Academic literature on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara'

Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru mempunyai wewenang terhadap semua aspek terkait dengan layanan angkutan udara dalam kawasannya. Secara berkala dan terus menerus, diperlukankan data terbaru terkait nilai standar kepuasan pengguna jasa angkutan udara, melalui persepsi masyarakat terhadap maskapai penerbangan yang digunakannya. Apabila tanggapan masyarakat terus bergerak positif sepanjang waktu, maka pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru dapat meningkatkan standar kualitas pelayanan dari jasa maskapai penerbangan agar mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Untuk itu, dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Naïve Bayes ini dapat menentukan kualitas pelayanan maskapai penerbangan domestik serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan standar kualitas maskapai penerbangan dosmetik pada setiap jasa maskapai penerbangan. Ada empat kriteria pemilihan kualitas maskapai penerbangan yaitu ketepatan waktu, harga tiket, pelayanan, dan kenyamanan yang dijadikan sebagai standar ukur dalam penilaian kualitas jasa penerbangan setiap maskapai. Keseluruhan data akan berkontribusi pada standar kualitas layanan penerbangan udara di Indonesia. Data dalam sistem ini memiliki 35 item data testing. Berdasarkan hasil perangkingan, maskapai yang memiliki kualitas baik adalah Citilink yang memperoleh nilai probabilitas tertinggi yaitu sebesar 5,67411158 dibanding dengan yang lainnya.

Airport authonrity is the technical unit under The Munistry of Transportation. Airport authority is managing govermental activities in airport, especially about the control of aviation activities. The existence of Airport Authority is expected to have the delegation of authority aviation's licensing from Directorate Generale of Civil Aviation to Airport Authority,so that licensing procedures can be more effective and efficient. Directorate Generale of Civil Aviantion issued 108 licensing about aviation. Airport Authority of Region IV as one of the Airport Authority of class I in Indonesia. Normative analysis and comparative analysis is used to analyze licensing which can be delegated to Airport Authority of Region IV. Generally, Airport Authority of Region IV is capable to received delegations of the authority issuing licenses from the Directorate General of Civil Aviation. Based on the qualification of human resources which is owned Airport Authority of Region IV. Otoritas bandara adalah unit teknis di bawah Departemen Perhubungann. Otoritas bandar udara mengelola kegiatan pemerintahan di bandara, terutama tentang kegiatan pengendalian penerbangan. Keberadaan Otoritas Bandara diharapkan memiliki pendelegasian perizinan otoritas penerbangan itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandara, sehingga prosedur perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan 108 lisensi tentang penerbangan. Otoritas Bandara Wilayah IV sebagai salah satu dari Otoritas Bandara kelas I di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis normatif dan komparatif digunakan untuk menganalisis lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara Wilayah IV. Secara umum Otoritas Bandara Wilayah IV mampu untuk menerima pendelegasian kewenangan perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki Otoritas Bandara Wilayah IV, ada 29 penerbangan lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara VVi1ayah IV.

Sistem navigasi keselamatan penerbangan sangat ditentukan oleh kinerja alat bantu navigasi serta validitas prosedur penerbangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja pelaksanaankalibrasi peralatan navigasi penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelaksanaan kalibrasiperalatan navigasi penerbangan telah sesuai ketentuan atau program kalibrasi secara periodik. Sumber daya manusia Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) telah mencukupi kebutuhan terhadap pelayanan kalibrasi sesuai rencana/program kalibrasi sesuai periodik, namun pelaksanaan pelayanan kalibrasi belum 100% dapat terpenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran dan ketidaksiapan bandar udara Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

<h1 align="center">Abstrak</h1><p><em>Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional diwujudkan berupa Bandara Buntukunik. Uji teknis dilakukan selama tiga bulan mulai Februari 2017 oleh tim Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Informasi pembangunan ini telah diketahui masyarakat luas. Banyak pertanyaan dari masyarakat di Pusat Kegiatan (PK), Pusat Pelayanan (PP), Lembang berikut hinterland-nya di dalam wilayah KKOP, dan wilayah terkait lainnya. Reconnaissance Investigation (RI) menghasilkan Tabel Ibukota. Diperhatikan KKOP dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja saja, selanjutnya RI menggunakan aplikasi aplikasi bantu geometri. Hasilnya menambah atribut Zona Ketinggian Bangunan (zKTB) dan Candidate Point ke (cPT_n) pada Tabel Ibukota, berikut Peta Urban, Rural & Conservation Area (URCA) dan Zona Ketinggian Bangunan URCA. Diharapkan hasil ini bisa menjadi salah satu tinjauan untuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dan setelah kesempatan penelitian saat ini RI dilanjutkan bertahap untuk memenuhi kelengkapan data dan informasi. Agar bisa dilakukan kajian interaksi dan interdependensi sosialsistem dan ekosistem wilayah terkait adanya Banda Buntukunik. Hasil kajian ini berupa pengetahuan yang dikelola pengolahan dan publikasinya dengan aplikasi webgis.</em></p><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Tana Toraja Regency as a National Strategic Area is manifested as Buntukunik Airport. The technical test is conducted for three months starting February 2017 by the team of the Airline Operational Safety Area (KKOP) of the Directorate General of Civil Aviation. This development information is widely known to the public. Many questions from the community in the Activity Center (PK), Service Center (PP), Lembang and the hinterland within the KKOP area, and other related areas. Reconnaissance Investigation (RI) produced the Capital Table. KKOP is observed in the Tana Toraja Regency region only, then RI uses the geometry auxiliary application application. The results add the Building Height Zone (zKTB) attribute and the Candidate Point to (cPT_n) on the Capital Table, following the Urban, Rural & Conservation Area (URCA) Map and URCA Building Height Zone. This result is expected to be one of the reviews for the Building and Environmental Management Plan (RTBL). And after the current research opportunity, the Republic of Indonesia continued to gradually complete the data and information. In order to study the interaction and social interdependence of regional systems and ecosystems related to the existence of Banda Buntukunik. The results of this study are in the form of managed knowledge processing and publication with the webgis application.</em></p>

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan quality management system di Bandar Udara H.Asan Sampit untuk personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Dimana bahwa setiap personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang bertugas wajib memiliki lisensi yang sesuai dengan syarat dari direktorat jenderal perhubungan udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Ethnography yang merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Untuk meningkatkan kualitas personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara H.Asan Sampit baik dari skill dan pengetahuan maka seluruh personil di Bandar Udara diharapkan dapat memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan direktorat jenderal perhubungan udara.

Bandar udara Sultan Hasanudin di Makasassar merupakan bandar udara intemasional terbesar di Pulau Sulawesi. Bandar udara yang yang terletak dekat jantung ibukota Propinsi Sulawesi Sela tan ini diperkirakan akan melayani pergerakan penumpang sebanyak 13 juta penumpang pada tahun 2015 seperti dilansir oleh National Single Window -Airportnet Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pengembangan luas terminal di suatu bandar udara meliputi keberangkatan, check in area, ruang tunggu, dan baggage claim area. Oleh sebab itu, proses perencanaan pengembangan memerlukan perhitungan yang tepat terkait dengan peningkatan jumlah pergerakan penumpang pada setiap tahunnya. Pengolahan data dalam penelitian ini memanfaatkan model perhitungan sesuai dengan Standar Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan U dara Nomor SKEP .77 /VI/ 2005, tentang persyaratan teknis pengoperasian fasilitas teknik bandar udara. Dari hasil pengolahan data pengembangan terminal Bandara Intemasional Sultan Hasanuddin Makassar perlu diprioritaskan pada hall keberangkatan dan baggage claim area yang saat ini 2.169 m2, seharusnya 3.210 m2. Sehingga perlu dilakukan pengembangan seluas 1.041m2. Selain itu perlu juga diprioritaskan pengembangan terhadap luas baggage claim area yang saat ini 641 m2, dibutuhkan menjadi 732 m2.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan adalah unit pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Di dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara, Kantor UPBU Inanwatan melayani angkutan udara perintis dengan rute Sorong – Inanwatan – Teminabuan – Inanwatan - Sorong. Kantor UPBU Inanwatan di samping berkewajiban memenuhi standar-standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan angkutan udara perintis yang diberikan juga harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Inanwatan. Letak geografis Kecamatan Inanwatan yang berada di daerah pesisir membuat mata pencaharian utama dari penduduk di Kecamatan Inanwatan adalah nelayan. Hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan dan juga Pegawai Negeri Sipil. Di dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tidak disebutkan pendapatan perkapita penduduk Inanwatan, namun dilihat dari mata pencaharian penduduk yang bergantung dari hasil laut yang tidak menentu, dapat disimpulkan bahwa penduduk Inanwatan rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Analisis SWOT dipilih untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) sehingga dihasilkan suatu strategi pengembangan Bandar Udara Inanwatan yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan dan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Inanwatan. Strategi pengembangan Bandar Udara Inanwatan ini dilakukan secara simultan, melalui pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada di Kantor UPBU Inanwatan dengan melibatkan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat Inanwatan.

Bandar udara merupakan sebuah sistem karena terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling menunjang satu sama lain yang menghasilkan suatu produk jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam aktivitasnya. Konsep Badan Layanan Umum dapat diterapkan sebagai alternatif pendanaan mandiri dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan suatu bandar udara. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berpotensi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum. Penelitian menggunakan 15 UPBU yang terpilih menjadi sampel. Analisis data deskriptif kualitatif dan pembobotan/skoring digunakan dalam menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 Bandar Udara yang memiliki skor tinggi (diatas 22) dan mempunyai PNBP yang mampu memenuhi belanja operasional dan belanja kompensasi tunjangan kinerja pegawai. Ketiga bandar udara tersebut adalah: 1) Radin Inten II Lampung, (2) Haluoleo Kendari dan (3) Baabullah Ternate. Namun demikian usulan BLU bandar udara juga harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

This study aims to analyse the effects of work discipline, work motivation, and compensation on employees performance. The objects of this study are employees working at the Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. The populations were 333 employees. The sample of 77 respondents was obtained by using Slovin’s formula with 10% error. The sampling method used was proportional stratified random sampling. Data were analysed by using multiple linear regression. The results show that work discipline, work motivation, and compensation have significant and positive effects to employees performance. Work motivation has the biggest influence on employees performance.

In accordance with the Rules of DGCA number: 83 2005, about the testing procedures on the ground (ground inspection) equipment electronics and electrical facilities, the cost of all existing facilities at the airport including ILS localizer testing should be carried out on land with parameters determined in order to maintain the operational performance of equipment in accordance with the standards and operational requirements that have been set. And in accordance with ICAO Annex 10 Document 8071, then to determine the performance of the localizer equipment mandatory calibration flight. This calibration flight periodically for localizer equipment provisions must be implemented four months in which the airport in cooperation with the Ministry of Transportation calibration.Sesuai dengan Peraturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : 83 tahun 2005, tentang prosedur pengujian di darat ( ground inspection ) peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan maka semua fasilitas yang ada di Bandara termasuk ILS, Localizer harus dilaksanakan pengujian di darat dengan parameter yang telah ditentukan guna mempertahankan kinerja operasional peralatan sesuai dengan standard dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan. Dan sesuai dengan annex 10 Document 8071 ICAO, maka untuk mengetahui kinerja dari peralatan localizer maka wajib dilakukan penerbangan kalibrasi. Penerbangan kalibrasi ini berkala untuk peralatan localizer ketentuannya harus dilaksanakan 4 bulan sekali dimana pihak Bandar udara bekerja sama dengan Balai kalibrasi Kementerian Perhubungan.