Academic literature on the topic 'Efekt legitimity'

Článek se věnuje otázce, jaký vliv má složení senátu Ústavního soudu na rozhodnutí o ústavní stížnosti, konkrétně nakolik výsledek rozhodnutí závisí na míře vstřícnosti soudce zpravodaje a nakolik na míře vstřícnosti ostatních členů senátu. Tuto otázku nejprve zasazuje do kontextu obecné teorie senátního rozhodování a následně empiricky zkoumá v rozhodnutích Ústavního soudu. Na teoretické úrovni jsou formulovány tři základní účely senátního rozhodování: posílení legitimity rozhodnutí, eliminace chyb a dosažení promyšlenějšího rozhodnutí, a čtyři modely senátního rozhodování: konfliktní senát, strategický senát, kolegiální senát a formální senát. Objasněn je pojem a možné příčiny tzv. panelového efektu v senátním rozhodování. V rámci vlastního výzkumu je pak analyzováno, nakolik jsou uvedené funkce naplňovány v rozhodování Ústavního soudu, kterému z modelů se senáty Ústavního soudu nejvíce blíží a zda se v senátním rozhodování projevuje panelový efekt. Výzkum dospívá k závěru, že výsledek řízení o ústavních stížnostech závisí primárně na osobě soudce zpravodaje a jen minimálně na osobách dalších členů senátu. Senáty Ústavního soudu se proto nejvíce blíží formálnímu modelu fungování senátu a panelový efekt se v nich projevuje jen minimálně.

<p>This article examining the relationship between social cost (environment, energy, community, employee, and consumen) and social performance in 62 companies representing manufacture industries in Indonesia Stock Exchange. Social cost and social performance were capture from responden are CEO by survey. Data analysis by multivaried regression. Results suggest that legitimacy theory may be an explanatory of social responsibility practice. Statistical testing results enviromental cost are significant related social performance. While, the social cost (environment, energy, employee, and consumen) staistics test result are significant related social performance.</p>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ukuran dewan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap laporan keberlanjutan (sustainability reporting). Sampel dalam penelitian hanya berfokus pada perusahaan yang menerima penghargaan dari Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). Penelitian ini menggunakan teori agensi (agency theory) dan teori legitimasi (Legitimacy theory) dan teori stakeholder (Stakeholder theory). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Leverage juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Namun, ukuran dewan dan profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa sampel hanya berfokus pada perusahaan yang menerima ISRA, sehingga penelitian selanjutnya menggunakan lebih banyak sampel di bidang yang sama sebagai contoh sektor pertambangan untuk perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia.Keywords:board size, company size, leverage, profitability, sustainability reporting

Masyarakat sipil global (global civil society) seringkali dianggap sebagai kekuatan moral progresif yang memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok termarjinalisasi dalam arena politik global. Namun demikian, berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap dinamika global, tulisan ini menilai bahwa klaim-klaim legitimasi yang mereka utarakan sendiri maupun disampaikan oleh para akademisi sangat penting untuk dievaluasi, khususnya yang berkenaan dengan representasi dan akuntabilitas mereka terhadap kelompok dan individu penerima manfaat (beneficiaries). Tulisan ini berkesimpulan bahwa klaim-klaim legitimasi masyarakat sipil kurang dapat dijustifikasi, baik secara normatif maupun empiris. Dari sisi normatif, klaim representasi masyarakat sipil bermasalah karena seringkali kurang etis dan justru menimbulkan efek kontraproduktif terhadap kemaslahatan beneficiaries. Selain itu, mereka lebih akuntabel terhadap donor dan keberlangsungan institusi terkait dibandingkan pokok kepentingan para beneficiaries. Dari segi empiris, legitimasi masyarakat sipil pun dipertanyakan karena kini bermunculan diskursus-diskursus dari para beneficiaries mereka sendiri yang menentang aksi representative yang dilakukan serta minimnya akuntabilitas ditunjukkan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional terhadap para “Beneficiaries” Penerima Manfaat. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi terhadap LSM Internasional agar kembali menjadikan kepentingan Penerima Manfaat sebagai prioritas utama dan berhenti memproyeksikan beneficiaries sebagai pihak yang pasif, mute, dan tidak memiliki agensi politik.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a transparent business practices, which are based on ethical values, by giving attention to the employees, society and environment, and designed to meet the wishes of shareholders and also society in general. This research is based on the belief (ontology) that CSR is a form of responsibility-oriented businesses in the fulfillment of public expectations concerning the existence of a company's business in the hope of obtaining legitimacy from the public. This study is a research conducted on manufacturing companies in Indonesia. The purpose of this study was to determine the factors that affect the disclosure of CSR in the annual reports of manufacturing companies in Indonesia. The data used total 18 companies that are listed in Indonesia Stock Exchange 2014-2016 or 90 firms-years. The sample is obtained by using purposive sampling method. Data collection method used was content analysis of social disclosures in corporate annual reports. Content analysis was conducted using a check list of items of social disclosure in corporate annual reports. Statistical method used is a multiple regression with eviews 9.0. The result of this study indicates that CSR disclosure practices as a field of coverage is significantly influenced by company size and environmental performance. Other factors examined in this study, such as profitability did not affect CSR disclosures made by companies.

<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>ABSTRACT</span></p><p><span>The purpose of this study is to determine the moderation of the number of audit committees on the influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on the value of the company on companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2016. This study contributes to the social ethics literature in business. Theoretically, this research connects the relationship between these variables and empirically examines them. The results of the study show that there is a relationship between social aspects in a company with firm value, either partially or simultaneously. The data analysis method used is multiple linear regression. This method was chosen because the reference shows that there is a match between the analysis tool and the studied variable. The sample in this study uses random sampling with the solvin formula significant level of 5 percent so that the number of samples is 191 companies taken at random. The random sampling method was chosen because it is in accordance with the method of regression analysis. The results of the variable Corporate Social Responsibility (CSR) have a significant effect on Company Value in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Variable Number of Audit Committees (AC) is able to moderate the relationship of Corporate Social Responsibility (CSR) to Company Value (PER. The results of this study support the statement contained in agency theory and legitimacy that is the fulfillment of social responsibility to the environment able to provide positive externalities for the company and reduce problems conflict of interests and increase company value.</span></p><p><span>Keywords : </span><span>Moderation in the Number of Audit Committees, Corporate Social Responsibility, Company Value</span></p><p><span>ABSTRAK</span></p><p><span>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui moderasi dari jumlah komite audit atas Pengaruh Pengungkapan Corporate Socila Responsibility Terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur sosial etika dalam bisnis.Secara teoritis, penelitian ini menghubungkan hubungan antara variabel-variabel ini dan mengujinya secara empiris.Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara aspek sosial dalam suatu perusahaan terhadap nilai perusahaan, baik secara parsial maupun simultan Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode ini dipilih karena referensi menunjukan bahwa adanya kecocokan antara alat analisis dengan variabel yang diteliti.Sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling dengan rumus solvin tingkat signifikan 5 persen sehingga jumlah sampel adalah 191 perusahaan yang diambil secara acak. Metode random sampling dipilih karena sesuai dengan metode analisis regresi. Hasil penelitian variabel Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Jumlah Komite Audit (AC) mampu memoderasi hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan (PER). Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang terdapat dalam teori agensi dan legitimasi yaitu pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan mampu memberikan eksternalitas positif bagi perusahaan dan mengurangi permasalahan konflik kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan.</span></p><p><span>Kata kunci : </span><span>Moderasi Jumlah Komite Audit, Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan</span></p></div></div></div>

Khutbah is one of the legitimate conditions of Friday worship which is obligatory for male believers who are righteous. What is conveyed in the sermon should be material that is easily understood by the congregation, but in reality researchers found the use of the Arabic-language Friday sermon as a whole found in the Assuada mosque. The purpose of this study was to find out how the attention, understanding and acceptance of pilgrims to the Friday sermon used Arabic in the mosque of Assuada. This study uses a method based on the S-O-R developed by Hovland. The estimation of the S-O-R theory is then analogous to the sermon process whose implementation is a communication activity consisting of stimulus, organism, response. Collecting data through observation, interviews, and division of questionnaires. The results of this study indicate that sermons using Arabic have unfavorable effects for worshipers in understanding the material delivered by the sermon. In terms of the attention of the congregation is quite good because as a condition of Friday prayer, in terms of understanding most of the pilgrims do not understand the material of Friday sermons because they can not understand Arabic so that Friday worshipers are not good at receiving sermon material delivered by the preacher. Khutbah merupakan salah satu syarat sah dari ibadah Jumat diwajibkan atas kaum mukmin laki-laki yang akil baligh. Apa yang disampaikan dalam khutbah seharusnya merupakan materi yang mudah dipahami oleh jamaah, namun dalam realitasnya peneliti mendapati adanya penggunaan khutbah Jumat berbahasa Arab secara menyeluruh yang terdapat di masjid Assuada.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhatian, pemahaman dan penerimaan jamaah terhadap khutbah jumat menggunakan bahasa arab di mesjid Assuada. Penelitian ini menggunakan metode yang di dasarkan S-O-R yang di kembangkan oleh Hovland, Asusmsi teori S-O-R ini kemudian di analogikan dengan proses khutbah yang implementasinya adalah aktivitas komunikasi yang terdiri dari stimulus, Organisme, Respon. Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan pembagian kusioner. Hasil penelitian ini menunjukan khutbah menggunakan bahasa arab memiliki efek yang kurang baik untuk jamaah dalam memahami materi yang di sampaikan khotib. Dalam segi perhatian jamaah cukup baik karena sebagai syarat shalat jumat, dalam segi pemahaman sebagian besar jamaah tidak memahami materi khutbah jumat karena tidak dapat memahami bahasa arab sehingga jamaah shalat jumat kurang baik dalam menerima materi khutbah yang di sampaikan oleh khotib.

Is this still the stereotype? The image of the English in Polish society – tradition and new knowledge The article analyzes the results of the “Poles and Others” survey, devoted to Poles’ attitudes towards other nations and races which was conducted in June 2018. It refers to almost identical surveys from 1988 and 1998 which were prepared by the authors of this article and carried out according to the same methodological and technical rules. In the article, we focus on the image of the English in contemporary Polish society. Its striking feature is the richness and diversity of wording. The interpretation of this complexity is a major part of our considerations. Individual elements of the image are treated as the result of inter-ethnic direct and indirect contact resulting from migration phenomena, as well as progress in the field of technical possibilities of interpersonal contacts. On the one hand, this is due to increasing mobility and more personal contacts, but also to widely available media coverage and the use of massive forms of effective communication (Skype and WhatsApp connections, development of cellular technologies and the Internet). On the other hand, it comes from contacts with families in Poland of persons who remained in the United Kingdom as emigrants, and through them with a wider group of their relatives, friends and acquaintances. Despite these changes in perception, the distance towards the English has not altered; – they are still seen by Poles as one of the nations that is closest to us in Europe. In the article, we want to question the legitimacy of using the classic concept of the “stereotype” less commonly used by sociologists, but remaining in use among psychologists (who see in them sources of prejudice and discrimination, and problems of intergroup contacts) and experts in cultural studies. We will try to prove that the conceptual category of the stereotype should be replaced with the concept of a more complex “ethnic image” and our collected research experience confirms this thesis. Streszczenie Artykuł analizuje wyniki sondażu „Polacy i inni trzydzieści lat później”, poświęconego postawom Polaków wobec innych narodów i ras, który został przeprowadzony w czerwcu 2018 r. Nawiązuje on do podobnych sondaży z lat 1988 i 1998, które zostały przygotowane przez autorów artykułu i zrealizowane według tych samych reguł metodologicznych i technicznych. W artykule koncentrujemy się na wizerunku Anglika we współczesnym społeczeństwie polskim. Jego uderzającą cechą jest bogactwo i zróżnicowanie sformułowań. Interpretacja tej złożoności stanowi główną część naszych rozważań. Poszczególne elementy wizerunku są traktowane jako efekt międzyetnicznych styczności bezpośrednich i pośrednich płynących ze zjawisk migracyjnych, a także postępu w zakresie technicznych możliwości kontaktów międzyludzkich. Z jednej strony, wynika to z rosnącej mobilności i liczniejszych styczności osobistych, ale także szeroko dostępnego przekazu medialnego i używania na masową skalę skutecznych form komunikacji (połączenia Skype i Whatsapp, rozwój technologii komórkowych oraz Internetu). Z drugiej, pochodzi on z kontaktów z rodzinami w Polsce osób, które pozostały w Wielkiej Brytanii jako emigranci, a za ich pośrednictwem z szerszym gronem ich krewnych, przyjaciół i znajomych. Mimo zmian w wizerunku nie zmienił się dystans wobec Anglików, którzy postrzegani są ciągle przez Polaków jako jedni z najbliższych nam narodów w Europie. W artykule chcemy zakwestionować zasadność posługiwania się klasycznym pojęciem „stereotypu”, rzadziej już używanego przez socjologów, ale pozostającym w użyciu wśród psychologów (upatrujących w nich źródła uprzedzeń i dyskryminacji oraz problemów w kontaktach międzygrupowych) oraz kulturoznawców. Będziemy starali się dowieść, że kategorię pojęciową stereotypu należy zastąpić pojęciem bardziej złożonym „wizerunku” („obrazu”) etnicznego”, a zebrane doświadczenie badawcze potwierdza tę tezę.

Masyarakat sipil global (global civil society) seringkali dianggap sebagai kekuatan moral progresif yang memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok termarjinalisasi dalam arena politik global. Namun demikian, berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap dinamika global, tulisan ini menilai bahwa klaim-klaim legitimasi yang mereka utarakan sendiri maupun disampaikan oleh para akademisi sangat penting untuk dievaluasi, khususnya yang berkenaan dengan representasi dan akuntabilitas mereka terhadap kelompok dan individu penerima manfaat (beneficiaries). Tulisan ini berkesimpulan bahwa klaim-klaim legitimasi masyarakat sipil kurang dapat dijustifikasi, baik secara normatif maupun empiris. Dari sisi normatif, klaim representasi masyarakat sipil bermasalah karena seringkali kurang etis dan justru menimbulkan efek kontraproduktif terhadap kemaslahatan beneficiaries. Selain itu, mereka lebih akuntabel terhadap donor dan keberlangsungan institusi terkait dibandingkan pokok kepentingan para beneficiaries. Dari segi empiris, legitimasi masyarakat sipil pun dipertanyakan karena kini bermunculan diskursus-diskursus dari para beneficiaries mereka sendiri yang menentang aksi representative yang dilakukan serta minimnya akuntabilitas ditunjukkan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional terhadap para "Beneficiaries" Penerima Manfaat. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi terhadap LSM Internasional agar kembali menjadikan kepentingan Penerima Manfaat sebagai prioritas utama dan berhenti memproyeksikan beneficiaries sebagai pihak yang pasif, mute, dan tidak memiliki agensi politik.

Studien försöker förklara hur företag anpassar utformningen av sin redovisning när de pågrund av kriser i samhället riskerar politiska kostnader. Krisen som undersökts är Covid-19 och studien är baserad på tidigare forskning avseende positiv redovisningsteori. Vi argumenterar för att svenska företag som mottagit stöd i samband med Covid-19 i större utsträckning kommer använda sig av anpassningar i redovisningen för att minska resultatet. Metoden är kvantitativ och vi testar hypotesen genom en korrelationssanalys av företagens mottagna stödåtgärder och anpassningar i bokslutet samt nettoomsättningen och anpassningar i bokslutet. Studiens insamlade empiri består av årsredovisningar från 31 företag, varav urvalet är hämtat från de 400 företag som under år 2020 mottagit mest omställningsstöd i Sverige. Studien har hanterat företag som hunnit släppa sina årsredovisningar fram till och med 2021-04-30. Insamlad data har tillsammans med den teoretiska referensramen legat till grund för studiens resultat. Resultatet tyder på att det inte finns någon positiv korrelation mellan de två olika mätningarna. Detta skulle innebära att mottagandet av omställningsstöd på grund av krisen Covid-19, inte påverkat företagens beslut kring anpassningar i bokslutet. Detta ligger dock i linje med tidigare forskning där stödet för hypotesen varit varierande.

This dissertation thesis centres on the stability and instability of the Vietnamese communist regime, and how to understand this topic today. This problem was explored with the help of an imported political tool, which Vietnam adopted from the USSR, through China, in the late 1940s, and which experienced a revival in modern economically liberalised Vietnam: emulation movements. This thesis assumed that historic and current emulation movements were designed to control, but also to bring legitimacy or a 'legitimacy effect' (and the related stability), through their different functions. It asked how they succeeded in this task comparatively, in their historic and current incarnations. The framework of functions of emulation movements in Vietnam combined with the theoretical concepts of David Beetham, Max Weber and Robert Lamb served as basic theoretical tenets. The thesis concluded that emulation indeed helped create foundational regime legitimacy and offered possible links to a new communist doctrine. The thesis showed that a predominance of successful legitimization, combined with legitimacy effect and Ho Chi Minh's charisma, helped stabilize the DRV regime, especially until 1954. The analysis of present-day emulation movements, however, showed the weakness of the VCP as it struggles to fulfil the...