Log in

Relevant bibliographies by topics / IKN / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: IKN.

Journal articles on the topic 'IKN'

Author: Grafiati

Published: 5 June 2025

Last updated: 2 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'IKN.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Kulla, Periskila Dina Kali, Zulwanis Zulwanis, and Suryani Musa. "Exploring Lactic Acid Bacteria from Aceh’s Keumamah Fish as Potential Natural Antibiotics to Inhibit Escherichia Coli." Indonesian Journal of Global Health Research 7, no. 2 (2025): 613–24. https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i2.4915.

Full text

Abstract:

Aceh is known for its abundant fishery resources, particularly tuna, which has an annual production of 7,903 tons. However, tuna is highly perishable, necessitating effective preservation methods to maintain its quality. Keumamah fish, a traditional Acehnese dish, is renowned for its dried texture, allowing it to be stored for extended periods and making it a common choice for various events. Objective: This study aims to identify lactic acid bacteria (LAB) present in keumamah fish that contribute to the fermentation process and serve as potential sources of natural antibiotics to inhibit the

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Nugroho, Doni. "BENTUK DAN KEKHUSUSAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) 4, no. 1 (2022): 53–62. http://dx.doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6527.

Full text

Abstract:

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview atau studi pustaka. Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk membe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Kishandoko, Irham Annafi, Anandharu Risna, Jasmine Akhiru Ramadhanti, and Frigate Rario Yusuf. "Perencanaan Transportasi Umum Penghubung Kawasan IKN dengan Kota Balikpapan sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Wilayah." TATALOKA 27, no. 1 (2025): 72–94. https://doi.org/10.14710/tataloka.27.1.72-94.

Full text

Abstract:

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan signifikan. Penggunaan lahan hutan dan kondisi topografi yang beragam menjadi tantangan bagi proses pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah penyangga IKN yang memiliki tingkat perkonomian tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang berbatasan secara langsung dengan Kawasan Pengembangan IKN, seharusnya memiliki keterkaitan paling besar dalam menunjang proses pembangunan IKN. Penelitian ini bertujuan unt

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Ginanjar, Bakdal. "Metafora Tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pidato-Pidato Jokowi." Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 20 (November 30, 2024): 60–63. https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1304.

Full text

Abstract:

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan ibu kota baru negara Indonesia yang sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Namun, Presiden Jokowi tetap melaksanakan pembangunan disertai dengan penyosialisasian ide/gagasan IKN menjadi lebih konkret dengan pemanfaatan metafora melalui pidato. Berdasarkan realita itu, penelitian ini mengkaji metafora tentang IKN dalam pidato-pidato Jokowi. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data penelitian berupa kalimat yang mengandung ungkapan metaforis tentang IKN yang disediakan dari pidato-pidato Jokowi tahun

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Ma'mun, Abdul Rahman. "Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara." POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan 3, no. 1 (2023): 1–16. http://dx.doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16.

Full text

Abstract:

Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakaan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Rusmana, Rizki Tri, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara." Jurnal Ilmiah Kutei 22, no. 2 (2023): 171–87. http://dx.doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292.

Full text

Abstract:

Kepala Otorita selaku penyelenggara pemerintahan di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN), diberikan kewenangan pengelolaan keuangan IKN oleh Presiden, padahal UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak menyebutkan Kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas tentang bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan yang dimaksud UU IKN tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik kelembagaan Badan Otorita IKN serta kedudukan Kepala Otorita IKN seba

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Kartikasari, Mada Devi, and Sonyendah Retnaningsih. "Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN." Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (2024): 933–41. http://dx.doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899.

Full text

Abstract:

Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumbe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Charles, Charles, James James, and Pablo Dwipa Ananta Siregar. "Optimalisasi Penerimaan Negara: Penyesuaian Insentif Pajak atas Investasi di IKN terhadap BEPS Pilar 2." Jurnal Pendidikan Indonesia 5, no. 12 (2024): 732–43. https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6581.

Full text

Abstract:

Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur sudah dimulai sejak tahun 2022. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah kian gencar memasarkan IKN. Selain melalui promosi Marketing Investasi Indonesia (MII), pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN, dengan salah satunya adalah pengurangan tarif pajak PPh Badan sebesar 100% untuk penanaman modal di IKN. Namun, melalui analisis yang dilakukan, fasilitas insentif pajak di IKN dinilai kurang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya anggaran IKN yang masih bersumber dari APB

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Muhammad RM Fayasy Failaq, Dimas Adi Prasetiyo, Siti Mahmuda, and Mely Noviyanti. "PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1 (2023): 67–93. http://dx.doi.org/10.46874/tkp.v5i1.994.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Ridhani, Muhammad Yusuf, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma. "Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru." SPECTA Journal of Technology 5, no. 3 (2021): 247–60. http://dx.doi.org/10.35718/specta.v5i3.388.

Full text

Abstract:

Permasalahan transportasi menjadi salah satu factor pendorong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke lokasi baru. Oleh sebab itu sudah selayaknya aspek transportasi perlu dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan pembangunan IKN baru. Artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis terkait transportasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mendukung perencanaan pembangunan IKN. Artikel ini disusun melalui desk study dengan menggunakan sumber data dari buku, publikasi ilmiah, dan media elektronik. Penekanan pembahasan isu strategis diarahkan pada lessons learned negara yan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Khairurrizqo, Khairurrizqo. "National Interest within the Capital City Relocation Project State-Centered Theory Analysis." Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM) 4 (January 25, 2024): 00017. http://dx.doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.390.

Full text

Abstract:

The Indonesian government's proposal to relocate the Capital City (IKN) from Jakarta to East Kalimantan has faced various objections from different sectors. Nevertheless, the government has proceeded with the IKN relocation project despite in criticisms and opposition. This article provides a policy analysis of the IKN relocation using a qualitative approach and state-centered theory assumptions such as national interests, state autonomy, and limitations. The findings indicate that the IKN relocation policy aligns with various state-centered theory assumptions. Although there is public debate

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Miter, Hadi, Sudianto, and Kinurung Maleh Maden. "Gereja Kalimantan Evangelis Menyikapi Proyek Ibu Kota Negara Baru." Jurnal Teologi Pambelum 2, no. 2 (2022): 63–83. http://dx.doi.org/10.59002/jtp.v2i2.25.

Full text

Abstract:

Presiden Indonesia Joko Widodo merencanakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan pada tahun 2019. Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai salah satu organisasi Kegerejaan di Kalimantan memberikan reaksi yang sangat positif dan antisipatif atas keputusan pemerintah tersebut. Riset dalam tulisan ini Mendeskripsikan proses pemindahan IKN di Kalimantan Timur, bagaimana sikap GKE terhadap proyek IKN,dan refleksi teologis pelayanan GKE di wilayah IKN. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan setiap data yang dikumpulkan. Jenis penelitia

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Nurwidya Kusma Wardhani and Ahmad Ahsin Thohari. "Analisa Kebijakan Keuangan DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 256–63. http://dx.doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.890.

Full text

Abstract:

This research aims to examine how financial policy is analyzed in DKI Jakarta, which incidentally was the State Capital (IKN) of Indonesia when it was no longer an IKN. IKN's move to Nusantara certainly has various impacts on the people of Jakarta. Both on the social, cultural and economic sides. The economic side will certainly experience quite significant changes. Status as an IKN certainly provides added value to Jakarta. When IKN status has moved to Nusantara, economic policies will definitely follow in the areas that become IKN. In this research, we will examine financial policies for Jak

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Assydik, Muhammad Diva, Denny Zulkaidi, Andi Oetomo, et al. "Kajian kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Ibu Kota Nusantara." Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif 20, no. 1 (2025): 148. https://doi.org/10.20961/region.v20i1.85226.

Full text

Abstract:

<p dir="ltr"><span>Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembangkan sejumlah istilah baru yang penting untuk diteliti kelengkapan dan kesesuaiannya dengan standar normatif di Indonesia agar rencana yang dituangkan dalam rencana induk dapat terimplementasikan dengan baik. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN yang digunakan untuk mewujudkan rencana pembangunan IKN. Pada studi ini metode pengambilan data dilakukan melalui </span><span>desk study</span><span> me

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Rizalmi, Sigit Rahmat, Cicilia Tiara Putri Sarbrina, Christopher Davito Prabandewa Hertadi, and Putri Gesan Prabawa Anwar. "Analysis of the level of service quality with health services in the nusantara capital buffer area." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1454, no. 1 (2025): 012061. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1454/1/012061.

Full text

Abstract:

Abstract Indonesia’s capital city moved from DKI Jakarta Province to Nusantara (IKN) East Kalimantan Province on February 15, 2024. IKN is located in parts of Kutai Karta Negara Regency and North Penajam Paser Regency, East Kalimantan. Apart from the IKN core area, there are four buffer cities: Balikpapan City, Samarinda City, Kutai Kartanegara Regency, and Paser Regency. With the IKN move, the number of residents around the IKN area is predicted to increase. This will undoubtedly impact health services, where the ratio between health workers and the population could improve. This research aim

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Aziz SR, Abdul. "Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil society." Journal of Politics and Policy 5, no. 2 (2023): 104–18. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03.

Full text

Abstract:

A country moving its capital is a natural and normal thing to do if the reasons are objective. Many countries do that. Indonesia is also in the process of doing so. President Joko Widodo plans that on August 17 2024 the proclamation of independence ceremony can be held at the new IKN. Various criticisms from many groups, especially civil society, have emerged regarding President Joko Widodo's IKN project. Starting with a feasibility study that was not transparent and anti-discussion, followed by an academic paper that was bad quality. The IKN project is considered to be fraught with the busine

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Salsabilah, Nailah Sarah, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Nazwa Rahmannina Rustandi, and Putri Nur Wisudawati. "ANALISIS HUKUM TERKAIT DAMPAK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP LINGKUNGAN." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 87–104. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13293.

Full text

Abstract:

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Safik, Akhmad, and Mira Ewinda. "Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN." Jurnal Magister Ilmu Hukum 8, no. 2 (2023): 50. http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2307.

Full text

Abstract:

<p><strong>Abstrak</strong></p><p><strong></strong> Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan umum termasuk IKN berdasarkan ketentuan Perpres 65 tahun 2022 yang dikelola oleh Badan Otorita IKN, adapun tanah yang di gunakan untuk membangun IKN adalah tanah negara berdasarkan hak pakai untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (yuridis normative) serta kajian empiris dalam bidang pertanahan. Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta Metode

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Fikri, Miftakhul. "Discourse about The News of Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia on Instagram: Discourse Analysis on The Posts of @detikcom Account." COMMUSTY Journal of Communication Studies and Society 3, no. 1 (2024): 18–27. http://dx.doi.org/10.38043/commusty.v3i1.5053.

Full text

Abstract:

The dissemination of information related to reporting on the Ibu Kota Negara (IKN) has been carried out by several national media accounts one of which is the @detikcom. This research aims to find out how the discourse construction is built by the @detikcom on Instagram regarding the report of IKN. This research is qualitative where the research was carried out analyzing the text in the @detikcom posts regarding the report ofIKN. This research method uses discourse analysis by Teun Van Djik where text analysis in Instagram posts can be analyzed using textual analysis (macro structure, superstr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

B, Jauchar, Budiman Budiman, Adam Idris, Badruddin Nasir, and Ayu Khaerunnisa. "The Impact of IKN on Socio-Economic Development in Penajem Paser Utara (PPU) and Kutai Kartanegara." Journal of Governance and Public Policy 9, no. 2 (2022): LAYOUTING. http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.14083.

Full text

Abstract:

The construction of a New Capital City (IKN) will have major implications for the equitable distribution of national welfare. The development of the National Capital Region (IKN) is a national strategic project that is considered to be able to increase economic growth and equitable distribution of national welfare. There are data that explain empirically the explanatory material that has been discussed. It can be emphasized that in the short term, the development of the IKN can encourage economic activity through infrastructure investment in the IKN and surrounding areas. Then encourage trade

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Septanti, Kartika S., Rangga D. Yofa, Joko Mulyono, Widyadhari F. Setyaningrum, and Aldho R. Irawan. "Analysis of rice supply in the Nusantara Capital City." BIO Web of Conferences 119 (2024): 02006. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/202411902006.

Full text

Abstract:

Located in East Kalimantan Province, Nusantara Capital City (IKN) will be the new capital city of Indonesia. This plan will increase the population due to migration and economic growth in IKN. It will directly impact the increasing demand for food, especially rice. This study aims to analyse the sources of rice supply in IKN. Primary and secondary data collected in March - July 2023 from key informants in East Kalimantan, Jakarta, and South Sulawesi Province were analysed descriptively and quantitatively. IKN rice demand has been estimated to increase to 37.5 metric tons by 2024, along with an

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Nicholas, Ferdinand. "Synchronization of the Transfer of the Indonesian State Capital According to Law Number 3 of 2022 Concerning the State Capital with the 1945 Constitution and Applicable Positive Laws." Asian Journal of Social and Humanities 1, no. 07 (2023): 311–16. http://dx.doi.org/10.59888/ajosh.v1i07.34.

Full text

Abstract:

Until now, the capital city of Indonesia is the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta). Jakarta as the capital is the center of everything that makes Jakarta a big burden as the capital of Indonesia. President Joko Widodo moved the capital from Jakarta to Kalimantan under the name "Nusantara" as a form of representation of Indonesia's development. Law Number 3 of 2022 concerning State Capitals (UU IKN) was created, on January 18, 2022. However, this law experienced various problems due to the haste to ratify the IKN Law. The IKN Law is inconsistent with the 1945 Constitution and laws

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Sari, Chika Fatika, and Fadillah Zulfa Naftali. "Implications for the Development of the National Capital of the Archipelago and Protection of Customary Law Communities: A Review of Law Number 3 of 2022." Arkus 10, no. 3 (2024): 566–72. http://dx.doi.org/10.37275/arkus.v10i3.546.

Full text

Abstract:

The construction of the National Capital City (IKN) of the Archipelago in East Kalimantan has significant implications for the customary law communities who inhabit the region. This research examines the implications of IKN development for the rights and lives of indigenous peoples based on Law Number 3 of 2022 concerning National Capital. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. Data was collected through document study and analysis of statutory regulations, especially Law No. 3 of 2022. The research results show that IKN development has potential positive a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Wibowo, Sri Anggraini, Mutiara Fahmi, and Yenny Sri Wahyuni. "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 105–18. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13495.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang timbul dalam sudut pandang para pakar hukum mengenai isi dari UUPA dan UU IKN yang dianggap bertentangan. Dimana jangka waktu Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam UU IKN berbeda dengan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pertentangan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengkaji beberapa metode yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dari sudut pandang asas lex specialis derogat legi generalis dan siyasah idariyah. Metode penelitian ini ialah penelit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Amanda Musu, Clara, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie, Mochammad Aditia Gustawinata, and Muhammad Irsyad Marwandy. "UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA BARU: PERDEBATAN KECACATAN FORMIL DAN MATERIIL PADA ATURANNYA." IBLAM LAW REVIEW 2, no. 2 (2022): 79–97. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v2i2.70.

Full text

Abstract:

Jakarta telah menjadi Ibukota Negara bagi Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Hal tersebut membuat Jakarta terlahir sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mencari nafkah di Ibukota Negara ini. Lambat laun, Jakarta dinilai sudah "lelah" untuk menjadi Ibukota dan dibutuhkan IKN yang menggantikan Jakarta. UU IKN hadir sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibukota yang baru. Artikel ini menyajikan bagaimana UU IKN yang merupakan dasar hukum untuk Ibukota baru, tetapi dalam perumusan dan pengesahan UU IKN i

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Nadia Istamala, Nur Azizah, Oki Nurahim, and Daryono Daryono. "OPINI PUBLIK BERDASARKAN TEORI AGENDA SETTING PADA PROSESPERENCANAAN PEMINDAHAN IKN." Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi 4, no. 2 (2024): 74–87. https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.517.

Full text

Abstract:

Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang telah disepakati oleh DPR RI pada awal 2022. Meskipun terdapat lebih dari enam pertimbangan utama, alasan ini belum cukup untuk menggerakkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, serta meneliti tanggapan para pemangku kepentingan. Proses ini menyoroti pro dan kontra dalam persiapan, pembiayaan, dan dampak ekonomi serta sosial-ekologis dari pemind

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Bakhri, Syaeful, Harjo Susmoro, and Beni Rudiawan. "Defense Strategy for Inland Waters, Indonesian Archipelagic Sea Lanes II to Prevent Non-Military Threats in the Capital of the New Nation." AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, no. 1 (2023): 287–312. http://dx.doi.org/10.57235/aurelia.v2i1.297.

Full text

Abstract:

The transfer of the State Capital (KN) from Jakarta to East Kalimantan Province in North Penajam Paser Regency has now been determined by the government with the enactment of Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. In the law, it is explained that one of the functions of IKN is as a Center of gravity (CoG), namely symbolizing the sovereignty of a country, therefore IKN is a national vital object to maintain its existence from threats, therefore IKN requires a system and strategy to protect it in this case. non-military threat. In this thesis the researcher used a descriptive qualitativ

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." Bappenas Working Papers 4, no. 1 (2021): 13–29. http://dx.doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87.

Full text

Abstract:

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi konsep Forest City untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimana didala

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Paramananda, Damar, and Doddy Aditya Iskandar. "TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA." JURNAL RISET PEMBANGUNAN 7, no. 1 (2024): 50–65. https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.182.

Full text

Abstract:

Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan karena hampir seluruh infrastruktur pendukung untuk pembangunan IKN Nusantara terdapat di Balikpapan. Wilayah Kariangau, Karang Joang, dan Teritip yang merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara diharapkan dapat berperan sebagai pendukung IKN. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat abduktif. Adapun metode pengumpulan data dengan in-depth interview, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Utama, Erry Praditya. "POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM." IBLAM LAW REVIEW 4, no. 2 (2024): 38–49. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v4i2.405.

Full text

Abstract:

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan melalui Undang-undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“IKN”). Kebijakan ini mengundang beragam tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan karena ibu kota memiliki peran yang fundamental bagi negara ini dan secara historis peran ibu kota sudah begitu lama diemban oleh Jakarta. Lalu kenapa pemerintah mengambil keputusan besar untuk memindahkan Ibu Kota? Alasan, gagasan, atau ide pemindahan Ibu Kota Negara ini dapat kita pahami dengan mempelajari Politik Hukum pemb

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Rifaid, Rifaid, M. Taufik Rachman, Tawakkal Baharuddin, and Srirath Gohwong. "Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN)." Journal of Governance and Public Policy 10, no. 3 (2023): 263–73. http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681.

Full text

Abstract:

Many researchers have studied public trust to assess a government policy. Trust is the key to synergizing or connecting the state, government, and society. It is an essential foundation for the state in implementing a policy. That prompted this study to research current policies on developing new capital cities (IKN) by relating them to the level of public trust. This study used a qualitative approach with descriptive content analysis. The research object was seen from Twitter users in discussing policies regarding the development of a new capital city. Sources of data obtained from the overal

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Abduh aqil, Nabil, Jessica Armies, Asri Verauli, and Muhammad Iqbal Baiquni. "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara." Recht Studiosum Law Review 1, no. 2 (2022): 14–27. http://dx.doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670.

Full text

Abstract:

Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Humalanggi, Mahyudin, Nancy Noviana Lantapon, Ivana Butolo, and Herie Saksono. "Strategic-Competitiveness for Socio-Economic Development: Unlocking the Potential of Gorontalo Province in the Context of the Nusantara Capital Integrated Development (IKN)." Jurnal Bina Praja 15, no. 3 (2023): 639–49. http://dx.doi.org/10.21787/jbp.15.2023.639-649.

Full text

Abstract:

The development of the Capital City of Nusantara (IKN) in East Kalimantan Province was an important turning point in Indonesia's development model. As one of its close neighbors, Gorontalo Province has great potential to contribute to developing IKN. Cohesion between Gorontalo Province and IKN is key to achieving its socio-economic development goals. However, Gorontalo Province still faces problems in economic development, public services, and MSMEs, including slow local economic development, inadequate infrastructure, low community competitiveness, high levels of poverty, and socio-economic p

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Cahya, Hardianto Harefa, Harefa Beniharmoni, and Subhandi Bakhtiar Handar. "The Implementation of Good Governance for Optimizing the Potential Corruption Prevention in the Development of the Nusantara (IKN)." International Journal of Social Science and Human Research 07, no. 05 (2024): 2612–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.11112798.

Full text

Abstract:

The decision to develop the Archipelago Capital (IKN) as the capital city of Indonesia is one of the state political decisions that has a big vision towards a Golden Indonesia 2045. As a project with a large and complex budget, its financial management must be carried out in an accountable manner, free from corrupt practices, and supported with a strict monitoring system so that it can run by prioritizing the principles of good governance. Therefore, IKN development policies and regulations must be in line with these principles and objectives. This study aims to describe the current condition

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Halmadiningrat, I. Made, and Aridiva Firdharizki. "Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 2 (2024): 333–74. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.601.

Full text

Abstract:

Salah satu catatan kritis proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengundangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal ini telah menciptakan potensi perenggutan hak-hak masyarakat adat yang merupakan kelompok paling rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU IKN serta akibatnya terhadap perlindungan lingkungan hidup pada hak masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN memiliki konstelasi konfigurasi politik otoriter yang secara simultan berdampa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

., Junaidi, Sakti A. Adisasmita, Muhammad S. Pallu, and M. Isran Ramli. "Investigating Local Resources and Wisdom in Partner Regions Surrounding the Nation's Capital for Road Network Development." Civil Engineering Journal 8, no. 5 (2022): 926–37. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2022-08-05-06.

Full text

Abstract:

The development of the New Indonesia’s Capital, called the IKN, will undoubtedly draw many people to come and engage in the IKN region, although not inside the IKN area, since the development is confined to a small area with smart city, blue city, and forest city ideas merged. Restrictions on mobility inside the IKN area will almost definitely create issues for road network connectivity across IKN's surrounding areas, so it was deemed essential to have a road network development model that maintains IKN as a limited area while also functioning as a catalyst for economic growth in partner areas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Manik, Henry Munandar. "Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN)." Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika 4, no. 4 (2022): 362–66. http://dx.doi.org/10.29244/agro-maritim.0404.362-366.

Full text

Abstract:

Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas ka

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

SA, Grace Seccina, and Manik Sunuantari. "Analisis Framing Pemberitaan Kesiapan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara di #SobatNusantara." Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) 4, no. 1 (2025): 113. https://doi.org/10.36722/psn.v4i1.3521.

Full text

Abstract:

<p><strong>Salah satu proyek terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Indonesia adalah pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) siap direlokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah proses pembangunan infrastruktur selesai. Hal ini dilakukan supaya ASN sebagai landasan administrasi publik, siap bekerja ketika pindah ke ibu kota baru. Tujuan penelitian untuk mengetahui konstruksi realitas relokasi IKN berkaitan dengan informasi yang ada di Instagram #SobatNusantara yang berisi informasi tentang kesiapan inf

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 (2020): 183. http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947.

Full text

Abstract:

President Jokowi has announced plans to move the country's capital city (IKN) to East Kalimantan Province. This IKN transfer must be carefully planned because there are potential positive impacts as well as risks. The background of moving the IKN is that the burden on DKI Jakarta as the center of government and business center is too high. The transfer of IKN also aims to reduce economic inequality between Java and outside Java. Therefore, this paper will analyze the economic impact along with the risks of moving the IKN that the government must anticipate. In the economic aspect, there is pot

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Syahr, Z. H. A., D. H. Syaifullah, M. R. Hakim, et al. "Projection of Electric Ships as Sustainable Transportation in the Capital City of Indonesia “Nusantara”." Journal of Physics: Conference Series 2828, no. 1 (2024): 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2828/1/012013.

Full text

Abstract:

Abstract Nusantara is Indonesia’s new capital or knows as Ibu Kota Nusantara (IKN) for implementing the sustainable city concept. Waters separate the area around IKN with a total area of 68,188 ha. Therefore, people living in IKN, namely in Penajam and its surroundings, have become accustomed to using water transportation to travel between regions. Ship transportation that the community has often used has also been developed with electric ships to support sustainable cities and zero emissions at IKN. However, in implementing electric ships, problems arise, namely how to project the development

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Hariati, Hariati, and Annisa Saskia Saputri. "Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia." Journal of Government and Politics (JGOP) 4, no. 1 (2022): 16. http://dx.doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218.

Full text

Abstract:

Penelitian ini mendeskripsikan sebuah upaya dalam mewujudkan best practice kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimasa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literature yang berlandaskan kepada sumber-sumber terpercaya dan kredibel. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa pembangunan IKN bukan hanya didasarkan kepada persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun perlu dipahami sebagai suatu langkah untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan diberbagai wilayah. Pembangunan IKN harus bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan me

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Ripaldi, Enta Malasinta Lantigimo, Idrus Sasirais, and Gabriella Tara Yohaness. "Kesiapan Dayak Deah Di Desa Kinarum Dalam Menyambut Ibu Kota Negara Baru." Jurnal Teologi Pambelum 2, no. 2 (2022): 34–48. http://dx.doi.org/10.59002/jtp.v2i2.27.

Full text

Abstract:

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya ke daerah Sepaku, Penajam Paser Utara yang digagas Presiden Jokowi dan disahkan DPR RI melalui rapat paripurna pada 18 Januari 2022 diyakini memberikan dampak ekonomi, sosial dan budaya yang signifikan. Dampak yang dimaksud tidak hanya bagi kawasan yang menjadi lokasi IKN, tetapi juga untuk kawasan yang ada di sekitarnya, termasuk Kabupaten Tabalong yang berjarak kurang lebih 203 km dari kawasan IKN. Sebagai salah satu gerbang utama dari IKN baru, penting untuk mengkaji kesiapan masyarakat adat Dayak Deah dala

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Angelica, Bernicia. "Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria." Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal 1, no. 8 (2023): 382–95. http://dx.doi.org/10.57185/mutiara.v1i8.66.

Full text

Abstract:

Pemindahan Ibu Kota Indonesia merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam rangka menciptakan kota berkelanjutan untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Beriringan dengan mulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang kembali diubah pada tahun 2023. Perubahan atas Undang-Undang IKN yang dirasa sangat cepat, dirasa mencerminkan ketidakkonsistenan yang merujuk pada kesimpulan yang mempertanyakan sejauh mana perlindungan hukum bagi investor khususnya investor a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Safitri, Avita, Yuliati, and Verani Indiarma. "Framing Media Terhadap Pemberitaan Investasi Smart City IKN: Analisis pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co Periode 1 Maret – 28 April 2024." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL 6, no. 1 (2024): 152–67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3329.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembingkaian (framing) berita investasi smart city di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang dimuat pada media online Kompas.com dan Tempo.co. Hal ini berangkat dari fenomena pembangunan IKN di Indonesia yang mengangkat konsep smart city serta melibatkan para investor sehingga menjadi pemberitaan hangat yang menghiasi media online tanah air. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif dalam paradigma konstruktivisme menggunakan teori framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Konicki. Pengumpulan data dilakukan melalui te

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Wijaya, Endra, Cipta Indralestari Rachman, Neisya Azzahra, Salsabila Widya Ananda, and Deandra Candita Nurhanifah. "Challenges in Realizing the Protected Green Area in Ibu Kota Nusantara." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1447, no. 1 (2025): 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1447/1/012028.

Full text

Abstract:

Abstract Ibu Kota Nusantara (IKN) has a target of realizing the availability of at least 75% of conservation area. This conservation area is also one of the key performance indicators for measuring the success of development in IKN. This target is not easy to achieve because within the IKN area there are still several problems or activities that have an impact on environmental conditions in IKN. Such kinds of problems are closely related to environmental law aspects. This study discusses several challenges that are still problems that could hinder the availability of conservation area in IKN.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Rahardian Dewantoro, Sofyan, I Kadek Suryana, Desak Putu Nita Suadnyani, and Arif Devi Dwipayana. "OPTIMIZATION OF PUBLIC TRANSPORTATION NOSES IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRIC VEHICLE-BASED GREEN INFRASTRUCTURE TO REALIZE A GREEN CITY IN THE NUSANTARA CAPITAL REGION THROUGH IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY." INTERNATIONAL JOURNAL ENGINEERING AND APPLIED TECHNOLOGY (IJEAT) 6, no. 2 (2023): 87–97. http://dx.doi.org/10.52005/ijeat.v6i2.93.

Full text

Abstract:

Law Number 3 of 2022 is the legal basis for moving the National Capital from DKI Jakarta to Sepaku, East Kalimantan, which is called the Capital City of the Archipelago (IKN). To prevent serious emissions cases from recurring in the capital city of Jakarta, the low emission zone concept needs to be implemented to achieve a smart and green city area in IKN. Community mobility in IKN is directed at 80% to use public transportation with an access time of 10 minutes to public transportation nodes, so that with the large area of IKN it is very necessary to optimize the development of public trans

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Rahmawati, Rahmawati, Miftakhur Rohmah, Yana Ulfah, Rina Juwita, M. Fauzan Noor, and Zainal Arifin. "Becoming a viewer again? Optimizing educational tour at IKN Nusantara to encourage community enthusiasm." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 11, no. 2 (2023): 159–74. http://dx.doi.org/10.22437/ppd.v11i2.22753.

Full text

Abstract:

The scenario of moving the national capital aims to equalize economic growth. In reality, the president of the Republic of Indonesia has chosen Penajam Paser Utara in East Kalimantan as the new national capital (known as IKN Nusantara). Substantively, this program is predicted to have an impact on community empowerment. To stimulate the success of capital city relocation, stakeholder participation is needed, especially local communities using a comprehensive alternative. The primary target of this paper is to channel and expose the culture of East Kalimantan via IKN Nusantara educational touri

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Fanshoby, Muhammad, Tantan Hermansah, and Nofia Natasari. "ANALYSIS OF THE READINESS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS EMPLOYEES ON THE ISSUE OF IKN NUSANTARA RELOCATION IN THREE PTKIN." INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) 8, no. 2 (2023): 197–216. http://dx.doi.org/10.18326/inject.v9i2.446.

Full text

Abstract:

The urgency of relocating the national capital to IKN Nusantara is rooted in its symbolic representation of the nation's identity. The capital's significance is sensitive, serving as a cornerstone of national symbols and unity. The Ministry of Religious Affairs (Kemenag) is at the forefront of promoting national unity through its campaign on religious moderation, essential for IKN Nusantara's development. State Islamic Religious Universities (PTKIN), under Kemenag, lead in studying religious moderation. PTKIN's pivotal role in strengthening national unity aligns with IKN Nusantara's objectives

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Miftah, Farrah. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." Wajah Hukum 8, no. 1 (2024): 319. http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1420.

Full text

Abstract:

This research examines the legal protection of customary lands of indigenous communities involved in the development of special economic zones (IKN). This research uses a legal approach and case studies to analyze the impact of IKN development on the customary rights of indigenous communities. The results of this research highlight the challenges associated with IKN development and potential violations of customary land rights. This study also reviews the existing legal framework and recommends improving and strengthening legal protection for indigenous peoples. Therefore, this study contribut

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Mulyaningsih, Rizki. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah." Jurnal Lex Renaissance 7, no. 2 (2022): 296–309. http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6.

Full text

Abstract:

The government officially promulgated Law Number 3 of 2022 on the State Capital (IKN Law) with the branding of Nusantara as the Capital. There lies a legal issue regarding the position of the Head of the IKN Authority in Article 5 paragraph (4) of the IKN Law. The Head of the IKN Authority is at the ministerial level, selected and appointed by the President. Hence, this study examines: First, how is the position of the Authoritative Head in Law Number 3 of 2022 in terms of the perspective of regional autonomy law? and Second, what are the implications of regulating the position of the Authorit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!