Journal articles: 'Gratis'

1

Vroom, Marike, and Bert Bukman. "Gratis of niet gratis?" Management Kinderopvang 27, no. 2 (April 2021): 8–12. http://dx.doi.org/10.1007/s41190-021-0913-9.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Hemels, Paul. "Gratis koffie." GZ - Psychologie 5, no. 3 (April 2013): 19. http://dx.doi.org/10.1007/s41480-013-0021-y.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Raasing, Ilse. "Gratis kinderopvang." Management Kinderopvang 27, no. 3 (June 2021): 61. http://dx.doi.org/10.1007/s41190-021-0921-9.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Rahman, Hardianto. "MISKONSEPSI PENDIDIKAN GRATIS." Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan 6, no. 1 (March 30, 2020): 36–45. http://dx.doi.org/10.47435/al-qalam.v6i1.115.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu untuk mengungkapkan miskonsepsi tentang pendidikan gratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: metode kritis, , metode dialektis dan metode skolastik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penulis berusaha mencari data-data, teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam berbagai literature atau referensi yang ditemukan penulis kemudian dibandingkan dengan menggunakan metode tersebut di atas. Kesimpulan dari penelitian ini ialah "Program Pendidikan Gratis" di daerah sebaiknya dihilangkan dan tidak lagi dipergunakan sebagai nomenklatur oleh jajaran pemerintahan mana pun. Dengan menhilangkan pendidikan gratis, maka pemerintahan pada berbagai tingkatan mana pun tak mungkin lagi leluasa mempolitisasi pendidikan hanya untuk kepentingan super pragmatis kekuasaan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Hyman, Paul. "Stanford schooling---gratis!" Communications of the ACM 55, no. 3 (March 2012): 22. http://dx.doi.org/10.1145/2093548.2093556.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Keinamada, Sarah Gracia, Wada Anzilah, and Erita Narhetali. "Relakah anda menunggu? Menguji efek moderasi waktu tunggu pada fenomena zero price effect dalam keputusan membeli." Jurnal Psikologi Sosial 16, no. 2 (August 31, 2018): 86–100. http://dx.doi.org/10.7454/jps.2018.9.

Full text

Abstract:

Ketika ditawarkan produk secara gratis konsumen cenderung rela mengorbankan waktunya untuk mendapatkan produk tersebut. Fenomena ini adalah manifestasi dari fenomena zero-price effect; dimana konsumen menilai barang dengan nilai terlalu tinggi saat ditawarkan produk gratis. Apabila waktu tunggu memengaruhi perceived value dan keputusan membeli konsumen, maka waktu tunggu sebelum mendapatkan produk gratis, menyebabkan perceived value konsumen terhadap produk gratis akan semakin meningkat, membuat konsumen mengalami fenomena zero price effect, dan meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji efek moderasi waktu tunggu dalam keputusan membeli konsumen terhadap produk gratis yang ditawarkan. Penelitian eksperimental memiliki 2 (harga: gratis vs. diskon) × 2 (waktu tunggu: tidak ada waktu tunggu vs ada waktu tunggu) between-subject desain faktorial. Partisipan (N=54) ditugaskan secara acak pada kelompok berbelanja produk diskon atau gratis kemudian diminta untuk memilih produk yang ingin mereka beli. Mereka kemudian segera diberikan produk atau diminta untuk menunggu sebelum mendapatkan barang yang mereka pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari keputusan membeli antara kelompok yang ditawarkan produk secara gratis dengan kelompok harga diskon, baik ketika mereka berada dalam situasi ada waktu tunggu atau tidak ada waktu tunggu.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Aqodiah, Aqodiah Aqodiah. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS (STUDI KOMPARASI DI SD DAN MI DI YOGYAKARTA)." Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI 2, no. 2 (October 31, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.31764/ibtidaiy.v2i2.1047.

Full text

Abstract:

Tulisan ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik yang negeri maupun yang swasta di Yogyakarta. Secara normatif dasar penyelenggaraan pendidikan dasar gratis ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2), PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alasan utama Pendidikan dasar gratis ini dilakukan oleh pemerintah adalah masih banyak jumlah siswa putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs, pemerataan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik tidak merata. Akan tetapi dalam implementasinya, pihak sekolah/Madrasah masih memungut anggaran secara terselubung yang membebani orang tua siswa (tidak gratis). Hal itu dilakukan karena pihak sekolah sesungguhnya “tidak setuju” dengan pendidikan gratis karena menurut mereka semua pembiayaan itu harus ditanggung oleh Negara baik yang negeri maupun swasta dari dana Investasi, Personal dan operasional. Sementara yang yang dialokasikan gratis itu hanya biaya operasional Sekolah (BOS), itupun hanya 22% dari kebutuhan operasional siswa selama 1 tahun.Bahkan pendidikan dasar gratis ini telah memunculkan persoalan baru dalam dunia pendidikan diantaranya muncul keresahan pada kepala sekolah dan guru karena mereka harus diberi tugas tambahan untuk menyusun laporan, perlakuan tidak adil dalam dunia pendidikan, semangat kerja menurun, ruang gerak dibatasi oleh regulasi, pelayanan minimal terhadap siswa, motivasi belajar siswa menurun, dan pembelajaran hanya untuk mengejar target sehingga menciptakan siswa menjadi “robot” bukan siswa yang berkarakter dan menemukan sesuatu. Hal itu dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang dipaksakan dengan regulasi (aturan yang mengekang) demi sebuah pencitraan.Untuk itu perlu dimaknai ulang pendidikan dasar gratis secara jelas. Karena pendididikan dasar gratis menurut versi pemerintah hanyalah Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Padahal pembiayaan pendidikan bukan hanya urusan biaya operasional saja, tetapi juga menyangkut biaya personal (gaji guru) dan biaya investasi (pembangunan tempat belajar). Istilah “gratis” apakah peserta didik tanpa dibebani dengan biaya apapun, tidak hanya SPP yang gratis, tetapi seluruh biaya investasi, personal dan operasional harus digratiskan. Ataukah tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, tetapi komponen lain tetap harus bayar dengan istilah “sekolah bersubsidi”, agar tidak melambung harapan masyarakat.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Hebly, M. R., and I. Tillema. "De ‘gratis’ telefoon die niet gratis was … en dat toch werd?" Maandblad voor Vermogensrecht 14, no. 9 (September 2016): 235–42. http://dx.doi.org/10.5553/mvv/157457672016014009003.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sadia, Hafsa, Nuryanti Mustari, St. Nurmaeta, and Fitri Sari Handayani Razak. "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone." Journal of Public Administration and Government 1, no. 1 (April 29, 2019): 39–45. http://dx.doi.org/10.22487/jpag.v1i1.16.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerinah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaen Bone Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaiu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dengan mengumpulkan data untuk di analisis. Lokasi penelitian berdasarkan pada judul yaitu di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam kapasitas pendidikan gratis di Kabupaten Bone berjalan dengan baik dan hal yang menjadi pendukung strategi pendidikan gratis ini ialah pihak yang terkait dalam hal ini menjalin kerjasama yang baik dalam hal strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas serta sumber daya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Mukharomah, Nafi’. "PROGRAM SEKOLAH LITERASI GRATIS (SLG) DI STKIP PGRI PONOROGO." Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 1, no. 1 (December 26, 2018): 305–17. http://dx.doi.org/10.36768/abdau.v1i2.17.

Full text

Abstract:

Artikel ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan program Sekolah Literasi Gratis (SLG) di STKIP PGRI Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di STKIP PGRI Ponorogo yang beralamat di Jalan Ukel nomor 39 Kertosari Babadan Ponorogo provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian adalah para peserta yang pernah mengikuti Sekolah Literasi Gratis (SLG). Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Literasi Gratis (SLG) ini mendapatkan respon yang luar biasa dari peserta yang tinggal di Ponorogo dan sekitarnya. Upaya-upaya yang dilakukan panitia dalam melaksanakan program Sekolah Literasi Gratis (SLG) adalah: (1) menghadirkan sejumlah praktisi dan akademisi dari berbagai daerah yang sudah ahli dengan bidangnya masing-masing, (2) berlakunya syarat kehadiran peserta yang mengikuti Sekolah Literasi Gratis (SLG), (3) menyusun topik materi-materi literasi, dan (4) memberikan sertifikat penghargaan kepada peserta yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, implementasi program Sekolah Literasi agratis (SLG) ini perlu dilanjutkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan berkembang di lembaga maupun wilayah lainnya. Mengingat tujuan mulia dari Sekolah Literasi Gratis ini adalah untuk menjadikan generasi muda yang melek literasi dan berbudaya baca-tulis.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Humairah, Humairah. "MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS." Jurnal Manajemen Pendidikan 6, no. 2 (December 1, 2015): 1117. http://dx.doi.org/10.21009/jmp.06203.

Full text

Abstract:

The objective of this research is to gain a through understanding about management of quality of Tuition- free school. It is a qualitative research with a case study method conducted in Indonesia Juara Foundation using observation on school management implementation in SD Juara South Jakarta, since February-June 2015. The data were collected from participants observation using interview, observation, documents study and recordings. Data analysis and interpretation show that (1) Professional HR management is started from recruiting process, evaluating HR need, performance appraisal, coaching and counselling. (2) effective management of donation based on transparent and accountable implementation report of the fund-usage and implementation of qualified program in the school, report accuracy, trust to the benefactors and fund allocating for HR (3) The quality and the excellence of the school are based on the availability of competent HR and professional management as well as well-managed system and fund. The findings lead to the recommendation that (1) there is a need for a clear framework for teacher to do his duties, scheduled monitoring/evaluation (2) fund-absorption priority should be matched to program budget plan, alternative fund resources from government such as BOS. (3) there is a need for standardized management of quality as a special characteristic of Sekolah Juara. It is also recommended for decision makers at free schools as motivation and reference to improve their quality and service.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Bijker, M. W., and K. R. E. Huizingh. "Het einde van gratis." Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79, no. 1 (January 1, 2005): 41–49. http://dx.doi.org/10.5117/mab.79.10831.

Full text

Abstract:

Op internet proberen steeds meer aanbieders geld te vragen voor informatieproducten die voorheen gratis waren. De auteurs bespreken hoe aanbieders deze omslag kunnen maken aan de hand van vier aspecten van de prijsstrategie, namelijk bundelen, prijsdifferentiatie, tarifering en het betaalmoment. De conclusie is dat zowel consumenten als aanbieders de voorkeur geven aan een totaalpakket van informatieproducten (dus bundelen) en het afkopen van het gebruik voor bepaalde tijd via een vast bedrag. Echter, in de overgangssituatie en om tegemoet te komen aan de wensen van specifieke klantengroepen zijn afwijkende strategieën nodig, zoals multi bundelen en het hanteren van een gebruiksafhankelijk tarief.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Siems, Silke. "Beratung und Kaffee gratis." Bankmagazin 51, no. 3 (March 2002): 50. http://dx.doi.org/10.1007/bf03229995.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Arrese, Ángel. "From Gratis to Paywalls." Journalism Studies 17, no. 8 (April 20, 2015): 1051–67. http://dx.doi.org/10.1080/1461670x.2015.1027788.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

. "BMJ niet gratis meer." Huisarts en Wetenschap 46, no. 10 (October 2003): 287. http://dx.doi.org/10.1007/bf03083296.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Riedel, Hergen. "Gratis, aber nicht umsonst." Media Spectrum 30, no. 3 (March 2010): 30–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf03251452.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Rudolf, Bernhard. "Gratis-Schutz schließt Absicherungslücke." Versicherungsmagazin 67, no. 6 (May 28, 2020): 14. http://dx.doi.org/10.1007/s35128-020-0364-1.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Syaifullah, Jahid, and Markus Utomo Sukendar. "Motivasi Pemanfaatan Youtube pada Kalangan Orang Tua di Daerah Pinggiran Kabupaten Karanganyar." JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study 7, no. 1 (April 30, 2021): 11–18. http://dx.doi.org/10.31289/simbollika.v7i1.4171.

Full text

Abstract:

Penggunaan youtube yang dikenal memerlukan data internet yang benar, menjadi tidak menjadi kendala dikarenakan masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat mengakases wifi gratis, sehingga meningkatkan jumlah pengakses youtube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motif pemanfaatan youtube pada kalangan orang tua di Desa Gedongan, Gondangrejo, dan wilayah Bejen Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terdapat dalam suatu masyarakat dengan menggunakan metode deduktif. Hasil analisis penelitian, maka disimpulkan bahwa konten channel youtube yang banyak ditonton oleh kalangan orang tua pengguna wifi gratis di wilayah pinggiran Karanganyar adalah konten agama, berita politik terkini, dan hiburan dan motif penggunaan youtube oleh kalangan orang tua pengguna wifi gratis di wilayah pinggiran Kabupaten Karanganyar adalah motif informasi dan motif hiburan. Kesimpulan dari penelitian medapati bahwa kalangan orang tua pengguna wifi gratis di Desa Gedongan, Gondangrejo, dan wilayah Bejen Karanganyar adalah untuk konten agama, berita politik terkini, dan hiburan adapu motif penggunaan youtube oleh kalangan orang tua pengguna wifi gratis di beberapa wilayah di Karanganyar terutama di wilayah desa Gedongan, Gondangrejo, dan Kadipiro adalah motif informasi dan motif hiburan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Irawati, Eni, and Weppy Susetyo. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR." Jurnal Supremasi 7, no. 1 (March 10, 2017): 3. http://dx.doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374.

Full text

Abstract:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kekurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaaan yang mempekerjaan anak sekolah menengah pertama.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Irawati, Eni, and Weppy Susetyo. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR." JURNAL SUPREMASI 7, no. 1 (March 10, 2017): 3. http://dx.doi.org/10.30957/supremasi.v7i1.374.

Full text

Abstract:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kekurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaaan yang mempekerjaan anak sekolah menengah pertama. Kata Kunci: APBD Pro Rakyat, Pemerintah Kota Blitar, Pendidikan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Deseri, Emmy. "Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Studi di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang)." Journal PPS UNISTI 1, no. 1 (September 28, 2018): 66–77. http://dx.doi.org/10.48093/jiask.v1i1.6.

Full text

Abstract:

Tujuan penelitian adalah untuk Mendiskripsikan serta mengkaji peran pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang, Mendiskripsikan serta mengkaji kendala kendala yang dihadapi pemerintah kota palembang dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang. Dalam rangka memperolehilmu,khususnya Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di sekolah- sekolah yang terdapat di kota Palembang khususya di SMA Negeri 16 Lebak Murni. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan sekolah gratis dikota Palembang. Hasil penelitian ini antara lain Belum efektifnya pelaksanaan Permedagri nomor 13 Tahun 2006 yang dirasakan mekanismenya berbelit. Belum efektifnya Standar Pelayanan Minimum di SMA Negeri 16 Palembang. Belum efektifnya Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 16 Palembang. Belum efektifnya pengembangan dan pembinaan berkala dari Tim Provinsi ke kabupaten/Kota serta Tim Kabupaten/Kota ke tim Manajemen Sekolah ke sekolah SMANegeri 16 Palembang. Belum efektifnya pengawasan ke SMA Negeri 16 Palembang tentang penggunaan sekolah gratis. Belum efektifnya sangsi yang tegas pada kabupaten Kota yang tidak melaksanakan MOU dana Sharing dengan Kabupaten dan belum satu formnya sekolah sekolah sehingga masih ada sekola yang menolak program sekolah gratis yang di programkan pemerintah provinsi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Edyanto. "Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU Kota Parepare." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 2, no. 1 (April 1, 2017): 12–18. http://dx.doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.12-18.

Full text

Abstract:

Integritas diperlukan dalam pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya patologi administrasi di jajaran birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan integritas birokrat garis depan (Street level bureucrats) dalam pelayanan kesehatan gratis di Kota Parepare dilihat dari Standar Operating Prosedure (SOP). Metode penelitian yang dipakai adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penentuan informan penelitian dilakukan secara accidental yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara prinsip kebetulan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas birokrat garis depan (street level bureucrats) dalam pelayanan pasien rawat jalan program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan sudah maksimal. Hal ini terlihat dari terlaksananya prinsip-prinsip pelayanan dengan baik, kecuali prinsip kejujuran. Mengenai Integritas street level bureucrats dalam pelayanan pasien rawat inap program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan bahwa,petugas pelayanan memberikan kemudahan dalam masalah prosedur pelayanan kesehatan gratis.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Sitepu, B. P. "SEKOLAH GRATIS, SEKOLAH TAK BERDAYA." Perspektif Ilmu Pendidikan 14, no. VII (October 31, 2006): 22–31. http://dx.doi.org/10.21009/pip.142.3.

Full text

Abstract:

In the compulsory basic education program, the Government implements a set of policies, one of which is providing funds directly to schools through Block Grant or Operational Fund Assistance. This policy is expected to strengthen school capability in managing and developing school activities to improve the instructional quality and to give more opportunity for school age children to attend schools. Based on the observation at two government primary schools in Jakarta, it is found out that the policy has weakened the school creativity due to the strict regulations and supervision on the usage of the fund provided by the Government. The educational activities previuosly developed and funded under school initiatives have to be terminated as in the present regulation the schools are not allowed to find financial resources, while the fund provided by the Government is not enough to support the activities. The school master will have serious sanctions if he/she does not follow the regulations properly. This study suggests the existing regulations should be reviewed and improved.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Overduin, Carla. "‘Gratis voorschool is de toekomst’." Management Kinderopvang 23, no. 3 (May 2017): 22–25. http://dx.doi.org/10.1007/s41190-017-0050-7.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Leseman, Paul. "Vier dagen (bijna) gratis kinderopvang?" Management Kinderopvang 26, no. 5 (September 2020): 16–18. http://dx.doi.org/10.1007/s41190-020-0833-0.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Ulrichs, Karl Friedrich. "Wasser gratis, Brot und Worte." Göttinger Predigtmeditationen 67, no. 3 (April 2012): 301–6. http://dx.doi.org/10.13109/gpre.2012.67.3.301.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Rakhmawati, Nur Aini. "SOFTWARE OPEN SOURCE, SOFTWARE GRATIS?" JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi 5, no. 1 (January 1, 2006): 13. http://dx.doi.org/10.12962/j24068535.v5i1.a201.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Herzog, Valérie. "Praktische Medikamentenkarte jetzt gratis bestellen!" Praxis 103, no. 1 (January 1, 2014): 5. http://dx.doi.org/10.1024/1661-8157/a001558.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Machotta, Axel B., and Martin Oestreich. "Organische Chemie online… und gratis?" Angewandte Chemie 118, no. 43 (November 6, 2006): 7272. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200603935.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Heyer, Cornelius. "Gratis-Upgrades für Ihre Praxis." Der Hausarzt 50, no. 12 (July 2013): 3. http://dx.doi.org/10.1007/s15200-013-0631-x.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

. "165 RVZ: Gratis Premie Orgaandonor." Zorg en Financiering 7, no. 1 (January 2008): 132. http://dx.doi.org/10.1007/bf03096401.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Holzgreve, H. "Gratis-Nahverkehr weckt die Lebensgeister." MMW - Fortschritte der Medizin 161, no. 19 (November 2019): 32. http://dx.doi.org/10.1007/s15006-019-1053-z.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Gambon, Dien. "Gratis cariës bij de fruitspeen?!" Tandartspraktijk 40, no. 10 (December 2019): 43–49. http://dx.doi.org/10.1007/s12496-019-0143-5.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Klötsch, Werner. "Service mit der Gratis-Nummer." Bankmagazin 47, no. 11 (November 1998): 56–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf03228645.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

van den Ende, Marja. "Free publicity echt gratis geregeld." PodoPost 28, no. 8 (September 29, 2015): 38–39. http://dx.doi.org/10.1007/s12480-015-0271-4.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Bramastia, Bramastia. "Penggunaan Bantuan Kuota Belajar Kemendikbud di Masa Pandemi." Epistema 2, no. 1 (June 4, 2021): 11–22. http://dx.doi.org/10.21831/ep.v2i1.40367.

Full text

Abstract:

Kebijakan program Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia atas bantuan kuota internet gratis mendapat respon positif dari publik. Dari data survei menunjukkan sebanyak 84,7% publik menilai program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat menjawab sense of crisis di tengah wabah corona (Covid-19). Sementara itu, sebanyak 85,6% publik menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar atau mahasiswa dalam membeli paket internet. Bahkan, ada sebanyak 63,2% publik mengaku puas dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud RI dalam menyalurkan bantuan kuota internet.Adapun platform belajar yang paling sering digunakan mulai dari platform Google Clasroom (26,1%), Ruangguru (17,1%) dan Rumah Belajar (15,2%) menempati posisi tiga besar. Untuk penggunaan media video call dalam pembelajaran daring, mayoritas publik menggunakan aplikasi Zoom (57,2%), disusul Google Meet (18,5%) dan Cisco Webex (8,3%). Masukan dari publik terkait kendala program kuota internet gratis diantaranya: memperbaiki signal internet tidak stabil (23,8%), askes internet yang terbatas (16,0%), pembagian bantuan harus lebih merata (13,3%), jumlah kuota internet minim/kecil (9,3%) serta perlunya pengawasan penggunaan (5,1%).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Ramli, Ramli, Hairudin La Patilaiya, and Hamidah Rahman. "Aksi Sosial Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor Darah dalam Rangka Memperingati Milad Muhammadiyah Ke-106." BAKTI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 1, no. 1 (July 4, 2021): 70–77. http://dx.doi.org/10.51135/baktivol1iss1pp70-77.

Full text

Abstract:

Dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah yang Ke-106 Tahun 2018 Pimpinan Wilayah Muhammadyah Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan Aksi Sosial yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor Darah, dengan Tema: “Menggerakan Dakwah Muhammadiyah yang Kreatif Berkemajuan Menuju Indonesia Bermartabat”. Pemeriksan kesehatan gratis dilaksanakan hari Jum’at tanggal 26 Oktober 2018 di depan Rektorat Kampus UMMU sedangkan kegiatan donor darah dilaksanakan Tanggal, 27 Oktober 2018 bertempat di RSI PKU Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate. Tujuan dari kegiaatan ini untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat terkait pemeriksaan tekanan darah, kolestrol, gula darah, asam urat. Bantuan mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Dengan aksi sosial ini menununjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara turut mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Eli Indawati, Tatag Mulyanto, and Sahrudi. "KEGIATAN PENGECEKKAN GULA DARAH, ASAM URAT, GOLONGAN DARAH, DAN SENAM BERSAMA PADA WARGA KRANJI." JURNAL ANTARA ABDIMAS KEPERAWATAN 2, no. 2 (December 20, 2019): 37–42. http://dx.doi.org/10.37063/abdimaskep.v2i2.576.

Full text

Abstract:

Pendahuluan: Kesehatan merupakan asset masa depan dan modal awal terciptanya hidup yang sejahtera. Agar kesehatan tercipta perlu adanya upaya pencegahan penyakit dengan mengurangi atau menghilangkan faktor resiko penyakit, diantaranya pada tingkat pertama adalah melakukan pengontrolan dan pengecekan gula darah, asam urat dan kolesterol. Metode: Melakukan Pendataan menggunakan kuesioner KPLDH, observasi, wawancara dan melakukan kegiatan posbindu Hasil: Target peserta Senam dan Pemeriksaan Gratis seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 200 orang, sesuai dengan alat pemeriksaan gratis yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 210 orang peserta. Kesimpulan: Kegiatan Pengabdian Masyarakat yakni Senam Bersama, Pemeriksaan Gratis dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta memahami dan mengetahui saat pemeriksaan Asam urat, gula darah dan golongan darah.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Bismakuncara, Okie, and Inayati Inayati. "Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta)." Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 2 (September 4, 2019): 116. http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v2i2.22248.

Full text

Abstract:

Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Namun saat ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel dan perkantoran sedangkan sisanya adalah hunian. Salah satu sebab masyarakat keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang tidak murah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jasa arsitek gratis untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan yang wajib dimiliki apabila membangun dan memiliki hunian. Namun dalam pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut dikarenakan harus memenuhi syarat dan tambahan khusus yang dicantumkan sehingga tidak semua masyarakat yang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan hunian bisa mengajukan jasa arsitek gratis. Penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mendalami bagaimana program jasa arsitek gratis diluncurkan hingga diterapkan kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang pembuat program, pelaksana program, pengawas program, dan masyarakat. Hasil dari temuan yaitu dari sudut pandang masyarakat yaitu belum mengetahui keberadaan program dan syarat dan ketentuan yang diterapkan bersifat situasional, sedangkan dari sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan program tidak memiliki batasan dan akan merugikan pelaku arsitek profesional lain.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Mirsel, Robert. "PEMBONCENG GRATIS GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA." Jurnal Ledalero 13, no. 2 (September 3, 2017): 239. http://dx.doi.org/10.31385/jl.v13i2.73.239-262.

Full text

Abstract:

Free-rider is one of the problems faced in many social movements. The problem is with those who benefit much from a social movement while never investing, or invest very little, into the movement; meanwhile those who invest and sacrifice much get almost nothing from it. This study is an attempt to explore whether or not there is a free rider phenomenon in the Reformation Movement in Indonesia. The findings of studies show that the Reformation Movement did not bring about significant change for most people in Indonesia except for the free riders: the politicians, top military officials, and big corporations (entrepreneurs) who were once part of the previous Suharto Regime. This study suggests that there should be change in the strategies and tactics of the movement to prevent a free rider problem and give more opportunities to people at the grassroots to benefit from the movement. <b>Kata-kata kunci :</b> Gerakan reformasi, agenda reformasi, pembonceng gratis, masalah pembonceng gratis, revitalisasi gerakan reformasi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Saha, Dola, Aveek Dutta, Dirk Grunwald, and Douglas Sicker. "GRaTIS: Free Bits in the Network." IEEE Transactions on Mobile Computing 14, no. 1 (January 2015): 72–85. http://dx.doi.org/10.1109/tmc.2013.24.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Sumantrie, Pipin, and Martalina Limbong. "Peminjaman Inkubator Gratis Bagi Bayi Prematur." Jurnal Surya Masyarakat 3, no. 1 (November 30, 2020): 48. http://dx.doi.org/10.26714/jsm.3.1.2020.48-54.

Full text

Abstract:

The United Nations (UN) in 2010 report entitled “Born Too Soon, The Global Action Report on Preterm Birth” placed Indonesia in fifth place as the country with the highest number of premature babies in the world. This was supported by data from the Central Bureau of Statistics in 2016, saying the infant mortality rate (IMR) reached 25 deaths per 1,000 babies born. The implementation of the community service (PKM) is through a strategic approach to the community in the form of promoting free incubator lending to families with premature babies. The approach is carried out directly (direct approach) by using effective communication to health workers, as well as to urban villages around the work area. With the free incubator, many parents who have LBW babies feel helped and are very grateful, the incubator lending process that has been loaned to parents ranges from 1 to 2 months, but there are also families who borrow more than 3 months. This is because the baby's condition is difficult to develop. With the availability of free portable incubator loans carried out by the Surya Nusantara Nursing Academy Free Incubator Volunteers, in collaboration with the Indonesian Premature Baby Foundation, the people of Pematansgiantar and its surroundings feel helped, and are very grateful, not only that the babies who feel comfortable being in the incubator but also the parents also who feel happy, and they do not worry about the development of their baby. They also do not need to experience stress in connection with funding for the care of premature babies, because the incubator and blue light phototherapy equipment is lent out for free without being charged a penny.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Marøy, Vigdis Malt, Kirsten Berge, and Signe Myklebust. "Forebygging er lønnsomt – men ikke gratis." Sykepleien, no. 17 (March 2009): 36–40. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2008.0061.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Saavedra, Eduardo. "Universidad gratis: ¿Quién gana, quién pierde?" Observatorio Económico, no. 57 (October 1, 2011): 4–6. http://dx.doi.org/10.11565/oe.vi57.278.

Full text

Abstract:

Una serie de artículos de opinión y declaraciones de prensa de connotados políticos y expertos en la materia menciona las diferentes bondades o desventajas que tiene la propuesta de gratuidad en la educación universitaria, o su extensión a toda la educación superior, así como también los aportes basales a las universidades estatales y el nuevo trato entre el Estado y sus universidades, entre otros. Es decir, a ojos de quien opine, una propuesta puede ser tan buena como la contraria, o simplemente un error extremo. Continuar leyendo...

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Beneker, Christian. "Jetzt Gratis-PR im Web mitnehmen!" Der Hausarzt 49, no. 2 (February 2012): 58. http://dx.doi.org/10.1007/s15200-012-0088-3.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Kaper, Janneke. "Gratis hulp bij stoppen met roken." Huisarts en Wetenschap 50, no. 5 (May 2007): 344–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf03085164.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

. "Gratis coaching voor werkbegeleiders en praktijkopleiders." Onderwijs en gezondheidszorg 33, no. 7 (July 2009): 2. http://dx.doi.org/10.1007/bf03088655.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

. "184 Fusiebesluiten Nma Niet Langer Gratis." Zorg en Financiering 6, no. 2 (February 2007): 44. http://dx.doi.org/10.1007/bf03093477.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Spanjer, Jerry. "Een klacht is een gratis advies." TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 27, no. 5 (May 2019): 19. http://dx.doi.org/10.1007/s12498-019-0054-2.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Bos, Christel. "Gratis woonruimte in ruil voor gezelschap." AS - Maandblad voor de activiteitensector 38, no. 11 (November 2017): 18–19. http://dx.doi.org/10.1007/s41188-017-0115-4.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Journal articles on the topic 'Gratis'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles