Books on the topic 'Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum'

Thoha, Miftah. Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia. Kencana, 2014.

Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat (Jakarta, Indonesia), ed. Laporan penelitian pemilihan umum di Indonesia. Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan, 1988.

Affandi, Hernadi. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia: Laporan akhir penelitian. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, 2001.

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan. Laporan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum, 2000.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim Peneliti Sistem Pemilu., ed. Laporan penelitian sistem pemilihan umum di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995.

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang berkaitan dengan anggaran biaya Pemilihan Umum 1997. Lembaga Pemilihan Umum, 1997.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim Peneliti Sistem Pemilu., ed. Sistem pemilihan umum di Indonesia: Sebuah laporan penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Wajah Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia: Pemilihan umum 1999. Penerbit Harian Kompas, 2000.

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kampanye. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kegiatan pencalonan. Lembaga Pemilihan Umun, 1990.

Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2008.

Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2008.

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihas Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

President, Indonesia, and Indonesia Departemen Dalam Negeri, eds. Himpunan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 1997. Biro Hukum, Sekretariat Umum LPU, 1996.

Sjamsuddin, Nazaruddin. Bukan tanda jasa: Sebuah otobiografi. Enesce, 2009.

Pemilihan, Indonesia Panitia. Penyelenggaraan pemilihan umum 1999 bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Biro Pemilihan Umum Luar Negeri, 1999.

Soehino. Hukum tata negara: Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, 2010.

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Pemilihan umum tahun 1997: Penetapan jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II tahun 1997 seluruh Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, Biro Hubungan Masyarakat, 1996.

(Indonesia), Perpustakaan Nasional. Indeks artikel beranotasi koleksi surat kabar Perpustakaan Nasional RI: Terbitan tahun 2005 tentang KPU dan pilkada. Perpustakaan Nasional RI, 2005.

Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Partai politik, pemilihan umum, dan ketimpangan sosial & ekonomi di Indonesia: Laporan hasil penelitian. Pustaka Sempu (Grup INSISTPress) kerjasama INFID & LIPI, 2014.

Pawito. Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 dan media massa: Jalan menuju peningkatan kualitas demokrasi. Sebelas Maret Univ. Press, 2012.

W, Kusumah Mulyana, and Indonesia, eds. Undang-Undang no. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Dilengkapi pendahuluan, komentar beberapa pasal penting. Opsi Consultant dan 7 (Seven) Strategic Studies, 2008.

Sutrisno, Bernad Dermawan. Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999. Mutiara Sumber Widya, 2002.

Ma'shum, Saifullah. KPU & kontroversi Pemilu 1999. Pustaka Indonesia Satu, 2001.

Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2009.

Center for the Study of Development and Democracy (Indonesia), ed. Pemilihan umum di Indonesia dan hak-hak asasi manusia: Laporan seminar, Jakarta, 10 Agustus 1995. CESDA, 1995.

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan, ed. Rekapitulasi komposisi hasil perolehan kursi anggota DPR dan DPRD tingkat I tiap partai politik dalam pemilihan umum 1999 seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, 2002.

Kusumah, Mulyana W. KPU, reviktimisasi, dan keadilan: Nota pembelaan Mulyana Wirakusumah : disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. [s.n., 2006.

Rakyat, Indonesia Majelis Permusyawaratan. Daftar nama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia (MPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR-RI): Hasil Pemilihan Umum tahun 1987. Departemen Penerangan RI, 1987.

Konstitusi, Indonesia Mahkamah. Dua putusan pertama: Pengujian atas pasal 7 ayat 1 huruf g Undang-Undang Mahkamah Agung & pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum. Tatanusa, 2004.

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil Presiden 2014: Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2014 tentang pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum, 2014.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Dilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik. Eko Jaya, 2008.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Dan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cipta Jaya, 2007.

Indonesia. Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. nomor 22 Tahun 2003): & Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (UU. RI. nomor 23 tahun 2003). Eko Jaya, 2003.

Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., ed. Kebijaksanaan umum bantuan luar negeri negara/lembaga internasional peserta consultative group on Indonesia (CGI): Perkembangan pledge, komitmen & disbursement : sidang ke-V CGI, 19 - 20 Juni 1996. BAPPENAS, Republik Indonesia, 1996.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Musyawarah Nasional. Materi Musyawarah Nasional VII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tahun 2010: Jadwal acara, tata tertib, AD/ART AMPI, persandingan perubahan AD/ART AMPI, program umum AMPI, pokok-pokok pikiran, kriteria & tatacara pemilihan ketua umum AMPI, keterangan acuan PNS. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, 2010.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: Dilengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Restindo Mediatama, 2010.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik: Dilengkapi UU RI no. 22 th. 2007 Ttg. Penyelenggara Pemilihan Umum. Novindo Pustaka Mandiri, 2011.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah, pembentukan PPD I, PPD II dan PPLN serta pengecualian syarat penduduk bagi anggota badan penyelenggara/pelaksana Pemilu. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Daerah, Indonesia Dewan Perwakilan. Dokumen resmi permohonan uji materi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 /PUU-VI/2008. Sekretariat Jenderal DPD RI, 2008.

Eddy, Sadeli, ed. Dicari 1000 orang WNRI etnis Tionghoa di Indonesia: Untuk mengisi lowongan anggota DPR-RI, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II pada Pemilihan Umum ± bulan Juni 2004 : honorarium per bulan apabila terpilih ± Rp.10,000,000 plus-plus (bonus dan lain-lain). Kantor Pengacara Drs. Eddy Sadeli, SH & Partners, 2002.

CV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

CV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

CV, Eko Jaya, ed. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah: Dilengkapi Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan sanksi pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat, penertiban rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja. Eko Jaya, 2008.