Relevant bibliographies by topics / Indonesia. Pengadilan Tinggi (Palu)

Contents

  1. Journal articles
  2. Books

Academic literature on the topic 'Indonesia. Pengadilan Tinggi (Palu)'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 9 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Indonesia. Pengadilan Tinggi (Palu).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Indonesia. Pengadilan Tinggi (Palu)"

1

Massadi, Massadi. "IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH." Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5, no. 2 (2018): 141. http://dx.doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6540.

Full text
Abstract:
AbstractThe results of the study revealed that the degree of election of marriage dispensation in the jurisdiction of the Religious High Court of Palu was motivated by several factors, namely the pregnancy occurrence, parents' concerns, economic, matchmaking, and culture when was about to get married and still under-age so it had to firstly apply for dispensation of marriage to the religious court in accordance with Act No. 1 of 1974, Article 7 Paragraph (1) and (2) Concerning Marriage jo Compilation of Islamic Law Article 15 Paragraphs (1) and (2). The application of marriage dispensation was submitted to the court, then will be on trial and judge’s consideration in granting marriage dispensation which was not bound by the single positive law yet it was a consideration of justice, legal sociology and benefits that emphasized the implementation of maslahah principle as well.Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maslahah. AbstrakHasil penelitian menunjukkan tingginya elektabilitas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu didorong beberapa faktor yakni terjadinya kehamilan, kekhawatiran orang tua, ekonomi, perjodohan dan budaya ketika akan melakukan pernikahan masih dibawah umur sehingga terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, kemudian akan di sidangkan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak terikat dengan hukum positif saja namun juga pertimbangan keadilan, sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengdepankan implementasi asas maslahah.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Maslahah
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Massadi, Massadi, Abd Qadir Gassing, Usman Jafar, and Kasjim Salenda. "IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH." Jurnal Diskursus Islam 6, no. 2 (2018): 201–23. http://dx.doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6552.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)." Jurnal Istiqro 6, no. 1 (2020): 73. http://dx.doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560.

Full text
Abstract:
Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perceraian dinyatakan sah jika dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama. Karena ketidaktahuan tentang hukum, proses dan biaya yang tinggi, beberapa kasus membuktikan perceraian hanya dilakukan oleh suami isteri tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga secara hukum formal, status pernikahan mereka masih sah, walaupun pada kenyataannya mereka sudah bercerai. Hal ini berpengaruh juga kepada masa Iddah yang harus dijalani oleh sang mantan isteri dan kapan sang mantan isteri bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Secara kenyataan, setelah terucapnya sighot cerai, maka secara otomatis sang mantan istri melaksnakan kewajiban Iddahnya. Tetapi secara hukum formal, Iddah baru akan dijalani setelah jatuhnya putusan cerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kondisi semacam ini bias berakibat pada adanya ketidakpastian hukum pada umat Islam di Indonesia.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ghina Mardiah, Ariqah, Lutfiah Sahabuddin, and Arwindah Dyah Eko Putri. "PROFIL PENDERITA TEKANAN DARAH TINGGI PADA JAMAAH CALON HAJI DI KOTA PALU TAHUN 2017-2020." Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan 3, no. 1 (2021): 34–44. http://dx.doi.org/10.31970/ma.v3i1.71.

Full text
Abstract:
Banyak orang memiliki tekanan darah tinggi (hipertensi), tetapi mereka biasanya tidak menyadarinya - yang berarti bahwa dari waktu ke waktu dapat merusak pembuluh darah. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas 2013, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 25,8%, prevalensi tertinggi terjadi di Bangka Belitung (30,%) dan yang terendah di Papua (16,8%). Sementara itu, data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, provinsi Papua menjadi daerah dengan jumlah prevalensi paling rendah dengan nilai 22,2% sedangkan untuk daerah yang paling tinggi adalah provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 44,1% dan untuk provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 23%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil penderita tekanan darah tinggi pada jamaah calon haji di Kota Palu tahun 2017-2020. Metode penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional, data diambil secara prospektif dari para jamaah calon haji Kota Palu. Cara pengambilan sampel menggunakan total sampling yang merupakan salah satu cara dari non-probability sampling sampling. Data diambil dari data SISKOHATKES tahun 2017-2020. Analisa data menggunakan SPSS 24 dengan uji frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profil penderita hipertensi pada jamaah calon haji di kota palu berdasarkan usia pada tahun 2017-2020 terbanyak pada kelompok usia non-risti dengan total jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 92 jamaah (68,1%). (2) Profil penderita hipertensi pada jamaah calon haji di kota palu berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017-2020 terbanyak adalah perempuan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan total 120 jamaah (67,4%). (3) Profil penderita hipertensi pada jamaah calon haji di kota palu berdasarkan tempat pemeriksaan pada tahun 2017-2020 terbanyak adalah pada tahun 2020 di Puskesmas Talise sebanyak 79 jamaah (52%). (4) Profil penderita hipertensi pada jamaah calon haji di kota palu berdasarkan istithaah untuk kriteria memenuhi syarat istithaah terbanyak pada tahun 2017 dengan total 137 jamaah (97,2%). Untuk kriteria memenuhi syarat istithaah dengan pendamping terbanyak pada tahun 2019 dengan total 164 jamaah (92,1%).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Basri, Muh Yaqub, Nita Damayanti, and Muh Ali Hi Palanro. "KARAKTERISTIK PERILAKU DAN PROFIL HIPERTENSI PADA PASIEN PEROKOK YANG BEROBAT DI PUSKESMAS BULILI KOTA PALU TAHUN 2019." Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan 2, no. 3 (2020): 109–18. http://dx.doi.org/10.31970/ma.v2i3.46.

Full text
Abstract:
Hipertensi menjadi masalah yang besar dan serius di seluruh dunia yang menjangkiti hampir 9,4 miliyar orang. Sekitar 24% pria dan 20,5% wanita di seluruh dunia mengidap hipertensi, hal ini berkaitan erat dengan gaya hidup seperti: merokok, diet tinggi lemak dan garam, aktivitas fisik, dll. Faktor risiko tersebut masih sering dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia khususnya di kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui karakteristik, perilaku, dan profil hipertensi pasien perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu tahun 2019. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan design Cross sectional study terhadap 80 pasien dewasa. Pengumpulan data dengan pengukuran tekanan darah dan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ditemukan kebanyakan perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu merokok 11-20 batang perhari (perokok sedang) yaitu 52 orang (65%). Perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu kebanyakan sudah merokok lebih dari 10 tahun (perokok lama) yaitu 46 orang (57,5%), perilaku diet tinggi lemak perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu kebanyakan termasuk dalam kategori sedang yaitu 40 orang (50%), sementara perilaku diet tinggi garam penduduk yang berobat di Puskesmas Bulili Palu kebanyakan terkategori sedang yaitu 53 orang (66,3%), serta perilaku aktivitas fisik perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu kebanyakan terkategori ringan yaitu 53 orang (66,3%). Selain itu, kebanyakan perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu menderita hipertensi derajat 1 yaitu 56 orang (70%) sedangkan perokok yang menderita hipertensi derajat 2 yaitu 24 orang (30%). Sebagai kesimpulan banyak perokok yang berobat di Puskesmas Bulili Palu tahun 2019 berusia 56-65 tahun masih memiliki kebiasaan merokok yang tergolong sedang sampai berat dengan gaya hidup tergolong buruk.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Zakiyah Salsabila. "Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis di Pengadilan Malang, Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung." JURNAL INDO-ISLAMIKA 9, no. 1 (2020): 91–114. http://dx.doi.org/10.15408/idi.v9i1.14829.

Full text
Abstract:
The term “grant” (hibah) in the Law Book of Civil Code (KUH Perdata) has been regulated in the Article from 1666 to that of 1693, while the Compilation of Islamic Law (KHI) regulates the grant mentioned in the Article from 210 to that of 214. The subject matter of grant in the Religious Courts and the High Court of Religion in Indonesia is the first and an appeal that the religious court was not authorized to decide on the case for the cancellation of the grant certificate, but at the appellate level. Next, the judges overturn the first and appeal and decision. Finally, the decision on the Cassation level has given rise to the principle of Legal Certainty, Legal Justice and the Principle of Expediency.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Melisa Abbas, Mayalisa Diantamaela, and Nila Ardila Arif. "GAMBARAN AKTIVITAS FISIK, STATUS GIZI DAN TEKANAN DARAH REMAJA BINAAN DINAS SOSIAL PALU TAHUN 2018." Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan 1, no. 1 (2019): 12–16. http://dx.doi.org/10.31970/ma.v1i1.17.

Full text
Abstract:
Pola makan dan akivitas fisik yang tidak seimbang merupakan faktor penyebab obesitas dan hipertensi. Saat ini pola konsumsi gizi pada remaja lebih banyak ditentukan dari lingkungan pergaulan. Sementara aktivitas yang dilakukan sangat kurang, sehingga beresiko tinggi untuk memiliki status gizi lebih. Angka kejadian aktivitas fisik pada remaja di Indonesia yang kurang aktif masih cukup tinggi,begitupun tekanan darah tinggi dan obesitas di Sulawesi tengah juga masih cukup tinggi. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik, status gizi dan tekanan darah remaja binaan DinasSosial Palu tahun 2018. Metode penelitian adalah deskriptif terhadap 30 anak remaja binaan Dinas Sosial Palu 2018. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner dan pemeriksaan yang diisi pada case report . Dilakukan analisis distribusi frekuensi menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian: (1) aktivitas fisikterbanyak yaitu tidak aktif (76,7 %), kurang aktif (23,3 %), aktif (0,0 %). (2) kategori status gizi yangterbanyak yaitu gizi normal (56,7 %), gizi kurang (23,3 %), gizi lebih (20,0 %), (3) kategori tekanan darah yang terbanyak normotensi (93,3 %), prehipertensi (6,7 %). Remaja binaan dinas sosial palu, sebagian besar berstatus gizi normal, tetapi mereka mempunyai aktivitas fisik yang rendah. Temuan gizi kurang masih cukup besar. Tidak ditemukan remaja yang obesitas maupun hipertensi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Seno Aji, Bernadus Anggo, Arliyanti Nurdin, Pangestu Widodo, and Muhammad Rizal Dwi Pramana. "DETEKSI ANOMALI TOTAL ELECTRON CONTENT SEBELUM GEMPA BUMI PALU MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN LEVENBERG-MARQUARDT." Jurnal Tekno Kompak 14, no. 1 (2020): 22. http://dx.doi.org/10.33365/jtk.v14i1.504.

Full text
Abstract:
Indonesia termasuk kedalam negara dengan aktifitas gempa bumi yang tinggi. Analisis gempa bumi yang pernah terjadi sangat membantu dalam memahami karakteristik gempa bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Gempa bumi Palu (0.18oS 119.85oE) 2018 sebagai pengamatan dan menggunakan JST LM (Jaringan Syaraf Tiruan Levenberg-Marquardt) sebagai metode pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis gempa bumi Palu dan menguji kesesuaian metode JST LM untuk mendeteksi anomali sebelum gempa bumi yang diamati. Hasil memperlihatkan bahwa metode ini cukup baik dalam mendeteksi anomali yang berasosiasi dengan gempa bumi Palu. Anomali yang terdeteksi didapat pada H-3 dan H-0 sebelum gempa bumi terjadi, serta H+1 setelah gempa bumi. Dalam penelitian ini juga dianalisis pola distibusi anomali sepanjang garis lintang. Pola anomali menunjukkan terlokalisasi disekitar epicenter gempa bumi. Selain itu juga didapatkan pola anomali bergerak ke arah selatan searah dengan pergerakan Sesar Palukoro.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Pratomo, Rahmat Aris, and Iwan Rudiarto. "Permodelan Tsunami dan Implikasinya Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Palu." JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA 9, no. 2 (2013): 174. http://dx.doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6534.

Full text
Abstract:
Kota Palu Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencanatsunami dan perlu memiliki suatu rencana tindakan preventif dan mitigasi untuk mengurangi potensiresiko. Studi ini menganalisa zona genangan tsunami dan implikasinya terkait kegiatan mitigasibencana di Kota Palu. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan Sistem InformasiGeografis (SIG) untuk memetakan wilayah yang rawan bencana tsunami. Studi ini menggunakan costdistance untuk memodelkan bencana tsunami, serta menggunakan spatial analyst dan network analystuntuk menganalisa tingkat bahaya, kerentanan, dan resiko bencana tsunami, serta penentuan ruteevakuasi. Analisis mengindikasikan berikut ini: (1) Kota Palu memiliki potensi yang besar terhadaprendaman tsunami, (2) kawasan bahaya tsunami mencakup 9,63% dari total luas kota, (3) kawasanrentan tsunami 9,83% total luas kota, (4) kawasan resiko tsunami 3,83% total luas kota, dan (5)terdapat 50 shelter sebagai lokasi evakuasi dan 108 rute evakuasi di seluruh kota. Kawasan terbangundi wilayah pesisir Teluk Palu teridentifikasi memiliki tingkat resiko bencana tsunami yang tinggi. Jalurevakuasi yang ada tersebar melalui kawasan terbangun dengan jumlah rute yang berbanding lurusdengan kepadatan pendudukKata kunci: permodelan tsunami, resiko, shelter, rute evakuasi, Kota Palu
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Mustafa, Fitri. "Status Wanita Cerai Dan Gugat Cerai: Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2014-2015." Alim | Journal of Islamic Education 2, no. 2 (2020): 123–36. http://dx.doi.org/10.51275/alim.v2i2.180.

Full text
Abstract:
Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan produk pemikiran dari undang-undang. Produk-produk hukum tersebut diharapkan dapat menjawab masalah dan tantangan yang terjadi di masyarakat. Meskipun fakta dan kenyataan di lapangan tidak sama dengan asumsi umum. Terlebih mengenai pernikahan. Tepatnya masalah perceriaan. Tinggi nya angka perceriaan di Indonesia membuat sebagian kalangan mengugat kembali tentang konsep bahagia dalam rumah tangga.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Indonesia. Pengadilan Tinggi (Palu)"

1

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan. Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan. Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2009.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Edi, Rohaedi, Bagijo Himawan Estu, and Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, eds. Himpunan putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tentang sengketa pilkada: Disertai anotasi. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2006.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Mu'allim, Amir. Yurisprudensi peradilan agama: Studi pemikiran hukum Islam di lingkungan pengadilan agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997. Badan Litbang & Diklat, Departemen Agama RI, 2006.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. and Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama (Semarang), eds. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama se-Indonesia. Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Agung, Indonesia Mahkamah, ed. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi untuk perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, 2006.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Penyelesaian Kes Kebankrapan Di Mahkamah Tinggi Malaysia Dan Pengadilan Niaga Di Indonesia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, 2013.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography