To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kalimantan Selatan (Indonesia) Politics and government.
Journal articles on the topic 'Kalimantan Selatan (Indonesia) Politics and government'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Kalimantan Selatan (Indonesia) Politics and government.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Wajidi, Wajidi. "EKSISTENSI PARTAI INDONESIA RAYA (PARINDRA) DI KALIMANTAN SELATAN, 1935-1942." Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 7, no. 1 (March 1, 2015): 17. http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.80.
Full textAbstract:
AbstrakParindra merupakan organisasi pergerakan berpusat di Jawa yang mempunyai cabang organisasi di Kalimantan Selatan. Peranannya di Kalimantan Selatan belum banyak dipublikasikan. Atas dasar alasan itulah, maka kajian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persebaran organisasi Parindra di Kalimantan Selatan; (2) mengetahui perjuangan Parindra di Kalimantan Selatan; (3) mengetahui tindakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Parindra di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah (historical research) dengan menggunakan sebagian besar data primer yakni memoar para pelaku sejarah dari anggota perintis kemerdekaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asal mula Parindra di Kalimantan Selatan adalah organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dibentuk pada tahun 1930. Karena berfusinya PBI dengan Budi Utomo dan organisasi lainnya di pulau Jawa menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) di tahun 1935 maka dengan sendirinya PBI di Kalimantan Selatan menjadi Parindra. Perjuangan Parindra di Kalimantan Selatan di antaranya: duduk dalam keanggotaan dewan legislatif (Raad), mendirikan Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia (Roepelin), dan Lumbung Padi, Mendirikan organisasi Keputrian, Kepanduan Surya Wirawan, dan Sekolah Parindra, menulis artikel politik dan mengeluarkan mosi menentang peraturan kerja paksa (erakan, rodi). Pemerintah Hindia Belanda menghadapi perjuangan Parindra dengan cara melakukan tindakan pengawasan, pelarangan, dan pembubaran rapat serta penangkapan dan pemenjaraan aktivis Parindra di Kalimantan Selatan. AbstractParindra is a Java-based movement organizations that have branch organization in South Kalimantan. Its role in South Kalimantan has not been widely publicized. Based on that reasons, the study aims are to: (1) determine the distribution of Parindra organization in South Kalimantan; (2) determine Parindra struggle in South Kalimantan; (3) determine the action of Dutch East Indies government against Parindra in South Kalimantan. This research is the historical research by using most of the primary data that the perpetrators of historical memoirs of pioneering independence members. The results show that the origin of Parindra in South Kalimantan is the organization Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) was formed in 1930. Since the fusion of PBI with Budi Utomo and other organizations on the island of Java, Indonesia Raya became a Party (Parindra) in 1935 then by itself PBI in South Kalimantan into Parindra. Parindra struggle in South Kalimantan include: sitting in the membership of the legislative council (Raad), established the Pillars of Farmers, cooperatives, Pillars Shipping Indonesia (Roepelin), and Lumbung Padi, Establishing keputrian organization, Scouting Surya Wirawan, and School Parindra, write political articles and issued a motion against the labor regulations (erakan, forced labor). Dutch East Indies government facing Parindra movement with perform acts of supervision, prohibition and dissolution of the meeting as well as the arrest and imprisonment of activists Parindra in South Kalimantan.
2
Wajidi, Wajidi. "DAMPAK POLITIK ETIS TERHADAP PERGERAKAN KEBANGSAAN DI KALIMANTAN SELATAN." Kebudayaan 11, no. 2 (October 16, 2018): 161–80. http://dx.doi.org/10.24832/jk.v11i2.28.
Full textAbstract:
AbstractThe national movements in South Kalimantan is the impact of Europe’s political andcultural penetration of the East Indies Government. The powerful impact of penetrationwas education that bring in the modern educated elite. Therefore, the issues that is raisedin this paper, i.e.: (1) How Ethical policy of East Indies government?; (2) How aregovernment policies for education and the emersion of modern elite?; (3) How is the roleof modern elite to emergence of the nationalist movement in South Kalimantan, Indonesia?This study uses historical (Historical Research) by using heuristic step, criticism,interpretation and historiography. The method of this article is historical research thatuses heuristic, critic, interpretation, and historiography. The results show that the ethicalpolitics was motivated by the criticism that the Netherland-Indies government woulddo “returning the favor†towards the Indonesian people with the slogan, “Irrigation,Education and Emigrationâ€. Through a policy in education, schools was built to createlow-level workers with western paradigm. Those who attended these school were theones, upon their returning home, became the pioneers and driving the movements orspreading the seeds of nationality in South Kalimantan. AbstractTumbuhnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan merupakan dampakdari penetrasi politik dan kebudayaan Eropa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.Penetrasi yang sangat kuat pengaruhnya adalah bidang pendidikan yang melahirkanelit modern yang terpelajar. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam tulisanini adalah: (1) Bagaimana kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda?; (2) Bagaimanakebijakan Pemerintah Hindia Belanda di bidang pendidikan dan munculnya elite modern?;(3) Bagaimana peranan elite modern terhadap munculnya pergerakan kebangsaanIndonesia di Kalimantan Selatan? Penelitian ini menggunakan metode sejarah (HistoricalResearch) dengan menggunakan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik etis didorong oleh kiritik bahwa pemerintahHindia Belanda harus melakukan “balas budi†pada rakyat Indonesia dengan slogan“Irigasi, Edukasi dan Emigrasiâ€. Melalui kebijakan di bidang pendidikan, sekolahdimaksudkan untuk mencetak pegawai rendahan dengan pendidikan Barat. Merekayang telah mengenyam pendidikan adalah kalangan terpelajar atau kaum cendekiawanyang kembali ke kampung halaman dan turut menjadi pelopor atau penggerak organisasipergerakan kebangsaan dan menanamkan benih kebangsaan di Kalimantan Selatan.Â
3
Jahdiah, Jahdiah. "PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEDIA LUAR RUANG DI KALIMANTAN SELATAN." GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan 4, no. 2 (February 4, 2019): 115–28. http://dx.doi.org/10.47269/gb.v4i2.58.
Full textAbstract:
Indonesian language is the main control instrument for communication among speakers within one bond that are Indonesian people. This paper aims to describe the use of Indonesian language in outdoor media in South Kalimantan. It uses descriptive method. This method attempts to describe data relating to the use of Indonesian language in outdoor media in South Kalimantan. The outdoor media discussed in this research are the name of shopping center, housing, business center, hotel, the name of government and private institution, sign board, banner, and billboard. Techniques of data collecting are direct observations in the field. The results show that there are language errors in the use of Indonesian language in the outdoor media. 1) Misspelling of letters and words. 2) Language errors relating to punctuation, 3) Error writing in formal words. AbstrakBahasa Indonesia merupakan alat kontrol utama manusia untuk berkomunikasi dengan sesama penutur yang mempunyai satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berusaha untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kalimantan Selatan. Berupa papan nama (tempat perbelanjaan, perumahan, tempat usaha, perhotelan, nama instansi pemerintah, dan swasta) papan petunjuk, kain rentang, serta iklan luar ruang. Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang masih terdapat kesalahan, yaitu 1) Kesalahan Pemakaian Huruf dan Penulisan Kata pada Media Luar Ruang di Kalimantan Selatan, 2) Kesalahan Penulisan Tanda Baca pada Media Luar Ruang di Kalimantan Selatan, Dan3) Kesalahan Penulisan Kata Baku Pada Media Luar Ruang di Kalimantan Selatan.Kata Kunci: bahasa Indonesia, media luar ruang, kesalahan
4
Chandra, Muhammad Dwi, Eka Irawan, Ilham Syahputra Saragih, Agus Perdana Windarto, and Dedi Suhendro. "Penerapan Algoritma K-Means dalam Mengelompokkan Balita yang Mengalami Gizi Buruk Menurut Provinsi." BIOS : Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer 2, no. 1 (March 20, 2021): 30–38. http://dx.doi.org/10.37148/bios.v2i1.19.
Full textAbstract:
The purpose of this study was to screen toddlers who were experiencing severe malnutrition according to province. Sources of research data used were obtained from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The variables used are toddlers who experience malnutrition according to the Province. In this study using Data Mining Techniques using the K-means algorithm. It is expected that the results of this study can provide input to the central government to pay more attention to nutritional intake in infants, so as to increase the growth and development of toddlers in Indonesia. . And the data obtained by high clusters are 15 Provinsi yaitu (Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua), dan cluster rendah ada 19 yaitu (Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi utara, Maluku Utara).
5
AM, Mirhan. "AGAMA DAN POLITIK DI KALIMANTAN SELATAN." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 15, no. 2 (July 2, 2017): 111. http://dx.doi.org/10.18592/jiiu.v15i2.1294.
Full textAbstract:
Politics cannot be separated from religion. The combination between them have uttered the political religious thoughts in order to create a harmonious and peaceful life in the nation. Religious beliefs can impact laws in common, such as the thought of sodomy and incest is a sin, so it become illegal in national laws. While religion gives legitimacy to the government to act. Religion is deeply embedded in the lives of people in industrial societies and non-industrial, so its presence may not be felt in the political sphere. But it is considered or not, religion has a role to form a political power. In Islam, Medina Charter contained aspects of life either it comes to diversity as well as a matter of policy set to pluralistic society, cannot be regarded as a statement of the establishment of the Islamic State. Yet, in this contemporary era, the teachings of Islam were able implied in issues of national state and life of the community.
6
Pradana, Herry, and Siska Fitriyanti. "Causal Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth, And Poverty In South Kalimantan." Jurnal Kebijakan Pembangunan 17, no. 2 (December 21, 2022): 275–88. http://dx.doi.org/10.47441/jkp.v17i2.280.
Full textAbstract:
Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga paling rendah di Indonesia pada tahun 2020 dan terendah di Wilayah Kalimantan. Namun, secara umum, tren penurunan harga beberapa komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, sangat mempengaruhi pendapatan penduduk, terutama di pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 turut mempengaruhi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitik: Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Scatter plot digunakan dalam analisis Deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebaliknya, Cross-Sectional Time-Series FGLS dan pemodelan Generalized Ridge Regression digunakan dalam analisis inferensial. Tiga dari lima jenis belanja pemerintah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yaitu belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, dan belanja modal. Meski signifikan, ketiga jenis pengeluaran tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Dua dari lima fungsi belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, kedua pengeluaran tersebut masing-masing hanya tumbuh satu persen.
The poverty rate in South Kalimantan is the 3rd lowest nationally in 2020 and the lowest in Kalimantan Region. However, the downward trend in the prices of several commodities that have been the backbone of the economy, such as rubber, palm oil, and coal, greatly affects the population's income, especially in rural areas. The study aims to analyze the effect of government expenditure on economic growth and poverty in South Kalimantan. The study used two analytical approaches: Descriptive and Inferential Analysis. A Scatter plot is used in Descriptive analysis to describe the relationship between government expenditure on economic growth and poverty. Cross-Sectional Time-Series FGLS and Generalized Ridge Regression modeling were used in the inferential analysis. Three out of five government expenditures statistically significantly affect economic growth: indirect personnel, direct personnel, and capital expenditure. Two of the five functions of government spending positively affect poverty reduction: direct and indirect spending.
7
Rahmad Igarta, Kisfendie Regga, and Fitri Handayani. "Analisis Spasial Sektor Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan." Jurnal Borneo Administrator 16, no. 1 (April 29, 2020): 81–100. http://dx.doi.org/10.24258/jba.v16i1.628.
Full textAbstract:
The Indonesian government is focusing on improving the tourism sector, hoping that this sector could become a stepping stone to put Indonesia as a developed country in 2045. Local governments who draw interest for the benefits earned by tourism sector also supported this expectation. Regarding policy design, it would be important if policy makers know the mapping and potential distribution of the sector. Therefore, the purpose of this paper is to identify spatial autocorrelation in the tourism sector in South Kalimantan Province. The analytical method used was a Moran Index. Based on the results of the analysis, each field of business in the tourism sector had a Moran Index value of 0.168 for trade, 0.017 for transportation and storage, 0.114 for the accommodation and food service activities, and 0.003 for other service activities. The Moran Index showed a positive tourism sector autocorrelation between districts/cities. From the results of the spatial autocorrelation analysis, the tourism sector which was a priority for spreading its impact on other regions was on the trade business field.
Keywords: Tourism, Spatial Autocorrelation, Moran Index
Abstrak
Pemerintah Indonesia sedang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata dengan harapan sektor ini dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Harapan ini pun didukung oleh pemerintah daerah yang juga memiliki ketertarikan terhadap keuntungan yang dihasilkan dengan adanya peningkatan pada sektor pariwisata. Berkaitan dengan rancangan kebijakan, akan menjadi penting jika pembuat kebijakan mengetahui pemetaan dan sebaran potensi sektor tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi spasial pada sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Moran dengan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil analisis tersebut, tiap-tiap lapangan usaha pada sektor pariwisata memiliki nilai Indeks Moran sebesar 0,168 untuk perdagangan, 0,017 untuk transportasi dan pergudangan, 0,114 untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 0,003 untuk jasa lainnya. Nilai Indeks Moran tersebut menunjukkan adanya autokorelasi sektor pariwisata yang positif antarkabupaten/kota satu dengan yang lainnya. Dari hasil analisis autokorelasi spasial, sektor pariwisata yang menjadi prioritas untuk menyebarkan dampaknya pada wilayah lain adalah lapangan usaha perdagangan.
Kata Kunci: Pariwisata, Autokorelasi Spasial, Indeks Moran
8
MUNIR, MISBAKHUL, and RR DIAH NUGRAHENI SETYOWATI. "KAJIAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI JAMBI, BANGKA, DAN KALIMANTAN SELATAN." KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan 1, no. 1 (November 1, 2017): 11. http://dx.doi.org/10.30821/kfl:jibt.v1i1.1233.
Full textAbstract:
Reclamation is an activity aimed at improving or managing the use of disturbed land as a result of mining business activities, in order to be functional and efficient according to its allocation. Mining reclamation activities should be carefully planned so that the land can be utilized optimally by the government and communities around the mine. Reclamation in Indonesia has been done in several mining areas. Reclamation activities that have been carried out, among others, exist in three regions in Indonesia, namely in Jambi, Bangka and South Kalimantan are considered less effective, due to lack of public participation and errors of reclamation technology. To avoid obstacles from reclamation, an effective reclamation activity is required. In general, reclamation can be done in three stages: land preparation, planting and maintenance.
9
Rusmini, Aulia Muthiah. "Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan." Jurnal Kebijakan Pembangunan 17, no. 2 (December 21, 2022): 199–208. http://dx.doi.org/10.47441/jkp.v17i2.255.
Full textAbstract:
The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly.
Lansia merupakan merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada para Lansia, sebab dengan kondisi melemahnya fisik mereka sehingga kedudukan hak-hak lansia menjadi fokus prioritas Negara. Pembentukan Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia di Kalimantan Selatan adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam konteks perlindungan lansia.
10
Iskandar, Azwar, and Rahmaluddin Saragih. "REGIONAL GOVERNMENT SPENDING EFFICIENCY ON HEALTH AND EDUCATION IN DECENTRALIZATION ERA : EVIDENCE FROM INDONESIA." INFO ARTHA 3, no. 1 (September 8, 2019): 13–27. http://dx.doi.org/10.31092/jia.v3i1.452.
Full textAbstract:
The purpose of this paper is to assess spending efficiency of regional governments in Indonesia on health and education during the fiscal decentralization period year of 2010-2017. Relying on a sample of 33 provinces as regional government, this paper compute efficiency scores adopting nonparametric frontier that estimated by Data Envelopment Analysis (DEA) to study spending inefficiency. Results of the paper show that in west regions, Bali, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, and Kep. Riau relatively most efficient in public spending both on health and education in period of study. DKI Jakarta and Jawa Barat have efficient score on health, and Bengkulu has efficient score on education. On the other hand, in east regions, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur and Sulawesi Utara were also most efficient in public spending on health and education services. Maluku and Sulawesi Tenggara have efficient score on health, and Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, and Sulawesi Barat have efficient score on education. The results show that provinces in east regions of Indonesia were relatively more efficient in public spending both on health and education for promoting equal distribution of income
11
Inagurasi, Libra Hari. "Tambang Batu Bara Oranje Nassau, Kalimantan Selatan, Dalam Pandangan Arkeologi Industri." AMERTA 33, no. 2 (November 30, 2015): 111. http://dx.doi.org/10.24832/amt.v33i2.219.
Full textAbstract:
Abstract. Oranje Nassau Coal Mine, South Kalimantan, in view Industrial Archaeology. Coal mining activities in Indonesia started in the 19th century. In the paper is presented archaeologicalremains on the site of the oldest coal mine in Indonesia, which is the Oranje Nassau coal mine. The site is located in the village of Pengaron, District Pengaron, Banjar regency, South Kalimantan. Thechronology of the site is 1849 (mid-19th century). Oranje Nassau is a coal mine operated by the Dutch government. When established, the mine occupied the territory of the Sultanate of Banjarmasin. Theintent of this paper is to provide an overview of the early industrial development in Indonesia through the oldest coal mine, Oranje Nassau, while the purpose is to identify the type, function, and therelationship between the remains of coal mines by using the approach of Industrial Archaeology. The method used is descriptive, historical and contextual analyses. The results have been obtained by theidentification of the relics of the ancient coal mine dating from the Dutch East India period. The relics of the coal mine are part of the coal mining activity facilities such as monumental building to put themachine, the coal pit wells, hallways, tunnels, floors made of brick, and iron wheels. Based on the survey results, it is revealed that coal mining is a technology that comes from outside, or technologyimported from Europe, not originated in Indonesia. Abstrak. Aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia dimulai pada abad ke-19. Dalam tulisan ini dikemukakan tinggalan arkeologi dari situs tambang batu bara tertua di Indonesia, yakni tambang batu bara Oranje Nassau. Lokasi situs berada di Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kronologi situs berasal dari tahun 1849 (abad ke-19). Oranje Nassau merupakan tambang batu bara yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda.Ketika didirikan, lokasi tambang itu menempati wilayah milik Kesultanan Banjarmasin. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran mengenai awal perkembangan industri di Indonesia melalui tambang batu bara tertua Oranje Nassau. Adapun tujuan tulisan ini adalah mengidentifikasi jenis, fungsi, dan hubungan antar tinggalan tambang batu bara dengan menggunakan pendekatan Arkeologi Industri (Industrial Archaeology). Metode yang digunakan adalah deskriptif, historis, dan analisis kontekstual. Hasil yang telah diperoleh yakni teridentifikasinya peninggalan-peninggalan tambangbatu bara kuno berasal dari masa Hindia Belanda. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara seperti bangunan monumental untuk menempatkan mesin, sumur lubang galian batu bara, lorong, terowongan, lantai dibuat dari bahan bata, dan roda besi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tambang batu bara merupakan teknologi yang berasaldari luar atau teknologi yang diimpor dari Eropa, bukan asli Indonesia.
12
Tenri Sompa, Andi, Arif Rahman Hakim, Dinar Adis Tiyani, and Safa Muzdalifah. "Environmental Political Model and Deforestation Analysis in South Kalimantan, Indonesia." International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues 1, no. 02 (October 11, 2021): 158–65. http://dx.doi.org/10.53622/ij3pei.v1i02.57.
Full textAbstract:
In Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia, there has been a reduction in the forest area of 32,209.24 hectares over the last 10 years. The area experiencing deforestation is on the east side of Banjar Regency which is one of the production forest areas. Environmental change does not occur naturally but is an implication of the socio-political aspects that surround it. This study aims to explain the model of environmental politics in the context of deforestation in the Banjar Regency. The theory used is the theory of political systems from Gabriel Almond and the concept of environmental politicization. The research method used is descriptive qualitative. The type of data is in the form of secondary data related to legal documents on forest management authority, and primary data in the form of findings on the characteristics of actors and the motives of the interests of the actors involved in them. The informants of this research include elements of the South Kalimantan provincial government, the district government, the Environmental Care Community, and local community groups. The results show that the environmental politics model in the context of deforestation in Banjar Regency is centralized. The centralized political environment model is a model that shows the alternating political currents that ultimately refer to the interests of the central government. This interest is oriented towards forest management to support the acceleration of national economic growth.
13
Suhardjo, Suhardjo. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)." Anterior Jurnal 19, no. 1 (December 22, 2019): 7–31. http://dx.doi.org/10.33084/anterior.v19i1.1166.
Full textAbstract:
Direct Regional Head Elections that occur in Indonesia are based on Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors Becoming Laws, which are in the legislation regulating the procedure for the election of Governors, Regents, and Mayors, as well as this, has occurred the South Kalimantan Province post-conflict local election held on 9 December 2015 to elect the Governor of South Kalimantan for the 2016-2021 period. In this study, researchers chose to use a qualitative descriptive approach. Data collection techniques by means of interviews and observation and documentation. The results of this study are The Impact of the Election of Direct Regional Heads in the Development of State Civil Apparatus Careers in the South Kalimantan Provincial Government in terms of State Civil Apparatus Social is the impression/perception for the State Civil Apparatus that the Regional Head is elected from the election directly as if there is always a connection with supporting the support of the State Civil Apparatus to candidates for Regional Head Candidates when they start the campaign process until the election. (b) Judging from the Economic aspects of the State Civil Apparatus, particularly the South Kalimantan Provincial Government, those in income as long as those originating from Salaries and allowances are relatively still in accordance with the provisions of the legislation concerning inherent Salary and Job Allowances, and the reference to Regional Allowances.
14
Alfirdaus, Laila, and S. Rouli Manalu. "The politics of local government environmental evaluations: Assessing bureaucracy in post-Reformasi Indonesia." Pacific Journalism Review : Te Koakoa 26, no. 2 (November 30, 2020): 72–87. http://dx.doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1134.
Full textAbstract:
This article argues that bureaucracy plays politics in Indonesia, not only during the electoral periods, but also in public service. Using the case of environmental evaluation in local government, where natural resources comprise most of the local economy, this article discusses the politics of bureaucracy in undergoing daily governing processes. The environment and natural resource businesses are two opposing fields. Environmental evaluation becomes a contentious area and is usually highly political. This article identifies the bureaucracy’s politicisation in environmental evaluation as occuring in at least in two forms—in measurement and in project implementation. In terms of measurement, bureaucracy tends to use minimum standards, while in project implementation, there are some occasions where bureaucracy tends to sub-contract the work to the third party, usually NGOs, especially in relations to sensitive issues, so that it is politically safer for them, once the result is not as pleasing as expected. This article uses some cases in Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Java, and Bangka Belitung, and applied case study as research approach.
15
Irwansyah, Ahmad Alvin Ferdian, Zulfiana Enni Rizqa, and Muzahid Akbar Hayat. "Analisa Terbentuknya Negatif Opini Publik Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan." Jurnal Kebijakan Pembangunan 16, no. 1 (June 9, 2021): 43–50. http://dx.doi.org/10.47441/jkp.v16i1.142.
Full textAbstract:
The Job Creation Act which was ratified on 5 October 2020 was met with the agitation of rejection in the form of demonstrations in almost all parts of Indonesia. There are many misunderstandings in the interpretation of this law, one of which is the assumption that the law will harm workers and society. This study aims to identify the causes of negative public opinion on the Job Creation Act, what forms of socialization are carried out by the government, and how the public gets information about the law. This research uses a qualitative approach. The data was taken through a questionnaire distributed to 22 respondents who were randomly selected from the Job Creation Act demonstrators in November 2020 in front of the DPRD Building of South Kalimantan Province. The results showed that respondent’s negative opinion on the Job Creation Act was caused by a lack of knowledge about the contents of the law and the lack of government socialization to the public. The strategy that can be taken by the government to create positive public opinion is to involve community groups, students, public figures, religious leaders, community leaders, and influencers as communicants or messengers in the socialization of the Job Creation Act.
16
Iqbal, Muhammad. "PEMBERONTAKAN KESATUAN RAKJAT JANG TERTINDAS (KRJT) DI KALIMANTAN SELATAN (1950-1963): SEBUAH KAJIAN AWAL." Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 16, no. 1 (September 27, 2018): 103. http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2153.
Full textAbstract:
The focus of this article is historiography of rebellion of Unity of the Oppressed (Kesatuan Rakjat jang Tertindas/KRjT) which is led by Ibnu Hadjar on South Kalimantan (1950-1963). In 1950, Ibnu Hadjar’s troops choose desertion from Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) and entered to the forest on the range of Meratus hills, for doing the rebellion to the Government of Indonesia, whereas, 1963 is the time when The KRjT surrendered and Ibnu Hadjar be arrested. The result showed that the emergence of KRjT caused by crystallizing of dissatisfaction and hurt over Jakarta’s policy in treating local ex-guerrillas in the early 1950s. Ibnu Hadjar and his followers felt leisureliness that appear between what they expect in terms of status and material acquisition with what they have or their capacity for got it (relative deprivation).
17
Wisnu, Ditta. "Food Estate Program Law Politics." Journal of Contemporary Sociological Issues 2, no. 1 (February 23, 2022): 76. http://dx.doi.org/10.19184/csi.v2i1.28051.
Full textAbstract:
This study aims to determine the implications of the food estate program on the fulfillment of the rights of the Dayak people of Central Kalimantan and the legal policy of the preparation and implementation of the National Economic Recovery Program (NERP) through the Food Estate in Central Kalimantan in line with the principles of human rights and traditional values of the Central Kalimantan Dayak. The type of research used in compiling this research is empirical normative juridical research. This research is descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data collection techniques through interviews while secondary data obtained through library research. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: First, the Food Estate Program in Central Kalimantan, which is one of the national economic recovery programs (NERP) has had a significant impact on the indigenous Dayak people of Central Kalimantan who have ties to forests, land and rivers as well as causing vertical and horizontal conflicts in their lives’ implementation. Second: the Central Government and Local Governments in formulating regulations and policies, on the one hand, have the enthusiasm to pay attention to the customary values and traditions of the Dayak indigenous people of Central Kalimantan but are weak at the implementation stage, causing conflicts due to the issuance of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations that put forward the principle of omnibus law which aims to create a quality business and investment climate without paying attention to the principles of human rights, ecological justice and the customary values and traditions of the Dayak people of Central Kalimantan.
Keywords: Legal policy, Human Rights, Ecological Justice.
18
Zulfaizah, Zulfaizah, Muhammad Anshar Nur, and Muzdalifah Muzdalifah. "Strategi Peningkatan Kinerja Program Kesehatan sebagai Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan." WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi 1, no. 2 (November 28, 2020): 90–102. http://dx.doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.1769.
Full textAbstract:
The Human Development Index in South Kalimantan Province, although experiencing an increase, is always below the national level and is ranked 25 out of all provinces in Indonesia. The purpose of this study was to (1) Know the achievements of health programs that have been implemented; (2) Know the strategies that can be carried out to improve the performance of health programs as forming the Human Development Index in the province of South Kalimantan. This research is a quantitative descriptive research. This study uses secondary data and primary data through interviews and questionnaires. Data analysis technique used is the SWOT Analysis. The results of the SWOT analysis and drafted strategies that have been prepared, obtained 3 alternative strategies in an effort to improve the performance of health programs in the Province of South Kalimantan, namely: (1) Improving Quality and Affordable Health Services. (2) Expanding the Reach of Health Services to the Community. (3) Increase the utilization of Provincial Government's commitment in determining proportional health budget allocations to priority health programs. The impact of the results in this study can affect provincial government policies in optimizing program implementation, improving quality and affordable health services, expanding the reach of health services to the community and determining more proportional health budget allocations to priority health programs. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan walaupun mengalami peningkatan tetapi selalu berada di bawah nasional dan berada di peringkat 25 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) Mengetahui capaian kinerja program kesehatan yang telah dilaksanakan; (2) Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja program kesehatan sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer melalui wawancara dan kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan Analisis SWOT. Hasil analisis SWOT dan rancangan strategi yang telah disusun, diperoleh 3 strategi alternatif dalam upaya peningkatan kinerja program kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: (1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau. (2) Memperluas Jangkauan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat. (3) Meningkatkan Pemanfaatan komitmen Pemerintah Provinsi dalam penetapan alokasi anggaran kesehatan secara proporsional pada program kesehatan prioritas. Adapun dampak dari hasil penelitian ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah provinsi dalam optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan penetapan alokasi anggaran kesehatan yang lebih proporsional pada program kesehatan prioritas.
19
Widarti, Sri, Donna Youlla, and Icuk Setiawan. "PERSEPSI PETANI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA PEMBAKARAN (PLTB) DI KELURAHAN SAGATANI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN." ZIRAA'AH MAJALAH ILMIAH PERTANIAN 47, no. 1 (January 24, 2022): 63. http://dx.doi.org/10.31602/zmip.v47i1.5862.
Full textAbstract:
People's perceptions of land clearing by burning are still diverse, there are pros and cons about it. As we all know, the land clearing system by slashing and burning is a heritage and culture of farming communities in almost all parts of Indonesia, one of them is the people of the island of Kalimantan. Several solutions have been proposed by the government, including land clearing without burning (PLTB). This program aims to change the behavior of Indonesian farmers who still do land clearing by burning to switch to more environmentally friendly land clearing methods, including converting slashes into compost and wood vinegar. However, until now several programs launched by the government in order to minimize the forest and land fires have not been successful. Increasing the production of hybrid corn commodities is one of the targets for increasing agricultural productivity in West Kalimantan, especially in Singkawang in meeting the demand for hybrid corn which is currently supplied from outside the city. The increase in production cannot be separated from the need for expansion of hybrid corn farming land, which currently the number and focus of increasing hybrid corn farming businesses are in Sagatani Village, South Singkawang District. Problems arise when in their business, hybrid corn farmers in Sagatani Village still use conventional methods in cleaning and clearing land, namely by burning.
20
Tanmaela, Fadjar Geuvara, and Muhammad Anshar Nur. "Analisis Pemanfaatan Komoditi Kelapa Sawit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perkebunan dengan Memperhatiakn Aspek Lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan." JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan 5, no. 2 (November 24, 2022): 445. http://dx.doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6947.
Full textAbstract:
This research was conducted to determine how much influence the Oil Palm Commodity has on GRDP growth, especially in the Plantation Sub-Sector in South Kalimantan Province, and to find out how much influence oil palm has on the environment so that it calculates the Green GRDP.Data was collected from various sources, including the Central Bureau of Statistics, NASA aerospace, Bank Indonesia, the Intergovernmental Panel on Climate Change, NOAA, World Wildlife Fund (WWF) , Greenpeace, the Palm Oil Association, BBC, PT. Perkebunan Nusantara 5. This research uses the calculation of Depletion, Environmental Degradation, and Depreciation which is used to identify the amount of value to be obtained by Green GRDP, which is expected to contribute and in line with the enactment of Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments.This study finds that the Sub-Sector of Oil Palm Commodity Plantation is sufficient to contribute to the value of conventional GRDP in South Kalimantan Province. The implementation of Green GRDP is expected to be implemented in every district / city in South Kalimantan Province in order to create a sustainable use of natural resources.
21
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014." JURNAL SOSIAL POLITIK 3, no. 1 (June 9, 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405.
Full textAbstract:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
22
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014." JURNAL SOSIAL POLITIK 3, no. 1 (June 9, 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/.v2i2.4405.
Full textAbstract:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
23
Elyta, Elyta, and Herlan Herlan. "Politics of Harmony, Social Capital and Tolerant Cities." GATR Journal of Finance and Banking Review VOL. 6 (1) APRIL - JUNE 2021 6, no. 1 (July 7, 2021): 51–61. http://dx.doi.org/10.35609/jfbr.2021.6.1(2).
Full textAbstract:
Objective - Singkawang City, which is located in the Province of West Kalimantan-Indonesia, is a city with a significant level of ethnic heterogeneity, making it very vulnerable to various conflicts. However, in 2018, Singkawang City was named the most tolerant city in Indonesia through an assessment from the Setara Institute. For this reason, this study was conducted to analyze the political form of harmony and social capital, E-government as a Tolerant City in Singkawang City. Methodology – The method used in this research is descriptive qualitative with literature study as a data collection method. Data analysis was carried out in stages, namely collecting data, summarizing data, and making conclusions. This study finds that the form of political harmony is the intense collaboration be-tween state actors, the Religious Harmony Forum, and the community. Findings – Interaction and commu-nicative relationships complement and strengthen each other. As the main actor, the people of Singkawang City have also seen and understood that they have diverse perspectives to avoid discrimination and intolerance. In addition, there are also forms of social capital created from the relationship between ethnic communities in Singkawang City, namely in the form of general norms and group characteristics.Therefore, it is concluded that the success of the Singkawang City government in making its area the most tolerant city in Indonesia from the Setara Institute in 2018 cannot be separated from the social capital owned by each tribe to live side by side in harmony with high values. spirit of tolerance. Novelty – In addition, e-government and knowledge management are also important points in the formation of a tolerant society in Singkawang City which has people from various backgrounds. Type of Paper - Review Keywords: political harmony; social capital; tolerant city; e-government JEL Classification: G32, H79. URI: http://gatrenterprise.com/GATRJournals/JFBR/vol6.1_2.html DOI: https://doi.org/10.35609/jfbr.2021.6.1(2) Pages 51 – 61
24
Tavinayati, Tavinayati, Varinia Pura Damaiyanti, Lena Hanifah, Ayesha Wijayalath, Trisna Putri, and Galuh Fitria Rizqyandhanita. "The Legal Consciousness and Social Impacts of the Change in the Minimum Age for Marriage in the Indonesian Marriage Act: The Experience of Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan." International Journal of Law, Environment, and Natural Resources 2, no. 2 (January 3, 2023): 105–10. http://dx.doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.35.
Full textAbstract:
Child marriage is still a controversial and big challenge that Indonesia has always faced, with Kalimantan Selatan as one of the Big Five Provinces with the highest number of child marriages. The Indonesian government has taken various preventive steps, one of which is revising the age limit for brides from 16 to 19 years old, enacted right before Covid-19 hit the country. However, the revision still begs questions about whether the age limit is practical due to the highest number of unregistered marriages, especially during the pandemic. This study employed the Qualitative method with a Socio-Legal approach and found that the perception and legal consciousness of the respondents were undisputed towards child marriage and disregarded the age limit and the pandemic situation.
25
Hutapea, Purba. "In chasing the status as the Province of Jakarta Special Region after the movement of the capital city to East Kalimantan Province." Monas: Jurnal Inovasi Aparatur 2, no. 1 (June 29, 2020): 135–44. http://dx.doi.org/10.54849/monas.v2i1.23.
Full textAbstract:
The Government of of Indonesia plans to move the Capital City from Jakarta to East Kalimantan Province. The problem is what is the status of the administration of Jakarta Province after it no longer bears the status as the capital city of Indonesia. Does Jakarta Province still have the right to obtain status as a provincial region even though the government structure is not divided into municipal and regency areas, or the existing administrative area must be made an autonomous region and then legally qualify as a provincial region ?. Research Methods using qualitative descriptive methods. Based on the politics of decentralization contained in the 1945 Constitution, regarding the formation of special regions and reviews several laws which form the legal basis for granting special regions in Indonesia, or what is theoretically known as asymmetric decentralization. If the national capital is moved to East Kalimantan, the ex Jakarta Province still qualifies as a province that has special autonomy as the Province of Jakarta Special Region, because the history and role of the city of Jakarta on national government in the past cannot be forgotten. Therefore, the governance structure in the form of one level of autonomy is maintained, and the central government can surrender or delegate greater authorities for the management of economic, trade and service sectors, such as the Nusantara Bonded Zone, including the establishment of special economic zone, so that it can play a role as a locomotive of the national economy.
26
Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Komparatif Komitmen Karyawan pada Tujuan Organisasi di Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan." Proceeding of Community Development 1 (January 30, 2018): 284. http://dx.doi.org/10.30874/comdev.2017.34.
Full textAbstract:
Highly committed employees give every effort to achieve organizational goals. They always exert their efforts to achieve that goal. In Indonesia, small businesses occupy an important position that makes it big attention from the government. Every organization does not care big or small should emphasize the element of commitment of employees to achieve the goals set. Researchers want to know the comparative level of commitment of employee goals to organizational goals in small, medium and large business workers. This research method using quantitative approach. The data were collected by using psychological measuring instrument. Data analysis was done by One Way Varian Analysis Technique. The results show that there is a difference in goal commitment among small, medium and large enterprise workers. Significant differences occur between middle and large business workers.
27
Sulistiyani, Ambar Teguh, Samodra Wibawa, I. Made Krisnajaya, and Kristi Yuliani. "THE NEGLECTED EDUCATION CONTRIBUTION OF THE ISLAMIC BOARDING SCHOOL (A CASE STUDY OF KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, SOUTH KALIMANTAN, INDONESIA)." Jurnal Ilmiah Islam Futura 18, no. 2 (October 11, 2019): 250. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i2.3301.
Full textAbstract:
This article would like to discuss the neglected role of Islamic Boarding School (IBS) in one of the biggest Muslim country in the world. As a case study of Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), South Kalimantan - Indonesia, both of primary and secondary data were obtained from the local HSS government, IBS stakeholders and the HSS’s community. This study used Focus Group Discussion, in depth interview, and collect secondary data. Using the descriptive qualitative approach, this study is attempted to examine the role of IBS in national education system. This study tries to answer some question e.g. why the education index has been stagnant around 6 years, what are the differences between two types of IBS, how the Policy Affirmation of IBS graduate can improve the system, and what is the implication of the school formalization. Hence, as the research result, this paper proposes the Flowchart Design of IBS Education.
28
Wahyuni Iskandar, Ida. "WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATIONS IN EAST KALIMANTAN." Psychology and Education Journal 58, no. 1 (January 1, 2021): 3175–83. http://dx.doi.org/10.17762/pae.v58i1.1223.
Full textAbstract:
The struggle of women to actualize themselves in the political arena is very difficult since the situation that always accompanies is even an obstacle for them to move freely. Meanwhile, political reform which occurred in Indonesia has certainly given great opportunity to women to participate. In this study, the sampling technique is purposive sampling. The analysis technique used in this study is using interactive model analysis. The results of the research are vote casting the most basic of political participation which women are already involved in general election to vote for governor of East Kalimantan. They have realized that their vote determines the future of their region. For this the simplest form of political participation, most of the women in East Kalimantan have performed their right.The role of the participation of women activists is important in inviting women in East Kalimantan to participate in general elections. To increase activist women's participation is not only the responsibility of one party. Political education for women needs to be held more widely, not only for certain groups. Efforts to increase women's participation in politics certainly need systemic collaboration from various parties from the government, political parties, and community organizations.
29
Yulianti, Andi Indah. "VARIASI DIALEKTAL BAHASA TOMUAN (DIALECTAL VARIATION OF TOMUAN LANGUAGE)." MABASAN 10, no. 2 (December 13, 2018): 36–62. http://dx.doi.org/10.26499/mab.v10i2.84.
Full textAbstract:
Tomuan language is spoken by the people residing in East Kotawaringin and Lamandau district, Central Kalimantan. The problem to be answered in this research is to identify any variations of the language that appears on Tomuan language in Menthobi Raya and Bulik sub-district of Lamandau, Central Kalimantan. In general, this study aimed to identify the forms of dialectal variation that appears in the Tomuan language on those two districts. The theoretical benefits of this research expected is to provide an overview of how a variation of the language can be a differentiator for certain groups target. In addition, the practical benefits of this study, may be used as a strategic step in setting government policy politics of language and language preservation areas in Indonesia. Analysis of the data in this study is using two analytical methods, dialectometric method and lexicostatistics method sourced from the base of 200 Swades vocabulary and Culture Association Vocabulary (A, C, P, and R). The source data in this study is from local languages utterances made by people in the village of Lubuk Hiju, District Menthobi Raya, and the village of Guci in District of Bulik, Lamandau district, Central Kalimantan.
30
Riinawati, Riinawati, and Rusnadi Rusnadi. "Building a Bridge to the New Normal in the Province of South Kalimantan, Indonesia and the State of California, America." Jurnal Educative: Journal of Educational Studies 7, no. 1 (June 30, 2022): 54. http://dx.doi.org/10.30983/educative.v7i1.4906.
Full textAbstract:
<p class="abstrak">The existence of the COVID-19 pandemic definitely has an influence on many aspects of life, including schooling. Various efforts continue to be strengthened in the implementation of this educational process so that educational goals may still be met throughout the epidemic. The government continues to issue policies in responding to changing situations. Educational institutions must be able to provide innovations that are consistent with pandemic policies. In order to establish bridges to the new normal, this research identified and assess policies, methods, and models for implementing education in the post-COVID-19 era. This study is a case study in the province of South Kalimantan, Indonesian and the State of California in the United States. The literature review or study research approach was employed. The findings reveal that, despite a policy of allowing for limited face-to-face schooling, health protocols in Kalimantan were still strictly enforced. Meanwhile, in California, learning is performed entirely face-to-face, reducing social alienation, despite the fact that wearing a mask is still required. Blended learning was employed as an effective and efficient way to accomplish learning objectives.</p><p class="abstrak"><em>Adanya pandemi COVID-19 tentunya memberikan pengaruh pada banyak aspek kehidupan, termasuk sekolah. Berbagai upaya </em><em>terus</em><em> dikuatkan dalam pelaksanaan proses pendidikan ini agar tujuan pendidikan tetap dapat terpenuhi sepanjang masa wabah ini. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan dalam menanggapi situasi yang berubah. Lembaga pendidikan harus mampu memberikan inovasi yang sejalan dengan kebijakan pandemi. Dalam rangka menjembatani new normal, penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji kebijakan, metode, dan model penyelenggaraan pendidikan di era pasca-COVID-19. </em><em>Penelitian ini merupakan studi kasus di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dan Negara Bagian California di Amerika Serikat. Tinjauan literatur atau pendekatan penelitian studi digunakan. Temuan mengungkapkan bahwa, meskipun ada kebijakan yang mengizinkan sekolah tatap muka terbatas, protokol kesehatan di Kalimantan masih ditegakkan dengan ketat. Sementara itu, di California, pembelajaran dilakukan sepenuhnya dengan tatap muka, mengurangi keterasingan sosial, meskipun penggunaan masker tetap diperlukan. Blended learning digunakan sebagai cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.</em></p><p class="abstrak"><em><em><br /></em></em></p>
31
Ansori, Sofyan. "The Fabrication of Local Identity: Marginalization of the Indigenous Dayak Beverage in Central Kalimantan." Kawalu: Journal of Local Culture 5, no. 2 (December 31, 2018): 88. http://dx.doi.org/10.32678/kawalu.v5i2.1902.
Full textAbstract:
Abstract
Since the decentralization era that started in 1999, the need to search for local identity in various regions in Indonesia gradually emerged. Local elites have been pursuing some specific characteristics to legitimize their indigeneity and authenticity which are useful to strengthen their local power grip. The production of local identity (e.g., adat; tradition) was transformed into a key factor for the success of a local government in the transition of political and economic power in Indonesia (Bourchier, 2007; Erb, 2007). In that cultural production, a particular ethnic tradition was often fabricated into a binary dichotomy; “good” and “bad” to come up with a “true local identity.” Within this scheme, a tradition considered “bad” is rejected. Baram, a traditional Dayak beverage containing alcohol, faces this kind of rejection. Even though it is inherently a part of the Dayak culture, evidence of its existence is systematically deleted in the public domain such as museums, books, and public documents and other local publications. Baram is perceived as a form of bad habit and also is thought to be irrelevant to the contemporary Dayak identity that is struggling to eliminate the stereotype of being uncivilized. This paper argues that the marginalization of baram not only is a matter of politics but also is related to current social and cultural contestation in Central Kalimantan, Palangkaraya in particular. The analysis in this paper focuses on the relation of the Dayak as indigenous people of Central Kalimantan and migrants from other Kalimantan regions and outside of Kalimantan. The data were collected during my short ethnographic research in Palangkaraya and Katingan Regency, Central Kalimantan in 2015. Baram is suspected of being a source of overconsumption of alcohol that triggers violence and criminal actions in both urban and rural communities. Such a formulation is common in the mass media to describe the negative effects of baram. The
marginalization of baram continues and has escalated into a more serious matter as the local regime now labels it as illegal good. It is, thus, alienated in its own home.
32
Saud, Ilham Maulana, Nida Shintya Maulida, and Ietje Nazaruddin. "The Effect of Ethical Leadership, Organizational Politics Perception, and Moral Courage on Internal Whistleblowing." Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (2022) (May 31, 2022): 489–98. http://dx.doi.org/10.35143/jakb.v15i1.5314.
Full textAbstract:
This study examines the effect of ethical leadership on internal whistleblowing through organizational politics perception as a mediating variable. In addition, this study also investigates the role of moral courage as a moderating variable. This study was conducted at the local government in Tabalong Regency, South Kalimantan Province, Indonesia. The sample selection used the purposive sampling method, and a total of 267 valid responses were obtained as samples. The data were collected employing the questionnaire survey method. The data were then processed utilizing SEM-PLS through the SmartPLS 3.0 application. The study results found that ethical leadership had a direct or indirect positive effect on internal whistleblowing. Meanwhile, moral courage was not proven to moderate the negative relationship between organizational politics perception and internal whistleblowing. This study also uncovered that organizational politics perception had a negative effect on internal whistleblowing. Implications of the assessment of factors that can affect the implementation of internal whistleblowing can contribute to the development of science to the assessment and mitigation of social issues of fraud that occur in organizations, Keywords: Ethical Leadership, Organizational Politics Perception, Moral Courage, Internal Whistleblowing
33
Suwoko, Suwoko. "MULTICULTURALISM & DEMOCRACY EDUCATION IN POLITICAL AND CULTURAL BASED CONFLICT RESOLUTION PROCESS IN EAST KALIMANTAN." Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices 6, no. 1 (April 1, 2022): 28–38. http://dx.doi.org/10.23917/iseedu.v6i1.20535.
Full textAbstract:
Indonesia is an archipelago country with differences in ethnicity, race, religion, and between groups. Pancasila is a key that can unite. In line with the life of the Indonesian people, horizontal conflicts are very prone to occur in Indonesia, which can cause friction between ethnicities, races, ethnicities, religions, and groups. Horizontal conflicts often occur due to several factors, including deep-rooted economic, social, and cultural factors. Based on the history of the Indonesian nation towards this horizontal conflict, it is necessary to resolve and resolve the conflict with a political and cultural approach that can dilute the heated situation. The importance of Multiculturalism Education for the Indonesian people can be a way out and a way of life for the Indonesian people by utilizing culture as a bridge and politics as a forum for reaching consensus on a problem in horizontal conflict. The method used is a qualitative method with Multiculturalism Democracy Education in the Process of Conflict Resolution Based on Politics and Culture in East Kalimantan. The data collection technique was carried out using a literature study so that the data used came from journals and government laws that were correlated with the context of the issues discussed in this article. In the application of multiculturalism, in theory, the people of East Kalimantan are very understanding. In line with its application with clear evidence, one of which is the establishment of inter-regional forums, group discussion forums, and inter-cultural events where indirectly the community has vital harmony and coexistence without any sense of difference that can cause conflict. multiculturalism as an Approach and as a National Policy As stated above, multiculturalism is an ideological solution to the problem of the decline in the power of integration and nationalism awareness of a nation as a result of changes at the global level.
34
Salim, Asmiati, Danial Sultan, and Ihsan H.Cotte. "OPTIMALISASI PEMANFAATAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BEBA GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN." JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan 1, no. 1 (December 1, 2018): 40–48. http://dx.doi.org/10.33096/joint-fish.v1i1.19.
Full textAbstract:
Optimization of utilization in Beba Galesong Utara fishing port, Takalar Regency. Asmiati Salim, Marine and fisheries office of Sulawesi Selatan Province. Under supervision of Danial and Ihsan. It is important to have appropriate facility in order to support Fishing Port working progress in Bebu Galesong Utara fishing port. Incapacity one of the facility could obstruct the activity in that particular location. This problem frequently found in many fishing port in Indonesia. Beba Fishing Port is one of 23 Fishing port which contribute to original local government revenue in Sulawesi Selatan. The aim of this study is to analyze Beba fishing Port Facility for its development and optimizing under utilization facility. Methods used in this study includes various survey methods to gather fact and indication to find factual information about institution, social, economy, and politics in Beba Fishing Port. Descriptive analysis used in identifying towards existing facility and activity includes renumeration on fish auction facility, port and shipping pools. The result show, based on thirteen existing port activity included in Minesterial Decree No. 08/MEN/2012 regarding Fishing Port Affairs. Conclusion of the study shows that Facility in Beba Fishing Port in underutilization
35
Swastika, Dewa Ketut Sadra, and Kurnia Suci Indraningsih. "Strategy Formulation of Farmers Capacity Building through Technological Innovation in Disadvantaged Regions of Indonesia." Jurnal Agro Ekonomi 38, no. 1 (May 28, 2020): 15. http://dx.doi.org/10.21082/jae.v38n1.2020.15-27.
Full textAbstract:
<strong>Indonesian</strong><br />Permasalahan utama daerah tertinggal adalah kemiskinan. Oleh karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada pertanian, maka strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal ialah memacu peningkatan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan kapasitas petani melalui inovasi teknologi untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di daerah tertinggal. Penelitian dilakukan dengan metode analisis SWOT berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui survei di Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi melaksanakan gerakan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) secara berkelanjutan merupakan prioritas pertama di tiga provinsi contoh. Prioritas berikutnya adalah meningkatkan fasilitas penyuluh disertai sanksi pelanggaran disiplin, menyediakan bimbingan teknis melalui sekolah lapang PTT, melaksanakan program percontohan usaha tani (<em>demfarm</em>) di tiap desa, menyediakan skim kredit lunak, menegakkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan meningkatkan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Implikasinya bahwa harus ada upaya khusus untuk mempertahankan penerapan teknologi PTT yang didukung oleh kredit lunak dengan prosedur sederhana, penerapan HPP secara konsisten, dan bimbingan teknis melalui program <em>demfarm</em>. <br /><br /><br /><strong>English</strong><br />The main problem of disadvantaged areas is poverty. Since most are dependent on agriculture, then the most appropriate strategy for increasing the population welfare in disadvantaged areas is by increasing agriculture productivity through technological innovation. This study aimed to formulate strategies to improve farmers’ capacity through technological innovation to accelerate agricultural development. The analysis was conducted using the SWOT method based on primary data collected through surveys in West Java, Bengkulu, and South Kalimantan provinces in 2015. The results showed that strategy to pursue sustainable movement of the Integrated Crop Management (ICM) technology was the first priority in these three provinces. Other priorities were to improve extension workers’ facilities, provide technical guidance through ICM field school, conduct farm demonstration (demfarm) program in each village, provide soft loan schemes, enforce the Government Purchasing Price (GPP) policy, and increase farmer participation in agricultural development. Consequently, there should be a special effort to maintain ICM technology application, supported by a simple procedure of formal loan, consistent implementation of GPP, and technical guidance through the demfarm program.
36
Indraswati, Dyah, Anwar Hafidzi, and Najla Amaly. "TOWARDS DERADICALIZATION OF INDONESIAN COMMUNITIES: THE NEED FOR A BALANCED EDUCATION SYSTEM BETWEEN RELIGION AND THE STATE IN SEVERAL ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN SOUTH KALIMANTAN." Asketik 5, no. 1 (July 31, 2021): 15–22. http://dx.doi.org/10.30762/ask.v5i1.2470.
Full textAbstract:
This study discusses the potential of Islamic boarding schools in the deradicalization of Indonesian society through a balanced education system between religion and the state. This study tries to look at the strategy of deradicalization of religious extremism in Indonesia, especially in Islamic boarding schools. Even though the Islamic Boarding School is a place for studying Islam, it does not mean that it cannot be separated from extreme understandings that sometimes act in the name of religion. Allegedly, one of the causes is an unbalanced education system. A cohesive, directed and planned/organized education system can produce responsible citizens, whereas if a fragmented education system naturally results in confused citizens and without direction, and even tend to be apathetic. This study aims to analyze the influence and education system in several pesantren to prevent radicalism for students at the High School level in Indonesia. The method used in this research is a field study with a qualitative approach using purposive sampling in recording pesantren which has a salafiah and modern curriculum. Data collection is done through observation. The analysis is done by collecting, presenting, reducing, and drawing conclusions. The results of this study prove that the education system and the role of the Kiai have a positive impact on counteracting religious radicalism by combining Islamic and state education. This research implies that the management system in Islamic boarding schools can establish intensive partnerships with the government in various aspects of politics, culture, and economy. It should be ruled out that boarding schools are included in education which is sometimes marginalized by the government because sometimes it is considered inclusive. Therefore, every effort to overcome the problem of radical understanding in the name of religion is not possible to achieve significant results, unless there is a cohesive education system between the institution and the government.
37
Arianti, Isna Arianti, Danang Biyatmoko, Rizqi Puteri Mahyudin, and Hesty Heryani. "STRATEGI PENGEMBANGAN PERTANIAN PADI ORGANIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN." EnviroScienteae 18, no. 3 (November 25, 2022): 64. http://dx.doi.org/10.20527/es.v18i3.14800.
Full textAbstract:
As a continuation of “Go organic 2010”, Government through Ministry of Agriculture of The Republic of Indonesia has target “1,000 Agriculture Organic Villages” (Directorate General of TP of Indonesian Ministry of Agriculture, 2015). Needs of healthy food is increased along with awareness of the Public and development of healthy life style trend is growing at this moment, so that development of the organic rice agriculture becomes very strategic. Opportunity of organic rice agriculture starts being concerned by farmers in the regency of Hulu Sungai Selatan, the local government has attempted supports through the programs and activities. Organic rice agriculture in the Hulu Sungai Selatan regency has still not yet developed widely, thus, it is required appropriate development strategy with condition and state of the farmers in Hulu Sungai Selatan Regency. Research objectives 1) Analyzing Perceived Value (NP) from the economic, technical and social perception of the community towards the application of the organic rice agricultural system. 2) Identifying and analyzing internal and external faktors that influence in the development of the organic rice agricultural system in Hulu Sungai Selatan Regency. 3) Formulating strategy of organic rice agricultural system in Hulu Sungai Selatan Regency. This study was held on March 2022 in the Gambah Dalam Barat Village in Regency of Hulu Sungai Selatan, South Kalimantan Province. There were 44 research samples which consisted of 37 farmers and 7 key persons (key informants) and also consisted of formal and informal figures. To analyze the value of perception, Likert scale was used. The identification of internal and internal faktors also used IFAS matrix, EFAS matrix and IE matrix. SWOT matrix was also used to get alternative development strategy and QSPM matrix was used to determine focus strategy in the development of organic rice agricultural system in Hulu Sungai Selatan Regency. Study results show that the perception value of the farmers which was seen from economical perception is on high category (77.92 %), technical perception is on very high category (81.24%) and social perception is (83.71%) on very high category. It shows that awareness and understanding about organic rice agriculture is already very good (positive). IFAS value is 2.755 and EFAS is 3.242. Strength faktor is (1.766) which is more dominant of the weakness faktor (0.989) and the opportunity faktor (2.269) is bigger than threat (0.973). Based on IE matrix, condition of organic rice agricultural system in Hulu Sungai Selatan Regency is located on cell II, possible strategies to be conducted is growing and building strategy which utilize external faktors (using opportunity and facing threat) to overcoming internal faktors (maximizing strength and minimizing weakness) that is enhancing production, developing products, penetrating market, developing market, integrating vertical and horizontal integration. On SWOT matrix is obtained nine alternative strategies and through QSPM matrix has been determined focus strategies include: increasing activity of counseling and accompaniment by officers in the field with value of 16,83869. This strategy is very suitabel because to develop organic rice agriculture, farmers must be always accompanied and helped to apply the system. Value of economical, technical and social perception about organic rice agriculture as adoption initial stage of organic rice agriculture is already very good, some are already on try-out step and next evaluation is just how they can apply and survive in organic rice agricultural system so that the system can develop and development objectives can be achieved.
38
Rassarandi, Farouki Dinda, Helik Susilo, Kariyono Kariyono, Khairul Fajri, and Febrian Fitryanik Susanta. "The Evolution of Geospatial Aspects in the Law on the Establishment of New Regions (Autonomy) Pre and Post Broad Autonomy in Indonesia." Journal of Applied Geospatial Information 3, no. 2 (July 1, 2019): 223–27. http://dx.doi.org/10.30871/jagi.v3i2.1309.
Full textAbstract:
Expansion or establishment of new regions (Provinces, Regencies/Cities) is a consequence of the politics of decentralization implemented in Indonesia. The development of decentralization in Indonesia underwent fundamental changes after the reformation in 1998. Inception of UU No 22 tahun 1999 concerning regional government has given a new color to the administration of government in Indonesia or what is called broad autonomy. Restructuring regional governments that provide discretion in the form of broader authority in running their government in accordance with regional needs has created many implications for the region, one of which is stretching and the spirit of the region to bloom. In determining the boundaries of forming new regions, the geospatial aspect is an important and strategic aspect. Problems related to geospatial aspects such as maps of regional boundaries, area size, etc are issues that need to be clearly defined and calculated in the new (autonomous) regional (Province, Regency/City) determination. But in fact the law on the formation or establishment of regions in the period 1950-1999 on the geospatial aspect did not become an important part so that it caused problems later which could potentially trigger social conflicts such as regional boundary disputes. Post-reformation, the development of the role of the geospatial aspects has evolved a little more advanced, such as the existence of regional boundary maps in the appendix to the law on the formation or expansion of new regions, such as UU No 7 tahun 2002, UU No 2 tahun 2003, and others. However, there is still something that must be evaluated regarding the map in the attachment to be in accordance with the geospatial rules. A very progressive development in terms of the geospatial aspect is in UU No 20 tahun 2012 concerning the formation of the Kalimantan Utara province that utilizes geospatial data properly
39
Fery Andi, Uray. "PENGARUH JARINGAN PERDAGANGAN GLOBAL PADA STRUKTUR WILAYAH DAN KONFIGURASI SPASIAL PUSAT PEMERINTAHAN KESULTANAN-KESULTANAN MELAYU DI KALIMANTAN BARAT." LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR 1, no. 1 (June 10, 2017): 67. http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v4i1.20395.
Full textAbstract:
Lokasi pusat-pusat pemerintahan kesultanan Melayu di Kalimantan Barat berada di sepanjang tepian sungai. Sungai menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kesultanan, yaitu terkait dengan fungsinya sebagai sumber kehidupan dengan beragan jenis flora dan fauna, sebagai aksesibilitas dan jalur transportasi serta komunikasi. Keterbatasan wilayah tepian sungai menyebabkan perkembangan pusat kesultanan melebar sepanjang tepian sungai karena wilayah daratan masih berupa hutan dan kurang aman. Perkembangan aktivitas perdagangan global pada masa pemerintahan kesultanan yang semakin pesat menyebabkan jalur sungai semakin ramai dilalui oleh pedagang lokal, regional dan internasional. Keberadaan kongsi dagang Belanda (VOC) hingga menjadi pemerintahan Hindia Belanda turut mempengaruhi perkembangan pusat-pusat pemerintahan kesultanan Melayu di Kalimantan Barat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jaringan perdagangan global terhadap struktur wilayah Borneo Barat dan konfigurasi spasialpusat pemerintahankesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yaitu dengan mengetahui perkembangan sistem jaringan perdagangan global dan korelasinya dengan sejarah pembentukan wilayah kesultanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan jaringan perdagangan mempengaruhi struktur wilayah Borneo Barat dengan sistem hulu-hilir dan konfigurasi spasial wilayah pusat pemerintahan kesultanan Melayu yang terbatas dan melebar sepanjang tepian sungai. Kata-kata kunci: jaringan perdagangan, struktur wilayah, konfigurasi spasial, kesultanan Melayu, Kalimantan Barat THE INFLUENCE OF GLOBAL TRADING NETWORK ON THE MALAY SULTANATES CENTRAL OF GOVERNMENT STRUCTURE AND SPATIAL CONFIGURATION IN WEST KALIMANTANMalay sultanates central government in West Kalimantan were located along the banks of the river. The river became very important factor in the life of sultanates, which was related to its function as a source of life with a variety of floras and faunas, as well as accessibility, transportation lines and communication. Limitations of the riverbank area led to the development of the center of sultanates which extended along the river banks, because land area were still forested and less secure. The development of global trade activities during the reign of sultanates, which grew rapidly, led to increasingly crowded river path, traversed by local, regional and international traders. The existence of Dutch trade partnership (VOC) and later became the Dutch East Indies, also influenced the spatial development of administrative centers in West Kalimantan Malay sultanates. The purpose of this study was to determine the influence of global trading network on the spatial structure of Westeer Borneo Afdelling and on spatial configuration of the Malay sultanates region in West Kalimantan. The study was conducted using historical method, by mapping the development of a global trading network system and its correlation with the history of the region formation of the sultanates. The results showed that the trading systems and networks affected the structure of afdelling by upstream and downstream system, and the spatial configuration of the central region of Malay sultanates government became limited and spread along the riverbanks. Keywords: trading network, regional structure, spatial configuration, Malay sultanates, West Kalimantan REFERENCES_______. Tanpa Tahun. Sejarah Kerajaan Tanjungpura-Matan. Tanpa Penerbit. Andi, Uray Fery. (2016): Sejarah Perkembangan Arsitektur Istana Kesultanan Melayu di Kalimantan Barat, Disertasi Doktor Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Bandung Barnet, Jonathan. (1974): Urban design as public policy: Practical methods for improving cities, Architectural Record Books Collins, J. T. (2001). Contesting Straits-Malayness : The Fact of Borneo. Journal of Southeast Asian Studies,32(3), 385–395. Coedes, George. (2010). Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta Damayanti, R., dan Handinoto. (2005). Kawasan “pusat kota” dalam perkembangan sejarah perkotaan di Jawa.Dimensi Teknik Arsitektur, 33 (1),34 – 42. De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. (1989). Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV. Dick, HW & Rimmer, PJ, 1998: Beyond the third world city: the new urban geography of South-east Asia’, Urban Studies, vol. 35, no. 12, Enthoven, J. J. . (2013)Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas Kalimantan Barat, Terjemahan Bijdragen Tot De Geographie van Borneo’s Wester-Afdeeling 1905. (P. O. C. Yeri, Ed.) (1st ed.), Pontianak, Institut Dayakologi. Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research Method. Canada: John Wiley and Sons, Inc. Lindblad, J. T. (2012). Antara Dayak dan Belanda, Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942 (1st ed.). Jakarta: KITLV-Jakarta. Leur, J. C. van. (1967). Indonesia Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History, The Hague, The Hague: W. Van Hoeve Publishers. Lombard, D. (2005). Nusa Jawa Silang Budaya, - Buku I, II, & III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lontaan, J.U. (1975). Sejarah, Hukum Adat, dan Adat Istiadat Kalimantan-Barat. Pontianak: Pilindo. Manguin, P. (2014). Sifat Amorf Politi-politi Pesisir Asia Tenggara Kepulauan. In P. Manguin (Ed.), Kedatuan Sriwijaya (Kedua, p. 315). Jakarta: Komunitas Bambu. Rahman, Ansar. (2000). Perspektif Berdirinya Kota Pontianak. Pontianak: Tanpa Penerbit.Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research Method. Canada: John Wiley and Sons, Inc. Lombard, D. (2005). Nusa Jawa Silang Budaya, - Buku I, II, & III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Manguin, P. (2014). Sifat Amorf Politi-politi Pesisir Asia Tenggara Kepulauan. In P. Manguin (Ed.), Kedatuan Sriwijaya (Kedua, p. 315). Jakarta: Komunitas Bambu. Reid, A. (2011). Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 2: Jaringan Perdaganga Global (2nd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Usman, S. (2011). Kota Pontianak Sedjak Tempo Doeloe: Album dan Dokumen Masa Lampau. Pontianak. Ricklefs, M. C. (2010). Sejarah Indoensia Modern 1200-2008, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta. Schutte, G.J, ed. (1994). State and Trade in Indonesian Archipelago, KITLV Press, Leiden Veth, P. (2012). Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistik, Historis Jilid 1, Terjemahan Borneo’s Wester-Afdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch 1854, terjemahan oleh P. O. C. Yeri., Pontianak, Institut Dayakologi
40
Noor, Muhammad Fajri, Muhammad Faisal Mahdie, and Diana Ulfah. "SIFAT FISIK DAN WAKTU BAKAR BIOBRIKET LIMBAH PELEPAH KELAPA SAWIT." Jurnal Sylva Scienteae 5, no. 6 (December 13, 2022): 976. http://dx.doi.org/10.20527/jss.v5i6.7143.
Full textAbstract:
. Indonesia government targets the use of new and renewable energy mix of 23% by 2025 as stated in RUEN. Indonesia is ranked 1st in the world's palm oil producer with 47,120,247 tons and 1st in the world's palm oil area with an area of 14,456,611 ha. One hectare of oil palm plantations in South Kalimantan has the potential to produce 4.4 million tons in one year. The dry frond waste from the pruning of oil palm can be used for processing biobriquettes. This study purpose to obtain the moisture content, ash content, volatile matter, calorific value, and burning time of the biobriquettes of oil palm fronds produced based on particle size. The results of the biobriquette waste from oil palm fronds in this study contained a moisture content of 7.20% - 12.60%, ash content of 3.60% - 8.54%, volatile matter 34.85% - 55.12%, a value of 34.85% - 55.12%. the heat is 3,020 cal/g – 5,091 cal/g, the burning time for smoldering is 61 minutes – 74 minutes, and the burning time for boiling 500ml water is 18 minutes – 25 minutes. The results showed that the particle size affects the quality standards of briquettes and burning time. The lower the moisture content and ash content, higher the calorific value so fast that the boiling water is 500 ml. The best results were found in treatment C with a particle size 80 mesh with an average the calori value of 4.952 cal/g.Pemerintah Indonesia mempunyai target pada tahun 2025 yaitu penggunaan bauran etb sebesar 23% yang tertuang pada RUEN. Indonesia mendapatkan peringkat 1 Produsen Kelapa Sawit Dunia dengan 47.120.247 ton; peringkat 1 Luas Areal Kelapa Sawit Dunia dengan luas 14.456.611 ha. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan berpotensi menghasilkan 4,4 juta ton/hektar/tahun. Limbah pelepah kering hasil pemangkasan kelapa sawit dapat dipergunakan untuk pengolahan biobriket. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besarnya nilai kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, nilai kalor, dan waktu bakar dari biobrlket limbah pelepah kelapa sawit yang dihasilkan berdasarkan ukuran partikel. Hasil biobriket limbah pelepah kelapa sawit dalam penelitian ini mengandung kadar air sebesar 7,20% - 12,60%, kadar abu sebesar 3,60% - 8,54%, zat terbang sebesar 34,85% - 55,12%, nilai kalor sebesar 3.020 kal/g – 5.091 kal/g, waktu bakar dari lamanya membara selama 61 menit – 74 menit, dan waktu bakar dari pendidihan 500ml air selama 18 menit – 25 menit. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran partikel mempengaruhi standar kualitas briket dan waktu bakar. Semakin rendah kadar air dan kadar abu maka nilai kalor semakin tinggi sehingga mempercepat pendidihan 500ml air. Hasil yang terbaik yaitu terdapat pada perlakuan C yaitu dengan ukuran partikel 80 mesh dengan rata rata nilai kalor 4.952 kal/g
41
Maharani, Septiana Dwiputri, Surono Surono, Ahmad Zubaidi, and Hadi Sutarmanto. "Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila." Jurnal Ketahanan Nasional 25, no. 2 (August 23, 2019): 277. http://dx.doi.org/10.22146/jkn.31823.
Full textAbstract:
ABSTRACTThe Resilience of Pancasila Ideology had ups and downs conditions. Its could not be separated from the efforts and phenomenon in the society. That phenomenon caused the relisilience of Pancasila ideology be strengthened or weakened. Moreover, the condition of Indonesia was experiencing ideological problems right now. This paper decribed about the importance of the resilience of Pancasila ideology in supporting to national resilience, what were the factors that weakened and strengthened the resilience of Pancasila ideology, and what efforts should be made to strengthened the resilience of Pancasila ideology. The methods used in this research were field research and library research, namely interview, FGD, survey, and literature review. This research also briefly described about the instrument of Pancasila Ideology Index (IKIP). The main aspects measured in IKIP were divinity, humanity, unity, popularness, and social justice. The indicators of IKIP were politics, nationality, social, cultural, religious and economic. This article was written and based on research for two years (2017-2018) conducted in nine provinces in Indonesia. Namely: Manokwari (West Papua), Ambon (Maluku), Kupang (East Nusa Tenggara), Denpasar (Bali), Makassar (South Sulawesi), Medan (North Sumatra), Pontianak (West Kalimantan), Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), and Jakarta. The location was chosen and based on the level of heterogeneity (religion, ethnicity, and culture). Sampling method used multi-stage random sampling.This article also described the portrait of resilience of Pancasila ideology in the nine (9) cities of IndonesiaABSTRAKKetahanan Ideologi Pancasila mengalami pasang surut. Hal ini tidak terlepas dari adanya upaya dan kejadian dalam masyarakat yang membuat ketahanan ideologi Pancasila menguat atau melemah, baik secara sengaja maupun di luar kesengajaan. Terkait dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah mengalami problematika ideologis, 278 Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 25, No. 2, Agustus 2019: 277-294 penelitian ini sangat diperlukan untuk mengkaji pentingnya ketahanan ideologi Pancasila dalam mendukung ketahanan nasional; apa saja faktor yang memperkuat dan memperlemah ketahanan ideologi Pancasila; serta upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka, di antaranya wawancara, FGD, survei, dan kajian pustaka. Penelitian ini juga menjelaskan secara ringkas instrument Indeks Ideologi (IKIP). Aspek utama yang diukur dalam IKIP ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada setiap aspek dikategorsasikan lagi ke dalam indikator-indikator yaitu yaitu politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian selama dua tahun (2017-2018) pada sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Manokwari (Papua Barat), Ambon (Maluku), Kupang (NTT), Denpasar (Bali), Makassar ( Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Yogyakarta (DIY), Jakarta (DKI Jakarta), dan Medan (Sumatera Utara). Pemilihan lokasi berdasarkan tingkat heterogenitas agama, suku, dan budaya. Metode penentuan lokasi survei menggunakan multi-stage random sampling. Pada akhir artikel ini juga dipaparkan hasil pengukuran tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada sembilan lokasi tersebut.
42
Chairiyah, Sri Zul. "Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan." Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 2, no. 2 (February 1, 2020): 158–84. http://dx.doi.org/10.33541/ji.v2i2.1365.
Full textAbstract:
Abstrak: Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian menarik oleh beberapa kelompok sampai sekarang, sebut saja diantaranya yaitu kelompok pegiat gender. Salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai affirmative action dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Selama 3 periode pemilu, jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Sejauh ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya berjumlah 7 orang dari total keseluruhan sebanyak 65 orang. Tentunya, affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik. Dari berbagai faktor penyebab tidak tercapainya tujuan peningkatan perempuan di lembaga legislatif, sepertinya butuh pembedahan kasus yang lebih mendalam lagi. Gunanya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat akhirnya adalah dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan affirmative action yang sukses meningkatkan angka perempuan di lembaga legislatif di Indonesia pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan teknik komparatif. Adapun beberapa konsep dan teori yang dipergunakan yaitu konsep affirmative action, teori keterwakilan politik perempuan, dan konsep bias gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala masih rendahnya keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh faktor keuangan yang dimiliki calon, stereotype, gender, budaya patriarki dan lemahnya kemampuan caleg perempuan dalam politik serta modal komunikasi yang belum baik. Ada tiga hal untuk membuat kesuksesan terhadap kebijakan affirmative action yaitu pertama perbaikan dari aspek peraturan, kedua, perbaikan dari aspek perempuan calon dan ketiga adalah perbaikan dari pola pemikiran masyarakat.Kata kunci: Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan, Studi Komparatif, Affirmative Action, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera BaratAbstract: The low number of women elected at legislative institutions in Indonesia is still an interesting study by several groups until now, including the gender activist group. One of the legislative institutions in Indonesia that has problems with the low number of women being elected is the Regional Representative Council of the Province of West Sumatra. Since the introduction of a special temporary government policy for women/affirmative action (2004 elections) until now, the fact is that the policy has not been able to increase the number of women elected in the legislature. During the 3 election periods, the number of men was still above the number of women. Even the 30% critical figure for women in the legislature was not reached. So far, the maximum number of women elected in the Regional Representative Council of West Sumatra Province is only 7 people out of a total of 65 people. Of course, affirmative action needs to be improved again, until finally the policy can be a solution to the crisis of women in politics. Of the various factors that have not achieved the goal of increasing women in the legislature, it seems that more in-depth cases are needed. The point is that the resulting policies are more targeted, effective and efficient. While the final benefit is that it can be input for the government in the process of making a successful affirmative action policy that increases the number of women in the legislative body in Indonesia in general and the Regional Representative Council of West Sumatra Province in particular. This study uses qualitative methods with comparative techniques. Some of the concepts and theories used are the concept of affirmative action, the theory of women's political representation, and the concept of gender bias. The results showed that the constraints of the low political representation of women in the Regional Representatives Council of West Sumatra Province were caused by financial factors owned by candidates, stereotypes, gender, patriarchal culture and the weak ability of female candidates in politics and lack of communication capital. There are three things to make a success of the affirmative action policy, namely the first improvement from the aspect of regulation, second, the improvement from the aspect of a prospective woman and third is the improvement of the community's mindset.Key words: Women Political Representation, Comparative Study, Affirmative Action, Regional Representative Council of the Province of West Sumatra
43
Nasution, Zahri, and Mas Tri Djoko Sunarno. "PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN SUAKA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS KO MANAJEMEN." Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 1, no. 1 (February 3, 2017): 17. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.1.1.2009.17-29.
Full textAbstract:
Pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berakar padamasyarakat lebih diarahkan langsung pada masalah-masalah yangberhubungan dengan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang dalam pelaksanaannya bernaung di bawah program pembangunan perikanan nasional yang mengikutsertakan aspek-aspek ilmu ekonomi, antropologi, hukum, dan politik, di samping ilmu limnologi. Berbagai kajian yang telah dilakukan, baik di Sumatera (Sumatera Selatan dan Jambi) maupun Kalimantan (Kalimantan Barat) dan berbagai informasi lain menunjukkan bahwa pengelolaan suaka perikanan di perairan umum daratan sudah saatnya diterapkan, jika menginginkan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum daratan tersebut secara bertanggungjawab. Pola ko manajemen dalam hal ini merupakan suatu alternatif pola kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dalam implementasinya, penetapan suaka perikanan, secara tekhnis mengikuti beberapa kaidah fungsi biologi dan ekologis yang sudah ada. Sementara itu, mula-mula secara ekonomi suaka perikanan berdampak terhadap upaya mempertahankan dan atau meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dan pada akhirnya berdampak secara sosial dan kelembagaan. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di dalam pengembangan model pengelolaan suaka perikanan, dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yaitu identifikasi dan penetapan kelompok kerja pengelola sumber daya perikanan, termasuk suaka perikanan di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Penetapan rencana pengelolaan suaka perikanan, termasuk unsur-unsur batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, dan aturan representasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, penetapan pengawas dan sistem pengawasan pengaturan, termasuk aturan main penegakan peraturan yang telah ditetapkan pada tingkat masyarakat patut diperhatikan sebelum sampai dengan pada sistem hukum positif. Penetapan pengaturan berfungsi sebagai upaya mempertahankan kualitas biologi dan ekologi perairan umum daratan, di samping pengaturan penggunaan alat tangkap dan musim penangkapan yang diperbolehkan.Approach of fisheries resource management using society base is addressed directly to problems related to management and development of fisheries. In implementation it, follows the programs of national fisheries development involving aspects of economics, anthropologic, law, and politics as well as limnology. Many studies conducted in South Sumatera, Jambi, and West Kalimantan and other information concluded that management of fisheries reserve in inland waters could be applied to attain responsible fisheries management in those areas. Co management in this case is an alternative cooperation between the government and society groups. The society is responsible to execution and management those program, so the government plays only as a facilitator. In its application, decision of fisheries reserve technically has to follow existing biological and ecological functions. In the mean time, economical aspect initially of the fisheries reserve have to give an impact on an effort of defending and or increasing fisher income and in the last step, also impacts on aspects of social and institution as well. Organizations of management and utilization of fisheries resource including development of its model could be done following a protocol such as identification and decision of working group as a manager of the fisheries resource e. q. fisheries reserve where the government acts as facilitator. Decision of management plan of fisheries reserve e. q. jurisdiction borders, authority and obligation and representative regulation related to fish catch activities is conducted by the fishers. Besides, decision of observer and regulation system of observation including applying regulations have been made in the society level should be concerned before attaining positive laws. The decision of regulation functions as an effort of sustaining biological and ecological qualities of inland waters besides allowed regulation of using gears and seasonal catch.
44
Kurniawati, Darini. "DAMPAK PANDEMI COVID-19, EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI STRATEGI EKONOMI BERGERAK DAN MELEK TEKNOLOGI PADA PASAR SUBUH TRADISIONAL DESA KERTAK HANYAR 2 [PANDEMIC IMPACT OF COVID-19, EDUCATION OF HEALTH PROTOCOLS AS A MOBILE ECONOMIC STRATEGY AND TECHNOLOGICAL LITERATURE ON TRADITIONAL EARLY MORNING MARKETS OF KERTAK HANYAR VILLAGE 2]." Jurnal Sinergitas PKM & CSR 5, no. 2 (December 18, 2021): 460. http://dx.doi.org/10.19166/jspc.v5i2.3561.
Full textAbstract:
<p><em>The impact of the COVID-19 pandemic is deeply felt by the community, especially in socio-cultural and economic life. Based on the results of observations and interviews with traders, there has been a 60% decrease in sales at the Subuh Market, Kertak Hanyar 2 Village, Banjar Regency, South Kalimantan. The residents of the dawn market have known about the COVID-19 pandemic through electronic media, but they still lack awareness in complying with the health protocol rules established by the government. Health protocol facilities are also not yet available. The dedication aims to improve the economy in the market at dawn but by adhering to health protocols to prevent the spread of COVID-19. This service was carried out together with the village head by disseminating health protocols and interviews with traders and buyers, providing masks and providing means of washing hands and soap. The result of the activity is the installation of health protocol education banners, traders using masks, the distance between traders is at least 1 meter and using hand washing facilities for buyers and traders at the market entrance. The socio-cultural and economic life of the people at Subuh Market are moving again with a sense of security.</em></p><p><em><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRACT:</strong></em> Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang, telah terjadi penurunan penjualan 60% di Pasar Subuh Desa Kertak Hanyar 2 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Warga pasar subuh telah mengetahui adanya pandemi COVID-19 ini melalui media elektronik, namun masih kurangnya kesadaran dalam mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sarana protokol kesehatan juga belum tersedia. Pengabdian bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di pasar subuh tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pengabdian ini dilakukan bersama dengan kepala desa dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan wawancara kepada pedagang dan pembeli, pemberian masker dan penyediaan sarana alat cuci tangan dan sabun. Hasil dari kegiatan adalah terpasangnya spanduk edukasi protokol kesehatan, pedagang menggunakan masker, jarak antar pedagang minimal 1meter dan menggunakan sarana cuci tangan untuk pembeli dan pedagang pada pintu masuk pasar. Kehidupan sosial budaya serta perekonomian masyarakat di Pasar Subuh bergerak kembali dengan rasa aman.</p><p> </p>
45
Komara, Liris Lis, Erny Poedjirahajoe, and Iin Sumbada Sulistyorini. "LAND SUITABILITY ANALYSIS FOR MANGROVE CONSERVATION AREA IN LOMBOK BAY ON KUTAI NATIONAL PARK, EAST KALIMANTAN INDONESIA." Science Proceedings Series 1, no. 3 (June 4, 2019): 19–22. http://dx.doi.org/10.31580/sps.v1i3.872.
Full textAbstract:
1. Along with the times and community needs for land, the carrying capacity of mangrove forests as conservation areas must be evaluated regularly.2. Despite defragmentation and degradation, the Lombok bay mangrove forests in Kutai National Park still have high potential.3. The suitability of the mangrove forest area of ​​the Gulf of Lombok is still appropriate and worthy of being maintained as a conservation area, even though there are demands for regional development in the area.4. The importance of environmental education for the surrounding community must be continuously monitored, in order to increase awareness of the role of mangrove ecosystems in supporting people's lives.
Key results:
Conformity, conservation, ecosystem, mangrove
___________________________________________________________________________
Research Objectives
Mangrove forests provide a valuable ecosystem services for coastal communities, but these ecosystems are very sensitive to environmental changes (1). The pressure of Kutai National Park (KNP) mangrove forests has continue to increase because of the human activities for settlement, agriculture, and other activities (2) The existence of mangrove forest areas in KNP is increasingly threatened as the expanded of land use, the issue of enclaves for regional development by the local government. The Lombok bay mangrove area of Kutai National Park in the East Kutai Regency should be evaluated on its carrying capacity periodically. The area needs to be re-zoned in order to reduce the risk of the land clearing threats, especially for ponds and to accommodate local interests, especially the communities around the mangrove area. Based on that reason, data and information are needed. This study is to answer the latest phenomena related to regional development in the area of Lombok bay mangrove forests which continue reduce, and find out whether mangroves in the Lombok bay are worth of being preserved as conservation areas. This study objective was to determine and assess land suitability based on the vegetation condition and the mangrove forest environment carrying capacity.
Materials and Methods
This study was carried out in the coastal area of ​​the mangrove forest in the Lombok bay, Kutai National Park in south Sangatta District, East Kutai Regency, East Kalimantan province, Indonesia. This study used an observation method and GPS was used to determine the sampling point coordinates. Sampling location choose based on consideration of characteristics, location access, and the mangroves distribution. The sampling was carried out at 6 stations, each station consisting of 12 sampling points / plots, so there are 72 plots in total. Direct observation was done at each station to collect the data of vegetation condition, salinity, tides, pH, main substrate and current velocity. The mangroves thickness is measured by GIS. The data was analyze using descriptive quantitative method. Land suitability analysis to determine the mangrove conservation area was analyzed based on the mangrove vegetation condition and several environmental parameters quality with four land suitability classes. The formula used to determine the suitability level based on several ecosystem components uses calculations (3) as follows: Regional suitability index / Final value is a sum of Weight of each criterion times by the Value of land suitability level. And than the value of suitability class were descripted.
Results
The total number of mangrove species found was 12 species from 5 families. The highest tree density was found at station 4 with 127 individual total number and 1,058 trees/ha total density. The mangroves thickness in each location was varies. Mangrove forests that have the highest thickness are found at station 1 (1.44 km) and a low thickness found at station 2 (0.40 km). Although at station 1 has the highest thickness but the number of individuals found is very small , it shows that the forest has a lot of disturbance. The mangrove forests of Lombok bay have experienced an extensive land conversion. This is related to accessibility where the coastal settlements of KNP are generally located close to rivers and creeks i.e., Sangatta estuary, Lombok bay and Sangkima (4). Degradation of mangrove forests is still ongoing in some coastal or coastal areas, and continues to increase due to the surrounding community in fulfilling their daily needs (5). Based on the characteristics of the mangrove environment carrying capacity, it is known that at six stations belong to the class of suitability, which is appropriate (S2) with RSI ranging from 151 to 225.The mangrove trees density needs to be increased.
Findings
12 mangrove species were found with 1.058 trees/ha mangroves density and 1,437 m mangroves thickness. The main substrate is clay, sand and sandy clay. The Tides was 0.90 to 1.55, pH was 9.37 to 10.89, current velocities was 0.25 to 0.56 m/sec, salinity was 2.81 to 4.18 ‰. The Conservation Suitability Index of six stations is classified as appropriate (S1) with the main limiting factor are tree density, pH and salinity. The level of land suitability for mangrove conservation has a possibility to be improved by mangroves planting to increase the mangroves thickness, density, and other environmental conditions.
Acknowledgement
The author would like to thank the Kutai National Park management unit for supporting and giving the opportunity for the author to carry out this research. The author also thanks to the lecturers and students of East Kutai STIPER in Sangatta who were really helpful in the field survey.
References
Eddy S, Ridho MR, Iskandar I, Mulyana A. Community-Based Mangrove Forests Conservation for Sustainable Fisheries. Journal of Tropical Silviculture. 2016;7(3):S42-S7.
Sayektiningsih T, Gunawan W, editors. Kondisi Sosial Masyarakat di sekitar Hutan Mangrove Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Proceedings of the Samboja Cambodia BPTKSDA Research Results Seminar, Research Institute for Natural Resources Conservation; 2012; Samboja, Indonesia: Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan.
Wardhani MK. Analisis Kesesuaian Lahan Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Selatan, Kabupaten Bangkalan. Jurnal Kelautan. 2014;7(2):69-74.
Budiarsa AA, Rizal S. Mapping and Deforestation Level of Mangrove Forest in Kutai National Park Base on Data Satelite Image of Landsat ETM and Vegetation Density. Journal of Tropical Fisheries Sciences. 2013;19(1):54-61.
Asyari M, Udiansyah., Agyoyanuwiadi., Rayes ML. Management Policy Formulation of Teluk Kelumpang Natural Reserve Related With Mangrove Forest Degredation at South Borneo, Indonesia. International Journal of Conservation Science. 2017;8(1):157-64.
46
Kurniawati, Darini, Muhammad Zulfadhilah, and Karlina Karlina. "DAMPAK PANDEMI COVID-19, EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI STRATEGI EKONOMI BERGERAK DAN MELEK TEKNOLOGI PADA PASAR SUBUH TRADISIONAL DESA KERTAK HANYAR 2 [PANDEMIC IMPACT OF COVID-19, EDUCATION OF HEALTH PROTOCOLS AS A MOBILE ECONOMIC STRATEGY AND TECHNOLOGICAL LITERATURE ON TRADITIONAL EARLY MORNING MARKETS OF KERTAK HANYAR VILLAGE 2]." Jurnal Sinergitas PKM & CSR 5, no. 1 (October 2, 2021): 376. http://dx.doi.org/10.19166/jspc.v5i1.2936.
Full textAbstract:
<p><em>The impact of the COVID-19 pandemic is deeply felt by the community, especially in socio-cultural and economic life. Based on the results of observations and interviews with traders, there has been a 60% decrease in sales at the early morning market (Pasar Subuh), Kertak Hanyar 2 Village, Banjar Regency, South Kalimantan. The residents of the dawn market have known about the COVID-19 pandemic through electronic media, but they still lack awareness in complying with the health protocol rules established by the government. Health protocol facilities are also not yet available. The dedication aims to improve the economy in the market at dawn but by adhering to health protocols to prevent the spread of COVID-19. This service was carried out together with the village head by disseminating health protocols and interviews with traders and buyers, providing masks and providing means of washing hands and soap. The result of the activity is the installation of health protocol education banners, traders using masks, the distance between traders is at least 1 meter and using hand washing facilities for buyers and traders at the market entrance. The socio-cultural and economic life of the people at Subuh Market are moving again with a sense of security.</em></p><p> </p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRACT: </strong>Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang, telah terjadi penurunan penjualan 60% di Pasar Subuh Desa Kertak Hanyar 2 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Warga pasar subuh telah mengetahui adanya pandemi COVID-19 ini melalui media elektronik, namun masih kurangnya kesadaran dalam mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sarana protokol kesehatan juga belum tersedia. Pengabdian bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di pasar subuh tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pengabdian ini dilakukan bersama dengan kepala desa dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan wawancara kepada pedagang dan pembeli, pemberian masker dan penyediaan sarana alat cuci tangan dan sabun. Hasil dari kegiatan adalah terpasangnya spanduk edukasi protokol kesehatan, pedagang menggunakan masker, jarak antar pedagang minimal 1meter dan menggunakan sarana cuci tangan untuk pembeli dan pedagang pada pintu masuk pasar. Kehidupan sosial budaya serta perekonomian masyarakat di Pasar Subuh bergerak kembali dengan rasa aman.</p><div><div><p> </p></div></div>
47
Hackbarth, Tom X., and Walter T. de Vries. "An Evaluation of Massive Land Interventions for the Relocation of Capital Cities." Urban Science 5, no. 1 (February 28, 2021): 25. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci5010025.
Full textAbstract:
Across the world, capital cities are being relocated. Such practices have existed almost as long as capitals themselves. Against the background of the relocation of Indonesia’s seat of government from Jakarta to East Kalimantan, it is clear that such processes will continue to take place in the future. Especially if one considers the reasons for the move: climate change is leading to an increasing inhabitability of the Indonesian capital. Therefore, it is important to understand the processes behind such megaprojects and their impacts on the surroundings in order to build new capitals sustainably. Hence, this paper deals with examples from the past seven decades and examines them from different perspectives, such as the underlying politics and economy, planning approaches, reasons for relocation, as well as cultural and ecological backgrounds. With an analytical methodology based on eight aspects of responsible land management interventions (the 8R-framework), it is possible to assess the degree to which these moves are responsible. Combined with a literature review of past documented evidence, we derived 8R-matrices, inferred recurring issues and constructed a database containing multiple aspects of capital relocations. This database allowed simple SQL-coding, which enabled describing commonalities among the different land interventions for the capital relocations. These results help to connect occurring sets of problems to particular political, economic and planning backgrounds and to identify different frameworks within which most new capitals are situated. These new insights make future capital relocations better manageable and can support the process of capital relocation in Indonesia.
48
Indrawati, Retno, Safendrri Komara Ragamustari, and Muhammad Ery Wijaya. "Best Practice in Early Childhood Development Financial Governance: A Case Study in Indonesia Villages." JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini 15, no. 2 (November 30, 2021): 319–41. http://dx.doi.org/10.21009/jpud.152.07.
Full textAbstract:
Early childhood development (PAUD) is a fundamental investment that is included in the Sustainable Development Goals (SDGs). Previous research has shown that ECD investment in Indonesia, and its financial governance remains a challenging issue. Through a qualitative approach to a case study method design, this study aims to examine the state of PAUD financial management in Panggungharjo Village, Yogyakarta. This study uses in-depth interviews and desk research as data collection techniques. The instrument was developed from the SABER-ECD World Bank Assessment and ECD Financial Profiling Tools. The results showed that PAUD financial management in established villages had innovative financing, budget management and institutional development resulted in a blueprint for managing PAUD financing in other villages in Indonesia. Important policy objectives in all aspects, including the legal framework, cross-sectoral coordination, program coverage, coverage, equity, data availability, quality standards, and compliance with standards, the vision of financing early childhood development will be more achievable for future research.
Keywords: Early Childhood, Financial Governance, Village
References:
Alatas, H., Brinkman, S., Chang, M. C., Hadiyati, T., Hartono, D., Hasan, A., Hyson, M., Jung, H., Kinnell, A., Pradhan, M., & Roesli, R. (2013). Early childhood education and development services in Indonesia. In Education in Indonesia (pp. 82–108). Institute of Southeast Asian Studies.
Ambang.Yudanto. (2019). Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Bumdes Panggung Lestari, Bantul [Analysis of Village Head Transformational Leadership in Village Owned Enterprise Management: A Case Study of Bumdes Panggung Lestari, Bantul]. The Journal of Business and Management.
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047
Aqsati, F. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pembedayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo [Management of Village Fund Allocation for Community Empowerment Development in Panggungharjo Village]. Resolusi: Jurnal Sosial Politik.
Astuti, S. J. W., & Suaedi, F. (2019). Building Independent Villages through Collaborative Governance by Village-Owned Enterprises (Best Practice from Panggungharjo Village, Central Java, Indonesia). Iapa Proceedings Conference, 265. https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.200
Basuki, A. F., Setyowati, K., & Wahyunengseh, R. D. (2019). Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget. Bisnis & Birokrasi Journal. https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10312
Bauhr, M., & Nasiritousi, N. (2013). Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy, and the Quality of Global Environmental Policies. Global Environmental Politics, 13(August), 46–64. https://doi.org/10.1162/GLEP
Bloom, N., Van Reenen, J., & Williams, H. (2019). A toolkit of policies to promote innovation. Voprosy Ekonomiki, 2019(10), 5–31. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-10-5-31
Boggild-Jones, I., Gardiner, S., Gustafsson-Wright, E., Castillo, A. M., Castro Espinosa, B., Sánchez Vázquez, G., Rivera Ruíz, M., Hetzel, O., Lugo, H., Khan, A., Mozambique, F., Duarte, S., Fisker, A., Mozambique, A., Briggs, C., Kasajja, M.-S., Anis, K., Campira, P., Figia, N., … Njoroge, S. (2017). Emily Gustafsson-Wright the Standardized Early Childhood Development Costing Tool (SECT) A Global Good to Increase and Improve Investments in Young Children.
Brinkman, S. A., Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., & Pradhan, M. (2017). The impact of expanding access to early childhood education services in rural Indonesia. Journal of Labor Economics, 35(S1), S305–S335. https://doi.org/10.1086/691278
Britto, P. R., Engle, P. L., & Super, C. M. (2013). Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy. In Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199922994.001.0001
Cardenas, M., & Cadena, A. M. (2020). How to prioritize Early Childhood? A note on the recent expeerience in Columbia. May 2020.
Denboba, A., Hasan, A., & Wodon, Q. (2015). Early Childhood Education and Development in Indonesia. In World Bank Publications.
Edi, A. C., & Wardhani, I. S. (2019). Transformational and Transactional Leadership, Understanding How Leadership Cultivates Democratic Citizenship in Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. PCD Journal, 6(2), 239. https://doi.org/10.22146/pcd.35229
Hasan, Amer., Hyson, Marilou., & Chu-Chang, M. (2013). Early childhood education and development in poor villages of Indonesia: Strong foundations, later success. World Bank.
Istiqomah, L. (2016). Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan PAUD. Golden Age [Three Pillars of Government Policy in Early Childhood Education. Golden Age]: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini.
Jeffrey, D. S., & Guido, S. T. (2014). Financing Sustainable Development: Implementing the SDGs through Effective Investment Strategies and Partnerships. Sustainable Development Solutions Network.
Juniar, T. (n.d.). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar (KIP) Dan Manfaatnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan [The Effectiveness of the Jakarta Smart Card (KIP) Program and Its Benefits in Improving Social Welfare at SDN Bintaro 08 Pagi South Jakarta]. Repository.Uinjkt.Ac.Id.
Klees, S. J., Ginsburg, M., Anwar, H., Robbins, M. B., Bloom, H., Busacca, C., Corwith, A., Decoster, B., Fiore, A., Gasior, S., Le, H. M., Primo, L. H., & Reedy, T. D. (2020). The World Bank’s SABER: A Critical Analysis. Comparative Education Review. https://doi.org/10.1086/706757
Kurniawati, S., Suryadarma, D., Bima, L., & Yusrina, A. (2018). Education in Indonesia: A white elephant? Journal of Southeast Asian Economies, 35(2), 185–199. https://doi.org/10.1355/ae35-2e
Magnuson, K., & Duncan, G. J. (2016). Can early childhood interventions decrease inequality of economic opportunity? Rsf, 2(2), 123–141. https://doi.org/10.7758/rsf.2016.2.2.05
Mizwar Hasyim, N. (2019). Peningkatan Kemandirian Desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan [Increasing the Independence of Panggungharjo Village through Development Communication]. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 3(2), 352–376. https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-06
Nakajima, N., Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., Maika, A., & Pradhan, M. (2021). Built to Last: Sustainability of Early Childhood Education Services in Rural Indonesia. Journal of Development Studies, 57(10), 1593–1612. https://doi.org/10.1080/00220388.2021.1873283
National Academies of Sciences Engineering and Medicine. (2018). Transforming the Financing of Early Care and Education. In Transforming the Financing of Early Care and Education. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/24984
Penner, E. K., Rochmes, J., Liu, J., Solanki, S. M., & Loeb, S. (2019). Differing views of equity: How prospective educators perceive their role in closing achievement gaps. Rsf, 5(3), 103–127. https://doi.org/10.7758/RSF.2019.5.3.06
Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggungharjon Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul [Performance of Panggung Lestari Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income in Panggungharjon Village, Sewon District, Bantul Regency]. Adinegara.
Sayre, R. K., Devercelli, A. E., Neuman, M. J., & Wodon, Q. (2015). Investing in Early Childhood Development: Review of the World Bank’s Recent Experience. In Investing in Early Childhood Development: Review of the World Bank’s Recent Experience. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0403-8
Scheerens, J. (2015). School Effectiveness Research. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (Second Edition, Vol. 21). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92080-4
Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). Education in Indonesia. Education in Indonesia, 39(3), 1–278.
The World Bank. (2013). What Matters Most for Early Childhood Development: A Framework Paper. Systems Approach for Better Education Results (SABER) Working Paper Series, 4–59.
Vegas, E., & Santibanez, L. (2009). The Promise of Early Childhood Development in Latin America. In The Promise of Early Childhood Development in Latin America. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7759-8
Zúñiga, N. (2018). U4 Anti-Corruption Helpdesk Does: Does more transparency improve accountability? Transparancy International, 1–13.
49
Jaenudin, M., and Ali Hamdan. "Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, no. 3 (May 31, 2022): 362–78. http://dx.doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378.
Full textAbstract:
ABSTRAK Kemisikinan merupakan suatu permasalahan yang harus ditemukan cara mengentaskannya. Islam agama yang sempurna telah memberikan solusi melalui instrument zakat, infak, dan sedekah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak zakat, infak, sedekah di LAZNAS LMI (Lembaga Manajemen Infaq) dengan Pendekatan CIBEST. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan uji beda antara kondisi material dan spiritual mustahik sebelum dibantu dengan setelah disalurkan dana ZIS. Hasil analisis dari 355 penerima manfaat menunjukkan bahwa pada kuadran I, penerima manfaat yang dikategorikan sejahtera bertambah 28% sesudah dibantu. Pada kuadran II, penerima manfaat yang dikategorikan miskin secara material menurun sebesar 27,7%. Selain itu pada kuadran IV penerima manfaat yang dikategorikan miskin secara absolut, juga ikut menurun sebesar 0,3%. Hasil Uji Beda juga menunjukan ada perbedaan indeks spiritual maupun indeks material penerima manfaat antar sebelum dan sesudah pemberian dana ZIS dibuktikan dengan Uji Beda Wilcoxon untuk indeks material value, dan Uji T berpasangan untuk indeks spiritual value.. Dengan adanya hasil penilaian kaji dampak ini diharapkan dampak dari bantuan yang diberikan bisa terukur dan juga menjadi bahan evaluasi serta perencanaan untuk program-program yang akan datang. Implikasi temuan penelitian ini dapat memberikan refrensi terkait manfaat zakat, infak, sedekah dalam membantu mengetaskan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional. Secara praktik, Lembaga Manajemen Infaq perlu memberikan perhatian khusus kepada mustahik yang berada di kategori miskin absolut, dengan memberikan intervensi ekonomi dan pembinaan secara spiritual. Kata Kunci: Kaji Dampak, ZIS, Kemiskinan, CIBEST, Lemabga Amil Zakat, Lembaga Manajemen Infaq. ABSTRACT Poverty is a problem that must find a way to eradicate. Islam, the perfect religion, has provided a solution through the instruments of zakat, infaq, and shadaqah. The purpose of this study was to assess the impact of Zakat, Sedekah, and Infaq in Lembaga Manajemen Infaq with the CIBEST Approach. The method used is quantitative by distributing questionnaires and testing the difference between the material and spiritual conditions of the mustahik before being assisted with after the ZIS funds are distributed. The results of the analysis of 355 beneficiaries showed that in quadrant I, beneficiaries categorized as prosperous increased by 28% after being assisted. In quadrant II, beneficiaries categorized as materially poor decreased by 27.7%. In addition, in quadrant IV, beneficiaries who are categorized as absolute poor also decreased by 0.3%. The results of the Difference Test also show that there are differences in the spiritual index and material index of beneficiaries between before and after the provision of ZIS funds, as evidenced by the Wilcoxon Difference Test for the material value index, and the paired T-test for the spiritual value index. The assistance provided can be measured and can also be used as material for evaluation and planning for future programs. The implications of the findings of this study can provide a reference regarding the benefits of zakat, shadaqah, and infaq in helping to alleviate poverty carried out by the national amil zakat institution. In practice, Amil Zakat Organization needs to pay special attention to mustahik who are in the absolute poor category, by providing economic intervention and spiritual guidance. Keywords: Assessment of Impact, ZIS, Poverty, CIBEST, Amil Zakat Organization, Lembaga Manajemen Infaq. DAFTAR PUSTAKA Ahmed, B. O., Johari, F., & Wahab, K. A. (2017). Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria. International Journal of Social Economics, 44(4), 446–458. https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0234 Amalia, & Mahalli, K. (2012). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 528–545. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097 Ashar, M. A., & Nafik, M. (2019). Implementasi metode CIBEST (Center of Islamic business and economic studies) dalam mengukur peran zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di lembaga yayasan dana sosial al-falah (ydsf) Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(5). 1057-1071. https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071 Asian Development Bank. (2021). Daftar negara dengan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan terbanyak di Asia Tenggara. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the potential of zakah for supporting realization of sustainable development Goals (SDGs) in Indonesia. International Journal of Zakat, 3(4), 51–69. https://doi.org/10.37706/IJAZ.V3I4.106 Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403 Ayyubi, S. el, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the impact of zakat, infak, and sadaqah distribution on poverty alleviation based on the CIBEST model (Case study: Jogokariyan baitul maal mosque, Yogyakarta). In International Journal of Zakat, 3(2), 85-97. https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 7(1), 87–104. https://doi.org/10.15408/AIQ.V7I1.1361 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using Cibest model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(2), 141–160. https://doi.org/10.21098/JIMF.V1I2.524 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). Ekonomi pembangunan syariah. Surabaya: Rajagrafindo Persada. BPS. (2022). Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus baznas microfinance desa sawojajar). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(6), 686-695. https://doi.org/10.20473/VOL8ISS20216PP686-695 Ghahari, S., Khademolreza, N., Ghasemnezhad, S., Babagholzadeh, H., & Ghayoomi, R. (2018). Comparison of anxiety and depression in victims of spousal abused and non-abused women in primary health care (PHC) in Babol-Iran. UCT Journal of Social Science and Humanities Research, 6(2), 14-18. https://doi.org/10.24200/jsshr.vol6iss02pp14-18 Halimatussakdiyah, & Nurlaily. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model Cibest (Studi kasus badan amil zakat nasional Prov Sumut). At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 1(Januari –Juni 2021), 12–25. Handayani, R. (2020). Model Cibest terhadap pengelolaan zakat produktif untuk mengukur kesejahteraan mustahik (Studi kasus Lazisnu Kota Metro). Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: IAIN Metro. Hayakawa, H., & Venieris, Y. P. (2019). Duality in human capital accumulation and inequality in income distribution. Eurasian Economic Review, 9(3), 285–310. https://doi.org/10.1007/S40822-018-0110-8 Indriastuti, H. (2019). Entrepreneurial innovativeness, relational capabilities, and value co-creation to enhance marketing performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 181–188. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7328 Istikoma. (2017). Asesmen kesejahteraan model Cibest (Centre of Islamic Business and Economic Studies): Studi pada nelayan di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Kailani, N., & Slama, M. (2019). Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, sedekah and the immediacy of social media. South East Asia Research, 28(1), 70–86. https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939 Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. Journal of Islamic Marketing, 4(3), 306–324. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044 Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian muslims donate through mosques?: A theory of planned behaviour approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 663–679. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0399 Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Quran dan terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI. Kurbanov, R. A., Afad Oglu Gurbanov, R., Belyalova, A. M., Maksimova, E. v, Leonteva, I. A., & Sharonov, I. A. (2017). Practical advice for teaching of university students the mechanisms of self-government of safe behavior. Electronic Journal of Mathematics Education, 12(1), 35-42. https://doi.org/10.29333/iejme/596 Mulyani, E. F. (2018). Analisis dampak pendistribusian dana zakat terhadap tingkat kemiskinan mustahik dengan menggunakan model Cibest (Studi kasus: LAZ dompet dhuafa daerah istimewa Yogyakarta). Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Nisa, N. I. (2022). Penerapan model CIBEST dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Retrieved from https://kumparan.com/naylazzatnsa/penerapan-model-cibest-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-1xkNF2L43tu/full Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic microfinance. India: IBF Net (P) Limited. Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 498–510. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097 Pistrui, D., & Fahed-Sreih, J. (2010). Islam, entrepreneurship and business values in the Middle East. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 12(1), 107–118. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.033170 Puskas BAZNAS. (2016). Kaji dampak penyaluran zakat baznas terhadap kesejahteraan mustahik tahun 2016. Jakarta: Puskas BAZNAS. Putri, O. R. (2020). Hubungan antara spiritualitas dengan kebermaknaan hidup pada remaja di panti asuhan budi mulya sukarame Bandar Lampung. Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan. Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 743–766. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412 Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model Cibest (Studi kasus rumah gemilang Indonesia kampus Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(6), 1060-1073. https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073 Rijal, K., Zainuri, A., & Azwari, P. C. (2020). Impact analysis of the zakat, infaq and shadaqah funds distribution to the poverty level of mustahik by using Cibest method Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama,Sosial dan Budaya, 5(1), 145-158. https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.982 Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo. Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business zakat compliance behavioral intention in a developing country. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 511–530. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036 Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of (Islamic tax) compliance behavior. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 182–193. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068 Salam, A., & Nisa, R. (2021). Analisis pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap mustahik ditinjau dengan menggunakan metode CIBEST. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9(1), 67–73. https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).67-73 Sanrego, & Taufik. (2016). Fiqih tamkin (Fiqih pemberdayaan). Jakarta: QisthiPress. Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M. T., Purba, S., Syafrizal, S., Bachtiar, E., Faried, A. I., Nasrullah, N., Marzuki, I., Hastuti, P., Jamaludin, J., Kurniawan, I., Mastutie, F., Susilawaty, A. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Medan: Yayasan Kita Menulis. Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta. Suharto, E. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. Bandung: PT. Revika Aditama. Sumantri, R., Iswati, S., & Mufrodi, A. (2019). The effectiveness of distribution of zakat funds on ZDC South Sumatra. Opción, Año 35(20), 1572–1588. Widyaningsih, N., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2016). Studi dampak zakat di Sulawesi Selatan dengan model CIBEST. Jurnal Ekonomi Islam Republika, 28. Retrieved from https://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2016/Iqtishodia_20160128.pdf Yacoub, Y. (2012). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos, 8(3), 176-185.
50
Jaenudin, M., and Ali Hamdan. "Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, no. 3 (May 31, 2022): 362–78. http://dx.doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378.
Full textAbstract:
ABSTRAK Kemisikinan merupakan suatu permasalahan yang harus ditemukan cara mengentaskannya. Islam agama yang sempurna telah memberikan solusi melalui instrument zakat, infak, dan sedekah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak zakat, infak, sedekah di LAZNAS LMI (Lembaga Manajemen Infaq) dengan Pendekatan CIBEST. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan uji beda antara kondisi material dan spiritual mustahik sebelum dibantu dengan setelah disalurkan dana ZIS. Hasil analisis dari 355 penerima manfaat menunjukkan bahwa pada kuadran I, penerima manfaat yang dikategorikan sejahtera bertambah 28% sesudah dibantu. Pada kuadran II, penerima manfaat yang dikategorikan miskin secara material menurun sebesar 27,7%. Selain itu pada kuadran IV penerima manfaat yang dikategorikan miskin secara absolut, juga ikut menurun sebesar 0,3%. Hasil Uji Beda juga menunjukan ada perbedaan indeks spiritual maupun indeks material penerima manfaat antar sebelum dan sesudah pemberian dana ZIS dibuktikan dengan Uji Beda Wilcoxon untuk indeks material value, dan Uji T berpasangan untuk indeks spiritual value.. Dengan adanya hasil penilaian kaji dampak ini diharapkan dampak dari bantuan yang diberikan bisa terukur dan juga menjadi bahan evaluasi serta perencanaan untuk program-program yang akan datang. Implikasi temuan penelitian ini dapat memberikan refrensi terkait manfaat zakat, infak, sedekah dalam membantu mengetaskan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional. Secara praktik, Lembaga Manajemen Infaq perlu memberikan perhatian khusus kepada mustahik yang berada di kategori miskin absolut, dengan memberikan intervensi ekonomi dan pembinaan secara spiritual. Kata Kunci: Kaji Dampak, ZIS, Kemiskinan, CIBEST, Lemabga Amil Zakat, Lembaga Manajemen Infaq. ABSTRACT Poverty is a problem that must find a way to eradicate. Islam, the perfect religion, has provided a solution through the instruments of zakat, infaq, and shadaqah. The purpose of this study was to assess the impact of Zakat, Sedekah, and Infaq in Lembaga Manajemen Infaq with the CIBEST Approach. The method used is quantitative by distributing questionnaires and testing the difference between the material and spiritual conditions of the mustahik before being assisted with after the ZIS funds are distributed. The results of the analysis of 355 beneficiaries showed that in quadrant I, beneficiaries categorized as prosperous increased by 28% after being assisted. In quadrant II, beneficiaries categorized as materially poor decreased by 27.7%. In addition, in quadrant IV, beneficiaries who are categorized as absolute poor also decreased by 0.3%. The results of the Difference Test also show that there are differences in the spiritual index and material index of beneficiaries between before and after the provision of ZIS funds, as evidenced by the Wilcoxon Difference Test for the material value index, and the paired T-test for the spiritual value index. The assistance provided can be measured and can also be used as material for evaluation and planning for future programs. The implications of the findings of this study can provide a reference regarding the benefits of zakat, shadaqah, and infaq in helping to alleviate poverty carried out by the national amil zakat institution. In practice, Amil Zakat Organization needs to pay special attention to mustahik who are in the absolute poor category, by providing economic intervention and spiritual guidance. Keywords: Assessment of Impact, ZIS, Poverty, CIBEST, Amil Zakat Organization, Lembaga Manajemen Infaq. DAFTAR PUSTAKA Ahmed, B. O., Johari, F., & Wahab, K. A. (2017). Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria. International Journal of Social Economics, 44(4), 446–458. https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0234 Amalia, & Mahalli, K. (2012). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 528–545. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097 Ashar, M. A., & Nafik, M. (2019). Implementasi metode CIBEST (Center of Islamic business and economic studies) dalam mengukur peran zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di lembaga yayasan dana sosial al-falah (ydsf) Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(5). 1057-1071. https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071 Asian Development Bank. (2021). Daftar negara dengan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan terbanyak di Asia Tenggara. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the potential of zakah for supporting realization of sustainable development Goals (SDGs) in Indonesia. International Journal of Zakat, 3(4), 51–69. https://doi.org/10.37706/IJAZ.V3I4.106 Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403 Ayyubi, S. el, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the impact of zakat, infak, and sadaqah distribution on poverty alleviation based on the CIBEST model (Case study: Jogokariyan baitul maal mosque, Yogyakarta). In International Journal of Zakat, 3(2), 85-97. https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 7(1), 87–104. https://doi.org/10.15408/AIQ.V7I1.1361 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using Cibest model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(2), 141–160. https://doi.org/10.21098/JIMF.V1I2.524 Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). Ekonomi pembangunan syariah. Surabaya: Rajagrafindo Persada. BPS. (2022). Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus baznas microfinance desa sawojajar). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(6), 686-695. https://doi.org/10.20473/VOL8ISS20216PP686-695 Ghahari, S., Khademolreza, N., Ghasemnezhad, S., Babagholzadeh, H., & Ghayoomi, R. (2018). Comparison of anxiety and depression in victims of spousal abused and non-abused women in primary health care (PHC) in Babol-Iran. UCT Journal of Social Science and Humanities Research, 6(2), 14-18. https://doi.org/10.24200/jsshr.vol6iss02pp14-18 Halimatussakdiyah, & Nurlaily. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model Cibest (Studi kasus badan amil zakat nasional Prov Sumut). At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 1(Januari –Juni 2021), 12–25. Handayani, R. (2020). Model Cibest terhadap pengelolaan zakat produktif untuk mengukur kesejahteraan mustahik (Studi kasus Lazisnu Kota Metro). Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: IAIN Metro. Hayakawa, H., & Venieris, Y. P. (2019). Duality in human capital accumulation and inequality in income distribution. Eurasian Economic Review, 9(3), 285–310. https://doi.org/10.1007/S40822-018-0110-8 Indriastuti, H. (2019). Entrepreneurial innovativeness, relational capabilities, and value co-creation to enhance marketing performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 181–188. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7328 Istikoma. (2017). Asesmen kesejahteraan model Cibest (Centre of Islamic Business and Economic Studies): Studi pada nelayan di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Kailani, N., & Slama, M. (2019). Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, sedekah and the immediacy of social media. South East Asia Research, 28(1), 70–86. https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939 Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. Journal of Islamic Marketing, 4(3), 306–324. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044 Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian muslims donate through mosques?: A theory of planned behaviour approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 663–679. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0399 Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Quran dan terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI. Kurbanov, R. A., Afad Oglu Gurbanov, R., Belyalova, A. M., Maksimova, E. v, Leonteva, I. A., & Sharonov, I. A. (2017). Practical advice for teaching of university students the mechanisms of self-government of safe behavior. Electronic Journal of Mathematics Education, 12(1), 35-42. https://doi.org/10.29333/iejme/596 Mulyani, E. F. (2018). Analisis dampak pendistribusian dana zakat terhadap tingkat kemiskinan mustahik dengan menggunakan model Cibest (Studi kasus: LAZ dompet dhuafa daerah istimewa Yogyakarta). Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Nisa, N. I. (2022). Penerapan model CIBEST dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Retrieved from https://kumparan.com/naylazzatnsa/penerapan-model-cibest-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-1xkNF2L43tu/full Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic microfinance. India: IBF Net (P) Limited. Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 498–510. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097 Pistrui, D., & Fahed-Sreih, J. (2010). Islam, entrepreneurship and business values in the Middle East. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 12(1), 107–118. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.033170 Puskas BAZNAS. (2016). Kaji dampak penyaluran zakat baznas terhadap kesejahteraan mustahik tahun 2016. Jakarta: Puskas BAZNAS. Putri, O. R. (2020). Hubungan antara spiritualitas dengan kebermaknaan hidup pada remaja di panti asuhan budi mulya sukarame Bandar Lampung. Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan. Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 743–766. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412 Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model Cibest (Studi kasus rumah gemilang Indonesia kampus Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(6), 1060-1073. https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073 Rijal, K., Zainuri, A., & Azwari, P. C. (2020). Impact analysis of the zakat, infaq and shadaqah funds distribution to the poverty level of mustahik by using Cibest method Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama,Sosial dan Budaya, 5(1), 145-158. https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.982 Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo. Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business zakat compliance behavioral intention in a developing country. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 511–530. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036 Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of (Islamic tax) compliance behavior. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 182–193. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068 Salam, A., & Nisa, R. (2021). Analisis pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap mustahik ditinjau dengan menggunakan metode CIBEST. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9(1), 67–73. https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).67-73 Sanrego, & Taufik. (2016). Fiqih tamkin (Fiqih pemberdayaan). Jakarta: QisthiPress. Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M. T., Purba, S., Syafrizal, S., Bachtiar, E., Faried, A. I., Nasrullah, N., Marzuki, I., Hastuti, P., Jamaludin, J., Kurniawan, I., Mastutie, F., Susilawaty, A. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Medan: Yayasan Kita Menulis. Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta. Suharto, E. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. Bandung: PT. Revika Aditama. Sumantri, R., Iswati, S., & Mufrodi, A. (2019). The effectiveness of distribution of zakat funds on ZDC South Sumatra. Opción, Año 35(20), 1572–1588. Widyaningsih, N., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2016). Studi dampak zakat di Sulawesi Selatan dengan model CIBEST. Jurnal Ekonomi Islam Republika, 28. Retrieved from https://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2016/Iqtishodia_20160128.pdf Yacoub, Y. (2012). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos, 8(3), 176-185.