Journal articles on the topic 'Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama'

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Penelitian ini akan menjelaskan: (1) Implementasi Peran BWI dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dan, (2) Pertanggungjawaban BWI dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan, regulasi dan kemanfaatan. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari bahan kepustakaan menggunakan data sekunder berupa antara lain peraturan perundang-undangan tentang wakaf, putusan pengadilan, jurnal, peneliatan ilmiah tentang wakaf, buku-buku, surat kabar media online dan internet. kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut; BAB III menjelaskan implementasi tentang tugas dan wewenang BWI. melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; BAB IV, Pertanggungjawaban BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. BAB V. Kesimpulan: (1) tugas dan wewenang BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, (2) BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. Untuk efektivitas BWI sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya memajukan perwakafan nasional, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan perubahan status kelembagaan BWI yang independen secara mandiri tanpa campur tangan dan/atau pengaruh kementerian agama, (2). Untuk menghindari tumpang tindih antara tugas dan kewenangan, BWI hanya bertugas sebagai badan pengawas saja tidak merangkap sebagai badan pelaksana.

Pentingnya kontribusi sebuah organisasi Islam dalam mendukung kemajuan lembaga pendidikan Islam, baik formal, informal maupun nonformal sehingga berpengaruh terhadap kualitas kegiatan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) dalam meningkatkan kualitas TKA-TPA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan pihak Kementerian Agama Kota Tanah Bumbu, pengurus DPK BKPRI, dan 3 lembaga TKA-TPA. Data dikumpulkan menggunakan wawancara dan observasi serta dianalisis menggunakan teknik display data, reduksi data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi yang dilakukan BKPRMI berhasil meningkatkan kualitas TKA-TPA, yaitu memberikan sosialisasi kepada TKA-TPA tentang pengajuan IJOP (Ijin Operasional) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) kepada Kementerian Agama, melaksanakan diklat dan standarisasi guru TKA-TPA, mengusulkan dana insentif kepada perangkat desa serta BPJS Ketenagakerjaan untuk guru TKA-TPA, dan melaksanakan munaqosyah dan safari wisuda santri serta FASI (Festival Anak Shaleh Indonesia) tingkat kecamatan. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan manajemen lembaga non-formal ditingkatkan di masa yang akan datang.

Terjemah al-Quran dalam bahasa lokal menjadi kekayaan intelektual sekaligus hasil interaksi agama –Kitab Suci- dengan realitas masyarakat yang diseru. Kementrian Agama Republik Indonesia, khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan (Puslitbang LKK) Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, memprakarsai bahasa Jawa Banyumasan menjadi salah satu bahasa untuk memahami al-Quran melalui penerjemahannya. Bahasa tersebut merupakan salah satu bagian dari Bahasa Jawa –yang terdiri dari tingkat tutur basa dan ngoko- di mana merupakan bahasa lokal yang hidup di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah sekitar Banyumas atau sepanjang aliran sungai Serayu.Kajian ini hendak menganalisa epistemologi “Al-Quran dan Terjemah Bahasa Jawa Banyumasan” (QTJB) yang disusun oleh 10 penerjemah dengan latarbelakang keilmuan yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian pustaka (library research) yang ditempuh dengan cara menganalisa muatan isi dari literatur-literarur yang terkait. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui latarbelakang penyusunan “Al-Quran dan Terjemah Bahasa Jawa Banyumasan” dan gambaran ruang sosial ketika terjemah tersebut disusun; 2) mengetahui sumber dan metode penerjemahan.Penerjemahan al-Quran ini dilakukan secara terstruktur di bawah pemerintah dengan maksud dan tujuan yang berkaitan erat dengan kajian Islam di nusantara yang menjadi prioritas kajian akhir-akhir ini di Indonesia. Sumber utama penerjemahan tersebut yaitu mushaf Al-Quran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kemenag RI dengan metode terjemah ḥarfiyyah dan ṭafsīriyyah dan sumber-sumber lain yang berupa kitab-kitab tafsir klasik, serta kamus bahasa Jawa Banyumasan.

Para pihak yang bersengketa dipengadilan kerap dapat terselesaikan oleh teknik mediasi, Keberhasilan praktik mediasi terletak pada mediator yang ulung dalam menjalankan perundingan ketika para pihak bersih kukuh pada pendapatnya masing-masing. Umumnya permasalahan yang membutuhkan mediasi adalah penyelesaian sengketa harta bersama (harta gono-gini) Pada Pengadilan Agama. Penelitian ini akan mengupas bagaimana efektifitas mediasi dapat terjadi pada tataran praktik, dan untuk mengukur kefektifitasan mediasi tersebut, peneliti mengambil sample objek perkara pada Pengadilan Agama Batulicin. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran (mix method) artinya peneliti menerapkan teknik penelitian normatif dibersamai dengan penelitian empiris. Dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach) penelitian ini ingin mengungkapkan hasil dari dua permasalahan, permasalahan. Adapun permasalahan pertama yakni bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Batulicin, dan permasalahan kedua apa saja faktor yang mempengaruhi mediasi itu menjadi efektif pada sebuah pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Mediasi yang diterapkan pada Pengadilan Agama Batulicin menuju pada arah yang optimal, hal ini didasari pada landasan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya praktik mediasi yang ada di Pengadilan Batulicin adalah mendominasinya populasi mediator yang telah bersertifikat pada lingkungan Pengadilan Agama Batulicin, dan berdasarkan hasil penelitian sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Makamah Agung Republik Indonesia menjadi tolok ukur seberapa besar praktik mediasi penyelesaian perkara harata bersama dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan agama melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Keagamaan pada tahun 2019 melakukan terobosan baru dengan menerapkan konsep Madrasah Digital sebagai respon positif terhadap perkembangan era digital. Inovasi pengembangan Madrasah Digital dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Digital untuk dijadikan pedoman dan arahan dalam upaya percepatan integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di madrasah seperti yang diterapkan pada Penelitian Madrasah Digital berbasis di MTsN 1 Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendemonstrasikan strategi pengembangan madrasah melalui pembelajaran berbasis teknologi dengan menjadikan Madrasah Digital Berbasis Riset di MTsN 1 Kota Makassar sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan seluruh pengelola Madrasah Digital berbasis Riset di MTsN 1 Kota Makassar yaitu kepala madrasah, pendidik, dan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi pembelajaran pada Madrasah Digital Berbasis Riset di MTsN 1 Kota Makassar yang diterapkan dan terintegrasi dengan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas madrasah dan siswa di era digital, diantaranya adalah pemanfaatan Tablet. dalam proses pembelajaran khususnya bagi siswa kelas VII diarahkan pada proses pembelajaran berbasis digital atau 100% proses pembelajaran berbasis digital dan pemanfaatan aplikasi teknologi dalam pembelajaran diantaranya adalah aplikasi Bahasa Arab buatan MTsN 1 Kota Makassar, aplikasi Alef untuk penunjang bahasa Arab pembelajaran, pengelolaan layanan akademik dan non-akademik berbasis digital seperti perpustakaan dan proses bimbingan konseling, serta mekanisme kantin madrasah dengan menggunakan scan barcode.

Dalam organisasi BKPRMI memiliki Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia (LPPDSDM) yang dapat mengatasi permasalahan karakter islam pada remaja terutama pada anggota BKPRMI di kota medan. Dikarenakan ketaqwaan diri seseorang kepada Allah SWT bisa naik dan turun, dan bagaimana jika pemuda dan remaja masjid memiliki ketaqwaan yang rendah kepada Allah SWT dan terjerumus kedalam perbuatan yang negatif maka dari itu LPPDSDM BKPRMI Kota Medan berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan karakter pemuda islam dengan cara meningkatkan pemahaman pengetahuan islam terhadap anggota BKPRMI di kota Medan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahaui bagaimana cara pendekatan komunikasi dalam pembujukan secara logika dan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh pengurus sehingga dapat mempengaruhiemosi anggota. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Melakukan proses pemahaman terhadap anggota tidak hanya dari kegiatan kajian tentang agama tetapi juga dari kegiatan-kegiatan sosial dan keilmuan lainnya, LPPDSM DPD BKPRMI Kota Medan membuat program untuk anggota dan masyarakat untuk pembinaan karakter islam dengan cara SOSMED (Sosial, Manajemen Diri, Dakwah), LMD (Latihan Manajemen Dakwah) I, Pelatihan IMTAQ (Iman dan Taqwa), kajian-kajian dari Masjid ke Masjid. Peningkatan kualitas pemahaman anggota tentang ajaran-ajaran Islam tentu memiliki hubungan erat dengan perbaikan karakter atau akhlak.

<p>Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dengan latar belakang dari etnis, suku dan tata kehidupan sosial yang berbeda dalam hal penyajian makanan, pola asuh, sanitasi lingkungan, kebersihan diri dan perilaku lainnya yang dapat menimbulkan masalah gizi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan kondisi malnutrisi balita dan penyebabnya pada etnis Nias, etnis Sasak dan etnis Abun. Artikel dibuat berdasarkan analisis lanjut dan kajian literatur dari buku seri riset etnografi Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan. Kasus gizi kurang dan gizi buruk akibat malnutrisi masih terjadi di beberapa etnis Indonesia yaitu etnis Sasak, etnis Nias dan etnis Abun. Penyebab langsung berkaitan dengan asupan makanan dan penyakit infeksi yang diderita. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah pengasuhan yang tidak maksimal dari orang tua, sanitasi lingkungan dan kebersihan diri yang buruk, pengetahuan ibu yang rendah, pernikahan dini dan tradisi banyak anak. Sebagian besar merupakan penyebab tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang menjadi bagian dari budaya. Oleh karena itu diperlukan intervensi dengan pendekatan budaya setempat dan mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p>

Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai salah satu mitigasi risiko yang bisa dilakukan pada industri pariwisata selama pandemi COVID-19. Metode yang dilakukan menggunakan wawancara mendalam dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menaungi salah satu pariwisata di Indonesia bernama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Setelah itu, penulis melakukan benchmarking dengan salah satu obyek penelitian yaitu Kawasan pariwisata berbasis heritage dan berbasis agama yang berada di Kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil wawancara mendalam, didapatkan hasil bahwa optimalisasi Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) (CHSE) serta pengembangan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi dua faktor yang memegang peranan kunci dalam memperbaiki kondisi pariwisata selama pandemi.

Penelitian dengan judul Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Terhadap Wakaf Produktif dan Uang.Wakafdi Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat.Dalam masyarakat wakaf sering dianggap sebagai masalah adat dan juga terkadang dianggap sebagai masalah hukum Islam. Mengingat memang mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim di samping itu juga tradisi wakaf atau lembaga perwakafan itu yang memang lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi juga seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut adalah merupakan masalah hukum adat di Indonesia. Dan sempitnya pola pemahaman masyakat terhadap harta yang akan diwakafkan yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak saja seperti tanah untuk mushalla, madrasah dan lainnya. Sampai saat ini masih minimnya harta wakaf yang dikelola secara produktif. Penelitian ini akan merumuskan bagaimana pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produktif dan uang. Dengan tujuan ingin menganalisis sejauhmana pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produkif dan uang. Metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research) dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yakni dengan mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan, juga aturan-aturan pemerintah. Hasil dari penelitian ini bahwa sampai saat ini, masih minimnya pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produktif dan uang, sehingga masih sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan bentuk manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan baik adalah: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen Gontor Jawa Timur, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makasar, Yayasan Wakaf Paramadina dan lain-lain. Munculnya bank-bank syari’ah, khususnya yang dimotori oleh bank-bank besar konvensional di hampir seluruh pelosok tanah air memberikan angin besar dan optimisme tinggi bagi umat Islam, termasuk di dalamnya pengelolaan harta (dana) wakaf secara produktif. Untuk harta wakaf yang berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank syari’ah bisa menjadikannya sebagai agunan (jaminan) peminjaman sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan kalau dalam bentuk tunai (cashwakaf), maka pihak bank bisa langsung mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta wakaf yang dipercayakan kepada bank tersebut. Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat Wakaf Produktif dan Uang

Internet telah menciptakan peluang, tatangan serta mempengaruhi perubahan kultur digital di Indonesia. Berdasarkan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 diketahui bahwa 72,13% masyarakat Indonesia merupakan pengguna perangkat TIK, namun rendahnya tingkat literasi dan kebiasaan malas membaca mempermudah orang Indonesia terkena umpan klik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur clickbait. Clickbait headline saat ini banyak digunakan di dunia jurnalistik, dan artikel ini dianggap sebagai artikel yang tidak melanggar hukum jika hanya mendasarkan aktivitas nya pada judul yang melebih-lebihkan semata, namun artikel clickbait akan dianggap illegal jika mengandung illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, penipuan yang dapat merugikan konsumen, provokasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), meningkatkan permusuhan antar individu, mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Kedua, cara mengurangi artikel click bait melalui pendidikan, meningkatkan literasi masyarakat, pembelajaran tenik konsumsi berita kritis, atau dapat ditempuh melalui jalur hukum baik perdata ataupun pidana.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan berbagai multi-etnis dan multi-budaya terus menyaksikan kemajuan dan perkembangan melalui fenomena yang beragam, terutama dinamika agama. Oleh karena itu, menggali kontribusi Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh dan sebagai agama dominan di Indonesia memang sangat penting. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengkaji kontribusi ekonomi dan kelembagaan Islam terhadap perkembangan Indonesia modern. Tujuan ini dicapai dengan mengadopsi pendekatan analisis isi untuk menguji kontribusi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu di dua universitas di Indonesia yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi syariah seperti zakat dan bank syariah (IB) dijajaki. Diakui, temuan kami mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah sarjana ekonomi Islam tetap menjadi kontribusi utama ekonomi Islam untuk pengembangan tenaga akademik Indonesia. Demikian, munculnya International Institute of Islamic Banking and Finance (IIIBF) kelas dunia secara bertahap di BUK menghadirkan Indonesia sebagai tujuan intelektual di IBF. Selanjutnya peran sistem zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), Badan Amil Zakat (BAZ). merupakan kontribusi positif ekonomi Islam bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan demikian direkomendasikan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin penuh harus diadopsi di berbagai institusi tinggi di negara-negara berpenduduk Muslim (MPS). Juga, pemerintah di MPS harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk operasi yang tepat dari lembaga ekonomi Islam untuk menuai keuntungan sosial-ekonomi dan spiritual yang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang penilitian, salah satu permasalahan umat islam di Indonesia adalah pada bidang ekonomi, permasalahan tersebut kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan. Salah satu solusi yang dikemukkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun adalah membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yang memiliki tugas meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui program-programnya. Maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.[1] Konsep kesejahteraan dan kebahagian (falah) mengacu pada tujuan syariat islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqasid syari’ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan deskriptif. Dimana penelitian didasari dengan pengamatan yang dilakukan olej penulis kemudian kemudian dipaparkan sesuai apa yang penulis amati dilapangan. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan data lainnya. Ketika data-data terlaj terkumpul, peneliti melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Hasil dari penilitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kabupaten Sarolangun berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial, pertanian dan balai ternak, melakukan pemberdayan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, pendampingan usaha, membangun kemandirian mustahik sesuai dengan rancangan anggara biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun. kendala yang dihadapinya, kendala pada internal dan eksternal BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

UMKM adalah saatu unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha disemua sektor ekonomi. UMKM sendiri memiliki eksistensi dan peran yang penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Provinsi Gorontalo berada di peringkat kelima di Indonesia yang menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sebagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusung program pengembangan UMKM yang mana juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Di Provinsi Gorontalo sendiri, Kabupaten Pohuwato berada di peringkat kedua yang memiliki angka kemiskinan tertinggi sedangkan memiliki jumlah UMKM terbanyak. Untuk melihat tingkat kesejahteraan digunakan indikator dari maqasid syari’ah oleh Al-Syathibi yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio ekonomi. Beradasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa UMKM sendiri memang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Marisa, karena melalui UMKM ini ada beberapa kebutuhan yang sebelumnya tidak bisa dipenuhi menjadi terpenuhi. Namun UMKM sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan seperti SDM yang kurang memadai, kurangnya inovasi dari UMKM, pada umumnya UMKM hanya fokus pada usaha perdagangan sehingga kurangnya pemanfaatan dari potensi yang ada di Kabupeten Pohuwato, penyerapan tenaga kerja yang masih kurang.

Penelitian ini mencoba mengeksplorasi peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Salatiga dalam mengembangkan perwakafan di Kota Salatiga guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah sudah optimal pengembangan wakaf di Kota Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendayagunaan wakaf di Kota Salatiga dan apakah pendayagunaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga sudah optimal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan survei kepustakaan serta dokumentasi. Analisis yang digunakan peneliti adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis dari hasil data di lapangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan wakaf untuk kesejahteraan sosial di Kota Salatiga sudah berjalan dengan baik namun untuk wakaf produktif belum dapat dikatakan optimal, dengan bukti bahwa Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Salatiga yang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (Penyelenggara Zakat Wakaf) melakukan upaya-upaya dalam mewujudkannya, adapun upaya-upayanya adalah sebagai berikut : Pendataan Harta Benda Wakaf melalui Siwak (Sistem Informasi Wakaf), memberikan sertifikat tanah wakaf dengan segera, melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa, mengadakan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf, mendorong masyarakat secara luas agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain dari aplikasi pendayagunaan wakaf, Perwakilan BWI Kota Salatiga juga mengadakan pembinaan wakaf berupa pembenahan kemampuan Sumber Daya Manusia yang menduduki dalam lembaga-lembaga kenadziran, semua hal itu dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun wakaf produktif belum dilaksanakan secara khusus untuk menghasilkan sumber daya ekonomi demi kesejahteraan sosial masyarakat Kota Salatiga. Kata Kunci : Wakaf Produktif, Kesejahteraan Sosial, Optimalisasi

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia telah mencapai 1,6 juta. Meskipun angka ini terus meningkat setiap tahun, namun ketersediaan tenaga pendidik atau Guru Pendamping Khusus masih tidak mencukupi, seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat hubungan antara tingkat Self-Efficacy mahasiswa psikologi dengan niat untuk mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Sampel penelitian terdiri dari 280 mahasiswa psikologi yang berasal dari beberapa Universitas/Perguruan Tinggi, dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada periode Oktober hingga November 2023. Alat ukur yang digunakan melibatkan General Self-Efficacy Scale yang dikembangkan oleh Schwarzer & Jerusalem, serta Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson antara variabel Self-Efficacy dan intensi mengajar, ditemukan nilai Pearson Correlation sebesar 0.286, dengan nilai p= 0.000< 0.05, menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam konteks psikologi pendidikan.

New entry proposal in a dictionary: A case study for the entry lotusThe object of this study is the word lotus. In the Comprehensive Indonesian Dictionary (KBBI), the lotus entry has only one meaning within the botanical domain. However, the word lotus is also present and used in the context of Buddhism in Indonesia. Based on this fact, it is suggested to add a new meaning to the entry. The problem is to decide whether the new meaning is a polysemy or a homonym, and the criteria used to determine this. The purpose of this research is to provide input to the Language Development and Fostering Agency to add new word entries to the KBBI using a case study of the word 'lotus' entry. Our research results on the word 'lotus' can expand the knowledge of the Indonesian people from the domain of botany to the domain of religion. In order to determine whether the entry is a polysemy or a homonym is carried out through Peirce's semiotic theory developed by Ogden and Richards to examine the relationship between three components that make up the word lotus as a sign. The research method involves analyzing the difference between the basic meaning and the new meaning, whether there is a development of a new meaning or a completely different meaning from the basic meaning. Unlike the previous studies, this research views meaning as a sign component. The lotus entry is a sign consisting of symbol, thought or reference, and reference components.Proposal entri baru dalam kamus: Studi kasus untuk entri terataiObjek penelitian ini adalah kata teratai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri teratai hanya memiliki satu arti dalam domain botani. Namun, kata teratai juga hadir dan digunakan dalam konteks agama Buddha di Indonesia. Berdasarkan fakta ini, disarankan untuk menambahkan arti baru. Persoalannya adalah apakah makna baru tersebut merupa­kan polisemi atau homonim, dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan entri seba­gai polisemi atau homonim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menambahkan entri kata baru untuk KBBI dengan menggunakan studi kasus dari entri kata teratai. Hasil penelitian dari kata teratai dalam studi ini dapat memperluas pengetahuan masyarakat Indonesia dari ranah botani ke ranah religi. Penentuan bahwa kata ini merupakan sebuah polisemi atau homonim dilakukan melalui teori semiotika Peirce yang dikembangkan oleh Ogden dan Richards untuk mengkaji hubungan antara tiga komponen yang membentuk kata teratai sebagai tanda. Metode penelitian ini melibatkan analisis perbedaan antara makna dasar dan makna baru, apakah ada pengembangan makna baru atau makna yang sama sekali berbeda dari makna dasar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memandang makna sebagai komponen tanda. Entri teratai adalah tanda yang terdiri dari simbol, pemikiran atau referensi, dan komponen referensi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini dengan tujuan guna meningkatkan pemahaman betapa berartinya ketertiban untuk Aparatur Sipil Negara selaku penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sebab tegak ataupun runtuhnya negara bergantung dari sumber daya manusianya ialah Aparatur Negara. Guna riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi dalam pengembangan pemberdayaan disiplin ASN selaku aparatur pemerintah, abdi negara serta abdi masyarakat jua bisa membagikan kontribusi pemikiran serta wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta berwibawa khususnya dalam perihal penerapan peraturan kepegawaian untuk ASN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dan studi dokumen serta terjun langsung kelapangan dimana yang diteliti berupa aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang yang berlaku, dengan pengamatan secara langsung melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian ini terbukti kalau masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yang mempengaruhi citra reformasi birokrasi dinegara Indonesia. Upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai akan terus dilakukan sehingga ASN bisa lebih baik kedepannya.

Penelitian ini mengkaji tentang nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis nilai keadilan dan kemanfaatan dalam jarimah qisas dan diyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan memakai pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan yang bersumber pada dalil-dalil qur’an dan hadis. Jarimah qisas diyat berlaku secara universal sebagai wujud nilai kemanfaatan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. REFERENCES Abu Zahrah, Muh}ammad . (1998). Al-Jari>mah wa al-‘Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>. Al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>. Al-Maliki, Abdurrahman & Ahmad ad-Da’ur. (2004). Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat/Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Penerjemah,Syamsuddin Ramadlan, Bogor: PustakaThariqul Izzah. Arief, Barda Nawawi. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Arrasid, Chainur. (2004). Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Asse, Ambo. (2010). Konsep Adil Dalam Al-Qur‟an (Jurnal Al-Risalah Volume 10 Nomor 2. Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Syafa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press. Atmasasmita, Romli. (1992). Teori Kapita selekta Kriminologi. Bandung: PT Eresco. Darijarkoro. (1985). PidanaMati di Indonesia, Jakarta: Ghalia. Hadana, Erha Saufan dan Beri Rizqi. (2020) Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan (Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP), Legitimasi, Vol. 9 No 2. Haliman. (1971). Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah. Bulan Bintang, Jakarta. Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi. Hanafi. (1990). Asas-AsasHukumPidana Islam, Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang. Helmi, Muhammad. (2015). "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", Jurnal Mazahib, Vol. 14. N0. 2. Huda, Chairul. (2008). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. Mukhlishin & Sarip. (2020). Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-Adl” Dalam Al-Qur’an,Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1. Moerdani. (2010). Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar. Mushafi & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 1. Rafida, Sinulingga & R Sugiharto. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1 No. 1. Raharjo, Sajipto. (2003). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan I, Kompas, Jakarta. Roeslan, Saleh. (1987). Stelesel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara aru. Suheri, Ana. (2008). Wujud Keadilan dalam Masyarakat ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni. Wahyuningsih. (2013). Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Penelitian ini mengkaji tentang nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis nilai keadilan dan kemanfaatan dalam jarimah qisas dan diyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan memakai pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan yang bersumber pada dalil-dalil qur’an dan hadis. Jarimah qisas diyat berlaku secara universal sebagai wujud nilai kemanfaatan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. REFERENCES Abu Zahrah, Muh}ammad . (1998). Al-Jari>mah wa al-‘Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>. Al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>. Al-Maliki, Abdurrahman & Ahmad ad-Da’ur. (2004). Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat/Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Penerjemah,Syamsuddin Ramadlan, Bogor: PustakaThariqul Izzah. Arief, Barda Nawawi. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Arrasid, Chainur. (2004). Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Asse, Ambo. (2010). Konsep Adil Dalam Al-Qur‟an (Jurnal Al-Risalah Volume 10 Nomor 2. Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Syafa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press. Atmasasmita, Romli. (1992). Teori Kapita selekta Kriminologi. Bandung: PT Eresco. Darijarkoro. (1985). PidanaMati di Indonesia, Jakarta: Ghalia. Hadana, Erha Saufan dan Beri Rizqi. (2020) Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan (Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP), Legitimasi, Vol. 9 No 2. Haliman. (1971). Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah. Bulan Bintang, Jakarta. Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi. Hanafi. (1990). Asas-AsasHukumPidana Islam, Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang. Helmi, Muhammad. (2015). "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", Jurnal Mazahib, Vol. 14. N0. 2. Huda, Chairul. (2008). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. Mukhlishin & Sarip. (2020). Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-Adl” Dalam Al-Qur’an,Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1. Moerdani. (2010). Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar. Mushafi & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 1. Rafida, Sinulingga & R Sugiharto. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1 No. 1. Raharjo, Sajipto. (2003). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan I, Kompas, Jakarta. Roeslan, Saleh. (1987). Stelesel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara aru. Suheri, Ana. (2008). Wujud Keadilan dalam Masyarakat ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni. Wahyuningsih. (2013). Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Child marriage has become prevalent in Indonesia due to various factors such as education, economics, personal desire, environment, and pregnancy outside of marriage. This paper aims to educate the public to avoid being influenced to marry off someone who is underage and to discuss the controversy surrounding child marriage. This research is developmental in nature, employing a scientific approach and Islamic legal methodology. The results show that child marriage not only violates individual rights but also breaches the law. The majority of scholars do not permit child marriage, with some explicitly forbidding it, and none expressly allowing it. Furthermore, the study identifies several factors leading to child marriage: education, economics, personal desire, environment, and pregnancy outside of marriage. To address these factors, this research offers the following solutions. Education, Enhance access to education through technology and free learning applications, and integrate curricula about the dangers of child marriage. Economics, Encourage marriage while ensuring continued education. Personal Desire, Collaborate with the National Population and Family Planning Board to provide education on child marriage. Environment, Supervise and enforce laws. Pregnancy Outside of Marriage, Tighten supervision of children and teach religious knowledge to prevent sinful behavior. With these solutions, it is hoped that the issue of child marriage in Indonesia can be effectively addressed. Abstrak Pernikahan dini telah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai faktor penyebab, seperti pendidikan, ekonomi, keinginan pribadi, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh untuk menikahkan seseorang yang masih di bawah umur, serta membahas kontroversi pernikahan dini. Penelitian ini bersifat pengembangan dan menggunakan pendekatan keilmuan serta metodologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga melanggar hukum. Mayoritas ulama tidak membolehkan pernikahan dini, dengan beberapa ulama yang secara tegas melarangnya dan tidak ada ulama yang dengan tegas membolehkannya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan pribadi, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah. Untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut, penelitian ini menawarkan solusi-solusi yaitu, Pendidikan, Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi dan aplikasi belajar gratis serta memasukkan kurikulum tentang bahaya pernikahan dini. Ekonomi, Mendorong pernikahan tetapi tetap menempuh pendidikan. Keinginan Pribadi, Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dini. Lingkungan, Mengawasi dan menegakkan hukum. Kehamilan di Luar Nikah, Memperketat pengawasan terhadap anak-anak dan mengajarkan ilmu agama untuk menghindari perbuatan dosa. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pernikahan dini di Indonesia. Kata kunci: Pernikahan Dini, Hukum, Solusi

AbstractThis study explores the readiness of study programs to meet the nine-criteria policy set by the National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE/BAN-PT) in Indonesia and identifies strategies for achieving superior accreditation ratings. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis, observations, and in-depth interviews with fifteen key stakeholders. Data were analyzed through the CIPPO evaluation model. The findings reveal that: 1) the task force team meticulously prepared for the accreditation process across all stages; 2) effective coordination exists between university leaders, faculties, and study program teams; 3) accreditation criteria are clearly outlined with relevant and valid data; 4) all CIPPO elements are fulfilled, although student research integration remains suboptimal; 5) achieving superior accreditation enhances the university’s image and motivates further development in higher education, especially globally. Since the implementation of the nine-criteria policy in 2019, only one study program within the Ministry of Religion's Islamic Religious Universities has achieved superior accreditation, highlighting the significant challenges faced. Continuous improvement of the tridharma of higher education and expand cooperation both nationally and internationally.AbstrakPenelitian ini menggali kesiapan program studi dalam memenuhi kebijakan sembilan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di Indonesia dan mengidentifikasi strategi untuk mencapai peringkat akreditasi unggul. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini melibatkan analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan lima belas pemangku kepentingan kunci. Data dianalisis menggunakan model evaluasi CIPPO. Temuan mengungkapkan bahwa: 1) tim task force mempersiapkan proses akreditasi dengan teliti di semua tahap; 2) terdapat koordinasi efektif antara pimpinan universitas, fakultas, dan tim program studi; 3) kriteria akreditasi dijelaskan dengan jelas dengan data yang relevan dan valid; 4) semua elemen CIPPO terpenuhi, meskipun integrasi penelitian mahasiswa masih kurang optimal; 5) pencapaian akreditasi unggul meningkatkan citra universitas dan memotivasi pengembangan pendidikan tinggi lebih lanjut, khususnya di tingkat global. Sejak implementasi kebijakan sembilan kriteria pada tahun 2019, hanya satu program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama yang meraih akreditasi unggul, menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi. Peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan memperluas kerja sama baik nasional maupun internasional. How to Cite: Asy'ari, H., Sukarti, D., Ratnaningsih, S., Azizah, N.R., (2023). Integration of the Pancasila Student Profile Strengthening Project with Design Thinking in the Merdeka Curriculum: Stimulating Students’ Creative Thinking Skills. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 10(2), 237-250. doi:10.15408/tjems.v10i2.38392.

Abstrak: Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program penyelenggaraan kebijakan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penetapan informan sebagai sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar masih belum optimal dilaksanakan, disebabkan belum efektifnya keterlaksanaan strategi perencanaan, sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan, dan standar pelayanan minimal. Abstract: In general, this study aims to evaluate the implementation of quality education policy implementation programs and are accessed at the level of elementary education in Central Kalimantan Province. This research is an evaluative descriptive study. Data collection is done by techniques: in-depth interviews, participant observation, and study documentation. Determination of the informant as a source of data is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses a degree of credibility, transferability, and confirmability. The results showed that in general the program of providing quality education and being accessed at the level of elementary education was still not optimally implemented, due to the ineffectiveness of planning strategies, quality assurance systems, national education standards, and minimum service standards. References: Ali, M. (2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing. Bandung: INTIMA. Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Article 33 Indonesia. (2019). Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Berkualitas di Indonesia. Diterima dari https://media.neliti.com/media/publications/774-ID-pendanaan- pendidikan-dasar-gratis-berkualitas-di-indonesia.pdf. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Bafadal, I. (2003). Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Craw, J. (2014). Statistic of the Month: Education Performance, Equity and Efficiency, Center on International Education Benchmarking. Diterima dari http://www.ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month- education-performance-equity- and-efficiency/. Dikdas Bantul. (2014). Evaluasi SPM Dikdas Bantul. Yogyakarta: Dikdas Kabupaten Bantul. Hamalik, O. (2006) Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara: Pokok-Pokok Pikirandan Kajian Aktual Dewan Riset Daerah Sumatera Utara. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Ikrom, A., Taufik, A., Hendri, A. F., Prayitno, H., Darmawan, R., Sudarno, R., & Rohani, S. (2015). Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2016). Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press. Mulyasana, D. (2011). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, P. J. (2012). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar pada Daerah Terpencil Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Manajemen Pendidikan, 23(6), 513-531. Nuryani, K. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Diterima dari: https://eprints.uny.ac.id/16070/. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Indonesian Journal of Education Management and Adninistration Review, 3(1), 13-24. doi: http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945. Satori, D. (2010). Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: UPI. Sonhadji, A. (2007, 14 September). Optimalisasi dalam Rangka Penjaminan Mutu Program Studi S1 PGSD. Makalah disajikan pada Workshop Optimalisasi Tata Pamong S-1 PGSD Universitas PGRI Adibuana. Surabaya. Sumintono, B. (2013). Sekolah Unggulan: Pendekatan Pengembangan Kapasitas Sekolah. JMP IKIP PGRI Semarang, 2(1). doi: https://doi.org/10.26877/jmp.v2i1.401. Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Tilaar, H. A. R. (2008). Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wijanarti, N. (2016). Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Prinsip Good Governance di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 207-218. World Bank (2013). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia. Ringkasan. Report No. 73359-ID. Diakses tanggal 20 Maret 2019, dari: http://documents1.worldbank.org/curated/en/130951468042888437/pdf/733590BAHA SA0S0Box0377373B00PUBLIC0.pdf.

ABSTRAK Penghimpunan wakaf tunai di Indonesia belum terhimpun secara optimal meskipun memiliki potensi yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah terbesar dan juga solusi yang menjadi prioritas penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dengan menggunakan 5 aspek yaitu regulator, pengelola, promosi, program dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini melibatkan 9 responden ahli menilai dan membandingkan masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah terbesar dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia berdasarakan pendapat para responden ahli. Selanjutnya prioritas solusi berdasarkan penilaian para responden ahli adalah mengembangkan profesionalitas nazir. Selanjutnya, hasil penelitian menghasilkan bahwa secara umum aspek yang paling bermasalah adalah aspek regulator, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah aspek regulator. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan oleh pengelola wakaf untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam penghimpunan wakaf serta meningkatkan profesionalitas nazir. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pemangku kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang mendukung penghimpunan wakaf. Kata Kunci: Wakaf Tunai, Regulator, Pengelola, Promosi, Program, Masyarakat. ABSTRACT The collection of cash waqf in Indonesia has not been collected optimally even though it has enormous potential. This study aims to find out the biggest problems and solutions that become priorities in collecting cash waqf in Indonesia by using 5 aspects, namely regulators, managers, promotions, programs and society. The data analysis technique used is the Analytical Hierarchy Process (AHP). This study involved 9 respondents who were asked to assess the problems and solutions for collecting cash waqf in Indonesia. The results of the study show that not all institutions have digitized waqf collection into the biggest problem in collecting cash waqf in Indonesia based on the opinion of expert respondents. Furthermore, the priority based on the assessment of the expert respondents is to improve the professionalism of Nazir. The next result is the regulatory aspect that is the most problematic, as well as the priority solutions on the regulatory aspect. The implication of this research is that the results of the research can be taken into consideration by waqf managers to optimize digitalization in collecting waqf and increasing the professionalism of nazir. In addition, this research can be used as a reference by policy makers to formulate a policy that supports the collection of waqf. Keywords: Cash Waqf, Regulators, Managers, Promotions, Programs, Society. Abidin, H., Annisa, N., & Kurniawati. (2009). Membagun kemandirian perempuan: Potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya. Depok: Piramedia. Afdhal, M., & Faizah, S. I. (2017). Proses kegiatan penghimpunan dan distribusi wakaf tunai di baitul maal hidayatullah Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 3(6), 490-503. https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503 Affandi, A., & Nufus, D. N. (2010). Analysis on cash waqf return fund allocation in indonesia : A case study in Indonesian waqf. 7th International Conference on the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, 119–135. Algadri, A. M. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan nazhir wakaf di Jakarta. Jurnal Bimas Islam, 10(4), 665–682. https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.39 Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 3(1), 1–28. http://dx.doi.org/10.29240/jie.v3i1.345 Amadea, N., & Nafis, M. C. (2017). Analisis pengaruh media komunikasi terhadap intensi masyarakat dalam berwakaf di wakaf Al-Azhar, Jakarta. Jurnal Middle East And Islamic Studies, 4(1), 92–106. https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.16 Amaliyah, N., Leviansyah, M. R., & Rahmawati, L. (2022). Wakaf uang digital: Transformasi dan implementasi di Indonesia. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 26–46. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986 Ascarya. (2005). Analytic network process (ANP) pendekatan baru studi kualitatif. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Atabik, A. (2016). Strategi pendayagunaan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2), 1-21. http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1490 Aziz, M. (2017). Peran badan wakaf indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 35–54. https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14 Berakon, I., Irsad, A. M., Hanif, N. N., & Yasinta, F. (2017). E-Payment: Inovasi layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang berbasis. Jurnal Al Qardh, 5(1), 26–41. https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.824 Bungin, B. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana. Dahlan, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(1), 1–24. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028 Deviyana, N. (2019). Sasar milenial, KNKS dorong digitalisasi pembayaran wakaf. Retrieved from medcom.id/ekonomi/mikro/GNGBe9pK-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran-wakaf Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf uang. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 179–196. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217 Fauza, N. (2015). Rekonstruksi pengelolaan wakaf: Belajar pengelolaan wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan, 9(2), 161–172. https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83 Ferdinand, A. (2014). Metode penelitian manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2019). Analisis problematika manajemen investasi wakaf uang pada lembaga wakaf uang di Sumatera Barat (Studi pendekatan analitical network process). Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 18(2), 137–152. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584 Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (Studi kasus kabupaten Banjarnegara). Jurnal Al-Muzara’ah, 6(1), 41–59. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59 Ghofur, A. (2018). Tiga kunci fundraising: Sukses membangun lembaga nirlaba. Jakarta: Gramedia. Hague, P. (1995). Merancang kuesioner. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Handayani, R. P., & Kurnia, T. (2015). Analisis persepsi masyarakat kota Bogor terhadap wakaf tunai. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 61–70. https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.256 Hasan, A. (2010). Marketing bank syariah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hasan, T. (2008). Perkembangan kebijakan wakaf di Indonesia. Retrieved from https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/203-perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia.html Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (Pendekatan analytical network process). Jurnal Al-Muzara’ah, 4(2), 127–141. https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141 Haura, A., Braga, L. M., & Tanjung, H. (2016). Analisis pengelolaan wakaf uang pada koperasi jasa keuangan syariah (Pendekatan analytical network process). Jurnal Al-Muzara’ah, 3(2), 89–105. https://doi.org/10.29244/jam.3.2.89-105 Herlena, W., & Mujib, A. (2021). Strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2), 269–289. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857 Herlina, S. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan di Kota Malang. JISIP: Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 4(3), 493–500. https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.132 Hilmi, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 12(2), 123-143. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143 Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(2), 223–238. https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232 Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 485–497. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036 Huda, N., & Heykal, M. (2015). Lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis. Jakarta: Prenadamedia Group. Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf Di Indonesia Timur. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 20(1), 1–17. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35 Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. Journal of Economic Coorperation and Development, 38(1), 29–54. Humas Badan Wakaf Indonesia. (2021). Menelisik manfaat potensi wakaf uang untuk bantu kaum dhuafa. Retrieved from https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/ Islam, A. I., Jamaludin, A., & Heryana, N. (2021). Sistem pendukung keputusan kelayakan klaim asuransi menggunakan metode AHP. Jurnal Informatika Polinema, 7(2), 115–122. https://doi.org/10.33795/jip.v7i2.398 Iswanto, B. (2016). Peran bank indonesia, dewan syariah nasional, badan wakaf indonesia dan baznas dalam pengembangan produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. Iqtishadia, 9(2), 421–439. http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738 Jalil, M. I. A., Pitchay, A. A., & Yahya, S. (2017). Cash waqf and preferred method of payment: Case of Malaysia using an AHP approach. Research Workshop on Revival of Waqf for Socio Economic Development. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_10 KBBI. (n.d.). Arti penghimpunan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from https://kbbi.lektur.id/penghimpunan#:~:text=Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,berasal dari kata dasar himpun. Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). Standarisasi amil zakat di Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. Kuncorowati, D. E., Achsani, N. A., & Hafidhuddin, D. (2018). Manajemen risiko wakaf di dompet dhuafa. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 4(3), 441–453. https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441 Man, Y. L. (2015). Optimalisasi pemberdayaan wakaf uang. Mizani, 25(2), 28–43. Mukhalad, W. (2020). Problematika pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf (Studi kasus di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(2), 219–230. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15 Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. Al-Ahkam, 25(1), 83–108. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.25. Permadi, B. (1992). AHP. Jakarta: Pusat Antar Universitas, Universitas Indonesia. Pertiwi, R. S., Ryandono, M. N. H., Rofiah, K., & Anita. (2019). Regulations and management of waqf institutions in Indonesia and Singapore: A comparative study. The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 3(13), 766. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246 Putra, D. A. (2019). Komite Nasional Ekonomi Syariah dorong pembuatan database wakaf nasional. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/3909734/komite-nasional-ekonomi-syariah-dorong-pembuatan-database-wakaf-nasional Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 4(2), 532–540. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375 Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers. Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2016). Strategi pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia : Sebuah Pendekatan Metode AHP. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 14–32. https://doi.org/10.37058/jes.v1i1.903 Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 10(2), 115–133. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74 Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi interpretive structural modeling untuk strategi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(1), 1–17. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771 Saadati, N. (2016). Efisiensi produktifitas wakaf tunai (Wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 73-91. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91 Saaty, T. L. (1993). Pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Jakarta: Gramedia. Sabiq, S. (2010). Fiqh sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Sandy, K. F. (2018). Instrumen wakaf perlu diperkuat sehingga lebih produktif. Retrieved from ekbis.sindonews.com/newsread/1362131/178/instrumen-wakaf-perlu-diperkuat-sehingga-lebih-produktif-1544600307 Septiyani, R., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Telaah strategi fundraising wakaf tunai mewujudkan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur). Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia, 1(2), 6–19. https://doi.org/10.18860/.v1i2.5321 Sudarsono, H. (2013). Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. Susanto, H. (2016). Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 10(2), 59–90. https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.290 Tanjung, H., & Devi, A. (2013). Metodologi penelitian ekonomi Islam. Bekasi: Gramata Publishing. Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf tunai perspektif syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2), 61–74. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29 Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis, 5(2), 295–307. https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295 Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai (Pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia). InFestasi, 13(1), 217-226. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044 Zaimah, N. R. (2017). Analisis progresif skema fundraising wakaf dengan pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. ’Anil Islam, 10(2), 285–316.

ABSTRACT This study aimed to determine the effect of education level, income, and self-satisfaction on the compliance of Muslim fashion traders at the Pusat Grosir Surabaya in paying trade zakat. This study used a quantitative research approach, the SEM-PLS analysis technique involving 44 respondents, and purposive sampling technique. The criteria were traders at the Pusat Grosir Surabaya, muslim, have fulfilled haul and nishab, and have paid trade zakat. The research data was in the form of primary data obtained from online questionnaires using a Likert scale with statements from strongly disagree to strongly agree. The findings in this study indicate that income has a significant effect on the compliance of traders in paying trade zakat, while the variables of education level and self-satisfaction have no significant effect. The implication of this research in the development of science is to contribute to literature regarding the factors that influence traders in paying trade zakat. In addition, the implications for zakat practitioners and zakat management institutions that need to be considered are the level of education which has little effect on compliance with trade zakat payments, so it is necessary to increase literacy regarding trade zakat through other media besides religious lessons taught in formal education. Keywords: Trade Zakat, Zakat Compliance, Self Satisfaction, Education Level, Income. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kepuasan diri terhadap kepatuhan pedagang busana muslim di Pusat Grosir Surabaya dalam membayar zakat perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik analisis SEM-PLS dengan melibatkan 44 responden serta menggunakan purposive sampling yang kriterianya adalah pedagang di Pusat Grosir Surabaya, beragama islam, sudah memenuhi haul dan nishab, serta pernah membayar zakat perdagangan. Data penelitian berupa data primer yang didapatkan dari hasil kuisioner dengan menggunakan skala Likert dengan keterangan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan para pedagang dalam membayar zakat perdagangan, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan kepuasan diri tidak memiliki pengaruh signifikan. Implikasi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu memberikan kontribusi literature mengenai faktor yang mempengaruhi pedagang dalam membayar zakat perdagangan. Selain itu, implikasi bagi praktisi zakat dan lembaga pengelola zakat yang perlu diperhatikan adalah faktor tingkat pendidikan yang memberikan pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan, sehingga perlu untuk meningkatkan literasi mengenai zakat perdagangan melalui media-media lain selain pelajaran agama yang diajarkan di pendidikan formal. Kata Kunci: Zakat Perdagangan, Kepatuhan Berzakat, Kepuasan Diri, Tingkat Pendidikan, Pendapatan. REFERENCES A’yun, A. ’Aina. (2017). Analisis faktor tingkat pendidikan, religiusitas dan pendapatan dalam mempengaruhi kepatuhan individu mengeluarkan zakat maal (Studi kasus pegawai di Kementerian Agama Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 5(2). Abashah, A., Samah, I. H. A., Saraih, U. N., Rashid, I. M. A., Ramlan, S. N., & Radzi, W. N. S. W. M. (2018). The impact of attitude and subjective norms towards zakat compliance behavior in Malaysia. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(21), 171–174. doi:10.14419/ijet.v7i3.21.17155 Abdullah, M., & Sapiei, S. (2018). Do religiosity, gender, and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. International Journal of Social Economics, 45(8), 1250–1264. doi:10.1108/IJSE-03-2017-0091 Ajzen. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T Adityawarman, & Alpriyamah, Q. U. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan (compiance behaviour) pembayaran zakat perdagangan (Studi kasus pengusaha muslim batik di Kota Pekalongan tahun 2017). Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 1-13. Artaya, I. P., & Purworusmiardi, T. (2015). Tingkat pertumbuhan pusat perbelanjaan modern dan dampaknya terhadap perilaku berbelanja gender di Surabaya. e-Jurnal Spirit Pro Patria, 1(2), 11-24. Aziz, S. A., Awadh, S., & Jabbar, H. A. (2019). Do enforcement, religiosity and peer influence zakah compliance behavior. International Journal of Financial Research, 10(6), 42-53. doi:10.5430/ijfr.v10n6p42 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2018). Fikih zakat kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. Badan Pusat Statistik. (2022). [Seri 2010] Produk domestik regional bruto (milyar rupiah), 2019-2021. Retrieved from https://www.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). Hasil sensus penduduk 2020 Kota Surabaya. Retrieved from https://surabayakota.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2010-2021 (juta rupiah), 2019-2021. Retrieved from https://surabayakota.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah), 2019-2021. Retrieved from https://jatim.bps.go.id/ Beik, I. S., Endri, & Muthi'ah , S. (2021). Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). Iltizam Journal of Shariah Economics Research, 5 (1), 48-62. doi:10.30631/iltizam.v5i1.654 Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003. Tentang sistem pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas Dewi, Y. (2019). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Fitri, M., & Salmawati. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(1), 54-66. Ghozali, I. (2012). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. Yogyakarta : Universitas Diponegoro. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24. doi:10.1108/EBR-11-2018-0203. Hakim, A., & Lazuardi, A. (2020). Gedung Pusat Grosir Surabaya ditutup dampak COVID-19. ANTARA. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1403122/gedung-pusat-grosir-surabaya-ditutup-dampak-covid-19 Hamdani. (2017). Faktor-faktor kepatuhan individu dalam membayar zakat di Kabupaten Bireun. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 41–58. Huda, N., Anwari, B., & Kasman. (2013). Pengaruh tingkat pendidikan, umur, jenis pekerjaan, dan pendapatan terhadap pemahaman zakat profesi studi kasus Masjid Al-Abraar Pejompongan. Digital Repository Universitas Sahid, 12(1), 24-39. Jannah, F. M. (2020). Peningkatan ekonomi di tengah pandemi dalam menunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(7), 1427-1432. doi:10.47492/jip.v1i7.243 Jannah, K. M., Puspita, R. E., & Mochlasin. (2022). Determinant factors in predicting muslim fashion purchase decision : A case in new entrants business. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 1-25. doi:10.32507/ajei.v13i1.968 Kemenag. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Kementrian Dalam Negeri. (2022). Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama. retrieved from www.kemendagri.go.id. Kang, T. K., & Princy. (2013). Life satisfaction correlate of death anxiety among elderly. Indian Journal of Health and Wellbeing, 4(1), 121-124. Mahyarni, M. (2013). Theory of reasoned action and theory of planned behavior (Sebuah kajian historis tentang perilaku). Jurnal EL-RIYASAH, 4(1), 13-23. doi:10.24014/jel.v4i1.17 Martono, S., Nurkhin, A., Lutfhiyah, F., Fachrurrozie, Rofiq, A., & Sumiadji. (2019). The relationship between knowledge, trust, intention to pay zakah, and zakah-paying behavior. SCIEDU: International Journal of Financial Research, 10(2), 75–81. doi:10.5430/ijfr.v10n2p75 Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal Al-Muzara'ah, 1(1), 83-106. Muliati, Y. E., & Widiastuti, Y. (2014). Pengembangan model pembelian berulang pada pusat grosir dengan antiseden brand, quality, patron status, fashion involvment, dan store atmosphere. NeO-Bis: Jurnal Berkala Jemu Ekonomi, 8(2), 147-163. Mursidah, R., Sirajuddin, S., & Akramunnas, A. (2022). Pengaruh religiusitas dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat hasil tambak. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 4(1), 106-118. doi:10.31000/almaal.v4i1.5918 Novia, N., Noor, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis pengaruh faktor non-ekonomi terhadap sikap pedagang Madura dalam membayar zakat perdagangan. Al-Muzara’ah, 6(1), 61–76. doi:10.29244/jam.6.1.61-76 Nugroho, N. E., & Indahingwati, A. (2020). Strategi menjaga loyalitas pelanggan dipengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelanggan pada Toko Sumber Baru di Pusat Grosir Surabaya (PGS). Jurnal EKSEKUTIF, 17(2), 181-195. Pratiwi, I. E. (2018). Factor influencing muslim compliance behavior in paying zakah of income : A case study in Jayapura. QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, 6(1), 69-88. doi:10.21043/qijis.v6i1.3718 Reksoprayitno. (2004). Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi. Jakarta: Bina Grafika. Sari, A. M., Sari, D. F., & Wibawani, S. (2020). Penerapan konsep walkability dalam mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan. Public Administration Journal of Research, 2(3). doi:10.33005/paj.v2i3.58 Sarwono. (2009). Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta: YBP-SP. Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Pooceeding of Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 1(4), 308–315. Setiawan, F., & Pristi, E. D. (2019). Analisis Faktor pendapatan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi (Studi kasus di Lemabaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo). Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 17(1), 32-43. doi:10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2740 Sobana, D. H., Husaeni, U. A., Jamil, I., & Saepudin, D. (2016). The variables that affect compliance of muslim merchants for zakat maal in the District of Cianjur. International Journal of Zakat , 1(1), 78-87. doi:10.37706/ijaz.v1i1.8 Soyomukti, N. (2015). Teori-teori pendidikan dari tradisional, (neo) liberal, marxis-sosialis, hingga postmodern. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. State of the Global Islamic Economy Report 2022. (2023). Unlocking Opportunity. Retrieved from Yhoga, P., Arafat, L. A., & Effendy, A. A. (2022). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab data mengenai peran ekonomi kreatif dalam kesejahteraan wirausaha muslim yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengedepankan gagasan, ide, inovasi, pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi dengan 16 subsektor industri kreatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Objek penelitian yang di kajikan adalah Komunitas Sobat Hidup Berkah Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah melalui kegiatan usaha ekonomi kreatif yang dijalankan oleh wirausaha muslim Sobat Hidup Berkah dapat mensejahterakan perekonomian mereka di tengah pandemi covid-19. Selain itu, program kajian yang diselenggarakan oleh komunitas Sobat Hidup Berkah turut membantu memberikan pembinanaan dan motivasi dalam mengatasi permasalahan usaha dihadapi oleh wirausaha muslim. Kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas dan omset usaha saja. Akan tetapi secara mandiri mampu mensejahterakan dengan terpenuhinya Maqashid Syariah terdapat lima hal penjagaan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Wirausaha muslim, Maqashid Syariah, Masa Pandemi. ABSTRACT This research objective is to explore the role of the creative economy in the prosperity of Muslim entrepreneurs from Maqashid Syariah’s perspective. The creative economy is an economic concept that proposes the idea, innovation, knowledge, and human resources as the production factor with 16 sub-sector of the creative industry. This research used a qualitative approach with a descriptive study. The research object is the community of Sobat Hidup Berkah from Surabaya. The result of this research is through the creative economy business activity run by the Muslim entrepreneur Sobat Hidup Berkah, which brings prosperity to their economic condition during the covid-19 pandemic. Furthermore, the discussion program organized by the community of Sobat Hidup Berkah also helps to provide coaching and motivation to overcome the business problem faced by Muslim entrepreneurs. The creative economy activity runs not only aimed at increasing the quality and business turnover. However, it independently could bring prosperity by the fulfillment of Maqashid Syariah, involving five things to take care of; to keep religion, soul, mind, descendants, and wealth. Keywords: Creative Economy, Moslem’s Entrepreneur, Maqashid Syariah, Pandemic Situation. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, & Herdiana, N. (2015). Manajemen strategi pemasaran. Bandung: CV Pustaka Setia. Aziza, A. (2018). Peran entrepreneur muslim dalam membangun koneksi dan komunitas bisnis: studi fenomenologi pada pelaku usaha Sari Bumi di Sidoarjo. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Badan Ekonomi Kreatif. (2017) Tenaga kerja ekoomi kreatif 2011-2016. Jakarta: BEKRAF. Ginting, A. M. (2017). Pengaruh ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. In Carunia Mulya Firdausy (Eds.), Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia (pp. 7-28). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hakim, L. (2012). Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. Hartomo, D. D., & Cahyadin, M. (2013). Pemeringkatan faktor keberlangsungan usaha industri kreatif di kota Surakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(2), 225-236. http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v4i2.55 Hasanuddin, M. (2019). Peran ekonomi kreatif dalam mentransformasi ekonomi masyarakat perspektif nilai maqaṣid shari’ah: Studi kampung kue rungkut lor Surabaya. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Hayati, E. (2017). Usaha ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi petani nanas desa totokaton kecamatan punggur kabupaten Lampung Tengah). Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Qardhawi, Y. (1998). Fiqh zakat. Bogor: Pustaka Litera Nusantara. Rizakki, A. R., & Faizah, S. I. (2019). A model of community economic empowerment by the gerakan menulis harapan (GMH) in the city of Surabaya. International Journal of Research – Granthaalayah, 7(12), 32-38. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i12.2019.298 Shofa, I., & Nugroho, D. (2018). Pertumbuhan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif kota Malang. Jurnal Pangripta, 1(1). Sugiyono. (2015). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. Umi Rohmah, (2017) Analisis peran ekonomi kreatif dalam peningkatan pendapatan pengrajin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Studi pada industri anyaman bambu desa tulungagung kecamatan gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Yanda, T. A. U. E., & Faizah, S. I. (2020). Dampak pendayagunaan zakat infak sedekah dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di kota Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(5), 911-925. https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925 Yin, R. K (2019). Studi kasus: Desain dan metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keberhasilan sebuah perusahaan sangat erat kaitannya dengan kinerja karyawan yang ada di dalamnya. Karyawan merupakan penggerak dan pengendali dalam perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan merupakan indikator dari keberhasilan suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ektrinsik dengan kinerja karyawan koperasi syariah. Jenis data menggunakan data kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah survei pada karyawan koperasi syariah di kalibaru. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan lembaga keuangan koperasi syariah di kalibaru yang selanjutnya diolah menggunakan program SPSS 25. Populasi target adalah karyawan koperasi syariah di Kalibaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling non probability sampling yaitu sampling jenuh yang berjumlah 28 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis secara simultan (uji F), pengujian hipotesis parsial (uji t), dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai sig X1 (0,030) < 0,05 dan nilai sig X2 (0,011) < 0,05. Dan secara simultan motivasi intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai F hitung > Ftabel dengan tingkat probabilitas 0,001 < 0,05. Atau tingkat pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan koperasi syariah di Kalibaru sebesar 41,7%. Kata Kunci : Motivasi Intinsik, Motivasi Ektrinsik, Kinerja DAFTAR PUSTAKA Cristea, Aurelia, dan Nathaniel David Schulz, “Psikologi Agama,” Revista Brasileira de Ergonomia, 2016, 10 <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0A http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106> Dr. H. Amiruddin Idris, S.E.M.S., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Deepublish, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=GAEBDAAAQBAJ> Ghozali, Imam, Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, 4 ed. (Semarang: Badan Penebit Universtas Diponogoro, 2006) Harahap, Ahmad Taufiq, “Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Bisnis Corporate, 2.2 (2017), 134 Hidayat, Rahmat, dan Abdillah, Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya,” ed. oleh Candra Wijaya (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan, 2019) <http://repository.uinsu.ac.id/8064/1/Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat %26 Abdillah.pdf> Indonesia, Presiden Republik, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008, 69–73 Maulana, Fakhrian Harza, Djamhur Hamid, dan Yuniadi Mayoan, “Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik Dan Komitmen Organsasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Btn Kantor Cabang Malang,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 9.1 (2015), 1–8 <http://dx.doi.org/10.35137/jmbk.v9i1.523> Mohammed Alshmemri; Lina Shahwan-Akl, Phillip, dan Maude, “Herzberg’s Two-Factor Theory Mohammed,” Life Science Journal, 14.5 (2017), 12–17 <https://doi.org/:10.7537/marslsj140517.03.> Muhammad Chaerul Rizky, “Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Mitra Jasa Power Medan,” Jurnal Pancabudi, 1.2 (2018), 19–27 Nurbudiyani, Iin, “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,” Anterior Jurnal, 16.1 (2016), 7–13 <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i1.75> Rachel Natalya Massie, William A. Areros, Wehelmina Rumawas, “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Pengelola IT Center Manado,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 6.2 (2018), 41–49 <https://doi.org/10.35313/jrbi.v3i2.935> Rahmad Hakim, dan Mohammad Deny Irawan, “Islamic Rulings and Financial Technology (Fintech): An Analysis on the Relevance and Implications,” Madania, 23.2 (2019), 137–46 <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019.> Rakhmat Triadi, Siti Hidayah, Fasochah, “Pengaruh Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Terhadap Kinerja Pegawai Yang Di Mediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang),” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Oktober.47 (2019), 1–17 Sari, Nilam, dan Abrar Amri, “Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18.2 (2018), 227 <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249> Septina, Fanny, dan Theo Samuel, “Pengaruh Motivasi Ekstrinsik d an Motivas i Intrinsik t erhadap Kinerja Karyawan CV. Muncul Anugerah Jaya,” JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting), 3.2 (2020), 103–12 ———, “Pengaruh Motivasi Ekstrinsik dan Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan CV. Muncul Anugerah Jaya,” JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting), 3.2 (2020), 103 <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.365> Setiawati, Sri, “Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bprs Berkah Dana Padhlillah Di Air Tiris (Tinjauan Moral Hazard Dalam Perspektif Ekonomi Islam)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2011) Siregar, Syofian, Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Kencana, 2017) <https://books.google.co.id/books?id=CPK3DwAAQBAJ> Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R \& D) (Bandung: Alfabeta, 2008) Sunarno, Sunarno, “Pengembangan Sdm Transportasi Udara,” in Антибиотики И Химиотерапия, 2014, lix, 43–52 Waldan, Raziki, “Quality of Work Life sebagai Solusi Peningkatan Kinerja Karyawan dalam Perspektif Islam,” Jurnal Al-Hikmah, 12.2 (2017), 29–50 Widyaputra, Ketut Andika, dan A.A Sagung Kartika Dewi, “Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Pt Bussan Auto Finance,” E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana (Udayana University, 2017), 85 <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i01.p04>

<p>Tulisan ini merupakan bagian dari<br />studi pengembangan jaringan penelitian di<br />lingkungan Departemn Agama. Sebagaimana<br />diketahui bahwa tugas Badan Litbang<br />Agama adalah menyelenggarakan pembinaan<br />semua unit penelitian dan pengembangan<br />di Lingkungan Departemen<br />Agama, baik yang diselenggarakan sendiri<br />oleh Badan Litbang Agama maupun yang<br />diselenggarakan oleh unsur-unsur lain di<br />lingkungan Departemen Agama. Namun<br />yang menjadi permasalahan Badan Litbang<br />Agama saat ini adalah pelaksanaan koordinasi<br />dengan unit lain di lingkungan<br />Departemen Agama seperti lembaga penelitian<br />IAIN belum berlangsung secara<br />efektif; sehingga sering kita dengar terjadi<br />duplikasi dan replikasi di dalam pelaksanaan<br />penelitian. Untuk meningkatkan<br />koordinasi serta menghindari terjadinya<br />duplikasi kegiatan, maka pada tahun<br />anggaran 1995/1996 Badan Litbang Agama<br />melakukan Studi Pengembangan Jaringan<br />Penelitian Keagamaan, dengan sasaran<br />utama adalah lembaga penelitian di lingkungan<br />IAIN.</p>

Abstract: The main problem of this research is the Government's Strategy to Increase Community Economic Empowerment in the Bara Subdistrict of Palopo City with the following problems: 1. What is the socio-economic condition of the Bara sub-district community? 2. What is the government's strategy in empowering the community of Bara sub-district? 3. How does the impact of government empowerment on economic improvement? This research aims: a. To find out and analyze socioeconomic conditions b. To find out and analyze the government's strategy in increasing community empowerment in Bara sub-district c. To find out and analyze the impact of government empowerment on economic improvement. To obtain data, the authors use the field research and library research methods which then analyze the data using qualitative methods then draw conclusions with analysis techniques (SWOT) Strengths Weaknesses Opportunities and Threats. Based on the results of the study show that: 1. In developing the community economy in the District of Bara by seeing the efforts made by the government to increase the potential for every community is very positive response to the government's efforts to motivate the community to be able to develop in addition to being a good training , the community will be considered capable of increasing the potential and opportunities in the community's economy. 2. With the strategy carried out by the government through business assistance, it is very proven that the business is able to increase the level of income for the community while the businesses that have been implemented include: the business of selling stalls, selling chips, fish selling businesses, sewing machine businesses, vegetable farming businesses , the business of a thousand chicken coops, and workshop business. 3. An increase in business in empowering the community has a very positive impact and the government is considered capable of improving the welfare of the community so that business assistance carried out by the government can change every community's life towards a better one. Keywords: Government Strategy, Efforts to Increase Community Economic Empowerment. Abstrak: Permasalahan pokok penelitian ini adalah tentang Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bara Kota Palopo dengan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan bara? 2. Bagaimanakah strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat kecamatan bara? 3. Bagaimana dampak pemberdayaan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi?.Penelitian ini bertujuan: a. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi sosial ekonomi b. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kecamatan bara c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemberdayaan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode field research dan library research yang kemudian menganalisa data dengan menggunakan cara kualitatif kemudian mengambil kesimpulan dengan teknik analisis (SWOT) Strengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam membangun perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Bara dengan melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi bagi setiap masyarakat sangatlah memberikan respon positif dengan adanya usaha pemerintah dapat memotivasi masyarakat untuk mampu berkembang disamping dapat menjadi pelatihan yang baik, masyarakat akan dianggap mampu untuk meningkatkan potensi dan peluang dalam ekonomi masyarakat. 2. Dengan adanya strategi yang dilakukan pemerintah melalui bantuan usaha sangat terbukti bahwa usaha tersebut mampu untuk menambah tingkat pendapatan bagi masyarakat adapun usaha yang sudah terlaksana diantaranya yaitu: usaha warung jualan, usaha penjualan keripik, usaha penjualan ikan, usaha mesin jahit, usaha petani sayur, usaha seribu kandang ayam, dan usaha perbengkelan. 3. Adanya peningkatan usaha dalam memberdayakan masyarakat sangat berdampak positif dan pemerintah dianggap mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bantuan usaha yang dilakukan pemerintah dapat merubah setiap kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Daftar Pustaka Abdad M. Zaidi Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam (Bandung: PenerbitAngkasa 2003) Allimin Mu', Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Syari’at Islam(Skripsi Stain Palopo Tahun 2013) Aedy Hasan Teori dan Aplikasi Pembangunan Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu2011) Ajho Firdaus, Pemberdayaan Masyarakat dalam http://firdausajho.Blogspot. co.id/(Akses tgl02 oktober 2015) Arsip data program dan kegiatan kecamatan bara tahun 2012, 2013 dan 2015 Awang Azam Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Yogyakarta:Pustaka Pelajar2010) Burhanuddin dkk. Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers. 2011)Daniel Moehar, Metode penelitian sosial ekonomi (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara 2002-2003) Daniel Sulekale Dalle, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerahhttp://emperordeva.wordpress.com (Akses tgl 02 oktober 2015) Darrussalam, ayat-ayat Al-Quran tentang sosial masyarakat dalam https:// bidsosdarussalam. wordpress. com. (Akses tgl 26 juni 2015) Erniyati, Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakathttp://repository.Uinjkt.ac.id (Akses tgl 06 agustus 2015)Fattah Sanusi dkk, Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Printing 2008) Herimanto dkk, Ilmu sosial dan budaya dasar (Jakarta:PT Bumi Aksara)HR. Bukhari, no. 1470; Muslim, no. 1042; Tirmidzi, no. 680 dan Nasa-i, V/96. Jasin Musafir dan Taufik, Opini palopo darurat kemiskinan http://luwuraya com (Akses tgl01 oktober 2015) Kamil-Al Ri Agama Depertemen, Al-Quran dan terjemahannya (jakarta timur: edisi tahun2002 CV Darus Sunnah 2008) Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebiato pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik (Bandung: Alfabeta 2013 cet. ll) Menurut L.C Maleong dalam Lestari (2013) Muqtafiah, Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam http://muqtafiah.blogspot.co.id. (Akses tgl 15 oktober 2015) Munjazi Syukron, Pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan melalalui program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakatra Tahun 2009) Peraturan mentri dalam negeri, tentang kader pemberdayaan masyarakat dalamfile:///C:users/user/downloads/no_7_2007%20(3). pdf (Akses tgl 09 november 2015) Peraturan pemerintah repoblik Indonesia, Undang-undang pemerintah kecamatan No 19 tahun 2008 file:///C:/users/user/downloads/peraturan pemerintah tahun 2008-019-08%20(4).pdf (Akses tgl 09 november 2015) Rahmat Aliaman, warga miskin capai 15.500 jiwa http://palopopos.co.id/ headline/item/1303.html. (Akses tgl 07 desember 2015) Rangkuti Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama 2004) Rivai Veithzal dkk, Islamic Leadership (Jakarta: PT Bumi Aksara) Shihab M. Quraish, Tafsir al-Mishbah Pesan kesan dan Keserasian al-Qur’an Surah Al- Jumu'ah (Jakarta:Penerbit Lentera Hati 2002) h 229-232 Sinin Abu Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah (Jakarta: Grafindo PT Raja Persada 2006)S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: PT Bumi Aksara 2008 Ed.1 Cet.10) Said Farid A. Muhammad, Strategi pemberdayaan UMKM pada dinas koperindag kabupatenmaros studi kasus pada sektor perdagangan (Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun2015) Sulistiyani, Pemberdayaan Masyarakat http://cikacimoet. Blogspot.co.id (Akses tgl 08 juni2015)Taqdir Mety, Qodratillah Dkk, Kamus bahasa indonesia untuk pelajar (Jakarta: Badan pengembangan bahasa kementrian pendidikan dan kebudayaan 2011 Ed. 1 Cet. 1) Usman Sunyoto Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar2012) Cet. 1 h 249 Wahyu Ramdani, Isd ilmu sosial dasar (Bandung: Pustaka Setia 2007) Wahyudi Agustinus Sri Manajemen Strategik (Tangerang Selatan: BinaRupa Aksara publisher 2002) h 180 Widjaja Haw, Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) Wibowo, Perilaku Dalam Organisasi (Jakarta: PT Rajawali Pers 2014)Winarno Surkhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik (Bandung: Penerbit Tarsito 2001) Wybisana Goenawan, Pemberdayaan dalam perspektif islam http://www.ristek.go.id (Akses tgl 06 agustus 2015) Zimmerer Thomas W. dkk. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. (Jakarta: PenerbitSalemba Empat 2008)

Wakaf merupakan satu sistem Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat dan melembaga sejak lama. Wakaf di masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan wakaf, tetapi juga mengelola tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip Syariah. Wakaf adalah kegiatan muamalah dengan aspek spiritual, sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk memajukan dan mengembangkan Wakaf nasional, dan Badan Wakaf Indonesia berperan aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data dari buku, artikel, atau jurnal. Hasil penelitian adalah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menyelesaikan sengketa Wakaf dengan baik dan mengamankan aset Wakaf selain menjadi Nadzir, untuk dapat berperan sebagai pembina Nadzir. BWI dapat mengelola dan berkembang secara produktif sehingga menghasilkan wakaf yang dapat mensejahterahkan umat. Dalam penyelesaiannya sengketa wakaf dapat juga menggunakan musyawarah dan bisa dibantu oleh pihak ketiga seperti pengadilan agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui hubungan antara wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

The popular historical narrative of the batik Sidoarjo needs to be reexamined based on historical methodology so that there is no historical bias based only on oral stories of the general public. Many studies are trapped in an inaccurate understanding of local historicity. As a result, these various studies have failed to fit batik Sidoarjo into its full context, instead it has become a kind of narrative standardization on its characteristics and history. This study aims to criticize the historical construction that has been popular in relation to the basic understanding of batik Sidoarjo and to explain the position of batik Sidoarjo in the cultural framework of its people. This article is the author's attempt to provide an analysis or explanation that is different from the historical narrative of batik Sidoarjo which is commonly used in various discussions. This research is classified as a qualitative research, using the historical method which consists of four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This research uses historical and sociological approaches to collect, select, and critically examine historical sources of Sidoarjo batik, resulting in historical facts. The results showed that the historicity of batik Sidoarjo refers to the batik activities in the areas of Kedungcangkring, Jetis, Sekardangan, Gajah Mada St. (Peranakans), and Tulangan, all of which have a direct relationship with both Peranakans nor indigenous. Batik Sidoarjo is not framed by traditional rituals, nor is it under the control and domination of the royal aristocracy. Its growth is based on the factor of the economic needs of the supporting community, which tends to be a trading commodity. The presence of other groups of people or nations such as Peranakan Chinese, Indo-European, Dutch, Arabic contributed to the birth of Sidoarjo batik. Keywords: batik, Sidoarjo, historical criticism.AbstrakNarasi sejarah batik Sidoarjo yang populer perlu dikaji ulang dengan didasari metodologi sejarah sehingga tidak terjadi bias sejarah yang hanya berdasar pada cerita lisan masyarakat umum. Banyak penelitian yang terjebak dalam pemahaman historisitas setempat yang kurang tepat. Akibatnya, berbagai kajian tersebut tidak berhasil mendudukkan batik Sidoarjo sesuai dengan konteksnya secara utuh, malah menjadi semacam standardisasi narasi pada karakteristik maupun sejarahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konstruksi sejarah yang telah populer terkait pemahaman dasar tentang batik Sidoarjo serta menjelaskan kedudukan batik Sidoarjo dalam kerangka budaya masyarakatnya. Artikel ini merupakan upaya penulis untuk memberikan analisis atau paparan yang berbeda dari narasi sejarah batik Sidoarjo yang umum dilakukan pada berbagai pembahasan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menguji secara kritis sumber-sumber sejarah batik Sidoarjo, sehingga menghasilkan fakta sejarah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa historisitas batik Sidoarjo merujuk pada aktivitas pembatikan yang ada di wilayah Kedungcangkring, Jetis, Sekardangan, Jl. Gajah Mada (China Peranakan), dan Tulangan yang kesemuanya saling terkait memiliki hubungan langsung baik itu pembatikan China peranakan maupun pribumi. Batik Sidoarjo tidak dikerangkai oleh ritual adat, juga tidak di bawah kendali dan dominasi aristokrasi kraton. Pertumbuhannya didasari faktor kebutuhan ekonomi masyarakat pendukungnya, sifatnya cenderung merupakan komoditas dagang. Hadirnya golongan masyarakat atau bangsa lain seperti China Peranakan, Indo-Eropa, Belanda, Arab turut berpengaruh melahirkan batik Sidoarjo.Kata Kunci: batik, Sidoarjo, kritik sejarah. Author:Asy Syams Elya Ahmad : Universitas Negeri Surabaya References:Abbas, Irwan. (2014). Memahami Metodologi Sejarah antara Teori dan Praktek. ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejerahan, 1(1), 33–41.Abdurrahman, Dudung. (1999). Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Logos.Ahmad, Asy Syams Elya. (2013). Kajian Estetik Batik Sidoarjo. Tesis. Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Magister Desain, Institut Teknologi Bandung.Anas, Biranul, Hasanuddin, Ratna Panggabean, Yanyan Sunarya. (1997). Indonesia Indah-Buku ke 8; “Batik”. Jakarta: Yayasan Harapan Kita/BP 3 TMII.Anshori, Yusak & Kusrianto, Adi. (2011). Keeksotisan Batik Jawa Timur. Jakarta: Elex Media Komputindo.Anwarid. (2012). Geliat Batik Tulis Sidoarjo. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Surabaya: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.Arfianti, D. Y., Afandi, A. F., permatasari, i., Agustin, F. R., & Nikmah, K. (2018). Batik Jetis Sidoarjo. https://doi.org/ 10.31227/osf.io/xq3r2 (diakses tanggal 17 April 2021).Benard, Russell H. (1994). Research Methods in Anthropology. London: Sage Publications.Carey, Peter. (1996). “The World of the Pasisir”, dalam Fabric of Enchantment; Batik from the North Coast of Java. County Museum of Art.Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak.Djoemena, Nian S. (1990a). Batik dan Mitra. Jakarta: Djambatan.________, Nian S. (1990b). Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning. Cetakan II. Jakarta: Djambatan.Elliott, Inger McCabe. (2004). Batik, Fabled Cloth of Java. Singapore: Periplus.Fauzi, Ahmad. (2020, Juli 24). Daya Tarik Kampung Batik Jetis Sidoarjo. https://brisik.id/read/ 54889/daya-tarik-kampung-batik-jetis-sidoarjo (diakses tanggal 17 April 2021).Fitinline. (2013, Februari 17). Batik Sidoarjo. https://fitinline.com/article/ read/batik-sidoarjo/ (diakses tanggal 17 April 2021).Garraghan, Gilbert J. 1957. A Guide To Historical Method. New York: Fordham University Press.Gottschalk, Louis. (1975). Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.Gray, Wood. (1964). Historian's Handbook: A Key to the Study and Writing of History. Boston: Houghton Mifflin.Gustami, SP. (2007). Butir-butir Estetika Timur; Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya Indonesia. Yogyakarta: Prasista.Hani, Asfi. (2020, September 18). Sejarah Batik di Kampung Batik Jetis Sidoarjo. https://www. kompasiana.com/asfihani5098/5f642741097f3602e03e3cc3/sejarah-batik-di-kampung-batik-jetis-sidoarjo?page=all (diakses tanggal 17 April 2021).Hasanuddin. (2001). Batik Pesisiran: Melacak Etos Dagang Santri pada Ragam Hias Batik. Bandung: Kiblat.Harris, Jennifer, Ed. (1993). 5000 Years of Textiles. London: The British Museum Press.Hitchcock, Michael. (1991). Indonesian Textiles. Periplus Editions (HK) Ltd.Heringa, Rens & Veldhuisen, H.C. (1996). Fabric of Enchantment; Batik from the North Coast of Java. Los Angeles: County Museum of Art.Heringa, Rens. (2010). "Upland Tribe, Coastal Village, and Inland Court: Revised Parameters for Batik Research" dalam Five Centuries of Indonesian Textiles. Ruth Barnes & Mary Hunt Kahlenberg (Ed). Munich: Prestel.Irwanto, Dedi & Sair, Alian. (2014) Metodologi dan Historiografi Sejarah. Yogyakarta: EJA PUBLISHER.Irwantono, Yusuf & Hidayatun M.I. (2019). Fasilitas Wisata Edukasi Batik Sidoarjo di Sidoarjo. Jurnal eDIMENSI ARSITEKTUR, 7(1), 1089–1096. Ishwara, Helen, L.R. Supriyapto Yahya, Xenia Moeis. (2011). Batik Pesisir Pusaka Indonesia; Koleksi Hartono Sumarsono. Jakarta: KPG.Kartodirdjo, Sartono (1993). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.Khasanah, Uswatun. (2018, Juni 8). Batik Asli Sidoarjo.https://doi.org/ 10.31227/ osf.io/zdka8 (diakses tanggal 17 April 2021).Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.Listanto, Virgiawan. (2019). “Batik Sebagai Representasi Produk Indsutri Kreatif di Sidoarjo Reinvensi Pragmatis untuk Inovasi Industri Kreatif Berbasis Budaya Visual Nusantara." Prosiding Seminar Nasional Seni dan Desain 2019, 465–469. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.Majlis, Brigitte Khan. (2000). “Javanesse Batik: An Introduction” dalam Rudolf G. Smend, Batik from The Courts of Java and Sumatra. Singapore: Periplus.Masadmin, (2016, Oktober 3). Batik Jetis Sidoarjo. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. https:// jawatimuran.disperpusip. jatimprov.go.id/2016/10/03/batik-jetis-sidoarjo/ (diakses tanggal 17 April 2021).Maxwell, Robyn. (2003). Textiles of Southeast Asia: tradition, trade and transformation. Hongkong: Tuttle.Pranoto, Suhartono W. (2010). Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu.Qamariah, Desti. (2012). Perkembangan Motif Batik Tulis Jetis Sidoarjo (2008-2011). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.Ran. (2015, Desember 5). Sempat Tenggelam, Kini Kian Eksis: Sejarah Panjang Batik Sidoarjo. Jawa Pos. https://www.pressreader.com/indone sia/jawa-pos/20151205/282656096383339 (diakses tanggal 17 April 2021).Ramadhan, Iwet. (2013). Cerita Batik. Tangerang: Literati.Rouffaer, G.P. & Juynboll, H.H. (1914). De Batikkunst in Nederlandsch Indië en haar geschiedenis. Utrecht: Oosthoek.Rusli. (2013). “Pendokumentasian Artifak Sejarah Pembatikan di Kedungcangkring”. Hasil Dokumentasi Pribadi: 2 Februari 2013. Kedungcangkring, Sidoarjo.Skocpol, Theda (ed.). (1984). Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.Solikha, Rokhimatus. (2019). Sejarah Perkembangan dan Pengaruh Batik Jetis dalam Perekonomian Masyarakat Desa Jetis Sidoarjo. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Surabaya: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.Spradley, James. (1997). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.Susanto, Sewan. (1980). Seni Kerajinan Batik Indonesia. Jakarta: Balai Penelitian Batik dan Kerajinan. Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Departemen Perindustrian RI.Tjoa, Dave. (2004, Oktober 5). Batik Sidoarjo: Kampung Batik Jetis, Kampung Pengrajin Batik Tulis Sidoarjo. http://jejakbatik.blogspot. com/2014/10/batik-sidoarjo.html (diakses tang-gal 17 April 2021).Van Leur, J.C. (1955). Indonesian Trade and Society: Essay in Asean Social and Economical History. ‘s-Gravenhage: n.v. Uitgeverij W. Van Hoove.Van Roojen, Pepin. 2001. Batik Design. Amsterdam: Pepin Press.Wasino & Hartatik, Endah Sri. (2018). Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.Wibowo, Januar, Haryanto Tanuwijaya, Achmad Yanu A.F. (2016). “Rancang Bangun Management Information System Batik Tradisional Jawa Timur sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Bangsa”. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing. Tidak Diterbitkan. Surabaya: Institut Bisnis dan Informatika, STIKOM.Wirawan, Rizky S. & Trilaksana, Agus. (2015). Sejarah Industrialisasi Batik di Kampung Batik Jetis Sidoarjo Tahun 1970-2013. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 3(3), 480–486.Wulandari, Ari. (2011). Batik Nusantara; Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik. Yogyakarta: Andi.Wulandari, S.E., Imam As’ary, Yudi Prasetyo. (2013). Perkembangan Motif Batik Jetis Sidoarjo dalam Tinjauan Sejarah. GENTA: Jurnal Pendidikan Sejarah, 1(1), 1–12.Yanuar. (2016, Oktober 19). Kampung Kuno Jetis Penghasil Batik Tulis Khas Sidoarjo. https://kabarinews.com/kampung-kuno-jetis-penghasil-batik-tulis-khas-sidoarjo/87296 (diakses tanggal 17 April 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di tingkat pendidikan dasar (SD), menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi terkait dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam di masing-masing tingkatan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pendekatan, isi kurikulum, dan metode pengajaran antara SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum di setiap tingkatan pendidikan memiliki tujuan, materi ajar, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kebutuhan pendidikan pada tingkat tersebut. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyesuaian dengan tingkat pendidikan yang berbeda untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini di Indonesia.

Artikel ini mengkaji hal yang menarik dari prospek pembelajaran dan pendidikan agama islam dalam konteks era global dan manajemen pembiayaannya. Penelitian ini adalah kajian pada kepustakaan yang memperkuat data penelitian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar pendidikan. Model penelitian adalah kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen kepustakaan. Pengecekan keabsahan data menggunakan hasil penelitian para ahli dengan mencocokan dengan hasil penelitian ini. sehingga akan ditemukan penelitian versi ini dengan kuat. Kemudian akan dipertajam dengan analisis isi (konten analisis). Hasil penelitian adalah (1) Prospek Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional (2) Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Indonesia Di Era Globalisasi, (3) Prospek Pengembangan Imtak Dan Iptek Pada Jalur Pendidikan Madrasah Di Indonesia (4)Prospek Dan Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Di Masa Depan (5) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Di era globalisasi tantangan kehidupan manusia menjadi semakin kompleks. Kerja sama antar disiplin ilmu menjadi suatu keniscayaan bagi manusia untuk mempertahankan peradabanya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengembangan pola hubungan antara sains dan agama menuju ke arah integrasi. Dewasa ini, perguruan tinggi islam di Indonesia terutama Universitas Islam Negeri mulai mengembangkan konsep integrasi ilmu yang sesuai dengan ruh yang dimiliki masing-masing universitas. Universitas Islam Indonesia (UII) yang merupakan pergurun tinggi berbasis islam tertua dan besar di Indonesia juga mengembangkan paradigma integrasi ilmunya sendiri. Keberhasilan pengembangan paradigma integrasi ilmu pada suatu universitas akan melibatkan semua pihak yang ada di dalamnya. Tidak hanya stakeholders dan guru besar, peran dosen juga tidak kalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya inovatif dosen dalam membangun iklim integrasi ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan integrasi keilmuan di UII adalah paradigma wasathiyah di mana perspektif tentang hubungan ilmu dan agama adalah bersifat objektif dan proporsional. Adapun upaya yang dilakukan dosen mencakup 3 bidang yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Kata kunci : Upaya Inovatif, Dosen, Harmoni Ilmu, Integrasi Ilmu, Fakultas Ilmu Agama Islam UII

<p>Saat ini kegiatan ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut diikuti juga dengan bermunculannya sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga fungsi Pengadilan Agama perlu diperkuat. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan bagaimana strategi penguatan fungsi Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain dukungan regulasi juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlu dilakukan sosialisasi fungsi dan mengubah stigma tentang Pengadilan Agama.</p>

Latar belakang Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Indonesia adalah Negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, WHO / UNICEF merekomendasikan empat hal penting yang harus dilakukan, salah satunya pemberian ASI ekslusif. Pemberdayaan masyarakat melalui tokoh agama merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap serta membantu keberhasilan ibu menyusui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan status stunting bayi yang ibunya mendapat bimbingan / konseling dari tokoh agama sejak hamil sampai menyusui hingga dua bulan di Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Experiment, sedangkan desain penelitiannya adalah pre post test control group. Jumlah sampel penelitian adalah 84 ibu hamil yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok diberikan konseling oleh tokoh agama berjumlah 42 ibu hamil dan tidak mendapat konseling berjumlah 42 ibu hamil. Hasil analisis statistik T-test dengan tingkat kepercayaan 95%, menemukan tidak ada perbedaan yang bermakna tentang naiknya berat badan berdasarkan KMS antara kelompok perlakuan dengan kontrol (P = 0,248) dantidak ada perbedaan persentase penambahan berat badan antara kelompok perlakuan dan kontrol ( P = 0,297). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan bermakna tentang pengetahuan, sikap, dan kenaikan berat badan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, terdapat perbedaan bermakna perilaku menyusui ekslusif pada kelompok perlakuan dan kelompok control, serta terdapat perbedaan yang bermakna antara kenaikan berat badan berdasarkan KMS dengan perilaku menyusu eksklusif. Kata Kunci : Tokoh Agama; Perilaku Menyusui Ekslusif; Status Stunting Bayi

The rise of truth claims, radicalism, religious fundamentalism, and the demand of formalization of the khilāfah al Islāmiyah in Indonesia appears to have triggered disharmony in the society and posed threat to the stability of the state. Among the underlying factors contributing to the issue is the approach and method applied in the teaching system of Islamic Education (PAI) which tend to be doctrinal, normative, and exclusive. This has raised awareness of the need to introduce alternative approach in Islamic Education, to accommodate such discourse as multiculturalism, inclusive education based on the spirit of Islam rahmatan lil ‘ālamīn, and respecting the cultural diversity of Indonesian society. Nurcholish Madjid is one of the most prominent Indonesian scholars who actively promote new discourse in Islamic education as he introduces alternative approach and methods based on the spirit of Islam. This research focuses on Nurcholish Madjid’s thoughts on Islamic spirit and indigenous Indonesian identity, especially the extent to which his thoughts have significance in the contemporary development of Islamic Education in Indonesia. This research employs a qualitative-descriptive approach. The data is collected through documentation and reviews of relevant sources. The data analysis shows that Nurcholish Madjid has important thoughts on Islamic education which can be adopted as new approach in the system of Islamic education in Indonesia. Among his thoughts on Islamic education, based on his grand discourse of Islamic spirit and indigenous Indonesian identity, is the need to introduce new discourses of humanism, egalitarian, democratic and inclusive-pluralist within the system of Islamic education in Indonesia.[Maraknya truth claim, radikalisme, politisasi, dan fundamentalisme agama, serta wacana formalisasi syari’at negara khilāfah al Islāmiyah menyebabkan perpecahan dan mengancam stabilitas negara Indonesia. Persoalan tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bersifat doktriner, eksklusif dan normatif. Oleh sebab itu, perlu alternatif solusi melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang multikultural, inklusif dan pluralis dengan berbasis pada spirit keislaman dengan membumikan Islam rahmatan lil ‘ālamīn dan spirit keindonesiaan yang menghargai keragaman (pluralitas). Salah satu pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia yang aktif menyuarakan spirit keislaman dan keindonesiaan adalah Nurcholish Madjid. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini ialah Nurcholish Madjid mengenai konsep spirit keislaman dan keindonesiaan dan kontribusinya terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data berupa sumber-sumber dari berbagai literatur yang memiliki persamaan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid mengenai spirit keislaman dan keindonesiaan terhadap Pengembangan Pendididkan Agama Islam ialah terwujudnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang humanis, egaliter, demokratis, dan inklusif-pluralis.]

Pelaksananaan sosialiasi yang bertajuk pengembangan "Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG)" dihadiri oleh Kepala distrik/camat Yaffi dan perangkatnya, Pemimpin adat (Ondoafi), tokoh pemuda, Tokoh agama, dan juga Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), serta masyarakat di Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pada Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dipaparkan materi mengenai alur pendirian, landasan hukum dan regulasi, permodalan, manfaat dan jenis usaha BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) yang tepat untuk dijalankan berdasarkan potensi lokal daerah setempat. Setelah itu, dilakukan sesi tanya jawab (feedback) sehingga terungkap bahwa BUMKam belum terlalu eksis dikalangan masyarakat, konsep pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung masih terfokus pada pembangunan fisik saja. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu juga kepada aparatur kampung bahwa kehadiran BUMKam akan menjadi suatu lembaga yang dapat mengangkat program prioritas kampung, potensi lokal serta kemajuan perekonomian kampung yang berpangkal terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Setelah mengikuti sosialiasi ini, peserta diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dijadikan sebagai landasan, baik dalam proses pendirian, maupun dalam pengelolaan BUMKam.

Tulisan ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan berfokus pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Qalam Kota Kendari, khususnya pengembangan Kurikulum kekhasan bidang Pendidikan Agama Islam baik dalam pembelajaran sebagai kurikulum inti dan kurikulum lokal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Landasan, komponen dan Prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan Agama dan keagamaan di SMP IT Al-Qalam Kendari dikembangkan dari inovasi dan kreatifitas pengelola sekolah secara mandiri yang diajarkan pada peserta didik baik secara monolitik maupun holistik (integratif) yang disusun oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP-IT ‘Al-Qalam’ Kota Kendari dan atau mengadopsi dari kurikulum yang disepakati oleh sekolah-sekolah Islam Terpadu di Indonesia yang terhimpun dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Indonesia. Kapasitas Pendidik yang mengajarkan pendidikan agama dan keagamaan baik secara monolitik maupun integratif sudah baik namun kapabilitasnya masih perlu dikembangkan. Rekomendasi dari penelitian ini diantaranya perlunya pemerintah terutama Kementerian Agama untuk mengkaji secara mendalam pola pengembangan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan yang diterapkan di SMP IT secara umum terutama nilai budaya yang berkearifan lokal dan rasa nasionalisme, sesuai dengan tingkatan psikologi perkembangan anak dan tujuan pendidikan secara nasional, termasuk memberikan pelatihan bagi pengelola SMP IT untuk meningkatkan Kapabilitasnya.

Saat ini ISBI Aceh masih menggunakan kurikulum umum dalam pembelajaran PAI. Namun penulis melihat, penggunaan kurikulum tersebut masih kurang efektif dalam pembentukan karakter mahasiswa yang berbasis seni di ISBI Aceh. Hal ini terlihat dari banyaknya anggapan masyarakat bahwa mahasiswa dan lulusan kampus seni secara umum dan ISBI Aceh secara khusus serta pelaku seni mempunyai karakter dan pendidikan agama yang kurang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembangan kurikulum PAI dan mengetahui strategi pengembangan kurikulum PAI di ISBI Aceh. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulm PAI di ISBI Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analitis. Pengembangan Kurikulum PAI di ISBI Aceh memperhatikan aspek seni yang menjadi pembelajaran utama. Secara khusus kurikulum PAI di ISBI Aceh harus menampakkan pandangan agama Islam terhadap seni dan bagaimana kedudukan seni dalam Islam. ISBI Aceh dalam menyusun kurikulum PAI menggunakan beberapa yaitu strategi penanaman keimanan, strategi pengalaman, strategi pembiasaan, strategi rasional, strategi emosional, strategi fungsional, dan strategi keteladanan

Penelitian ini mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lambangan, Kabupaten Sidoarjo, berfokus pada perannya dalam pengembangan lokal. Meskipun kerangka hukum mengamanatkan keterlibatan BPD dalam perencanaan desa untuk mengakomodasi aspirasi publik, penelitian kualitatif ini, menggunakan pendekatan deskriptif, mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, menggunakan purposive sampling untuk seleksi informan. Analisis kinerja berdasarkan lima indikator Robbins (2006) — Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, dan Kemandirian — mengungkapkan kekurangan. Masalah kualitas muncul dengan aparat desa, sementara Kuantitas dan Ketepatan Waktu proyek infrastruktur seperti pengecoran jalan dan irigasi tidak sepenuhnya terwujud. Komitmen terlihat, meskipun terganggu oleh tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19. Kemandirian berjuang karena aplikasi suboptimal dari anggaran desa yang disetujui. Temuan ini menekankan kebutuhan untuk BPD meningkatkan efektivitas operasional dan responsivitas mereka untuk memajukan pengembangan desa secara optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efikasi badan pemerintahan lokal dalam pengembangan pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan pendidikan agama Islam pasca reformasi, yang tentunya sebagai pijakan pengembangan pendidikan agama Islam dikemudian hari dalam membentuk generasi emas bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan pokok bahasan secara sistematis, komprehensif, holistik, objektif, dan kritis. Sehingga ditemukan titik kekuatan dan kelemahannya untuk dikemukakan alternative pemecahannya. Hasil penelitian menemukan beberapa kebijakan pendidikan agama Islam pasca reformasi diantaranya kebijakan terhadap mutu pendidikan, terhadap pelayanan pendidikan, terhadap pendidikan karakter, dan link and mach. Serta kebijakan yang belum terselesaikan pasca reformasi ini yaitu, pembangunan penidikan yang menentang pancasila, dualism pendidikan, disparitas pembangunan pendidikan, sertifikasi guru, dan pesantren yang termaginalkan.

Kurikulum merupakan salah satu aspek pendidikan yang perlu dikembangkan pada setiap komponen yang terkandung di dalamnya, salah satunya komponen tujuan yang merupakan hal yang paling penting karena dengan adanya tujuan maka segala sesuatu akan terarah secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan tujuan kurikulum pendidikan Islam mulai dari tujuan umum hingga tujuan khusus. Penelitian menggunakan jenis kualitatif kepustakaan (library study) dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pengembangan kurikulum ditinjau berdasarkan hierarki tujuan pendidikan, meliputi: tujuan nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan Institusional yaitu yang ditetapkan oleh lembaga sekolah, tujuan Kurikuler yaitu tujuan setiap bidang studi, dan tujuan Instruksional yaitu tujuan yang dicapai oleh setiap mata pelajaran. Pengembangan tujuan pendidikan agama Islam di spesifikasikan melalui tujuan pembelajaran. Untuk Madrasah seperdi MI, MTs dan MA mengacu pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 2019. Kurikulum PAI di madrasah dibagi dalam beberapa mata pelajaran, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, fiqih, akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam. Untuk sekolah umum seperti SD, SMP dan SMA mengacu pada kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang disusun oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia

Pengembangan pendidikan agama Islam sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya persoalan pendidikan mengenai akhlak dan moral yang belum terselesaikan. Kebijakan pendidikan juga turut andil dalam pengembangan pendidikan agama Islam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pendidikan dalam hal pengembangan pendidikan Agama Islam di sekolah. Penelitian tentang kebijakan pendidikan dalam pengembangan PAI di sekolah ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung dengan kebijakan nasional, sehingga para pakar pendidikan Islam harus berupaya turut serta dalam hal pengambilan sebuah kebijakan yang selaras dengan keinginan masyarakat Indonesia tentang pendewasaan akhlak dan moral dalam diri peserta didik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media video pembelajaran agama Katolik berbantuan Bahasa Isyarat Indonesia di komunitas Tunarungu Katolik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan komunitas tunarungu dalam penguasaan ketrampilan berbahasa serta pemahaman tentang ajaran Agama Katolik. Metode penelitian yang digunakan adalah ADDIE, yaitu metode pengembangan dari model instruksional. Media video pembelajaran ini dibuat menyesuaikan karakter belajar komunitas tunarungu, yakni dengan Bahasa Isyarat Indonesia dan disediakan teks atau terjemahan. Hasil presentase dari masing-masing penguji menunjukkan bahwa media video pembelajaran agama Katolik ini layak digunakan dengan presentase sebesar 85% dari ahli materi tunarungu, 95% dari ahli materi agama katolik, dan 81% dari ahli media. Dengan adanya media video pembelajaran ini, diharapkan umat Tunarungu Katolik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama Katolik serta ibadah hari Minggu, dan juga dapat meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan pemahaman ajaran agama. Kata Kunci: Tunarungu, Bahasa Isyarat, Agama Katolik, Video

Penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh pengadaan pegawai, keahlian pegawai dan budaya organisasi, terhadap pengembangan karier pegawai suku Dinas Pendidikan kota Bogor. Terdapat 67 pegawai yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasilnya adalah: (1) Pengadaan secara langsung mempengaruhi pengembangan karier pegawai; (2) Keahlian pegawai secara langsung mempengaruhi pengembangan parier pegawai; (3) Budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap pengembangan karier pegawai. Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor pengadaan pegawai, keahlian dan budaya organisasi terhadap pengembangan karier pegawai harus dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Terkikisnya sikap toleransi dan semakin kuatnya paham radikalisme agama yang ada di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Untuk menangani persoalan tersebut dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari agar sikap toleransi dan saling menghargai tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, moderasi agama juga mempunyai peran penting sebagai penengah agar tidak kaku dalam beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka berfikir induktif. Dalam penyampaiannya, penulis menggunakan metode argumentative untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme, tidak hanya pada sumber masalah akan tetapi penyebab dan akibat dari tindakan radikalisme juga perlu diselesaikan. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir radikalisme agama melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Selain itu ormas-ormas keagamaan yang moderat seperti NU dan Muhamadiyah dapat menjadi garda depan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme agama di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Kajian ini dilatarbelakangi tertinggalnya pengembangan riset di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penerapan iklim pengembangan riset pada lembaga pendidikan, khususnya di bidang keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan, bentuk, faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Berbasis Riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pemerolehan data, yaitu wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Selanjutnya data dianalisa melalui teknik reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YMPI (Yayasan Madrasah Pendidikan Islam) melakukan tahap-tahap untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis riset, secara umum masih terkesan sama dengan tahapan yang ada pada Kurikulum 2013. Riset YMPI Tanjung Balai diwujudkan dalam bentuk matapelajaran, berupa model pembelajaran riset pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Faktor pendukung pengembangan kurikulum seperti dukungan dari kepala madrasah, kemauan peserta didik untuk belajar, SDM tenaga pendidik yang berkualitas, sarana-prasarana yang mencukupi. Adapun faktor penghambatnya meliputi biaya yang cukup besar dan waktu yang terbatas dalam melaksanakan riset. Kata kunci: Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Riset.