To see the other types of publications on this topic, follow the link: GRASI.
Journal articles on the topic 'GRASI'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'GRASI.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Nadina, Olga. "EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI." Jurist-Diction 2, no. 1 (March 4, 2019): 275. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i1.12112.
Full textAbstract:
Negara Indonesia mengenal suatu upaya istimewa terhadap vonis pidana mati, yaitu terpidana mati berhak mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, terdapat permasalahan terkait eksekusi mati serta hak terpidana untuk mengajukan grasi. Isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait dengan eksekusi mati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum dari eksekusi mati sebelum diterbitkan Keputusan Presiden mengenai diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 permohonan grasi tidak terikat pada tenggang waktu tertentu dan dapat diajukan lebih dari satu kali, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Grasi, eksekusi mati dapat dilakukan setelah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan grasi. Selain itu, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Grasi pada intinya melarang terpidana mati untuk dieksekusi, sebelum Presiden memberikan jawaban atas grasi yang diajukan. Apabila terdapat terpidana mati yang mengajukan grasi, maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga diterbitkan Keputusan Presiden mengenai penolakan grasi.
2
Khairawati, Dwi. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." LAW REFORM 9, no. 2 (January 1, 2014): 83. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukumpidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan danuga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberiangrasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkajiatau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan,yang selanjutnya di analisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiandiketahui bahwa Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaanpemberian grasi kepada terpidana narkoba berlaku saat ini di Indonesia, antaralain: pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum danHAM dan Ketua Pengadilan tingkat I yang memutus perkara. Kedua, Kebijakanhukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba yag akan datang,mengenai mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanismepelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasihingga mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negaraasing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba
3
Risal, Chaerul. "EKSISTENSI GRASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4, no. 2 (December 5, 2017): 96. http://dx.doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055.
Full textAbstract:
Pardon is a form of amnesty in the form of change, mitigation, abolition or elimination of criminal practice to the convict provided by the President. The powers of the President grant pardons related to criminal law in a subjective sense. The subjective criminal law discusses the right of the state to impose and execute the criminal. The right of such a state is a great state right, so it is necessary to find the basis of its foothold through the theory of punishment. The President in granting pardons should be based on the theory of punishment.Keywords: Grasi, Authority of the President Grasi merupakan suatu bentuk pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.Kata kunci : Grasi, Kewenangan Presiden
4
Suharti, Titik. "GRASI DALAM KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN." Perspektif 10, no. 3 (July 29, 2005): 289. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.273.
Full text
5
Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (February 22, 2021): 91. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.91-108.
Full textAbstract:
Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial tersebut sudah tidak sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia. Untuk itu bagaimanakah urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan focus group discussion dengan narasumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bersifat urgen untuk segera di bentuk Undang-undang baru guna penyesuaian terhadap konstitusi dan perkembangan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sebagai implementasi hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan perubahan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya serta untuk memastikan bahwa asas akuntabilitas, asas transparansi publik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta check and balances sebagai perwujudan pelaksanaan good governance. Saran dari penelitian ini agar Kementerian Hukum dan HAM melalui unit utama seperti Balitbangkumham, BPHN, DItjen AHU dan Ditjen PP mempersiapkan dokumen pendukung Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi agar masuk ke dalam prolegnas Tahun 2022.
6
Diogo, Maria José D'Elboux, Maria Filomena Ceolim, and Fernanda Aparecida Cintra. "Orientações para idosas que cuidam de idosos no domicílio." Revista da Escola de Enfermagem da USP 39, no. 1 (March 2005): 97–102. http://dx.doi.org/10.1590/s0080-62342005000100013.
Full textAbstract:
Trata-se de um relato de experiência de um programa de orientação para idosas cuidadoras de idosos no domicílio, realizado pelo Grupo de Atenção à Saúde do Idoso (GRASI), do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Esse programa foi elaborado e desenvolvido para atender uma solicitação de idosas cuidadoras, e participantes do GRASI. Ao final das atividades, as participantes relataram que o programa possibilitou o melhor enfrentamento das dificuldades, a compreensão das distintas alterações presentes na velhice, e o desenvolvimento de procedimentos que facilitam a relação com o idoso no dia-a-dia.
7
Ariestanti, Yuvina. "Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’ Sebagai Hak Untuk Mengajukan Permohonan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan dan Keadilan." Jurist-Diction 4, no. 4 (July 1, 2021): 1707. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i4.28494.
Full textAbstract:
AbstractThe large number of prisoners who are elderly and experiencing illness in Indonesia, making the legislators through the Clemency Law add a special reason for granting Clemency. The reasons for Humanity and Justice are added reasons for filing a pardon by the Minister of Justice and Human Rights if the prisoner is in the condition of: 1) children; 2) >70 years old; 3) prolonged illness. Of the several conditions that have been regulated, the condition of "prolonged illness" is a condition that is often abused due to the broad and open concept. So far, there is no clear and definite regulation related to any disease that can be categorized as prolonged illness. Not a few parties who make this condition as a gap to be able to buy their freedom. It is feared that this will overcome the sense of justice that is expected to be realized in granting clemency. Through the normative juridical research method, the author is able to answer the issue of this problem by answering any criteria that can be categorized as prolonged illness. Keywords: Clemency; Humanity and Justice; Prolonged Illness.AbstrakBanyaknya jumlah narapidana yang lanjut usia dan mengalami sakit di Indonesia, membuat para pembentuk undang-undang melalui UU Grasi menambah alasan khusus dalam memberikan Grasi. Alasan Kemanusiaan dan Keadilan merupakan alasan yang ditambahkan untuk mengajukan Grasi oleh Menteri Hukum dan HAM apabila narapidana dalam kondisi : 1) anak dibawah umur; 2) berusia diatas 70 tahun; dan 3) Sakit berkepanjangan. Dari beberapa kondisi yang telah diatur, kondisi “sakit berkepanjangan” merupakan kondisi yang sering disalahgunakan akibat konsepnya yang luas dan terbuka. Sejauh ini, belum ada pengaturan yang jelas dan pasti terkait dengan penyakit apa saja yang dapat dikategoroikan sebagai sakit berkepanjangan. Tidak sedikit pihak yang menjadikanan kondisi ini sebagai celah untuk dapat membeli kebebasannya. Hal ini dikhawatirkan akan mencedaerai rasa keadilan yang diharapkan akan terwujud dalam pemberian grasi. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penulis mampu menjawab isu permasalahan ini dengan menjawab kriteria apa saja yang dapat di kategorikan sebagai sakit berkepanjangan.Kata Kunci: Grasi; Kemanusiaan dan Keadilan; Sakit Berkepanjangan.
8
., Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie. "Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)." JURNAL CITA HUKUM 5, no. 1 (June 5, 2017): 1–24. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v5i1.6574.
Full textAbstract:
The debate about the existence of clemency as a prerogative of the president stems from the understanding that the rights is coming independently from the authority and without any branches of power. In this context, the comparative study of the constitutional norms in some countries in the world related to the norm of clemency is important to read the tendency of other countries about clemency rules. This study shows that the constitutional norm of countries in the world basically has the same tendency in the application of clemency by the president; there is involvement of other branches of power. Some constitutions of the world call the recommendation, hearing, information, consultation, advice, in accord, concurrence (approval) and others. The involvement of other branches of power in the grant of pardon does not mean reducing the authority of the president (prerogative), but it has become a tendency in almost all modern states to embrace the system of government power within the framework of public accountability. The term prerogative of the president (absolute) in practice is no longer absolute and independent. Perdebatan sepuar eksistensi grasi sebagai hak prerogatif presiden berpangkal pada pemahaman yang menyebut bahwa suatu hak disebut sebagai hak prerogatif presiden jika kewenangan yang lahir dari hak tersebut bersifat khusus dan mandiri tanpa adanya keterlibatan cabang kekuasaan lain. Dalam konteks ini, kajian perbandingan terutama terhadap norma konstitusi di beberapa negara di dunia terkait dengan norma tentang grasi menjadi penting untuk memotret kecenderungan yang dimiliki negara-negara lain dalam hal pengaturan tentang grasi. Kajian ini menunjukan bahwa norma konstitusi negara-negara di dunia pada dasarnya memiliki kecenderungan yang sama dalam penerapan pemberian grasi oleh presiden, yakni ada keterlibatan cabang kekuasaan lain. Beberapa konstitusi negara-negara di dunia menyebut keterlibatan tersebut dengan menggunakan ragam istilah seperti recomandation, hearing, inform, consultation, advice, in accordance, conccurance (persetujuan) dan lain-lain. Adanya keterlibatan cabang kekuasaan lain dalam mekanisme pemberian grasi bukan berarti mereduksi kewenangan presiden (hak prerogatif), tetapi memang menjadi kecenderungan hampir di semua negara-negara modern untuk menganut sistem pemerintahan yang berusaha menempatkan segala model kekuasaannya dalam kerangka pertanggungjawaban publik, sehingga istilah hak prerogatif presiden (sacara mutlak) dalam prakteknya tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri. DOI: 10.15408/jch.v5i1.6574
9
Ahmad Harun Arrosyid, Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. "KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12, no. 2 (September 10, 2018): 141. http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022.
Full text
10
Iqsandri, Rai, and Andrew Shandy Utama. "ANALISA HUKUM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI GUBERNUR RIAU ANNAS MAAMUN." Ensiklopedia Sosial Review 3, no. 2 (June 25, 2021): 179–86. http://dx.doi.org/10.33559/esr.v3i2.783.
Full textAbstract:
Clemency is a pardon in the form of changes, reductions, reductions, or abolition of the execution of a criminal offense granted by the President. Based on Article 14 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is regulated that the President grants Clemency and Rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court. The granting of clemency by the president can have legal implications for the convict who applies for clemency. Decisions taken by the President, whether the decision to grant or reject the request for clemency, will not aggravate the sentence decided by the court. Convicts who get clemency will feel freedom because they can get out more quickly and are free from all obligations to undergo the punishment imposed on them. Although Law No. 22 of 2002 concerning Clemency does not regulate the prohibition of granting clemency to convicted corruption cases, the President should support the spirit of eradicating anti-corruption that has been echoed for a long time. With the granting of the petition for clemency against the convicted corruption case, the Governor of Riau, Annas Maamun, President Joko Widodo has hurt the feelings of the Indonesian people.
11
Diogo, Maria José D´Elboux, Maria Filomena Ceolim, and Fernanda Aparecida Cintra. "Implantação do Grupo de Atenção à Saúde do Idoso (GRASI) no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (SP): relato de experiência." Revista Latino-Americana de Enfermagem 8, no. 5 (October 2000): 85–90. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-11692000000500013.
Full textAbstract:
Este trabalho visa relatar a experiência de implantação do Grupo de Atenção à Saúde do Idoso (GRASI) junto ao ambulatório de clínica médica do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (SP), cuja espinha dorsal foi a elaboração e desenvolvimento de um Programa Educativo para idosos e familiares. O programa incluiu temas de interesse da clientela (memória, sono, prevenção de quedas e alterações da visão), e de interesse dos pesquisadores (autocuidado, aspectos emocionais, senescência e senilidade). Os participantes avaliaram a experiência como sendo de significativa contribuição para o seu cotidiano, bem como para aquisição de novos conhecimentos e novas amizades.
12
Sari, Asih Puspo. "Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)." Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 5, no. 1 (September 30, 2020): 73–90. http://dx.doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2474.
Full textAbstract:
Abstract In the Criminal Code there are several differences that are the reasons for the review of theories and the application of reasons for clemency or forgiveness. The theories that form the basis of forgiveness will lead to different views. In connection with sources of clemency (Positive Criminal Law) and forgiveness (Islamic Criminal Law) have differences. Where clemency is the prerogative of the president as the temporary head of state, forgiveness can only be given by the heirs of the victim as the party who lost the victim. This study aims to find out where the justice is if the granting of pardon/ apology is given by the president with only consideration from the Supreme Court. Meanwhile, in Islamic Law also regulates the apology for the perpetrators of the crime of murder which is the right of the heirs of the victim. This research is a qualitative research with the type of research used is library research. It is said as library research or document study because this research is mostly conducted on written regulations or other legal materials which are secondary in the library. Keyword: Pardon, Forgiveness, and Crime of Murder
13
Dugis, Vinsensio MA. "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia." Jurnal Global & Strategis 9, no. 2 (December 14, 2017): 309. http://dx.doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.309-324.
Full textAbstract:
Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia untuk memperkuat kembali hubungan bilateral Indonesia Australia? Pertanyaan ini tepat untuk diangkat, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik ketika hubungan Indonesia-Australia sekali lagi berada pada titik rendah menyusul terkuaknya upaya skandal penyadapan yang dilakukan para agen intelijen Australia terhadap sejumlah petinggi Indonesia. Situasi kemudian semakin memburuk menyusul penolakan Presiden Jokowi atas permohonan grasi dua terpidana mati warga Australia yang dinyatakan bersalah tahun 2006 sebagai otak perencanaan penyelundupan heroin dari Bali. Tulisan ini berpendapat bahwa kedua pemerintahan dapat belajar pada praktek yang pernah dilakukan semenjak pertengahan tahun 1980an, yaitu membangun kembali hubungan bilateral yang diawali dengan diplomasi pertemanan. Komunikasi hotline langsung antar pemerintah kedua belah pihak diperluas sementara hubungan antar-orang tidak saja diperluas tetapi juga diperdalam. Cara ini membuka banyak kesempatan bagi kedua pihak dapat menemukan kepentingan-kepentingan serupa, yang selanjutnya tentu saja menjadi benih-benih unggul demi membangun kerjasama yang semakin lebih berarti ke depan.
14
Pratama, Widhy Andrian. "Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana." SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (October 8, 2019): 29–41. http://dx.doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
15
Handrawan, Handrawan. "Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional." Halu Oleo Law Review 2, no. 1 (June 6, 2018): 403. http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4198.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan reasionong baru dalam teori lama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik bersifat dapat dibatasi (derogable right) sebab hak politik bukanlah hak sipil yang tidak boleh dibatasi (non derogable right). Pemenuhan hak politik hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya kewajiban asasi. Dalam DUHAM dan ICCPR pencabutan hak politik tidak diatur namun hal tersebut diatur di dalam peraturan-perundang-undangan nasional. Pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan. Pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan adalah inkonstitusional sebab hak politik merupakan hak warga negara yang dilindungi baik dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks demokrasi. Pemulihan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme eksekutif melalui Pasal 14 Ayat (1) dan14 Ayat (2) UUN NRI 1945 tentang Amnesti, Abolisi, grasi dan rehabilitasi sedangkan pemulihan hak politik melalui mekanisme peradilan hanya dapat dilakukan dengan melakukan upaya hukum biasa sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Temuan dalam tulisan ini adalah pemulihan hak politik perlu dilakukan demi menjaga keutuhan demokrasi dalam konteks negara hukum sebab pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan akan menyebabkan demokrasi kehilangan makna. Demokrasi memiliki koherensi dengan partisipasi politik warga negara untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang baik.
16
López Ortiz, Norma Constanza. "Estado del arte del gusto graso." Perspectivas en Nutrición Humana 22, no. 1 (September 15, 2020): 89–98. http://dx.doi.org/10.17533/udea.penh.v22n1a07.
Full textAbstract:
Antecedentes: existe evidencia científica sobre la detección y reconocimiento del sabor a grasa en las papilas gustativas, y sobre la relación entre las propiedades sensoriales de los lípidos en los alimentos, la nutrición y la salud pública. Objetivo: presentar los avances investigativos en la cualidad del sabor a grasa y las estrategias actuales para lograr el cumplimiento de las recomendaciones del consumo de lípidos. Resultados: existen bases fisiológicas para afirmar que el sabor graso constituye uno de los gustos básicos, en los que están identificados sus posibles receptores y polimorfismos. La sensibilidad de estos receptores a los ácidos grasos se afecta por el consumo de grasa. La grasa dietaria se puede reducir cambiando los métodos de cocción y en la industria alimentaria usando reemplazantes de grasa. Conclusión: el gusto graso podría estar modulado por factores genéticos y ambientales. Existen variantes genéticas de los receptores y su sensibilidad depende de la grasa dietaria. Los reemplazantes de grasa son una alternativa para reducir su aporte alimentario.
17
Muzamal, Uzma, Daniel Gomez, Fenika Kapadia, and Dasantila Golemi-Kotra. "Diversity of two-component systems: insights into the signal transduction mechanism by the Staphylococcus aureus two-component system GraSR." F1000Research 3 (October 27, 2014): 252. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.5512.1.
Full textAbstract:
The response to cationic antimicrobial peptides (CAMPs) in Staphylococcus aureus relies on a two-component system (TCS), GraSR, an auxiliary protein GraX and an ATP-binding cassette (ABC) transporter, VraF/G. To understand the signal transduction mechanism by GraSR, we investigated the kinase activity of the cytoplasmic domain of histidine kinase GraS and the interaction with its cognate response regulator GraR. We also investigated interactions among the auxiliary protein GraX, GraS/R and the ATPase protein of the ABC transporter, VraF. We found that GraS lacks autophosphorylation activity, unlike a similar histidine kinase, BceS, of Bacillus subtilis. In addition, the interaction between GraS and GraR is very weak in comparison to the stronger interaction observed between BceS and its conjugated response regulator, BceR, suggesting that CAMP signaling may not flow directly from GraS to GraR. We found that the auxiliary protein GraX interacts with VraF and GraR, and requires the histidine phosphotransfer and dimerization domain of GraS to interact with this protein. Further, VraF requires the GraS region that connects the membrane-bound domain with the cytoplasmic domain of this protein for interaction with GraS. The interactions of GraX with GraS/R and VraF indicate that GraX may serve as a scaffold to bring these proteins in close proximity to GraS, plausibly to facilitate activation of GraS to ultimately transduce the signal to GraR.
18
Muzamal, Uzma, Daniel Gomez, Fenika Kapadia, and Dasantila Golemi-Kotra. "Diversity of two-component systems: insights into the signal transduction mechanism by the Staphylococcus aureus two-component system GraSR." F1000Research 3 (November 17, 2014): 252. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.5512.2.
Full textAbstract:
The response to cationic antimicrobial peptides (CAMPs) in Staphylococcus aureus relies on a two-component system (TCS), GraSR, an auxiliary protein GraX and an ATP-binding cassette (ABC) transporter, VraF/G. To understand the signal transduction mechanism by GraSR, we investigated the kinase activity of the cytoplasmic domain of histidine kinase GraS and the interaction with its cognate response regulator GraR. We also investigated interactions among the auxiliary protein GraX, GraS/R and the ATPase protein of the ABC transporter, VraF. We found that GraS lacks autophosphorylation activity, unlike a similar histidine kinase, BceS, of Bacillus subtilis. In addition, the interaction between GraS and GraR is very weak in comparison to the stronger interaction observed between BceS and its conjugated response regulator, BceR, suggesting that CAMP signaling may not flow directly from GraS to GraR. We found that the auxiliary protein GraX interacts with VraF and GraR, and requires the histidine phosphotransfer and dimerization domain of GraS to interact with this protein. Further, VraF requires the GraS region that connects the membrane-bound domain with the cytoplasmic domain of this protein for interaction with GraS. The interactions of GraX with GraS/R and VraF indicate that GraX may serve as a scaffold to bring these proteins in close proximity to GraS, plausibly to facilitate activation of GraS to ultimately transduce the signal to GraR.
19
Falord, Mélanie, Gouzel Karimova, Aurélia Hiron, and Tarek Msadek. "GraXSR Proteins Interact with the VraFG ABC Transporter To Form a Five-Component System Required for Cationic Antimicrobial Peptide Sensing and Resistance in Staphylococcus aureus." Antimicrobial Agents and Chemotherapy 56, no. 2 (November 28, 2011): 1047–58. http://dx.doi.org/10.1128/aac.05054-11.
Full textAbstract:
ABSTRACTThe GraSR two-component system (TCS) controls cationic antimicrobial peptide (CAMP) resistance inStaphylococcus aureusthrough the synthesis of enzymes that increase bacterial cell surface positive charges, byd-alanylation of teichoic acids and lysylination of phosphatidylglycerol, leading to electrostatic repulsion of CAMPs. The GraS histidine kinase belongs to the “intramembrane-sensing kinases” subfamily, with a structure featuring a short amino-terminal sensing domain, and two transmembrane helices separated only by a short loop, thought to be buried in the cytoplasmic membrane. The GraSR TCS is in fact a multicomponent system, requiring at least one accessory protein, GraX, in order to function, which, as we show here, acts by signaling through the GraS kinase. ThegraXRSgenes are located immediately upstream from genes encoding an ABC transporter,vraFG, whose expression is controlled by GraSR. We demonstrated that the VraFG transporter does not act as a detoxification module, as it cannot confer resistance when produced on its own, but instead plays an essential role by sensing the presence of CAMPs and signaling through GraS to activate GraR-dependent transcription. A bacterial two-hybrid approach, designed to identify interactions between the GraXSR and VraFG proteins, was carried out in order to understand how they act in detecting and signaling the presence of CAMPs. We identified many interactions between these protein pairs, notably between the GraS kinase and both GraX and the VraG permease, indicating the existence of an original five-component system involved in CAMP sensing and signal transduction to promoteS. aureusresistance.
20
Cossio-Bolaños, Marco Antonio, Rossana Gómez, Julio Rojas, and Haroldo Flores. "Propuesta de ecuaciones para predecir la composición corporal de ratas machos wistar." Anales de la Facultad de Medicina 71, no. 2 (May 7, 2011): 97. http://dx.doi.org/10.15381/anales.v71i2.80.
Full textAbstract:
Introducción: La evaluación de la composición corporal es importante, porque permite conocer el fraccionamiento del peso corporal en peso muscular, peso graso, peso residual y peso óseo, tanto en humanos, como en animales. Objetivos: Validar ecuaciones somáticas para predecir la composición corporal de un modelo tri-compartimental (peso graso, peso libre de grasa y peso residual) de ratas machos wistar. Diseño: Estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Institución: Facultad de Biología de la universidad estatal UNICAMP, Sao Paulo, Brasil. Material biológico: Ratas machos wistar. Métodos: Se estudió a 10 ratas machos wistar, con un promedio de edad de (X=98,00±10,40 días), se les evaluó el peso corporal (g). Enseguida fueron sacrificados y se procedió al fraccionamiento del peso graso (piel), peso libre de grasa (músculo y hueso) y peso residual (PR) (g). Los resultados fueron analizados por estadística descriptiva de media aritmética (X), desviación estándar (DE) y correlación producto momento de Pearson (r). Para predecir los componentes, se aplicó regresiones estadísticas simples y múltiples, a partir del peso corporal (g) y la edad (días) como variables independientes. Por otro lado, para verificar la concordancia entre el método directo de disección in vitro con las ecuaciones de regresión, se utilizó el plotaje de Bland y Altman. Principales medidas de resultados: Validación de ecuaciones somáticas para predecir la composición corporal de ratas. Resultados: Se verificó altos coeficientes de correlación (r) con el peso corporal y edad, los cuales dieron origen a ecuaciones que permitieron predecir el peso graso (PG = -31,6+(0,361*PT)-(0,345*edad) (R2=0,73) y peso libre de grasa (PLG = 19,9+(0,453*PT) + (0,114*edad) (R2=0,94). Sin embargo, el peso residual (PR) fue obtenido por medio de una deducción matemática (PR=peso total-(PLG+PG)). Así mismo, el plotaje de Bland y Altman permitió determinar alta concordancia entre ambos procedimientos. Conclusión: Las ecuaciones de regresión como método doblemente indirecto (modelo tri-compartimental) permiten predecir la composición corporal de ratas machos wistar en una fase etárea de 84 a 112 días de edad.
21
Grassl, Fabian F. "A History of Western Philosophy: From the PreSocratics to Postmodernism." European Journal of Theology 28, no. 2 (December 1, 2020): 199–200. http://dx.doi.org/10.5117/ejt2019.2.022.gras.
Full textAbstract:
SummaryStephen Evans provides a lucidly written one-volume history of Western philosophy. He offers a splendid summary of the basic teachings of the major thinkers in the West, interspersed with his own insightful evaluations. Showing the mutual dependence of philosophy and theology as well as the need for Christians to rediscover the valuable tool of thinking philosophically, among many other things, this is a great resource for the lay person and specialist alike.RÉSUMÉStephen Evans a produit un volume d’histoire de la philosophie occidentale rédigé de façon très lucide. Il fournit ainsi un excellent résumé de l’enseignement fondamental des principaux penseurs de l’Occident, en offrant ses propres évaluations pertinentes. Il met en lumière la dépendance mutuelle de la philosophie et de la théologie et fait ressortir le besoin pour les chrétiens de redécouvrir l’outil utile d’une pensée philosophique. C’est là une ressource importante pour le spécialiste comme pour le non spécialiste.ZusammenfassungStephen Evans legt ein verständlich geschriebenes einbändiges Werk über die Geschichte der westlichen Philosophie vor. Er bietet einen brillanten Überblick über die grundlegenden Lehrmeinungen der wichtigsten Denker des Westens, durch den sich seine eigene kenntnisreiche Würdigung hindurchzieht. Das Buch zeigt die gegenseitige Abhängigkeit von Philosophie und Theologie auf sowie unter anderem die Notwendigkeit für Christen, das wertvolle Werkzeug philosophischen Denkens wiederzuentdecken; somit ist es ein großartiges Hilfsmittel für Laien und Fachleute gleichermaßen.
22
Grassl, Fabian F. "War Augustin der erste Calvinist? Wenn ein Lehrsystem auf Sand gebaut ist Kenneth Mitchell Wilson." European Journal of Theology 30, no. 1 (March 1, 2021): 209–12. http://dx.doi.org/10.5117/ejt2021.1.017.gras.
Full textAbstract:
Zusammenfassung Das vorliegende Buch ist die gekürzte Version einer Promotionsarbeit über die wirkmächtige Wende im Denken des Augustinus von Hippo in Bezug auf die menschliche Willensfreiheit. Trotz der komprimierten Fassung bietet die deutsche Übersetzung einen sehr guten Überblick zu den eindrucksvollen Forschungsergebnissen Wilsons, welche die Sicht auf die Spättheologie Augustins und die Bewertung des Calvinismus nachhaltig prägen werden. Summary This book is the abbreviated version of a doctoral thesis on the effective turning point in the thinking of Augustine of Hippo with regard to human freedom of will. Despite the compression, the German translation offers a very good overview of the impressive results of Wilson’s research, which will have lasting impact on the interpretation of Augustine's late theology and on the appraisal of Calvinism. Résumé Cet ouvrage est la version abrégée d’une thèse de doctorat sur le tournant important pris par la pensée d’Augustin d’Hippone sur le libre arbitre de l’homme. Malgré une exposition compacte, la traduction allemande offre un très bel aperçu des résultats impressionnants du travail de recherche de l’auteur, lesquels auront un effet durable tant sur l’interprétation de la théologie tardive d’Augustin que sur l’évaluation du calvinisme.
23
Grassl, Fabian F. "Atheism? A Critical Analysis Stephen E. Parrish." European Journal of Theology 30, no. 1 (March 1, 2021): 232–35. http://dx.doi.org/10.5117/ejt2021.1.024.gras.
Full textAbstract:
Summary Parrish offers a fine in-depth analysis of the arguably strongest worldview in the West, naturalism. He puts its philosophical underpinnings to the test and finds its answers to life’s biggest questions considerably wanting. Written for a non-specialist audience, this book is an excellent overview over the pressing issues in metaphysics, philosophy of mind, ethics and aesthetics. It provides substantial and yet lucid reasons for the rational superiority of Christian perspectives on life. Zusammenfassung Parrish bietet eine hervorragende, in die Tiefe gehende Analyse der im Westen wohl am stärksten vertretenen Weltanschauung, des Naturalismus. Er stellt dessen philosophischen Unterbau auf den Prüfstand und findet, dass dessen Antworten auf die bedeutendsten Lebensfragen sich als sehr unzulänglich erweisen. Das Buch, das für eine allgemeine Leserschaft geschrieben ist, bietet einen ausgezeichneten Überblick über die vordringlichen Anliegen in der Metaphysik, der Philosophie des Geistes, der Ethik und Ästhetik. Es liefert grundlegende und dabei einleuchtende Gründe für die rationale Überlegenheit von christlichen Lebensperspektiven. Résumé Parrish offre une belle analyse en profondeur du naturalisme, la vision du monde qui, c’est incontestable, domine en Occident. Il en teste les fondements philosophiques et conclut à la très grande faiblesse des réponses proposées aux principales questions existentielles. Écrit pour un public non averti, ce livre est un excellent survol des questions essentielles qui se posent en matière de métaphysique, de philosophie de l’esprit, d’éthique et d’esthétique. Il présente des arguments substantiels, mais clairs, asseyant la supériorité rationnelle des conceptions chrétiennes de la vie.
24
Torres-Flores, Salvador Jesús, and Ricardo Cruz-Silva. "Embolismo graso." Lux Médica 13, no. 39 (August 27, 2018): 29. http://dx.doi.org/10.33064/39lm20181331.
Full textAbstract:
Se le denomina embolismo graso a la presencia de partículas de grasa dentro de un vaso sanguíneo que ocasiona obstrucción del flujo, en cambio, síndrome de embolismo graso es el conjunto de signos y síntomas que puede provocar dicha obstrucción. El cuadro clínico se manifiesta prioritaria- mente con alteraciones respiratorias, renales, neurológicas y vasculares con manifestaciones cutáneas. Es imprescindible conocer su fisiopatología que actualmente no es del todo entendida, sin embargo, se han documentado distintas teorías como la mecánica y la bioquímica, las cuales sustentan y explican la etiología y las manifestaciones del síndrome de embolismo graso. Para su diagnóstico, aunque son antiguos, los criterios de Gurd continúan siendo los más aceptados y una vez establecido, el tratamiento será de soporte, dando prioridad al apoyo respiratorio, el pronóstico es generalmente bueno con remisión del cuadro de tres a siete días.
25
López-García, R., J. O. Lagunes-Carrasco, L. E. Carranza-García, L. T. Ródenas- Cuenca, and P. G. Morales-Corral. "CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS EN ÁRBITROS DE FÚTBOL PROFESIONAL EN MÉXICO; ANTROPOMETRÍA Y DEXA." Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 21, no. 81 (March 22, 2021): 117–29. http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2021.81.008.
Full textAbstract:
El objetivo de este estudio fue determinar las características morfológicas de 9 árbitros centrales y 13 árbitros asistentes de fútbol de la segunda división de la liga MX en México. Se les tomaron mediciones antropométricas y evaluaciones con la Absorciometría dual de rayos X (DEXA) para obtener la masa grasa y la masa libre de grasa. En la proporcionalidad se utilizó en método del somatotipo para poder obtener el biotipo. Los árbitros centrales obtuvieron menor porcentaje graso (antropometría y DEXA) que los árbitros asistentes, presentándose en estos últimos un somatotipo con mayor robustez musculo esquelética. A pesar de que los árbitros centrales obtuvieron un estado corporal con menos grasa que los asistentes, por el simple hecho de que las exigencias físicas en un partido de fútbol son doblemente mayores, no se encontraron diferencias acordes a las características que muestran los árbitros de elite.
26
Ginting, Friska Ekagia, Nyoman Semadi Antara, and I. Made Mahaputra Wijaya. "Potensi Ekstrak Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr.) dalam Menstimulasi Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat Saluran Pencernaan." JURNAL REKAYASA DAN MANAJEMEN AGROINDUSTRI 8, no. 3 (September 7, 2020): 319. http://dx.doi.org/10.24843/jrma.2020.v08.i03.p01.
Full textAbstract:
The green grass (Premna oblongifolia Merr), is a woody shrub plant mainly found in the forest. The main content of the plant is pectin, so green grass jelly is considered good source of dietary fiber, because the fiber can be fermented properly by digestive microflora (Gallaher, 2000). The fiber contained in green grass extract is believed to stimulate the growth of lactic acid bacteria in the digestive tract. The purpose of this study was to determine the potential of green grass jelly extract in stimulating the growth of digestive bacteria. The research was carried out in a laboratory with the treatment of adding concentrations of green grass jelly extract powder, and glucose as a control. The media used was Yeast-Pepton which added 1% glucose, green cincau extract powder 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%. Fermentation was carried out at 37 ° C with 18 hours fermentation time. The results showed that the concentration of the green grass extract 0.2% gave the best total lactic acid bacteria, this could because at this concentration the media had not increased the viscosity which inhibited bacterial growth.
Keywords : green gras, pdigestive lactic acid bacteria, ectin.
27
Martinez, B., C. Vieira, B. Rubio, M. D. Garrido, M. Egea, M. B. Linares, and N. Panella-Riera. "Efecto del nivel de androstenona en chorizos elaborados a partir de cerdos enteros." Archivos de Zootecnia 67, Supplement (January 15, 2018): 213–16. http://dx.doi.org/10.21071/az.v67isupplement.3607.
Full textAbstract:
Como consecuencia de los cambios en la normativa europea sobre bienestar animal, en un futuro próximo la industria porcina podría afrontar la prohibición de la castración de lechones machos, lo que implicaría un riesgo medio o alto de obtener carne con olor sexual. La castración física afecta a la cantidad de grasa de depósito y a la composición de ácidos grasos de los tejidos magro y graso. Por lo tanto, el uso de cerdos enteros en la industria podría afectar al procesado y a la calidad de los productos cárnicos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del nivel de androstenona (AND) en las características de un embutido crudo curado (chorizos). Para ello, se analizó la composición química, el perfil de ácidos grasos y las características sensoriales de chorizos de cerdos castrados y de cerdos machos enteros con dos niveles de AND (Medio: 0,5-0,8 µg/g de grasa, Alto: 1,1-2,9 µg/g de grasa). Los chorizos procedentes de cerdos con niveles de AND medio y alto presentaron el mayor contenido en proteína y el menor contenido de grasa (P
28
Ortiz Jumbo, Tania Teresa, Tasha Boriza Delgado Burgos, Cisne Kaina Macías Hidrovo, and Erick Hugo Zambrano Franco. "Hígado graso no alcohólico en niños obesos." RECIAMUC 5, no. 1 (January 30, 2021): 90–100. http://dx.doi.org/10.26820/reciamuc/5.(1).ene.2021.90-100.
Full textAbstract:
Aunque la enfermedad del hígado graso no alcohólico se identificó por primera hace unas cuantos decadas atrás, presenta una fisiopatología multifactorial y poco clara. El hígado graso no alcohólico (EHGNA), es una enfermedad caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado que no es causada por el consumo de alcohol, donde las persona que lo padecen no tienen ni siquiera antecedentes de consumo de alcohol por lo cual este tipo de patología está asociada al sobrepeso. En esta revisión, se pretende actualizar los mecanismos fisiopatológicos de una enfermedad que presenta una alta incidencia de morbilidad y mortalidad y que está afectando a los niños obesos en todo el mundo. Se describe el conocimiento reciente sobre los diferentes mecanismos relacionados con la fisiopatología de la enfermedad del hígado graso no alcohólico centrado en los aspectos histológicos, anatómicos y bioquímicos implicados en el desencadenamiento de la esteatohepatitis (EHNA) y la cirrosis. La investigación clínica y los recursos tecnológicos avanzados han demostrado varios mecanismos fisiopatológicos determinantes de la enfermedad del hígado graso no alcohólico tratando de ayudar en su tratamiento y cambiar su curso natural.
29
Gálvez Pardo, Angela Yazmín. "Hábitos alimentarios y composición corporal de los estudiantes de Cultura Física, Deporte y Recreación durante las cohortes 2017 I al 2019 II." Ágora para la Educación Física y el Deporte 22 (January 13, 2021): 403–13. http://dx.doi.org/10.24197/aefd.0.2020.403-413.
Full textAbstract:
En la etapa universitaria se presenta un cambio en hábitos de vida y, en la mayoría de casos, las conductas adquiridas en esta época se mantienen en edad adulta. El objetivo fue identificar la relación entre la composición corporal y el consumo de alimentos ricos en fibra y grasa, entre los estudiantes de Cultura Física, Deporte y Recreación en Bogotá, Colombia. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal. A una muestra de 91 estudiantes se les evalúo la composición corporal y se les aplicó un cuestionario de alimentos. Los resultados indicaron un porcentaje graso óptimo, un IMC y grasa visceral dentro del rango saludable. El promedio de puntuación para la ingesta de grasa de 22.2 reveló un consumo moderado de grasa, con relación al consumo de fibra el puntaje fue bajo; no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la composición corporal y el consumo de alimentos. Se sugiere aumentar consumo de frutas y verduras, disminuir la ingesta de alimentos fritos y comidas rápidas pues, como futuros profesionales que tienen que promover hábitos de vida saludable, deben iniciar la generación de esos hábitos en el ámbito personal.
30
Roth Čerina, Mia. "Arhitektura gradi društvo." Život umjetnosti 103, no. 2 (January 17, 2019): 100–115. http://dx.doi.org/10.31664/zu.2018.103.07.
Full text
31
Manurung, Hendra. "INDONESIA’S DEMOCRACY UNDER JOKO “JOKOWI†WIDODO LEADERSHIPS: CONSTRUCTING HUMAN RIGHTS IN GLOBALIZATION (2014-2019)." Jurnal Asia Pacific Studies 1, no. 1 (November 24, 2017): 52. http://dx.doi.org/10.33541/japs.v1i1.501.
Full textAbstract:
On 20 October 2014, Joko “Jokowi: Widodo was inaugurated as 7th Indonesia President in the Parliament House, Senayan, to lead the world biggest Muslim country for 5 (five) years presidency (2014-2019). President Joko Widodo’s record during his first year in office was mixed. His administration signaled it would more actively defend the rights of beleaguered religious minorities, victimized by both Islamist militants, and discriminatory laws, but made few concrete policy changes. He granted clemency in May 2015 to five of Papua’s political prisoners and released another one in October, but at the same time had not freed the approximately 70 (seventy) Papuans and 29 (twenty nine) Ambones which still imprisoned for peaceful advocacy of independence. He announced lifting of decades-old restrictions on foreign media access to Papua, but then did not follow through, allowing senior government officials to effectively defy the new policy without consequences. While in August 2015, Joko Widodo announced that Jakarta will create a reconciliation commission in addressing human rights violations of the past 50 years and still left out the details (1965-2015). This research attempts to describe analytically how Indonesia Human Rights policy affects and providing solution to overcome national human rights issues.
Keywords: minorities, discrimination, human rights, national policy, leaderships
Abstrak
Pada tanggal 20 Oktober 2014, Joko "Jokowi: Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-7 di Gedung Parlemen, Senayan, untuk memimpin negara Muslim terbesar di dunia selama 5 (lima) tahun kepresidenan (2014-2019). Catatan terkait Presiden Joko Widodo selama tahun pertamanya menjabat beragam. Pemerintahannya mengisyaratkan akan lebih aktif membela hak-hak minoritas agama yang terdiskriminasikan, yang menjadi korban baik oleh militan Islam, dan undang-undang yang diskriminatif, namun hanya sedikit membuat perubahan kebijakan konkret. Dia memberikan grasi pada bulan Mei 2015 kepada lima tahanan politik Papua dan membebaskan satu lagi di bulan Oktober, namun pada saat bersamaan belum membebaskan sekitar 70 (tujuh puluh) orang Papua dan 29 (dua puluh sembilan) warga Ambon yang masih dipenjarakan karena advokasi kemerdekaan secara damai. Dia mengumumkan pencabutan pembatasan akses media asing yang telah berlangsung puluhan tahun ke Papua, namun kemudian tidak menindaklanjuti, yang memungkinkan pejabat pemerintah senior untuk secara efektif menentang kebijakan baru tersebut tanpa konsekuensi. Sementara pada bulan Agustus 2015, Joko Widodo mengumumkan bahwa Jakarta akan membuat komisi rekonsiliasi dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia dalam 50 tahun terakhir dan masih mengabaikan rinciannya (1965-2015). Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan secara analitis bagaimana kebijakan Hak Asasi Manusia Indonesia mempengaruhi dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah hak asasi manusia nasional.
Kata Kunci: minoritas, diskriminasi, hak asasi manusia, kebijakan nasional, kepemimpinan
32
Zagaceta Torres, Walter, and Juan Quiroz Leyva. "Hígado graso agudo del embarazo en una gestante peruana: a propósito de un caso." Revista de Gastroenterología del Perú 40, no. 1 (April 29, 2020): 80. http://dx.doi.org/10.47892/rgp.2020.401.1036.
Full textAbstract:
El hígado graso agudo del embarazo es una rara enfermedad de la gestación que se presenta con mayor preponderanciadurante el tercer trimestre. Su etiología es desconocida, pero se evidencia un depósito micro vesicular de grasa a nivel del hepatocito. Tiene una mortalidad materno-fetal hasta un 20% debido a que el único tratamiento es terminar la gestación. Se reporta el caso de una gestante de 28 años de edad, con 36 semanas de embarazo, que acude con cuadro clínico de dolor abdominal asociado a malestar general, náuseas y vómitos. Los exámenes de laboratorio mostraron alteración del perfil hepático, falla renal y coagulopatía. La ecografía abdominal mostró infiltración hepática grasa. Se brindó manejo de soporte y regulación de trastornos hemodinámicos. El manejo final fue intervención de cesárea por emergencia debido a complicaciónde óbito fetal. La paciente fue dada de alta con mejoría de cuadro clínico y de las alteraciones de laboratorio.
33
Cagaš, B. "Reed canary grass Chrastava." Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 44, No. 1 (March 28, 2008): 41–42. http://dx.doi.org/10.17221/7/2008-cjgpb.
Full text
34
Maldonado Alemán, Manuel. "Traducir a Günter Grass." Philologia Hispalensis 2, no. 19 (2005): 125–37. http://dx.doi.org/10.12795/ph.2005.v19.i02.08.
Full text
35
Paucar Aguayo, Paola Alexandra, Tatiana Jeannette Arguello Molina, Kattia Liseth Daza Bermeo, and Francisco David Macías Vélez. "Esteatosis hepática y COVID tratamiento y pronóstico." RECIAMUC 5, no. 1 (January 30, 2021): 382–400. http://dx.doi.org/10.26820/reciamuc/5.(1).ene.2021.392-400.
Full textAbstract:
La Esteanosis Hepática también denominada como enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado que no es causada por el consumo de alcohol, donde las personas que lo padecen no tienen ni siquiera antecedentes de consumo de alcohol. De acuerdo con la aparición del nuevo Covid 19 se ha observado una relación en base a los pacientes que presentan esta patología y el riesgo de padecer el nuevo coronavirus de manera mayormente agresiva con posibles riesgos de hospitalización y ventilación. El objetivo de este estudio es investigar la ubicación, extensión y tipo de afectación de la infección por la enfermedad inducida por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) y la esteatosis hepática, a través, de una revisión bibliográfica que permitió reunir temas que se relacionan con el investigado enfocados en la tomografía computarizada (TC) de tórax inicial. La relación entre el hígado graso y la gravedad de la enfermedad también se investigó de acuerdo con los valores del índice de atenuación del hígado (LAI). En tal sentido, se observa que la prevalencia de la enfermedad grave es mayor en los pacientes con esteatosis hepática que en el grupo no esteatótico. Por lo tanto, la presencia de hígado graso es un fuerte predictor para enfermedad grave.
36
Kozlovský, O., J. Balík, J. Černý, M. Kulhánek, J. Hakl, and A. Kohoutek. "Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture." Plant, Soil and Environment 56, No. 12 (December 16, 2010): 557–63. http://dx.doi.org/10.17221/174/2010-pse.
Full textAbstract:
In a small-plot trial, grass hybrids Perseus (loloid) and Felina (festucoid) were compared in a mixture with red clover (Trifolium pratense L.) and their reactions to surface application of nitrogen fertilizers or injection into soil according to CULTAN method were investigated. Both fertilizer application methods were used with three levels of nitrogen. Mixtures containing the Felina hybrid had higher yields (12.1 t/ha) compared to the Perseus hybrid (11.0 t/ha), and they also showed higher clover abundance. Increasing dosage of nitrogen resulted in slightly higher yield, whereas the trend in clover abundance was opposite. Nitrogen injection resulted in slightly higher dry matter yields and slightly higher clover abundance as compared to surface fertilization. The N content in the grass-clover mixture was balanced for both types of fertilizer application and did not change significantly with increasing dosage of fertilizer. A slightly higher N content was observed at the Felina hybrid treatments; the dependence of this element on clover abundance in the mixture was set up to 50%.
37
Rosero, R. J., J. P. Polanco, A. Jaramillo, I. Cossio, A. M. Gómez, A. M. Atehortúa, S. Loaiza, and J. I. Palacio. "Caracterización cineantropométrica de la población que acude a la Clínica Las Américas. Estudio observacional, retrospectivo." Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo 6, no. 1 (March 21, 2019): 13–21. http://dx.doi.org/10.53853/encr.6.1.463.
Full textAbstract:
Introducción: El índice de masa corporal (IMC) es un parámetro simple de peso por altura quede peso por altura que se usa comúnmente para clasificar bajo peso, sobrepeso y obesidad en adultos. Éste no permite distinguir entre el peso por músculo o por tejido graso. Como resultado, la relación entre el IMC y el contenido de grasa corporal varía de acuerdo con la constitución y la proporción corporal, demostrándose repetidamente que un IMC determinado no se ajusta al grado de riesgo o enfermedad entre diferentes poblaciones(1,2). Objetivo: Determinar cuál es el biotipo por cineantropometría y su riesgo cardiovascular asociado por IMC, de la población que acude al Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte (COD2), de la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín. Materiales y métodos: Realizamos un estudio observacional retrospectivo de la población mayor de 18 años que asistió al COD2 entre los meses de julio y diciembre de 2017, determinando índices, antropometrías y composición corporal; se correlacionaron estos valores entre los diferentes grados de obesidad. Resultados: En la población en estudio, el 41% de la población masculina y el 55% de la población femenina con IMC normal o sobrepeso, presentó porcentaje graso corporal (PGC) en rangos de obesidad, lo cual se correlacionó con alteraciones de perímetro abdominal, índice cintura-cadera y grasa visceral elevados estadísticamente significativo (p < 0,001). Conclusiones: Existe un alto número de individuos con índices antropométricos anormales, con peso normal o sobrepeso, a los cuales otras herramientas de medición más individualizadas, como composición corporal, podrán favorecer una oportuna intervención. Se necesitan estudios poblacionales de mayor número para poder determinar los diferentes fenotipos en Colombia y su impacto en la salud.
38
Barahona-Meneses, Amparito Del Rosario, Amparito Del Rosario Barahona-Meneses, Rocío Elizabeth Castillo-Andrade, Magdalena Espín-Capelo, Juan Carlos Folleco-Guerrero, Johanna Criollo-Ibujes, and José Fabian Hidrobo-Guzman. "Ingesta de calcio y relación con el sobrepeso y obesidad en adolescentes mujeres, Ecuador." Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 22, no. 1 (March 30, 2018): 31. http://dx.doi.org/10.14306/403.
Full textAbstract:
Introducción: El consumo de calcio en la dieta, en particular el proveniente de lácteos, se asocia con la reducción de masa grasa y peso corporal. El objetivo fue evaluar la ingesta de calcio y su relación con el sobrepeso y la obesidad en adolescentes mujeres (14-19 años) de Ecuador, entre 2015 y 2016. Material y métodos: El estudio fue descriptivo, analítico, transversal y correlacional. El estado nutricional se evaluó en 1211 adolescentes mujeres utilizando los indicadores IMC/edad, talla/edad, porcentaje de grasa y circunferencia de la cintura; la ingesta de calcio se midió en una muestra de 294 adolescentes diagnosticadas con sobrepeso y/u obesidad a través del método recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario. Resultados: el 21,1% del total de la población presentó sobrepeso y 4% obesidad según IMC/edad y 28,7% sobrepeso, 7,9% obesidad según porcentaje de grasa. El indicador talla/edad determinó 30% de retardo en talla. La ingesta promedio de Ca fue 403,5 mg/día, No se encontró una relación significativa entre la ingesta de Ca determinado por R24H ni FFC y la adiposidad. Se encontró asociación significativa entre la adecuación de calcio y el IMC. Conclusiones: no existe relación entre la ingesta de calcio y el incremento del tejido graso en las adolescentes analizadas.
39
Shekhawat, Ajit Singh, Nikesh Kumar, and Roopal Yadav Siddharth Tyagi Arun Pratap Singh. "Smart Solar Grass Cutter Robot." International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-3 (April 30, 2019): 1479–81. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd23320.
Full text
40
Matušinsky, P., and F. Hrabě. "Dynamics of stand composition changes in grass and grass-clover stands and relations between dominant species." Plant, Soil and Environment 49, No. 3 (December 10, 2011): 119–25. http://dx.doi.org/10.17221/4100-pse.
Full textAbstract:
Changes in the species composition of temporary grass and grass-clover crops stands were studied in 1994–2000. The assessment consisted in determination of the dominance of individual species, measurement of their aboveground biomass weight and subsequent comparison of detected values. The measurements were evaluated by the method of determination of distance between vectors of stand composition and by the subsequent standardization. Resulting values are in a good agreement with the hither to knowledge and confirm that more favourable yield parameters are achieved within 30–60% of total changeability. Changes of species composition and stand changeability are at their initial stages of succession given by external changes mainly contributed to by the group of clumpy grass species and by internal changes within the group of pod-bearing plants.
41
Dimitrova, Tsvetanka, and Aneliya Katova. "Selectivity of some herbicides to perennial ryegrass (Lolium perenne L.), grown for seed production." Pesticidi i fitomedicina 26, no. 2 (2011): 129–34. http://dx.doi.org/10.2298/pif1102129d.
Full textAbstract:
During the period 2008-2010, on the experimental field of the Institute of Forage Crops - Pleven, on slightly leached chernozem a study was conducted with the purpose to determine the selectivity of some herbicides to perennial ryegrass (Lolium perenne L.), and their influence on the seed productivity. As a result of the study the following was found: herbicides for broadleaf weeds control - Arat (500 g/l dicamba + 250 g/l tritosulfuron) at rate of 100 ml/ha, Korida 75 VDG (750 g/kg tribenuron-methyl) - 15 g/ha and Cambio SL (320 g/l bentazone + 90 g/l dicamba) - 1250 ml/ha had high selectivity to perennial ryegrass, applied at 2-4 leaf stage during establishing year of the stand and until the stage of the beginning of shooting up in seed production year. Herbicide for grass weeds control: Topik 080EK (80 g/l clodinafop-prop-argyl + antidote) at rate of 300 ml/ha, applied at the same stage can be applied in seed production stands of perennial ryegrass. Herbicide for grass weeds control - Grasp 25SK (250 g/l tralkoxydim) + Atplus 463 at rate of 1000 + 1000 ml/ ha showed phytotoxic effect on L. perenne and caused the reduction of seed and dry biomass productivity. Realization of the biological potential concerning seed and dry mass yield of perennial ryegrass demands application of selective herbicides Arat, Korida 75 VDG and Cambio SL in control of broadleaf weeds and Topik 080EK in control of grass weeds.
42
Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.
Full textAbstract:
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
43
Azzoug, Saïd, and Djamila MESKINE. "Trans-fatty acids." Batna Journal of Medical Sciences (BJMS) 6, no. 1 (July 1, 2019): 15–17. http://dx.doi.org/10.48087/bjmsra.2019.6105.
Full textAbstract:
Les études ont montré que la consommation des acides gras trans provenant de l’hydrogénation industrielle partielle des huiles végétales était néfaste pour la santé en augmentant notamment le risque cardiométabolique ; leur consommation devrait donc être limitée voir interdite comme le suggèrent certaines recommandations. Mais d’un autre côté, certains acides gras trans naturels issus des ruminants pourraient être bénéfiques pour la santé et leur consommation ne devrait de ce fait pas être restreinte. L’effet des acides gras trans devrait donc être nuancé en fonction de leur origine naturelle ou industrielle.
44
Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. "KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI." Jurnal Yudisial 10, no. 2 (September 12, 2017): 193. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.138.
Full textAbstract:
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan undang-undang. Kedua, model kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 beberapa di antaranya telah mengakomodasi amanat putusan a quo, seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan lembaga yang memberikan pengubahan pidana mati, persoalan grasi, lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati, dan jenis pidana apa saja yang dapat diancamkan pidana mati.Kata kunci: kebijakan, KUHP, moderasi, pidana mati. ABSTRACTConstitutional Court’s Decision Number 2-3/PUU-V/2007, in addition to being the basis of the constitutionality of capital punishment, also provides a moderate way of arguing between retentionist groups and those wishing to abolish the death penalty (abolitionist). The problem in this research is how the moderation policy of capital punishment in aquo decision is associated with the theory of punishment and human rights and how the moderation policy of capital punishment in the draft Criminal Code of 2015 (RKUHP) is related with the a quo decision. This study is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of legislation, literature and research results that are relevant to the object of analysis. This study concludes, firstly, the aquo decision containing the moderation policy of capital punishment has been in accordance with the theory of punishment, specificallyy the integrative theory and the theory of human rights in Indonesia, in which the right to life remains limited by the fundamental obligations set forth in the law. Secondly, some of the modes of moderation model of capital punishment in RKUHP of 2015 have accommodated the mandate of aquo decision, such as the determination of capital punishment outside the main punishment, postponement of capital punishment, the possibility of converting capital punishment to life imprisonment or imprisonment of 20 years. In addition, it still raises issues regarding the institutions that provide for conversion of capital punishment, pardon matters, length of delay in the execution of capital punishment, and any types of crime punishable by capital punishment. Keywords: policy, criminal code, moderation, capital punishment.
45
Park, Kuk-Kwon, Tae Young Kang, Chang-Kyung Ryoo, and YoungRan Jung. "GRASP Algorithm for Dynamic Weapon-Target Assignment Problem." Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences 47, no. 12 (December 31, 2019): 856–64. http://dx.doi.org/10.5139/jksas.2019.47.12.856.
Full text
46
Ryan, V., W. Felicien, and L. Gaston. "Soil Phosphorus Remediation by Bahia Grass, Common Bermuda Grass, Crab Grass, and Switch Grass." Communications in Soil Science and Plant Analysis 47, no. 11 (May 4, 2016): 1379–88. http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2016.1178280.
Full text
47
Picón-Jaimes, Yelson Alejandro, Javier Esteban Orozco-Chinome, and Leidy Carolina Salazar-Chica. "Síndrome de embolia grasa con predominio de síntomas neurológicos." Revista Investigación en Salud Universidad de Boyacá 4, no. 2 (December 4, 2017): 267–69. http://dx.doi.org/10.24267/23897325.265.
Full textAbstract:
Introducción. La embolia grasa es la obstrucción de los vasos sanguíneos de pequeño calibre por lípidos producidos durante la degradación tisular. Se presenta en individuos con fracturas de huesos largos, y es asintomático en más del 90 % de los casos. El síndrome de embolia grasa corresponde a un proceso grave poco frecuente en la práctica clínica, caracterizado por la aparición de petequias, dificultad respiratoria y alteraciones neurológicas.
Reporte de caso. Se trata de una mujer adulta joven con trauma cerrado de tórax y fracturas múltiples de huesos largos de las extremidades superiores e inferiores por politraumatismo de alta energía, que fue sometida a reducción bajo anestesia de las fracturas. A las 48 horas, comenzó a presentar dificultad respiratoria, exantema petequial de predominio en la pared anterior del tórax y deterioro neurológico con convulsiones tónico-clónicas focales y bilaterales, que cedieron con un medicamento anticonvulsivo intravenoso. Se le diagnosticó síndrome de embolia grasa debido al antecedente de trauma y a las lesiones evidenciadas en la resonancia magnética. Se le brindó soporte respiratorio y terapia anticoagulante, con lo cual el cuadro clínico mejoró.
Discusión. El tejido graso ingresa a la circulación cuando la presión en el lecho del drenaje venoso es superada por la presión en la médula ósea. Los ácidos grasos libres tóxicos causan edema vasogénico y citotóxico, así como hemorragia por destrucción celular.
Conclusión. Es importante considerar la presencia de esta complicación en pacientes con múltiples fracturas y brindar un tratamiento oportuno con la intención de disminuir las secuelas asociadas con esta condición.
48
Gutt, Susana, María Álvarez, María Yuma, Marianela Ackermann, María Coronel, Carla Gauna, Sandra González, et al. "TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA." Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes 52, no. 1 (July 14, 2018): 10. http://dx.doi.org/10.47196/diab.v52i1.80.
Full textAbstract:
La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) es una enfermedad del hígado que no se asocia con el alcohol. Su prevalencia aumenta junto con la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2 (DM2), y el riesgo de sufrir una enfermedad hepática más agresiva es mayor con el consiguiente aumento de la cirrosis, el carcinoma hepatocelular y la enfermedad cardiovascular (ECV). La acumulación ectópica de grasa se asocia a dietas hipergrasas y de alta densidad energética, a la hiperglucemia y la insulinorresistencia que condicen a la supresión de la producción hepática de glucosa y la disminución de la captación de glucosa por el músculo esquelético lo cual promueve la lipogénesis de novo y genera un círculo vicioso que favorece aún más la esteatosis.
49
Bernal, F. J., A. De Sambricio, J. Regalado, and R. Gastañaga. "Complicaciones del tratamiento quirúrgico del síndrome del túnel del carpo con el sistema “KnifeLight®”." Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano 41, no. 01 (November 2013): 030–36. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1607082.
Full textAbstract:
Los autores presentan una serie de complicaciones derivadas del uso del sistema “KnifeLigth®”, instrumento diseñado para el tratamiento quirúrgico del síndrome del canal carpiano de una forma mínimamente invasiva.Material y Método: Se presentan seis casos de complicaciones derivadas del uso del instrumental “KnifeLigth®”, remitidos para tratamiento. Hubo dos casos de liberación incompleta, tratados mediante revisión quirúrgica e interposición con colgajo graso hipotenar, dos casos de lesiones parciales del mediano, tratadas de forma conservadora, un caso de sección de un nervio comisural tratado con injerto nervioso y colgajo graso hipotenar y una sección completa del nervio mediano reconstruida con injertos nerviosos, cobertura con vena autóloga y oponenteplastia.Resultados: Todos los pacientes refirieron mejoría tras el tratamiento recibido, con un seguimiento mínimo de un año. Los casos de sección incompleta del ligamento anular del carpo evolucionaron como un caso primario estándar. Las secciones nerviosas reconstruidas con injertos nerviosos recuperaron sensibilidad de protección y experimentaron mejoría de la clínica de dolor.Conclusiones: Si bien las técnicas mínimamente invasivas presentan algunas ventajas respecto a la técnica abierta, la severidad de las complicaciones derivadas de la falta de visión nos hacen ser reticentes a utilizarlas. Por otro lado, la interposición de grasa vascularizada o la cobertura con vena autóloga, constituyen técnicas de elección en cirugías secundarias de nervios.
50
Jalč, D., A. Lauková, M. Simonová, Z. Váradyová, and P. Homolka. "The use of bacterial inoculants for grass silage: their effects on nutrient composition and fermentation parameters in grass silages." Czech Journal of Animal Science 54, No. 2 (February 18, 2009): 84–91. http://dx.doi.org/10.17221/1665-cjas.
Full textAbstract:
The effect of three microbial inoculants (<I>Lactobacillus plantarum</I> CCM 4000, <I>L. fermentum</I> LF2, and <I>Enterococcus faecium</I> CCM 4231) on the fermentation and nutritive value of orchard grass silage was studied under laboratory conditions. The first-cut orchard grass (280 g of dry matter/kg) was ensiled at 21°C for 105 days. All inoculants were applied at 1.0 × 10(9) CFU/ml. Uninoculated silage served as control. After inoculation, the chopped orchard grass was ensiled in 40 (1 l) plastic jars divided into four groups. The counts of the silage inoculants dominated on day 21 of ensiling: CCM 4231 strain amounted to 9.40 ± 0.30 (log10) CFU/g followed by LF2 (8.69 ± 0.39 CFU/g) and by CCM 4000 (7.55 ± 0.39 CFU/g). However, on day 105 (the end of ensiling) the highest counts of <I>L. plantarum</I> CCM 4000 were determined. Overall, microbial inoculants generally had a positive effect on orchard grass silage characteristics in terms of lower pH and higher lactic acid concentration. The inoculants significantly increased the lactic to acetic acid ratio in inoculated silages. The total concentration of acids (acetic, propionic, n-butyric, lactic acid) was 2–3 times higher in inoculated silages compared to control silage. The percentage proportion of fatty acids – SFA, UFA, SCFA and MCFA – was similar in all grass silages. Only the proportions of LCFA – α- linolenic acid (C<sub>18:3</sub>) were lower (<I>P</I> < 0.001) while those of oleic acid (C<sub>18:1</sub>) and linoleic acid (C<sub>18:2</sub>) were higher (<I>P</I> < 0.001) in inoculated silages in comparison with control silage.