To see the other types of publications on this topic, follow the link: Ekologiska produkter.
Journal articles on the topic 'Ekologiska produkter'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 22 journal articles for your research on the topic 'Ekologiska produkter.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Baranauskas, Marius, Rimantas Stukas, Valerija Jablonskienė, Jonas Algis Abaravičius, Dalia Paškevičienė, Linas Tubelis, and Edmundas Švedas. "Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje." Sporto mokslas / Sport Science 98, no. 2 (November 9, 2020): 69–78. http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.27.
Full text
2
Santosa, Imam, and Suyono Suyono. "PENGEMBANGAN ETIKA SUBSISTENSI BERWAWASAN EKOLOGIS UNTUK PENGEMBANGAN PERILAKU PRODUKTIF BAGI KOMUNITAS PETANI." Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto 20, no. 2 (January 29, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.30595/agritech.v20i2.3977.
Full textAbstract:
The spreading of spatial-ecological conflicts are becoming worse with the greater crisis of ecological values. Natural resource exploitation are becoming more massive by various groups in society. The subsistence ethics of peasants in conducting productive behavior in the countryside is very necessary to be considered in preparing a new formulation of development. This research uses a qualitative approach to find the new concept. This research is located in District Karangreja and District Bojongsari, Purbalingga Regency. Based on this research, it is revealed that (1) the ecological social condition behind the ecological crisis is that the peasants are aware that their land is vulnerable to erosion but the control measures are still minimal due to the demands of economic factors (achievement of production targets), (2) ecological degradation always coincident with the decline of subsistence ethics, (3) the embryo of the concept of subsistence ethics with ecological insight for the development of productive behavior derived from several ecological values and it still maintained by the peasants who have refrained from excessive use of ground water for interest of irrigation water. Based on this research, it is suggested that the government through the related apparatus should provide more assertive signs so that the fulfillment of production targets (economic orientation) does not ignore the ecological degradation that can cause the leveling off in the future. It is important to realize that the cause of ecological degradation is not a single impact that is going to happen. Therefore, the effort to control this should necessarily require cohesiveness and culture-based peasants.
3
Margiyono, Margiyono, Ahmad Fauzi, Ernan Rustiadi, and Bambang Juanda. "Kerugian Ekologis dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 10, no. 1 (July 9, 2019): 43–55. http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1162.
Full textAbstract:
Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode ecological account. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.
4
Kurniasari, Nendah, Maharani Yulisti, and Christina Yuliaty. "LUBUK LARANGAN: BENTUK PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN (TIPOLOGI SUNGAI)." Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 8, no. 2 (December 10, 2015): 241. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v8i2.5676.
Full textAbstract:
Perilaku ekologis masyarakat di sekitar sungai merupakan sebuah modal mendasar bagi keberlangsungan sumberdaya ikan di kawasan sungai tersebut. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekologis masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya sungai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daetah aliran sungai Batang Talagiri dan Batang Manggilang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menginterpretasikan secara logic hubungan antara faktor-faktor pendorong, implementasi serta implikasi perilaku ekologis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku ekologis masyarakat Nagari Manggilang dalam memperlakukan sungai didukung oleh beberapa hal yaitu kondisi geografis, pola kepemimpinan, hukum adat, dan sistem mata pencaharian masyarat. Keempat unsur ini turut andil dalam melestarikan perilaku ekologis tersebut. Perilaku ekologis masyakat Manggilang yang terwujud dalam lubuk larangan tidak hanya berimplikasi terhadap perilaku ekologi masyarakat secara kolektif, juga merubah perilaku sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih produktif dan memiliki nilai moral yang tinggi. Title: Lubuk Larangan: Form of Ecological Behavior of Local Community in The Inland Fisheries Resource Management (River Tipology)Ecological behavior is a potential capital of sustainable resources. This paper aims to study the ecological behavior of local communities in the use of river resources. This study was conducted in 2012 at Nagari Manggilang, Pangkalan Koto Baru, Lima Puluh Kota District, West Sumatera with the objects are the community who settled in the watershed of the Batang Talagiri river and Batang Manggilang river. Data analysed by using descriptive qualitative that interpreted logically the relation among the supportive factors, implementation factors, and the implication of the ecological behavior. The results showed that the ecological behavior of Nagari Manggilang’ residents in treating the river suppoerted by several elements: geography, leadership patterns, customary laws, and livelihood systems. All of these elements contributed to preserve the ecological behavior. This ecological behavior at Nagari Manggilang’ residents that materialized as “Lubuk Larangan” was not only implicated to the ecological behavior of the society, but also changed the social behavior as well as economic behavior towards a more productive society and higher morale values
5
Rangan, Jety K. "KOMUNITAS VEGETASI HUTAN MANGROVE DI DESA WORI KABUPATEN MINAHASA." JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS 6, no. 1 (April 30, 2010): 54. http://dx.doi.org/10.35800/jpkt.6.1.2010.119.
Full textAbstract:
Hutan mangrove merupakan ekosistem khas pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasi mangrove ini merupakan salah satu potensi sumberdaya alam yang produktif. Penggunaan areal mangrove untuk berbagai kepentingan seperti lahan pertanian, pertambakan udang dan ikan, pengusahaan hutan dan pemukiman terjadi hampir di seluruh Indonesia, seringkali pemanfaatannya tidak terkontrol dan peranan hutan mangrove dalam rangkaian system ekologisnya diabaikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan komunitas hutan mangrove dengan melihat komposisi spesies, kerapatan, dan keanekaragaman spesies. Dalam pengambilan sampel menggunakan metode transek . Dari kegiatan penelitian ini diperoleh empat spesies mangrove yang tersebar di tiga stasiun pengamatan masing-masing Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhyza, Rhizophora stylosa dan Sonneratia alba.
6
Ramadhan, Gilang Mas. "Pelatihan Pengembangan Sistem Aquaponik Budikdamber Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kecerdasan Ekologis Masyarakat." Madaniya 2, no. 1 (January 21, 2021): 51–59. http://dx.doi.org/10.53696/27214834.56.
Full textAbstract:
Dewasa ini pemanfaatan lingkungan yang baik dapat menjadi salah satu akses untuk mencapai kesejahteraan hidup, guna menghasilkan produktifitas yang teraktualisasi dalam perilaku masyarakat yang aware akan lingkungan terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal, begitupun masyarakat Desa Kutasirna, tepatnya warga RT 12 dan 13 di Kecamatan Cisaat, Kab. Sukabumi, daerah dengan potensi alamya di bidang budidaya ikan air tawar dan pertanian, namun fakta di lapangan menunjukan warga belum terlalu memaksimalkan potensi tersebut, selain itu kesadaran warga akan pentingnya ketahanan pangan dengan cara sistem tanam aquaponik dan hidroponik masih kurang, juga belum ada wadah terorganisir dalam memasarkan hasil perikanan dan pertanian, oleh karena itu perlu adanya upaya pemberdayaan serta pendampingan kepada masyarakat, agar lebih produktif. Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dimulai dengan tahap sosialisasi mengenai Inovasi dalam sistem tanam aquaponik kemudian tahap pembangunan sistem tanam aquaponik, tahap manajemen kelembagaan masyarakat dan diakhiri dengan evaluasi serta monitoring. Hasil dari pengabdian ini sendiri adalah semakin meningkatnya kecerdasan ekologis yang terimplementasi pada pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat setempat. Setelah program pengabdian ini dilaksanakan, masyarakat kini memiliki kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan, keterampilan dalam sistem tanam aquaponik serta keterampilan membuat olahan makanan ikan lele dari hasil budikdamber yang selanjutnya dapat dipasarkan di platform aplikasi Kutamart, sehingga sektor kewirausahaan dan ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang di Desa Kutasirna ini, kemudian diharapkan dapat menciptakan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya menciptakan SDM yang unggul dan mampu bersaing di era digital melalui kolaborasi dengan stakeholder, pemerintah setempat dan UMKM yang ada.
7
Riniatsih, Ita. "Struktur Komunitas Larva Ikan Pada Ekosistem Padang Lamun Di Perairan Jepara." Jurnal Kelautan Tropis 19, no. 1 (July 18, 2016): 21. http://dx.doi.org/10.14710/jkt.v19i1.596.
Full textAbstract:
Ekosistem padang lamun sebagai salah satu ekosistem di wilayah pesisir yang produktif mempuyai fungsi secara ekologis sebagai tempat untuk memijah, daerah asuhan bagi larva yang dihasilkan dan tempat untuk mencari makan berbagai organism laut yang hidup di dalamnya. Kelestarian dan keanekaragaman organism laut sangat tergantung dari keberadaan dan kondisi biofisik padang lamun sebagai habitat sementara atau habitat selama siklus hidupnya. Penelitian tentang kajian fungsi ekologis padang lamun ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh keterkaitan tentang kondisi padang lamun dengan keaneragaman larva ikan yang memanfaatkan padang lamun untuk tempat berlindung dan mencari makan. Penelitian dengan metoda deskriptif ini dilakukan di ekosistem padang lamun Jepara di perairan Teluk Awur, Pantai Bandengan dan perairan Mororejo. Sampel ikan di tangkap dengan menggunakan jarring sudu, yang didorong sepanjang 150 meter sejajar garis pantai. Jumlah total larva ikan yang tertangkap selama penelitian adalah sebanyak 570 ekor dari 12 famili. Hasil identifikasi memperlihatkan famili ikan yang tertangkap adalah Apogonidae, Carapidae, Blenniidae, Egraulidae, Epilephenidae, Gerridae, Heniranphidae, Labridae, Gobiidae, Lutjanidae, Syngnathidae, Mullidae, dan Siganidae. Famili ikan yang teridentifikasi didominasi dari famili Gobiidae, Bleniidae dan Eugraulidae. Berdasarkan lokasi pengamatan, lokasi perairan Bandengan merupakan lokasi dengan hasil tangkapan larva ikan tertinggi, yaitu sebanyak 9 famili, perairan Teluk Awur sebanyak 7 famili dan perairan Mororejo sebanyak 5 famili. Kata kunci: larva ikan, padang lamun, perairan Jepara
8
Fraňková, Eva, and Naděžda Johanisová. "Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci?" Sociální studia / Social Studies 10, no. 1 (January 23, 2013): 13–34. http://dx.doi.org/10.5817/soc2013-1-13.
Full textAbstract:
Přes dvacet let trvající dominance pojmu udržitelného rozvoje v environmentální argumentaci vedla podle mnoha autorů k devalvaci jeho významového obsahu a ztrátě jeho schopnosti motivovat potřebnou změnu chování na úrovni jednotlivců i celé společnosti. O oživení radikálního étosu se pokouší koncept udržitelného nerůstu (sustainable degrowth), který získává váhu v rámci eko-sociálního hnutí i akademické debaty v posledním desetiletí. Udržitelný nerůst můžeme definovat jako demokratický, sociálně spravedlivý a environmentálně přínosný proces postupného snižování objemu produkce a spotřeby, které přispívá k lidské spokojenosti. Nerůstová argumentace vychází z širokého spektra myšlenkových zdrojů včetně environmentální etiky, ekologické ekonomie či kritiky rozvoje. Hnutí nerůstu se vyvíjelo po roce 2000 ve své aktivistické i akademické formě zejména ve Francii, Itálii a Španělsku, v menším rozsahu pak v mnoha dalších zemích. Svým apelem na celospolečenskou změnu se nerůst liší od konceptů dobrovolné skromnosti či tzv. downshiftingu, a může být interpretován jako přechodná fáze k tzv. ekonomice ustáleného stavu. Jedním z klíčových argumentů nerůstového hnutí je kritika ekonomismu a depolitizace veřejného prostoru. Otevřenou otázkou zůstává, co by mělo současný, na ekonomicko-růstové logice založený, systém nahradit.
9
Tahir, Irmalita, Rustam Effendi Paembonan, Zulhan A. Harahap, Nebuchadnezzar Akbar, and Eko Setyabudi Wibowo. "SEBARAN KONDISI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI KAWASAN TELUK JAILOLO, KABUPATEN HALMAHERA BARAT. PROVINSI MALUKU UTARA." JURNAL ENGGANO 2, no. 2 (September 29, 2017): 143–55. http://dx.doi.org/10.31186/jenggano.2.2.143-155.
Full textAbstract:
Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem utama di wilayah pesisir yang sangat produktif namun sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Pengelolaan ekosistem mengrove harus memperhatikan keterpaduan secara ekologis, ekonomis dan sosial-budaya masyarakat agar pengelolaan secara optimal dan lestari tercapai. Potensi sumber daya ekosistem mangrove di Kawasan Teluk Jailolo cukup besar tetapi kondisi hutan mangrove belum terdata optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sebaran kondisi ekosistem hutan mangrove di kawasan Teluk Jailolo, dengan harapan agar pemanfaatan potensi ekosistem mangrove dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dengan pendekatan teknologi penginderaan jauh dalam memperoleh data dan informasi spasial tentang kondisi ekosistem mangrove dan pengukuran langsung (survey lapangan) untuk memperoleh data sebaran dan kondisi ekosistem mangrove di kawasan pesisir Teluk Jailolo. Berdasarkan hasil analisis data Citra Alos Avnir-2 bahwa luas mangrove yang terdapat di Teluk Jailolo adalah 393.77 ha, sebagian besar menyebar disekitar garis pantai bagian Timur Teluk Jailolo, dengan kategori tingkat kerapatan sangat jarang hingga lebat. Berdasarkan analisis NDVI diketahui bahwa luas mangrove untuk kategori sangat jarang 20.18 ha, jarang 91.97 ha, sedang 157.83 ha, dan lebat 123.79 ha
10
GARCÍA URETA, Agustín. "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los sacrificios religiosos de animales." RVAP 114, no. 114 (August 30, 2019): 273–98. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.114.2019.07.
Full textAbstract:
LABURPENA: Iruzkin honek Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (Sala Nagusia) bi epai aztertzen ditu, gaiari buruzko europar araudiaren arabera, animalien erritu sakrifizioei jarritako murrizketa, hiltegiek bete behar dituzten betekizun eta sakrifizio horietatik lortutako produktu ekologikoen etiketeei buruzkoak. Auzitegiak dioenez, erritu sakrifizioak baztertzeagatik, europar araudiak ez du erlijio askatasuna murrizten. Ezta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 10. Artikuluaren harira, erritu sakrifizioak galarazten duten hiltegiei jarritako betekizun teknikoek ere. Bestetik, aldiz, erritu sakrifizioen ondorioz lortutako produktuek ezin dezakete etiketa ekologikoa izan. Edonola ere, Auzitegiak azpimarratzen du erritu sakrifizioa zilegi dela Europar Batasunean salbuespen gisa soilik eta erlijio askatasunaren begirunea bermatzea duenean helburu. ABSTRACT: This comment examines two judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) (Grand Chamber) regarding the restrictions for the ritual slaughter of animals, in the light of the EU regulations on this matter, the requirements to meet by slaughterhouses and the application of EU rules on organic production and labelling of organic products. According to the Court, EU legislation on the killing of animals does not represent a restriction on religious freedom in so far as it contemplates it. The technical requirements applicable to slaughterhouses do not necessarily impede the ritual slaughter in the light of Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. However, products obtained after the ritual sacrifice of animals could not benefit from the rules on organic production and labelling. The Court has reaffirmed that the ritual slaughter is authorised only by way of derogation in the EU and solely in order to ensure observance of the freedom of religion. RESUMEN: El presente comentario examina dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (Gran Sala) respecto de las restricciones para el sacrificio ritual de animales a la luz de la normativa europea sobre esta materia, los requisitos que deben cumplir los mataderos y la imposibilidad de aplicar la normativa sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos a los obtenidos a partir de tal sacrificio. Según el TJUE, la normativa europea no implica una restricción a la libertad religiosa, al exceptuar el caso de los sacrificios rituales. Tampoco los requisitos técnicos de los mataderos impiden el sacrificio ritual a la luz del artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por otra parte, si embargo, los productos obtenidos a partir del sacrificio ritual no se pueden beneficiar de la etiqueta ecológica. En todo caso, el Tribunal recalca que el sacrifico ritual se autoriza en la UE solo con carácter excepcional y con el único fin de garantizar el respeto de la libertad de religión.
11
Bayuaji, Giri. "PEMANFAATAN CITRA QUICKBIRD UNTUK IDENTIFIKASI WILAYAH POTENSIAL TAMBAK UDANG DI KABUPATEN BREBES." Seminar Nasional Geomatika 2 (February 9, 2018): 81. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2017.2-0.400.
Full textAbstract:
<p>Budidaya udang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat pesisir di Kabupaten Brebes. Pada wilayah pesisir Kabupaten Brebes banyak terdapat budidaya tambak udang yang belum optimal. Banyak budidaya tambak intensif yang produktivitasnya setiap tahun menurun karena budidaya tambak tersebut belum memenuhi persyaratan lokasi teknis, fisik dan ekologis yang sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan wilayah potensi tambak udang di Kecamatan Pesisir Kabupaten Brebes. Lokasi potensi budidaya tambak udang tersebut didapatkan dengan menggunakan teknik pemodelan spasial dari Sistem Informasi Geografi (SIG). Analisis spasial dengan menggunakan metode <em>overlay</em> dipilih untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Parameter-parameter yang digunakan adalah: Jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari laut, jarak dari pasar, jarak dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan penggunaan tanah di sekitar tambak. Hasil dari analisis tersebut akan memberikan informasi wilayah yang berpotensi tinggi, berpotensi sedang, berpotensi rendah di Kabupaten Brebes. Dalam pemilihan lokasi dengan metode tersebut, dapat dihasilkan juga luasan wilayah potensi yang dapat dikembangkan. Lokasi yang berpotensi untuk budidaya tambak udang adalah kecamatan Losari, Kecamatan Bulakamba, dan Kecamatan Brebes karena memiliki nilai total potensi yang tinggi. Sedangkan untuk kecamatan Wanasari memiliki nilai potensi yang sedang dan Kecamatan Tanjung memiliki nilai potensi yang rendah.</p><p><strong>Kata kunci</strong> : SIG, tambak udang, wilayah potensial</p>
12
Handiani, Dian Noor, and Aida Heriati. "Analisis Sebaran Parameter Kualitas Air dan Indeks Pencemaran di Perairan Teluk Parepare-Sulawesi Selatan." Jurnal Ilmu Lingkungan 18, no. 2 (August 31, 2020): 272–82. http://dx.doi.org/10.14710/jil.18.2.272-282.
Full textAbstract:
Teluk Parepare di Sulawesi Selatan merupakan kawasan dengan aktivitas pelabuhan penumpang dan kargo, serta perikanan yang produktif. Aktifitas ini berdampak terhadap ekologi di perairan tersebut. Pesisir dan laut secara ekologi memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya fungsi siklus biogeokimia dari buangan limbah yang masuk ke perairan tersebut. Akan tetapi, kebermanfaatan ini hendaknya tidak melebihi kapasitas ekologinya dalam menerima suatu jumlah limbah. Jika berlebih, maka akan terjadi kerusakan lingkungan dan kesehatan yang sulit ditoleransi. Kondisi ini mempersulit perairan tersebut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkesesuaian dengan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sebaran spasial parameter kualitas air laut dan indeks pencemaran di perairan Teluk Parepare, serta sebagai upaya membantu pemerintah setempat melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perairan tersebut. Penelitian ini memanfaatkan hasil pengukuran in situ enam parameter (suhu, salinitas, pH, ammonia, timbal dan tembaga) di 28 stasiun pengamatan. Parameter tersebut mencakup baku mutu peruntukkan wilayah pelabuhan dan mengingat di kawasan tersebut terdapat juga aktivitas kilang minyak. Sebaran spasial parameter kualitas perairan merupakan hasil interpolasi dengan metode Inverse Distance Weighted (IDW) dari hasil pengukuran lapangan dan dihitung indeks pencemarannya. Hasil menunjukkan sebaran suhu, salinitas, ammonia, dan pH terlarut berkesesuaian dengan baku mutu, sedangkan konsentrasi timbal dan tembaga (logam berat) berada di atas baku mutu. Indeks pencemaran (IP) menghasilkan nilai antara 1,69–38,66. Nilai IP diklasifikasikan menjadi indeks cemar ringan di 14 stasiun pengamatan dan sebaran cemar ringan dominan di Teluk Parepare bagian dalam. Indeks cemar sedang terdapat di 12 stasiun pengamatan dan sebarannya di Teluk Parepare bagian luar, sedangkan cemar berat terdapat di 2 stasiun dan sebarannya di sekitar pesisir Kota Parepare. Kondisi ini menunjukkan bahwa parameter logam berat (seperti timbal dan tembaga) telah melebihi baku mutu dan berkaitan dengan berbagai kegiatan pelabuhan, serta perkapalan di sekitar perairan Teluk Parepare.
13
Akil, Arifuddin. "Penyuluhan Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar." JURNAL TEPAT : Applied Technology Journal for Community Engagement and Services 3, no. 1 (June 30, 2020): 71–80. http://dx.doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v3i1.105.
Full textAbstract:
Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan penyimpangan pelaksanaan penataan ruang secara berkelajutan di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar adalah akibat dari kelalaian dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfatan ruang sesuai prinsip penataan ruang. Khusus pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tugas strategis pemerintah dalam mewujudkan harapan penataan ruang, namun dalam penerapan di lapangan masih terdapat masalah seperti penyimpangan pemanfaatan ruang dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Dugaan awal dasar permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah masih kurangnya pemahaman aparat untuk melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, yang berimplikasi pada tata ruang kota yang layak huni, produktif, dan ekologis. Permasalahan ini dapat diatasi sesuai target kegiatan ini melalui peningkatan pengetahuan aparat terkait permasalahan tersebut. Karena itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan (capacity Building) aparat pemerintah mengenai substansi permasalahan pemanfaatan ruang. Metode yang digunakan sesuai target dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyuluhan terhadap aparat pemerintah khususnya di tingkat kecamatan Biringkananya dengan agenda penyajian: 1) materi regulasi menyangkut pembinaan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penataan ruang, 2) materi tentang regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan 3) materi tentang mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arahan Permendagri No.115 Tahun 2017. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pembinaan penataan ruang kepada masyarakat, serta pemahaman regulasi, substansi, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Hal tersebut ditunjukkan pada diskusi tanya jawab pada bagian akhir kegiatan. Dalam diskusi terungkap tentang belum optimalnya menyikapi permasalahan di lapangan akibat keterbatasan pengetahuan aparat tentang pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa regulasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang termasuk prosedur, belum dikuasai akibat keterbatasan informasi sampai pada aparat di tingkat kelurahan yang sejatinya bersentuhan langsung dengan permasalahan pemanfaatan ruang.
14
Norkus, Zenonas. "SUBSTANCINIAI IR PROCEDŪRINIAI PRAKTINIO RACIONALUMO ASPEKTAI." Problemos 73 (January 1, 2008): 90–103. http://dx.doi.org/10.15388/problemos.2008.0.2015.
Full textAbstract:
Straipsnis aptaria Herberto Simono nubrėžtą substancinio ir procedūrinio racionalumo perskyrą. Ši perskyra sukūrė konceptualias prielaidas empiriniams žmogiškojo racionalumo ribų tyrimams. Šie tyrimai turi dvi prieigas, besiskiriančias pažinimo ir pasirinkimo euristikų samprata. Vienos prieigos šalininkai (Davidas Kahnemanas, Amosas Tversky) euristikas supranta kaip žmogiškojo racionalumo anomalijų ir patologijų šaltinį, kitos (Gerdas Gigerenzeris) – kaip substancinio racionalumo simuliacijos efektyvios priemonės, dėl kurių žmogaus elgesys paprastai būna ekologiškai racionalus. Nagrinėjant šio euristikų dvilypumo priežastis, atskleidžiamos tam tikros dviprasmybės ir neaiškumai pačioje procedūrinio ir substancinio racionalumo skirtyje. Būtent ji gali reikšti skirtumą tarp informacijos apdorojimo proceso ir jo produkto; skirtumą tarp teisingų, bet nepraktiškų algoritmų ir neteisingų, bet praktiškų euristikų; skirtumą tarp „formos“ ir „turinio“ problemas sprendžiančiame elgesyje. Tą skirtį problemišką ir paslankią daro ir žinojimo apie racionalumą refleksyvus pobūdis: racionalumo teorijos transformuoja savo objektą, t. y. žmogiškąjį racionalumą. Pagrindiniai žodžiai: racionalaus pasirinkimo teorija, substancinis ir procedūrinis racionalumas, racionalumo anomalijos, ekologinis racionalumas.Substantive and Procedural Dimensions of Practical Rationality Zenonas Norkus SummaryThe article discusses the distinction between substantive and procedural rationality made by Herbert Simon, which has provided the conceptual framework for the empirical research on the boundaries of human rationality. In this research, two approaches with a different understanding of heuristics for cognition and choice are distinguished. In the first approach (David Kahneman, Amos Tversky), heuristics is interpreted as a source of the pathologies in human rationality. In the second (Gerd Gigerenzer), they are conceived as a means for an effective simulation of substantive rationality, making human behaviour ecologically rational. Discussing the reasons for this Janusfaced duplicity of heuristics, some ambiguities in the distinction between the procedural and substantive rationality are disclosed. This distinction may mean (1) the difference between the process and the product of information processing; (2) the distinction between correct but unpracticable alghoritms and incorrect but practical heuristics in information processing itself, and (3) between the form and the content (substance) in the problem solving behaviour. Another source of the problems with this distinction is reflexivity of the knowledge about rationality, i. e. the impact of the theories of rationality on their object (human rationality). Keywords: rational choice theory, substantive and procedural rationality, anomalies of rationality, ecological rationality. sans-serif;">
15
Handayani, Estrin, Nufikha Falyauma, Dhian Dwi Hartini, Sulistiyani Purna Sari, and Seno Marijanto. "Optimalisasi Pemberdayaan Kader PKK Terhadap Peningkatan Kerajinan Limbah Plastik." Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal 4, no. 2 (May 12, 2021): 173–80. http://dx.doi.org/10.33330/jurdimas.v4i2.955.
Full textAbstract:
Abstract: The activities to optimize the empowerment of PKK cadres include 15 housewives who initially did not have productive activities, now they had skill in making crafts made from plastic waste. The program that has been implemented is the use of plastic waste into handicrafts as a means of entrepreneurial-based creative economy. This program is very helpful in maintaining the balance of the environment in an ecological manner. Preserving the environment is a very important factor today. Many natural disasters are caused due to damaged environment. PKK provides simple counseling so that the environment is not damaged and prevents contamination of water sources, carries out plastic waste management using handicrafts. The method used in this activity is Participatory Rural Appraisal, which is an approach method in the process of empowering and increasing community participation by emphasizing community involvement in all activities carried out. The purpose of this Community Service activity is to reactivate community cadres in managing waste into crafts based on creative economy entrepreneurship. The results of this event were attended by 15 PKK members, and 3 small groups were produced based on the raw materials used with craft management creations.Keywords: Crafts ; Garbage Waste; PKK Cadres; Plastic Waste Abstrak: Kegiatan optimalisasi pemberdayaan kader PKK ini meliputi 15 orang Ibu Rumah Tangga yang awalnya tidak mempunyai kegiatan produktif, sekarang telah terampil dalam membuat kerajinan berbahan baku limbah plastik. Program yang telah dijalankan berupa pemanfaatan limbah plastik menjadi kerajinan tangan sebagai sarana ekonomi kreatif berbasis wirausaha. Program ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara ekologis. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dewasa ini. Banyak bencana alam yang disebabkan karena lingkungan yang rusak. PKK memberikan penyuluhan sederhana agar lingkungan tidak dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, melaksanakan pengelolaan sampah plastik dengan pemanfaatan kerajinan tangan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Rural Appraisal yaitu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dilakukan kegiatan Pengabdian ini adalah untuk mengaktifkan kembali pengkaderan masyarakat dalam mengelola limbah sampah menjadi kerajinan yang berbasis wirausaha ekonomi kreatif. Hasil pengadian ini dihadiri oleh 15 anggota PKK Dusun Wonosuko, dan dihasilkan 3 kelompok kecil berdasarkan bahan baku yang digunakan dengan kreasi pengelolaan kerajinan.Kata Kunci: Kader PKK; Kerajinan; Limbah Plastik; Limbah Sampah
16
Chow, Cheuk Lun. "NUMERICAL STUDIES ON SMOKE SPREAD IN THE CAVITY OF A DOUBLE-SKIN FAÇADE / SKAITINIS DŪMŲ SKLIDIMO DVIGUBO FASADO ERTMĖJE TYRIMAS." Journal of Civil Engineering and Management 17, no. 3 (September 20, 2011): 371–92. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2011.595075.
Full textAbstract:
Double-skin façade (DSF) is an environmental friendly architectural feature. However, fire hazard is a concern. A scenario of having a flashover room fire adjacent to the façade was identified. Heat and mass would be trapped in the façade cavity. This paper examines air flow driven out of a flashover room fire to the cavity of a DSF by Computational Fluid Dynamics. The software Fire Dynamics Simulator developed at the Building and Fire Research laboratory, National Institute of Standards and Technology, USA was selected as the simulation tool. Three DSF features labeled as DSF1, DSF2 and DSF3 were considered. Detailed simulations were carried out to understand the fire-induced aerodynamics in a 5-level model DSF1 with a fire room at the third level. Hot gas spreading out to the façade cavity was simulated under two heat release rates of 1 MW and 5 MW. Air cavity depths of 0.5 m, 1 m, 1.5 m and 2 m were considered. Three stages of flame spreading out to a DSF with a wide air cavity depth were identified. Results suggested that wider air cavity depths would be more dangerous, with higher risk of the upper interior glass pane's breaking. To study spreading of heat and mass up the façade cavity as vertical channel flow, two taller DSF façade features DSF2 and DSF3 with differing air cavity depths were simulated. Both features were of height 24 m but of differing fire room height. Vertical temperature profiles with and without the DSF feature were compared. Santrauka Dvigubas fasadas yra ekologiškas architektūrinis sprendimas. Tačiau dvigubas fasadas yra problemiškas gaisrinės saugos požiūriu. Nagrinėjamas scenarijus, kai greta dvigubo fasado esančioje patalpoje įvyksta gaisro pliūpsnis. Dvigubo fasado ertmėje gali būti uždaryti karštis ir masė. Taikomi skaitmeninės skysčių dinamikos metodai nustatyti, kaip iš patalpos, kurįoje įvyksta gaisro pliūpsnis, oras ir degimo produktai išstumiami ī dvigubo fasado ertmę. Modeliuoti naudojama kompiuterinė programa, parengta JAV Nacionaliniame standartų ir technologijos institute. Nagrinėjami trys dvigubų fasadų sprendimai. Atliekamas detalus pirmojo sprendimo fasado modeliavimas siekiant suprasti gaisro lemiamą aerodinamiką penkių aukštų fasade, kai gaisras kyla trečiame aukšte. Modeliuojamas karštu dujų sklidimas iš fasado ertmės viršaus teigiant, kad gaisro išskiriama Siluma yra 1 MW ir 5 MW. Ertmės plotis imamas lygiu 0,5 m, 1,5 m ir 2 m. Nustatomi trys liepsnos sklidimo iš dvigubo fasado etapai. Gauti rezultatai leidžia daryti išvadą, kad platesni fasadai yra pavojingesni, nes didina viršutinių stiklo diskų dužimo tikimybę. Aukštesni antro ir trečio sprendimo fasadai naudoti tirti, kaip karštis ir masė juda vertikalia fasado ertme. Skyrėsi šių fasadų ertmės plotis. Abu fasadai buvo 24 m aukščio, tačiau skyrėsi gaisro patalpos aukštis. Buvo palygintas vertikalusis temperatūros pasiskirstymas dvigubo fasado ertmėje.
17
Patty, Simon I. "Mapping the Condition of Seagrasses Beds in Ternate -Tidore Waters, and Surrounding Areas." JURNAL ILMIAH PLATAX 4, no. 1 (July 22, 2016): 9. http://dx.doi.org/10.35800/jip.4.1.2016.13228.
Full textAbstract:
Seagrass beds is one of the most prolific shallow water ecosystems, having ecological function in the life of the various marine organisms and other coastal systems. Data and information of seagrass condition in the waters of Ternate, Tidore and surrounding areas are still hardly unexplored. This study aimed to describe the spatial distribution information of seagrass cover percentage, seagrass conditions and environmental characteristics. The basic data used for mapping of seagrass is Landsat 8 on a path 110 row 59 recordings in July 2015. Analysis of overlaying and the interpretation of the seagrass distribution software using "ERMapper, Image Analysis 1.1 on ArcGIS ArcView 3.2 and 10.1". Field test was conducted on frame 50 x 50 cm squares, each square of the recorded species of seagrasses and cover percentage value. Condition assessment based on seagrass cover by (Rahmawati et al., 2014) and (KMLH, 2004). The results show that there are eight species of seagrass found in the waters of the island of Ternate, Tidore and Hiri Maitara island. The highest percentage in the seagrass cover was found in Maitara islands and Hiri Island, i.e ≥ 50%. Seagrass cover conditions in general are relatively "moderate", but the health conditions are less healthy / less wealthy (30 to 59.9%). Keywords: Seagrass beds, seagrass conditions, mapping, satelite image ABSTRAK Padang lamun merupakan salah satu ekosistem perairan dangkal yang paling produktif, mempunyai fungsi ekologis dalam kehidupan berbagai organisme laut dan sistem pesisir lainnya. Informasi data padang lamun di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya masih belum tereksplorasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan informasi secara spasial sebaran lamun, persentase tutupan, kondisi lamun dan karakteristik lingkungannya. Data dasar yang digunakan untuk pemetaan padang lamun adalah citra Landsat 8 pada path 110 row 59 rekaman Juli 2015. Analisis tumpang susun dan interpretasi sebaran lamun dengan menngunakan perangkat lunak “Ermapper, Image Analysis 1.1 pada ArcView 3.2 dan “ArcGIS 10.1”. Uji lapangan dilakukan pada frame kuadrat 50 x 50 cm, disetiap kuadrat dicatat jenis lamun dan nilai persentase tutupan. Penilaian kondisi lamun berdasarkan tutupan menurut (Rahmawati dkk., 2014) dan (KMLH, 2004). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 8 jenis lamun yang ditemukan di perairan pulau Ternate, pulau Tidore, pulau Hiri dan pulau Maitara. Presentase tutupan lamun tertinggi terdapat di pulau Maitara dan pulau Hiri yaitu ≥ 50 %. Kondisi lamun pada umumnya memiliki tutupan tergolong “sedang”, namun kondisinya kurang sehat/kurang kaya (30-59,9%). Kata kunci: Padang lamun, kondisi lamun, pemetaan, citra satelit 1 Proyek Penelitian RHM-COREMAP, 2015 2 UPT. Loka Konservasi Biota Laut Bitung-LIPI
18
Bayang, Ivin Anggraini, Andriani Rafael, and Alfred G. O. Kase. "KANDUNGAN PIGMEN PADA LAMUN Enhalus acoroides (Linnaeus f.) DI PERAIRAN PANTAI AMADOKE DESA AKLE KECAMATAN SEMAU SELATAN KABUPATEN KUPANG." Indigenous Biologi : Jurnal Pendidikan dan Sains Biologi 3, no. 1 (January 18, 2021): 24–31. http://dx.doi.org/10.33323/indigenous.v3i1.73.
Full textAbstract:
ABSTRAK
Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di laut dangkal yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan biota laut dan merupakan salah satu ekosistem bahari yang paling produktif, sehingga mampu mendukung potensi sumber daya yang tinggi pula. Fungsi ekologis ekosistem lamun adalah sebagai produsen, pendaur unsur hara, penstabil substrat, penangkap sedimen, habitat dan makanan serta tempat berlindung organisme laut lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengidentifikasi pigmen dan mengetahui kandungan pigmen yang terdeteksi pada lamun Enhalus acoroides (Linnaeus f.) di Perairan Pantai Amadoke Desa Akle Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei, Kromotografi Lapis Tipis, dan metode Spektrofotometer. Lamun ini mengandung pigmen terlihat pada hasil analisis spektrofotometer pada ekstrak pigmen total lamun dan pemisahan pigmen lewat uji Kromotografi Lapis Tipis (KLT). Dalam proses ekstraksi digunakan pelarut aseton untuk penggerusan dan perendaman. Dan pada uji spektrofotometer untuk kandungan klorofil a menggunakan panjang gelombang 645 nm dengan pigmen total 226,85 µg/mL, klorofil b 664 nm dengan pigmen total 368,69 µg/mL dan karotenoid 470 nm dengan pigmen total. 2.923,70 µg/mL. Pada pengujian pigmen lewat KLT terdapat sembilan noda yaitu, klorofil a dengan nilai Rf (0,78, 0,84 dan 0,08) klorofil b dengan nilai Rf (0,04), klorofil c dengan nilai Rf (0,12), feofitin dengan nilai Rf (0,22 dan 0,88), fukosantin dengan nilai Rf (0,48) dan karotenoid dengan nilai Rf (1,00).
Kata kunci : E. acoroides (Linnaeus f.), pigmen, klorofil dan KLT
ABSTRACT
Seagress ecosystem is one of the shallow marine ecosystem that has an important role in the life of marine and is one of the most productive marine ecosystem, so that it can support the high potential of high resources as well. The ecological function of seagress ecosystem is as a producer, nutrient recycler, substrat stabilizer, sedimen capture, food and shelter of other organisme. The purpose of the research was to identifi the pigment and determine the pigment content in Enhalus acoroides (Linnaeus f.) seagress in Amadoke waters beach Akle of village, South Semau.The research use survey method, thin layer chromotographic and spectrophotometer methods. This seagress contains pigment, seen in the result of spectrophotometric analysis in total seagress extract and pigment separation through thin layer chromotography test. In the pisment used acetone for steaming and soaking. The spectrophotometric test for the content of chrolophyll a (λ 645 nm), chrolophyll b (λ 664 nm) and carotenoid (λ 470 nm), respectivelly are 226,85 µg/mL, 368,69 µg/mL and 2923,70 µg/mL. Nine pigments found based on the Rf valuef of TLC analisis are chrolophyll a (Rf 0,78, 0,84, 0,08), chrolophyll b (Rf 0,04), chrolophyll c (Rf 0,12), feofitin (Rf 0,22 dan 0,88) and carotenoid (Rf 1,00)
19
Yakin, Addinul, Sukardi Malik, Muhammad Yusuf, and Syarif Husni. "DAMPAK HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAHTANGGA SEKITAR HUTAN DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH." JURNAL AGRIMANSION 20, no. 1 (May 9, 2019): 19–30. http://dx.doi.org/10.29303/agrimansion.v20i1.259.
Full textAbstract:
ABSTRAK
Kawasan pegunungan Rinjani, khususnya resort Setiling Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi biologi, ekologis, dan estetika serta sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Deforestrasi sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan, sehingga dengan diberikannya Hutan Kemasyarakatan (HKm) di wilayah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan kemiskinan. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif-eksploratif-partisipatif dengan mengkombinasikan studi dokumen, wawancara terstruktur, indepth interview, serta diskusi kelompok terarah (FGD) terbatas. Penelitian dilakukan desa Aik Berik dan Desa Setiling dengan jumlah responden sebanyak 40 orang, dengan juga melibatkan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif analisis pendapatan rumahtangga dan pendapatan per kapita yang kemudian digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga standar yang berbeda, yaitu Sajogyo, BPS, dan Bank Dunia. Hasil studi menunjukkan bahwa: 1) rata-rata total pendapatan rumahtangga masyarakat sekitar hutan mencapai Rp. 20.057.950 yang terdiri dari Rp. 13.597.950 (67,79%) dari sektor pertanian dan Rp. 6.460.000 (32,21%) dari sektor non pertanian dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 4.667.549,- per tahun; 2) berdasarkan kriteria BPS, masyarakat sekitar hutan di kecamatan Batukliang Utara masuk kategori tidak miskin, selanjutnya berdasarkan kriteria Sayogyo menghasilkan kategori hampir miskin, dan Kriteria bank Dunia manghasilkan kategori miskin, sehingga ketiganya memberikan tingkat kesejahteraan yang relatif berbeda; 3) Adanya Hkm telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 22,18 persen dan telah mampu mengentaskan kemiskinan 7,5 sampai 22,5 persen. Oleh karena itu disarankan agar perbaikan ekonomi masyarakat sekitar hutan harus dipercepat melalui pola pembinaan dan pengembangan pada bidang-bidang usaha yang menjadi kekuatan utama mereka yaitu kehutanan, peternakan, dan perkebunan serta juga mendorong peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi produktif skala rumahtangga.
ABSTRACT
The Rinjani mountain region, especially the North Batukliang Setiling resort of Central Lombok district holds functions biological, ecological, and aesthetical and socio-economic functions for the community near the forest. Deforestation is often associated with the level of poverty of the community near the forest, so that introduction of the Community Forest (HKm) in the region may increase people's income and reduce poverty. This research has been carried out using a descriptive-exploratory-participatory method by combining document studies, structured interviews, in-depth interviews, and limited focus group discussions. The research was conducted at the villages of Aik Berik and Setiling with 40 respondents, as well as community leaders in the area. The collected data was analyzed descriptively by analysis of household income and per capita income which was then used to analyze the level of community welfare based on three different standards, namely Sajogyo, BPS, and the World Bank. The results of the study show that: 1) the average total household income of the community near the forest reaches Rp. 20,057,950 consisting of Rp. 13,597,950 (67.79%) from the agricultural sector and Rp. 6,460,000 (32.21%) from the non-agricultural sector with a per capita income of Rp. 4,667,549, - per year; 2) based on BPS criteria, the community around the forest in the North Batukliang sub-district is categorized as not poor, then based on the Sayogyo criteria produces an almost poor category, and the World Bank Criteria produce a poor category, so the three provide relatively different levels of welfare; 3) The presence of Hkm has been able to improve the welfare of the community near the forest because it is able to increase the per capita income of the community by 22.18 percent and has been able to alleviate poverty 7.5 to 22.5 percent. Therefore, it is suggested that the economic improvement of the community near the forest should be accelerated through policy interventions in business sectors which are on their main strengths, namely forestry, livestock, and plantations, as well as in non agricutural sector such as trade and other economic activities (such as home agroindustry).
20
Sinkevičienė, Jolanta, Juozas Pekarskas, and Aurimas Krasauskas. "Biologinių produktų poveikis ekologinių žieminių kviečių sėklai." Žemės ūkio mokslai 22, no. 2 (July 19, 2015). http://dx.doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v22i2.3112.
Full textAbstract:
Biologinių produktų įtakos ekologiškų žieminių kviečių (<i>Triticum aestivum</i> L.) sėklos dygimo energijai, daigumui ir užterštumui mikroskopiniais grybais tyrimai atlikti 2005 ir 2008 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centro bei Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto mokslinėse laboratorijose. Biologiniais produktais apdorojus žieminių kviečių sėklą, didėjo sėklos dygimo energija ir daigumas. Dėl Biokal 2 poveikio žieminių kviečių sėkloje nustatytas mažiausias mikroskopinių grybų kolonijų skaičius. Kviečių užterštumą <i>Fusarium</i>, <i>Drechlera</i> ir <i>Alternaria</i> genčių grybais efektyviausiai sumažino biojodis. Biologiniai produktai Biokal 2, Penergetic-p šaknims patikimai slopino sėklos užterštumą <i>Drechlera</i> spp., tačiau jie buvo neefektyvūs mažinant sėklos užteršimą <i>Fusarium</i> spp. grybais. Drėgno filtro popieriaus rulonų metodu kviečių daigus koleoptilėse nuo pašaknio pažeidimų patikimai saugojo Biokal 2, šaknų – Biokal 2 ir Penergetic-p šaknims. Kviečių sėklos pažeidimus iš tirtų produktų efektyviausiai mažino biojodis.
21
Saroinsong, Fabiola Baby, and Josephus Innocentius Kalangi. "DISEMINASI PENGELOLAAN RTH PEMUKIMAN UNTUK MENINGKATKAN BIODIVERSITAS FLORA." Edupreneur: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat bidang Kewirausahaan 1, no. 3 (August 1, 2018). http://dx.doi.org/10.36412/edupreneur.v1i3.727.
Full textAbstract:
Beberapa masalah lingkungan di perkotaan yang sering ditemui adalah polusi udara, menurunnya infiltrasi air hujan, heat island effect, dan tidak kalah penting adalah menurunnya biodiversitas. Padahal RTH dengan biodiversitas flora yang tinggi menyediakan banyak fungsi, baik ekologi, ekonomi, estetika maupun amenity. Secara khusus di lingkungan mitra, permasalahan yang bisa diamati pada survey awal adalah adanya kecenderungan masyarakat menutupi halaman yang tersisa dengan perkerasan, penyeragaman dalam pemilihan dan penanaman RTH pemukiman, kurangnya pemahaman tentang fungsi RTH dan manfaat biodiversitas flora. Solusi yang ditawarkan adalah diseminasi RTH pemukiman yang meningkatkan biodiversitas flora, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi RTH, manfaat RTH dengan nilai biodiversitas flora yang tinggi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan RTH pemukiman dengan tindakan-tindakan praktis konservasi sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lokasi kegiatan pengabdian yaitu Kelurahan Winangun Dua Kota Manado, Sulawesi Utara dengan objek (khalayak sasaran) yaitu kelompok masyarakat Winangun Dua Lingkungan 1 dan Lingkungan 3. Tujuan PKM ini adalah mentransfer iptek pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan pemukiman, mencakup pemilihan dan pengkombinasian jenis-jenis tanaman, tindakan-tindakan praktis pengelolaan RTH, dan penerapan beberapa contoh desain RTH yang menarik tapi mudah diaplikasikan, estetis, produktif, tapi juga ekologis. Kegiatan PKM diharapkan dapat meningkatkan pendidikan lingkungan hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Keywords: biodiversitas flora, konservasi, pekarangan, ruang terbuka hijau
22
Ak, Agoes Thony, and Endah Novitarini. "KAJIAN USAHATANI PADI DI LAHAN PASANG SURUT DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA BANYUURIP KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN." Jurnal AGRIBIS 13, no. 2 (July 2, 2020). http://dx.doi.org/10.36085/agribis.v13i2.835.
Full textAbstract:
Indonesia saat ini tidak lagi punya banyak pilihan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional selain memanfaatkan lahan-lahan suboptimal yang masih tersedia dan memungkinkan untuk dikelola sebagai lahan produksi pangan, karena upaya peningkatan produktivitas sudah semakin sulit secara teknis agronomis dilakukan dan juga semakin tidak ekonomis untuk diusahakan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa lahan-lahan yang tergolong pasang surut mempunyai beragam karakteristik dan potensinya. Oleh sebab itu, perlu diprioritaskan pada pengembangan teknologi yang secara teknis relevan untuk masing-masing karakteristik lahan pasang surut tersebut, secara ekonomis terjangkau oleh petani setempat, serta diharapkan juga selaras dengan preferensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. Dua pendekatan yang dapat secara paralel dan interaktif dilakukan adalah [1] optimalisasi sifat fisik, kimia, dan (mikro)biologi tanah yang dibarengi dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya air agar efektif dan lebih efisien; dan [2] seleksi jenis komoditas yang sesuai dan pengembangan varietas yang adaptif secara spesifik untuk masing-masing karakteristik lahan suboptimal. Untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan lahan suboptimal, maka semua upaya teknis dan teknologis yang dilakukan harus pula mempertimbangkan kemungkinan dampak ekologisnya, kesesuaian sosiokultural dengan masyarakat lokal, selain tentunya menguntungkan secara ekonomi bagi petani sebagai pelaku utamanya. Lahan pasang surut membutuhkan lebih banyak intervensi teknologi agar dapat dijadikan lahan pertanian yang produktif. Upaya ini selain mahal secara ekonomi, sering juga beresiko tinggi bagi lingkungan. Mudah untuk dipahami bahwa tidak seluruh bentang lahan pasang surutl dapat dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Dengan demikian maka tidak semua jengkal lahan suboptimal harus digunakan sebagai lahan produksi; sebagian perlu tetap diperuntukan bagi kepentingan konservasi. Rata rata biaya produksi usahatani padi pasang surut di desa Banyu urip adalah Rp.15.880.907 perluas garapan permusim tanam. Rata rata pendapatan yang diterima oleh petani contoh sebesar Rp. 10.544.093,- dan penerimaan diperoleh sebesar Rp. 26.425.000,- luas garapan permusim tanam. Dan R/C usahatani padi sebesar 1,88. Artinya setiap Rp 1 yang di keluarkan petani untulk proses produksi maka petani mendapatkan keuntungan sebesar 1,66. hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi di lahan pasang surut layak untuk di lanjutkan ataupun dapat member keuntungan kepada petani sebesar 1,88. Kunci : lahan pasang surut, usahatani. Teknologi tepat guna