Relevant bibliographies by topics / Governace

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Governace'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 21 February 2023

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Governace.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Governace"

1

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF MAQAASID ASY-SYAARI’AH KONTEMPORER." AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 23, no. 1 (August 18, 2018): 57. http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195.

Full text
Abstract:
AbstractGood governance is a concept for governance that should be run. Theoretically, the discourse of good governance reaps its pros and cons since it had been firstly introduced. However, as a concept and a strategic offer it deserves to be appreciated and re-examined. There are principles in good governance that are compatible with Islam such as accountability, transparency, deliberation, and others. Good governance will be achieved when it involves a good communication among the government, civil society, and the business sector. The author uses the perspective of contemporary maqaasid asy-shari'ah to view the discourse with more emphasis on development and right. The perspective is different from the old maqasid which emphasizes more on the protection and preservation. The result of the study shows that good governace needs harmonious relationship among the followers of religion, social justice, organized and equitable education, human rights protection, and the development of civilized law.Keywords : Good Governance, Maqâsid asy-Syaari’ah, DevelopmentAbstrakGood governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang seharusnya dijalankan. Secara teoritis, diskursus good governace menuai pro-kontra sejak awal kemunculannya. Meskipun demikian, sebagai sebuah konsep dan tawaran strategis patut untuk diapresiasi dan dikaji kembali. Terdapat prinsip-prinsip dalam good governance yang berkesesuaian dengan Islam diantaranya akuntabilitas, transparansi, musyawarah, dan lainnya. Upaya mewujudkannya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi komunikasi antara pemerintah (goverment), masyarakat sipil, dan sektor dunia usaha. Dalam melihat diskursus ini, penulis menggunakan perspektif maqaasid asy-Syaari’ah kontemporer dengan lebih menekankan pada development (pembangunan; pengembangan) dan right (hak-hak). Berbeda dengan maqasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan; pelestarian). Berdasarkan hasil kajian tersebut bahwa dalam mewujudkan good governace diperlukan pembangunan dalam berbagai aspek seperti membangun hubungan harmonis antar pemeluk agama, mewujudkan keadilan sosial, penyelenggaran dan pemerataan pendidikan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembangunan hukum berkeadaban.. Kata kunci: Good Governance, Maqaasid asy-Syaari’ah, dan Pembangunan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sujendra, Bima. "APPLICATION OF GOOD GOVERNACE DISTRICT GOVERNMENT IN RASAU JAYA SUB-DISTRICT KUBU RAYA DISTRICT." JURNAL BORNEO AKCAYA 4, no. 1 (June 30, 2017): 38–45. http://dx.doi.org/10.51266/borneoakcaya.v4i1.78.

Full text
Abstract:
Applications Good Governace District Government Rasau In District Kubu Raya Jaya selected researchers are encouraged by the phenomenon is still not maximal implementation of good governance in Sub Rasau Jaya, it's still not expected because of the implementation of the principles of good governance right. To that end, the general problem of research formulated: "How Good Governace District Government Applications In District Rasau Jaya Kubu Raya". The study design used a qualitative approach. The results showed that in general the public services that promote the principles of Good Governance in Sub Rasau Kubu Raya have been implemented, although not yet fully maximized. The principle of participation as one of the principles of good governance is still visible not optimal, it's like what was said by the employees of the district office "people are less active in following the activities carried out by the district government, they tend to be busy farming". In the principle of the Rule of Law (Rule of Law) is still discrimination between Kecamtan government officials with an acquaintance. Principle responsive (responsiveness) in the implementation of public services, it is seen still lambanya work done by the sub-district employees in service delivery.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Azmi, Fika, Ardian Widiarto, and Nugroho Heri Pramono. "SHARIA COMPLIANCE, SHARIA GOVERNANCE, AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI INDONESIA." Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 2, no. 2 (July 24, 2019): 262. http://dx.doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p262-273.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap dan kepercayaan akuntan sert manajer terhadap minat dalam mengungkapkan sharia compliance, sharia governace, dan environmental accounting. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 data pengamatan pada akuntan dan manajer lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel sikap dan kepercayaan akuntan serta manajer berpengaruh terhadap minat dalam mengungkapkan sharia compliance, sharia governace, dan environmental accounting. Sedangkan secara parsial sikap dan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat akuntan dan manajer dalam mengungkapkan sharia compliance, sharia governace, dan environmental accounting.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Utami, Yuni, and Sofhian Sofhian. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Shari’ah Governace, dan Shari’ah Governance Terhadap Resiko Pembiayaan." Al-Buhuts 14, no. 01 (June 30, 2018): 129–51. http://dx.doi.org/10.30603/ab.v14i01.488.

Full text
Abstract:
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage perusahaan) pada shari’ah governancedan pengaruh shari’ah governance terhadaprisiko pembiayaan. Shari’ah governance, sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah, banyak menjadi perhatian berbagai pihak (regulator, pelaku industri, konsultan dan peneliti). Dengan adanya hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bagaimana implementasi shari’ah governance ,dan dampaknya. Model yang dipakai dalam penelitian adalah SEM Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6). Model PLS adalah pemodelan lunak yang kuat yang dapat diterapkan untuk setiap skala data, tidak memerlukan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak terlalu besar. Hasil uji model fit menunjukkan bahwa hanya ada tiga variabel yang sesuai untuk mempengaruhi shari’ah governance: struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan analisis ketiga faktor tersebut hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi shariah governance: struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan telah menunjukkan pengaruh negatif terhadap penerapan shari’ah governance. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap implementasishari’ah governance . Sementara leverage dan profitabilitas tidak mempengaruhi implementasi shari’ah governance. Shari’ah governancejuga tidak berpengaruhpada risiko pembiayaan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Devi, Clarissa Maya. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Real Earnings Management." Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1 (April 30, 2018): 35. http://dx.doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1577.

Full text
Abstract:
Abstract :The purpose of this study is to examine the affects of corporate governace, profitability, leverage and audit quality on real earnings management in manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange during period 2014 until 2016. The total sample of this research was 63 manufacture companies. The result of this research shows that profitability and audit quality has positive and significant affects on real earnings management, but corporate governance and leverage has no effect on real earnings management. Keywords :Real Earnings Management, Corporate Governance, Audit Committee Meetings, Audit Committee of Accounting Experts, Profitability, Leverage, Audit Quality.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Riyan Dara, Rifdah, and Thamrin. "STRUKTUR CORPORATE GOVERNACE TERHADAP KESULITAN KEUANGAN." Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 10, no. 1 (April 25, 2022): 82–90. http://dx.doi.org/10.21067/jrma.v10i1.6806.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Struktur Corporate Governance (CG) terhadap Kesulitan Keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran tujuan CG dan pencapaian serta dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. CG dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan komisaris independen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Proporsi jumlah komite audit nyatanya mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia. Komunite audit membantu dewan direksi dalam membantu mengatasi permasalahan internal perusahaan, komite audit dapat mengatasi masalah internal perusahaan dengan ukuran yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 termasuk masalah kesulitan keuangan perusahaan. penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Struktur Corporate Governance (CG) terhadap Kesulitan Keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran tujuan CG dan pencapaian serta dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. CG dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan komisaris independen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Proporsi jumlah komite audit nyatanya mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia. Komunite audit membantu dewan direksi dalam membantu mengatasi permasalahan internal perusahaan, komite audit dapat mengatasi masalah internal perusahaan dengan ukuran yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 termasuk masalah kesulitan keuangan perusahaan. penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Riyan Dara, Rifdah, and Thamrin. "STRUKTUR CORPORATE GOVERNACE TERHADAP KESULITAN KEUANGAN." Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 10, no. 1 (April 25, 2022): 82–90. http://dx.doi.org/10.21067/jrma.v10i1.6806.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Struktur Corporate Governance (CG) terhadap Kesulitan Keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran tujuan CG dan pencapaian serta dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. CG dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan komisaris independen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Proporsi jumlah komite audit nyatanya mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia. Komunite audit membantu dewan direksi dalam membantu mengatasi permasalahan internal perusahaan, komite audit dapat mengatasi masalah internal perusahaan dengan ukuran yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 termasuk masalah kesulitan keuangan perusahaan. penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Struktur Corporate Governance (CG) terhadap Kesulitan Keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran tujuan CG dan pencapaian serta dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. CG dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan komisaris independen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Proporsi jumlah komite audit nyatanya mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia. Komunite audit membantu dewan direksi dalam membantu mengatasi permasalahan internal perusahaan, komite audit dapat mengatasi masalah internal perusahaan dengan ukuran yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 termasuk masalah kesulitan keuangan perusahaan. penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Weinder, Annette, and Jim Peacock. "Proposed Changes in AAA Governace Structure." Anthropology News 34, no. 6 (September 1993): 3. http://dx.doi.org/10.1111/an.1993.34.6.3.2.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Hartiyah, Sri, and Sukowiyono Sukowiyono. "KONTRIBUSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS DAN RETURN SAHAM STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KEUANGAN PERBANKAN BEI." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 4, no. 2 (May 30, 2017): 133–43. http://dx.doi.org/10.32699/ppkm.v4i2.416.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan menemukan manfaat dan tingkat rasio keuangan yang berguna untuk memprediksi return saham dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh mediasi profitabilitas terhadap Good Corporate Governance (GCG) dan return saham perusahaan perbankkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini Good Corporate Governace (GCG) diproksikan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, profitabilitas diproksikan dengan ROA (Return On Asset) sebagai variabel mediasi, sedangkan return saham sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memediasi hubungan Good Corporate Governance (GCG) terhadap return saham perusahaan keuangan perbankkan di Bursa Efek Indonesia. Analisis laporan keuangan berdasarkan data perusahaan-perusahaan keuangan perbankan di Bursa Efek Jakarta 2010-2015.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Putra, Defriko Gusma, and Rita Rahayu. "Peranan Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) sebagai Faktor Penting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan." Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) 10, no. 1 (April 30, 2020): 01. http://dx.doi.org/10.24036/011077110.

Full text
Abstract:
The application of information technology governance (IT Governance) plays an important role in utilizing information technology to fit the company's vision, mission and goals. However, there are still many companies that have not implemented IT Governace due to various factors such as: the existence of internal companies that refuse the application of information technology, the limited human resources who master information technology competence, the unavailability of frameworks and policy foundations in the information technology environment, the lack of commitment from top management, the high cost of investment in IT Governance and so on. The greater use of technology has not been accompanied by greater support for the achievement of strategies so that investments made are in vain. research and research results show that the lack of understanding of IT Governance makes unproductive investments made by companies. The method used in this research is descriptive qualitative which presents a systematic review of the problems in the implementation of Information Technology Governance (IT Governance).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Governace"

1

Březina, Václav. "Corporate governace a její právní rámec." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-16553.

Full text
Abstract:
The master's thesis analyses the contemporary corporate governance standards and their legal framework. The paper describes the development of different corporate governance principles and the key legal pieces that regulate the corporate governance area (eg. Sarbanes-Oxley, Basel II, EC regulation). The core of the paper focuses on corporate governance failures that led to the current financial crisis, analyses their link to the corporate governance principles and describes the trends for development in the corporate governance regulation.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Rosales, Zavaleta Raúl, and Gustavo Silikovich. "Governace Talks. Organización de la Copa América." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/656602.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

李敏. "A case study on legal transplant : public participation in Chinese environmental governace." Thesis, University of Macau, 2009. http://umaclib3.umac.mo/record=b2120153.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Rålenius, Gustav. "Vägen till sprututbytet : Studie av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i Stockholm län." Thesis, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-115591.

Full text
Abstract:
Studien undersöker förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen av det första sprututbytet i Stockholms län. I studien ges en bakgrund till Sveriges narkotikapolitik och hur dess utvecklingen har sett ut från 70- talet fram till idag. I bakgrunden till studien presenteras ett governace-perspektiv på brukarinflytande och de deliberativa processer där brukarinflytande är en naturlig del av policyprocessen. Syftet med studien är undersöka förekomsten av brukarinflytande i implementeringsdelen av den besluts- policyprocess som ledde fram till sprututbytets öppnande i april 2013. Studiens teoretisk ramverk består av teorier som ifrågasätter givenheten i governance-synsättet på brukarinflytande genom hänvisning till svårigheter med aktörskap och risken med konstruerat brukarinflytande. Forskningsstrategin som studien utgår ifrån är intervjuer med utvalda respondenter som har varit delaktiga vid implementeringen av sprututbytet samt brukarorganisationer som representerar och företräder sprututbytets målgrupp. Resultatet av studien visar på en svag förekomst av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet. Det brukarinflytande som kan anses har förekommit har varit på en individuell nivå och icke-formaliserat. I analysen presenteras tre möjlig förklaringar till den svaga förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet samt en analys om svårigheter med aktörskap vid implementeringen kopplat till studiens teoretiska ramverk.
This study examines the occurrence of user influence during the implementation of the first Needle and Syringe exchange Programme (NSP) in Stockholm County. The survey in his study consists of interviews conducted with persons that have been involved during the process and debate around the NSP in Stockholm County. The interviews have been conducted with two different groups of actors: User organizations and public actors. The first group called user organizations consists of actors from three different user organizations representing and organizing the target group for the NSP. The second group called public actors consists of public actors which have been involved under and/or before the implementation of the NSP in Stockholm County. The study contains a description of the background of NSPs in Sweden. The study describes the development of the Swedish drug policy from 1970 until today. Further it covers the development of the NSPs in other parts of Sweden as well as the development of harm reduction as a general strategy for drug addiction management. Several definitions to the terms user and user influence are presented. Four are conventional definitions of the term user, together with a fifth one which is then used within in the context of the study. The study presents definitions of the term user influence by a model dividing user influence in three categories: individual level, operational level and system level. Another division of the term user influence presented is formalized and non-formalized user influence. These different classifications are used in the analysis of the results. The study also presents a background to the governance view on user influence as a natural and unproblematic part in the policy process. The theoretical framework in the study consists of two parts: The first part questions governance and the given of user influence within a policy process. The study highlights the problems with a governance view on actorhood and user influence. The second part of the theory chapter presents a model for the policy process. The policy process is described in five stages: Initiation, processing, decision making, implementation and evaluation. The results of the survey show little occurrence of user influence during the implementation of the NSP. By using the classification with the three different levels of user influence the result is that the occurrence of user influence found in the investigation has the characteristics of individual level user influence. The study also shows that the user influence found can be classified as non-formalised influence. The analysis first discusses the factors of why there has been little occurrence of user influence during the implementation of the NSP and proposes three different plausible explanations: Politically sensitive question, structural difficulties and users view was already known. The analysis also discuss the problem with a governance view on actorhood and user influence in relation to the study. The study concludes that there has been little occurrence of user influence during the implementation of the NSP in Stockholm County and that the occurrence of user influence found can be classified as individual level user influence, with one plausible exception.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Turegeldiyev, Anuar. "Corporate Governance Failures in Trading Financial Derivatives." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-198661.

Full text
Abstract:
The ultimate goal of the following master thesis is to identify specific mistakes in corporate governance practices that have led to colossal losses in financial derivatives trading departments, to draw lessons from these cases, and to propose possible solutions to prevent such behavior and the consequences that follow.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Tete, Kokouvi. "Gouvernance scolaire au Togo. Intelligibilité des pratiques des acteaurs et nouveaux paradigmes d'intervention." Doctoral thesis, Universitat de Lleida, 2012. http://hdl.handle.net/10803/63287.

Full text
Abstract:
Aquesta tesi doctoral aborda essencialment la governança de les escoles primàries públiques a Togo. Tot basant-se en dades empíriques recollides en un treball de camp al país, intenta analitzar el funcionament dels comitès de gestió de les escoles primàries, òrgans de govern d’aquests centres. Conjuntament i complementàriament, la investigació analitza el paper dels directors d’escola en la governança escolar, posant l’accent en les seves diferents responsabilitats, les polítiques de contractació, les condicions en l’exercici professional i les qüestions relatives a la seva formació. La metodologia utilitzada en la realització d’aquest estudi és de tipus qualitatiu. Els resultats de la investigació són fruit de l’anàlisi d’un corpus de dades obtingut a partir d’entrevistes semiestructurades individuals i col·lectives dutes a terme principalment, amb directors d’escoles i pares d’alumnes, presidents aquests dels comitès de gestió de les escoles primàries. Aquestes entrevistes semiestructurades van ser completades amb sessions d’observació in situ i l’anàlisi de documentació oficial de Togo vinculada al tema de la investigació. Els resultats proposats, una barreja de « saber indígena » i de textos oficials, permeten comprendre en profunditat el rol que juguen les diferents parts implicades en la governança de les escoles primàries a Togo. Els comitès de gestió, òrgans d’orientació, de planificació i de presa de decisions en matèria de gestió administrativa, pedagògica i financera, estan composats per representants de l’equip docent, dels pares d’alumnes i de la comunitat local. Si els textos oficials defineixen i clarifiquen suficientment els papers i responsabilitats dels diferents membres de les instàncies de govern escolar, els resultats de la investigació posen de relleu algunes dificultats que afecten el seu funcionament. L’escassa participació de les mares i els pares de l’alumnat en les eleccions dels seus representants, així com la gestió opaca dels recursos financers, són alguns d’aquests entrebancs. Quant als directors d’escoles, figura emblemàtica de la governança escolar, són nomenats per decret ministerial. Tal i com succeeix amb el cas dels comitès de gestió de les escoles primàries, els resultats mostren la definició de les atribucions dels directors i revelen dificultats relatives a la seva contractació, formació i a les seves condicions de treball.
La presente tesis doctoral trata esencialmente de la gobernanza de las escuelas primarias públicas en Togo. Basándose en datos empíricos recogidos en un trabajo de campo realizado en este país, intenta analizar el funcionamiento de los comités de gestión de estas escuelas. Conjuntamente y de manera complementaria, la investigación aborda el papel de los directores de escuela en la gobernanza escolar, haciendo hincapié en sus distintas responsabilidades, las políticas de contratación, las condiciones en el ejercicio de sus funciones y las cuestiones relativas a su formación. La metodología utilizada en este estudio es de tipo cualitativo. Los resultados de la investigación son el fruto del análisis de un corpus de datos constituido a partir de entrevistas semiestructuradas individuales y colectivas llevadas a cabo, principalmente, con directores de escuelas y padres de alumnos, presidentes de los comités de gestión de las escuelas primarias. Estas entrevistas semiestructuradas fueron completadas por sesiones de observación in situ y por el análisis de documentación oficial de Togo relacionada con el tema de la investigación. Los resultados propuestos, una mezcla de « saber indígena » y de textos oficiales, permiten comprender en profundidad el rol desempeñado por las distintas partes implicadas en la gobernanza de las escuelas primarias en Togo. Los comités de gestión, órganos de orientación, planificación y de toma de decisiones en materia de gestión administrativa, pedagógica y financiera, están compuestos, según la normativa, por representantes del equipo docente, de los padres de alumnos y de la comunidad local. Mientras que los textos oficiales definen y clarifican con suficiencia los papeles y responsabilidades de los distintos miembros de las instancias de gobernanza escolar, los resultados de la investigación ponen sin embargo de manifiesto algunas dificultades que afectan a su funcionamiento. La escasa participación de las madres y padres del alumnado en las elecciones de sus representantes, así como la gestión opaca de los recursos financieros constituyen algunos de estos problemas. En cuanto a los directores de escuelas, figura emblemática en la gobernanza escolar, son nombrados por decreto ministerial. Tal y como ocurre con los comités de gestión de las escuelas primarias, los resultados subrayan la definición de las atribuciones de los directores y revelan dificultades relativas a su contratación, formación y a sus condiciones de trabajo.
This research is about the governance in state elementary schools in Togo, based on empirical data gathered in fieldwork across the country. It describes and analyses the operation of management committees as an organ of orientation, decision-making and management organs of these centres. It also discusses the headmaster’s role, emphasizing their responsibilities, the recruitment procedures, the exercise of its powers and matters relating to their training. The methodology used in this study is qualitative. The results of this research come from data collected from individual and collective semi-structured interviews that were completed with observations and documentary analysis. Interviews were conducted primarily to the presidents and secretaries of the management committees, parents, headmasters as well as school inspectors. The results suggested, a mixture of «traditional knowledge» and official texts, show in detail the role played by the different parties involved in the governance of elementary schools in Togo. The management committees are organs of orientation, planning and decision on administrative, financial and pedagogical topics in schools are composed of representatives of the teaching staff, parents, and local community. If the official texts adequately define and clarify the roles and responsibilities of different members of school government, the research results highlight some difficulties that affect their operation. The low participation of mothers and fathers of students in the election of their representatives, and the opaque management of financial resources, are some of these obstacles. The headmasters, emblematic figure of the school governance, are appointed by ministerial decree. As well as with the management committees of primary schools, the results show the definition of the headmasters’ attributions and reveal difficulties relating to their recruitment, training and working conditions.
Cette thèse de doctorat traite essentiellement de la gouvernance des écoles primaires publiques au Togo. S’appuyant sur de données empiriques collectées lors d’un travail de terrain réalisé dans ce pays, elle s’est attachée à analyser le fonctionnement des comités de gestion des écoles primaires, instances de gouvernance multi parties prenantes mises en place au sein de ces établissements scolaires publics du premier degré. Conjointement et de manière complémentaire, la recherche aborde la question des directeurs d’écoles dans la gouvernance scolaire, en mettant l’accent sur leurs différentes responsabilités, les politiques de leur recrutement, les conditions d’exercice de leur fonction et des questions relatives à leur formation. La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude est de type qualitatif. Les résultats de la recherche sont le fruit d’analyse d’un corpus de données constitué d’entrevues semistructurées individuelles et collectives conduites principalement auprès de directeurs d’école et de parents d’élèves présidents de comités de gestion des écoles primaires. Ces entretiens semi-directifs ont été complétés par des séances d’observation in situ et par l’analyse de documents officiels du Togo en lien avec la thématique de la recherche. Les résultats proposés, un mélange de « savoir indigène » et de textes officiels, permettent de comprendre en profondeur le rôle joué par les différentes parties prenantes dans la gouvernance des écoles primaires au Togo. Les comités de gestion des écoles primaires, organes d’orientation, de planification et de prise de décision en matière de gestion administrative, pédagogique et financière, sont composés de représentants du corps enseignant, ceux des parents d’élèves et ceux de la communauté locale. Si les textes officiels définissent et clarifient avec suffisance les rôles et responsabilités des différents membres des instances de gouvernance scolaire, les résultats de la recherche mettent cependant en exergue, certaines difficultés qui affectent leur fonctionnement. La faible participation des parents aux élections de leurs représentants ainsi que la gestion opaque des ressources financières constituent quelques unes de ces difficultés. Quant aux directeurs d’école, figure emblématique dans la gouvernance scolaire, ils sont nommés par arrêté ministériel. A l’instar des comités de gestion des écoles primaires, les résultats révèlent la définition des attributions des directeurs d’école et dévoilent des difficultés relatives à leur recrutement, à leur formation et à leurs conditions de travail.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Zhang, Haichen. "Arbeitnehmerbeteiligung an der Corporate Governance." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, 2013. http://dx.doi.org/10.18452/16680.

Full text
Abstract:
In der vorliegenden Arbeit werden die Rechtsordnungen der Arbeitnehmerbeteiligung an der Corporate Governance jeweils in Deutschland und China miteinander verglichen. Neben der historischen Entwicklung wird der Rechtsvergleich vor allem unter vier Aspekten geführt: Arbeitnehmerbeteiligung an der Geschäftsführung, deren Bestellung, deren Beratung und deren Überwachung. Insgesamt ist festzustellen, dass es sowohl in der deutschen als auch in der chinesischen Rechtsordnung Organe bzw. Mechanismen zur Arbeitnehmerbeteiligung an der Corporate Governance auf der unternehmerischen wie der betrieblichen Ebene gibt. Allerdings fehlt es in China insbesondere an detaillierten Rechtsvorschriften zur Durchführung und dem Schutz der Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer, so dass viele Beteiligungsrechte, wie ähnlich sie auch wie in der deutschen Rechtsordnung aussieht, nur auf dem Papier bleiben.
The dissertation compares the German and Chinese legal systems for employee´s participation in corporate governance. Besides the historic development of the both systems, the comparison is mainly focused on four aspects: employees´ participation in management issues, in appointing the board, in consultation for the board and in supervising the board. In general, both the German and Chinese legal systems have organs and mechanism for employees to participate in corporate governance both on the corporate level and the shop-floor level. However, the Chinese system is still lack of legal regulations to implement and protect the participation rights. Hence, quite a few participation rights still stay on paper, although they look very similar as in the German system.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Lo, Giudice Valeria. "Capitale sociale e partenariato locale: un applicazione della Social Network Analysis nella Provincia di Siracusa." Doctoral thesis, Università di Catania, 2012. http://hdl.handle.net/10761/1064.

Full text
Abstract:
Gli studi della sociologia classica inquadrano Bourdieu e Coleman da una parte e Putnam dall altra come i promotori di due importanti modelli di relazioni generatrici di capitale sociale, rispettivamente basati su un approccio di tipo individualistico e di tipo collettivistico. Nonostante le due teorie abbiano dato spunto a linee di ricerca sociologiche contrapposte trovano un punto comune nell opinione condivisa che il capitale sociale sia una risorsa fondata sull esistenza di un qualche tipo di relazione sociale (G. Degli Antoni, 2005). Questo concetto è condiviso negli studi di analisi delle reti proposti da Mark Granovetter, che studia come gli aspetti sociali influenzano il funzionamento del sistema economico e, considera il capitale sociale come reti di rapporti interpersonali all interno dei quali circolano opportunità ed informazioni che la razionalità degli individui permetterebbe di utilizzare. Nell ottica dello sviluppo locale, tale teoria è in sintonia con le nuove politiche adottate sia a livello comunitario nazionale e regionale. Sulla base di questi studi, nel presente lavoro di tesi, viene effettuato, tramite tecniche di social network analysis, uno studio delle dimamiche di sviluppo locale del Compresorio Val d Anapo che interessa parte della provincia di Siracusa, allo scopo di individuare strumenti e momenti chiave di partenariato locale come forma di governance territoriale. La programmazione di questo Comprensorio si è manifestata operativamente attraverso esperienze interessanti che lo hanno visto protagonista nella definizione ed attuazione dei processi di crescita locali. I risultati forniscono una prima mappa delle relazioni esistenti sul territorio, che fornisce importanti indicazioni per i futuri processi di pianificazione integrata unitamente alle analisi relative alle caratteristiche del tessuto economico-sociale dell area. L analisi ha evidenziato la capacità e l interesse degli attori locali di organizzarsi in forme di Partenariato socio-economico che, rappresentando gli interessi economici e sociali dell area di riferimento, hanno svolto un ruolo chiave nella fase di programmazione delle risorse.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Landstrom, Ingegerd. "Towards Collaborative Coastal Management in Sri Lanka? : A study of Special Area Management planning in Sri Lanka's coastal region." Doctoral thesis, Uppsala University, Department of Social and Economic Geography, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7287.

Full text
Abstract:

This thesis is concerned with the efforts to bring about a greater degree of local community participation in the use and management of Sri Lanka's coastal land and natural resources. Through the application of the Special Area Management (SAM) strategy in geographically distinct areas along the coast, the aim is to create collaborative arrangements - partnerships - that will enable coastal communities and local governments to work together with the Sri Lankan state and share responsibility and authority over the management of coastal land and natural resources.

Using a political-geographical perspective that highlights the political and spatial dimensions of this shift in forms for governing the coast, the thesis seeks to identify and discuss factors that can have a bearing on the participatory dimension of collaborative coastal management in Sri Lanka. The thesis focuses particularly on factors influencing the role played by the local communities and the degree to which they actually come to share authority with respect to the use and management of coastal natural resources as envisioned in the SAM strategy.

The thesis illustrates that, despite an ambition to bring about a sharing of authority and control in costal management, this has not quite worked out in practice. Due to circumstances relating both to the SAM strategy itself and to the context in which it is implemented, the degree to which coastal communities have gained any degree of influence with respect to the management of coastal land and resources remains questionable.

The study is carried out prior to the tsunami that hit the Sri Lankan shores in December 2004. However, given the major reconstruction of Sri Lanka's coast that currently is ongoing and the controversy that surrounds it, the issues raised in this thesis are highly relevant.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Beganovic, Kasim, and Diyar Faraj. "Kunskapsintensiva företag i praktiken : en fallstudie av två företag i konsultbranschen." Thesis, Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-17628.

Full text
Abstract:
Det finns en djupt rotad allmän uppfattning om att de nya kunskapsintensiva företagen är föredömliga vad det gäller struktur samt hur man styr och kontrollerar förhållanden inom organisationen. Åsikten tycks vara att medarbetaren inom kunskapsintensiva företag får en betydligt mer framträdande roll och stor beslutsmakt över sina egna arbetsvillkor.Studiens syfte är att undersöka hur två företag inom konsultbranschen är uppbyggda rent strukturellt och hur dessa organisationer styrs. Det ska utmynna i en jämförelse mellan verksamheterna. Studien är baserad på företagen Deloitte och PricewaterhouseCooper (PwC) som är två ledande företag i konsultbranschen.Den teoretiska referensramen presenterar bland annat litteratur inom organisationshierarki och organisationskultur där en rad författare resonerar kring sin syn på struktur och styrning. Alvesson i sin tur återger istället ingående beskrivningar på begreppet kunskapsintensiva företag. Studien har utförts utifrån ett kvalitativt angreppssätt där empirin har samlats in genom personliga intervjuer med kontorscheferna på de båda företagen.Den empiriska datan som samlades in har sedan analyserats i jakten på att finna likheter och skillnader mellan fallföretagen. Analysen genomfördes också för att få en klarare bild av vilka teorier som fortfarande är relevanta i ett samhälle och en bransch som präglas av ständig rörelse och utveckling.De slutsatser som vi har kommit fram till är att styrningen inom PwC och Deloitte sker med ungefär samma verktyg, men att det ändå finns en del intressanta olikheter som skiljer de båda företagen åt. Vad det gäller strukturen fann vi även där en del olikheter som dock var skarpare ”på pappret” än i praktiken.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Governace"

1

Bamgboṣe, Ayọ. Language and good governace. Ibadan, Nigeria: The Nigerian Academy of Letters, Faculty of Arts, University of Ibadan, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ethics, standard and accountability in governace. Nigeria: The Institute for governamce and deveopment abbrose alli University, Ekpoma, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Akanbi, Hon, Justice M.M.A. Corruption and the challeges of good governace in Nigeria. Lagos, Nigeria: The Faculty of Social Science, 2004.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Prinsip keterbukaan dalam pasar modal, restrukturisasi perusahaan, dan good corporate governace. Jakarta: Cipta Jaya, 2006.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Yahaya, Prof Ali D. Implementing the good governace agenda in Nigeria : the critical issues: 1998 distinguished annual lecture. Bukuru, Plateau State, Nigeria: National Inistitue (NIPSS), Kuru, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Yahaya, A. D. Implementing the good governace agenda in Nigeria : the critical issues: 1998 distinguished annual lecture. Bukuru, Plateau State, Nigeria: National Inistitue (NIPSS), Kuru, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Yahaya, Prof Ali D. Implementing the good governace agenda in Nigeria : the critical issues: 1998 distinguished annual lecture. Bukuru, Plateau State, Nigeria: National Inistitue (NIPSS), Kuru, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Essays on large shareholders and corporate control. [Göteborg: Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

M, Cowell Noel, ed. Ethical perspectives for Caribbean business. Kingston, Jamaica: Arawak, 2007.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Cyan, Musharraf Rasool. Governance. Gilgit: Planning & Development Dept, Northern Areas, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Governace"

1

Dahme, Heinz-Jürgen, and Norbert Wohlfahrt. "„Local Governace“ zwischen Politikentwicklung und Programmvollzug. Dezentralisierte Sozialpolitik und ihre Folgen für die Kommunale Selbstverwaltung." In Systemanalyse als politische Reformstrategie, 272–87. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92013-9_17.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

König, Klaus. "Governance — Economic Governance — Corporate Governance." In Globale und monetäre Ökonomie, 331–50. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57407-8_20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ronchi, Alfredo M. "Governance and e-Governance." In e-Democracy, 5–25. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01596-1_2.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Wicklund, Phil. "Governance." In Practical Sitecore 8 Configuration and Strategy, 247–61. Berkeley, CA: Apress, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-1236-3_9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Dodd, Keith, and Graham Sleight. "Governance." In From an Association to a Royal College, 47–49. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-43582-4_5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Aramesh, Kiarash. "Governance." In Encyclopedia of Global Bioethics, 1–11. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05544-2_217-1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Hubbard, Melissa, and Matthew J. Bailey. "Governance." In Mastering Microsoft Teams, 89–111. Berkeley, CA: Apress, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-3670-3_6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Jessop, Bob. "Governance." In Europe in a Global Context, 168–79. London: Macmillan Education UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-230-34423-5_14.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Chaston, Ian. "Governance." In Public Sector Management, 297–319. London: Macmillan Education UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-230-34494-5_15.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Roe, Michael. "Governance." In Maritime Governance and Policy-Making, 41–110. London: Springer London, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4153-2_2.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Governace"

1

Monday, Happy N., Chiagoziem C. Ukwuoma, Jian P. Li, David Agomuo, Grace U. Nneji, and Richard I. Nneji. "Ensuring Data Governace and Enhancing Data Security in a Private Cloud Environment." In 2018 IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/iemcon.2018.8615066.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Rosenqvist, Tanja, and Cynthia Mitchell. "Redesigning governance – a call for design across three orders of governanc." In Design Research Society Conference 2016. Design Research Society, 2016. http://dx.doi.org/10.21606/drs.2016.423.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Frijns, P., F. van Leeuwen, and R. Bierwolf. "Governance – what governance?" In 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ice.2017.8279893.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Waema, Timothy Mwololo, and Winnie Mitullah. "E-governance and governance." In the 1st international conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2007. http://dx.doi.org/10.1145/1328057.1328113.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Copie, A., T. Fortis, V. I. Munteanu, and V. Negru. "From Cloud Governance to IoT Governance." In 2013 Workshops of 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (WAINA). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/waina.2013.169.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Koning, Hans, and Tina Van der Linden. "Decentralized Governance inspired by Corporate Governance?" In 2022 IEEE 24th Conference on Business Informatics (CBI). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/cbi54897.2022.10055.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ge, Jianxin, and Cong Li. "A REVIEW OF PLATFORM CORPORATE GOVERNANCE IN THE DIGITAL ECONOMY AGE." In Sixth International Scientific-Business Conference LIMEN Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2020. http://dx.doi.org/10.31410/limen.2020.151.

Full text
Abstract:
The development of the digital economy has given rise to a new industry structure. Many platform corporates (such as Facebook, Amazon, Uber and Alibaba) have emerged around the world with rapid development, strong momentum and service innovation. With the help of Internet digital technology, platform corporates promote the commonality and integration of resources and value co-creation among the subjects connected by the platform. At the same time, the operation of the platform has also caused hot issues such as "data disputes among platforms", "the responsibility boundary of platform corporates is difficult to determine" and "the platform mode challenges the traditional anti-monopoly restrictions". Therefore, it is very important to promote the research on platform corporate governance. This paper systematically reviews the important literature on platform governance in the Web of Science database. Firstly, it states the connotation of platform corporate and platform governance. Then, it expounds on the main viewpoints of platform enterprise governance from three aspects: governance body, governance system and governance mechanism. Finally, it analyzes and summarizes the characteristics of platform corporate governance, which are multiple subjectivities, the openness of boundary, dynamic relationship and ambiguity of rights and responsibilities, points out the existing problems of platform corporate governance, and provides guidance for the practice of platform corporate governance in the future.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Garai, Atanu, and Matthias Finger. "Using governance framework for e-governance development." In the 4th International Conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1145/1930321.1930343.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Correia, Anacleto, and Pedro B. Água. "A corporate governance perspective on IT governance." In Corporate governance: A search for emerging trends in the pandemic times. Virtus Interpress, 2021. http://dx.doi.org/10.22495/cgsetpt19.

Full text
Abstract:
IT governance encompasses the processes for aligning business and IT efforts to accomplish optimal value from the business by means of the implementation of effective IT control and accountability, performance and risk management. Despite IT governance awareness in recent years, there is a lack of a holistic view of the organization’s IT governance that could help board directors to have an overall map of the current situation and anticipate the further steps needed to raise its level of maturity. This text proposes a classification scheme for IT governance according to two orthogonal dimensions: the stakeholders’ perspective (from corporate board to end-users) as well as the primitives that are an object of IT governance. The proposed scheme, evolved from enterprise architecture research, is in line with other solutions aimed at aligning the business and IT within organisations
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Stokmane, Maija, Anita Lontone-Ievina, and Raimonds Ernsteins. "Municipal integrated coastal governance approach: complimentary disciplinary instruments and collaboration pre-conditions." In 22nd International Scientific Conference. “Economic Science for Rural Development 2021”. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development, 2021. http://dx.doi.org/10.22616/esrd.2021.55.022.

Full text
Abstract:
Municipal coastal governance practice also in Latvia has various limitations, and taking into account growing climate change adaptation challenges, new understanding and new approaches are to be studied and tested. Overall study frame is based on research-and-development approach. The aim of the research was to study how municipal coastal governance is functioning in practice, particularly, in the relation to the coastal dune protection zones (150/300 m) and further coastal territory behind that, applying whole list of governance instrument groups – political/legal, planning, and especially institutional instruments, also financial, infrastructure and, last but not least, coastal communication instruments. This was done via research-and-governance frame of the three coastal governance dimensions – governance content, stakeholders (governance segments) and governance instruments, realized in Jurmala municipality as especially nature-culture rich and due to tourist attraction also sensitive coastal pilot territory at the Latvia coast. Case study research methodology applied (document studies, observation and stakeholder’s interviews) were approving pre-study understanding, based on previous coastal governance studies, that also this territory with international coastal resort status and well developed municipal administration capacities have limited success on integrated coastal management (ICM) approach implementation and, subsequently, there are requirements on further development of disciplinary instruments and also collaboration governance as ICM preconditions. An integrated ICM approach was internationally designed and approved also for EU coastal countries, since comprehensive requirement to manage the adequate governance of the coast as complex socio-ecological system, but old shaped long existing traditional disciplinary/branch approaches of former and formal municipal planning and management does not really permit necessary innovations with cross-sectorial and cross-level integration perspectives. However, also orientation towards re-use and/or re-development of disciplinary ICM instruments, especially, to be designed and realized as complementary as possible and collaboration governance developments shall be seen as necessary pre-conditions for ICM adequate development.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Governace"

1

Water Management Institute, International. Water governance. International Water Management Institute (IWMI), 2010. http://dx.doi.org/10.5337/2010.218.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Zingales, Luigi. Corporate Governance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w6309.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Dau, Luis, Randall Morck, and Bernard Yeung. Corporate Governance, Business Group Governance and Economic Development Traps. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, November 2020. http://dx.doi.org/10.3386/w28069.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Vieira, António. Politics and Governance. Basel, Switzerland: Librello, 2013. http://dx.doi.org/10.12924/librello.pag.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Mehrotra, Vikas, and Randall Morck. Governance and Stakeholders. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, June 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w23460.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Back, Kerry, Tao Li, and Alexander Ljungqvist. Liquidity and Governance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, November 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19669.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

van Oosten, Cora, Seblewengel D. Dagne, Assefa Tofu, Dereje Tilahun, Tewodros Berhanu, Tewaney Woldesilase, Dessalew Kassa, et al. Land governance learning journey. Part 1, Rapid land governance appraisal. Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation, 2021. http://dx.doi.org/10.18174/546634.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Yermack, David. Corporate Governance and Blockchains. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2015. http://dx.doi.org/10.3386/w21802.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Caprio, Gerard, Luc Laeven, and Ross Levine. Governance and Bank Valuation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2003. http://dx.doi.org/10.3386/w10158.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Bolton, Patrick, Marco Becht, and Alisa Röell. Corporate Governance and Control. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2002. http://dx.doi.org/10.3386/w9371.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Governace' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography