To see the other types of publications on this topic, follow the link: Fiducia.
Journal articles on the topic 'Fiducia'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Fiducia.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Tamba, Adrian. "O proprietate-garantie: fiducia-garantie." Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 67, no. 3 (April 13, 2023): 41–66. http://dx.doi.org/10.24193/subbiur.67(2022).3.2.
Full textAbstract:
Lucrarea de față se concentrează asupra unui tip de proprietate garanție, denumit fiducia-garanție. Studiul este împărțit în nu mai puțin de patru părți. Întâi, este expusă proprietatea-garanție în general. Apoi, sunt redate niște generalități referitoare la fiducie. Mai departe, se vede expusă fiducia-garanție. În final, tradiționalele concluzii sunt înlocuite cu scurte remarci dedicate fiduciei garanție și Codului civil român.
2
Tamba, Adrian. "O proprietate-garantie: fiducia-garantie." Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 67, no. 3 (April 13, 2023): 41–66. http://dx.doi.org/10.24193/subbiur.67(2023).3.2.
Full textAbstract:
Lucrarea de față se concentrează asupra unui tip de proprietate garanție, denumit fiducia-garanție. Studiul este împărțit în nu mai puțin de patru părți. Întâi, este expusă proprietatea-garanție în general. Apoi, sunt redate niște generalități referitoare la fiducie. Mai departe, se vede expusă fiducia-garanție. În final, tradiționalele concluzii sunt înlocuite cu scurte remarci dedicate fiduciei-garanție și Codului civil român.
3
Chirieac, Roxana. "Fiducia-warranty in the Romanian law - a possible practical transposition from the French law?" Technium Social Sciences Journal 12 (September 28, 2020): 77–85. http://dx.doi.org/10.47577/tssj.v12i1.1764.
Full textAbstract:
The fiducia is an institution of long standing tradition in the civil law systems, being regulated in these ever since the roman law period. But, by the assuming the Napoleon French Civil Code, the fiducia was taken out of the regulations of our country, until the entry into force of the 2011 Civil Code. Then, our legislator decided to acquire the French regulations and reintroduce in the national regulations the fiducia institution. Unfortunately, the institution did not come to know success – although meant to compete with the Anglo-Saxon trust, at the present moment there are up to 200 fiducia registered in Romania. On the opposite side, almost 20% of Americans owns a type of trust. The circumstances in Romania are similar to those in France, where the current regulation of the fiducia was „conceived”, where scholars as well as practitioners have tried the implementation of different variations of the fiducia in order to make the institution applicable. Thus were created fiducia-warranty (fiducie sûreté), fiducia management (fiducie gestion), and scholars have spoke about fiducia concessionary (fiducie libéralité). The present study aims to analyse the fiducia warranty institution and to suggest a „transposition” of this practice in the Romanian legislation. We do not consider that the fiducia will generate as much enthusiasm as the trust, that is much more flexible in its constitution as well as its exploitation, but we consider that it may develop its application in our national legislation.
4
Mudjiyono, Heri, and Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)." COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 09 (January 23, 2024): 3619–26. http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1152.
Full textAbstract:
Pembebasan jaminan fidusia menjadi tindakan melanggar hukum yang dijalani oleh penjamin fidusia (pihak yang memberikan jaminan) dari sisi debitur dengan memberikan, mentransfer, atau mengalihkan kepemilikan barang jaminan fidusia kepada pihak lain dengan tujuan penjualan tanpa terjadinya suatu persetujuan penerima jaminan fidusia (kreditur). Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi hukum pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 di Indonesia, terutama dalam konteks kasus penggelapan. Studi kasus yang dipilih adalah Putusan PN Depok nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk yang melibatkan terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum dan studi kasus untuk menggali tantangan dan strategi dalam menegakkan Undang-Undang Jaminan Fiducia. Data yang diperoleh berasal dari tinjauan literatur, analisis peraturan hukum terkait, dan pemantauan perkembangan kasus penggelapan yang telah diproses oleh sistem peradilan. Maksud dari penelitian ini adalah menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keefektifan penerapan Undang-Undang Jaminan Fiducia dalam menangani kasus penggelapan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menyelesaikan kasus semacam ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau pandangan konstruktif terkait perbaikan atau peningkatan efisiensi penegakan hukum terkait Jaminan Fiducia di Indonesia. Di samping itu, studi ini bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak yang relevan seperti praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum pidana dan hukum jaminan fiducia.
5
Fuady, Munir. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia dalam Teori dan Praktek." Jurnal Hukum & Pembangunan 22, no. 4 (August 24, 1992): 323. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol22.no4.381.
Full textAbstract:
Fiducia sebagai lembaga jaminan hutang temyata cukup gencar dipraktekkan dalam dunia bisnis, kenyataannya belum mendapat kedudukan yang wajar dalam perundang-undangan maupun jurisprudensi di Indonesia. Posisi kreditur dengan jaminan fidusia ini sangat lemah, prosedur eksekusi cepat semakin dipersulit dan diperlambat, sementara objek fidusia semakin menyempit. Sebaliknya debitur yang nakal dapat semakin leluasa bergerak, dengan berlindung di belakang tembok-tembok hukum yang kaku dan tidak reasonable. Hal demikian tidak perlu terjadi, seandainya saja pengaturan dan yurisprudensi tentang fidusia dapat ditata secara lebih baik.
6
Hirsanuddin, Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG EXECUTIE OBYEK JAMINAN FIDUCIA DI DESA GELOGOR KABUPATEN LOMBOK BARAT." Abdi Insani 8, no. 1 (May 3, 2021): 118–25. http://dx.doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.387.
Full textAbstract:
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Fidusia “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusi Permasalahan yang sering muncul pada kasus ini adalah apabila debitor tidak memberikan benda jaminan secara sukarela, kreditor seringkali melakukan tindakan paksa untuk mengambilnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika mengalami hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masyarakat gelogor kurang mendapat informasi mengenai executie obyek jaminan fiducia. Hal ini dapat terlihat dari antusian masyarakat dalam memberikan pertanyaan terkait meteri yang kami berikan. mereka tidak mengatahui akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakan kewajibannya pada bank. Sehingga banyak dari pemberi fidusia yang menggadaikan emasnya pada lembaga penggadaian dengan tujuan mengembalikan pinjaman yang menunggak tersebut. Serta masyarakat juga kurang memahai akibat lain dari tidak dilaksanakan kewajiban dari pemberi fidusia, yaitu barang jaminan, berupa benda bergerak dilelang oleh lembanga perbankan, melalui Kantor Lelang Negara. Sehingga dapat di desa gelogor perlu diadakan penyuluhan hukum yang berkelanjutan untuk tema yang seperti ini
7
Wardani, Kusuma. "Parate Execution After the Indonesian Constitutional Court’s Judicial Review of Fiducia Law and Mortgage Law." Global Legal Review 4, no. 1 (April 29, 2024): 55. http://dx.doi.org/10.19166/glr.v4i1.6628.
Full textAbstract:
<p>According to the Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security (“Fiducia Law”) as well as the Law No. 4 of 1996 on Mortgage, if there is a breach of fiduciary guarantee and mortgage rights, the secured creditors can undertake a parate execution, as the expedient, simple and cost-efficient method by means of a public auction. However, the Indonesian Constitutional Court’s (MKRI) Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has interpreted Parate Execution of Fiduciary Guarantee must firstly obtain the debtor’s consent that a breach has indeed occurred and the voluntarily surrenders of the guarantee object to the creditor. On the other hand, in the Decision No. 21/PUU-XVIII/2020, MKRI did not define the same process for Parate Execution of Mortgage Rights. From the substance point of view, the two MK verdicts provide a different interpretation of the principle of “<em>pacta sunt servanda” </em>and fiducia security. This has caused the execution of Fiduciary Guarantee becomes not easy, expedient and cost efficient any longer. This normative research attempts to analyse the legal and economic impact of the two verdicts and their implementation from a law and justice perspective. The results show the need of consistency in the implementation of Parate Execution for both. This means that an agreement regarding the existence of a breach is not required. In addition, if the debtor does not voluntarily surrender the guarantee object, then the creditor by law reserves the rights to seize the object. Arguably, it is necessary to amend the Fiducia Law in accordance with the MKRI’s Decisions, in line with the general principles of security in parallel with the principles of justice, legal certainty and utility.</p>
8
Tomás Martínez, Gema. "Fiducia, negocio fiduciario y titularidad fiduciaria: un recorrido a través de la doctrina y la jurisprudencia." Estudios de Deusto 52, no. 1 (October 23, 2013): 289. http://dx.doi.org/10.18543/ed-52(1)-2004pp289-314.
Full textAbstract:
Sumario: 1. La recepción de la fiducia en Derecho español. 2. La influencia de Jerónimo González. 3. La «segunda» recepción de la fiducia. 3.1. La teoría del doble efecto difundida por José Castán Tobeñas. 3.2. La doctrina ante el planteamiento fiduciario pandectístico. 4. El replanteamiento de la fiducia a través de la obra de Federico De Castro. 4.1. Percepción del negocio fiduciario por la doctrina y jurisprudencia contemporánea. 4.2. La eficacia jurídico-real de las operaciones fiduciarias. a) Fiducia de garantía (fiducia cum creditore). b) Fiducia de gestión o administración (fiducia cum amico). 5. El legislador frente al negocio fiduciario. 6. La aproximación del negocio fiduciario al negocio simulado. 7. Recapitulación.
9
Setyawati, Setyawati. "INTELLECTUAL PROPERTY AS FIDUCIARY OBJECT IN BANKING INSTITUTION." Sultan Agung Notary Law Review 1, no. 2 (January 6, 2020): 97. http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.1.2.97-108.
Full textAbstract:
Global Market Development today by the Industrial Revolution 4.0 brings influence to Intellectual Property (IP) in the fields of Economy, especially in getting loans at banks to increase the capital of a business, Intellectual Property (IP) is used as the object of Fiducia. Fiduciary Assurance Intellectual Exclusive Rights given a Act or regulation to a person or group of people for works of copyright under the Act so that Intellectual Property is right in Act-related issues Results of invention and Creativity person or persons relative to the Protection problems reputation in the field of commercial (commercial reputation) and action / services in the commercial field (goodwill). In the Global Market Development or the Industrial Revolution 4.0, the Intellectual Property (IP) can be made possible Fiducia. The guarantee proper object used in this case is Fiduciary. Setting Intellectual as Objects Fiduciary in Act Fiduciary not clearly regulated so that the necessary concept of ideal settings intellectual property as the object of Fiduciary must be developed by setting a comprehensive, systematic aspects of Substance, Structure, and Culture Act based on Pancasila and the Constitution Of the Republic of Indonesia Of 1945 in efforts to achieve economic development in Indonesia.
10
Urazova, Hanna. "Legal Nature of Fiduciary Duty in Civil Law of Ukraine." Teisė 124 (September 28, 2022): 231–38. http://dx.doi.org/10.15388/teise.2022.124.21.
Full textAbstract:
This article examines the legal nature of fiduciary duty in connection with the emergence of legal uncertainty and difficulties in law enforcement. The study begins with the definition of “fides”, “fiducia”, “legal duty” and “civil duty”, taking into account historical developments and case law. The characteristics of civil duty are given. The article ends with our own vision of the legal nature of fiduciary duty.
11
Abdullah, Junaidi. "JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI)." BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 4, no. 2 (December 9, 2016): 115. http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693.
Full textAbstract:
Debtor when asking to financing financing institution<br />(creditors) usually use the guarantee in the form of objects that<br />move and things that do not move. When guaranteed in the<br />form of moving objects, then creditors will bind him with<br />fiducia warrant.. Fiducia warrant is the right guarantees for<br />moving objects either exist or not exist and objects do not move<br />especially the building could not be burdened by the yoke rights<br />referred to in Law Number 4 of 1996 on the Rights of the yoke<br />that remain in the mastery of a Warner fiducia warrant, as<br />collateral for certain debt repayment, which provide the<br />preferred position to the recipient fiducia warrant against other<br />creditors. (Article 1 of Act No. 42 The year 1999 about fiducia<br />warrant). Fiducia warrant must be made by deed autentik and<br />must be registered in the registration office fiducia warrant and<br />want to warranty certificate fiducia warrant. But sometimes the<br />debtor does not perform its obligations to the debtor, so that the<br />debtor has the right to execute the things that have been<br />pledged fiducia warrant. But sometimes the implementation of<br />the execution get resistance from the debtor, because the<br />creditors with using services debt collector take force objects<br />fiducia warrant without doing the negotiations even tear in the<br />streets. For that the police can provide security services<br />execution of parties willing to execute the object fiducia<br />warrant.
12
Proso, Maja, and Fani Milan Ostojić. "FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I OVRŠNOM ZAKONU – TEMELJNE RAZLIKE UREĐENJA INSTITUTA I NEKA KOMPARATIVNA RJEŠENJA." Pravni vjesnik 39, no. 3-4 (December 2023): 127–46. http://dx.doi.org/10.25234/pv/24117.
Full textAbstract:
Fiducia and, in relation with it, fiduciary ownership, was introduced into the Croatian legal system with the adoption of the Act on Ownership and Other Real Rights in 1996. Soon after, the institute was also introduced in the Enforcement Act., which regulates the institute as lex specialis. What is particularly interesting about fiducia and fiduciary ownership in Croatian legislation, and what is at the center of the author’s scientific interest in this paper, are the irreconcilable conceptual differences in the regulation of the institute between the Act on Ownership and Other Real Rights and the Enforcement Act. After presenting the fundamental differences between regulations in the Act on Ownership and Other Real Rights and Enforcement Act, some comparative solutions shall be presented – those in the former SFRJ states and in the Federal Republic of Germany. Based on the research carried out in this way, the authors ask the question whether legal solutions in the Enforcement Act should be modeled on those in the Act on Ownership and Other Real Rights, which arrangement should be given priority, and whether this would contribute to the equality of parties in the fiduciary insurance relationship, i.e. the realization of the principle of fairness.
13
Usril, Usril. "ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH KARENA HILANG APABILA OBJEK JAMINAN DITEMUKAN KEMBALI." Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (August 5, 2018): 196. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i2.5583.
Full textAbstract:
The purpose of this paper is to analyze the object of fiduciary collateral disappeared as lost if the object of the guarantee is rediscovered. Fiduciary Guaranty is the right of guarantee of tangible and intangible moving objects and movable objects which can not be burdened by mortgage as regulated in Law Number 4 Year 1996 concerning Deposit Rights which remain in the control of fiducia giver, as collateral for debt repayment which gives priority to the fiduciary recipient to the other creditor.
14
Dewi, Nadya Kumala, and Widhi Handoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia." Notarius 15, no. 1 (April 30, 2022): 324–35. http://dx.doi.org/10.14710/nts.v15i1.46044.
Full textAbstract:
Registration..process for..fiduciary security certificate..regulated..in..Article..11 to Article..18 of Fiduciary..Guarantee Law. This writing aims to determine legal protection of creditors for objects of fiduciary security that aren’t registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study uses a normative juridical approach, namely using concept of positivist legis. Research specification used is descriptive analysis, type and source of data comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Theory used in analyzing main problem is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office is regulated in Article.1 paragraph.(2),.Article 6,.Article 7,.Article 10b,.Article.11 to Article 17,.Article 20,.Article.23 paragraph (2),.Article 25.paragraph (2),.Article 27.paragraph.(1) and.(2),.Article 29.paragraph (1),.Article 30,.Article 35,.and.Article 36.UUJF..The weaknesses include: title of execution takes a long time, costs a lot of money, debtor isn’t cooperative, debtor is stalling for execution by making legal remedies, defense of first level court decisions are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn’t submitted by debtor.Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia AbstrakProses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diatur dalam Pasal11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum.kreditur.atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di.Kantor pendaftaran. fidusia saat ini dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis dan sumber.data berasal.dari data.sekunder yang meliputi bahan hukum primer,.sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permaslahan yaitu teori perindungan hukum dan teori kepastian hukum.Perlindungan hukum kreditur atas barang fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur.dalam.Pasal.1.ayat (2), Pasal.6,.Pasal 7,.Pasal.10 b,.Pasal.11-Pasal 17, Pasal.20, Pasal.23 ayat ( 2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Kelemahannya antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum, pembelaan tingkat pertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan ObjekkJaminannFidusiaatidak diserahkan olehhdebitur.Kata.Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia
15
Sava, Vito. "La fiducia nella dimensione del tempo." GRUPPI, no. 3 (December 2012): 51–65. http://dx.doi.org/10.3280/gru2011-003004.
Full textAbstract:
L'articolo propone alcune riflessioni sul tema della fiducia dal punto di vista del tempo. L'autore prende in considerazione, attraverso materiali clinici tratti da psicoterapie psicoanalitiche individuali in setting privato e nell'ambito del servizio pubblico, alcuni processi attraverso cui si evolve l'esperienza della fiducia nella relazione terapeutica. Il tema del tempo viene considerato sia nel processo del trattamento psicoterapeutico (tempo delle sedute, tempo della cura, tempo delle pause, tempo dell'inconscio), sia come elemento essenziale che struttura e consolida il processo di nascita, sviluppo e stabilizzazione della fiducia. Alcune ipotesi vengono proposte sul rapporto tra fiducia, relazione transferale e ritmi della terapia. L'articolo si conclude con alcuni riferimenti sul rapporto tra la fiducia, il tempo, con un particolare accento al tema della scrittura del materiale clinico, intesa come costruzione di un nuovo oggetto di relazione tra terapeuta e paziente, che richiede pertanto un ulteriore atto di fiducia nella funzione del processo analitico non solo nella spazio della seduta ma anche nei luoghi e nei tempi che precedono e seguono l'incontro con il paziente.
16
Tudisca, Valentina, Nicolò Marchesini, and Adriana Valente. "Visioni di Europa e fiducia nella scienza della comunità studentesca italiana." WELFARE E ERGONOMIA 9, no. 2 (February 2024): 173–87. http://dx.doi.org/10.3280/we2023-002012.
Full textAbstract:
Il rapporto di fiducia tra scienza e società è da tempo oggetto di analisi. In questo lavoro si utilizza la chiave della fiducia nella scienza per esplorare le opinioni della comunità studentesca delle scuole secondarie italiane sull'Europa, il suo sistema di valori ? percepiti e desiderati ? e sul sentimento identitario. L'indagine ? Futuri per l'Educazione e l'Europeità ? è stata rea-lizzata nel 2021 dal CNR in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha coinvolto le Consulte Provinciali degli Studenti italiane. I ri-sultati non solo evidenziano livelli elevati di fiducia nella scienza ma anche una relazione tra fiducia nella scienza e visioni valoriali rispetto all'Europa: un più forte sentimento europeista, una chiara apertura al mondo, una mag-giore attitudine alla partecipazione e alla solidarietà. Considerato infine che la fiducia nella scienza risulta più elevata nei licei che nei tecnici e professio-nali – e che i primi rispecchiano condizioni socio-economiche più favorevoli – emerge l'importanza della lotta alle disuguaglianze sia nel determinare la fiducia nella scienza che nella costruzione di una visione di Europa aperta, solidale, partecipata.
17
Bentivogli, Marco. "Fiducia nel lavoro." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 113 (July 2022): 145–65. http://dx.doi.org/10.3280/qua2021-113007.
Full textAbstract:
In "Laudato Sii" Papa Francesco afferma con grande forza che il lavoro digni-toso è quello "libero, creativo, partecipativo e solidale". Il presente saggio mostra quali caratteristiche deve assumere il lavoro e quali modalità organizzative sono più adatte alla sua promozione e valorizzazione nella prospettiva indicata dal Pontefice. In particolare, si individua nello smart working un modello in grado di favorire ed esaltare l'ingaggio cognitivo del lavoratore: fiducia, libertà, responsabi-lità e autonomia sono gli aspetti caratterizzanti del lavoro agile. Tale modello per-mette anche una migliore conciliazione dei tempi di vita e di cura della famiglia, una distribuzione più equilibrata dei carichi familiari e una maggiore partecipazio-ne delle donne al mercato del lavoro e alla vita civile e democratica. Il sindacato può essere un protagonista nel passaggio a forme organizzative in grado di valorizzare la centralità della persona: i capisaldi di una strategia orientata in questo senso sono la contrattazione territoriale e la formazione dei lavoratori.
18
Angeletti, Enzo. "Dalla fiducia all’alleanza." Dental Cadmos 79, no. 3 (March 2011): 113. http://dx.doi.org/10.1016/j.cadmos.2010.12.004.
Full text
19
Bianchi, Luca, and Serena Liani. "Fidarsi della fiducia?" Quaderni di Sociologia, no. 74 (December 1, 2017): 127–40. http://dx.doi.org/10.4000/qds.1709.
Full text
20
Colì, Elisa, Giada Pavanello, and Rino Falcone. "La relazione tra paziente con artrite reumatoide e reumatologo durante la pandemia da Covid-19. Una ricerca esplorativa su rappresentazione sociale e ruolo della fiducia." PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no. 1 (February 2022): 137–60. http://dx.doi.org/10.3280/pds2022-001008.
Full textAbstract:
Lo studio ha indagato la relazione tra paziente con artrite reumatoide e reumatologo durante la pandemia da Covid-19, con particolare attenzione alla rappresentazione sociale di questa relazione, alla fiducia riposta nel proprio reumatologo ed ai cambiamenti introdotti dalla pandemia. La ricerca, realizzata con un questionario ad hoc somministrato online, ha coinvolto 135 persone affette da artrite reumatoide (età M = 49). I risultati evidenziano che la rappresentazione sociale della relazione tra i due è strutturata attorno alla disponibilità del reumatologo ed alla fiducia riposta nei suoi confronti, elementi che compongono il nucleo centrale della rappresentazione. Aspetti quali la competenza e la profes-sionalità sembrano invece rivestire un ruolo marginale in questo particolare periodo, essendo collocati nella periferia lontana. Nel complesso la fiducia sembra basarsi sul riconoscimento di competenze relative al pa-tient engagement e di disponibilità in termini di invio verso altri specialisti, rivestendo un ruolo di primo piano in termini di adesione alle cure mediche. La pandemia, che ha fatto registrare per poco più della metà del campione un aumento di fiducia verso il reumatologo, sembra aver rafforzato rapporti di fiducia già esistenti e corroso rapporti di fiducia già precari. All'aumento di fiducia avrebbe contribuito, tra l'altro, il mantenimento dello status quo in termini di fre-quenza di contatti con il proprio reumatologo (contatti meno frequenti comportano invece una riduzione della fiducia) e di accesso alle visite reumatologiche, nonché la percezione di una maggiore disponibilità del proprio reumatologo e di un miglioramento delle proprie capacità comunicative e relazionali.
21
Gvelesiani, Irina. "FRENCH “ FIDUCIE ”, LATVIAN “ TRUST ” AND ROMANIAN “ FIDUCIA ” (CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL DIFFERENCES)." Latgale National Economy Research 1, no. 5 (October 21, 2013): 97. http://dx.doi.org/10.17770/lner2013vol1.5.1154.
Full textAbstract:
An “all-embracing” process of globalization stipulates the formation of today’s globe. It enters different spheres of life and facilitates the uniformity of economy, law, politics, language and even, cultural life. In the framework of globalization, drastic changes can be seen in the legal systems of some European countries. The given research tries to answer the demands of the modern epoch. It describes the process of the emergence of the European modifications of “trust”, singles out major concepts presented in the Latvian, Romanian and French trust mechanisms and underlines their significance in today’s world. The given research is a presentation of the new outlook of the development of “trust-like” institutions of some European countries.
22
Dima Murphy, Anthony Matthew. "Some Theoretical and Practical Aspects Concerning the Fiduciary Property in the Civil Code of Romania." Ars Aequi 12 (April 13, 2023): 29–34. http://dx.doi.org/10.47577/10.1234/arsaequi.12.1.202.
Full textAbstract:
This paper seeks to analyse the concept of fiduciary property as seen through the lens of the current Civil Code of Romania. To this purpose, four key questions ought to be answered. First, what is a fiduciary patrimony? Second, who owns the property held in fiducia? Third, what are the prerogatives of the fiduciary owner? Fourth, what are the legal characters of the fiduciary property? Although the fiduciary patrimony is a patrimonial mass distinct from the personal patrimony of the fiduciary, the ownership of the fiduciary property belongs to the latter. Moreover, the author argues that the fiduciary property is an atypical form of conditional property, in that it is aided by a conventional limitation in the exercise of private property, not dissimilar to an inalienability clause.
23
Fasanelli, Roberto, Miriam Di Lisio, and Alfonso Piscitelli. "La misurazione della fiducia nella scienza e negli scienziati: adattamento italiano della scala Trust in Science and Scientists." PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no. 1 (February 2024): 125–39. http://dx.doi.org/10.3280/pds2024-001007.
Full textAbstract:
Nell'era delle innovazioni scientifiche che vuole, come parte dell'evoluzione, una sempre più crescente inclusione dell'essere umano nel suo stesso processo di perfezio-namento, risulta sempre più pervasivo l'interrogativo sulla dinamica tra verità e fiducia. In particolare, la fiducia nella scienza e negli scienziati può influenzare considerevol-mente la stima e l'apprezzamento degli sviluppi e delle scoperte scientifiche e, non di meno, degli scienziati stessi. Quello della fiducia, tuttavia, è un costrutto brumoso fonda-to su emozioni, conoscenze, credenze e interrelazioni. Dall'analisi della letteratura pro-dotta sul tema nel nostro Paese, ci si è resi conto dell'inesistenza di uno strumento speci-fico utile a rilevare la fiducia nella scienza e negli scienziati. L'obiettivo principale di questo studio, quindi, consiste nell'adattamento preliminare di una scala volta alla valu-tazione della fiducia attribuita alla comunità scientifica. Lo strumento qui proposto trae origine dalla scala validata da Nadelson e collaboratori (2014), composta da 21 item. La scala è stata testata con successo su un campione non probabilistico di 201 soggetti e le implicazioni e le possibili applicazioni sono discusse nel corso di questo lavoro.
24
Jakobs, Horst Heinrich. "X. Fiducia und Delegation." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 110, no. 1 (August 1, 1993): 370–423. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1993.110.1.370.
Full text
25
Ciocia, Antonella, and Mara Tognetti. "Questioni di fiducia: un'introduzione." WELFARE E ERGONOMIA, no. 1 (August 2022): 97–103. http://dx.doi.org/10.3280/we2022-001009.
Full text
26
Breach, Lindsay. "Fiducia in Public Law." Victoria University of Wellington Law Review 48, no. 3 (November 1, 2017): 413. http://dx.doi.org/10.26686/vuwlr.v48i3.4735.
Full textAbstract:
Breach advances a conceptual basis for understanding fiduciary relationships in a public law setting. Fiduciary concepts cut across traditional legal boundaries to encompass a broad array of legal relationships. Political theorists and legal commentators have extended these concepts to governments, acting as fiduciaries, and their populations. In practice, the courts are reticent to impose a fiduciary relationship at public law. However, two lines of authority support the existence of fiduciary principles that are unique to public law. The first draws on the Canadian experience with a sui generis form of fiduciary relationship between the Crown and indigenous peoples, and later commentary on the principles of the Treaty of Waitangi. The second is judicial recognition that the relationship between local authorities and ratepayers is a fiduciary relationship. Breach argues that it is necessary to define fiduciary concepts that are unique to public law. This will avoid the uncertainty resulting from a sui generis classification, or worse, the consequences of conflating public law with private law fiduciary relationships. In doing so, he reassesses how the duty of loyalty can be understood in a public law context.
27
Spinsanti, Sandro. "Fiducia nella Medicina, oggi." Medico e Bambino 41, no. 1 (November 15, 2022): 551. http://dx.doi.org/10.53126/meb41551.
Full text
28
Thomasset, Alain. "Lecture de Fiducia supplicans." Études Mai, no. 5 (April 25, 2024): 67–77. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4315.0067.
Full textAbstract:
La déclaration romaine Fiducia supplicans soulève un certain nombre de questions de fond, en particulier celle de la relation dialectique entre doctrine et pastorale, qui doit être clarifiée. Pour le pape François, la miséricorde est centrale et la réalité plus importante que les idées. La problématique de l’accompagnement des personnes, qui doit précéder leur bénédiction, est également posée.
29
Zaini, Ahmad. "DINAMIKA PERKEMBANGAN LEMBAGA JAMINAN FIDUCIA DI INDONESIA." ALQALAM 24, no. 3 (December 31, 2007): 407. http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v24i3.1669.
Full textAbstract:
Tulisan ini akan membahas tentang fiducia sebagai lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan (fiduciaire eigendoms overdracht). Lembaga ini sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian hutang-piutang, permodalan, maupun jaminan kredit. Jaminan fiducia berlaku karena masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan, di mana benda yang dijaminkan tetap dipegang oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian terlihat bahwa sesungguhnya fiducia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, yakni merupakan tambahan saja dari perjanian pokok yang berupa perjanjian hutang piutang yang diikuti dengan jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur.Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fiducia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh modal usahanya, maka pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan pengertian yang luas terhadap obyek jaminan fiducia, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.Fiducia dinilai sebagai solusi terbaik bagi dunia usaha dalam hal ketersediaan dana, terutama dalam rangka pemberian kredit bagi golongan ekonomi lemah karena benda yang menjadi jaminan tetap dapat dikuasai dan dimanfaatkan debitur untuk kepentingan usaha. Tentu ini berbeda dengan gadai di mana benda yang dijaminkan ada dalam kekuasaan kreditur, yang baru dapat dikembalikan ketika proses pelunasan hutang piutang telah selesai.
30
La Barbera, Francesco. "La convivenza dilemmatica: identità sociale, fiducia, interdipendenza." PSICOLOGIA DI COMUNITA', no. 2 (March 2012): 31–42. http://dx.doi.org/10.3280/psc2011-002004.
Full textAbstract:
Barbera Questo studio mirava a stabilire se l'interdipendenza percepita avesse un effetto significativo sulla cooperazione e se la fiducia fosse un mediatore di tale effetto. Alla ricerca hanno partecipato 82 studenti, di entrambi i sessi, che hanno preso parte individualmente ad un gioco dilemmatico con un partner fittizio di un'altra nazione europea. Č stato misurato il livello d'interdipendenza percepita dei soggetti con gli altri cittadini europei, ed č stata inoltre misurata la fiducia nel partner europeo con cui ciascun partecipante aveva giocato. I risultati mostrano che l'interdipendenza percepita ha un effetto significativo sulla cooperazione, che č mediato totalmente dalla fiducia. Tali risultati vengono discussi insieme alle loro implicazioni teoriche ed applicative.
31
Ramdhani, Fahmi Ali. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN DAN PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUCIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KREDITUR." ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15, no. 1 (March 31, 2021): 51–66. http://dx.doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939.
Full textAbstract:
The facts on the ground are that there are often problems due to legal consequences due to the non-registration of fiduciary guarantees by financial institutions. This study aims to determine consumer legal protection measures when fiduciary collateral is not registered at the Fiduciary Registration Office. This study also aims to examine the legal consequences of the withdrawal and confiscation of fiduciary collateral objects that are not registered at the Fiducia Registration Office by PT. Suzuki Finance Indonesia. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications through a statutory approach. Based on this study, it is concluded that consumer dispute resolution can be pursued through the court or outside the court based on the decision of the disputing parties. One of the legal protections and obligations in using fiduciary guarantees for finance companies was the first issuance of PP No.21 of 2015, Permenkeu No. 130 / PMK.010 / 2012, and POJK 29/2014. The legal consequence of not registering the object of the fiduciary guarantee is that the fiduciary guarantee has not been born so that the legal consequences attached to the fiduciary guarantee do not apply.
32
Kusumah, Angga, and Aryani Witasari. "Law Enforcement on Fiducian Security Objects Due to Withdrawal of Fiducia Security Objects." Law Development Journal 3, no. 1 (March 7, 2021): 38. http://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.1.38-43.
Full textAbstract:
The objectives of this study are: Knowing and analyzing Law Enforcement against Fiduciary Guarantee Objects Post-Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Knowing and analyzing the obstacles that occur in law enforcement on the object of fiduciary security. In this research, the approach method used is the sociological juridical approach. The research specification used in this research is descriptive analysis. Based on the research, it is concluded that law enforcement on the object of fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is preventive that has been carried out including: reading of rights and obligations and signing signatures by each party, registration of Fiduciary Security at the Ministry of Law and Human Rights, insuring units and parties, and give warning 3 (three) times before securing Fiduciary Security goods. The repressions that have been carried out include administrative law enforcement, criminal law enforcement and civil law enforcement. Constraints that Occur in Law Enforcement of the Object of the Fiduciary Guarantee and the solution is insufficient evidence, the solution is to look for such evidence; If the collateral object has not been found, the investigator needs to carry out further investigation; The suspect is not present, runs away, does not have a permanent place of residence or his identity is not clear, the solution is to carry out further investigations. Responding to the facts above, it is necessary that the Fiduciary Security Law be more socialized to the public,
33
Murphy, Anthony, and Cristina Duţă. "The Fideicommissary Substitution and the Fiducia: Québécois Echoes in the Civil Code of Romania." Trusts & Trustees 27, no. 4 (May 1, 2021): 295–301. http://dx.doi.org/10.1093/tandt/ttab017.
Full textAbstract:
Abstract The current Civil Code of Romania took inspiration from the Civil Code of Quebec in lifting the prohibition on fideicommissary substitutions. In doing so, it also made explicit reference to fiduciary duties when regulating the obligations incumbent on the first beneficiary. This particular provision divided the local literature with some authors embracing the transplant and others criticizing it. Our article argues that the fideicommissary substitution and the fiducia are essentially two sides of the same coin, with said transplant being a welcome development in the Romanian law of succession.
34
Degli Antoni, Giacomo. "Lavoro, fiducia e motivazioni intrinseche." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 113 (July 2022): 117–43. http://dx.doi.org/10.3280/qua2021-113006.
Full textAbstract:
Nel corso degli ultimi anni, la distinzione tra motivazioni ad agire intrinseche ed estrinseche ha ricevuto crescente attenzione. È stato inoltre messo in luce un possibile effetto spiazzamento che l'introduzione di incentivi economici può generare sul livello di motivazioni intrinseche ad agire. Il contesto lavorativo sembra essere caratterizzato non solo da una elevata complessità motivazionale, ma anche dalla presenza di motivazioni intrinseche. Di conseguenza, politiche da parte dei datori di lavoro basate su controllo, sanzione e altri incentivi di carattere estrinseco pos-sono spiazzare le motivazioni intrinseche dei lavoratori. Ciò comporta il rischio di una riduzione dell'impegno profuso dal lavoratore, oltre che, plausibilmente, della soddisfazione per il lavoro. Il presente contributo propone un'analisi delle relazioni tra il livello di motivazioni intrinseche ed estrinseche per il lavoro, da un lato, e alcune caratteristiche del lavoro e del rapporto tra principale e dipendente, dall'altro. Dal punto di vista teorico, l'analisi si rifà sostanzialmente al volume di Frey del 1997 "Not just for the money". In tale contributo, Frey considera alcuni elementi caratterizzanti l'attività lavorativa e il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore che possono promuovere o spiazzare la presenza di motivazioni intrinseche. L'analisi empirica si basa su un dataset originale che comprende dati relativi a oltre 2000 lavoratori dipendenti, collezionato attraverso la somministrazione di un questionario online.
35
Quezada Macchiavello, Óscar. "Fiducia: Algunos de sus rituales." Contratexto, no. 17 (2009): 87–101. http://dx.doi.org/10.26439/contratexto2009.n017.795.
Full text
36
Bleyer, Lutz, and Christa von Waldthausen. "Wer wird FIDUCIA Security Champ?" Datenschutz und Datensicherheit - DuD 31, no. 7 (July 2007): 506–9. http://dx.doi.org/10.1007/s11623-007-0175-0.
Full text
37
Purwadi, Ari. "PENGGUNAAN FIDUCIA DALAM PENGIKATAN JAMINAN." Perspektif 3, no. 4 (October 29, 1998): 15. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v3i4.236.
Full text
38
Faniyah, Iyah, and Syurya Alhadi. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan." Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 1 (April 29, 2024): 215–22. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.499.
Full textAbstract:
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen secara paksa saat konsumen tidak membayar kredit tepat waktu. Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penarikan jaminan fidusia oleh debt collector. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan jaimanan fiducia oleh debt collector pada Perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif adalah adanya POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang memuat ketentuan penagihan kredit oleh debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (7) dilarang meneror; b) Perlindungan hukum represif yaitu a) adanya sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian dengan konsumen; b) eksekusi atas objek jaminan fiduasia yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan perjanjian; c) Sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa dari konsumen. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, b) Terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan, d) Perusahaan pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sukarela, dan f) pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya.
39
Faniyah, Iyah, and Syurya Alhadi. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan." Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 1 (April 29, 2024): 215–22. http://dx.doi.org/10.31933/fpt63m70.
Full textAbstract:
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen secara paksa saat konsumen tidak membayar kredit tepat waktu. Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penarikan jaminan fidusia oleh debt collector. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan jaimanan fiducia oleh debt collector pada Perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif adalah adanya POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang memuat ketentuan penagihan kredit oleh debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (7) dilarang meneror; b) Perlindungan hukum represif yaitu a) adanya sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian dengan konsumen; b) eksekusi atas objek jaminan fiduasia yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan perjanjian; c) Sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa dari konsumen. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, b) Terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan, d) Perusahaan pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sukarela, dan f) pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya.
40
Rhéaume, Jean. "La cession générale de créances commerciales à titre de garantie comme contrat de « fiducia » en droit québécois, français et anglais." Les Cahiers de droit 28, no. 1 (April 12, 2005): 137–83. http://dx.doi.org/10.7202/042799ar.
Full textAbstract:
General assignment of book debts is a frequently used financing contract. Jurisprudence and doctrine have not yet determined its juridical nature in a sure and definitive way. They have qualified it as a pledge, a conditional sale, a giving in payment, a mortgage, a cession en pleine propriété à titre de garantie. Proposed in Quebec, France and England, these various qualifications nevertheless indicate that identital contracts having an identity of finality must correspond to a unity of juridical nature. The author then observes that this contract could well be a fiducia cum creditore or contract of fiduciary transfer already known in Roman Law.
41
Valera, Luca, and Marta Bertolaso. "VERITÀ E FIDUCIA NELL’ERA DEL TRANSUMANESIMO." SCIO: Revista de Filosofía, no. 15 (November 30, 2018): 97–122. http://dx.doi.org/10.46583/scio_2018.15.462.
Full textAbstract:
Riassunto: Nel presente articolo si analizzerà come, a fronte del paradigma transumanista che opera per una progressiva inclusione dell’uomo nel suo stesso processo di ‘miglioramento’ del mondo, è sempre più pressante la domanda sulla dinamica tra verità (truth) e fiducia (trust) nella relazione uomo-macchina e nella riflessione etica degli enti che orientano gli odierni processi di innovazione bio-tecnologica. Le visioni che emergono – frutto rispettivamente del paradigma transumanista e di un’ecologia umana che restituisce all’uomo il senso della sua storia e del suo vivere in relazione – non sono banalmente antitetiche: poggiano su due visioni dell’uomo scientifico profondamente diverse. Si propone quindi che un modo costruttivo per coniugare verità e fiducia nella nostra società contemporanea, dipenderà sempre più dall’idea di uomo che con la scienza vogliamo servire, coniugando il progresso bio-tecnologico con l’incompletezza biologica che caratterizza l’uomo.
Parole chiave: Transumanesimo; Estraneità; Dignità; Verità; Fiducia.
Resumen: Analizaremos cómo, ante el paradigma transhumanista, que intenta incluir al ser humano en el proceso de “mejora” del mundo, es cada vez más apremiante la pregunta por la relación entre la verdad (truth) y la confianza (trust). Nos referimos a la relación entre una narrativa verdadera sobre la tecnología y la confianza que en dicha tecnología podemos depositar. Esta pregunta se plantea en el ámbito de la relación hombre-máquina, así como en la reflexión ética sobre la innovación biotecnológica. Emergen aquí dos visiones, que no son simplemente antitéticas: la propia del paradigma transhumanista y la propia de una ecología humana que nos devuelve el sentido histórico y social de nuestra vida. Estas dos visiones se corresponden también con dos concepciones profundamente diferentes del ser humano. Entendemos, pues, que una forma constructiva de combinar la verdad y la confianza en nuestra sociedad contemporánea dependerá cada vez más de la idea de ser humano a la que la ciencia pretenda servir. Para servir realmente al ser humano, la ciencia habrá de combinar el progreso biotecnológico con la incompletitud biológica que nos caracteriza.
Palabras clave: transhumanismo; extrañeza; dignidad; verdad; confianza.
42
Moreno, Mónica María. "La evidente contradicción entre la fiducia y el abuso: Cláusulas abusivas en el contrato de fiducia." Revista Jurídica Piélagus 16, no. 2 (December 22, 2017): 71–85. http://dx.doi.org/10.25054/16576799.1556.
Full textAbstract:
El presente artículo tiene como finalidad ahondar en el contenido de las cláusulas tradicionalmente consideradas como abusivas en el contrato de fiducia, a través de análisis de la ley, la jurisprudencia y la doctrina.Entre las cláusulas que se encuentran como definitivamente abusivas, se descubren aquellas que establecen la aceptación tácita de las rendiciones de cuentas del fiduciario; las que fundan como causal de terminación la voluntad unilateral del fiduciario; aquellas que con motivo a la solicitud de instrucciones colocan en suspenso la responsabilidad del fiduciario; y las que establecen la prevalencia de los derechos de los fideicomitentes iniciales sobre los adherentes.Algunas otras requieren de un estudio más detallado, de modo tal que bajo determinados criterios pueden ser admisibles, tales como las cláusulas de arbitramento que podrán ser pactadas siempre que no sean excluyentes y permitan al usuario elegir entre la justicia arbitral o la ordinaria, según sus posibilidades; aquellas que excluyen la responsabilidad del fiduciario en relación con los aspectos técnicos en proyectos inmobiliarios, en el entendido de que se trata de aspectos que están fuera de su alcance y siempre que permanezca a cargo de los deberes de diligencia e información que le atañen en relación al rol que desarrolla en el fideicomiso, y la verificación de las condiciones pre operativas.Por último, aquellas cláusulas que establecen previamente el mecanismo subsidiario de inversión de los recursos disponibles en el fideicomiso, cuya censura ha perdido el preciso sustento normativo sobre el cual se erigía.
43
Pajtic, Bojan. "Securing of claims by means of fiduciary agreements in the Serbian law." Zbornik Matice srpske za drustvene nauke, no. 152 (2015): 521–30. http://dx.doi.org/10.2298/zmsdn1552521p.
Full textAbstract:
Fiduciary agreements represent innominate legal affairs the basic function of which is to secure the trustor?s claims. Fiduciary security of claims is historically rooted in the Roman law institute "fiducia cum creditorecontracta". These contracts demonstrate numerous advantages in relation to most other forms of collateral security. The most prominent benefit is proved by the fact that, due to the transfer of the property title to the trustor in the moment of entering into agreement, the process of payment of the trustor?s claims is considerably accelerated and the level of legal security increased. However, this legal transaction is not regulated under the positive Serbian legislation, which leads to the fact that our courts often proclaim the fiduciary agreements null and void. This paper points to this rather significant issue and contains some proposals on how to successfully deal with it using the solutions similar to those found in other continental legal systems. In addition to the aforementioned arguments, the paper also presents other reasons proving that it would be advisable for our legislator to integrates fiduciary agreements into our positive legislation.
44
Gentile, Maria Lavinia. "Quale rifugio per i rifugiati?" RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE, no. 31 (October 2010): 55–74. http://dx.doi.org/10.3280/pr2010-031005.
Full textAbstract:
Lo strappo dalle proprie radici, i traumi subiti prima, durante e dopo il viaggio migratorio, il ritrovarsi con lo status di Rifugiato Politico, essere straniero in un nuovo Paese, non avere la possibilitŕ di un ritorno: cosa significa emigrare da un punto di vista psicologico? Significa abbandonare un involucro protettivo, sentir vacillare il senso d'identitŕ, non aver fiducia nelle relazioni. Quale rifugio, quale nuovo radicamento č possibile? Attraverso il caso clinico l'autrice illustrerŕ la propria esperienza come terapeuta; presenterŕ alcune difficoltŕ incontrate nel creare il setting ed un legame di fiducia con chi č stato frammentato dal dolore insormontabile della perdita.
45
De Bonis, Francesca. "Recensione al libro di Tommaso Greco." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 257–60. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1997.
Full text
46
Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. "PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019." Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (December 29, 2021): 137–48. http://dx.doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907.
Full textAbstract:
Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi).
The fiducial bail certificate serves as a guarantee of execution when the debitur pledge as fixed in the 1999 article of the constitutional court number 18/ puu-xvii /2019 has changed the concept of the parate of fiduciary execution by the creditors (finance company) to the fiduciary bail on the fiduciary basis if the debtor's interest is felt. The purpose of this study is to know the effects of a constitutional court ruling on the execution of fiduciary bail. The methods in this study use the normative type of legal research. The results and conclusions in this scientific work are against fiduciary guarantees that there is no agreement on an adverse promise between the two sides and the borrower's objection of voluntarily handing over an object which is fiduciary security, Therefore, the execution of a fiduciary security object should be based on a legally strong court ruling even though a fiduciary bail certificate has been ironed as an executive title and in the finance agreement stipulates that the party-executed clause is carried out in the wake of an unspecified execution clause.
47
Barani, Azio. "Fiducia e leadership: spunti per una lettura della dimensione organizzativa, in particolare nella prospettiva socio-relazionale ed etica." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 113 (July 2022): 47–82. http://dx.doi.org/10.3280/qua2021-113004.
Full textAbstract:
Obiettivo del presente contributo è quello di approfondire l'ipotesi teorica di un rapporto virtuoso tra fiducia, leadership eticamente fondata e sviluppo organizzativo. Il tema della leadership è caratterizzato da numerosi studi, teorie ed approcci; non è, pertanto, semplice arrivare ad una definizione rigorosa di leadership su cui appoggiare i successivi passi del percorso analitico. Il saggio si apre pertanto con un sintetico quadro dei diversi approcci e dalle diverse teorie di studio che emergono dalla letteratura sul tema. I paragrafi centrali sono invece dedicati all'analisi degli stili e delle competenze socio-relazionali del leader per giungere ad alcune riflessioni conclusive sul circuito virtuoso etica-relazioni-fiducia-leadership per il benessere e lo sviluppo organizzativo.
48
Marzano, Michela. "I paradossi dell'amore: dipendenza, autonomia e fiducia." EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no. 22 (September 2014): 94–100. http://dx.doi.org/10.3280/eds2014-022008.
Full text
49
Nava, Bruna, and Emanuela Salati. "Comunicare sicurezza psicologica e fiducia nelle organizzazioni." Studi e Ricerche 9788879169547 (December 2020): 83–95. http://dx.doi.org/10.7359/954-2020-nav3.
Full text
50
Borgonovi, Elio. "Fiducia: male oscuro ma curabile del SSN." MECOSAN, no. 108 (November 2019): 3–7. http://dx.doi.org/10.3280/mesa2018-108001.
Full text