Relevant bibliographies by topics / Indonesia. Departemen Dalam Negeri

Contents

  1. Journal articles
  2. Books
  3. Book chapters
  4. Conference papers
  5. Reports

Academic literature on the topic 'Indonesia. Departemen Dalam Negeri'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 31 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Indonesia. Departemen Dalam Negeri.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Indonesia. Departemen Dalam Negeri"

1

Metrahultikultura. "KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KONFRONTATIF INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN." NAGRI PUSTAKA 1, no. 1 (June 30, 2023): 13–24. http://dx.doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.32.

Full text
Abstract:
Penelitian ini mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan politik luar negeri Indonesia saat itu bersifat konfrontatif. Artikel ini bertujuan menganalisis apakah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan faktor penggunaan power dalam melakukan hubungan Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan realisme. Sumber data yang digunakan berupa buku teori realism dalam hubungan Internasional, dokumen departemen luar negeri Indonesia dan artikel serta jurnal terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bersifat konfrontatif dan konflik tidak dapat dihindarkan. Tindakan yang dilakukan Indonesia menimbulkan ketersediaanya untuk membentuk aliansi seperti gerakan non-blok maupun nefos dengan tujuan melawan imperialism dan kolonialisme. Meskipun demikian, Indonesia semakin dikucilkan dari hubungan Internasional apalagi ketika memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sukarman, Hendra. "KERANGKA HUKUM NEGARA DALAM MENGATUR AGRARIA DAN KEHUTANAN INDONESIA." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3, no. 2 (September 1, 2015): 202. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.419.

Full text
Abstract:
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, populasi keseluruhannya terbesar dan luas tanah kira-kira enam kali ukuran Inggris. Tanah dan semua sumber daya alam secara hukum dikuasai oleh negara. Selama dua dekade terakhir, sistem dual administrasi tanah telah muncul dimana sekitar 39% dari lahan berada dalam yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 61% dikelola oleh Departemen Kehutanan (Dephut). Menyadari konflik yang luas atas tanah di dalam area hutan dan implikasi untuk keamanan pangan, makalah ini mengeksplorasi asal-usul dualitas ini dan tantangan apakah ada dasar hukum untuk Departemen Kehutanan untuk mengelola lahan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Namira, Yona, Iskandar Andi Nuhung, and Mudatsir Najamuddin. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA." AGRIBUSINESS JOURNAL 10, no. 1 (January 25, 2021): 203–20. http://dx.doi.org/10.15408/aj.v10i1.9234.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi faktor-faktor yangmempengaruhi impor beras di Indonesia 2) menganalisis pengaruh faktor-faktorini impor beras di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata time series 1994-2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS), DepartemenPertanian, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan BankIndonesia. Regresi linier berganda melalui software SPSS versi 21 digunakanuntuk menganalisis data. Hasil uji secara bersama-sama menunjukkan variabelproduksi, konsumsi, stok beras, harga beras dalam negeri, harga berasinternasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi impor berasdi Indonesia.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kasim, Kasim. "Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Absensi Pegawai Politeknik Negeri Ujung Pandang." Jurnal Teknologi Elekterika 2, no. 2 (November 30, 2018): 28. http://dx.doi.org/10.31963/elekterika.v2i2.1495.

Full text
Abstract:
Sistem absensi berguna memantau kondisi kehadiran setiap orang yang berada pada lingkungan pekerjaan baik institusi maupun perusahaan. Absensi pada suatu institusi meliputi adanya nama pegawai, departemen, jabatan, tanggal/hari, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alokasi waktu jam kerja dari setiap karyawan yaitu mulai dari jam masuk, jam keluar, waktu keterlambatan, dan waktu cepat pulang. Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang dibutuhkan laporan tentang kehadiran pegawai yang sesuai dengan format yang berlaku dan berisi perhitungan persen pengurangan tunjangan kinerja pegawai dan sanksi pegawai. Untuk memonitoring absensi pegawai, kepala departemen adalah salah satu aktor yang paling andil. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data log absensi yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya pada bulan Juli 2017. Sistem yang dibangun secara otomatis dapat menampilkan waktu keterlambatan, waktu cepat pulang, persen pemotongan tunjangan kinerja, dan sanksi pegawai. Dalam sistem ini tersedia fitur untuk menampilkan persen pengurangan tunjangan dan sanksi yang telah dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010..
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kasim, Kasim. "Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Absensi Pegawai Politeknik Negeri Ujung Pandang." Jurnal Teknologi Elekterika 15, no. 2 (November 30, 2018): 28. http://dx.doi.org/10.31963/elekterika.v15i2.1495.

Full text
Abstract:
Sistem absensi berguna memantau kondisi kehadiran setiap orang yang berada pada lingkungan pekerjaan baik institusi maupun perusahaan. Absensi pada suatu institusi meliputi adanya nama pegawai, departemen, jabatan, tanggal/hari, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alokasi waktu jam kerja dari setiap karyawan yaitu mulai dari jam masuk, jam keluar, waktu keterlambatan, dan waktu cepat pulang. Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang dibutuhkan laporan tentang kehadiran pegawai yang sesuai dengan format yang berlaku dan berisi perhitungan persen pengurangan tunjangan kinerja pegawai dan sanksi pegawai. Untuk memonitoring absensi pegawai, kepala departemen adalah salah satu aktor yang paling andil. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data log absensi yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya pada bulan Juli 2017. Sistem yang dibangun secara otomatis dapat menampilkan waktu keterlambatan, waktu cepat pulang, persen pemotongan tunjangan kinerja, dan sanksi pegawai. Dalam sistem ini tersedia fitur untuk menampilkan persen pengurangan tunjangan dan sanksi yang telah dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010..
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Tanjung, Firda Rosiana, and Liptia Venica. "Aplikasi Pengecekan Dokumen Ekspor di PT. XY Berbasis VBA Excel Menggunakan Metode Iterative and Incremental Dengan Pendekatan Arsitektur MVC (Model-View-Controller)." Infomatek 26, no. 1 (May 14, 2024): 9–20. http://dx.doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.8680.

Full text
Abstract:
Dokumen ekspor menjadi salah satu bagian penting dalam keperluan proses ekspor barang. Hampir setiap perusahaan industri manufaktur yang aktif menjalankan operasi di sektor perdagangan internasional terlibat dalam kegiatan ekspor dengan alur yang kompleks termasuk dalam mengelola dokumen-dokumen ekspor tersebut. PT. XY merupakan salah satu perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang memiliki Departemen Ekspor sebagai penanggung jawab dalam mengurus keperluan ekspor barang yang mereka produksi untuk dikirim ke luar negeri. Selain mengelola berbagai regulasi dan persyaratan ekspor barang, Departemen Ekspor PT.XY juga harus memastikan bahwa keperluan pendukung lainnya seperti dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap. Untuk memenuhi hal tersebut, Pegawai Departemen Ekspor PT.XY melakukan pengecekan ketersediaan dokumen secara manual yang dirasa tidak efektif untuk dilakukan setiap hari karena meningkatnya volume dokumen yang akan terus bertambah setiap hari, akibatnya pengecekan memakan waktu yang cukup lama dan berkemungkinan besar dapat terjadi kesalahan pemeriksaan data. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Penulis melakukan analisis, membuat perancangan dan mengimplementasikannya menjadi sebuah Aplikasi Pengecekan Dokumen Ekspor berbasis VBA dan Macro Excel. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan Pegawai Departemen Ekspor PT. XY ketika memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen ekspor tersebut. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan private FTP server Departemen Ekspor sehingga menghasilkan sumber data yang valid dan relevan sesuai current condition. Aplikasi dibuat menggunakan metode pengembangan sistem Iterative and Incremental dengan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memecah komponen aplikasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dengan lebih mudah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Arzhi Jiwantara, Firzhal. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia." JATISWARA 34, no. 3 (November 21, 2019): 260–67. http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.216.

Full text
Abstract:
Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kusnadi, Yahdi, and Fajar Hadi Kurnia. "Pengukuran Kualitas Layanan Website Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Webqual 4.0." Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer 5, no. 2 (October 1, 2019): 6–12. http://dx.doi.org/10.37012/jtik.v5i2.170.

Full text
Abstract:
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, telah disadari oleh negara Indonesia melalui Inpres No. 3 Th 2003, pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Sehingga dituntut adanya website pengadilan negeri cibinong yang berkualitas. Berdasarkan hal itu, penelitian ini mencoba untuk mengukur kualitas website pengadilan negeri cibinong yaitu www.pn-cibinong.go.id yang ditinjau dari sisi kepuasan pengguna akhir menggunakan metode webqual 4.0, yang terdiri dari tiga dimensi yaitu usability (kemudahan penggunaan), information quality (kualitas informasi) dan interaction quality (kualitas interaksi). Pengambilan sampelnya adalah pegawai yang ada di pengadilan negeri cibinong karena dianggap dapat mewakili keseluruhan pegawai yang ada di kantor pengadilan negeri cibinong dan sering mengakses website tersebut. Penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dimensi usability (kemudahan penggunaan) dianggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna website.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Tomalili, Rahmanuddin, and Agus Ariadi. "PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA." SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 5 (March 26, 2022): 543–54. http://dx.doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong proses jalanya dilakukanya Diversi di Pengadilan Negeri Unaaha agar lebih efektif dan Efisien. Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yuridis empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris yang menekankan pada bahan hukum sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan konsef diversi dan konsef restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri unaaha sudah berjalan denagan baik sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia dan kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di harapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversi dan restorative justice.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Syafrina, Yelda, Ridho Bayu Yefterson, Uun Lionar, E. Erniwati, and Khairul Fahmi. "Implementasi model PjBL dengan pemanfaatan biografi (autobiografi) tokoh sejarah dalam kelas pergerakan kebangsaan Indonesia." AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA 13, no. 1 (January 31, 2023): 58. http://dx.doi.org/10.25273/ajsp.v13i1.14273.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi biografi atau autobiografi tokoh lokal dalam mata kuliah sejarah Indonesia Baru III, dan menganalisis kemampuan mahasiswa sejarah dalam pendalaman materi organisasi pergerakan kebangsaan 1908-1935 dengan pendekatan tokoh. Penelitian ini bersifat naturalistik inkuiri dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas belajar, wawancara tentang pengalaman belajar, dokumen aktivitas dan tugas-tugas terstuktur yang dikerjakan mahasiswa selama 10 kali pertemuan. Data diperoleh dari mahasiwa yang mengambil mata kuliah sejarah Indonesia baru III di departemen sejarah Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman membaca dan mengolah informasi sejarah dari sumber berupa biografi dan autobiografi, kemudian mereka dapat menjelaskan dengan baik latar belakang serta kiprah organisasi pergerakan dari sudut pandang tokoh yang menjadi kekuatan serta ruh dari organisi seperti sarekat islam, perhimpunan Indonesia, PNI, PNI baru dan muhammadiyah. Sehingga model PjBL membuat proses pembelajaran dalam kelas pergerakan kebangsaan Indonesia lebih terencana, terkontrol dan berbasis luaran, yakni naskah tulisan yang layak dipublikasikan menjadi langkah baru dalam upaya peningkatan jumlah publikasi mahasiswa.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Indonesia. Departemen Dalam Negeri"

1

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Departemen Dalam Negeri, tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintah di daerah. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Wilayah IV Medan., ed. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Keuangan, Indonesia Badan Pemeriksa, ed. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011. [Jakarta]: Panca Bhakti, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan-peraturan intruksi Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia tahun 1996. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., ed. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., ed. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., ed. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Indonesia. Departemen Dalam Negeri"

1

Muhammad Alie Humaedi and Fatwa Nurul Hakim. "Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.775.c697.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menarasikan emik Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Penarasian emik pada aktivitas Regsosek berarti menunjukkan adanya upaya mengangkat perspektif dan praktik lokal dalam menerjemahkan aktivitas yang bersifat etik, baik berupa kebijakan, program ataupun strategi yang berskala nasional dan general. Penerjemahan itu bisa dilihat dari kelompok masyarakat sebagai kelompok target yang didata ataupun para agen penghubung pelaksana kegiatan nasional tersebut. Penarasian emik Regsosek menjadi kekuatan tersendiri dalam mengungkap kedalaman data dan sisi sosial-politik atas data yang bersifat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi dengan wawancara mendalam dan memahami gesture maupun habit dari informan. Hasil penelitian di Kabupaten Wajo mengungkap bahwa aspek sosialisasi dan peningkatan kesadaran atas pentingnya data menjadi bagian strategi yang perlu diperkuat. Melalui jejaring perangkat pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa, upaya ini harus dilakukan secara maksimal. Hal lainnya, kelembagaan sosial tradisi pun sebenarnya dapat berfungsi untuk mendukung sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat itu. Sayangnya, kelembagaan formal dan informal ini seringkali disfungsi karena dilingkupi dengan rasa khawatir atas “pertanggungjawaban pendataan” yang berhubungan langsung dengan program bantuan dari pemerintah. Kelembagaan sosial tradisi yang seharusnya aktif dan menguatkan kesadaran, lebih memilih untuk “diam dan menjaga jarak”, sama pilihannya dengan para perangkat desa untuk tidak ikut serta dalam proses sosialisasi. Kenyataan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Regsosek di Kabupaten Wajo, selain tantangan substansi yang melekat pada persoalan hidup masyarakatnya sendiri. Kemiskinan ekstrem, dampak pembangunan dan perkawinan muda merupakan tiga problema akut yang menghantui kehidupan masyarakat Wajo. Tiga aspek ini pula yang menjadi “batas-batas” yang harus dijaga ketika proses pendataan dilakukan. Kesalahan menanyakan sesuatu yang berada pada tiga aspek itu, sama saja menghadirkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, dan ketidakakuratan data yang diperolehnya. Dalam rangkaian pelaksanaan Regsosek, BPS Kabupaten Wajo telah membuktikan dirinya sebagai pelaksana mandat negara yang baik dan bertanggungjawab. Proses pelaksanaannya pun menjadi suatu pelajaran baik bagi kelembagaan negara lainnya dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan berskala nasional.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ririn Purba and Fedrickson Haradongan. "Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c712.

Full text
Abstract:
Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi berjalan. kegiatan ini pertama kali dilakukan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Terkait pada pemaknaan masyarakat dan petugas yang mencari data di desa Bengkel dengan situasi dan kondisi masyarakat yang tentunya berbeda-beda. Sebelumnya desa Bengkel ini adalah desa yang sejahtera dalam perekonomian karena dari segi UMKMnya yang tumbuh subur, dan karena dekat dengan jalan lintas Sumatera. Akan tetapi sejak pembangunan jalan Tol mengakibatkan desa Bengkel jarang dilewati oleh kendaraan yang berimbas pada bangkrutnya beberapa UMKMnya. Mereka berjuang di tengah krisis yang juga diakibatkan oleh pandemic covid-19, bahkan banyak dari mereka yang menjadi masyarakat miskin baru. Narasi emik ini juga berasal dari perspektif masyarakat dan pendata yang menunjukkan bahwa kegiatan survey tidaklah mudah. Selain itu, tulisan ini bukan hanya menarasikan kondisi masyarakat yang didata akan tetapi juga mencoba menjelaskan bagaimana proses recruitment petugas yang dilakukan, pengalaman mereka selama di lapangan, latar kejadian dan lokasi yang harus dilalui oleh pendata. Menggunakan perspektif Putnam (1993) terkait modal sosial juga dijelaskan bagaimana jaring-jaring dan kepercayaan yang telah dibangun sejak dulu dapat membantu para petugas dalam proses pendataan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Nurbaety Setram and Lindawati. "Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c704.

Full text
Abstract:
Ketepatan dan keakuratan data menjadi hal yang krusial dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Karenanya, kehadiran Regsosek memberi harapan baru akan tersedianya data sosial ekonomi masyarakat yang komprehensif. Perjalanan Regsosek di Kota Balikpapan turut memotret berbagai keragaman yang dimiliki oleh kota ini, serta mengungkap kondisi sosial, kerentanan, dan fakta kerawanan di masing-masing kawasan: area perkebunan dengan kehidupan keras dan kegigihan para perantau, kemiskinan dan sanitasi yang buruk pada perumahan kumuh terselip dekat pusat kota, hingga kerawanan sosial di pemukiman pelabuhan. Kendala yang ditemui dalam proses pendataan diantaranya adalah: ketersediaan waktu responden, kondisi geografis yang sulit di sebagian wilayah perkebunan, ketidaksesuaian data prelist, meningkatnya prevalensi Covid-19 di beberapa area, eksklusifitas warga di kawasan elit, hingga keterbatasan sinyal yang menyulitkan petugas dalam melakukan tagging lokasi. Pendataan secara berkelompok dilakukan di beberapa kawasan karena faktor keamanan pada area dengan kerawanan sosial tinggi. Keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data serta peran ketua SLS dalam verifikasi awal data prelist menjadi hal yang vital dalam memperoleh data yang tepat dan akurat. Dukungan, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi berbagai pihak dalam tiap pelaksanaan tahap kegiatan Regsosek menjadi faktor penguat terhadap kesuksesan Regsosek di Kota Balikpapan untuk menghasilkan basis data yang valid.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Muhammad Alie Humaedi. "Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.775.c695.

Full text
Abstract:
Data bukan sekadar deretan angka tak bermakna, tetapi di dalamnya ada kepentingan perencanaan pembangunan yang memadai. Dalam konteks perlindungan dan jaminan sosial, Regsosek dapat diposisikan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Upaya pendataan “kuantitatif” yang berhubungan dengan perlindungan sosial seperti perlu dikuatkan dengan penarasian emik kualitatif, baik dalam proses pendataannya maupun dalam substansi data terkait aspek-aspek terkait dalam perlindungan sosialnya. Buku Seri 1 diawali dengan ruang lingkup penarasian emik wilayah Indonesia Tengah dan Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua). Penarasian emik pada tulisan ini menawarkan berbagai variabel yang dapat dikembangkan dalam penentuan aspek-aspek kesejahteraan sosial dan kelayakan penerima program perlindungan dan jaminan sosial. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sekaligus pembelajaran bahwa proses pendataan tidaklah sederhana. Aspek dukungan kelembagaan formal dan sosial tradisi beserta life story dari para pendata dan masyarakat yang didata dikisahkan sebagai jalan utama dari “lika liku” program pendataan nasional ini. Metode penelitian kualitatif yang digunakan menuntun adanya kedalaman data untuk memahami proses interaksi, perilaku, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Metode ini dipilih sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas. Artinya, angka tidak sekadar angka yang dihasilkan dari lembar kuesioner yang ditanyakan pendata kepada subyeknya, tetapi di dalamnya ada makna dan harapan yang dihadirkan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Eliana Sidipurwanty and Yumantoko. "Proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c706.

Full text
Abstract:
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan keragaman sosial ekonomi penduduknya. Namun, daerah ini juga menghadapi kondisi lingkungan yang mengancam masyarakat dan perlu dibantu. Namun, data bantuan seringkali kurang valid dan tidak terupdate. Tulisan ini bertujuan untuk melihat proses Regsosek BPS, yang akan digunakan sebagai dasar dalam kebijakan terutama terkait dengan masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah. Metode pengumpulan data yang digunakan dari tulisan ini adalah observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku Regsosek BPS. Hasilnya menunjukkan bahwa proses Regsosek memiliki makna bagi masyarakat dan lembaga pemerintah. BPS mengalokasikan sumber daya untuk mendukung proses ini. Hambatan muncul dan dapat diatasi, serta banyak pihak berkontribusi dalam proses ini. Pelaksanaan pendataan menekankan pentingnya pemanfaatan data untuk memfasilitasi masyarakat yang masih prasejahtera agar tidak tersingkir dari pendataan Regsosek. Hasil yang diharapkan adalah data yang terkumpul dapat diolah untuk kepentingan masyarakat setempat dan digunakan oleh berbagai lembaga dalam penanganan permasalahan sosial ekonomi. Regsosek menjadi harapan untuk memperbaiki program dan kebijakan pemerintah. Pengalaman Regsosek di Mempawah mencerminkan situasi masyarakat di luar pusat pertumbuhan dalam memperbaiki isu pangan, sanitasi, air minum, pekerjaan, dan lingkungan. Diharapkan Regsosek mampu memperbaiki kebijakan terkait masyarakat karena data yang diperoleh telah valid. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama berkelanjutan dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, serta integrasi data Regsosek BPS dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Rosita Novi Andari and Kurnia Suci Indraningsih. "Mendata Indonesia “Bumi Handep Hapakat” Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c705.

Full text
Abstract:
Narasi emik “Mendata Indonesia Dari “Bumi Handep Hapakat” Kawasan Lumbung Pangan Nasional Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah” ini adalah sebuah potret nyata momentum, proses dan perjuangan menghadirkan ‘Data’ yang terjadi pada salah satu desa di Indonesia dengan bentang alam dan kearifan lokal yang dimilikinya. Proses Pendataan Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau berbasis nilai kearifan lokal “Teamwork” dan “Handep Hapakat” terbukti efektif dalam mendukung proses pendataan Regsosek sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan nilai-nilai positif dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendataan baik BPS Kabupaten Pulang Pisau, petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa, dan masyarakat. Beberapa nilai positif tersebut antara lain menambah jaringan mitra baru BPS; membuka lapangan kerja baru, pengalaman kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk lebih ‘Melek Data’; dan meningkatkan hubungan kekeluargaan, rasa empati, kolaborasi dan semangat gotong royong masyarakat. Sementara itu, tantangan dari proses pendataan awal Regsosek antara lain terbatasnya dukungan formal dari Pemerintah Daerah; adanya hambatan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat dengan karakteritik wilayah perkotaan; penolakan dan ketidak jujuran individu dalam memberikan informasi; faktor jarak yang jauh; dan cuaca dengan curah hujan tinggi pada beberapa wilayah. Untuk itu, optimalisasi publikasi kegiatan Regsosek melalui forum komunikasi cinta statistik untuk perangkat daerah/kecamatan/desa/masyarakat dan pengembangan kompetensi mitra BPS melalui forum komunikasi mitra BPS dapat menjadi alternatif strategi dalam mendukung proses pendataan Regsosek atau pendataan penduduk lainnya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Nurul Hilmiati and Dian Karinawati Imron. "Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris – Maritim." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c709.

Full text
Abstract:
Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari situasi kemiskinan dan masalah sosial daerah wilayah agraris dan maritim. Masyarakat ada yang bekerja pada sektor pertanian dan laut serta sebagai Pekerja Migran Indonesia menyiratkan situasi sosial ekonomi yang cukup rentan. Budaya setempat dan pola konsumtif seteleh melaut dan kembali dari perantauan turut menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Pendataan pada umumnya dimaknai sebagai bagian dari rencana pemberian bantuan pemerintah. Strategi BPS Kabupaten Indramayu memadukan unsur struktur dan kelembagaan sosial serta mengerahkan petugas pendataan lokal dalam mengantisipasi berbagai tantangan. “Kerja tim” menjadi kata yang menggambarkan bagaimana Regsosek menyatukan pemerintah, pendata dan masyarakat. Menariknya, motivasi para pihak didasari oleh nilai yang serupa: kepedulian, perubahan dan integritas. Proses pendataan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut memahami data dalam “bahasa” yang sederhana dan memahami hubungan data dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Proses inilah yang dijembatani oleh pentugas pendataan lapangan. Lebih dari itu, pendataan yang menjangkau warga secara menyeluruh merupakan langkah signifikan yang patut diapresiasi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sahajuddin and Risyanto. "Narasi Emik Proses Regsosek di Provinsi Gorontalo." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.775.c698.

Full text
Abstract:
Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak Presiden pertama hingga Presiden Joko Widodo tetapi kemiskinan masih sangat tinggi. Masalah ini menjadi keprihatinan bagi banyak pihak dan ditengarai karena berawal dari kesalahan pendataan administrasi subjek dan objek program perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah memotret dan mendeskripsikan secara emik proses kegiatan Regsosek di Provinsi Gorontalo. Metode kegiatan ini adalah kajian kualitatif berdasarkan narasi emik kebudayaan yang terlibat dalam kegiatan Regsosek melalui observasi, studi Pustaka, wawancara mendalam kepada beberapa informan yang dianggap penting perannya dalam kegiatan Regsosek, dan semua kegiatan periset selama di lokasi terdokumentasikan dalam bentuk audiovisual. Hasil: Menarasikan proses Regsosek mulai dari proses pendataan yang termuda hingga yang tersulit; dukungan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa/kelurahan; pengalaman pendata Regsosek perspektif Koseka, PML dan PPL; sisi lain Reksosek pada masalah dilema kemiskinan, kelembagaan adat, keunikan dan keindahan Desa Torosiaje Suku Bajo; dan kisah hidup salah satu rumah tangga peserta Regsosek. Simpulan: Proses kegiatan Regsosek di Gorontalo telah menghasilkan data sosial ekonomi sesuai target BPS.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ika Wahyu Setya Andani, Anggraini Ratih Kumaraningrum, Ali Musyafa, and Mochammad Ari Rahmadani. "Kajian Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Pangan Olahan Siap Saji Iradiasi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk." In Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Isotop dan Radiasi 2021: Peran Isotop dan Radiasi untuk Indonesia yang Berdaya Saing. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.690.c650.

Full text
Abstract:
Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi suatu standar. Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dikeluarkan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik sebagai konsumen maupun produsen. Sampai saat ini, sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami arti penting/manfaat dari SNI, baik SNI yang diberlakukan secara wajib maupun sukarela. Pangan olahan siap saji iradiasi, seperti rendang, pepes, dan semur merupakan produk unggulan BATAN dari proses iradiasi pangan. Pangan yang diiradiasi tersebut dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan yang menjanjikan, asalkan produk-produk tersebut telah memenuhi standar terkait pangan iradiasi. Salah satu standar yang menjadi acuan dalam proses iradiasi pangan adalah SNI 8352: 2017. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait penerapan SNI untuk pangan iradiasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis dan pengumpulan data. Dengan pemenuhan standar, produk lokal khususnya terkait pangan siap saji iradiasi diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Nuzul Solekhah and Rachmini Saparita. "Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta." In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 ­Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c708.

Full text
Abstract:
Tulisan ini berusaha menelisik pemaknaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) dari perspektif emik warga di Kampung Padat Penduduk di Kota Surakarta. Bagaimana residu permasalahan kependudukan dan administrasi masih menjadi bayang-bayang bagi komunitas tersebut pasca transisi dari kampung kumuh. Tulisan ini berusaha menawarkan perspektif emik di tengah mainstream penggunaan kuantitatif dalam studi populasi, khususnya dalam menelisik aspek mikro tetapi berpotensi memiliki pola dalam cakupan komunitas lainnya. Meminjam istilah Michel Foucault, bahwasannya studi populasi memiliki peran yang cukup signifikan untuk menelisik tentang kepadatan penduduk (populousness) dan tubuh sosial (social body). Tubuh sosial adalah kategori organik dan anatomik yang dilekatkan pada individu-individu tertentu. Misal bagaimana munculnya stigma miskin ekstrim, bagaimana muncul istilah kampung kumuh dan bertransformasi menjadi kampung harmoni dan sebagainya. Di samping memotret permasalahan penduduk, tulisan ini juga menangkap praktik rekrutmen tenaga pendata (PPL dan PML) sebagai tradisi khas proses pendataan di Indonesia. Bagaimana pelibatan GEN Y dan Gen Z sebagai human capital yang dikerahkan sangat berpengaruh terhadap hasil data yang terekam dan menjadi cikal bakal proyeksi kebijakan selanjutnya. Kesinambungan antar proyek yang pernah diikuti oleh pendata menjadi proses internalisasi-eksternalisasi-institusionalisasi terkait nilai pendataan yang semakin dinamis.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Indonesia. Departemen Dalam Negeri"

1

Ubaidillah, Zulhan Yahya, Dian Hartatie, and Irma Harlianingtyas. "Hubungan Luas Lahan dengan Produksi Tanaman Tebu (Saccharum officinarum L.) di Kabupaten Jember." In Seminar Nasional Semanis Tani Polije 2021. Politeknik Negeri Jember, 2021. http://dx.doi.org/10.25047/agropross.2021.213.

Full text
Abstract:
Tanaman tebu merupakan salah satu komoditas penghasil gula yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Guna mempertahakan produktivitas tebu pemerintah berupaya meningkatkan penanaman tebu untuk mengatasi rendahnya produksi gula di Indonesia. Gula menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat dan industri yang pada saat ini masih terus menjadi permasalahan karena industri gula dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan masyarakat terhadap gula dan sementara kebutuhan gula dalam negeri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang dihadapi industri gula di Indonesia dalam bidang on-farm adalah keterbatasan lahan tebu. Lahan sebagai sarana produksi merupakan bagian dari faktor produksi. Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi luas lahan dengan produksi tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) di Kabupaten Jember. Pelaksanaan penelitian pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2020. Tempat pelaksanaannya di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember dan Politeknik Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis korelasi dengan variabel (X) adalah luas lahan dan variabel (Y) adalah produksi tebu di Kabupaten Jember selama 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menggunakan analisis korelasi menunjukkan bahwa variabel luas lahan terhadap produksi tebu di Kabupaten Jember menunjukkan korelasi positif dengan tingkat hubungan yang sangat rendah antara luas lahan dengan produksi tebu di Kabupaten Jember.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Susanti, Dini, and Sri Rubiyanti. "Peluang Kerja Sama Indonesia dengan Negara Non Missile Technology Control Regime (MTCR) dalam Teknologi Peroketan." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III. Bogor: In Media, 2019. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.6.

Full text
Abstract:
Saat ini, LAPAN sedang mengembangkan teknologi roket sipil (roket sonda) untuk dikembangkan menjadi Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang mampu meluncurkan satelit ke orbit rendah (Low Earth Orbit-LEO), sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. Akan tetapi pengembangan teknologi roket tidaklah mudah, diperlukan alih teknologi melalui kerja sama internasional. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa: (1) untuk penguasaan dan pengembangan teknologi roket, Lembaga wajib mengupayakan terjadinya alih teknologi; dan (2) Pemerintah wajib mengupayakan alih teknologi melalui kerja sama internasional. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peluang kerjasama Bilateral dengan negara Non MTCR dalam hal ini Pakistan dan Tiongkok untuk memperoleh transfer teknologi di bidang peroketan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisa dilakukan dengan memetakan Kemampuan Teknologi Peroketan, Kebijakan Politik Luar negeri, dan hubungan kerjasama kedua negara terebut dengan Indonesia. Hasil kajian adalah adanya peluang kerjasama dengan negara non MTCR dalam hal ini adalah dengan Tiongkok.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Putranti, Ika Riswanti, and Ajie Mahar Muhammad. "Politik dan Kebijakan Luar Negeri Negara Non-MTCR (Iran, Pakistan, Korea Utara, Tiongkok) dalam Pengembangan Teknologi Roket." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III. Bogor: In Media, 2019. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.4.

Full text
Abstract:
Indonesia, sebagai negara yang sedang memulai pengembangan teknologi keantariksaan salah satunya roket, menghadapi beberapa kendala. Didasarkan pada beberapa kajian strategis terkait isu ini, kesulitan Indonesia adalah terkait dengan alih teknologi. Sebagai negara non-anggota Missile Technology Control Regime (MTCR), hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya kerja sama dengan negara-negara yang mempunyai posisi sama dengan Indonesia, yaitu non-anggota MTCR yang sudah mempunyai pengembangan teknologi keantariksaan khususnya roket. Dalam upaya menjalin kerja sama tersebut, Indonesia juga harus mempertimbangkan beberapa hal terkait calon negara mitra kerja sama. Hal tersebut penting karena kerja sama teknologi keantariksaan, terutama dalam teknologi roket yang mempunyai fungsi ganda, merupakan hal yang sangat sensitif bagi keamanan suatu negara. Beberapa hal yang dimaksud adalah orientasi kebijakan dan politik luar negeri calon negara mitra terkait dengan teknologi antariksa, rezim alih teknolgi yang dianut oleh calon negara mitra, pengembangan industri keantariksaan, posisi calon negara mitra terhadap rezim MTCR, hubungan calon negara mitra dengan negara-negara yang menguasai teknologi antariksa, dan bagaimana posisi calon negara mitra terhadap beberapa perjanjian yang terkait dengan penggunaan roket. Menimbang orientasi kebijakan dan politik luar negeri calon negara mitra merupakan hal yang penting guna menentukan arah kerja sama yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ramadhan, Fazri, and Mohammed Dean Syahreza. "Analisa Kebijakan Space Act Amerika Serikat sebagai Tantangan bagi Stabilitas Politik Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia dari Sisi Program Keantariksaan." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III. Bogor: In Media, 2019. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.12.

Full text
Abstract:
Sejak awal Perang Dingin, Amerika Serikat sudah dikenal sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam melakukan pengembangan teknologi antariksa. Hal tersebut bisa dilihat dalam fenomena perlombaan keantariksaan sebagai salah satu fenomena khas dari Perang Dingin. Bila pada masa Perang Dingin perlombaan keantariksaan didasari oleh alasan politis maka fenomena perlombaan keantariksaan yang terjadi pada masa kini didasari oleh penemuan asteroid bernilai tinggi. Kemunculan asteroid yang mengandung logam mulia dengan jumlah besar menarik banyak pihak untuk menambang asteroid tersebut. Pihak pihak tersebut yaitu negara dan privat. Didasari alasan ekonomis dan menipisnya sumber daya alam beberapa negara telah membuat kerangka terkait space mining yaitu penambangan di antariksa. Negara tersebut salah satunya Amerika Serikat yang telah membuat Space Act yaitu undangundang yang mengizinkan perusahaan Amerika Serikat melakukan penambangan. Namun, undang-undang tersebut bertentangan dengan Traktat Keantariksaan 1967 yang menyatakan bahwa antariksa adalah milik umat manusia dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maka berangkat dari hal tersebut, Space Act mepunyai potensi untuk mendestabilisasi politik internasional karena akan banyak negara yang bersaing untuk menambang asteroid tersebut. Politik luar negeri Indonesia terkait antariksa juga akan ikut terpengaruh karena Indonesia salah satu negara yang meratifikasi Traktat tersebut. Tujuan dari penelitian adalah mencari bagaimana pengaruh pelanggaran traktat tersebut terhadap politik internasional dan politik luar negeri Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang hasilnya mendeskripsikan bahwa politik internasional tidak stabil karena adanya persaingan dan kecurigaan sementara politik luar negeri Indonesia harus memilih sikap dan blok mana yang akan diajak bekerja sama terkait space mining.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Mawardi, Mohammad Haris, and Irma Harlianingtyas. "Pengaruh Umur Mata Tunas Bud Set Tebu (Saccharum offiinarum L) Varietas VMC 86-550 dan Perendaman Air Kelapa Terhadap Pertumbuhan Bibit Tebu." In Implementasi IPTEKS Sub Sektor Perkebunan Pendukung Devisa Negara dan Ketahanan Energi Indonesia. Agropross : National Conference Proceedings of Agriculture, 2019. http://dx.doi.org/10.25047/agropross.2019.114.

Full text
Abstract:
Tebu merupakan salah satu komoditi tanaman penghasil gula terbesar di dunia dimana kebutuhan tebu sebagai bahan utama penghasil gula akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun hingga tahun 2012 ketersediaan gula dalam negeri masih tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan gula masyarakat indonesia yang rata-rata mengkonsumsi gula 17 kg per kapita per tahun, kebutuhan ini masih di penuhi dari impor. Maka di butuhkan langkah-langkah khusus untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya pada sistem pembibitan di budidaya tebu. Pada kegiatan ini penggunaan varietas unggul VMC 86-550, pemilihan umur mata tunas, dan perendaman bahan tanam dengan air kelapa sebagai ZPT alami diberikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan awal tanaman tebu. Dari pengaplikasian keduanya, umur mata tunas maupun perendaman air kelapa sama-sama memberikan pengaruh nyata pada beberapa parameter di beberapa pengamatan, akan tetapi tidak di temukan adanya interaksi dari kedua perlakuan tersebut.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Yundari, Yundari, Riswi Maulidya Syahfutri, Nur’ainul Miftahul Huda, Sasqia Aklysta Antaristi, and Ryan Jonathan. "Pemodelan Autoregresif dengan Error Berkorelasi Waktu untuk Data Covid-19 Kasus Pasien Terkonfirmasi di Kalimantan Barat." In Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : kampus merdeka meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia melalui interdispliner ilmu pengetahuan dan teknologi : Pontianak, 24 Agustus 2021. Untan Press, 2021. http://dx.doi.org/10.26418/pipt.2021.37.

Full text
Abstract:
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini menjadi pandemi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup rentan terhadap pertambahan kasus pasien terkonfirmasi virus Covid-19 ini. Hal ini disebabkan Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negeri tetangga dan tingkat mobilitas yang tinggi dalam bidang pariwisata. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk menekan bertambahnya kasus pasien terkonfirmasi ini. Salah satu caranya adalah melakukan simulasi model probabilistik berdasarkan data covid-19 per hari di Kalimantan Barat. Model yang digunakan adalah model runtun waktu autoregresif dengan error berkorelasi waktu. Pemodelan ini bertujuan untuk mengestimasi data pada waktu yang akan datang berdasarkan waktu sebelumnya sebagai informasi yang penting. Selain itu adanya unsur korelasi waktu pada error model juga dapat menjadi faktor penentu suatu model menghasilkan estimasi yang akurat. Asumsi error berkorelasi waktu untuk α = 0.1 pada model runtun waktu menghasilkan error model yang cukup dekat dengan data aslinya dibandingkan dengan model runtun waktu yang mengabaikan asumsi errornya. Nilai RMSE yang diperoleh adalah 1.4, cukup kecil untuk ukuran error pemodelan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Pasyah, A. Chalid, Raden Bambang Ristianto, and Mutiara Patya Alife. "Pengaruh Mutasi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Jasindo Duta Segara." In Peran Penelitian Di Era 4.0 Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Link And Match Di Industri Maritim. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, 2021. http://dx.doi.org/10.36101/pcsa.v3i1.163.

Full text
Abstract:
PT. Jasindo Duta Segara merupakan adalah salah satu agen awak kapal terbesar di Indonesia. Perusahaan menawarkan layanan manajemen kru lengkap untuk semua jenis kapal melalui pusat kompetensi kru kami yang berlokasi di sebagian besar negara pelayaran di seluruh dunia. Crew Manning Agency adalah divisi yang hanya mengurusi awak kapal untuk para ship owner di luar negeri. PT. Jasindo Duta Segara banyak berkerja sama dengan perusahaan asing yaitu perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara di Asia seperti Korea, Jepang dan Taiwan. Kru PT.Jasindo Duta Segara menggunakan International Safety Management (ISM) yang bertujuan untuk menjadi "Agen Penyedia Awak Terbaik di Dunia" untuk memenuhi harapan perusahaan dan awak secara sempurna. PT. Jasindo Duta Segara bertujuan untuk menciptakan nilai bagi owner dan kru dengan integritas, kejujuran dan pertumbuhan yang adil. PT. Jasindo Duta Segara tidak akan membiarkan panggilan owner atau kru tidak dijawab. Jangan biarkan owner dilayani tanpa komitmen dan jangan biarkan kru gagal dalam kinerjanya. Kami melayani dengan dedikasi dan komitmen setiap saat. Sebelum bergabung di PT. Jasindo Duta Segara, crew melakukan seleksi di perusahaan menggunakan test berbagai macam seperti: akademik, psikotes, marlin test, guna untuk mengetahui kemampuan kru kapal yang ingin bergabung di PT. Jasindo Duta Segara
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Hartatie, Dian, and Muhammad Donianto. "Penambahan Pupuk Hayati Mikoriza Terhadap Kualitas Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika (Coffea Arabica L.) Klon Andungsari 2K." In Seminar Nasional Semanis Tani Polije 2021. Politeknik Negeri Jember, 2021. http://dx.doi.org/10.25047/agropross.2021.204.

Full text
Abstract:
Kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang memiliki peran sangat penting bagi Indonesia. Perbanyakan tanaman kopi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan tanaman kopi baik secara generatif dan vegetatif perlu adanya pemberian pupuk untuk mencukupi unsur hara yang ada di dalam tanah. Pemberian pupuk jenis anorganik secara terus menerus dan berlebihan dapat menurunkan kesuburan tanah. Alternatif untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk anorganik adalah pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup didalamnya. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pupuk hayati mikoriza terhadap pertumbuhan bibit kopi arabika (Coffea arabica L.) klon Andungsari 2K. Pelaksanaan penelitian pada bulan Agustus sampai Oktober 2020. Tempat pelaksanaannya di Lahan Penelitian Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Kegiatan penelitian ini menggunakan Teknik Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial dengan 4 perlakuan, 6 ulangan dan 6 sampel tanaman. Faktor perlakuan yaitu M0: kontrol (tanpa penambahan pupuk hayati mikoriza), M1: dosis pupuk hayati mikoriza 20 gram/bibit, M2: dosis pupuk hayati mikoriza 30 gram/bibit, M3: dosis pupuk hayati mikoriza 40 gram/bibit. Hasil penelitian ini menunjukkan penambahan pupuk hayati mikoriza berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi bibit, jumlah daun, panjang akar, jumlah akar, berat kering akar, namun berpengaruh tidak nyata terhadap berat basah akar. Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 5%, pada perlakuan M3 dengan dosis pupuk hayati mikoriza 40 gram/bibit menunjukkan pengaruh yang terbaik daripada perlakuan lainnya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Indonesia. Departemen Dalam Negeri"

1

Setiawan, Yusuf, Ahmad Choirul Furqon, Yanwar Yanwar, Yuniarti Tri Suwadji, and Muhyiddin Muhyiddin. Peta Jalan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, January 2023. http://dx.doi.org/10.47198/pwp.v1i1-01.

Full text
Abstract:
Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni overstay, gaji tidak dibayar, sakit, ingin dipulangkan, penipuan peluang kerja, putus hubungan komunikasi, gagal berangkat, meninggal dunia di negara tujuan, dan perdagangan manusia. Selain itu terdapat juga permasalahan dalam pengiriman PMI ke luar negeri karena belum disertainya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat. Penyusunan road map atau peta jalan bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan kebijakan pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ini, perlu dibentuk tim strategis yang nantinya dapat menjadi satuan khusus dalam upaya percepatan implementasi road map atau peta jalan yang telah disusun. Tim khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi sebagai eksekutor action plant.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Indonesia. Departemen Dalam Negeri' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography