Relevant bibliographies by topics / Kebebasan pers

Contents

  1. Journal articles
  2. Books
  3. Book chapters

Academic literature on the topic 'Kebebasan pers'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 14 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Kebebasan pers.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Kebebasan pers"

1

Ramdani, Fauziah, Arifuddin Tike, and Zelfia Zelfia. "Kebebasan Pers dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers dan Etika Media)." RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI 5, no. 4 (2024): 93–102. https://doi.org/10.33096/respon.v5i4.273.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kebebasan pers, etika media dan hubungan antara kebebasan pers dan penerapan etika media dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebebasan pers dianggap sebagai pilar demokrasi karena media berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga kekuasaan lainnya. 2) Munculnya UU Pers tahun 1999 melegitimasi peran dan tanggu
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Susilawati, Susilawati. "Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Kebebasan Pers." Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat 21, no. 2 (2020): 67. http://dx.doi.org/10.36294/cj.v21i2.969.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Fithry, Abshoril. "KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS." Jurnal Jendela Hukum 4, no. 1 (2021): 63–68. http://dx.doi.org/10.24929/fh.v4i1.1411.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pers menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pers dan implikasi berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Kebebasan Pers. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik prepenelitian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenara
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Armansyah, Armansyah. "Hukum, Kekuasaan & Kebebasan Pers." Jurnal Pemerintahan 7, no. 13 (2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.55745/jpstipan.v7i13.128.

Full text
Abstract:
Salah satu prinsip suatu negara konstitusional yang demokratis adalah hadirnya kebebasan pers yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan dalam perspektif ketatanegaraan, kemerdekaan pers bersumber dari konsep kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebebasan pers dapat berjalan tergantung politik hukum suatu rezim. Kebebasan pers terikat dengan suatu sistem ketatanegaraan kebebasan pers tidak luput dari pengaruh kekuasaan atau konfigurasi politik suatu negara, sehingga keterkaitan pers dengan kepentingan politik tidak
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Setyowati, Anggi, and Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 18. http://dx.doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047.

Full text
Abstract:
Di negara Demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pers berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data di lapangan yang penting untuk diketahui publik. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers me
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

St. Fatmawati. L, Hijriani Hijriani, Siswanto Azis, and M. Yusuf. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik." Sultra Research of Law 4, no. 2 (2022): 76–61. http://dx.doi.org/10.54297/surel.v4i2.57.

Full text
Abstract:
Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan pers dan pekerja pers dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam kebebasan pers. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, pende
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Amrihani, Haresti Asysy. "Pers di Indonesia, Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi Berbeda." CARAKA : Indonesian Journal of Communications 2, no. 2 (2021): 104–17. http://dx.doi.org/10.25008/caraka.v2i2.64.

Full text
Abstract:
Setiap negara memiliki regulasi dalam mengatur kebebasan pers, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal dan Undang Undang Nomor No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Malaysia, kebebasan pers diatur dalam Kontitusi Federal Pasal 10, dan di Thailand diatur dalam undang-undang pengaturan media yang dibuat oleh Majelis Persiapan Reformasi Nasional. Studi ini bertujuan untuk memahami kebebasan pers di tiga negara anggota ASEAN itu. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Yulianto, Irwan, and Antonius Ratobata. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS." FENOMENA 19, no. 02 (2024): 173. https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557.

Full text
Abstract:
Penelitian yang berjudul �Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers,� Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur Pers menyatakan bahwa kebebasan pers terancam oleh peningkatan kekerasan terhadap pers yang mengkhawatirkan, yang membutuhkan perhatian segera. Sebagai perlindungan utama bagi jurnalis, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin keselamatan mereka dan memungkinkan mereka untuk memberikan laporan yang jujur kepada publik. Hasil investigasi ini akan sangat penting dalam mengevaluasi apakah kebebasan pers dilindungi secara hukum.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Saleh, Fathurahman, and Bilal Sukarno. "Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi Di JakartaTahun 2019-2020." POPULIKA 9, no. 2 (2021): 35–59. http://dx.doi.org/10.37631/populika.v9i2.379.

Full text
Abstract:
Negara dengan sistem demokrasi yang biasanya menitikberatkan pada kebebasan, paling sedikit memiliki 2 (dua) unsur kebebasan yang secara umum digambarkan, yaitu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan pers di negara demokrasi dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Jurnalis sebagai elemen terpenting dalam pers atau media seringkali menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah polisi. Kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi kerap terjadi saat jurnalis meliput demonstrasi. Peneliti
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Viryawan, Muhammad Idham, Shakila Maritza, and Siti Setyaningrum. "MELEMAHNYA KEBEBASAN PERS DI FILIPINA." CommLine 7, no. 2 (2023): 124. https://doi.org/10.36722/cl.v7i2.1331.

Full text
Abstract:
<p><em>In the era of globalization that has happened so rapidly lately, journalists have given a new color to the world and broadcasting. This can be seen from how easy it is to get news from online news sites. Currently, it has also been regulated regarding the freedom of the press in obtaining and releasing news that will be consumed by the public, of course in accordance with the journalistic code of ethics. Not a few of the journalists who criticize the decisions of leaders in a country where it is done to build an upright democracy. However, it is unacceptable in the same way
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Kebebasan pers"

1

Diskusi Hari Kebebasan Pers Sedunia (2002 Jakarta, Indonesia). Ancaman kebebasan pers. UNESCO, 2002.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

A, Wina Armada S. Menggugat kebebasan pers. Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lukas, Luwarso, Dewan Pers, and Yayasan Tifa, eds. Mengelola kebebasan pers. Dewan Pers, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Adji, Indriyanto Seno. Hukum & kebebasan pers. Diadit Media, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Pers, Dewan. Mengatur kebebasan pers. Dewan Pers, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pers, Dewan, Unesco Jakarta Office, and Indonesia, eds. Keterbukaan informasi & kebebasan pers. Dewan Pers, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Kasemin, Kasiyanto. Sisi gelap kebebasan pers. Kencana, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Eriyanto. Kebebasan pers dalam rancangan KUHP. AJI dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Laksono, Dandhy Dwi, Syofiardi Bachyul Jb, and Hendra Makmur. Mematuhi etik menjaga kebebasan pers. AJI Padang, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lukas, Luwarso, Unesco, and Dewan Pers, eds. Kebebasan pers dan penegakan hukum. UNESCO, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Kebebasan pers"

1

Parahita, Gilang Desti. "Ragam Cara Portal Berita Indonesia Tarik Partisipasi User." In Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media. Lembaga Penelitian, Publikasidan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR, 2022. http://dx.doi.org/10.37535/20320220108.

Full text
Abstract:
Dewan Pers mencatat setidaknya terdapat 43.000 situs berita berbasis di Indonesia namun hanya 2.700 portal berita yang terverifikasi Dewan Pers (AMSI, 2019). Proliferasi pers onlineitu didorong oleh kebebasan pers yang mekar pada Reformasi (Hill & Sen, 2000)dan makin dilesatkan oleh penetrasi telepon genggamdi Indonesia(Manan, 2013). Sebagian situs berita onlineitu merupakan bagian dari konglomerasi media di Indonesia (Dewan Pers & PR2Media, 2015).Perusahaan-perusahaan itu adalah MNC Group, Kompas GramediaGroup, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group and Tempo Inti Media(Nugroho, et.al., 2012).Sebagian perusahaan media baru lainnya, sedangkan sisanya adalah perusahaan media yang digolongkan sebagai usaha media rintisan (startup media).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Satriani, Arba'iyah. "Mungkinkah Menyandingkan Idealisme dan Bisnis Media?" In Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media. Lembaga Penelitian, Publikasidan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR, 2022. http://dx.doi.org/10.37535/20320220104.

Full text
Abstract:
Dunia sedang berubah dengan cepat karena kemajuan teknologi yang pesat. Perusahaan media mengalami disrupsi yang luar biasa di tengah kemajuan teknologi tersebut. Disrupsi teknologi ini ditambah dengan situasi pandemi yang sudah berlangsung sejak 2020 silam. Dalam concept noteHari Kebebasan Pers Sedunia 2021, diungkapkan bahwa banyak perusahaan media mengalami tantangan finansial yang substantif di era ini. Hal tersebut mau tidak mau mempengaruhi keberlangsungan hidup media termasuk para awak medianya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Kebebasan pers' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography