Academic literature on the topic 'Indonesia. Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah'

Informasi terpublikasi terakhir mengenai jumlah prosentase pengusaha Indonesia dari total populasi adalah 1.65% yang setara dengan 4.26 juta penduduk. Angka ini masih dibawah dari standar minimum bagi negara maju, yaitu 2%. Dalam rangka mencapai angka tersebut, maka pemerintah memerlukan strategi baru yang dapat secara efektif menaikkan jumlah pengusaha yang disasar lebih kepada generasi muda. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa data sekunder untuk selanjutnya dijadikan dasar pengajuan ide sebuah program yang merupakan kolaborasi antara akademisi, pemilik usaha kecil menengah (UKM) dan mahasiswa. Diarahkan oleh akademisi-akademisi pilihan, para mahasiswa diharapkan dapat bekerjasama dalam grup untuk mengembangkan UKM yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah serangkaian kegiatan yang memampukan para mahasiswa menemukan peluang bisnis dan membuka usaha mereka sendiri. Tahap terakhir adalah evaluasi. Seluruh kegiatan seyogyanya dilakukan dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan dieksekusi oleh dinas terkait di daerah-daerah bekerjasama dengan universitas-universitas setempat. Obyek penelitian adalah data tentang jumlah pengusaha, universitas dan informasi lain sehubungan dengan keadaan ekonomi Indonesia. Pendekatan penelitian adalah deduktif, yang bertujuan untuk membangun teori baru yang adalah sebuah ide bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha saat ini menuju target nasional. Baik analisa kualitatif dan kuantitatif telah dilakukan. Dimulai dari analisa konten, kemudian dilanjutkan dengan kalkukasi matematika dasar. Hasil akhir dari penelitian berupa pengajuan program kepada pemerintah Indonesia untuk menaikkan prosentase jumlah pengusaha dari 1.65% menjadi 2% sesuai target nasional.

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah adalah pusat industri pengolahan dan pemasar jamu di Indonesia. Terdapat sekitar 60 pengusaha dan pedagang jamu (dari skala kecil, menengah, hingga besar) yang tergabung dalam Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI). Pada tahun 2012, Kecamatan Nguter diresmikan sebagai “Kampung Jamu”. Dalam perkembangannya, industri jamu Nguter mengalami permasalahan diantarannya sulitnya mendapatkan izin edar dari Badan POM karena produk belum memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP). Kemampuan para pelaku usaha, sulitnya mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan penerapan teknologi yang sederhana menjadi penyebab utama sulitnya menghasilkan produk terstandar. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, maka diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha industri jamu. Kompetensi pendamping sangat penting perannya dalam mendampingi para pengusaha industri jamu. Kompetensi yang diperlukan pendamping antara lain pengetahuan mengenai Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kaji tindak, yang menggabungkan antara metode survey dengan aksi pemberdayaan di masyarakat. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi studi literatur/ dokumentasi, survey, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan workshop.

Kewirausahaan adalah potensi pembangunan, baik dalam jumlah dan kualitaskewirausahaan itu sendiri. Indonesia menghadapi kenyataan bahwa jumlahpengusaha masih kecil, sekitar 1,65% (Sumber: Berita Kementrian Koperasi danUsaha Kecil Dan Menengah, Maret 2015)), sedangkan dibutuhkan setidaknya 2%dari pengusaha untuk memungkinkan negara makmur . Penelitian ini dilakukandengan memasukkan tiga faktor yang mendorong tindakan (Teori PerilakuTerencana) yang diimplementasikan sebagai faktor pendukung aksikewirausahaan; sikap, norma subjektif, dan dirasakan kontrol perilaku. Jenismetode yang digunakan analisis kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesionerdan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier bergandadan menggunakan skala Likert untuk pengukuran. Populasi adalah mahasiswaAgribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011,dan 2012. Pengambilan sampel menggunakan proporsional stratified randomsampling. Ada 80 responden. Penelitian ini memiliki R square = 0.412. Hasilpenelitian menunjukkan: (1) sikap, norma subjektif, dan dirasakan kontrolperilaku yang mempengaruhi secara bersamaan untuk mendorong siswa untukmenjadi seorang entrepreneur (p <0,05) (2) Ada pengaruh positif (sebagian) dimasing-masing faktor : sikap (p <0,05), norma subjektif (p <0,05), dan dirasakankontrol perilaku (p <0,05) mempengaruhi siswa dalam berwirausaha.

Usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu peran signifikan tersebut adalah sumbangan disektor tenaga kerja, tercatat bahwa 89.17% tenaga kerja disektor ekonomi diserap oleh UMKM. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah agar UMKM makin berkembang dan eksis terutama di masa pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan pemahaman tentang membuat rencana bisnis yang baik. Rencana bisnis sangat diperlukan mengingat mayoritas pengusaha UMKM tidak memiliki visi serta misi perkembangan usaha untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Pelatihan pembuatan rencana bisnis akan bermanfaat bagi UMKM untuk menentukan langkah-langkah sistematis dan terukur yang harus dilakukan oleh bisnis mereka agar bisa naik kelas dan semakin eksis. Dengan adanya rencana bisnis ini diharapkan akan membuka wawasan dan pola pikir UMKM bahwa aktifitas bisnis bukan hanya jual beli semata, namun dibutuhkan berbagai langkah dan strategi yang tepat agar bisnis yang dikelola dapat terus tumbuh dalam berbagai kondisi yang ada, termasuk dalam kondisi persaingan global dan pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Metode pelatihan yang digunakan ialah pre-test, presentasi, diskusi, praktek pembuatan rencana bisnis, evaluasi rencana bisnis yang telah dibuat serta yang terakhir melakukan post-test. Untuk peserta pelatihan pembuatan rencana bisnis ini berasal dari 30 UMKM dibawah naungan dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Ogan Komering Ulu.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia dan yang menjadi kendalanya adalah dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal. Di Kabupaten Musi Rawas kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo kabupaten Musi Rawas. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif agar diketahui peranan UMKM dalam mengatasi kemiskinan serta pendekatan yang akan dilakukan agar tercipta sinergi antara UMKM dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di kecamatan Tugumulyo ini adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka mengatasi kemiskinan di kecamatan Tugumulyo yaitu melalui pengembangan secara internal dari pengelola UMKM yaitu pengadaan permodalan, inovasi hasil produk dan perluasan jaringan. Selain itu juga didukung oleh pengembangan secara eksternal dari pihak pemerintah yaitu pengadaan pelatihan dan pembinaan serta perluasan pemasaran produk dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas. Sebagai sektor utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun. Kata Kunci : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kemiskinan

Industri kecil sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Persoalan utama yang biasanyadihadapi oleh industri kecil adalah keterbatasan modal dalam artian tidak mempunyai aksesterhadap sumber modal seperti kredit dari perbankan serta terbatasnya akses ke pasar untukmemasarkan hasil industri mereka. Banyak faktor yang dapat menghambat perkembangan industrykecil. Namun, tersimpan berbagai potensi yang membuat industri kecil tetap mampu bertahan,bahkan berkembang dalam situasi krisis. Salah satu potensi yang dimiliki industri kecil adalahkeberadaannya yang berbasis pada komunitas. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yangtelah dilakukan, di mana terungkap bahwa kekuatan atau sumber potensial yang dimiliki oleh parapengusaha industri kecil adalah ketekunan, motivasi dan visi dalam bekerja sehingga dapatmenghasilkan usaha yang mampu bertahan dan bersaing di tengah gejolak krisis dan persainganglobal. Sistem sumber informal yang mereka miliki adalah hubungan-hubungan sosial di antarasaudara, kerabat dan tetangga sehingga membentuk jaringan sosial informal. Sistem sumberformal yang dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha adalah Bank, Departemen Kesehatan RI danMajelis Ulama Indonesia (MUI). Koperasi dan asosiasi pedagang merupakan sistem sumberkemasyarakatan yang dapat membantu pengembangan maupun perkembangan usaha.

<p><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p> <p><em>Indonesian government has committed to provide financial aids needed by micro, small, medium, and cooperative enterprises (Kredit Usaha Mikro dan Kecil, or KUMK). The government has begun to offer funding via Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI (Indonesian Ministry of Cooperative Enterprises and Small Enterprises), which then disseminated through other Department/Bureau and local Governments, including the Government of East Java Province.</em></p> <p><em> Total amount of the grant given by August 2009 period was 476,77 billion Rupiahs, while the total installments was 364,42 billion Rupiahs. In addition, the amount of funding arrears reached 105,34 billion Rupiahs, or approximately 22,42% of the bill plafond. The cash capital mentioned above had been absorbed by almost 26,910 KUMK in East Java. Current major institutions in channeling the funding are Bank Jawa Timur (East Java Bank) which delivers 318,15 billion Rupiahs, or around 67.73% of total amount; and BPR Jawa Timur (East Java Rural Bank) with total 151,61 billion Rupiahs, or approximately 32.27% of total funding that had been given in the region.</em></p> <p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Kredit Usaha Mikro dan Kecil, funding, capital</em><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p> </p><p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan keuangan yang diperlukan oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Kredit Usaha Mikro dan Kecil, atau KUMK). Pemerintah telah mulai menawarkan pendanaan melalui Kementrian Negara Koperasi Dan UKM RI ( Indonesia Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Usaha ), yang kemudian disebarkan melalui lain Departemen/Biro dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur .</p> <p>Jumlah total hibah yang diberikan oleh periode Agustus 2009 adalah 476,77 miliar rupiah, sedangkan jumlah angsuran adalah 364,42 miliar rupiah. Selain itu, jumlah tunggakan dana mencapai 105,34 miliar rupiah, atau sekitar 22,42 % dari tagihan. Modal tunai yang disebutkan di atas telah diserap oleh hampir 26.910 KUMK di Jawa Timur. Lembaga-lembaga utama saat ini dalam menyalurkan dana adalah Bank Jawa Timur (Bank Jatim) yang memberikan 318,15 miliar rupiah, atau sekitar 67,73 % dari jumlah total, dan BPR Jawa Timur (Jawa Timur Rural Bank) dengan jumlah 151,61 miliar rupiah, atau sekitar 32.27 % dari total dana yang telah diberikan di wilayah tersebut.</p> <p> </p> <p><strong>Kata kunci</strong>: Kredit Usaha Mikro dan Kecil<strong>, </strong>Pendanaan, Modal</p>

<p><em>According data from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in 2014, there are about 57.8 million actors of MSMEs in Indonesia. In 2017 and the next few years it is estimated that the number of MSME perpetrators will continue to grow. MSMEs have an important and strategic role in national economic development. In addition to its role in economic growth and employment, MSMEs also play a role in distributing development outcomes. So far, MSME has contributed 57,60% Gross Domestic Product (PBD) and employment rate about 97% of all national work force (MSME Business Profile by LPPI and BI 2015). SMEs have also been proven not affected by the crisis. When the crisis hit the period of 1997-1998, only MSMEs were able to remain strong. Data from the Central Bureau of Statistics shows that after the economic crisis of 1997-1998 the number of MSMEs has not decreased, it has been increasing, even absorbing 85 million to 107 million workers until 2012. In that year, the number of entrepreneurs in Indonesia is 56,539,560 units. Of this amount, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) of 56,534,592 units or 99.99%. The rest, about 0.01% or 4,968 units is a major undertaking. Examples of MSME policies of Blora district government regarding the role of MSMEs in development, especially in Blora district itself. Government at the central, provincial, to district / municipal levels are required to improve the welfare of their citizens through various efforts and innovation. To be able to achieve these goals, there are stages and processes that must be passed. So it takes seriousness with all related parties and inter-regional cooperation ties. Application of populist economy in order to realize the development and welfare of the community. The real form of the populist economy is in the form of support to micro, small and medium enterprises (MSME), so that the production of MSMEs is not only marketed in the local market but also outside the region and growing. Moreover, if supported by the use of information technology, product marketing is no longer limited by time and place</em><em>.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> </em><strong><em>MSME (Micro, Small, Medium Enterprise), Development, Community Welfare</em></strong><strong><em>.</em></strong></p><p><strong><em><br /></em></strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Berdasarkan data dari Kemenrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagai tambahan dalam perannya dalam perkembangan ekonomi dan ketengakerjaan, UMKM juga berperan dalam perkembangan distribusi hasil. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PBD) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). UKM juga telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika krisis yang melanda pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang dapat kuat bertahan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa setelah krisis ekonomi 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM bertambah, bahkan menyerap 85 juta hingga 107 juta pekerja hingga tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit. Dari jumlah ini, UMKM menduduki jumlah 56,534,592 unit atau sebanyak 99,99%, selebihnya sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah pengusaha besar. Contoh dari kebijakan UMKM di pemerintahan kabupaten Blora terkair dengan peran dari UMKM terhadap pembangunan, secara khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kotamadya diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha dan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa langkah dan proses yang harus dilewati. Sehingga dibutuhkan keseriusan seluruh pihak yang terkait dan ikatan kerjasama antar daerah. Aplikasi populisme ekonomi dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan dari masyarakat. Bentuk nyata dari populisme ekonomi adalah dalam bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal namun juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika didukung oleh penggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu dan tempat.</p><p><strong><em><strong>Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat.</strong></em></strong></p><p><strong><em><br /></em></strong></p>