To see the other types of publications on this topic, follow the link: IT-forensik.
Journal articles on the topic 'IT-forensik'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'IT-forensik.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Freiling, Felix C., and Konstantin Sack. "Selektive Datensicherungen in der IT-Forensik." Datenschutz und Datensicherheit - DuD 38, no. 2 (February 2014): 112–17. http://dx.doi.org/10.1007/s11623-014-0043-7.
Full text
2
Gilani, Sayyid Mohammad Yunus, and K. M. Zakir Hossain Shalim. "Forensic Evidence in Proving Crimes: Exploring the Legal Frameworks of Sharīʿah Bukti Forensik Bagi Membuktikan Jenayah: Menerokai Rangka Kerja Guaman Sharīʿah." Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077) 13, no. 1 (July 19, 2016): 220–47. http://dx.doi.org/10.31436/jia.v13i1.530.
Full textAbstract:
AbstractForensic evidence is an evolving science in the field of criminal investigation and prosecutions. It has been widely used in the administration of justice in the courts and the Western legal system, particularly in common law. To accommodate this new method of evidence in Islamic law, this article firstly, conceptualizes forensic evidence in Islamic law. Secondly, explores legal frameworks for its adoption in Islamic law. Keywords: Forensic Evidence, legal framework, Criminal Investigation, Sharīʿah.AbstrakBukti forensik adalah sains yang sentiasa berkembang dalam bidang siasatan jenayah dan pendakwaan. Ia telah digunakan secara meluas dalam pentadbiran keadilan di mahkamah dan sistem undang-undang Barat, terutamanya dalam undang-undang common (common law). Untuk menampung kaedah pembuktian baru ini dalam undang-undang Islam, artikel ini, pertamanya, konseptualisasikan bukti forensik dalam undang-undang Islam. Kedua, ia menerokai rangka kerja undang-undang untuk penerimaannya dalam undang-undang Islam.Kata Kunci: Bukti Forensik, Rangka Kerja Guaman, Siasatan Jenayah, Sharīʿah.
3
Valerius, Brian. "Dennis Heinson: IT-Forensik. Zur Erhebung und Verwertung von Beweisen aus informationstechnischen Systemen." JuristenZeitung 72, no. 4 (2017): 192. http://dx.doi.org/10.1628/002268816x14744527286593.
Full text
4
Nasrulloh, Imam Mahfudl, Sunardi Sunardi, and Imam Riadi. "Analisis Forensik Solid State Drive (SSD) Menggunakan Framework Rapid Response." Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 6, no. 5 (October 8, 2019): 509. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.2019651516.
Full textAbstract:
<p class="Abstrak">Teknologi komputer pada empat tahun terahir ini mengalami perkembangan yang pesat. Bersamaan dengan itu juga berdampak negatif salah satunya adalah berupa kejahatan komputer. Kejahatan komputer akan meninggalkan jejak aktivitas kejahatan, maka perlu dilakukan analisa dengan ilmu dan metode forensik untuk mendapatkan barang bukti. Bagaimana jika terjadi kejahatan komputer pada media penyimpanan komputer berjenis <em>non-volatile memory</em> dan dilakukan secara <em>live</em> forensik<em>.</em> Pada penelitian ini dilakukan proses forensik pada <em>Solid State Drive</em> <em>(SSD)</em> dengan <em>framework</em> <em>Grr Rapid Response</em> pada kasus kehilangan <em>data (lost data)</em> suatu organisasi. Langkah kerja forensik mengimplementasikan dari <em>National Institute of Standards Technology (NIST).</em><em> Framework</em> <em>Grr Rapid Response</em> digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap insiden forensik digital yang difokuskan pada lingkungan forensik jarak jauh, <em>f</em><em>ramework</em> ini berbasis arsitektur <em>client server</em>. Hasil penelitian ini menunjukkan langkah kerja forensik <em>NIST</em> dapat diimplementasikan pada proses pengambilan bukti digital dengan metode akuisisi secara <em>live </em>forensik, kemampuan <em>tool</em> forensik pada proses eksaminasi <em>Grr Rapid Response</em> pada <em>Workstation (</em><em>Client Grr)</em> dengan media simpan <em>SSD</em><em>,</em> bukti digital dapat ditemukan dan dikembalikan. Bukti digital yang dapat dikembalikan berupa <em>file</em> dokumen, dan hasil validasi pada bukti digital tersebut memiliki nilai <em>hash</em> yang sama dari dua algoritma validasi bukti digital yang diimplementasikan, MD5 dan SHA-1. Sehingga hasil integritas dari dokumen tersebut menunjukkan bahwa bukti digital tersebut identik.</p><p class="Abstrak"> </p><p class="Abstrak"><em><strong>Abstract</strong></em></p><p class="Abstract"><em>Computer technology in the last four years has experienced rapid development. At the same time, it also has a negative impact, one of which is a computer crime. Computer crime will leave traces of criminal activity, so it is necessary to analyze with forensic science and methods to obtain evidence. What if there is a computer crime on a computer storage medium of a type of non-volatile memory and carried out live forensics In this study a forensic process on Solid State Drive (SSD) was carried out with the Grr Rapid Response framework for lost data in an organization. The forensic work step is implemented from the National Institute of Standards Technology (NIST). The Grr Rapid Response Framework is used to provide responses to incidents of digital forensics focused on remote forensic environments, this framework is based on a client server architecture. The results of this study indicate that NIST's forensic work steps can be implemented in the process of taking digital evidence with live forensic acquisition methods, the ability of forensic tools in the Grr Rapid Response examination process on Workstations (Client Grr) with SSD storage media, digital evidence can be found and returned. Digital evidence that can be returned is a document file, and the results of the validation of digital evidence have the same hash value from the two digital proof validation algorithms implemented, MD5 and SHA-1. So the results of the integrity of the document so that the digital evidence is identical.</em></p><p class="Abstrak"><em><strong><br /></strong></em></p>
5
Putra, Roni Anggara, Abdul Fadlil, and Imam Riadi. "Forensik Mobile Pada Smartwatch Berbasis Android." Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI) 1, no. 1 (June 8, 2017): 41. http://dx.doi.org/10.30872/jurti.v1i1.638.
Full textAbstract:
Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu contoh berkembangnya alat telekomunikasi yang dipadukan dengan jam tangan yang dikenal sebagai smartwatch. Perkembangan smartwatch telah menyamai kemampuaan yang ada di smatphone, sehingga tidak menutup kemungkinan smartwatch dapat digunakan sebagai alat tindak kejahatan. Hal ini merupakan tantangan bagi IT forensik dan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap smartwatch dari seseorang yang melakukan kejahatan dijadikan tersangka dari sebuah kasus. Caranya adalah dengan menerapkan pengembangan metode-metode forensic yang ada, sehingga dari hasil yang didapatkan dari metode forensic yang dilakukan diharapakan menjadi hasil yang berguna bagi IT forensic dan penegak hukum.
6
Hatta, Muhammad, Zulfan Zulfan, and Srimulyani Srimulyani. "Bedah mayat (autopsi) ditinjau dari perspekif hukum positif Indonesia dan hukum Islam." Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19, no. 1 (June 1, 2019): 27–52. http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.27-52.
Full textAbstract:
Dalam hukum positif Indonesia, autopsi forensik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan melakukan tindakan autopsi dengan tujuan untuk menegakkan keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Hasil pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk visum e repertum dapat digunkan sebaga alat bukti di pengadilan. Dalam hukum islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. Namun, ada beberapa ulama membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (mashalih mursalah) baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan. In Indonesia positive law, a autopsy is regulated in the Criminal Code, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The three laws justify carrying out autopsy actions with the aim of enforcing security, and justice for the community. The results of a forensic autopsy examination will be contained in a written report in the form of a post mortem report that can be used as evidence in court. In Islamic law, forensic autopsies are prohibited because they could damage a corpse and violate the honor of a corpse. However, there are some scholars who justify the forensic autopsy on the grounds of realizing the benefit of the ummah (mashalih mursalah) in the fields of security, justice and health. Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 6 of 2009 concerning the Body Autopsy states that basically autopsies are prohibited or haram, but in an emergency or urgent condition it is permissible.
7
Hatta, Muhammad. "Bedah mayat (autopsi) ditinjau dari perspekif hukum positif Indonesia dan hukum Islam." Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19, no. 1 (June 1, 2019): 27–52. http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.27-52.
Full textAbstract:
Dalam hukum positif Indonesia, autopsi forensik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan melakukan tindakan autopsi dengan tujuan untuk menegakkan keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Hasil pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk visum e repertum dapat digunkan sebaga alat bukti di pengadilan. Dalam hukum islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. Namun, ada beberapa ulama membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (mashalih mursalah) baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan. In Indonesia positive law, a autopsy is regulated in the Criminal Code, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The three laws justify carrying out autopsy actions with the aim of enforcing security, and justice for the community. The results of a forensic autopsy examination will be contained in a written report in the form of a post mortem report that can be used as evidence in court. In Islamic law, forensic autopsies are prohibited because they could damage a corpse and violate the honor of a corpse. However, there are some scholars who justify the forensic autopsy on the grounds of realizing the benefit of the ummah (mashalih mursalah) in the fields of security, justice and health. Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 6 of 2009 concerning the Body Autopsy states that basically autopsies are prohibited or haram, but in an emergency or urgent condition it is permissible.
8
Suriyanto, Rusyad Adi. "ARKEOLOGI FORENSIK: PERKEMBANGAN DAN CAPAIANNYA DI INDONESIA." Berkala Arkeologi 36, no. 1 (May 31, 2016): 45–70. http://dx.doi.org/10.30883/jba.v36i1.224.
Full textAbstract:
Forensic archeology is defined as the application of archaeological principles and techniques in medico-legal and/or humanity context related to buried evidence. Forensic archaeologist has two roles, as the expert who unearth buried objects systematically and reconstruct them. This paper discusses the role of archeology and archaeologists in the excavation of criminal, humanitarian and disaster victims. Archaeologist’s role to revealpaleoanthropological materials smuggled and theft is also discussed in this paper. Humanitarian missions to investigate mass grave of victims of war, political strife and genocide in the past and the present are other archaeologist’s role discussed in this paper. The existence, condition and development of forensic archaeology in Indonesia emphasize the significance of new paradigm in Indonesian archaeology. Forensic archeology not merely focusess on the study of cultural materials of the past, education and museum development, cultural resource management and its advocacy, but it also has role in medico-legal works. Forensic archaeologist also engages in disaster victim identification (DVI) that addresses issues related to victims buried by either natural or human disasters.Arkeologi forensik didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik arkeologis dalam konteks medico-legal dan/atau dalam konteks kemanusiaan yang berkaitan dengan bukti-bukti terkubur. Ahli arkeologi forensik berperan sebagai ahli yang mampu menemukan benda-benda yang terkubur secara sistematis dan merekonstruksi apa yang mereka temukan itu. Makalah ini mendiskusikan peran arkeologi dan para arkeolog dalam ekskavasi korban-korban kriminal, kemanusiaan dan bencana. Makalah ini berusaha melihat apa yang telah mereka kerjakan meliputi pembuktian kasus-kasus penyelundupan dan pencurian material-materialpaleoantropologis, dan keterlibatan dalam misi-misi kemanusian untuk penyelidikan dan pengungkapan korban-korban kubur massal akibat perang, pertikaian politik dan genosida di masa lalu dan masa kini.Keberadaan, kondisi dan perkembangan arkeologi forensik di Indonesia menegaskan pentingnya pengembangan paradigma baru dalam arkeologi Indonesia. Arkeologi tidak semata berkonsentrasi pada kajian material-material budaya masa lalu, pendidikan dan pengembangan museum, manajemen dan advokasi sumberdaya budaya, namun juga berperan untuk pekerjaan medico-legal. Ahli arkeologi forensik bahkan terlibat dalam disaster victim identification (DVI) yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan para korban yang terkubur oleh beragambencana baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.
9
Mualfah, Desti, and Rizdqi Akbar Ramadhan. "Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital." Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi 11, no. 2 (November 7, 2020): 257–67. http://dx.doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.5174.
Full textAbstract:
Kejahatan konvensial yang terekam kamera CCTV (Closed Circuit Televison) semakin banyak ditemukan di masyarakat, setiap pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kamera CCTV memiliki peran penting dalam keamanan, banyak diantaranya hasil tangkapan rekaman kamera CCTV dijadikan sebagai alat bukti digital. Tantangannya adalah bagaimana teknik yang diperlukan untuk penanganan khusus investigasi digital forensik dalam mencari bukti ditgital rekaman kamera CCTV menggunakan metode live forensik, yaitu ketika barang bukti dalam keadan aktif berdasarkan pedoman SNI 27037:2014 sesuai acuan kerangka kerja Common Phases of Computer Forensics Investigation Models untuk di implementasikan ke dalam dokumen Chain of Custody. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis video rekaman kamera CCTV tentang karakteristik bukti digital dan informasi metadata yang digunakan untuk memberikan penjelasan komprehensif secara terstruktur serta acuan pengelolaan informasi data yang didapat dari hasil investigasi digital forensik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Kata kunci: Bukti Digital, Live Forensik, Metadata, Kamera CCTV, Chain of Custody.
Abstract
Conventional crimes that are recorded on CCTV (Closed Circuit Television) cameras are increasingly being found in society, every crime that commits certain crimes will be in accordance with statutory regulations. CCTV cameras have an important role in security, many of which are recorded by CCTV cameras used as digital evidence. The challenge is how the techniques required for special handling, digital forensics in searching for digital evidence of CCTV camera footage using the live forensic method, namely when the evidence is in an active state based on the latest SNI 27037: 2014 according to the framework reference Common Phases of Computer Forensics Investigation Models for in implement it into the Chain of Custody document. These results of this research are in the form of analysis of CCTV camera video recordings about the characteristics of digital evidence and metadata information used to provide a structured comprehensive explanation and reference data management information obtained from the results of digital forensic investigations that can be accounted for in court.
Keywords: Digital Evidence, Live Forensic, Metadata, CCTV Camera, Chain of Custady.
10
Satrya, Gandeva Bayu, and A. Ahmad Nasrullah. "Analisis Forensik Android: Artefak pada Aplikasi Penyimpanan Awan Box." Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 7, no. 3 (May 22, 2020): 521. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.2020732220.
Full textAbstract:
<p>Sistem penyimpanan melalui cloud memiliki banyak keunggulan, seperti kemampuan akses dari lokasi manapun serta kemudahan penyimpanan pencadangan file-file pada komputer dan smartphone. Terdapat banyak pilihan layanan penyimpanan melalui cloud, seperti Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, dan Box. Dari beberapa jenis layanan peyimpanan tersebut Box adalah satu-satunya layanan penyimpanan cloud yang mampu menjamin tingkat reliability uptime hingga 99.9%. Awalnnya, Box hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis saja, namun sekarang Box dapat digunakan oleh pengguna secara umum. Selain memberikan pengaruh yang positif, pertumbuhan penggunaan teknologi layanan penyimpanan cloud juga telah memberikan peningkatan dalam peluang terjadinya kejahatan di dunia maya. Forensik digital merupakan solusi terbaru dalam mengamati keamanan sistem dan jaringan, sementara forensik bergerak adalah pengembangan forensic digital yang sepenuhnya difokuskan pada media smartphone. Forensik bergerak dapat dilakukan dalam dua sisi, yaitu server dan client. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan smartphone OS Android yang terinstal Box sebagai layanan penyimpanan cloud. Sedangkan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sebuah metode forensik bergerak untuk menemukan artefak pada smartphone Android yang telah terinstal dengan aplikasi Box.</p><p><em><strong>Abstract</strong></em></p><p class="Judul2"><em>Storing files in a cloud has many advantages, such as the ability to access them from any location and to keep backups of those files on computers and smartphones. There are many choices for cloud storage services, such as Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, and Box. Of these, Box is the only cloud storage service that guarantees uptime reliability 99.99% of the time. At first, Box was intended for business use only, but now it is also freely available for public use. Growth in cloud storage technology use has also resulted in increased opportunities for cybercrime to take place. Digital forensics is the latest solution for system and network security observers, while mobile forensics is a development of digital forensics that is fully focused on smartphone media. Mobile forensics can be performed on both the server and client sides. In this research, mobile forensics was performed on the client side. The case study in this paper focused on an Android operating system </em><em>(OS)</em><em> smartphone using Box cloud storage. The purpose of this study was to provide a mobile forensics method for finding artifacts on smartphones that have a Box application installed.</em></p><p><em><strong><br /></strong></em></p>
11
Karenisa, Kity. "PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL DAN PEJABAT NEGARA DALAM KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK." TELAGA BAHASA 7, no. 1 (January 15, 2020): 55–72. http://dx.doi.org/10.36843/tb.v7i1.57.
Full textAbstract:
AbstrakTulisan ini mendeskripsikan bagaimana kajian linguistik forensik dilakukan dalam delik aduan penghinaan terhadap simbol dan pejabat negara. Data dikumpulkan dan diolah menjadi transkripsi forensik dari tuturan berupa video dan tangkap layar unggahan Facebook yang mengandung tuturan yang berkasus hukum sebagai data tersedia prakasus, serta video dan tangkap layar unggahan Facebook dengan topik serupa dari subjek penelitian yang sama sebagai data galian kasus. Tuturan yang berkasus hukum dianalisis secara semantis dan pragmatik. Analisis semantis digunakan untuk memperoleh gambaran makna sekunder tuturan yang disampaikan tersidik. Analisis pragmatik digunakan untuk memperoleh makna berdasarkan konteks tuturan tersidik. Perbandingan data tuturan berdelik hukum dengan tuturan dari data pembanding digunakan untuk memperoleh gambaran profil bahasa tersidik berdasarkan gaya diksi tersidik. Hasil analisis menunjukkan bahwa transkripsi forensik dari data tuturan seperti video atau tulisan di media sosial dijadikan dasar untuk melakukan analisis dalam kajian linguistik forensik. Berdasarkan analisis semantis dengan melihat penggunaan kata, frasa, dan kalimat juga dilihat koteks penggunaannya dan berdasarkan analisis pragmatik dengan melihat konteks penggunaannya disimpulkan bahwa HRS tidak melakukan penghinaan terhadap Pancasila, HBS melakukan penghinaan terhadap pejabat negara, dan SSG tidak melakukan penghinaan terhadap simbol atau lambang negara, yaitu Pancasila.Kata kunci: penghinaan, simbol, negara, linguistik forensikInsulting the State Symbol and Official in Forensic Linguistics Studies AbstractThis paper is describes on how the study of forensic linguistics conducted in the complaint offense of insulting against the state symbols and officials. Data is collected and processed into a forensic transcriptions from videos and screenshots uploaded on Facebook containing legal-related speeches as a pre case provided data, as well as videos and screenshots uploaded on Facebook with similar to the same research subject as a case study data. The Legal-related speeches are analyzed semantically and pragmatically. Semantic analysis is used to obtain a picture of the secondary meaning of the speeches expressed by the accused. A pragmatic analysis is used to gain meaning based on the speeches of the accused context. Comparison of the legal-related speeches data with the speeches of comparative data is used to obtain an overview of the language profile of the accused based on the diction style used by the accused. The result of the analysis indicates that the forensic transcriptions from the videos and posts on social media are used as a basis for conducting analysis in forensic linguistics studies. Based on the semantic analysis by looking at the use of words, phrases, and sentences as well as the usage co-text, and based on the pragmatic analysis by looking at the usage context, it was concluded that HRS did not insult Pancasila, HBS insulted the state officials, and SSG did not insult the state symbols, namely Pancasila.Keywords: insults, symbols, state, forensic linguistics
12
Kristanto, Erwin G., and Ade Firmansyah. "Standar Fasilitas Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah di Era Pandemi COVID-19." e-CliniC 9, no. 2 (March 10, 2021): 258. http://dx.doi.org/10.35790/ecl.v9i2.32704.
Full textAbstract:
Abstract: Mortuary is one of the mandatory parts of a hospital. During the COVID-19 pandemic, the standard of morgue facilities must be a concern to prevent transmission from the corpse. The morgue needs to be designed so that it has the right placement, room design as well as equipment, so as to create a service flow that protects hospital staff and families/communities who come to mourn the corpse. Hospital management must prepare an appropriate standard of facilities, therefore, the funeral services can be carried out properly. This article aims to discuss good standards for forensic and mortuary services, and explores important options to provide mortuaries of type C and D hospitals or mobile hospitals.Keywords: mortuary, forensic service, facility standard Abstrak: Kamar jenazah merupakan salah satu bagian wajib ada di sebuah rumah sakit. Pada masa pandemi COVID-19, standar fasilitas kamar jenazah harus menjadi perhatian agar tidak terjadi penularan dari jenazah. Kamar jenazah perlu didesain agar memiliki penempatan, serta desain ruangan dan alat yang tepat, agar dapat tercipta alur layanan yang melindungi staf rumah sakit dan keluarga/masyarakat yang datang untuk melayat jenazah. Standar fasilitas yang tepat harus disiapkan oleh manajemen rumah sakit agar pelayanan jenazah dapat terlaksana dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang standar pelayanan forensik dan kamar jenazah yang baik, dan mengeksplorasi pilihan penyediaan kamar jenazah bagi rumah sakit tipe C dan D ataupun rumah sakit bergerak.Kata kunci: kamar jenazah, pelayanan forensik, standar fasilitas
13
Alinurdin, David. "Konsep Kebenaran Allah Menurut Rasul Paulus di dalam Surat Roma." Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 17, no. 1 (June 1, 2018): 1–14. http://dx.doi.org/10.36421/veritas.v17i1.302.
Full textAbstract:
Bagaimana Allah membenarkan orang-orang percaya di dalam proses keselamatan masih menjadi perdebatan di dalam kekristenan. Ada golongan yang berpandangan tindakan pembenaran Allah bersifat forensik dengan mengimputasikan kebenaran Kristus kepada seorang percaya sehingga ia mendapatkan status benar di hadapan Allah. Ada pula yang berpandangan pembenaran Allah itu bersifat moral dan transformatif dengan mengimpartasikan kebenaran Kristus di dalam diri orang percaya. Dan belakangan ini muncul pandangan New Perspective on Paul (NPP) yang merombak konsep pembenaran Allah tidak lagi bersifat forensik maupun etis, melainkan bersifat eklesiologis dengan memasukkan orang percaya di dalam komunitas umat Allah. Tulisan ini mengupas beberapa perikop kunci dari surat Paulus kepada jemaat di Roma guna memperlihatkan bahwa konsep kebenaran Allah dan karya pembenaran-Nya yang dipahami Paulus bersifat menyeluruh mencakup ketiga aspek tersebut.
Kata-kata kunci: Kebenaran Allah, Pembenaran, Surat Roma, Paulus
How God justifies believers in the process of salvation is still under debate within Christianity. There are groups who view God’s justification as forensic by imparting the truth of Christ to a believer so that the believer attains a right status before God. Some view God’s justification as moral and transformative by imparting the truth of Christ in believers. And lately there is a New Perspective on Paul (NPP) that envisions overhauling the concept of God’s justification in that it is neither forensic nor moral, but is ecclesiological by including believers in the community of God’s people. This paper examines some key passages from Paul’s letter to the church in Rome to show that the concept of God’s truth and his justification, as understood by Paul, is comprehensive in that it encompasses all three aspects.
Keywords: Righteousness of God, Justification, Romans, Paul
14
Wijana, Prof Dr I. Dewa Putu. "Pragmatik sebagai Penangkal Hoaks dan Peran Ilmuwan Bahasa di Era Digital (Pragmatics as Hoax Charm and the Role of Linguists in the Digital Era)." JALABAHASA 16, no. 2 (November 30, 2020): 171. http://dx.doi.org/10.36567/jalabahasa.v16i2.653.
Full textAbstract:
Makalah ini menguraikan secara ringkas kedudukan sentral pragmatik di dalam menangkal berita bohong yang bertebaran seiring maraknya transaksi elektronik di era digital sekarang ini. Dengan mengambil contoh kasus forensik yang melibatkan berbagai tokoh penting dan orang biasa, dapat diketahui bahwa pengetahuan pragmatik yang memanfaatkan konteks ekstralingual dalam artian yang luas ternyata mampu digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan menentukan kebenaran luar bahasa sebuah berita. Dari data-data yang terkumpul, ternyata tidak hanya masalah kebenaran luar bahasa yang disangkutkan, tetapi juga masalah-masalah internal bahasa. Sehubungan dengan hal itu, pengetahuan tentang aspek-aspek internal bahasa yang dipelajari cabang ilmu-ilmu bahasa lain juga sangat bermanfaat di dalam menerangkan aspek-aspek internal bahasa. Di samping itu, masalah-masalah internal ini juga sering menjadi permasalahan utama dalam kasus-kasus forensik, baik di media elektronik maupun saluran komunikasi lain. Kenyataan ini semakin mengokohkan sentralnya peran ahli bahasa di masa depan. This article will briefly describe the central role of pragmatics in avoiding hoaxes which are recently scattered in line with the glow of electronic transactions in the digital era. By taking examples from several forensic cases which involve public figures and ordinary citizens, it can be concluded that the knowledge of pragmatics which exploits extralinguistic contexts in its broadest sense can be used as an effective tool in identifying and determining the extralinguistic truths of a news. The data collection shows that the utterances sometimes contain internal linguistic aspects. Accordingly, the knowledge about internal aspects of a language which constitute objects studied by other linguistic branches, are also fruitful for explaining these internal aspects. Besides, the internal aspects are also possible to be the main problems of in forensic cases which are either delivered through electronic medium or other communication channels. All these matters strongly confirm the central role of linguists in the nearly future.
15
Setyaningsih, Putry Wahyu, Yudi Prayudi, and Bambang Sugiantoro. "MANAJEMEN BUKTI DIGITAL HASIL AKUISISI DFXML." JURNAL TEKNIK INFORMATIKA 11, no. 1 (May 4, 2018): 47–54. http://dx.doi.org/10.15408/jti.v11i1.6680.
Full textAbstract:
ABSTRAK Kasus kejahatan yang banyak terjadi di era modern ini adalah kejahatan di dunia maya yang meninggalkan jejak berupa barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik tersebut harus diakuisisi terlebih dahulu untuk menemukan bukti didalamnya dengan mengunakan aplikasi. Salah satu hasil dari akuisisi bukti elektronik adalah berupa DFXML. DFXML adalah pengembangan dari bahasa XML yang dirancang untuk berbagai macam informasi forensik dan hasil pengelolaan forensik. Hasil dari DFXML ini berupa file dengan ekstensi XML, dimana file dengan ekstensi XML ini menghasilkan banyak elemen-elemen dari bukti elektronik yang diakuisisi menjadi bukti digital. Banyaknya elemen-elemen yang dihasilkan oleh XML membuat petugas investigator sulit untuk membacanya. Saat ini masih belum banyak pengembangan yang dilakukan untuk memudahkan petugas investigator untuk membaca elemen-elemen XML hasil akuisisi bukti elektronik menjadi bukti digital yang berupa DFXML. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan melakukan sebuah pengembangan dengan sebuah wadah yang akan mengubah elemen-elemen XML ke dalam sebuah form yang dapat dibaca oleh petugas investigator. ABSTRACTCases of crime that many occur in this modern era is a crime in cyberspace that leaves traces of electronic evidence. Electronic evidence must be obtained first to find evidence in it by using the application. One of the results of electronic evidence acquisition is DFXML. DFXML is an XML language development designed for various forensic information and forensic management results. This DFXML result is a file with an XML extension, where XML files generate many elements from each acquisition result. The number of elements generated by XML makes the investigation officer hard to read. Currently there is not much development done to facilitate the investigator to read the XML elements from the acquisition of electronic evidence into digital evidence in the form of DFXML. Therefore, research is done by developing with a system that will transform the XML element into a form that can be read by the investigator. How To Cite : Setyaningsih, P.W. Prayudi, Y. Sugiantoro, B (2018). MANAJEMEN BUKTI DIGITAL HASIL AKUISISI DFXML. Jurnal Teknik Informatika, 11(1), 47-54. doi 10.15408/jti.v11i1.6680 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/jti.v11i1.6680
16
Salim, Desy Natalia, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. "EFEKTIVITAS DOKTER KEPOLISIAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN." Indonesian Journal of Legality of Law 2, no. 2 (January 5, 2021): 83–87. http://dx.doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.477.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana Ilmu Kedokteran Forensik berperan pada pembuktian tindak pidana penghilangan nyawa di persidangan. Selain itu buat mengetahui pelaksanaan verifikasi tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik. Metode pendekatan yg dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis empiris yg menerapkan pendekatan berasal sudut kaidah-kaidah serta aplikasi peraturan yg berlaku pada warga serta dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yg terdapat pada lapangan. sesuai yang akan terjadi penelitian serta pembahasan, pelaksanaan verifikasi tindak pidana penghilangan nyawa atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensika dalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 184, Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 1992 perihal kesehatan, Undang-Undang RI angka 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yg kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu masalah, hal-hal yang mendukung diperolehnya verifikasi atas tindakan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan-kabar yg diperoleh pada persidangan. This study aims to describe the extent to which Forensic Medicine approves the proof of the crime of murder in court. In addition, it aims to know the verification process for the follow-up implementation of the application of Forensic Medicine. The method uses empirical juridice that applies the requirements of the rules and application of regulations that apply to citizens and is done by connecting secondary data that is released, then proceeded with research examining primary data in the field. In accordance with what will occur, the research and discussion, as well as the implementation of verification of the sentence carried out on the basis of the application of Forensic Medicine is the Criminal Code, special Criminal Code Article 184, Republic of Indonesia Law number 23 of 1992 concerning health, Indonesian Law number 4 of 2004 concerning Power The judiciary, which agrees with the issue of judgment, matters that support the verification of the actions of the defendant, and the answers obtained at the trial.
17
Riadi, Imam, Rusdy Umar, and Dora Bernadisman. "Analisis Forensik Database Menggunakan Metode Forensik Statis." JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS 9, no. 1 (May 3, 2019): 9. http://dx.doi.org/10.21456/vol9iss1pp9-17.
Full textAbstract:
SIMDA (Regional Management Information System) is a system created by the BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) to assist local governments in implementing regional financial management so that it complies with applicable, efficient, effective, transparent, accountable and auditable regulations. Management data is stored in the SIMDA database on a server connected to a computer network, it is possible that the database is always infiltrated and indicated by data manipulation by hackers. The purpose of this study is to monitor database activity and detect data manipulation done by hackers, then forensic processes are carried out using static forensic methods with stages, namely data collection, data checking, data analysis, and reporting so as to provide evidence and instructions to do analysis on the SIMDA Planning database. The results obtained using static forensic methods show that there has been manipulation or change in the budget ceiling of the activity that exceeds the program budget ceiling (mark-up in budget planning) carried out by hackers who enter through the SIMDA database. Output from forensic processes can prove manipulation data that is carried out by hackers can be detected using SQL Profiler and SQL Log Analyzer tools so that output can be used as digital evidence to assist law enforcement in revealing cybercrime crime cases and can be accounted for in court proceedings.
18
Susanti, Rika. "Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan." Jurnal Kesehatan Andalas 2, no. 2 (May 1, 2013): 101. http://dx.doi.org/10.25077/jka.v2i2.133.
Full textAbstract:
AbstrakPemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum serta keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di persidangan. Saksi ahli pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli suatu perkara pidana. Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana dan dalam etika kedokteran. Kehadiran dokter sebagai saksi ahli dapat diminta oleh jaksa penuntut ataupun penasehat hukum tersangka atas persetujuan hakim. Dokter dapat menjadi saksi fakta (dokter yang merawat) atau saksi pendapat (ahli independen) tergantung keterangan yang dibutuhkan pengadilan. Dalam memberikan keterangan ahli, dokter harus mengikuti ketentuan yang berlaku di persidangan Indonesia, sehingga penting bagi dokter untuk mengetahui tata cara dan sikap dokter sebagai saksi ahli dan mengikuti pedoman menjadi saksi ahli kedokteran.Kata kunci: Dokter sebagai aksi ahli, dasar hukum, persidangan, pedoman saksi ahliAbstractThe utilization of forensic medical science in law enforcement and justice requires a medical doctor as an expert medical witness in court. An expert witness is basically a person who has knowledge, experience and special skill as a basis in providing expertise which is caused a criminal. The obligation of the doctor to make expert explanation is arranged in the book of the law in the crime and in medical ethics.The presence of the doctor as an expert witness can be requested by the prosecutor or the lawyer of the suspect upon approval the judge. Doctors can be as a witness of fact (the treating doctor) or as a witness of opinion (the independent expert witness), depending on the information needed at the court. In providing expert information, the doctor should follow the applicable provisions in Council of Indonesia, so it is important for the doctor to know the ordinances and the attitude of doctors acting as medical witnesses.Keywords: Doctors as medical expert witnesses,legal basis, court, guidelines for expert witness.
19
Rose Nandiasa, Sita, Bramma Kiswanjaya, and Mindya Yuniastuti. "PENGGUNAAN RADIOGRAF GIGI UNTUK KEPENTINGAN IDENTIFIKASI FORENSIK." ODONTO : Dental Journal 3, no. 1 (July 1, 2016): 74. http://dx.doi.org/10.30659/odj.3.1.74-77.
Full textAbstract:
Background: Tooth has a unique characteristic. Teeth often used for forensic identification especially when the other parts of the body could not gave a difference feature used for identification.Discussion: Tooth is part of the body known for its resistant against external influence making it as an important primary identifier. Dental radiographic can act as a helpful tool in identification process to compare antemortem and postmortem data. Radiograph can give a detail features from the teeth and their surroundings, especially digital radiograph so it can ease the identification process.Conclusion : forensic identification using radiograph can be trusted.
20
Abbas, Afifi Fauzi. "ASPEK ASPEK KEMANUSIAAN DALAM TERORISME BERDASARKAN KAJIAN FIKIH." Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies 2, no. 1 (June 20, 2016): 1. http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i1.106.
Full textAbstract:
<em>Human right is the basic right possesed by all human beings. This right does not need to be given, purchased or inherited. Human right is automatically part of human, and human right is also applied to all mankind whoever the person, and does not rely on race, ethnicity or religion and age considerations. Humanitarian issues faced by Muslims in Indonesia today is the treatment of the country against terrorism suspects in raids in several cases considered terrorism cases in Indonesia starting from the Bali bombings, Bom Sarinah and several other terrorism cases. Discuss aspects of the humanitarian aspect of terrorism is becoming a necessity, especially when viewed from the perspective of jurisprudence. In Islamic Fiqh, autopsy (forensic) can be done, and the results serve as evidence that the rules of evidence in Islam to be entered into evidence "witness", that is, those who heard his testimony, including expert testimony. In this case many verses of the Qur’an are ordered to give this testimony, especially for those who can provide it.</em>
HAM adalah hak dasar atau hak asasi yang dimiliki semua manusia. Hak ini tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis, dan HAM juga berlaku untuk seluruh umat manusia siapapun orangnya, dan tidak bergantung pada pertimbangan RAS, etnis maupun agama dan usia. Persoalan kemanusian yang dihadapi umat muslim di Indonesia saat ini adalah perlakuan negara terhadap tersangka terorisme dalam beberapa kasus penggerebekan dalam kasus yang dianggap terorisme di Indoensia mulai dari kasus Bom Bali, Bom Sarinah dan beberapa kasus terorisme lainnya. Membicarakan aspek aspek kemanusiaan dalam terorisme adalah menjadi sebuah keniscayaan, apalagi kalau dilihat dari perspektif fikih. Dalam pandangan Fikih Islam autopsi (forensik) dapat dilakukan, dan hasilnya berfungsi sebagai alat bukti, yang dalam hukum pembuktian dalam Islam bisa dimasukan ke dalam bukti “saksi”, yaitu orang yang didengar keterangannya, termasuk di dalamnya keterangan ahli. Dalam hal ini banyak ayat al-Quran yang memerintahkan untuk memberikan kesaksian ini terutama bagi mereka yang sanggup memberikannya
21
Prasetyo, Dedy. "Analisis Pola Karakteristik Suara Pada Kasus Forensik." Jurnal Biosains Pascasarjana 20, no. 3 (December 31, 2018): 202. http://dx.doi.org/10.20473/jbp.v20i3.2018.202-211.
Full textAbstract:
ABSTRACTAnalysis of voice characteristic pattern has an important role in the forensic science. It can apply to solve criminal cases in order to straighten justice and law in the Criminal Justice System. This study tries to analyze the pattern of voice print by comparing the evidence of recorded sound from the mobile phone with the sound of testee to determine their equality or difference. In answering the problem stated in the research hypothesis, then used comprehensive analysis based on voice acoustical characteristics, e. g. : spectrogram analysis, pitch statistical analysis, formant and formant bandwidth statistical analysis. Based on statistical test criteria with level of significance α = 0,05 reveals that the sound of evidence and the sound of testee are equal. Those sounds come from one person, in such a way that we can determine a suspect. Key words : Voice Analysis, Forensic Science, Criminal Justice System.
22
RACHMIE, SYNTHIANA. "PERANAN ILMU DIGITAL FORENSIK TERHADAP PENYIDIKAN KASUS PERETASAN WEBSITE." Vol. 21 No 1 April 2020, no. 21 (July 14, 2020): 104–27. http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388.
Full textAbstract:
Digital forensic is part of forensic science being used for investigation and cases inquiry in terms of digital datafinding. This research focusedon understandingthe application of investigator’s expertise on digital forensic to support identification process of a case to obtain evidence in a relatively fast and precise time and to reveal the motive and mens rea behind the act of the offender. Conceptual approach was used in this research alongsidethe case approach. The findings showed that digital forensic science has been applied by investigators however it cannot be maximal for it also depends on what case the investigator is working on. In the case of website hacking, investigator used internet/network forensic through surveillance and collecting evidence as leads. It is suggested that every investigator should learn and master digital forensic science to support their expertise and other non-legal knowledge and it is vital to provide sufficientfacilities and infrastructures to obtain a comprehensive investigation.
23
Anggraini, Dewi, Eri Triharyati, and Helen Anggia Novita. "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud." Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 2, no. 2 (June 30, 2019): 372–80. http://dx.doi.org/10.31539/costing.v2i2.708.
Full textAbstract:
Forensic accountants are tasked with providing legal opinions in litigation. Besides that, there is also the role of forensic accountants in the field of law outside the court (non-itigation) for example in helping to formulate alternative settlement cases in disputes, formulation of compensation calculations and efforts to calculate the impact of termination / breach of contract. Investative audit, a form of audit or examination that aims to identify and uncover fraud or crime by using approaches, procedures and techniques commonly used in an investigation or investigation into a crime. Because the purpose of an investigative audit is to identify and disclose fraud or crime, the approaches, procedures and techniques used in investigative audits are relatively different from the approaches, procedures and techniques used in financial audits, performance audits or audits with other specific objectives. In an investigative audit, an auditor initiates an audit with presumptions / indications of possible fraud and crimes that will be identified and revealed through the audit to be carried out. Such conditions, for example, will affect who will be interviewed in advance or what documents must be collected first. In addition, in an investigative audit, if it has authority, the auditor can use procedures and techniques commonly used in the investigation and investigation of crimes, such as surveillance and searches. Fraud is the process of making, adapting, imitating or objects, statistics, or documents, with the intent to cheat. But we can prevent fraud and we can avoid fraud is very detrimental to various parties because it can destroy government and business. Fraud is in the form of corruption in its wider destructive power. Basically the scope of forensic accounting is fraud in the broadest sense.
Keywords: Forensic Accounting, Investigative Audit and Fraud
24
Lizarti, Nora, Bambang Sugiantoro, and Yudi Prayudi. "PENERAPAN COMPOSITE LOGIC DALAM MENGKOLABORASIKAN FRAMEWORK TERKAIT MULTIMEDIA FORENSIK." JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) 2, no. 1 (August 29, 2017): 26. http://dx.doi.org/10.14421/jiska.2017.21-04.
Full textAbstract:
Like the digital forensics in general, multimedia forensics requires an integrated and flexible framework that can guide the process of proof is procedurally in order to maintain the validity of a digital evidence so that it can be justified in court. But this time, the digital forensics investigation framework that develops more emphasis on computer forensic investigations in general and did not give a specific stage of multimedia forensics. Often in investigating multimedia forensics investigator uses a framework that vary depending on the type of multimedia content to be analyzed, of course it becomes inflexible and inefficient, whereas multimedia content share characteristics that allow it to be integrated into a single unit. This study develops a forensic multimedia framework by implementing the Composite Logic to collaborate on several multimedia framework and related documents. Logic Composite method is a method of modeling the distribution of structured logical modularization techniques with explicit interface in which a model consists of a set of components that are interconnected with the principle of decomposition. In other words, the application of this method will allow researchers to extract and merge several frameworks into a single unit does not eliminate the function and the basic structure of the frameworks.
25
Rahman, Nadhifa Indana Zulfa. "PENGGUNAAN KATA TABU DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK." SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik 20, no. 2 (July 21, 2019): 120. http://dx.doi.org/10.19184/semiotika.v20i2.13823.
Full textAbstract:
The freedom in social media communication have not been responded wisely by the citizen of the net (netizen). Sometimes while expressing themselves in the social media, netizens used the taboo words which potentially break the law. The problems chosen in this research is a type of taboo words used by the netizen and also whether these expressed words have a potential to violate the law. The method to collect the data is “Simak bebas libat cakap“(SBLC), it is a method where there is no active communication between interviewer and interviewee but it is only taken the data from internet, then to transcribe the taken data. The following step is analyzing data which used referential equivalent method, then the results of the analysis were presented informally. The findings showed that taboo words used in social media consisted of: (1) obscene words, (2) vulgar language, and (3) nick name and insult. These taboo words potentially violate the government regulation of the Republic Indonesia number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions article 27 paragraph (3) and article 45 paragraph (1) as well as article 310 section (1) and article 311 section (1) of the Indonesian Criminal Code concerning defamation. Therefore, netizens must be careful in the way how communicate. Criminal Code, defamation, forensic linguistics, ITE Law, netizen, social media, taboo
26
Yondri, Lutfi. "Age Estimationof Pawon Manwith Teeth Identification Using Johanson Method Through Cbct 3d Radiograph." AMERTA 36, no. 1 (September 30, 2018): 1. http://dx.doi.org/10.24832/amt.v36i1.188.
Full textAbstract:
Abstrac. Pawon man is prehistoric human who lived in Pawon cave. The skeletons founded in the cave consist of rest of brittle bones and teeth which still attached to alveolar bone even though it had immersed inside the soils on thousands years ago. Then, the teeth are used as primary identification in forensic odontology research. This research aimed is to compare age estimation of Pawon man with Johanson method. Previously, the age estimation was made only based on visual observation of posterior molars attrition by Brothwell method. This research is a descriptive studied using purposive sampling. The samples are 21 teeth that intact and attach to the alveolar bone without any fracture line. The measurement of age estimation with Johanson method using Ez-Implant software, it’s non-invasive age measurement by Cone Beam Computed Tomography 3D radiograph. The results showed that the age of first Pawon man is 32-33.92 years old, third Pawon man is 32.935-36.275 years old, fourth Pawon man is 34.42 years old, and fifth Pawon man is 27.36-31.35 years old. Nonetheless, the second Pawon man is not included in sampling criteria. The measurement using Johanson method through CBCT. Abstrak. Manusia Pawon adalah manusia prasejarah yang pernah hidup di Gua pawon pada masa lalu. Kerangka didirikan terdiri dari sisa tulang rapuh dan gigi yang masih menempel pada tulang alveolar meskipun telah terdeposisi di dalam tanah dari ribuan tahun yang lalu. Gigi merupakan digunakan sebagai identifikasi utama dalam penelitian odontologi forensik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan estimasi usia manusia Pawon menggunakan metode Johanson. Sebelumnya, estimasi usia baru dibuat hanya berdasarkan pengamatan visual dari atrisi molar posterior menggunakan metode Brothwell. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan purposive sampling. Sampel adalah 21 gigi yang utuh dan menempel pada tulang alveolar tanpa garis fraktur. Pengukuran estimasi umur bersifat non-invasif menggunakan hasil radiografi Cone Beam Computed Tomography 3D dan dianalisis melalui metode Johanson menggunakan software Ez-Implan. pengukuran Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia manusia Pawon pertama adalah 32-33,92 tahun, Manusia Pawon ketiga adalah berusia 32,935-36,275 tahun, Manusia Pawon keempat berusia 34,42 tahun, dan Manusia Pawon kelima berusia 27,36-31,35 tahun. Manusia Pawon kedua tidak diukur karena tidak termasuk dalam kriteria sampling. Dapat dismpulkan bahwa pengukuran menggunakan metode Johanson melalui CBCT 3D lebih spesifik dan detail dalam menghasilkan estimasi umur dibandingkan dengan metode Brothwell.
27
Yasin, Firmansyah, Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Identifikasi Bukti Forensik Jaringan Virtual Router Menggunakan Metode NIST." Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) 5, no. 1 (February 20, 2021): 91–98. http://dx.doi.org/10.29207/resti.v5i1.2784.
Full textAbstract:
The evolution information technology has led to the growth of virtualization technology. Router OS is the operating system of the Mikrotik Router, which supports virtualization. Router Os virtualization technique which is easy to run is a metarouter. Metarouter provides benefits such as, building virtual servers, virtual machines, network topology and savings cost. As an object of research, Metarouter introduces challenges to digital forensic investigations, both practitioners and academics. Investigators need to use methodology and tools in order to prove the perpetrators of crimes. This study uses the Windump forensic tool as a means of recording network traffic activity. Network Miner and Wireshark as an analytical tool for identifying digital evidence. The use of the National Institute of Standard and Technology (NIST) method which collection, examination, analysis and reporting, can be repeated and maintained with the same data. Based on experiments with virtual router network traffic testing, the system built has succeeded in obtaining digital evidence, either by direct or indirectly. The system scenario that has been planned succeeded recording 220494 packages, but by the Windump, it is automatically divided into 9 (nine) parts of the package which are Buktidigital0 to Buktidigital8. The inspection stage produces evidence that has been verified by Wireshark and Network Miner. The analysis stage proves that there were attacks carried out by addresses 192.168.10.10 and 192.168.234.10. Based on the results of forensic testing, the use of the NIST method on a forensic system that has been built with a virtual router object can be used by investigators to identify evidence of cyber-attacks.
28
Irwansyah, Irwansyah, and Helda Yudiastuti. "ANALISIS DIGITAL FORENSIK REKAYASA IMAGE MENGGUNAKAN JPEGSNOOP DAN FORENSICALLY BETA." Jurnal Ilmiah Matrik 21, no. 1 (July 27, 2019): 54–63. http://dx.doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v21i1.518.
Full textAbstract:
The development of information technology is not only beneficial for humans, but often also used for negative purposes. Crime by utilizing digital image technology is very easy to do using a computer, so it is not surprising if more and more cases of cybercrime occur. The spread of digital images on social media in the form of images or videos raises public anxiety that these images or videos cannot be considered reliable evidence, because both images and videos can be easily engineered. The purpose of this study is to analyze a digital image that has been manipulated or engineered using a particular software or program. Image manipulation techniques that will be used are: Image splicing, copy-move, and retouching images. While the analysis tool uses the ELA method introduced by Krawetz which is available online from the website (https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier) and Jpegsnoop software.
29
Khairunnisak, Khairunnisak, Hamid Ashari, and Adam Prayogo Kuncoro. "ANALISIS FORENSIK UNTUK MENDETEKSI KEASLIAN CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN METODE NIST." Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 3, no. 2 (November 6, 2020): 72–81. http://dx.doi.org/10.31598/jurnalresistor.v3i2.634.
Full textAbstract:
Currently, the changes in image quality resulting a low-resolution images, faded colors, and so on. This condition potentially attract irresponsible parties to take advantage of the situation for certain purposes. Nowadays, it is very easy for people to manipulate, change, or delete the original information from a digital image thus cause the authenticity and integrity of the image to be doubted. This study is conducted in a specific objective to prove the authenticity of a digital evidence for analysis by providing detailed illustrations of the role of Digital Forensics in accordance with applicable legal regulations in Indonesia using the NIST workflow. The research flow begins with uncovering the background of the problem, collecting data, making scenarios, applying the NIST method, and making conclusions. The illustration used in the scenario is a video inserted into a digital evidence. The video used in this research is the Cyanide Coffee Case with the suspect Wayan Mirna Salihin, happened in August 16, 2016 which was uploaded by Kompas TV channel on Youtube. The NIST analysis phases used several tools: Exiftools, Forevid, and Video Cleaner. The result indicates that all phases in the NIST method are correlated to each other. The result is specifically very clear in the collection phase. The discovery of hidden information causes the examination and analysis process to be more complex especially the extraction process of digital evidence in the form of images. Indeed, the use of various tools are more helpful in disclosing the existing information. This information can be seen from the results of metadata, hash value, and image sharpness from the analyzed digital evidence.
30
Dewi Yuniarti Rozali, Rozmita. "TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN MONEY LAUNDERING BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTAN FORENSIK." Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 3, no. 1 (April 27, 2015): 572. http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v3i1.6605.
Full textAbstract:
Forensic accounting and investigative auditing is a discipline that is used when investigating a complicated cheating case related to the law. Inside are investigative audit techniques that can assist forensic accountants in their implementation. In Indonesia, investigative audit is more often associated with the settlement of corruption cases, one of which is money laundering. So in this study the authors wanted to know how investigative audit techniques are most effective in its efforts to uncover cases of money laundering based on the perspective of forensic accountants.The research method used is qualitative descriptive method. Determination of respondents using key person techniques are people who work as forensic accountants. The data used is the primary data obtained from interviews with respondents. This study uses the technique of triangulation of sources in the test data. Based on the results of his analysis, the results of the investigative aduit stages are predication, hypothesis formulation, data gathering, data reliability test, data analysis, interview and interrogation call, loss calculation, and reporting. It was also concluded that in theory and practice there is no investigative audit technique selected as the most effective technique. Because previously forensic accountants need to consider the things and characteristics of the money laundering case, only then determine which investigative audit techniques to use.
31
Masykur, Achmad Mujab, and Subandi Subandi. "PERJALANAN MENUJU PUNCAK AGRESI: STUDI FENOMENOLOGI-FORENSIK PADA REMAJA PELAKU PEMBUNUHAN." Jurnal Psikologi 17, no. 1 (June 6, 2018): 31. http://dx.doi.org/10.14710/jp.17.1.31-43.
Full textAbstract:
Murder is essentially the culmination of an aggression which is still be a blind spot for the civilization of mankind. The incidence is quite high, but studies that specifically review it are still small. This research intends to deepen the crime of murder by focusing on causal factors, psychological dynamics and the impact of murder behavior on the perpetrators. Adolescents were chosen as subjects because murder cases conducted by teenagers also showed considerable numbers. The study was designed using a qualitative approach, a phenomenology of forensics which is a phenomenological approach that specifically reveals forensic cases related to murder offenses. Eight subjects participated in research conducted at the Kutoarjo Child Prison. Data in this study were collected through obeservation and interview with subject, psychological testing, home visit, and completed by an interview with prison officer and prison document data. The collected data interview is then analyzed using data explication method. This study finds that the dynamics of family factor interaction, social environment, friends, drug and alcohol abuse, socioeconomic status, education, individual psychological condition, availability of weapons, and the characteristics of the victim causing the killing behavior in adolescents. The impact of murder for the offender varies, depends on the background of the case.
32
Saputro, Ghozali. "STUDI KASUS LINGUISTIK FORENSIK: HOAKS REKAMAN SUARA YANG DIDUGA GATOT NURMANTYO." Diksi 27, no. 1 (August 15, 2019): 14–25. http://dx.doi.org/10.21831/diksi.v27i1.26171.
Full textAbstract:
(Title: A Forensic Linguistic Study Case: Hoax of Recorded Voice Who Was Allegedly From Gatot Nurmantyo). This study aimed to describe the comparison between languages on Gatot Nurmantyo's Similar Voice Sample (SVS) recording with language on Gatot Nurmantyo's Original Voice Sample (OVS) recordings. The data source were one SVS record and three OVS records (OVS01—OVS03). Data were collected through observation, copying, and recording. The instrument for data collection was in the form of human, researcher himself with the recording devices and stationery. The analysis was carried out comprehensively with a review of various aspects including Phonology, Sociolinguistics, Discourse, and Stylistics. The results of the study were as follows. First, there were significant differences between languages on SVS and language on all three OVS recordings in terms of Sociolinguistic, Discourse and Stylistic aspects. Second, on the Phonological aspect there was a tendency for the similarities between language on the SVS recording and language on all three OVS recordings in several parts including the duration of word utterance, the energy intensity of the word utterance, and the sound of the words. Therefore, it could be concluded that on a Classical Likelihood Scales, the SVS and OVS recordings were not from the same speaker. Keywords: forensic linguistic, comprehensive, recording, Praat
33
Nasirudin, Nasirudin, Sunardi Sunardi, and Imam Riadi. "Analisis Forensik Smartphone Android Menggunakan Metode NIST dan Tool MOBILedit Forensic Express." Jurnal Informatika Universitas Pamulang 5, no. 1 (March 31, 2020): 89. http://dx.doi.org/10.32493/informatika.v5i1.4578.
Full textAbstract:
Technological advances are growing rapidly, including mobile device technology, one of which is an Android smartphone that is experiencing rapid progress with a variety of features so that it can spoil its users, with the rapid development of smartphone technology, many users benefit, but many are disadvantaged by the growing smartphone. technology, so that many perpetrators or persons who commit crimes and seek profits with smartphone facilities. Case simulation by securing Samsung Galaxy A8 brand android smartphone evidence using the MOBILedit forensic express forensic tool with the National Institute of Standards and Technology (NIST) method which consists of four stages of collection, examination, analysis and reporting. The results of testing the Samsung Galaxy A8 android smartphone are carried out with the NIST method and the MOBILedit Forensic Express tool obtained by data backup, extraction and analysis so that there are findings sought for investigation and evidence of crimes committed by persons using android smartphone facilities.
34
Ganaro, Algino. "FUNGSI DIGITAL FORENSIK BAGI SATRESKRIM POLRES AGAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE." UNES Law Review 3, no. 2 (February 20, 2021): 194–200. http://dx.doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.166.
Full textAbstract:
The function of Digital Forensics in Online Gambling Crime Investigation by the Agam Police Criminal Investigation Unit is to obtain evidence of an online gambling crime by knowing who did it, what was done, what software was used, what process results were used and when to do it . In online gambling crimes that occur in the jurisdiction of the Agam Police, evidence collected through digital forensics is in the form of information on gambling crimes carried out by examining sites that are used as a means or place for gambling. Constraints in Using Digital Forensics in Online Gambling Crime Investigation By Satreskrim Agam Police is the address of most online gambling websites located abroad and made by foreign countries, bank accounts are always changing. The application data for opening a bank account that is used to accept online gambling transactions is fictitious, evidence is easy to change and is lost, the high level of knowledge of the actors about information technology and the lack of public awareness and concern for online gambling.
35
Ngumar, Sutjipto. "AUDIT FORENSIK OLEH AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU BUKTI PERKARA DI PENGADILAN." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 5, no. 2 (December 6, 2016): 200. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2001.v5.i2.1929.
Full textAbstract:
Audit Forensic is a falseness auditing, connected with criminal case and an audited with falseness connected with governmental financial and other object including corruption as a special criminal result. As the most cases corruption in the world, cleaning in the whole level of corruption, collutin and Nepotism (KKN), the goverment of Indonesia ask for assistance to Public Accountant to take Forensic Auditing for falseness done by government and private apparatures.This paper presented to know how far the special audit (Forensic) for financial can be used as a falseness evidence in the law court. Forensic Audit Report presented by Public Accountant, the audit procedures have been conformed with auditing standard and investigate’s procedures arranged with Law Articles (KUHAP). By Joint Venture between Public Accountant and investigator the falseness action which can not been detected by auditing standard procedures the falseness like Collutions, and Nepotisme can be broken – up.Public Accountant as an expert witness has been executed his job, prepared in Forensic Audit Statement, which content with unlawful actions by the Accused, it can be used as an evidence’s tools in the law – court.
36
Arrochman, Ibnu Fajar, Dhomas Hatta Fudholi, and Yudi Prayudi. "PENGGUNAAN METODE STATIS DAN LIVE FORENSIK PADA UAV UNTUK MENDAPATKAN BUKTI DIGITAL." ILKOM Jurnal Ilmiah 11, no. 2 (August 31, 2019): 152–58. http://dx.doi.org/10.33096/ilkom.v11i2.444.152-158.
Full textAbstract:
In recent years, the use of drones by civilians is increasing rapidly by the presentation of total sales continued to increase rapidly every year. With the increasing possibility of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) abuse, crime in the use of UAVs to be larger. Through forensic analysis of data using static forensic and live forensic to obtain data that allows it to be used as digital evidence. To dig up information that could be used as digital evidence in the UAV and controllers, as well as to know the characteristics of digital evidence on a UAV. The results showed that digital evidence on a UAV, the smartphone is used as a controller UAV has a very important role in the investigation. The findings in aircraft has a percentage of 50% and a camera memory card with 16.6%. DJI Phantom 3 Advanced GPS coordinates always store data in flight LOG; the data is always stored even when the flight mode is used does not use GPS signals to stability. Due to DJI Phantom 3 Advanced always use GPS on flights, file, image or video captured by the camera has the best GPS location coordinates to the metadata therein.
37
Firdaus, Vipkas Al Hadid, Dodit Suprianto, and Rini Agustina. "Analisis Forensik Digital Memori Volatile untuk Mendapatkan Kunci Enkripsi Aplikasi Dm-Crypt." Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) 2, no. 3 (May 30, 2021): 283. http://dx.doi.org/10.30865/json.v2i3.2998.
Full textAbstract:
Disk encryption technology is something very useful in securing data. On the other hand, disk encryption can be used by criminals to hide the digital evidence. The information in the disk will be very useful for the investigation, but if the disk on the computer evidence encrypted then it will hamper the investigation process. The conditions will certainly be a challenge for investigator cybercrime to be able to find the disk encryption key, especially if the perpetrator did not cooperate in the investigation process. The analysis of the image memory to get the encryption key will be helpful in the investigation. In the overall memory activity on the computer evidence will be recorded, using a live image memory dump on the computer evidence, the decryption keys can be recovered. This paper will discuss about forensic analysis to getting the disk encryption key on the dm-crypt is used to encrypt the disk on Linux operating system and prove that through forensic image memory on a live memory dump, key dm-crypt disk encryption can be found with a success percentage of 80%. On this paper the research will be focused on the Linux operating system with dm-crypt function to full disk encryption.
38
Sah, Andrian, Imam Riadi, and Yudi Prayudi. "DETEKSI BUKTI DIGITAL ONLINE GAMBLING MENGGUNAKAN LIVE FORENSIK PADA SMARTPHONE BERBASIS ANDROID." Cyber Security dan Forensik Digital 1, no. 1 (July 3, 2018): 14–19. http://dx.doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.1.1237.
Full textAbstract:
Internet as media to do political movement. Since that, the Indonesian people understand internet-based activities until this current progress. Use of internet in Indonesia most frequently utilize units to access internet, namely, handphone, laptop/notebook, Personal Computer (PC), and tablet. Media used to access internet include mobile (47.6%), computer (1.7%) and both (50.7%). Use of internet increases so that criminal action rate is higher; for example, online gambling. In general, online gambling is done using smartphone. However, today smartphone can load more than one type of online gambling. So speedy progress of online gambling must contain criminal action. Criminal action is taken by involving smartphone having online gambling with impact on challenge to prove digital evidences and analyze it. Online gambling is a crime or criminal action being social problems resulting in negative impacts such as morale and mental disorders in society, especially young generation. Questions asked in this study are how to find characteristic of online gambling and digital evidences available to smartphone. This study focuses on characteristic and digital evidences in smartphone based on facts found in thing of evidence. Based on results of study, we found some types of online gambling in smartphone. Characteristic and digital evidences found in smartphone were found by using forensic media, namely, XRY. Forensic media of XRY were used to find thing of digital evidence in smartphone, such as, ID, Password and transaction of online gambling via social applications.
39
Sanjaya, Wisnu, Bambang Sugiantoro, and Yudi Prayudi. "A Metode Offline Forensik Untuk Analisis Digital Artefak Pada TOR Browser Di Sistem Operasi Linux." JITU : Journal Informatic Technology And Communication 4, no. 2 (June 6, 2020): 41–51. http://dx.doi.org/10.36596/jitu.v4i2.345.
Full textAbstract:
The rapid development of the IT world has covered all aspects of life and among IT technology products is the creation of Operating Systems and Web browser applications. Privacy in the use of IT in the open era is now highly expected, therefore now widely developed Operating Systems and Web browser applications that have facilities to protect user privacy. Linux and TOR Browser is a combination that is widely used in the field of security, but unfortunately many are misused by the person in a crime. The motivation to use both is to eliminate or minimize the digital footprint of the browsing activity so that it will complicate the search of digital evidence in a crime. This research proposes a framework of stages for TOR Browser analysis in Linux Operating System which aims to provide solution in forensic investigation using offline forensic method. The use of offline forensic methods to obtain detailed information from a digital proof on a computer in a off state
40
ADHI, I. PUTU KRISNA. "REKAMAN ELEKRONIK PERSONAL CHAT PADA SOCIAL MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI." Media Iuris 1, no. 3 (December 18, 2018): 457. http://dx.doi.org/10.20473/mi.v1i3.9829.
Full textAbstract:
Abstract:This journal is titled "Personal Chat Electronic Record on Social Media as a Proof Tool". The problem formulation of this journal contains how a Personal Chat can be used as a legitimate evidence in front of the court seen from Indonesia's positive law and also the comparison of some personal chat features on some social media that can be used as valid evidence in court. This writing uses a normative legal research method by linking various sources related to the validity of the Personal Chat as a valid proof. The reason for using normative due to the obscurity of norms in national rules regarding the verification of Personal Chat in court. The conclusion of this journal is in accordance with the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which will then be referred to as the ITE Law, Electronic Information and / or Electronic Documents and / or results the print is a valid legal proof, and this Personal Chat is a proof of evidence that the Personal Chat as a proof cannot stand alone. The requirement for Personal Chat to become evidence in the trial is that it has fulfilled the formal and material requirements, accompanied by expert information or digital forensics, fulfills the verification of authentication and also the necessity of merging with other evidence as a provision for the minimum principle of evidence. Regarding the use of personal chat as a legitimate means of proof it is also not immediately obtained from various social media, but from several social media applications that have fulfilled the standardization of authenticity and security guarantees.Keywords: Electronic Recordings, Personal Chat, Social Media, Digital Evidence.Abstrak:Jurnal ini berjudul "Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana suatu Personal Chat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan dilihat dari hukum positif Indonesia dan juga komparasi dari beberapa fitur personal chat pada beberapa social media yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka persidangan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaitkan berbagai sumber yang berkaitan dengan keabsahan Personal Chat tersebut sebagai alat bukti yang sah. Alasan mempergunakan normatif dikarenakan kekaburan norma dalam aturan nasional mengenai pembuktian Personal Chat di dalam pengadilan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sesuai dengan -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Personal Chat ini sebagai alat bukti petunjuk dimana Personal Chat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar Personal Chat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil, disertai oleh keterangan ahli atau digital forensik, memenuhi kasifikasi otentifikasi dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti. Mengenai penggunaan personal chat sebagai alat bukti yang sah juga tidak serta-merta didapat dari berbagai social media akan tetapi dari beberapa aplikasi social media yang sudah memenuhi standarisasi otentisitas dan jaminan keamanan.Kata kunci : Rekaman Elektronik, Personal Chat, Social Media, Alat Bukti.
41
Rahmat, Wahyudi. "BAHASA ANCAMAN DALAM TEKS KABA SABAI NAN ALUIH BERBASIS PENDEKATAN LINGUISTIK FORENSIK." JURNAL ARBITRER 2, no. 1 (April 29, 2015): 81. http://dx.doi.org/10.25077/ar.2.1.81-97.2015.
Full textAbstract:
This thesis is focused on the analysis threat language in Kaba Sabai Nan Aluih text. The aims of this thesis are to explain the form, meaning and motive of threaten language by employing several theory, including Searle (1969) and Wijana (1996), Aminuddin (2008) to figure out the meaning, while the motive form used the theory stated by Maslow (1943). The research is conducted by using observational method along with the techniques. In analyzing the data use distributional and identity method. Identity method that employs including reference and pragmatic identity method while in distributional method employs marker identification techniques. The result of analysis is presented in informal method. These method and techniques are identical with proposed by Sudaryanto (1993) and Mastoyo (2007). The result of the analysis shows that there are four types of language threat form; (1) direct speech act, (2) indirect speech act, (3) literal speech act, and (4) non literal speech act. The meaning of threaten language in KSNA are (1) think in every act, because if it is not doing so would cause harm to themselves; (2) pride and arrogance will lead to the destruction of those who have the attitude; (3) every person should have a sense of caring so that the people closest to us are not wrong in its attitude and decisions; (4) a form of error should be fixed even if the truth is painful; (5) is a self-esteem is everything, (6) to save themselves with a threats speech can be used if someone was in danger of being defeated; (7) not all forms of threat is a detrimental thing; (8) awaken the nearest fault has been done is a form of responsibility; (9) threatening to a motivation not an adverse thing; (10) awaken people closest guilt is a form of right action; (11) fixed price for an appropriate fee for the self-esteem that has been tarnished, and (12) very uncontrolled emotion can cause harm.The motive of threat language in KSNA are (1) dissatisfaction, (2) test of the intelligence, (3) pain, (4) displeasure of the attitude of a person, (5) self-esteem, (6) revenge, (7) self defended mechanism by using threat, (8) motivation, (9) mocking in order to direct people to do something, (10) sarcasme to boost spirit, (11) revenged, (12) motif of self defended, (13) grief. Keywords: KSNA , threats form, threats meaning, threats motive
42
Farid, Mifta Nur, Dani Dwi Putra, and Barokatun Hasanah. "Pengaruh Perubahan Pitch dan Formant Terhadap Hasil Identifikasi Kepemilikan Suara Dengan Metode Audio Forensik." JTT (Jurnal Teknologi Terpadu) 9, no. 1 (May 4, 2021): 1–8. http://dx.doi.org/10.32487/jtt.v9i1.894.
Full textAbstract:
Audio forensics is a field of science that analyzes audio such as sound recordings. Voice recordings always have information in the form of frequency characteristics, the identities of these frequencies can be identified. Furthermore, an analysis of changes in pitch and formant will be carried out. This study used pitch analysis and analysis of variance on formants. With the correct procedure for handling recorded sound evidence which is then followed by procedural examination and analysis, it is hoped that the results of the voice recognition examination can scientifically show the ownership of the voice in the recording. Based on the results of the overall analysis of the sound recordings of evidence and comparison after carrying out various stages of analysis, the voice recordings are "not identical" from the same person. The thing that causes the inequality in voice identification is the difference in intonation or tone of the subject's speech when the voice is recorded.
43
Rifai, Muhammad, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud. "Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana." Syiah Kuala Law Journal 3, no. 3 (December 30, 2019): 330–47. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12550.
Full textAbstract:
Guna melancarkan pelaksanaan investigasi, sistem fingerprint (sidik jari) memang telah dipakai sejak dahulu sebagai bagian dari hukum acara pidana di Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sidik jari bisa saja tidak memainkan fungsinya dengan baik untuk mengungkap suatu perkara yang salah satunya diakibatkan ketidakprofesionalan petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat diketahui kegunaan dari sidik jari untuk kemudahan pelaksanaan penyelidikan demi mengetahui identitas korban dan menemukan siapa pelaku tindak pidananya. Selain itu juga untuk menjelaskan tentang apa saja hal yang menghambat petugas penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Mengenai jenis penelitian yang digunakan disini yaitu normatif, sedangkan perundang-undangan serta konseptual dijadikan sebagai pendekatannya. Menurut hasil penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karena kegunaannya mendukung atau melengkapi dari sejumlah alat bukti yang lain. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, tetapi ia merupakan bagian dari keterangan yang diberikan oleh ahli yang ditunjuk ketika proses perjalanan sidang perkaranya di pengadilan. Adapun hal-hal penghalang penggunaan sidik jari pada proses penyidikan perkara kriminal untuk mengetahui data diri orang yang menjadi korban jiwa dan siapa yang menghabisi nyawa orang tersebut, antara lain adalah beberapa keadaan yang dijumpai di lokasi terjadinya peristiwa berupa kondisi alam yang tidak mendukung (seperti karena hujan dan sebagainya), datangnya binatang yang memakan korban yang sudah meninggal itu atau karena jasad korban sudah mulai membusuk dan bahkan ada yang tinggal kerangka saja. Kemudian karena datangnya masyarakat beramai-ramai yang kemudian tanpa sengaja mengubah keadaan di lokasi kejadian dan juga disebabkan kelalaian pihak yang melakukan penyidikan pada saat bertugas menginvestigasi di lapangan. Disarankan kepada yang berprofesi sebagai penegak hukum agar mampu mengakomodir dan peka terhadap berbagai hal yang berkembang di kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu munculnya inovasi yang berhubungan dengan ilmu forensik yakni sistem fingerprint atau sidik jari, buah dari keberhasilan di bidang bioteknologi.In order to facilitate the conduct of the investigation, the fingerprint system has been used since a long time as part of criminal procedure law in Indonesia. However, in its implementation, fingerprints may not play their functions properly to uncover a case, one of which is due to the unprofessionalism of investigating officers in carrying out their duties. The purpose of this research is to be able to know the usefulness of fingerprints for the ease of conducting investigations in order to find out the identity of the victim and find out who the perpetrator is. In addition, it also explains what are the things that prevent police investigators from carrying out their duties. Regarding the type of research used here which is normative, while legislation and conceptual are used as approaches. According to the results of this study, it can be revealed that through fingerprints it will greatly help the process of disclosing a criminal case because its use supports or complements a number of other evidence. Even so, the fingerprint cannot be a single evidence, but it is part of the information given by the appointed expert during the trial process in court. As for the obstacles to the use of fingerprints in the process of investigating criminal cases to find out the personal data of people who have been victimized and who killed the lives of people, among others are several conditions found in the location of events in the form of unsupportive conditions (such as rain and so on), the arrival of animals that have killed the victims or because the bodies of the victims have begun to rot and even some are left with a skeleton. Then because of the coming of the people who later unintentionally changed the situation at the scene and also due to negligence of the party who carried out the investigation while in charge of investigating in the field. It is recommended to those who work as law enforcers to be able to accommodate and be sensitive to various things that develop in people's lives. Among them are the emergence of innovations related to forensic science, namely the fingerprint or fingerprint system, the fruit of success in the field of biotechnology.
44
Hestiyana, NFN. "TINDAK TUTUR PENYIDIK DALAM INTEROGASI KASUS KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DI POLRESTA BANJARMASIN." Kadera Bahasa 9, no. 1 (February 26, 2018): 13–26. http://dx.doi.org/10.47541/kaba.v9i1.2.
Full textAbstract:
This study discusses the form of investigative speech acts in interrogation cases of domestic violence in Polresta Banjarmasin.This research focusing on the pragmatic domain aims to describe the form of investigative speech acts in interrogatingcases of domestic violence in Polresta Banjarmasin. The method used is descriptive method with a qualitative approachbecause the data obtained in the form of text of the Minutes of Examination (BAP) sourced from the jurisdiction ofPolresta Banjarmasin. The source of this research data is the BAP in the case of domestic violence in the jurisdiction ofPolresta Banjarmasin in December 2016, while the data in this research is in the form of investigator’s speech ininterrogation in the case of domestic violence. The investigators’ texts in the interrogation are contained in the victimwitness BAP, suspect BAP, and witness BAP. Data were collected by using techniques, namely: (1) observation, (2)documentation study, and (3) interview. The result of the research shows that investigation act in interrogation in BAPcase of KDRT in jurisdiction of Polresta Banjarmasin found three forms of speech acts used by investigator, that is: (1)speech act representative, (2) speech act directive, and (3) acts expressive. The categories of functions that emerged in thisstudy were (1) speech act representative function states, reporting function, demanding function, function of giving testimony,recognizing function, and show function; (2) speech acts urgent function directive, suggesting function, and requestingfunction; and (3) expressive speech acts blame function. From the results it is known that the most widely used speechactors are assertive speech acts with six function categories, followed by the use of directive speech acts with three functioncategories, and the least found use of expressive speech acts with one function category. This research may serve as areference for further research on pragmatic and linguistic forensic studies with the aim of developing applied linguisticscience.Keywords: speech AbstrakPenelitian ini membahas bentuk tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Penelitian yang memfokuskan pada ranah pragmatik inibertujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus KDRT di PolrestaBanjarmasin. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karenadata yang diperoleh berupa teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bersumber dari wilayah hukumPolresta Banjarmasin. Sumber data penelitian ini yaitu BAP pada kasus KDRT di wilayah hukumPolresta Banjarmasin bulan Desember tahun 2016, sedangkan data dalam penelitian ini berupa tuturantuturan penyidik dalam interogasi pada kasus KDRT. Tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi tersebutterdapat dalam BAP saksi korban, BAP tersangka, dan BAP saksi. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik, yaitu: (1) observasi, (2) studi dokumentasi, dan (3) wawancara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tindak tutur penyidik dalam interogasi yang terdapat dalam BAP kasus KDRTdi wilayah hukum Polresta Banjarmasin ditemukan tiga bentuk tindak tutur yang digunakan penyidik,yaitu: (1) tindak tutur representatif, (2) tindak tutur direktif, dan (3) tindak tutur ekspresif. Kategorifungsi yang muncul dalam penelitian ini ialah (1) tindak tutur representatif fungsi menyatakan, fungsimelaporkan, fungsi menuntut, fungsi memberikan kesaksian, fungsi mengakui, dan fungsi menunjukkan;(2) tindak tutur direktif fungsi mendesak, fungsi menyarankan, dan fungsi meminta; dan (3) tindaktutur ekspresif fungsi menyalahkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tindak tutur yangpaling banyak digunakan penyidik adalah tindak tutur asertif dengan enam kategori fungsi, diikutioleh penggunaan tindak tutur direktif dengan tiga kategori fungsi, dan yang paling sedikit ditemukanpenggunaan bentuk tindak tutur ekspresif dengan satu kategori fungsi. Penelitian ini dapat menjadiacuan bagi penelitian selanjutnya pada kajian pragmatik dan linguistik forensik dengan tujuanpengembangan keilmuan linguistik terapan.
45
Pangemanan, Angela A., James Siwu, and Nola T. S. Mallo. "Gambaran Kasus Kematian pada Korban Terpapar Alkohol yang Diautopsi di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Periode 2014 - 2017." JURNAL BIOMEDIK (JBM) 10, no. 3 (December 18, 2018): 195. http://dx.doi.org/10.35790/jbm.10.3.2018.21987.
Full textAbstract:
Abstract: Alcohol is an addictive substance that could cause adverse effects to human body. Moreover, it is also related to a variety of criminal acts. North Celebes is one of the provinces with the highest alcohol consumption in Indonesia. This study was aimed to describe the death cases exposed to alcohol that were autopsied at Prof. Dr. R. D Kandou Hospital Manado during 2014-2017. This was a descriptive retrospective study using data of visum et repertum. The results showed that there were 17 death cases exposed to alcohol. The majority were in 2016 as many as 6 cases (35.3%). The most common age group was 26-35 years as many as 7 cases (41.2%). All cases were males (100%). The most cause of death in these cases were due to violence using sharp objects as many as 15 cases (88.2%). Conclusion: Most death cases exposed to alcohol were males aged 26-35 years, and the cause of death was violence using sharp object.Keywords: alcohol, death casesAbstrak: Alkohol adalah zat adiktif yang dapat berdampak buruk bagi tubuh manusia serta terkait juga dengan berbagai tindakan kriminalitas. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan konsumen alkohol terbanyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kasus kematian pada korban terpapar alkohol yang diautopsi di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou periode 2014-2017. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif menggunakan data hasil visum et repertum. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif. Hasil penelitian mendapatkan 17 kasus kematian korban terpapar alkohol. Kasus terbanyak pada tahun 2016 yaitu 6 kasus (35,3%). Kelompok usia terbanyak 26-35 tahun yaitu 7 kasus (41,2%) dan jenis kelamin laki-laki (100%). Penyebab kematian terpapar alkohol terbanyak karena kekerasan benda tajam yaitu 15 kasus (88,2%). Simpulan: Sebagian besar kasus kematian akibat terpapar alkohol berada dalam kelompok usia 26-35 tahun, semua berjenis kelamin laki-laki, dengan jenis penyebab kematian akibat kekerasan benda tajam.Kata kunci: alkohol, kasus kematian
46
Suwirno, Suwirno. "FORENSIK POLRI SEBAGAI AHLI DI BIDANGNYA SESUAI PASAL 7 AYAT (1) HURUF H DAN PASAL 120 AYAT (1) KUHAP DALAM PENGOLAHAN TKP DENGAN PENERAPAN METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI)." Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (March 27, 2021): 113. http://dx.doi.org/10.24269/ls.v5i1.3707.
Full textAbstract:
To prove in an examination and action after the occurrence of a criminal case, what needs to be given in the evidence is the stage to prove the process of how to prove whether the person is right or wrong in a criminal case and also for a trial in court, forensics in the police is someone who has mastered an expert in the field is according to article 7 paragraph 1 letter a and article 120 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code to detect and search for data at the scene of the case using the SCI method. this is necessary so that there is certainty in the identification process in order to find evidence so that it can be used as quality assurance and quality control quality control which of course in its implementation in the field will have a very significant role in the process to provide certainty and also create confidence in judges to determine the decision in the judicial process because the evidence can be said to be valid and cannot be denied because it has followed the basic principles of the science. and the obstacles faced by investigators in the field of course occur a lot, especially in the case of al-alaq evidence of examination which is very much needed, namely the existence of a forensic lab that can be accessed quickly due to the distance in an area that might occur so that the investigation is operational. also become obstructed and there are less than optimal deficiencies of the facilities and infrastructure that are owned and needed in the field.
47
إسخيطة, رضوان حسان. "مراجعة علمية لكتاب التحقيق الجنائي الرقمي IT Forensik للكاتب Dennis Heinson." مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة, 2018, 137. http://dx.doi.org/10.33685/1545-000-029-006.
Full text
48
Heristyorini, Ayodya. "Finding Home: A Forensic Perspective on the Global Crisis of Forced Migration." Jurnal Keamanan Nasional 3, no. 1 (May 30, 2017). http://dx.doi.org/10.31599/jkn.v3i1.7.
Full textAbstract:
AbstractForced migration is a major social, political, legal, and public health challenge for the world today. Many developed countries are struggling to keep up with the massive influx of refugees streaming in bringing a myriad of issues that needs to be addressed. Despite fleeing for their lives when crossing geographical borders, refugees still have the legal burden to validate asylum claim. The aim of this paper is to discuss the different roles that forensic science can partake in managing the global crisis of forced migration. In a legal aspect, the role of forensics is providing evidence that can aid refugees in their asylum proceedings, such as age estimation for minors, physical and mental health assessments, and investigation of torture allegations. Despite polarising public opinion and many problematic challenges involved in working with refugees, the spirit of forensic science has always been about objectivity without discrimination. It is within the professional duty of forensic expertise as members of the global communityto contribute what they can in this humanitarian crisis our society is currently facing.Keywords: migration, legal, forensic science and humanitarian AbstrakKrisis pengungsi menjadi masalah sosial, politik, hukum dan kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan dunia saat ini. Banyak Negara maju yang mengalami kesulitan menangani gelombang pengungsi yang datang dengan berbagai masalah yang perlu diatasi. Meskipun alasan pengungsi menyeberangi perbatasan geografis negara adalah untuk menyelamatkan nyawa, mereka tetap memiliki beban hukum untuk mengesahkan pencarian suaka mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah membahas berbagai peran ilmu forensik dalam menangani krisis pengungsi yang sedang terjadi di dunia. Dalam aspek hukum, peran forensik adalah memberikan pembuktian yang dapat membantu pengungsi dalam proses suaka mereka, antara lain perkiraan usia untuk pengungsi di bawah umur, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan pengungsi, dan penyelidikan kasus penganiayaan. Meski opini publik bertentangan dan banyaknya tantangan problematis yang terlibat terkait pengungsi, jiwa ilmu forensik adalah objektifitas tanpa diskriminasi. Praktisi forensik memiliki tanggung jawab sebagai anggota komunitas dunia untuk menyumbangkan keahlian yang mereka punya dalam krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat sekarang.Kata kunci: Migrasi, hukum, ilmu forensik dan kemanusiaan
49
Lumente, Magdalya A., Erwin G. Kristanto, and James F. Siwu. "Keragaman Kasus Forensik Klinik di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dari Sudut Pandang SKDI 2012 Periode Juli 2015-Juni 2016." e-CliniC 5, no. 1 (January 18, 2017). http://dx.doi.org/10.35790/ecl.5.1.2017.14780.
Full textAbstract:
Abstract: Forensic clinic is a part of medical forensics which includes examination of living victim. The knowledge and skill of a doctor are needed in case of assisting the investigators and public prosecutors in proving of a criminal act. General practitioners are required to mastering all competence levels based on the National Standard Competency of Indonesian Medical Doctors 2012 (SKDI 2012). This study was aimed to obtain all kinds of forensics clinic cases at Bhayangkara Level III Hospital Manado from July 2015 to June 2016. This was a descriprive retrospective study using data obtained from the police inquest papers, visum et repertum, and medical records. The results showed that there were 38% of cases, that fulfilled the Standard Competence of General Practitioner. Conclusion: In this study, the majority of cases were blunt violent cases. It is suggested that Bhayangkara Level III Hospital Manado become a partnership of hospital education for future doctors.Keywords: forensic clinic, doctor competence, SKDI 2012 Abstrak: Forensik klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mencakup pemeriksaan pada korban hidup. Ilmu pengetahuan dan keterampilan seorang dokter dibutuhkan dalam membantu tugas penyidik dan penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana. Dokter umum diwajibkan menguasai semua tingkat kompetensi yang ada di dalam buku Standar Kompetesi Dokter Indonesia 2012. Penelitian ini merujuk pada RS Bhayangkara Tingkat III Manado dengan tujuan untuk mengetahui keragaman kasus Forensik Klinik di RS Bhayangkara Tingkat III Manado periode Juli 2015-Juni 2016. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif. Sumber data penelitian didapatkan dari surat permintaan visum, visum et repertum, dan rekam medis. Hasil penelitian mendapatkan 38% kasus yang mencukupi standar kompetensi dokter umum. Simpulan: Majoritas kasus dalam studi ini ialah kekerasan tumpul. Disarankan RS Bhayangkara Tingkat III Manado dipertimbangkan sebagai kepaniteraan rumah sakit pendidikan bagi dokter muda.Kata kunci: forensik klinik, kompetensi dokter, SKDI 2012
50
Tololiu, Charity C., Erwin G. Kristanto, and Nolla T. S. Mallo. "Keragaman kasus patologi forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015-Juni 2016." e-CliniC 4, no. 2 (July 12, 2016). http://dx.doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14347.
Full textAbstract:
Abstract: Forensic pathology is a study that focuses on determination of death causes by examining the corpse, especially for investigation of criminal cases and civil law cases. Knowledge and skills are needed for a doctor to get an accurate result of examination. Therefore, the general practicioners are required to master all the level of competence by the National Standard Competencies of Indonesian Medical Doctors 2012 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI). This study refered to Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital as the main educational hospital for Medical Faculty of Sam Ratulangi University and also a tertiary health facility. This study was aimed to determine the diversity of cases in the Department of Forensic Pathology at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital from the viewpoint of National Standard Competencies of Indonesian Medical Doctors 2012 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI). This was a descriptive retrospective study. The result showed that the diversity of cases at Department of Pathology Forensic was 78% which was sufficient for standard competency requirements. Conclusion: Overall, Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital is still eligible as the main educational hospital of Medical Faculty of Sam Ratulangi University. It is suggested to prolong the period of study in Forensic Department to increase the number of cases as well as to support the study with medical videos in order to increase the knowledge about the level 2 – competency cases.Keywords: forensic pathology, physician competence, SKDI 2012 Abstrak: Patologi Forensik adalah ilmu yang berkaitan dengan penentuan penyebab kematian melalui pemeriksaan pada jenazah, dilakukan terutama untuk membantu investigasi kasus kejahatan atau kasus perdata. Ilmu dan ketrampilan seorang dokter dibutuhkan agar hasil pemeriksaan akurat. Dokter umum diwajibkan menguasai seluruh tingkat kompetensi dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012. Penelitian merujuk pada RSUP Prof. Dr. R. D Kandou sebab rumah sakit tersebut merupakan faskes tersier yang juga merupakan rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran UNSRAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kasus Patologi Forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015 – Juni 2016. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 78% keragaman kasus di bagian Forensik mencukupi untuk kebutuhan standar akreditasi. Simpulan: Secara keseluruhan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou masih layak sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Disarankan memperpanjang masa studi di Bagian Forensik agar dapat meningkatkan jumlah kasus dan pembelajaran dengan video medis dalam meningkatkan pengetahuan tentang kasus yang memiliki tingkat kompetensi 2. Kata kunci: patologi forensik, kompetensi dokter, SKDI 2012