Academic literature on the topic 'Ikatan Sosiologi Indonesia'

Sosiolog adalah pekerjaan mulia, karena sosiolog adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan menguasai relung masyarakat baik yang terlihat (manifest) maupun yang tidak terlihat (laten), baik sisi masyarakat yang terletak di permukaan maupun di bagian terdalam. Namun bila kita temukan di lapangan, sosiologi tampak masih belum berdaya. Tugas kenabian dan kekhalifahan yang melekat pada sosiolog sulit dibuktikan. Persentase keterlibatan ilmiah sebagian besar ditempati oleh ilmuwan sosial politik terapan. Padahal umur sosiologi cukup panjang: Ibnu Khaldun mengembangkan sosiologi pada abad ke-14; August Comte memberi nama Sosiologi pada abad ke-18; dan di Indonesia, jika dihitung dari Selo Soemardjan yang menyelesaikan studinya dari Amerika pada tahun 1959, umur sosiologi berusia 61 tahun. Sosiologi juga memiliki jargon yang menjadi klaimnya: ratu ilmu sosial. Namun pertanyaannya, apakah sosiologi benar-benar ratu? Walaupun sosiolog Indonesia sudah memiliki asosiasi baik ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) maupun APSSI (Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia) yang sudah cukup aktif bekerja, kita kesulitan menemukan model sosiolog ideal dalam dunia profesional. Penulis menyadari bahwa universitas belum berhasil menghasilkan sosiolog yang benar-benar dapat bekerja tanpa atribut akademik. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk memahami dan menjelaskan dilema yang dihadapi oleh sosiologi dan sosiolog Indonesia serta usulan langkah untuk mengatasinya. Penulis memulai dari permasalahan mendasar yang kemudian dikaitkan dengan prinsip dasar dalam sosiologi.

The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on the issue. This article also argues that there has been divergent legal interpretation within Indonesians which led to legal uncertainty regarding the rules of interfaith marriage in Indonesia.[Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengatur pernikahan satu agama. Pernikahan harus antara wanita dan laki-laki Muslim dan larangan pernikahan beda agama. Banyak praktik pernikahan melakukan ikatan beda agama. Pernikahan ini diilakukan para pasangan dengan berupaya keras dengan cara apapun untuk dapat menikah secara formal. Salah satu cara dengan memohon ijin melalui putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan memberikan ijin pernikahan beda agama dan mandat kepada pegawai Pencatat Sipil untuk dicatatankan sebagai pernikahan. Artikel ini mengkaji praktik pernikahan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan wawancara dan analisa terhadap beberapa penetapan dalam penyusunan paper. Artikel ini membahas pernikahan beda agama yang dilakukan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dan mengupayakan secara keras cara dalam pernikahan beda agama. Argumen lain artikel ini adalah pola penafsiran hukum yang beragam dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tafsir ini membawa pada ketidakmapanan dan ketidakpastian hukum terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia.]

Ikan kerapu hidup telah menjadi merek dagang (brand) dan ikon bagi masyarakat daerah sekitar kepulauan Batam, Tanjung Pinang dan Singapura (BaTaSi). Keunggulan ikan kerapu hidup adalah harganya yang sangat tinggi dan pangsa pasarnya tak terbatas. Pasar kerapu semakin meluas seiring meningkatnya minat penduduk Asia Timur untuk mengonsumsi ikan ini. Tingginya permintaan ekspor membuat konsumen luar negeri rela pergi ke sentra-sentra produksi kerapu di sejumlah perairan Indonesia terutama Kepulauan Batam dan Tanjung Pinang. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek sosiologi dari tataniaga pemasaran ikan kerapu hidup di Batam, Tanjungpinang dan Singapura (BaTaSi). Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Kajian menunjukkan bahwa dalam jalur tataniaga ikan kerapu di kawasan segitiga BaTaSi didominasi oleh dua etnis yaitu Tionghoa dan Melayu dengan strata sosial yang tinggi serta menggambarkan hubungan sosial diantara keduanya dalam hal jaringan sosial, perdagangan, dan kemitraan bisnis Ikan kerapu hidup. Adanya kepercayaan dan kebiasaan mengkonsumsi ikan kerapu saat Hari Raya Imlek menjadikan harga ikan kerapu jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasanya.

The purpose of this study is to analyze the religious tolerance among different communities in the city of Singkawang. It focuses on the forms of the tolerance as well as the supporting and challenging factors toward tolerance among religious people in the city. This is an empirical research in which it employs descriptive qualitative methods that were used to obtain data through observation and interviews. Among the results of the field research is a finding that in Singkawang City, inter-religious relationships have been facilitated by collaborated forums namely FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) and FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Special for FKPELA, this forum has been claimed as the only interfaith youth communication forums found in Indonesia. Among the supporting factors for the interfaith cooperations are the emotional ties and environmental condition. In this context, the community grows and develops in an environment surrounded by people of different religions. Regarding the challenging factors, it was found that the socio-political situation and traumatic memory of conflict in the city’s history could constitute as inhibiting factors.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa toleransi beragama di antara komunitas yang berbeda di kota Singkawang. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk toleransi, serta faktor pendukung dan penghambat toleransi antar umat beragama di kota ini. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk memperoleh data melalui observasi dan wawancara. Di antar hasil dari penelitian lapangan tersebut adalah temuan bahwa hubungan keagaman di kota Singkawang diafasilitasi dalam sebuah wadah kolaboratif yakni FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Khusus FKPELA, lembaga ini diklaim sebagai satu-satunya forum komunikasi pemuda lintas agama yang ada di Indonesia. Di antara faktor pendukung toleransi dimaksud adalah ikatan emosional dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, masyarakatnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda agama. Di sisi lain, faktor sosial politik dan beban ingatan traumatis terkait konflik dalam sejarah masyarakat di kota ini menjadi faktor penghambat.

The emergence of demographic issues makes research related to the behavior of beginner voters very interesting to do, some studies have managed to find a tendency for beginner voter behavior, and several other studies have also succeeded in finding trends in voting behavior against ethnic identity. Therefore researchers are interested in discussing and describing the tendency of voter behavior in certain age categories which are also clashed with ethnicity factors. Chinese ethnicity is an ethnic minority that has a long history on the Indonesian political stage, and the city of Palembang is one of the cities in Indonesia that has left a lot of evidence of the history of Chinese civilization, even from the time of the Srivijaya Empire. This study aims to determine the behavioral trends of choosing Chinese Ethnic Youth in the Mayor and Deputy Mayor of Palembang in 2018. The method used in this study is a quantitative method with a survey design. The unit of analysis of this study was ethnic Chinese youth who were members of the Indonesian Chinese Youth Association (IPTI) in Palembang City. This study uses a voter behavior approach with an analysis of three models, namely sociological, psychological and rational choices. Based on the results of the research in the field it can be concluded that the behavior of choosing Chinese Ethnic Youth in the Mayor and Deputy Mayor of Palembang in 2018 has a tendency towards psychological and rational voting behavior. Psychologically, the behavior of choosing ethnic Chinese youth tends to be influenced by indicators of the influence of campaigns and figures of candidates, while rationally tends to be influenced by the leadership performance indicators of candidates in the previous period. Keywords: voting behavior, youth, Chinese ethnic group, 2018 Palembang mayoral election Abstrak Munculnya isu demografi membuat penelitian terkait perilaku pemilih pemula sangat menarik untuk dilakukan, beberapa penelitian berhasil menemukan kecenderungan perilaku pemilih pemula, dan beberapa penelitian lainnya juga berhasil menemukan kecenderungan perilaku memilih yang dilatarbelakangi identitas etnis. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas dan menguraikan kecenderungan perilaku pemilih dalam kategori usia tertentu yang juga dibenturkan dengan faktor etnisitas. Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas yang memiliki sejarah panjang di panggung politik Indonesia, dan Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak meninggalkan bukti sejarah peradaban Tionghoa, bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan perilaku memilih Pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan rancangan survei. Unit analisis penelitian ini adalah pemuda Etnis Tionghoa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku pemilih dengan analisis tiga Model, yakni Model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih Pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 memiliki kecenderungan perilaku pemilih psikologis dan rasional. Secara psikologis perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa cenderung dipengaruhi oleh indikator pengaruh kampanye dan ketokohan calon, sedangkan secara rasional cenderung dipengaruhi oleh indikator prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya. Kata kunci: perilaku memilih, pemuda, etnis Tionghoa, pilkada kota Palembang 2018

Tingkat konsumsi ikan per kapita Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi ikan yang melimpah. Kondisi ini tidak terlepas dari perilaku dan preferensi konsumen dalam mengambil keputusan membeli ikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi dan faktor-faktor penentu keputusan membeli ikan rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dengan wawancara pada 45 responden rumah tangga. Faktor yang menjadi peubah penjelas terdiri atas umur, pendidikan,jumlah anggota keluarga, jenis ikan, harga, dan pengeluaran, sedangkan variabel tidak bebas adalah keputusan pembelian ikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui uji chi square, korespondensi, dan analisis multivariat (regresi logistik). Hasil uji chi square dan korespondensi menunjukkan pola konsumsi ikan yang meningkat pada kelompok usia > 25 tahun dan keluarga dengan jumlah anggota > 5 orang. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian ikan adalah umur dan jumlah anggota keluarga. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan adalah: (1) kampanye gemar makan ikan masyarakat difokuskan pada keluarga dengan usia < 25 tahun dan rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga < 5 orang melalui pemberian pengetahuan dan informasi terkait gizi dan manfaat dari ikan; dan (2) menggiatkan program promosi variasi produk olahan melalui kegiatan lomba atau pameran produk-produk olahan ikan yang disukai berupa olahan ikan kaleng, ikan asin, dan ikan pindang; (3) melibatkan antropolog dan sosiolog dalam merumuskan program/kebijakan peningkatan konsumsi ikan untuk memahami adat dan budaya terkait preferensi masyarakat.Title: Determinants of Purchasing Decisions for Fish in Southwest Sumba Regency, Nusa Tenggara Timur ProvinceThe level of Indonesian fish consumption per capita is still relatively low compared to the abundant potential of fish. This condition is inseparable from consumers’ behavior and preferences in decision making of fish purchase. This study aimed to analyze consumption patterns and the determinants of fish purchase decisions in Southwest Sumba Regency. The study used primary data which were collected through interviewed questionnaires to 45 household respondents. The independent variables consist of age, education, number of family member, fish species, prices, and expenditure, while the dependent variable is purchasing decision of fish. Data were analyzed descriptively through chi square test, correspondence, and multivariate analysis (logistic regression). Results of the chi square test and correspondence showed that fish consumption patterns have increased in the age group > 25 years and families with > 5 members. The logistic regression results showed that the most dominant factors influencing fish purchasing decisions are age and number of family members.The recommended policy are: (1) eat fish campaign focusing on household with young age under 25 years old and household with a number of families under 5 people throughout knowledge and information on nutrition and benefits of fish; and (2) intensified promotion program of various fish processed products through competitions or exhibitions of favourite processed fish products like canned fish, salted fish and pindang; 3) involvement of anthropologists and sociologists in policy making on increased consumption of fish to understand custom and culture related to community preferences for fish consumption.

<strong>English</strong><br />The limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology need social resources empowerment as potential local resources followed by equality and inclusiveness in implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobilit, on the empirical level it shows that agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules at meso level, and individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial dan teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal, serta dengan memperhatikan segi kemerataan (equality) dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan. Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (networks) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (new institutionalism), teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (policy environment). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (informal rules) di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (network) terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran (density) jaringan, kuat dan lemahnya ikatan (ties), peran lubang struktural (structural holes), dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal.

AbstrakNotaris sebagai pejabat umum harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Kode etik profesi notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik notaris berlaku dan wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas sanksi etik notaris terhadap pelanggaran kode etik oleh notaris di Kabupaten Banyumas dan mengkaji Hal-hal yang menjadi penghambat penerapan sanksi kode etik notaris di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis, dianalisis secara deduktif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas sanksi kode etik notaris berupa sanksi teguran dan peringatan tidak dapat dikatan efektif di Kabupaten Banyumas, sanksi kode etik notaris akan lebih efektif apabila dewan kehormatan notaris daerah Kabupaten Banyumas lebih menerapkan cara menentukan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 2 tentang penentuan kualitas dan kuantitas sanksi kode etik notaris, apabila sekali pelanggaran dapat dikatakan kualitas pelanggaran berat maka dewan kehormatan seharusnya dapat menentukan sanksi yang tegas tanpa harus melalui tata urutan sanksi kode etik, dan hal-hal yang menjadi penghambat penerapan sanksi kode etik notaris di Kabupaten Banyumas, adalah faktor penegakan hukum yaitu tidak adanya agreement antara Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi dengan alat perkumpulannya Dewan Kehormatan. Serta faktor sarana dan prasarana yaitu tidak adanya prasarana dan fasilitas Dewan Kehormatan di Kabupaten Bayumas, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Kata Kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Sanksi, Dewan Kehormatan. AbstractNotaries as public officials must obey all moral methods that have lived and developed in society. The code of ethics of a notary profession is all moral rules determined by the Indonesian Association of Notaries. The notary code of ethics applies and must be obeyed by each and every member of the association and all those who carry out their office as notaries. Supervision of the implementation of the code of conduct is carried out by the Notary Honorary Board. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of notary ethical sanctions against violations of the code of ethics by notaries in Banyumas Regency and examine the things that are obstacles to the application of the notary code of ethics in Banyumas Regency. The method used in this research is the sociological-juridical method, analyzed deductively. The results showed that the effectiveness of a notary code of ethics in the form of a warning and warning could not be effectively addressed in Banyumas District, a notary code of ethics would be more effective if the notary honor board of the Banyumas Regency applied more methods of determining sanctions against violations of a notary code of ethics as mentioned in article 6 paragraph 2 concerning the determination of the quality and quantity of notary code of ethics, if once a violation can be said to be the quality of a serious offense, the honorary council should be able to determine strict sanctions without having to go through the order of the code of ethics sanctions, and things that become obstacles to the application of the code of ethics sanctions notary in Banyumas Regency, is a factor of law enforcement that is the absence of an agreement between the Supervisory Board and Professional Organizations with the tools of the Honorary Council. As well as facilities and infrastructure factors, namely the absence of infrastructure and facilities of the Honorary Council in Bayumas Regency, because without certain facilities and facilities, it is not possible to enforce the law properly. Keywords: Notary Public, Notary Ethics Code, Sanctions, Honorary Board.

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Adapun, pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pernihakan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya peraturan berlaku, yaitu nikah siri yang masih kerab terjadi, baik nikah siri yang biasa atau nikah siri dalam konteks poligami. Dalam kajian ini mencoba mencari dan menjelasn tentang sebuah permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri? Dan bagaimana keduduakan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?, dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri dan kedudukan nikah siri. Jenis kualitatif yang berdasar pada liberary research dan pendekatan secara normatif serta komparatif serta penggunaan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Studi dokumentasi dan wawancara menjadi tehnik pengumpulan data serta menggunakan deskriptif analisis sebagai analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nikah siri yang terjadi karena adanya biaya pernikahan yang mahal, kendala pada masa studi, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, sehingga nikah siri tersebut menjadi marak terjadi dikalangan masyarakat yang ada. Marriage is a physical and spiritual bond between two parties that has the goal of forming a happy family. Meanwhile, the marriage that applies in Indonesia is a marriage that is registered and valid under Islamic law and positive law. However, in this study the problem is that marriages are not recorded as the regulations should apply, namely unregistered marriages that still occur frequently, such as regular siri marriages or unregistered marriages in the context of polygamy. The formulation of the problem in this study is to determine the position of unregistered marriage in the perspective of Islamic law and positive law. This type of qualitative uses literature study methods and normative and comparative approaches and uses data sources that include primary and secondary data. Documentation studies and interviews are data collection techniques and use descriptive analysis as an analysis of the data obtained in this study. The results of this study indicate that the existence of unregistered marriage occurs because of the high cost of marriage, constraints during the study period, as well as a lack of education and understanding of marriage, so that unregistered marriages are prevalent among the existing society. Unregistered marriage or marriage without the registration of either single marriage or because polygamy is a marriage that is not valid under positive law.Buku Akbar S. Ahmed. (2002). Rekonstruksi Sejarah Islam, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.Bustami, Muhammad Said. (1995). Gerakan Pembaharuan Agama Antara Modernisme dan Tajdiduddin, Bekasi: Wacana Lajuardi.Departemen Agama RI. (2015). Al-Quran dan terjemah, Bandung:CV Darus Sunnah. Husain, Muhammad. (2003). Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Tintamas. Moleong, Lexi J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.Murteza M. Mutahhari. (1985). Wanita dan Hak-haknya dalam Islam,Terj, Hashem, Bandnung: Pustaka. Suhali Sufyan, Muhammad. (2012). Fiqih Mawaris Praktis, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis. Jurnal :Arzam. (2014). Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter dalam Kehidupan Sosial. Islamika, Vol. 14, No. 1. Juni. 1-15.Asrizal. (2016). Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjaun Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam). Al-Ahwal, Vol. 9, No.1. 125-137. Fauzi, Fahrul.(2020). Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. 39-58.Haris, Munawir. (2015). Pembaharuan atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan Sosiologis. Ulumuna, Vol. 19, No. 1. June. 137-158.Hasibuan, Nia Kurniati.(2020). Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 115-130.Hermawan, A. Hendri dkk. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. Marwah, Vol. 17, No. 1. 43-62.Kamadi, Dahar. (2013). Rustam. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. Sawwa, Vol. 8, No. 2, April. 363-383.Rahim Amin, Abd. (2012). Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah: (Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam). Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1. 2-10.Romziyana,Luthviyah. (2014).Pandangan al-Qur’an Tentang Makna jahiliyah Perspektif Semantik.Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 4, No. 1,118-138.Wahyuni, Sri. (2013). PembaharuanHukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim. Al-ahwal, Vol. 6, No. 2. 211-219.Zuhra, Fatimah. (2013). Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran. Analytica Islamimica, Vol. 2, No. 1.178-192.WebAbu Hapsin, “Islam dan Budaya Lokal: Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa”, dalam http//www/kemenag,go.idacis1 filedokumene2AbuHapsin.pdf.Zainal, Asliah, Egaliter Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga Islam: Antara Idealis dan Realitas. STAIN Sultan Qaimudddin Kendari dalam da.ristekdikti.go.