda. Tutupan lahan yang berupa hutan juga terdapat di Kota Samarinda, akan tetapi jumlahnya sangat minim yakni hanya sebesar 4 km2 atau sebesar 0,12% dari total keseluruhan luas Kota Samarinda. Pola tutupan lahan di Kota Samarinda yang terjadi adalah pemusatan perkembangan dimana perkembangan infrastruktur mengikuti peruntukan fungsi yang ada di daerah tersebut. Ketika infrastruktur terbangun dengan baik, maka tingkat pembangunan pada khususnya akan berkembang dengan baik juga.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Buhar Hamja, Aswir F, and Saiful Ahmad. "FUNGSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN/ KOTA." Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 2 (October 26, 2021): 135–46. http://dx.doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i2.489.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten dan atau Kota yang dihubungkan dengan Kewenangan Daerah. Pokok masalah yang dibahas adalah pengaturan dan praktek penataan tata ruang di daerah perbatasan Kabupaten/ Kota dihubungkan dengan kewenangan daerah. Metode penelitian munggunakan studi pustaka yang mengacu pada teori-teori hukum dengan tujuan untuk mengembangkan argumentasi kajian yang berorientasi pada pengaturan terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan. Penelitian ini juga adalah penelitian doktrinal (normatif), menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Temuan dari penelitian ini adalah keberadaan lembaga penataan ruang daerah belum berjalan secara terpadu dan dalam satu kesatuan sistem, kebijakan yang ditetapkan masing-masing dinas atau instansi lebih banyak diwarnai oleh tugas dan fungsi yang diembannya. Kesimpulannya adalah perlu dibentuknya badan koordinasi agar bisa dapat menjembatani kepentingan-kepentingan antar daerah sehingga akan tercipta suatu pengendalian dan pengkoordinasian yang baik dan terhindar dari suatu permasalahan antara daerah serta terhindar dari disintegrasi nasional.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Puspita Sari, Meri, Arrie Budhiartie, and Ivan Fauzani Raharja. "PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN." Mendapo: Journal of Administrative Law 1, no. 3 (November 18, 2020): 170–90. http://dx.doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8854.

Full text

Abstract:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Ibad, Syahrul. "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) MALANG DALAM PERENCANAAN, KORDINASI, DAN PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA." DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 1, no. 2 (January 25, 2018): 23–48. http://dx.doi.org/10.36636/dialektika.v1i2.68.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanyamasalah-masalah sosial terkait dengan tata ruang kota yang dihadapi oleh masyarakat Kota Malang seperti: semakin bertambahnya penduduk, pembangunan yang semakin pesat, kemacetan-kemacetan pada daerah-daerah tertentu, suhu udara semakin panas. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota yang baik demi terciptanya kondisi penataan bangunan yang terarah dan teratur di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Kewenangan Bappeko: a). Kewenangan dalam penyusunan dilakukan melalui enam tahapan sehingga kebijaksanaan dapat mengatur dan mencapai tujuan tata ruang yang nyaman, serasi, dan merata. b). Kewenangan koordinasi dilakukan Bappeko masih terbatas pada kegiatan dinas-dinas, badan-badan dan kecamatan dengan mencoba mengatur dan membina kerjasama serta mensinkronisasikan seluruh kegiatan. c). Kewenangan pengendalian Bappeko dimulai dari pemantauan, pelaporan, evaluasi hingga pada alat pengendalian yaitu penertiban, akan tetapi evaluasi yang dilakukan dalam jangka lima tahun sekali terkesan melegalkan pelanggaran yang terjadi. 2).Kendala kewenangan Bappeko dalam perencanaan, kordinasi, dan pengendalian meliputi: a).Internal; Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang melakukan kordinasi dan monitoring, hal itu disebabkan karena struktur Bappeko tidak ada sub/bidang pengendalian. b). Eksternal; tidak adanya kejelasan teknis dan standard pedoman dalam pengendalian dan adanya kepentingan-kepentingan pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat sehingga pengendalian lemah karena kuatnya kepatuhan akan garis struktur.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Syah, Robby Firman, and Nisa Agistiani Rachman. "Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru." Journal of Social Politics and Governance (JSPG) 2, no. 2 (December 31, 2020): 121–34. http://dx.doi.org/10.24076/jspg.2020v2i2.379.

Full text

Abstract:

Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Syah, Robby Firman, and Nisa Agistiani Rachman. "Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru." Journal of Social Politics and Governance (JSPG) 2, no. 2 (December 31, 2020): 121–34. http://dx.doi.org/10.24076/jspg.v2i2.379.

Full text

Abstract:

Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Dike Mukin, Anna Patricya, and Yuni Hartono. "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Analisa Studi Pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Guna Mendukung Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Ja." AKSES : JOURNAL OF PUBLIKC & BUSINESS ADMINISTRATION SCIENCE 4, no. 1 (January 14, 2022): 17–27. http://dx.doi.org/10.58535/jasm.v4i1.25.

Full text

Abstract:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukandi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya DPRD membutuhkan bantuan dariSekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap DPRD. SubBagian Tata Usaha dan Kepegawaian merupakan salah satu Sub Bagian dari Sekretariat DPRD Kota Batumempunyai tugas menyiapkan surat menyurat dan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SekratratDPRD dan anggota DPRD Kota Batu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha danKepegawaian dalam mendukung fungsi DPRD Kota Batu. Dalam upaya pelaksanaan tugas tersebut faktor apasaja yang menghambat dalam mendukung fungsi DPRD Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif kualitatif, pada penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara sedangkan data sekundernyamelalui dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari dua subyek yaitu Kepala Sub Bagian Tata usaha danKepegawaian dan Pegawai Bagian Umum dan Keuangan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakananalisis kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:322).Hasil penelitian ini bahwa tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalammendukung fungsi DPRD Kota Batu ialah menyiapkan bahan koordinasi pengelolan surat menyurat, naskah dinasdan menyiapkan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD dan pimpinanDPRD. Pelaksanaan tugas tersebut telah berjalan dengan baik, karena setiap pegawai sudah mengerti danmempunyai keahlihan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam menjalankan tugas mendukung fungsiDPRD ada beberapa faktor hambatan yang ditemui yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dankurangnya sarana prasana.Kata Kunci : Tupoksi, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Fungsi DPRD

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Amir, Latifah, Arrie Budhiartie, and Dhil’s Noviades. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Green City." Jurnal Sains Sosio Humaniora 3, no. 1 (June 30, 2019): 1–14. http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7082.

Full text

Abstract:

Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksananan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat nasional yang mengatur tata ruang yang sudah dituangkan dalam bentuk UU. Dan setiap daerah baik provinsi kota dan kanupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi. Dalam penataan ruang daerah harus ada singkronisasi antara tata ruang nasional,provinsi dan kota. Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. Hal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas penataan Ruang Terbuka Hijau, dan akan melihat kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau. Bentuk penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kwalitatif. Dari hasil penelitian diharapkan bsa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk u menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi Green City.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Prasetyo, Eko, Thita M. Mazya, and Nissa Nurimani. "PENERAPAN MODEL TATA KELOLA DIGITAL PADA PELAYANAN PUBLIK DARING." Jurnal Governansi 9, no. 2 (September 30, 2023): 81–94. http://dx.doi.org/10.30997/jgs.v9i2.7448.

Full text

Abstract:

Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan pelayanan publik secara daring bagi warganya. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan konsep smart city. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penerapan tata kelola digital pada pelayanan publik secara daring yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Masalah yang ditemukan adalah pelayanan publik yang dilakukan secara daring belum terintegrasi dalam satu platform, dan belum semua organisasi perangkat daerah memberikan pelayanan daring yang interaktif, melainkan masih bersifat satu arah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian terhadap 27 website organisasi perangkat daerah termasuk website Pemerintah Kota Cilegon, dan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola digital yang digunakan pada website pelayanan publik Kota Cilegon adalah model broadcasting, namun pemenuhan kriteria penerapan model tata kelola digital broadcasting pada pelayanan publik secara daring rata-rata hanya 55,4%. Sedangkan untuk model tata kelola digital lainnya penerapannya belum terdapat bukti yang signifikan. Dengan demikian, website pelayanan publik di Kota Cilegon masih bersifat pemberian informasi satu arah dari area publik ke area yang lebih luas serta belum terjadi partisipasi dan interaksi yang intensif dengan warga

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Budhianti, Meta Indah. "PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT)." SUPREMASI HUKUM 16, no. 2 (September 14, 2020): 58–80. http://dx.doi.org/10.33592/jsh.v16i2.744.

Full text

Abstract:

Mewujudkan keterpaduan antara pelaksanaan rencana tata ruang dengan tidak mengabaikan kepentingan perorangan, berarti mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkroniksasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Sebagai penjawaban dari kebijaksanaan pembangunan perlu disusun rencana tata ruang wilayah di tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota ternyata tidak semua Kabupaten/Kota menyusun dengan segera Rencana Tata Ruang Wilayah untuk wilayahnya. Bagi pemerintah daerah yang telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah ternyata masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya rencana tata ruang wilayah. Perubahan fungsi lingkungan untuk digunakan dan dikelola termasuk peruntukkan taman dan pantai harus tetap memperhatikan kebijakan sektor maupun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian fungsi lingkungan termasuk pula keserasian pada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan publik. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dan analisis datanya secara kualitatif sebagai penutup dari penelitian, peneliti menyarankan sebaiknya untuk mencegah dan/atau mengurangi pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan PEMDA hendaknya konsekwen dalam penerapan RTRW dan terhadap pelaku pelanggaran penataan ruang dikenakan sanksi yang tegas.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Fitria, Fitria, Helmi Helmi, and Syamsir Syamsir. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi." Jurnal Sains Sosio Humaniora 4, no. 1 (June 30, 2020): 132–40. http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Implementasi kebijakan pengembangan taman dalam melestarikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi dan menganalisis Bentuk strategi kebijakan pengembangan taman dalam penataan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bentuk Kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) bahwa: pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. kekurangan Ruang Terbuka Hijau salah satunya disebabkan oleh jumlah taman yang belum memadai. Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 bahwa luas taman 875,90 hektar atau sekitar 4,99% sedangkan yang ada pada saat ini (eksisting) 91,63 hektar atau 0,52%. Maka dari itu kekurangan taman di kota Jambi 784,27 hektar atau 4,47%, masih sangat jauh dari yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 dan kebijakan pengembangan taman menjadi salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Jambi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Toni, Toni, Sintong Arion Hutapea, and Sarpin Sarpin. "REGULASI TATA KELOLA WISATA DESA BENTENG KOTA." Jurnal Besaoh 3, no. 01 (November 27, 2023): 47–58. http://dx.doi.org/10.33019/besaoh.v3i01.4356.

Full text

Abstract:

Desa Benteng Kota terletak di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Terdapat 3 potensi daerah tujuan wisata utama yang berada di Desa Benteng Kota. Pulau Semubung dan Pantai Gelam, Benteng Kota dan Festival Perang Ketupat. Pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota meliputi peningkatan kesadaran kepada masyarakat di Desa Benteng Kota. Disamping itu juga, basis pengembangan pariwisata wajib menggunakan nilai kearifan lokal. Diperlukan juga pembentukan badan hukum yang mewadahi pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota. Badan hukum ini akan bisa melakukan perbuatan hukum seperti subyek hukum.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Nuraeni, Aisyah. "Penilaian Kondisi Eksisting Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perangkat Daerah Menggunakan Cobit 5." Jurnal TIARSIE 17, no. 1 (March 20, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.32816/tiarsie.v17i1.77.

Full text

Abstract:

Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi adalah mengukur kondisi nyata penatakelolaan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam melakukan perbaikan kondisi tata kelola TI sehingga investasi TI yang dikeluarkan selaras dengan manfaat yang diperoleh dalam pemenuhan tujuan organisasi. Pada Penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah perangkat daerah pemerintah kota. Pemerintah Kota memiliki kompleksitas masalah dalam mencapai tujuannya, sehingga target penilaian di breakdown kepada perangkat daerah selaku tombak operasional Kota. Penilaian Tata kelola TI ini menggunakan COBIT 5 yaitu PAM dengan prioritas proses yang terpilih adalah berkenaan dengan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, pendefinisian kebutuhan, aset, operasi, dan evaluasi. Rata-rata hasil penilaian berada pada level 1.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Khairiyyah, Annisa, and Latifah Amir. "Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi." Mendapo: Journal of Administrative Law 3, no. 1 (March 23, 2022): 27–39. http://dx.doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11464.

Full text

Abstract:

Tulisan ini berjudul Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah beberapa permasalahan yakni pertama, penyimpangan tata ruang seperti pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Jambi salah satunya yaitu bangunan permanen yang berdiri tanpa Izin seperti Bangunan Rumah Sakit Rimbo Medika di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi, yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain itu dukungan terhadap pengembangan wilayah yang belum optimal. Oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Serta dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Jambi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana bagaimana implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Jambi yang dikonsepsikan melalui perizinan bangunan? Dan kedua bagaimana pengaturan pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Isay Wenda, Ermaya Surdinata, and M. Irwan Tahir. "FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT." VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia 13, no. 3 (December 22, 2021): 621–52. http://dx.doi.org/10.54783/jv.v13i3.480.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Nindy Syafrilia, Sri Widayanti. "PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA." Journal of Indonesian Rural and Regional Government 5, no. 2 (December 25, 2021): 125–47. http://dx.doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141.

Full text

Abstract:

Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah merupakan laporan penting yang merepresentasikan gambaran rinci tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun kepada publik. Bagian Tata Pemerintahan bertugas mengoordinasikan, mengumpulkan, mengolah, dan mencermati data perangkat daerah serta menyusun konsep LPPD. Dalam proses persiapan pembuatan LPPD, Bagian Tata Pemerintahan sering mengalami kesulitan karena beberapa perubahan peraturan dari pemerintah pusat saat LPPD sedang disusun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah kendala yang dihadapi di LPPD dapat teratasi dan (2) apakah tindakan yang dilakukan mampu menghasilkan atau meningkatkan capaian nilai dalam penyusunan LPPD. Untuk itu, variabel penelitian ini adalah persiapan LPPD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020. Jenis penelitian dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Data penelitian ini dikumpulkan melalui menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta. Temuan menunjukkan bahwa penyusunan LPPD di Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan dengan baik namun masih ditemukan hambatan beberapa. Hambatan tersebut antara lain kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, waktu penyusunan LPPD yang terbatas, kurangnya pemahaman dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah terhadap proses atau tahapan review LPPD serta penelaahan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung, serta perubahan regulasi terkait dengan pedoman penyusunan LPPD.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Fajar, Reza Adhi, Aris Rinaldi, Dasniari Pohan, and Idham Riyando Moe. "EVALUASI PEMODELAN BANJIR 2-D KOTA MANADO." Jurnal Gradasi Teknik Sipil 5, no. 1 (June 21, 2021): 13–21. http://dx.doi.org/10.31961/gradasi.v5i1.729.

Full text

Abstract:

Permasalahan banjir Kota Manado merupakan permasalahan utama yang wajib ditangani secara komprehensif. Perubahan tata guna lahan, intensitas curah hujan yang sering dan lama, kapasitas tampung sungai yang mengecil, sedimentasi dan sampah, dan perubahan iklim menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan model dua dimensi dengan simulasi efek perubahan tata guna lahan dan efek hujan kala ulang serta observasi banjir guna mencari solusi terhadap permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi perubahan tata guna lahan dan peningkatan luas area terdampak banjir yang menggenangi Kota Manado, di lain hal kapasitas sungai yang kecil, sehingga pemerintah Kota Manado perlu memperbaiki daerah sempadan sungai yang dipadati dan dihuni oleh masyarakat guna meningkatkan kapasitas aliran air di sungai saat musim hujan dengan intensitas lama dan besar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Susilowati, Asih. "Dasar-Dasar Penerapan Good Governance Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Banguan (IMB) dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan." Pamulang Law Review 4, no. 1 (August 27, 2021): 11. http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12786.

Full text

Abstract:

Para pelaku dan politisi di daerah perlu menyadari bahwa keberadaannya dipercaya untuk kurun waktu tertentu, sehingga perlu adanya kejelasan, fokus dan realistis. Jadwal acara. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan metode hukum social/sosiologis yuridis. Alat pengumpulan data melalui wawancara. Mendapatkan data dan melakukan analisis kualitatif. Ternyata ini adalah proses atau prosedur untuk mendapatkan izin dan otorisasi Tata Kota dan Tata Kota Tangerang Selatan. Kualitas pelayanan publik terkait dengan pemeliharaan IMB di Tangerang Selatan terkait dengan SPM, namun karena berbagai alasan termasuk cacat, mungkin tidak dapat diimplementasikan dengan baik Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan birokrasi dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Atas dasar ,dasar-dasar tata kelola yang baik yang ada, penerapan dasar-dasar tata kelola yang baik dalam pengelolaan IMB Tangerang Selatan tidak dapat sepenuhnya diterapkan, misalnya prinsip partisipasi tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan prinsip tata kelola yang baik tidak dapat diterapkan secara optimal. . Penerapan dasar-dasar good governance dalam pengelolaan IMB di Tangerang Selatan belum terlaksana secara optimal.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Wijayanto, Dody Eko. "HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA." Jurnal Independent 2, no. 1 (June 1, 2014): 40. http://dx.doi.org/10.30736/ji.v2i1.17.

Full text

Abstract:

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebab Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka (2) UU No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik atau buruknya tata pemerintahan ditentukan dengan cara bagaimana tata pemerintahan tersebut dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Jika tata pemerintahan yang diselenggarakan mengabaikan nilai-nilai di atas maka dapat dikatakan bahwa tata pemerintahan tersebut buruk. Dalam UU No.32 tahun 2004, terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No.32 tahun 2004, ditinjau dari politik pernerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam UU No.32 tahun 2004 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kotaKeywords : Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Rangkuti, Nur Azizah, Cut Nuraini, Feby Millanie, and Abdi Sugiarto. "STRATEGI TATA KELOLA PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI." ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin 1, no. 12 (December 19, 2023): 1426–32. http://dx.doi.org/10.55681/armada.v1i12.1082.

Full text

Abstract:

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengalisa apa saja yang menjadi strategi pada tata kelola permukiman kumuh. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner, wawancara dan survey focus group discussion. Model penelitian ini menggunakan analisa SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu stratregi yang digunakan adalah peningkatan dan optimalisai kolaborasi realisasi program pemerintahan pusat dan daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung keberhasilan tata kelola pemukiman kumuh yang berkualitas dan sesuai kriteria teknis perencanaan pada Kelompok kerja Perumahan & Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) yang bentuk upaya dan dukungan terhadap peningkatan advokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Strategi lainnya dalam mengusulkan anggaran perencanaan untuk kegiatan tata kelola permukiman kumuh sebaiknya penginputan anggaran dilakukan secara strategis dengan penyusunan kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam meningkatkan peran pemerintah dan lembaga sosial pada masyarakat sebagai bentuk perwujudan realisasi program penanganan pemukiman kumuh.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Ghale, Petrus Kanisius. "PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) DALAM MENATA KOTA KEFAMENANU SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM 100 HARI KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI." Jurnal Poros Politik 3, no. 3 (January 13, 2022): 17–22. http://dx.doi.org/10.32938/jppol.v3i3.1583.

Full text

Abstract:

Proses perencanaan tata ruang merupakan rangkaian tahapan kegiatan mulai dari pengumpulan data pendukung, pengolahan data sampai dengan penetapan zona peruntukan ruang dan penyelenggaraan tata ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang (kota) dalam suatu lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan ruang dilakukan dalam penggunaan ruang harus sesuai dengan peruntukannya. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024 menjalankan program 100 hari kerja, yang di fokuskan pada penataan birokrasi dan Tata Kota. Khusus dalam program Penataan Kota, Bupati dan Wakil Bupati melibatkan media massa, pihak-pihak lain seperti pengusaha, BUMN dan BUMD, dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk secara bersinergi bekerja sama dalam program mewujudkan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sari. Salah satu OPD yang sangat mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menata Kota Kefamenanu adalah Pembersihan Lingkungan dan Penataan Taman. Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil adalah penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kerja, pengawasan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Hendrawan, Suluh Agus, and Sugeng Suprapto. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang." JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara 1, no. 1 (June 30, 2018): 35–44. http://dx.doi.org/10.26533/jad.v1i1.195.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-Filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dalam penelitian ini direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula dan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem e-filing karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesuliatan dalam menggunakan e-filing

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Kusyadin, Kusyadin, and Ardi Yuniarman. "Revitalisasi Bangunan Tua Kota Tua Ampenan Sebagai Kawasan Heritage di Kelurahan Ampenan Tengah Kota Mataram." Jurnal Planoearth 2, no. 1 (May 24, 2019): 34. http://dx.doi.org/10.31764/jpe.v2i1.840.

Full text

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan konsep revitalisasi bangunan tua ampenan sebagai kawasan heritage di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan emperik rasional,artinya data dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan secara rasional dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari data-data yang terkumpul. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dirumuskanlah konsep penataan tata bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan Struktur Peruntukan Lahan yang tetap mempertahankan keregaman tata guna yang seimbang dan terintegrasi, mengendalikan jenis peruntukan lahan, mengatur kepadatan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan karakter kawasan serta menata ruang yang manusiawi dan beriontasi pada penjalan kaki dan aktivitas yang diwadahi. Selain itu tetap mengatur Koefisien Dasar Bangunan(KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Sistem Sirkulasi, dan Tata kualitas lingkungan. Penataan yang dilakukan diharapkan mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap priduktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Zulfan Heri, Zaili Rusli, and Febri Yuliani. "Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai." Jurnal Niara 15, no. 3 (December 31, 2022): 400–412. http://dx.doi.org/10.31849/niara.v15i3.12182.

Full text

Abstract:

Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Fahruroji, Fahruroji, and Retnowati Wahyuning Dyas Tuti. "Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan." GEMA PUBLICA 5, no. 1 (March 1, 2020): 1–14. http://dx.doi.org/10.14710/gp.5.1.2020.1-14.

Full text

Abstract:

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundangundangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Wahyuni, Sri, and Sri Wahyuni. "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai." Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics 1, no. 2 (April 16, 2022): 55–68. http://dx.doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan kota Dumai antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kebersihan dan pertamanan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode surveyberdasarkan keadaan sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 yang menggunakan teori evaluasi Menurut Talizuduhu Ndraha, Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/ perlakuan (treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Metode penelitian bersifat analisiskuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dari 33 orang responden dan dianalisis dengan mencari nilai rata-rata. Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variabel yang diteliti menunjukkan ada hubungan yangpositif baik terhadap pelaksanaan sebelum maupun sesudah terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tersebut dengan hasil 57,33 % Kurang terlaksana. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (i) perlunya prosedur atau standarkerja yang bisa diimplementasikan oleh pegawai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan, (ii) pentingnya kerjasama antara Dinas/ Badan dan Kantor agar tidak terjadi tumpang tindih (Overlapping), tarik ulur pekerjaan serta saling menyalahkan diharapkan dapat dihindari apabila ada kejelasan dari pelaksanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

ANDAYANI, LINA, Peliman Ndibau, Mursid Mursid, and Sahriani Sahriani. "PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU DIGITALISASI TAHUN 2024 DI KAMPUNG HOLTEKAMP DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA." JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5, no. 2 (May 31, 2024): 39–45. http://dx.doi.org/10.58839/jad.v5i2.1360.

Full text

Abstract:

Kampung Holtekamp terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Wilayah Kampung Holtekamp terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan Rukun Warga (RW) dan terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT). Teknologi digital dalam Tata Kelola Pemerintahan pada era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan dalam Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang merupakan perwujudan dari tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tata kelola Pemerintahan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura, sampai saat ini penerapan proses pelayanan administrasi surat menyurat bagi masyarakat masih dilakukan secara manual, hal ini berpengaruh terhadap waktu tunggu surat keluar yang tidak tepat waktu.Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan pendampingan secara langsung kepada Pemerintah dan masyarakat Kampung Holtekamp khususnya dalam tata kelola Pemerintahan berbasis sistem informasi, yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi dan aplikasi Pace Mace Dukcapil. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pendampingan penginputan data kependudukan berbasis sistem informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kampung dan masyarakat agar lebih dimudahkan dalam proses pengurusan administrasi surat menyurat.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Junus, Siti Fatimah. "Tinjauan dari Sudut Hukum Administrasi Desa dan Kota." Jurnal Hukum & Pembangunan 24, no. 3 (June 29, 1994): 251. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol24.no3.446.

Full text

Abstract:

Pembentukan suatu kota administratif mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namunpembentukan tersebut perlu mengacu kepada pemenuhan tuntutan kebutuhan suatu masyarakat perkotaan dan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Pemanfaatan kota administratif Depok tidak terlepas dari pengaturan dan pemanfaatan tata ruang. Hal ini menjadipenting lagi karena Depok juga berfungsi sebagai daerah resapan air untuk ibukota Jakarta. Pembangunan yang tidak terkendalikan di Depok dapat berakibat fatal bagi wilayah- wilayah sekitarnya

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Habibah Gaffar, Ummu, Rizka Amelia Armin, and Dian Iskandar. "MENGULIK FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI." Jurnal Administrasi Negara 30, no. 1 (July 1, 2024): 71–92. http://dx.doi.org/10.33509/jan.v30i1.3030.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk engulik fungsi pengawasan yang berlangsung di Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kota Kendari yang masih menyisahkan permasalahan intern sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia, ketersedian anggaran danetepatan waktu penyelesaian pengawasan menjadi permasalahan pada pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari. Kondisi ini menarik untuk diulik lebih lanjut yang dituangkan melalui penelitian ini dengan menggunakan metode campuran yang merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur pengawas dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Kendari telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif dengan berpedoman pada standar operasional pengawasan serta telah sesuai dengan peraturan berlaku yang tentunya juga akan mempengaruhi setiap unit yang diperiksa untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya, khususnya dalam tertib administrasi dan tata kelola keuangan pemerintahan sehingga wajar jika Kota Kendari mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama sembilan tahun berturut-turut dari tahun 2013-2021.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Sari, Amalia Ilmia, and Zaili Rusli. "TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU." Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik 5, no. 1 (December 10, 2022): 022–32. http://dx.doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442.

Full text

Abstract:

Program Kota Layak Anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan mengidentifikasi faktor yang menghambat dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus masih rendah, kenaikan tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu : thinking ahead (berpikir kedepan), thinking again (berpikir lagi), dan thinking across (berpikir lintas batas). Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta membuat Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, Kota Pekanbaru juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Pekanbaru telah berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain seperti daerah sawahlunto yang berhasil memiliki perda kawasan tanpa rokok.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Tuti, Retnowati Wahyuning Dyas. "EFEKTIFITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN." GEMA PUBLICA 9, no. 1 (March 30, 2024): 15–31. http://dx.doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.15-31.

Full text

Abstract:

AbstrakDalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.Kata kunci: Efektifitas; Organisasi; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Setyawati, Kartika Candra, Muhammad Kemal Ghifari, and Mohammad Alif Aribahwanto. "Pengaruh Pengaruh Urban Sprawl Terhadap Tata Kota Surabaya." Journal of Economics Development Issues 5, no. 2 (September 2, 2022): 78–85. http://dx.doi.org/10.33005/jedi.v5i2.122.

Full text

Abstract:

Urban Sprawl adalah perkembangan pada suatu kota secara acak, tidak terencana dengan menggunakan lahan kosong pada daerah pinggiran kota. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan ibukota Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu kota yang mengalami urban sprawl. Pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat, berkurangnya lahan kosong, serta jumlah penduduk yang bertambah banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh urban sprawl terhadap tata Kota Surabaya ditinjau dengan pembangunan perumahan pada kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di kawasan Surabaya barat dan Surabaya timur tidak terkontrol dengan baik. Selain itu faktor urbanisasi juga merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya urban sprawl. Urbanisasi juga membuat permintaan akan kebutuhan tempat tinggal sangat tingi. Sehingga pembangunan pemukiman mulai bergeser ke arah pinggiran kota. Dampak dari Urban Sprawl yang terjadi ini juga menyebabkan sistem tata kota Surabaya yang sudah terstruktur dengan rapi menjadi tidak terstruktur.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Rahadian Auliansyah. "Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota SemarangImplementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang." Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (April 18, 2024): 1–10. http://dx.doi.org/10.61511/jekop.v1i1.2024.772.

Full text

Abstract:

Pendahuluan: Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang adalah upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Metode: Implementasi dan pemahaman roadmap birokrasi dapat dijalankan melalui penggunaan metode kualitatif. Pemilihan metode ini sejalan dengan keperluan analisis deskriptif pada keseluruhan aturan pemerintahan Kota Semarang. Pemahaman deskriptif diperlukan untuk mengkaji keseluruhan cakupan strategis. Pembahasan: Roadmap reformasi birokrasi ini mencakup sejumlah strategi, antara lain pengembangan SDM birokrasi, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, dan penerapan teknologi informasi. Untuk menghadapi tantangan global dan lokal, pemerintah Kota Semarang merngutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam setiap langkah implementasi. Penguatan tata kelola juga menjadi langkah penting dalam implementasi roadmap. Kesimpulan: Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti alokasi anggaran yang terbatas dan resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan, roadmap reformasi birokrasi dalam RPJMD Kota Semarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Michael, Tomy. "PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (February 1, 2019): 79–86. http://dx.doi.org/10.30996/dih.v15i1.2267.

Full text

Abstract:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

S.H, Yatini,. "-TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENATAAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 4, no. 1 (October 17, 2017): 33. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v4i1.162.

Full text

Abstract:

Telah dilakukan penelitian tentang penataan bangunan di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan secara detail dari pelaksanaan tata ruang bangunan berlaku secara efektif di Kota Samarinda, juga menjelaskan dampak yang terjadi bagi pembangunan wilayah di Kota Samarinda, akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 dan mengetahui kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam peaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda serta upaya mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian lapangan dalam pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Subyek penelitian meliputi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah kota Samarinda, Lembaga Swadaya masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang berkompeten dalam masalah yang diteliti. Setelah pengolahan data maka hasil analisa menunjukkan bahwa jumlah bangunan dalam wilayah Kota Samarinda hingga akhir tahun 2010 yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 1824 bangunan, yang menandakan bahwa Pelaksanaan Penataan Bangunan di Kota Samarinda sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda belum berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya IMB, kurangnya tenaga teknis, serta kurang terpadunya perangkat pemerintah.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Dafid, Ari. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)." Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 9, no. 1 (November 30, 2017): 029. http://dx.doi.org/10.28932/di.v9i1.729.

Full text

Abstract:

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pengaturan tata ruang Kota Mataram sebelum dan sesudah berlakunya UU Pemda dilihat dari berbagai macam perspektif terutama mengenai kewenangan pemerintah serta untuk mengetahui bagaimana siknkronisasi dan harmonisasi Perda RTRW Kota Mataram dengan UU Pemda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris yakni mengkaji ketentuan perundang-undangan serta melihat bagaimana hukum bisa dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram dalam pengaturan tata ruang baik sebelum dan sesudah berlakunya UU Pemda masih mengacu pada Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram (Perda Revisi). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penataan ruang di Kota Mataram masih berpatokan pada aturan yang ada dalam Perda No. 12 Tahun 2011 baik dalam hal kewenangan maupun hal-hal lainnya yang saling berkaita serta adanya insinkronisasi beberapa Pasal pada Perda RTRW Kota Mataram dengan UU Pemda seperti pada Pasal 11 ayat 2 huruf angka 5 Perda RTRW Kota Mataram dengan pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 29 berkenaan dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Ikhsandi, Dendy Mifta Rizqia, Neneng Yani Yuningsih, and Idil Akbar. "Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius." JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7, no. 2 (September 30, 2022): 103–18. http://dx.doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138.

Full text

Abstract:

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius yang ditinjau dari teori Dynamic Governance dari penelitian Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan tiga elemen utama Dynamic Governance, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dekadensi moral yang setiap tahun meningkat, tidak efektifnya peraturan daerah tata nilai religius beserta program-program turunannya, serta masih adanya kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi di Kota Tasikmalaya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi peraturan daerah tata nilai religus dan program-program turunannya, mengoptimalkan semua elemen dalam pemerintah dan masyarakat, serta mencari alternatif pendekatan lain selain pendekatan keagamaan dalam mengatasi permasalahan peningkatan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Journal articles on the topic 'Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles