To see the other types of publications on this topic, follow the link: IKN.
Journal articles on the topic 'IKN'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'IKN.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Kulla, Periskila Dina Kali, Zulwanis Zulwanis, and Suryani Musa. "Exploring Lactic Acid Bacteria from Aceh’s Keumamah Fish as Potential Natural Antibiotics to Inhibit Escherichia Coli." Indonesian Journal of Global Health Research 7, no. 2 (2025): 613–24. https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i2.4915.
Full textAbstract:
Aceh is known for its abundant fishery resources, particularly tuna, which has an annual production of 7,903 tons. However, tuna is highly perishable, necessitating effective preservation methods to maintain its quality. Keumamah fish, a traditional Acehnese dish, is renowned for its dried texture, allowing it to be stored for extended periods and making it a common choice for various events. Objective: This study aims to identify lactic acid bacteria (LAB) present in keumamah fish that contribute to the fermentation process and serve as potential sources of natural antibiotics to inhibit the pathogenic bacteria Escherichia coli. Method: Lactic Acid Bacteria (LAB) isolation was conducted using dilution and inoculation techniques on MRS agar media supplemented with CaCO3. The results indicated that the inhibition zones of the isolated LAB were as follows: isolate IK4 showed an inhibition zone of 9.81 mm, isolate IK5 exhibited 11.3 mm, isolate IK6 had 9.4 mm, and isolate IK9 displayed 10.56 mm. Based on Gram staining and biochemical tests (temperature, pH, and salt tolerance), seven isolates were classified into three genera: Lactobacillus (IK3, IK5, and IK7), Enterococcus (IK4, IK6, and IK9), and Leuconostoc (IK8).
2
Nugroho, Doni. "BENTUK DAN KEKHUSUSAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) 4, no. 1 (2022): 53–62. http://dx.doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6527.
Full textAbstract:
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview atau studi pustaka.
 Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.
3
Kishandoko, Irham Annafi, Anandharu Risna, Jasmine Akhiru Ramadhanti, and Frigate Rario Yusuf. "Perencanaan Transportasi Umum Penghubung Kawasan IKN dengan Kota Balikpapan sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Wilayah." TATALOKA 27, no. 1 (2025): 72–94. https://doi.org/10.14710/tataloka.27.1.72-94.
Full textAbstract:
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan signifikan. Penggunaan lahan hutan dan kondisi topografi yang beragam menjadi tantangan bagi proses pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah penyangga IKN yang memiliki tingkat perkonomian tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang berbatasan secara langsung dengan Kawasan Pengembangan IKN, seharusnya memiliki keterkaitan paling besar dalam menunjang proses pembangunan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan moda transportasi umum yang menghubungkan kawasan IKN dengan Kota Balikpapan sebagai upaya percepatan pembangunan. Metode yang digunakan mencakup analisis spasial yang terdiri dari analisis fisik dasar dan perubahan tutupan lahan dengan data citra. Hasil analisis menunjukkan IKN didominasi dengan kemiringan lereng landai dan sebagian lainnya curam, sehingga moda transportasi umum yang sesuai antara lain kereta gantung, monorel, dan bus rapid transit, serta rencana pengembangan jaringan jalan tol bisa menghubungkan kawasan IKN dengan Kota Balikpapan sesuai prioritas jangka waktu pembangunannya. Perencanaan transportasi umum yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam pembangunan IKN serta meningkatkan konektivitas antara IKN dan Kota Balikpapan.
4
Ginanjar, Bakdal. "Metafora Tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pidato-Pidato Jokowi." Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 20 (November 30, 2024): 60–63. https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1304.
Full textAbstract:
Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan ibu kota baru negara Indonesia yang sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Namun, Presiden Jokowi tetap melaksanakan pembangunan disertai dengan penyosialisasian ide/gagasan IKN menjadi lebih konkret dengan pemanfaatan metafora melalui pidato. Berdasarkan realita itu, penelitian ini mengkaji metafora tentang IKN dalam pidato-pidato Jokowi. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data penelitian berupa kalimat yang mengandung ungkapan metaforis tentang IKN yang disediakan dari pidato-pidato Jokowi tahun 2023-2024 yang terarsip pada web Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode simak dan teknik catat. Data dianalisis dengan metode padan referensial dengan teknik hubung banding menyamakan hal pokok. Berdasarkan analisis data, ditemukan dua pemetaan tentang IKN yang tergolong sebagai metafora ontologis, yakni IKN adalah investasi dan IKN adalah perubahan peradaban. Temuan itu menunjukkan adanya korespondensi antara ranah sumber dan ranah target dalam mengkonkretkan ide/gagasan tentang IKN.
5
Ma'mun, Abdul Rahman. "Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara." POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan 3, no. 1 (2023): 1–16. http://dx.doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16.
Full textAbstract:
Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakaan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik dengan ‘pesan’ mengenai pendanaan IKN. Sedangkan teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik dari Caporaso (2008) digunakan untuk menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN yang mendalkan swasta dan investor asing daripada APBN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif dan deskriptif analitis, yakni membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN muncul karena 3 faktor, (1) Tidak ada rencana strategi komunikasi politik pemindahan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional. Tidak jelas siapa ‘komunikator’ Pemerintah dan tidak ada ‘narasi tunggal’ sebagai ‘pesan’ utama komunikasi politik (2) Transparansi sumber pendanaan IKN dan bila pendanaan dari investor tidak sesuai harapan juga tidak jelas (3) Mitigasi komunikasi krisis tidak disiapkan untuk mengatasi komunikasi politik dengan calon invetstor ataupun publik. Ketiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut bila dibiarkan akan membuat publik cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.
6
Rusmana, Rizki Tri, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara." Jurnal Ilmiah Kutei 22, no. 2 (2023): 171–87. http://dx.doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292.
Full textAbstract:
Kepala Otorita selaku penyelenggara pemerintahan di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN), diberikan kewenangan pengelolaan keuangan IKN oleh Presiden, padahal UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak menyebutkan Kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas tentang bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan yang dimaksud UU IKN tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik kelembagaan Badan Otorita IKN serta kedudukan Kepala Otorita IKN sebagai pengelola keuangan negara berdasarkan kekuasaan presiden menurut konsepsi keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik Badan Otorita IKN antara lain dibentuk berdasarkan undang-undang, berkedudukan di ibu kota negara dan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak mempunyai DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan wilayah setingkat provinsi yang tidak dipimpin oleh gubernur, serta peraturan yang dikeluarkan berupa Peraturan Kepala Otorita IKN, maka lebih tepat bila Badan Otorita dikategorikan sebagai Pemerintah Pusat, dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di IKN, Kepala Otorita berada pada posisi menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk IKN.
7
Kartikasari, Mada Devi, and Sonyendah Retnaningsih. "Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN." Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (2024): 933–41. http://dx.doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899.
Full textAbstract:
Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumber dana IKN, penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi skema pembangunan infrastruktur pada IKN, serta pengembalian investasi kepada badan usaha swasta melalui Perjanjian KPBU untuk IKN. Tujuan lainnya adalah untuk memahami perbedaan regulasi antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji hukum positif tertulis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Kemudian, bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha swasta adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain itu, antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN terdapat perbedaan pada dasar hukum, prinsip pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan ketentuan mengenai klausul wajib dalam Perjanjian KPBU untuk IKN.
8
Charles, Charles, James James, and Pablo Dwipa Ananta Siregar. "Optimalisasi Penerimaan Negara: Penyesuaian Insentif Pajak atas Investasi di IKN terhadap BEPS Pilar 2." Jurnal Pendidikan Indonesia 5, no. 12 (2024): 732–43. https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6581.
Full textAbstract:
Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur sudah dimulai sejak tahun 2022. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah kian gencar memasarkan IKN. Selain melalui promosi Marketing Investasi Indonesia (MII), pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN, dengan salah satunya adalah pengurangan tarif pajak PPh Badan sebesar 100% untuk penanaman modal di IKN. Namun, melalui analisis yang dilakukan, fasilitas insentif pajak di IKN dinilai kurang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya anggaran IKN yang masih bersumber dari APBN. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk menyesuaikan tarif pajak atas investasi menjadi 15% serta fokus pada peningkatan transaksi dan kemudahan administrasi.
9
Muhammad RM Fayasy Failaq, Dimas Adi Prasetiyo, Siti Mahmuda, and Mely Noviyanti. "PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1 (2023): 67–93. http://dx.doi.org/10.46874/tkp.v5i1.994.
Full textAbstract:
ABSTRAK Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.
10
Ridhani, Muhammad Yusuf, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma. "Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru." SPECTA Journal of Technology 5, no. 3 (2021): 247–60. http://dx.doi.org/10.35718/specta.v5i3.388.
Full textAbstract:
Permasalahan transportasi menjadi salah satu factor pendorong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke lokasi baru. Oleh sebab itu sudah selayaknya aspek transportasi perlu dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan pembangunan IKN baru. Artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis terkait transportasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mendukung perencanaan pembangunan IKN. Artikel ini disusun melalui desk study dengan menggunakan sumber data dari buku, publikasi ilmiah, dan media elektronik. Penekanan pembahasan isu strategis diarahkan pada lessons learned negara yang berpengalaman memindahkan IKN terutama dalam aspek manajemen transportasi, tinjauan literature terkait potensi penerapan TOD pada simpul transportasi di IKN, dan tinjauan literature tentang prospek penggunaan system transportasi berkelanjutan di IKN.
11
Khairurrizqo, Khairurrizqo. "National Interest within the Capital City Relocation Project State-Centered Theory Analysis." Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM) 4 (January 25, 2024): 00017. http://dx.doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.390.
Full textAbstract:
The Indonesian government's proposal to relocate the Capital City (IKN) from Jakarta to East Kalimantan has faced various objections from different sectors. Nevertheless, the government has proceeded with the IKN relocation project despite in criticisms and opposition. This article provides a policy analysis of the IKN relocation using a qualitative approach and state-centered theory assumptions such as national interests, state autonomy, and limitations. The findings indicate that the IKN relocation policy aligns with various state-centered theory assumptions. Although there is public debate and political dynamics among political parties in parliament, there are clear indications of state autonomy in the IKN relocation policy. The state's ability to consolidate executive-legislative power in the IKN relocation policy. However, the state does not have absolute autonomy. There are limitations in realizing the state's interests in the IKN relocation, which must ultimately serve national interests.
12
Miter, Hadi, Sudianto, and Kinurung Maleh Maden. "Gereja Kalimantan Evangelis Menyikapi Proyek Ibu Kota Negara Baru." Jurnal Teologi Pambelum 2, no. 2 (2022): 63–83. http://dx.doi.org/10.59002/jtp.v2i2.25.
Full textAbstract:
Presiden Indonesia Joko Widodo merencanakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan pada tahun 2019. Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai salah satu organisasi Kegerejaan di Kalimantan memberikan reaksi yang sangat positif dan antisipatif atas keputusan pemerintah tersebut. Riset dalam tulisan ini Mendeskripsikan proses pemindahan IKN di Kalimantan Timur, bagaimana sikap GKE terhadap proyek IKN,dan refleksi teologis pelayanan GKE di wilayah IKN. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan setiap data yang dikumpulkan. Jenis penelitian yaitu deskriptif, Pengumpulan data dengan metode wawancara.Kehadiran IKN yang baru di Kalimantan Timur, ditanggapi dengan cara yang sangat positif oleh GKE, ada peluang yang dilihat disana dimana Kalimantan Timur dan lokasi IKN bersentuhan langsung dengan GKE. Untuk tingkat Sinode sudah memiliki dasar dimana ada “Cetak Biru” dari pembentukan persiapan GKE untuk IKN baru sehingga landasan untuk memperkuat posisi GKE di IKN baru sudah jelas arahnya.Pembangunan jemaat GKE dalam menyikapi terbentuknya IKN baru adalah proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Pengamatan, penguatan komitmen untuk berubah, mempersiapkan dan melakukan penelitian, analisis masalah, refleksi teologis dan perencanaan strategis yang berkelanjutan dalam evaluasi. Mengembangkan Proyek GKE Jangka Menengah dan Jangka Panjang di IKN baru sehingga kehadiran dan pengembangan GKE disana menjadi proyek mercusuar gereja Tuhan kedepan.
13
Nurwidya Kusma Wardhani and Ahmad Ahsin Thohari. "Analisa Kebijakan Keuangan DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 256–63. http://dx.doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.890.
Full textAbstract:
This research aims to examine how financial policy is analyzed in DKI Jakarta, which incidentally was the State Capital (IKN) of Indonesia when it was no longer an IKN. IKN's move to Nusantara certainly has various impacts on the people of Jakarta. Both on the social, cultural and economic sides. The economic side will certainly experience quite significant changes. Status as an IKN certainly provides added value to Jakarta. When IKN status has moved to Nusantara, economic policies will definitely follow in the areas that become IKN. In this research, we will examine financial policies for Jakarta, with a developed region, capable infrastructure, of course economic policies will be different compared to other regions even though they no longer have IKN status. The data collection method was carried out by studying literacy and statutory regulations and conducting qualitative descriptive data analysis to find out how the financial policy analysis of DKI Jakarta was carried out after the transfer of IKN to East Kalimantan.
14
Assydik, Muhammad Diva, Denny Zulkaidi, Andi Oetomo, et al. "Kajian kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Ibu Kota Nusantara." Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif 20, no. 1 (2025): 148. https://doi.org/10.20961/region.v20i1.85226.
Full textAbstract:
<p dir="ltr"><span>Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembangkan sejumlah istilah baru yang penting untuk diteliti kelengkapan dan kesesuaiannya dengan standar normatif di Indonesia agar rencana yang dituangkan dalam rencana induk dapat terimplementasikan dengan baik. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN yang digunakan untuk mewujudkan rencana pembangunan IKN. Pada studi ini metode pengambilan data dilakukan melalui </span><span>desk study</span><span> mengenai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di wilayah IKN dan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif komparatif serta metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, analisis konten, dan analisis komparatif antara instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat klasifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN yang menggunakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang nasional, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN setara dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang nasional dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN.</span></p>
15
Rizalmi, Sigit Rahmat, Cicilia Tiara Putri Sarbrina, Christopher Davito Prabandewa Hertadi, and Putri Gesan Prabawa Anwar. "Analysis of the level of service quality with health services in the nusantara capital buffer area." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1454, no. 1 (2025): 012061. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1454/1/012061.
Full textAbstract:
Abstract Indonesia’s capital city moved from DKI Jakarta Province to Nusantara (IKN) East Kalimantan Province on February 15, 2024. IKN is located in parts of Kutai Karta Negara Regency and North Penajam Paser Regency, East Kalimantan. Apart from the IKN core area, there are four buffer cities: Balikpapan City, Samarinda City, Kutai Kartanegara Regency, and Paser Regency. With the IKN move, the number of residents around the IKN area is predicted to increase. This will undoubtedly impact health services, where the ratio between health workers and the population could improve. This research aims to identify the community’s satisfaction level with health services in the IKN buffer area. The method used in this research is the SERVQUAL instrument in the form of a questionnaire based on five quality dimensions: responsiveness, tangibles, reliability, assurance, and empathy. The number of respondents in this study was 100, and they were divided proportionally based on the population in each IKN buffer city. This research shows that all aspects of the quality dimension show a negative gap, which means that people in IKN buffer cities perceive the level of health services as different. The importance-performance analysis shows that the dimensions of responsiveness, assurance, and empathy are included in quadrant I, which shows the main priority to be improved. The Kruskal Wallis test shows significant differences in perceptions and expectations in each IKN buffer city.
16
Aziz SR, Abdul. "Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil society." Journal of Politics and Policy 5, no. 2 (2023): 104–18. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03.
Full textAbstract:
A country moving its capital is a natural and normal thing to do if the reasons are objective. Many countries do that. Indonesia is also in the process of doing so. President Joko Widodo plans that on August 17 2024 the proclamation of independence ceremony can be held at the new IKN. Various criticisms from many groups, especially civil society, have emerged regarding President Joko Widodo's IKN project. Starting with a feasibility study that was not transparent and anti-discussion, followed by an academic paper that was bad quality. The IKN project is considered to be fraught with the business interests of political elites and capital owners. Apart from that, the IKN project is seen as having the potential to damage the environment and be fraught with agrarian conflict. The costs required for IKN in East Kalimantan are truly enormous and will definitely drain the APBN. IKN is not a priority at this time. IKN is also seen as an ambitious project that only serves to cover up President Joko Widodo's failures in all areas of life during his two terms of leadership.
17
Salsabilah, Nailah Sarah, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Nazwa Rahmannina Rustandi, and Putri Nur Wisudawati. "ANALISIS HUKUM TERKAIT DAMPAK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP LINGKUNGAN." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 87–104. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13293.
Full textAbstract:
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.
18
Safik, Akhmad, and Mira Ewinda. "Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN." Jurnal Magister Ilmu Hukum 8, no. 2 (2023): 50. http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2307.
Full textAbstract:
<p><strong>Abstrak</strong></p><p><strong></strong> Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan umum termasuk IKN berdasarkan ketentuan Perpres 65 tahun 2022 yang dikelola oleh Badan Otorita IKN, adapun tanah yang di gunakan untuk membangun IKN adalah tanah negara berdasarkan hak pakai untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (yuridis normative) serta kajian empiris dalam bidang pertanahan. Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta Metode empirisme berdasarkan metode appraisal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan hak atas tanah di IKN. Hasil penelitian mununjukan bahwa secara normatif pengelolaan lahan IKN berdasarkan Perpres 65 tahun 2022 serta Undang Undang 3 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 sedangkan pemberian hak atas tanah berdasarkan ketentuan Aprasial yang ditentukan dalam peraturan menteri ATR BPN.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> Badan Otorita IKN; Apraisal; Hak Pakai; Penilai Tanah</p><p><strong>Abstract</strong></p><p><strong></strong> Release of forest areas for public purposes including IKN based on the provisions of Presidential Decree 65 of 2022 which is managed by the IKN Authority Agency, while the land used to build the IKN is state land based on usufructuary rights for administering government determined based on statutory provisions (juridical normative) and empirical studies in the land sector. The author uses a form of normative juridical research with a statutory regulation approach and an empiricism method based on the appraisal method in land appraiser. The problem formulation of this research is how to implement the management of land rights in IKN. The results of the study show that normatively management of IKN land is based on Presidential Decree 65 of 2022 as well as Law 3 of 2022 and Government Regulation Number 17 of 2022 while the granting of land rights is based on appraisal provisions specified in the ATR BPN ministerial regulation.</p><p><strong>Keyword:</strong> Appraisal; IKN Authority Agency; land appraiser; usufructuary rights</p>
19
Fikri, Miftakhul. "Discourse about The News of Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia on Instagram: Discourse Analysis on The Posts of @detikcom Account." COMMUSTY Journal of Communication Studies and Society 3, no. 1 (2024): 18–27. http://dx.doi.org/10.38043/commusty.v3i1.5053.
Full textAbstract:
The dissemination of information related to reporting on the Ibu Kota Negara (IKN) has been carried out by several national media accounts one of which is the @detikcom. This research aims to find out how the discourse construction is built by the @detikcom on Instagram regarding the report of IKN. This research is qualitative where the research was carried out analyzing the text in the @detikcom posts regarding the report ofIKN. This research method uses discourse analysis by Teun Van Djik where text analysis in Instagram posts can be analyzed using textual analysis (macro structure, superstructure, and microstructure), social cognition analysis and social context analysis. The results of this research found three posts that had a lot of interactions related to IKN news such as flying cars at IKN and the IKN development process. In textual analysis, discourse construction was found with news titles, sentences and special words that were sensational and could attract public attention. Furthermore, the social cognition analysis found posts from the @detikcom produced by text creators which played a very important role in shaping the discourse of IKN news. Then the social context analysis shows that there are differences between the @detikcom and local media accounts in forming the report of IKN. Finally, this research concludes that the @detikcom has formed a discourse on IKN reporting which can indirectly influence public perception.
20
B, Jauchar, Budiman Budiman, Adam Idris, Badruddin Nasir, and Ayu Khaerunnisa. "The Impact of IKN on Socio-Economic Development in Penajem Paser Utara (PPU) and Kutai Kartanegara." Journal of Governance and Public Policy 9, no. 2 (2022): LAYOUTING. http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.14083.
Full textAbstract:
The construction of a New Capital City (IKN) will have major implications for the equitable distribution of national welfare. The development of the National Capital Region (IKN) is a national strategic project that is considered to be able to increase economic growth and equitable distribution of national welfare. There are data that explain empirically the explanatory material that has been discussed. It can be emphasized that in the short term, the development of the IKN can encourage economic activity through infrastructure investment in the IKN and surrounding areas. Then encourage trade between regions, and open up job creation opportunities. This paper also recommends that development in the context of welfare is not only a matter of increasing economic impact after the development of IKN in PPU and Kukar. However, in the context of the perspective of local community involvement in the stages of IKN development, it must be included, especially the contribution to recommendations for strengthening the socio-cultural aspect. The analysis used in this paper is descriptive qualitative research. In collecting data to support this research will track through data from the Central Statistics Agency (BPS) and National Development Planning Agency (BAPPENAS) for each area affected by IKN.
21
Septanti, Kartika S., Rangga D. Yofa, Joko Mulyono, Widyadhari F. Setyaningrum, and Aldho R. Irawan. "Analysis of rice supply in the Nusantara Capital City." BIO Web of Conferences 119 (2024): 02006. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/202411902006.
Full textAbstract:
Located in East Kalimantan Province, Nusantara Capital City (IKN) will be the new capital city of Indonesia. This plan will increase the population due to migration and economic growth in IKN. It will directly impact the increasing demand for food, especially rice. This study aims to analyse the sources of rice supply in IKN. Primary and secondary data collected in March - July 2023 from key informants in East Kalimantan, Jakarta, and South Sulawesi Province were analysed descriptively and quantitatively. IKN rice demand has been estimated to increase to 37.5 metric tons by 2024, along with an increase in population. The rice supply in East Kalimantan, derived from local production, fulfils only 49% of the total demand, whereas in IKN, it fulfils only 5%. In 2024, the total regional government rice reserve in regencies and cities near IKN was only 1.02% of the IKN rice demand. Most alternative rice supplies come from East Java and South Sulawesi Provinces. The policy implications are as follows: (1) increasing rice production by intensifying and extensifying farming; (2) expanding food reserves by increasing volume and building infrastructure; and (3) developing Regional Food Enterprises (BUMD) for rice supply chain efficiency.
22
Nicholas, Ferdinand. "Synchronization of the Transfer of the Indonesian State Capital According to Law Number 3 of 2022 Concerning the State Capital with the 1945 Constitution and Applicable Positive Laws." Asian Journal of Social and Humanities 1, no. 07 (2023): 311–16. http://dx.doi.org/10.59888/ajosh.v1i07.34.
Full textAbstract:
Until now, the capital city of Indonesia is the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta). Jakarta as the capital is the center of everything that makes Jakarta a big burden as the capital of Indonesia. President Joko Widodo moved the capital from Jakarta to Kalimantan under the name "Nusantara" as a form of representation of Indonesia's development. Law Number 3 of 2022 concerning State Capitals (UU IKN) was created, on January 18, 2022. However, this law experienced various problems due to the haste to ratify the IKN Law. The IKN Law is inconsistent with the 1945 Constitution and laws that are equivalent to the IKN Law do not involve the community's right to participate and obtain information from the government as their responsibility. As a result of the problems experienced in the UU IKN, this law must be corrected in detail and completely so that the UU IKN gets legal certainty and the IKN development process goes according to the goals of the state and nation. By considering every voice of the Indonesian people which is their right to build a prosperous country
23
Sari, Chika Fatika, and Fadillah Zulfa Naftali. "Implications for the Development of the National Capital of the Archipelago and Protection of Customary Law Communities: A Review of Law Number 3 of 2022." Arkus 10, no. 3 (2024): 566–72. http://dx.doi.org/10.37275/arkus.v10i3.546.
Full textAbstract:
The construction of the National Capital City (IKN) of the Archipelago in East Kalimantan has significant implications for the customary law communities who inhabit the region. This research examines the implications of IKN development for the rights and lives of indigenous peoples based on Law Number 3 of 2022 concerning National Capital. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. Data was collected through document study and analysis of statutory regulations, especially Law No. 3 of 2022. The research results show that IKN development has potential positive and negative implications for customary law communities. On the one hand, IKN development can open up opportunities for access to education, health and the economy for indigenous communities. On the other hand, IKN development can also result in marginalization and deprivation of indigenous peoples' rights to customary lands and territories. Protection of the rights and lives of customary law communities in the development of IKN needs to be the government's main concern. Concrete efforts such as recognizing and establishing customary territories, involving indigenous communities in the development process, and providing fair access to resources need to be made to ensure equitable and sustainable IKN development.
24
Wibowo, Sri Anggraini, Mutiara Fahmi, and Yenny Sri Wahyuni. "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 105–18. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13495.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang timbul dalam sudut pandang para pakar hukum mengenai isi dari UUPA dan UU IKN yang dianggap bertentangan. Dimana jangka waktu Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam UU IKN berbeda dengan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pertentangan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengkaji beberapa metode yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dari sudut pandang asas lex specialis derogat legi generalis dan siyasah idariyah. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan objek kajian berupa norma hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dibuat perbandingan antara metode nasakh dan asas lex specialis derogat legi generalis, keduanya memiliki konteks yang berbeda. menurut metode nasakh, UU IKN dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UU IKN yang datang kemudian setelah UUPA. Sedangkan dari perspektif asas lex specialis derogat legi generalis, UU IKN juga dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UUPA bersifat lebih umum dibanding UU IKN. Sesuai dengan prinsip Asas tersebut yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. KATA KUNCI: UUPA, UU IKN, HGU, HGB, Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis, Siyasah Idariyah.
25
Amanda Musu, Clara, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie, Mochammad Aditia Gustawinata, and Muhammad Irsyad Marwandy. "UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA BARU: PERDEBATAN KECACATAN FORMIL DAN MATERIIL PADA ATURANNYA." IBLAM LAW REVIEW 2, no. 2 (2022): 79–97. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v2i2.70.
Full textAbstract:
Jakarta telah menjadi Ibukota Negara bagi Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Hal tersebut membuat Jakarta terlahir sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mencari nafkah di Ibukota Negara ini. Lambat laun, Jakarta dinilai sudah "lelah" untuk menjadi Ibukota dan dibutuhkan IKN yang menggantikan Jakarta. UU IKN hadir sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibukota yang baru. Artikel ini menyajikan bagaimana UU IKN yang merupakan dasar hukum untuk Ibukota baru, tetapi dalam perumusan dan pengesahan UU IKN ini terdapat kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Objek penelitan ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel jurnal, buku, maupun berita yang berkaitan dengan penelitian artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa UU IKN disahkan terlalu cepat, sehingga UU IKN ini dinilai mempunyai kecacatan didalamnya dan mempunyai potensi untuk melanggar UUD 1945 dan asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan
26
Nadia Istamala, Nur Azizah, Oki Nurahim, and Daryono Daryono. "OPINI PUBLIK BERDASARKAN TEORI AGENDA SETTING PADA PROSESPERENCANAAN PEMINDAHAN IKN." Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi 4, no. 2 (2024): 74–87. https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.517.
Full textAbstract:
Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang telah disepakati oleh DPR RI pada awal 2022. Meskipun terdapat lebih dari enam pertimbangan utama, alasan ini belum cukup untuk menggerakkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, serta meneliti tanggapan para pemangku kepentingan. Proses ini menyoroti pro dan kontra dalam persiapan, pembiayaan, dan dampak ekonomi serta sosial-ekologis dari pemindahan ini, sambil membandingkannya dengan pengalaman negara lain. Penelitian ini mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat dalam pemindahan IKN, yang memiliki potensi strategis untuk transformasi ekonomi namun harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan geografis. Media sosial, khususnya Twitter, berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai perencanaan pemindahan IKN. Penelitian yang dilakukan dari Maret hingga Mei 2022 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan analisis data melalui aplikasi Nvivo 12 Plus, menemukan bahwa teori agenda setting mempengaruhi opini publik di Twitter terkait pemindahan IKN.
27
Bakhri, Syaeful, Harjo Susmoro, and Beni Rudiawan. "Defense Strategy for Inland Waters, Indonesian Archipelagic Sea Lanes II to Prevent Non-Military Threats in the Capital of the New Nation." AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, no. 1 (2023): 287–312. http://dx.doi.org/10.57235/aurelia.v2i1.297.
Full textAbstract:
The transfer of the State Capital (KN) from Jakarta to East Kalimantan Province in North Penajam Paser Regency has now been determined by the government with the enactment of Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. In the law, it is explained that one of the functions of IKN is as a Center of gravity (CoG), namely symbolizing the sovereignty of a country, therefore IKN is a national vital object to maintain its existence from threats, therefore IKN requires a system and strategy to protect it in this case. non-military threat. In this thesis the researcher used a descriptive qualitative research method with the formulation of the problem from the problem statement to be able to protect the IKN from non-military threats in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) II. The results of the research that the researchers got were the significance of non-military threats in the inland waters defense area in ALKI II, giving rise to an urgency to develop a new IKN defense strategy that can ward off non-military threats in the planning stages of the IKN transfer. Which then the researcher concluded that in efforts to move the IKN it is important to analyze the defense of inland waters in ALKI II with the aim of maintaining the defense of IKN with an inland waters defense strategy, in order to realize national defense from non-military threats.
28
Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." Bappenas Working Papers 4, no. 1 (2021): 13–29. http://dx.doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87.
Full textAbstract:
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi konsep Forest City untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimana didalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia (benchmarking). Berdasarkan kajian ini, konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu:1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City. Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN.
29
Paramananda, Damar, and Doddy Aditya Iskandar. "TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA." JURNAL RISET PEMBANGUNAN 7, no. 1 (2024): 50–65. https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.182.
Full textAbstract:
Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan karena hampir seluruh infrastruktur pendukung untuk pembangunan IKN Nusantara terdapat di Balikpapan. Wilayah Kariangau, Karang Joang, dan Teritip yang merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara diharapkan dapat berperan sebagai pendukung IKN. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat abduktif. Adapun metode pengumpulan data dengan in-depth interview, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Karang Joang merupakan masyarakat yang paling siap terhadap pembangunan IKN di mana masyarakat di kelurahan ini cenderung didominasi kegiatan yang mengarah pada sektor post-industry, sedangkan masyarakat di Kelurahan Kariangau masih transisi menuju sektor industrial, sementara itu, masyarakat di Kelurahan Teritip masih dominan pada kegiatan pre-industry. Secara komprehensif, masyarakat memiliki tingkat kesiapan yang relatif masih rendah. Kelurahan Karang Joang menjadi wilayah yang paling siap terhadap pembangunan IKN dengan tingkat kesiapan masyarakat yang berada di tahap Initiation. Sementara itu, Kelurahan Kariangau berada pada peringkat kedua di mana tingkat kesiapan masyarakat di wilayah ini berada di tahap Preparation. Sedangkan Kelurahan Teritip merupakan wilayah yang paling belum siap menghadapi pembangunan IKN di mana tingkat kesiapan masyarakat di kelurahan ini berada di tahap Preplanning.
30
Utama, Erry Praditya. "POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM." IBLAM LAW REVIEW 4, no. 2 (2024): 38–49. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v4i2.405.
Full textAbstract:
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan melalui Undang-undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“IKN”). Kebijakan ini mengundang beragam tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan karena ibu kota memiliki peran yang fundamental bagi negara ini dan secara historis peran ibu kota sudah begitu lama diemban oleh Jakarta. Lalu kenapa pemerintah mengambil keputusan besar untuk memindahkan Ibu Kota? Alasan, gagasan, atau ide pemindahan Ibu Kota Negara ini dapat kita pahami dengan mempelajari Politik Hukum pembentukan UU IKN. Dalam konsideran dan bagian penjelasan, pada intinya dijelaskan bahwa pembangunan IKN diperlukan guna pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa, serta dikarenakan Jakarta sudah tidak mampu mengembang peran sebagai Ibu Kota Negara yang ideal. Pemerintah berharap Ibu Kota Negara Indonesia ke depannya dapat menjadi benchmark di mata negara-negara lain di dunia serta menjadi kebanggaan Indonesia. Mengacu pada kajian Politik Hukumnya, dengan mengkaitkan gagasan UU IKN terhadap teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN sudah memenuhi tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun Pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance dalam pembangunan berkelanjutan IKN, menghindari terjadinya ketidakadilan, khususnya terhadap para penduduk asli IKN, hal ini agar tidak terjadi kegagalan yang akan merugikan Negara.
31
Rifaid, Rifaid, M. Taufik Rachman, Tawakkal Baharuddin, and Srirath Gohwong. "Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN)." Journal of Governance and Public Policy 10, no. 3 (2023): 263–73. http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681.
Full textAbstract:
Many researchers have studied public trust to assess a government policy. Trust is the key to synergizing or connecting the state, government, and society. It is an essential foundation for the state in implementing a policy. That prompted this study to research current policies on developing new capital cities (IKN) by relating them to the level of public trust. This study used a qualitative approach with descriptive content analysis. The research object was seen from Twitter users in discussing policies regarding the development of a new capital city. Sources of data obtained from the overall results of discussions about IKN. The analysis tool relied on Nvivo 12 Plus. The findings indicated that the public trusted government policies to develop IKN. Positive trust was influenced by the idea of developing IKN, which was predicted to become an example of a world city; IKN could influence economic equality, promote well-being or prosperity, and other influential factors, such as Joko Widodo's leadership as President of Indonesia. Some factors influenced the decline in public trust, concerns about environmental damage and budget problems. It is considered that the urgency of public trust in policy issues related to IKN will affect the sustainability of the IKN development plan in the future.
32
Abduh aqil, Nabil, Jessica Armies, Asri Verauli, and Muhammad Iqbal Baiquni. "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara." Recht Studiosum Law Review 1, no. 2 (2022): 14–27. http://dx.doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670.
Full textAbstract:
Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah IKN Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun simpulan berdasarkan jabaran pembahasan adalah masyarakat hukum adat di wilayah IKN mempunyai problematika setifikat tanah, permasalahan degradasi pemilikan tanah, konsensi tanah, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan, yaitu mempertahankan living law, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang, dan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dimasukkan muatan mekanisme pengadaan tanah masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara dalam aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan diwujudkan dalam bentuk Perpres serta menghormati living law yang selama ini masih dipegang oleh masyarakat hukum adat.
33
Humalanggi, Mahyudin, Nancy Noviana Lantapon, Ivana Butolo, and Herie Saksono. "Strategic-Competitiveness for Socio-Economic Development: Unlocking the Potential of Gorontalo Province in the Context of the Nusantara Capital Integrated Development (IKN)." Jurnal Bina Praja 15, no. 3 (2023): 639–49. http://dx.doi.org/10.21787/jbp.15.2023.639-649.
Full textAbstract:
The development of the Capital City of Nusantara (IKN) in East Kalimantan Province was an important turning point in Indonesia's development model. As one of its close neighbors, Gorontalo Province has great potential to contribute to developing IKN. Cohesion between Gorontalo Province and IKN is key to achieving its socio-economic development goals. However, Gorontalo Province still faces problems in economic development, public services, and MSMEs, including slow local economic development, inadequate infrastructure, low community competitiveness, high levels of poverty, and socio-economic problems. This study aims to analyze the problems and potential of the Gorontalo Provincial Government in its contribution and cohesion to the socio-economic development of IKN. Through a well-being methodology (WM) approach combining qualitative and quantitative approaches, three main dimensions are emphasized: perception, participation and community acceptability of competitive strategies to provide a holistic and participatory understanding of welfare aspects. The study found that the people of Gorontalo have a positive view of IKN, with the hope that the Gorontalo Provincial Government can strengthen its contribution through improving the quality of human resources, infrastructure and economic competitiveness to support the socio-economic development of IKN. Interestingly, most respondents were generation Z. This shows that most of Gorontalo's young generation were involved in this research. In essence, the Gorontalo Provincial Government faces challenges in its contribution and cohesion to the socio-economic development of IKN, with low levels of public participation and a lack of public understanding of the benefits of development. Therefore, intensive efforts are needed in socialization, education, and public involvement to increase participation and strengthen the IKN development process. The Gorontalo Provincial Government is advised to design an integrated competitive strategy, focusing on increasing public perception through socialization, building trust, fostering public participation, and increasing the acceptability of IKN development.
34
Cahya, Hardianto Harefa, Harefa Beniharmoni, and Subhandi Bakhtiar Handar. "The Implementation of Good Governance for Optimizing the Potential Corruption Prevention in the Development of the Nusantara (IKN)." International Journal of Social Science and Human Research 07, no. 05 (2024): 2612–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.11112798.
Full textAbstract:
The decision to develop the Archipelago Capital (IKN) as the capital city of Indonesia is one of the state political decisions that has a big vision towards a Golden Indonesia 2045. As a project with a large and complex budget, its financial management must be carried out in an accountable manner, free from corrupt practices, and supported with a strict monitoring system so that it can run by prioritizing the principles of good governance. Therefore, IKN development policies and regulations must be in line with these principles and objectives. This study aims to describe the current condition of IKN development related to the potential for corruption, opportunities, and obstacles in preventing it. So, this study can produce policy recommendations that can be implemented in the implementation of IKN development. The legal research method used in writing this thesis is a normative juridical research method, with a statutory approach. The research uses qualitative analysis using primary and secondary legal data/material sources. Data/legal material processing activities begin with collection, analysis, and presentation, then formulated and presented systematically and descriptively according to the respective subject matter. The results of the study show the potential for corruption in the institutional aspects of the IKN Authority which are still weak in supervision, financing schemes that are vulnerable to conflicts of interest, and the implementation of IKN development where the procurement of goods still has the potential to give rise to bribery and conflicts of interest. This makes the development of IKN not in line with the principles of good governance. So, to prevent potential corruption in IKN development, better prevention optimization is needed in these three aspects, both in the preparation of clauses in regulations and the formation of institutions. It is hoped that this will enable the IKN project to run efficiently, effectively, and without corrupt practices occurring.
35
Halmadiningrat, I. Made, and Aridiva Firdharizki. "Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 2 (2024): 333–74. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.601.
Full textAbstract:
Salah satu catatan kritis proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengundangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal ini telah menciptakan potensi perenggutan hak-hak masyarakat adat yang merupakan kelompok paling rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU IKN serta akibatnya terhadap perlindungan lingkungan hidup pada hak masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN memiliki konstelasi konfigurasi politik otoriter yang secara simultan berdampak pada karakter produk hukum yang elitis. Sebagai akibat dari kentalnya unsur elite dalam UU IKN, akses masyarakat adat terhadap pembangunan menjadi terbatasi, dan pelanggaran hak menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik UU IKN memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perlindungan lingkungan sebagai bagian terikat dari kehidupan masyarakat adat.
36
., Junaidi, Sakti A. Adisasmita, Muhammad S. Pallu, and M. Isran Ramli. "Investigating Local Resources and Wisdom in Partner Regions Surrounding the Nation's Capital for Road Network Development." Civil Engineering Journal 8, no. 5 (2022): 926–37. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2022-08-05-06.
Full textAbstract:
The development of the New Indonesia’s Capital, called the IKN, will undoubtedly draw many people to come and engage in the IKN region, although not inside the IKN area, since the development is confined to a small area with smart city, blue city, and forest city ideas merged. Restrictions on mobility inside the IKN area will almost definitely create issues for road network connectivity across IKN's surrounding areas, so it was deemed essential to have a road network development model that maintains IKN as a limited area while also functioning as a catalyst for economic growth in partner areas. The focus of this research is to provide a model for developing a road network based on local wisdom and the resources of each partner region surrounding IKN. The method employed in this study is based on gathering secondary data of the surrounding areas, which has local resources and local wisdom. The resources and the local wisdom are considered a trip attractor. The IKN masterplan data was also employed in this study as the main subject. Principles and road network development theory were used to analyze the data. The findings of this research led to the development of a new road network in various regions, including Senoni, Gusig, and Tukuq. This road network is deemed necessary to be developed, due to its trip attraction potential. It is hoped that the implementation of these new road networks will also have positive impacts on the development of partner areas surrounding IKN. Doi: 10.28991/CEJ-2022-08-05-06 Full Text: PDF
37
Manik, Henry Munandar. "Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN)." Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika 4, no. 4 (2022): 362–66. http://dx.doi.org/10.29244/agro-maritim.0404.362-366.
Full textAbstract:
Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal dan sistem deteksi dini bawah laut untuk mendukung pertahanan dan menopang aktivitas ekonomi.
38
SA, Grace Seccina, and Manik Sunuantari. "Analisis Framing Pemberitaan Kesiapan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara di #SobatNusantara." Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) 4, no. 1 (2025): 113. https://doi.org/10.36722/psn.v4i1.3521.
Full textAbstract:
<p><strong>Salah satu proyek terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Indonesia adalah pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) siap direlokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah proses pembangunan infrastruktur selesai. Hal ini dilakukan supaya ASN sebagai landasan administrasi publik, siap bekerja ketika pindah ke ibu kota baru. Tujuan penelitian untuk mengetahui konstruksi realitas relokasi IKN berkaitan dengan informasi yang ada di Instagram #SobatNusantara yang berisi informasi tentang kesiapan infrastruktur IKN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis <em>framing</em> Robert Entman. Pemberitaan terkait IKN diinterpretasikan melalui bingkai media, untuk melihat cara media mengkonstruksi realitas sosial yang terjadi. Model <em>framing</em> Robert Entman yaitu <em>define problems diagnose causes</em>, <em>make moral judgement</em>, <em>treatment recommendation</em>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis terhadap konten Instagram #SobatNusantara yaitu memberikan informasi kepada para ASN bahwa kebijakan untuk pemindahan ASN ke IKN disusun secara matang, infrastruktur IKN telah siap dengan fasilitas yang lengkap mulai dari unit hunian, prasarana pendukung, ruang kerja dan fasilitas kerja yang memadai untuk para ASN tinggal dan bekerja di IKN. Penyampaian informasi ini merupakan langkah efektif untuk memberikan keyakinan bagi para ASN untuk pindah dan bekerja di IKN.</strong></p><p><strong>Kata kunci: </strong><em>Aparatur Sipil Negara, Analisis Framing Entman, Ibu Kota Nusantara.</em></p>
39
Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 (2020): 183. http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947.
Full textAbstract:
President Jokowi has announced plans to move the country's capital city (IKN) to East Kalimantan Province. This IKN transfer must be carefully planned because there are potential positive impacts as well as risks. The background of moving the IKN is that the burden on DKI Jakarta as the center of government and business center is too high. The transfer of IKN also aims to reduce economic inequality between Java and outside Java. Therefore, this paper will analyze the economic impact along with the risks of moving the IKN that the government must anticipate. In the economic aspect, there is potential for an increase in GDP accompanied by a controlled inflation rate. However, there is a risk of financing originating from the State Budget, BUMN, business entities and the private sector. The government must pay attention to the cooperation scheme with these parties considering the construction of a 'new city' and its infrastructure carries a high risk. In addition, there is potential for more than expected inflation stemming from the increase in land prices. The DPR RI monitors the progress of the IKN transfer plan through the supervisory function mechanism.
40
Syahr, Z. H. A., D. H. Syaifullah, M. R. Hakim, et al. "Projection of Electric Ships as Sustainable Transportation in the Capital City of Indonesia “Nusantara”." Journal of Physics: Conference Series 2828, no. 1 (2024): 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2828/1/012013.
Full textAbstract:
Abstract Nusantara is Indonesia’s new capital or knows as Ibu Kota Nusantara (IKN) for implementing the sustainable city concept. Waters separate the area around IKN with a total area of 68,188 ha. Therefore, people living in IKN, namely in Penajam and its surroundings, have become accustomed to using water transportation to travel between regions. Ship transportation that the community has often used has also been developed with electric ships to support sustainable cities and zero emissions at IKN. However, in implementing electric ships, problems arise, namely how to project the development of electric ship technology based on policy documents and development planning in the Nusantara Capital City. The objective to be achieved is to see the planning and policy document for developing environmentally friendly water transportation using electric power. The method used in this study is qualitative, with a synthesis approach. Data collection was carried out by document study from policies and regulations. The data was then analyzed descriptively to obtain important information about the problem. For the result, the projection of the of electric ships in IKN must be carefully planned so that it can be realized to support Sustainable City and zero emission in IKN later.
41
Hariati, Hariati, and Annisa Saskia Saputri. "Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia." Journal of Government and Politics (JGOP) 4, no. 1 (2022): 16. http://dx.doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218.
Full textAbstract:
Penelitian ini mendeskripsikan sebuah upaya dalam mewujudkan best practice kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimasa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literature yang berlandaskan kepada sumber-sumber terpercaya dan kredibel. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa pembangunan IKN bukan hanya didasarkan kepada persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun perlu dipahami sebagai suatu langkah untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan diberbagai wilayah. Pembangunan IKN harus bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, dalam best practice kebijakan pembangunan IKN perlu juga memperhatikan prinsip pembangunan yaitu pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu sebagai bentuk dari mewujudkan pembangunan IKN yang menyongsong Visi “Kota Dunia untuk Semua”, dengan tujuan untuk membangun Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan.
42
Ripaldi, Enta Malasinta Lantigimo, Idrus Sasirais, and Gabriella Tara Yohaness. "Kesiapan Dayak Deah Di Desa Kinarum Dalam Menyambut Ibu Kota Negara Baru." Jurnal Teologi Pambelum 2, no. 2 (2022): 34–48. http://dx.doi.org/10.59002/jtp.v2i2.27.
Full textAbstract:
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya ke daerah Sepaku, Penajam Paser Utara yang digagas Presiden Jokowi dan disahkan DPR RI melalui rapat paripurna pada 18 Januari 2022 diyakini memberikan dampak ekonomi, sosial dan budaya yang signifikan. Dampak yang dimaksud tidak hanya bagi kawasan yang menjadi lokasi IKN, tetapi juga untuk kawasan yang ada di sekitarnya, termasuk Kabupaten Tabalong yang berjarak kurang lebih 203 km dari kawasan IKN. Sebagai salah satu gerbang utama dari IKN baru, penting untuk mengkaji kesiapan masyarakat adat Dayak Deah dalam menyambut IKN. Penelitian dilakukan pada 06 Mei 2022 dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara dan focus group discussion di Desa Kinarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Deah bangga, senang, siap dan memiliki rencana kongkret. Walaupun sadar bahwa pemindahan IKN sebagai peluang sekaligus tantangan. Bagi mereka penting adanya relasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat, sehingga ada komitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melewati pemerintah desa, penguatan kapasitas lembaga adat, dan pengembangan Kampung Budaya. Pada akhirnya bagi mereka “Mau tidak mau, harus siap; Siap tidak siap, harus dihadapi”. Semangat gotong royong dan solidaritas bersama menjadi kekuatan dalam menghadapinya.
43
Angelica, Bernicia. "Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria." Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal 1, no. 8 (2023): 382–95. http://dx.doi.org/10.57185/mutiara.v1i8.66.
Full textAbstract:
Pemindahan Ibu Kota Indonesia merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam rangka menciptakan kota berkelanjutan untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Beriringan dengan mulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang kembali diubah pada tahun 2023. Perubahan atas Undang-Undang IKN yang dirasa sangat cepat, dirasa mencerminkan ketidakkonsistenan yang merujuk pada kesimpulan yang mempertanyakan sejauh mana perlindungan hukum bagi investor khususnya investor asing yang akan menanamkan modal di IKN. Mengingat setiap investor pastinya mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin atas investasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Di sisi lain, beberapa pasal dalam UU IKN menyangkut jangka waktu hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang a quo dirasa mendiskriminasi hak-hak masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Apabila ketentuan tersebut masih dipertanyakan maka akan muncul keraguan bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Maka dari itu, Penulisan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di IKN.
44
Safitri, Avita, Yuliati, and Verani Indiarma. "Framing Media Terhadap Pemberitaan Investasi Smart City IKN: Analisis pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co Periode 1 Maret – 28 April 2024." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL 6, no. 1 (2024): 152–67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3329.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembingkaian (framing) berita investasi smart city di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang dimuat pada media online Kompas.com dan Tempo.co. Hal ini berangkat dari fenomena pembangunan IKN di Indonesia yang mengangkat konsep smart city serta melibatkan para investor sehingga menjadi pemberitaan hangat yang menghiasi media online tanah air. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif dalam paradigma konstruktivisme menggunakan teori framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Konicki. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti menganalisis isi berita investasi smart city di IKN periode 1 Maret – 28 April 2024 yang menjabarkan analisis-analisis berdasarkan empat struktur: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Kompas.com dan Tempo.co sama-sama memberikan informasi yang mirip, relevan, dan terkini mengenai investasi smart city di IKN. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara Kompas.com dan Tempo.co membingkai berita. Kompas.com membingkai keterlibatan investor di proyek smart city IKN secara positif yang mendukung kebijakan pemerintah untuk kemajuan ekonomi dan teknologi. Sementara Tempo.co membingkai pemberitaannya lebih kritis dengan penekanannya terhadap dampak yang cenderung terabaikan terhadap tindakan pemerintah yang melibatkan investor dalam proyek smart city di IKN.
45
Wijaya, Endra, Cipta Indralestari Rachman, Neisya Azzahra, Salsabila Widya Ananda, and Deandra Candita Nurhanifah. "Challenges in Realizing the Protected Green Area in Ibu Kota Nusantara." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1447, no. 1 (2025): 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1447/1/012028.
Full textAbstract:
Abstract Ibu Kota Nusantara (IKN) has a target of realizing the availability of at least 75% of conservation area. This conservation area is also one of the key performance indicators for measuring the success of development in IKN. This target is not easy to achieve because within the IKN area there are still several problems or activities that have an impact on environmental conditions in IKN. Such kinds of problems are closely related to environmental law aspects. This study discusses several challenges that are still problems that could hinder the availability of conservation area in IKN. This study uses normative legal research method, and relies on secondary data. The information or data in this study are taken from several primary and secondary legal materials or documents. Several information obtained through Focus Group Discussion will also be examined. To draw conclusions, qualitative data analysis will be carried out.
46
Rahardian Dewantoro, Sofyan, I Kadek Suryana, Desak Putu Nita Suadnyani, and Arif Devi Dwipayana. "OPTIMIZATION OF PUBLIC TRANSPORTATION NOSES IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRIC VEHICLE-BASED GREEN INFRASTRUCTURE TO REALIZE A GREEN CITY IN THE NUSANTARA CAPITAL REGION THROUGH IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY." INTERNATIONAL JOURNAL ENGINEERING AND APPLIED TECHNOLOGY (IJEAT) 6, no. 2 (2023): 87–97. http://dx.doi.org/10.52005/ijeat.v6i2.93.
Full textAbstract:
Law Number 3 of 2022 is the legal basis for moving the National Capital from DKI Jakarta to Sepaku, East Kalimantan, which is called the Capital City of the Archipelago (IKN). To prevent serious emissions cases from recurring in the capital city of Jakarta, the low emission zone concept needs to be implemented to achieve a smart and green city area in IKN. Community mobility in IKN is directed at 80% to use public transportation with an access time of 10 minutes to public transportation nodes, so that with the large area of IKN it is very necessary to optimize the development of public transportation nodes. This research aims to determine the use of the type of electric vehicle with the lowest emissions and determine the optimal number of bus terminal mapping, so that it can reduce emissions due to transportation activities and create financial savings in the process of installing solar panels as a means of converting renewable energy sources at each bus terminal in the IKN area. . This research method was carried out by studying a literature review regarding electric vehicles and using the set covering problem method in determining the optimal number of bus terminals, as well as using the interview method to obtain primary data. BEV type electric vehicles are most suitable for use in IKN, because they emit fewer emissions than other types. In creating optimization, there are six bus terminal construction locations that can serve other areas in IKN.
47
Rahmawati, Rahmawati, Miftakhur Rohmah, Yana Ulfah, Rina Juwita, M. Fauzan Noor, and Zainal Arifin. "Becoming a viewer again? Optimizing educational tour at IKN Nusantara to encourage community enthusiasm." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 11, no. 2 (2023): 159–74. http://dx.doi.org/10.22437/ppd.v11i2.22753.
Full textAbstract:
The scenario of moving the national capital aims to equalize economic growth. In reality, the president of the Republic of Indonesia has chosen Penajam Paser Utara in East Kalimantan as the new national capital (known as IKN Nusantara). Substantively, this program is predicted to have an impact on community empowerment. To stimulate the success of capital city relocation, stakeholder participation is needed, especially local communities using a comprehensive alternative. The primary target of this paper is to channel and expose the culture of East Kalimantan via IKN Nusantara educational tourism. The mixed method approach combines quantitative techniques based on surveys and qualitative techniques through in-depth interviews. As a result, most local people in East Kalimantan are interested in taking part in the IKN Nusantara educational tour with relatively low prices and unique packaging of activities. In particular, the informants desired to be part of IKN Nusantara, including maintaining cleanliness, caring for the environment, promoting educational tours on their social accounts, and actualizing this activity as content creators. The main polemic is that even though they obtain information regarding the IKN Nusantara from various media, they are still confused about the role taken in developing the IKN Nusantara. Therefore, the government's commitment can guarantee local community access as IKN Nusantara partners. Optimism for the future agenda needs to be supported by popular and mutually-adhering policies toward holistic engagement of all stakeholders.
48
Fanshoby, Muhammad, Tantan Hermansah, and Nofia Natasari. "ANALYSIS OF THE READINESS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS EMPLOYEES ON THE ISSUE OF IKN NUSANTARA RELOCATION IN THREE PTKIN." INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) 8, no. 2 (2023): 197–216. http://dx.doi.org/10.18326/inject.v9i2.446.
Full textAbstract:
The urgency of relocating the national capital to IKN Nusantara is rooted in its symbolic representation of the nation's identity. The capital's significance is sensitive, serving as a cornerstone of national symbols and unity. The Ministry of Religious Affairs (Kemenag) is at the forefront of promoting national unity through its campaign on religious moderation, essential for IKN Nusantara's development. State Islamic Religious Universities (PTKIN), under Kemenag, lead in studying religious moderation. PTKIN's pivotal role in strengthening national unity aligns with IKN Nusantara's objectives. This study aims to assess the readiness of PTKIN employees towards IKN Nusantara within the Ministry of Religious Affairs. Using a quantitative survey approach, data from 95 PTKIN employees in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, and UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten were analyzed. Results indicate UIN Jakarta, followed by UIN Banten and UIN Bandung, as most prepared for the move. Readiness also varies with age, service duration, and gender, with male employees showing higher readiness to relocate to IKN.
49
Miftah, Farrah. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." Wajah Hukum 8, no. 1 (2024): 319. http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1420.
Full textAbstract:
This research examines the legal protection of customary lands of indigenous communities involved in the development of special economic zones (IKN). This research uses a legal approach and case studies to analyze the impact of IKN development on the customary rights of indigenous communities. The results of this research highlight the challenges associated with IKN development and potential violations of customary land rights. This study also reviews the existing legal framework and recommends improving and strengthening legal protection for indigenous peoples. Therefore, this study contributes to a deeper understanding of the dynamics of legal protection of customary land in the changing IKN development environment and highlights the importance of supporting the rights of indigenous peoples for sustainable development.
50
Mulyaningsih, Rizki. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah." Jurnal Lex Renaissance 7, no. 2 (2022): 296–309. http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6.
Full textAbstract:
The government officially promulgated Law Number 3 of 2022 on the State Capital (IKN Law) with the branding of Nusantara as the Capital. There lies a legal issue regarding the position of the Head of the IKN Authority in Article 5 paragraph (4) of the IKN Law. The Head of the IKN Authority is at the ministerial level, selected and appointed by the President. Hence, this study examines: First, how is the position of the Authoritative Head in Law Number 3 of 2022 in terms of the perspective of regional autonomy law? and Second, what are the implications of regulating the position of the Authoritative Head in terms of regional autonomy law? The research method used is juridical-normative with a statutory approach. The results of this study conclude that the regulation of the position of the Head of the IKN Authority is still centralized and is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implications of this rule when viewed from the regional autonomy law, namely the election and dismissal of the Head of the IKN Authority is a privilege of the President, is centralized, and there is no Regional House of Representatives as an instrument of regional autonomy.