Log in

Relevant bibliographies by topics / Kewajiban warga negara / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kewajiban warga negara.

Journal articles on the topic 'Kewajiban warga negara'

Author: Grafiati

Published: 5 June 2025

Last updated: 2 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Kewajiban warga negara.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Nugroho, Saras Nahya Nurhaliza, and Fatma Ulfatun Najicha. "SEBAB TERPUTUSNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 11, no. 1 (2025): 80–87. https://doi.org/10.23887/jpku.v11i1.53130.

Full text

Abstract:

Sebagai manusia sudah sepantasnya kita memiliki hak dan kewajiban, hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Sebagai warga negara juga pastinya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau wa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Nyai, Ruhyanti. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia." Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 4 (2023): 226–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745.

Full text

Abstract:

Kewajiban dan hak adalah dua hal yang sulit dipisahkan, sehingga sering terjadi konflik karena ketidakseimbangan kewajiban dan hak. Setiap individu di negara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memperoleh kehidupan yang pantas, namun masih banyak orang yang belum mengalami kebahagiaan dalam kehidupan mereka.Seluruhnya warga negara berhak atas haknya Sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai rakyat Indonesia. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus dimiliki o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Shella, Assyifa, Ageng Rahmawati Nida, Maulana Ari, Aprila Pramayuda, and Ilham M.Arifin. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan." Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 4 (2023): 248–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.7954042.

Full text

Abstract:

Pendidikan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengikuti Pendidikan serta mematuhi peraturan dan tata tertib di lingkungan pendidikan. Pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan warga negara Indonesia juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Arya Ramdhan Nugraha, Dea Salsabila, Delya Noer Handayani, and Yudirmansyah. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 11, no. 2 (2025): 146–50. https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.64662.

Full text

Abstract:

Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga harus tahu hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera, semua hak yang diperoleh adalah hasil dari pemenuhan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pancasila dengan tegas melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Sinta atikasari, Sinta, and Sami'an. "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM BELA NEGARA." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 12, no. 1 (2025): 1–7. https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.90731.

Full text

Abstract:

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Bela negara merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan kewajiban ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga berbagai bentuk kontribusi lain yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam menjaga keda

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Nazhifah, Lila, and Fatma Ulfatun Najicha. "Hak Warga Negara untuk Mendapat Pendidikan di Indonesia." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5, no. 2 (2023): 73–77. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v5i2.5060.

Full text

Abstract:

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada setiap orang untuk dijalankan tetapi sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Sedangkan kewajiban ialah sebuah beban atau tanggungan yang dimiliki untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Semua akan setara dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh dan melaksanakan hak ataupun kewajibannya. Selain warga negara, suatu negara perlu memiliki kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Salah satu contoh hak dan kewajibannya adalah di bidang pendidikan. Dalam hidup bern

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Meylani, Anggraini. "HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN." HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN 28, Nomor 1 (2022): 9–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.6579101.

Full text

Abstract:

Di suatu negara termasuk Indonesia, menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau undang-undang positif dengan prinsip-prinsip utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Istilah tersebut merupakan nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan erat. Hak dan ke

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Anggraini, Meylani. "HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN." Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda 28, no. 1 (2022): 9–18. http://dx.doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.61.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Di suatu negara termasuk Indonesia, menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau undang-undang positif dengan prinsip-prinsip utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Istilah tersebut merupakan nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan er

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Izzati, Firda Aulia, and Novitasari Novitasari. "Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)." Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 1 (2023): 1. http://dx.doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.7379.

Full text

Abstract:

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, saling berhubungan sebab-akibat yang bisa dipisahkan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan diberbagai bidang sering mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Seringkali menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat haknya. Jaminan hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bersamaan dengan kesadaran menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam setiap lini kehidupan Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Zahra Nauli, Elviana Elviana, and Sasmi Nelwati. "Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi." Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan 1, no. 3 (2024): 180–93. https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.456.

Full text

Abstract:

Harmonizing the obligations and rights of the state with citizens in Indonesian democracy is important to achieve a harmonious balance between rights and obligations. The obligations and rights of citizens are regulated in the 1945 Constitution and other statutory regulations. In a democracy, citizens have rights and obligations that must be carried out responsibly. Citizens’ obligations include involvement in the democratic process, self-development and service to the country. Citizens’ rights include human rights and the rights guaranteed in the 1945 Constitution. Harmonization of citizens’

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Wandi Wandi, Restu permohonan Hasibuan, and Sasmi Nelwati. "Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi." BLAZE : Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan 2, no. 3 (2024): 70–76. http://dx.doi.org/10.59841/blaze.v2i3.1385.

Full text

Abstract:

The constitution in a country, including Indonesia, is the source and basis making rules that have main principles, such as the rights and obligations of citizens. Human rigidity is the basis inherent in men as a gift from God, while the rights and obligations of citizens are a gift from the state. These are both concepts included in the second amendment to the 1945 Constitution, and cannot even be separated from each other because the two have a close relationship. The rights and obligations of citizens are an essential requirement of state legal democracy and must be implemented by people or

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Mediatati, Nani, and Dionisius Heckie Puspoko Jati. "Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan." JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 5 (2023): 3106–11. http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1729.

Full text

Abstract:

Hak dan kewajiban memang dimiliki oleh semua orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagian besar orang kurang merasa mendapatkan haknya. Warga negara Indonesia perlu menyadari pentingnya hak dan kewajiban dalam berkehidupan kenegaraan. Sebagai generasi muda, pada masa sekarang ini banyak terjadi tindakan dan perilaku yang menunjukkan kurang memahami pentingnya hak dan kewajiban dalam berkehidupan kenegaraan. Dalam hal ini peserta didik di SMP Negeri 1 Bandungan banyak yang belum menyadari pentingnya hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dalam kehidupan di sekolah. Oleh karena itu, perlunya

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Putra, Aldi, Zainuddin Zainuddin, and Jamal Mirdad. "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAUDUDI." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2, no. 1 (2021): 1. http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2869.

Full text

Abstract:

Tulisan ini mengkaji tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. Tujuan dari artikiel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Al-Maududi tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara-negara Islam.Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan tokoh Islam Al Maududi terhadap suatu negara Islam yang terdiri dari masyarakat yang yang berbeda dari segi agama?, bagaimana posisi hak dan kewajiban dalam bernegara?. Metode yang digunakan adalah metode kualit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

DADANG, DADANG. "PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA." Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 10, no. 1 (2023): 76–90. http://dx.doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262.

Full text

Abstract:

Perkembangan tugas-tugas negara pasca memasuki abad ke 20 menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai banyak kewajiban-kewajiban. Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Kuswan Hadji, Sulistiowati Sulistiowati, Aulia Sinta Arianti, Alya Khoyrunisa, Nur Aisyah Kusmawati, and Melati Harmia Putri. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara." Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2024): 112–17. http://dx.doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271.

Full text

Abstract:

The definition of rights according to KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) is as authority, power to do (because it has been determined by certain laws or rules), and the right power to do something or demand something. The definition of rights in general is everything that is given to certain parties in certain situations... While according to the KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) obligation is (something) that must be done; must. These two concepts are very important for the life of the community, nation and state. The constitution in every country, including Indonesia, functions as a posit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Marchelina Sukma, Oktavia, Aulia Armisyah Esra, Mutiara Fitri Santika, Olivia Andrea Br Bukit, and Sri Yunita. "Perspektif Mahasiswa Mengenai Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara." COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development 2, no. 08 (2022): 1444–50. http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v2i08.487.

Full text

Abstract:

This research aims to know the perspective of the students on the rights and obligations, and what are the rights and obligations of states and citizens, and to what extent the students understand about the rights and obligations of the state and citizens. Rights and obligations are inherent in each individual and group. The study was done through distribution of the angkets (questionnaires). The method employed in this study is a qualitative descriptive method. This understanding of rights and obligations is surely essential to living in a prosperous, comfortable, and secure country.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Marchelina Sukma, Oktavia, Aulia Armisyah Esra, Mutiara Fitri Santika, Olivia Andrea Br Bukit, and Sri Yunita. "Perspektif Mahasiswa Mengenai Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara." COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 8 (2022): 1444–50. http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v2i8.487.

Full text

Abstract:

This research aims to know the perspective of the students on the rights and obligations, and what are the rights and obligations of states and citizens, and to what extent the students understand about the rights and obligations of the state and citizens. Rights and obligations are inherent in each individual and group. The study was done through distribution of the angkets (questionnaires). The method employed in this study is a qualitative descriptive method. This understanding of rights and obligations is surely essential to living in a prosperous, comfortable, and secure country.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Turkamun, Sylvia Hasanah Thorik, and Mohamad Anwar. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Berdemokrasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang." PENGABDIAN SOSIAL 4, no. 2 (2024): 210–17. http://dx.doi.org/10.32493/pbs.v4i2.41877.

Full text

Abstract:

Setiap Negara tentunya ingin mendapatkan kedamaian ketentraman serta kesejahteraan yang abadi sesuai dengan tujuan masing-masing dari setiap Negara dan tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan warga negaranya hidup sejahtera dalam perjuangan kemerdekaannya, setiap warga negara tentu dibutuhkan perjuangan, hal ini dilanjutkan oleh beberapa sistem pemerintahan lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada, dari kemerdekaan Ini akhirnya timbul pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang harus dijalankankan dan dipahami satu sama lain bahwa terdapat suatu hak dan kewajiban setiap warga negara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Teuku Fadhli, Sarah Syafitri Siregar, Khairani Al Fatha, et al. "KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA." Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan 3, no. 1 (2023): 89–103. https://doi.org/10.61721/educandumedia.v3i1.207.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum. Pada negara hukum, penyelenggaraan ketatanegaraan diatur dengan sebuah konstitusi hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya, yang diatur dalam konstitusi nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga negara. Penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dipilih dalam tulisan ini untuk mengungkap data dengan teknik content an

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Al Fatha, Khairani, Teuku Fadhli, Lilis Anggraini, et al. "KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA." Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan 2, no. 1 (2023): 88–102. http://dx.doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.207.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum. Pada negara hukum, penyelenggaraan ketatanegaraan diatur dengan sebuah konstitusi hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya, yang diatur dalam konstitusi nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga negara. Penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dipilih dalam tulisan ini untuk mengungkap data dengan teknik cont

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Septiayu Restu Wulandari, Miftah Wangsadanuredja, Titin Sunaryati, Ika Juhriati, and Jonathan Marojahan. "Kedudukan Legalitas Kependudukan Warga Negara: Studi Kasus Penduduk Ilegal di Kampung Baru, Malaysia." Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 3 (2023): 753–61. http://dx.doi.org/10.56799/joongki.v2i3.2267.

Full text

Abstract:

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang undang termasuk perihal memilih dan memiliki kewarganegaraan yang syaratnya diatur dalam undang undang. Kepemilikan kewargengaraan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dimanapun warga negara itu berada, baik di dalam maupun diluar negeri. Adanya warga negara yang tidak memiliki legalitas kewarganegaraan merupakan permasalahan yang ternyata menjadi sorotan dan memiliki akibat yang serius. Banyak yang mengaku sebagai warga negara namun tidak memiliki legalitas kewarganegaraan bahkan bisa berdomisil

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. "HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI DASAR NILAI INTRINSIK WARGA NEGARA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SIPIL." Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 4, no. 1 (2019): 113–28. http://dx.doi.org/10.25217/jf.v4i1.426.

Full text

Abstract:

Rights and obligations are one of the important elements that need to be cared for by the state. In the context of citizenship, rights and obligations become intrinsically basic values of citizens in building a civil society. Almost everyone has understood between rights and obligations as citizens, but because everyone does various activities, their rights and obligations are often forgotten. In state life, sometimes the rights of citizens face each other's obligations. So the writing of this article aims to find out the mapping of citizenship rights and obligations broadly which can be the b

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Ch. Likadja, Jeffry Alexander. "Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”." Hasanuddin Law Review 1, no. 1 (2015): 75. http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.41.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (rechstaat) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan mengggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Law diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (Rechtstaat) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervens

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Ch. Likadja, Jeffry Alexander. "Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”." Hasanuddin Law Review 1, no. 1 (2015): 75. http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (rechstaat) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan mengggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Law diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (Rechtstaat) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervens

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Kesuma, Derry Angling, and Andi Candra. "TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19." TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 6, Nomor 2 (2020): 211–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.3972659.

Full text

Abstract:

Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik  kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Mahardin, Ahmad Fauzan, Muliati, and Nurmawadah Rahmah. "Pembentukan Karakter Demokratis Melalui Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Kota Bima." Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 5, no. 1 (2022): 107–12. http://dx.doi.org/10.29303/jpmpi.v5i1.1342.

Full text

Abstract:

Karakter demokratis merupakan sebuah cara yang timbul dari diri seseorang untuk berfikir, bersikap, dan bertindak menghargai hak dan kewajiban orang lain. Di Indonesia sendiri menghargai hak dan kewajiban orang lain merupakan suatu hal yang paling penting, dengan sikap ini akan tercermin pribadi seseorang sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan negaranya. Hak dan kewajiban warga negara sudah tertera jelas dalam UUD 1945 pada pasal 26, 27, 28 dan 30. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seorang warga negara harus melaksanakan hak dan kewajibannya serta ha

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Raja, Agung Kusuma A.R Caropeboka. "ANALISIS KEPASTIAN HAK TANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT." ANALISIS KEPASTIAN HAK TANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT 7, Nomor 1 (2020): 56–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.4271252.

Full text

Abstract:

Tanah Merupakan salah satu potensi sumber daya alam, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Untuk itu harus di prioritaskan untuk membawa manfaat dalam kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui kebijakkan kepemilikkan atas hak tanah, yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya memungkinkan tanah-tanah tersebut dapat membantu dan menunbuhkembangan perekonomian masyarakat dalam rangka menunjang perekonomi negara dan masyarakat. Hak menguasai negara atas tanah, yang di berikan negara pada setiap warga  tentunya membawa pengaruh bagi setiap warga terutama kepastian

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Poppy Belladonna, Aprillio, Neneng Tripuspita, and Yayuk Hidayah. "KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN." Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2023): 89. http://dx.doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12914.

Full text

Abstract:

Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masayarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentun

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, Nurul Fajri Chikmawati, and Liza Evita. "PENYULUHAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 10 JAKARTA PUSAT." JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 23, no. 2 (2017): 261. http://dx.doi.org/10.24114/jpkm.v23i2.6874.

Full text

Abstract:

Abstrak Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kewenangan pemerintah untuk memungut pajak merupakan lingkup pengertian dari hukum pajak. Pemberian penyuluhan hukum pajak kepada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dilakukan karena mereka merupakan calon wajib pajak. Kegiatan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban wajib pajak ditujukan kepada peserta didik kelas XII jurusan IPS karena pengetahuan tentang pajak telah sedikit mer

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Sugara, Harry. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara." JURNAL KOULUTUS 5, no. 1 (2022): 103–16. http://dx.doi.org/10.51158/koulutus.v5i1.822.

Full text

Abstract:

Pengembangan keterampilan warga negara di abad ke 21 memerlukan peran bidang Pendidikan dalam negara. Pendidikan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam membangun generasi yang demokratis dengan implementasi model dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang bisa menjadi poin-poin pembahasan dalam membangun kompetensi keterampilan di era demokrai. Beberapa ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dan model pembelajarannya yaitu; pemahaman nilai kesatuan dan persatuan pada kajian materi integrasi nasio

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Andra Taupan. "Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945." JOCER: Journal of Civic Education Research 1, no. 1 (2023): 1–5. http://dx.doi.org/10.60153/jocer.v1i1.7.

Full text

Abstract:

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Mengingat begitu pentingnya bela negara, maka Indonesia pun memiliki landasan konstitusional yang kuat. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita la

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Wicaksono, Yudi Krisno, I. Nyoman Nurjaya, and Edi Susilo. "HAK ASASI DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA." Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi 10, no. 1 (2022): 82–97. http://dx.doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5382.

Full text

Abstract:

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan vaksinasi COVID-19 yang direalisasikan secara nasional dalam perspektif hak dan kewajiban asasi warga negara. Metode penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, yang memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesehatan termasuk pada bagian HAM adanya jaminan dari konstitusi dan perundang-undangan. Kondisi krisis kesehatan dampak COVID-19 membuat pemenuhan hak asasi warga negara dalam sektor kesehatan menjadi sangat mendesak untuk di

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Hadi, Abdul. "Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga negaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 8, no. 2 (2019): 123–38. http://dx.doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661.

Full text

Abstract:

Globalisasi jelas berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga. Konsep kewarga negaraan global tentu akan menjadi masalah yang berkembang untuk semua warga dunia. Warga dunia global menuntut agar setiap warga negara memiliki peran yang sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga dunia. Pengembangan kewarga negaraan sebagai hasil dari pembangunan global jelas akan menjadi tuntutan bersama untuk kesetaraan di antara warga global di mana kebebasan dan kesetaraan adalah fokus utama. Konsep kewarga negaraan global menjadi prioritas penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Ar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Awan, Febri, Yonnawati Yonnawati, and Putri Rahmaini. "DAMPAK KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN." DEMOKRASI 1, no. 3 (2022): 88–101. http://dx.doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.794.

Full text

Abstract:

Warga Negara memiliki kewajiban dan hak, salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada bawahannnya maupun kepada masyarakat dalam penyampaian pentingnya membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, untuk memperoleh gambaran secara detail dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya targ

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Asyafiq, Sutrisno. "PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA GLOBAL." Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2018): 41. http://dx.doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1880.

Full text

Abstract:

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gagasan pendidikan kewarganegaraan global serta peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang menganalisis berbagai teori tentang kewarganegaraan global dan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasi penelitian menunjukkan bahwa Warga negara global merupakan bentuk pelaksanaan sistem kewarganegaraan yang mencangkup beberapa hak dan kewajiban dasar warga negara secara global. Warga negara global tentu harus disiapkan secara langsung khusunya

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Syarif, Nawaz, and Ahmad Habibi. "KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH." Mitsaqan Ghalizan 4, no. 1 (2024): 60–73. http://dx.doi.org/10.33084/mg.v4i1.7365.

Full text

Abstract:

In the course of history, we have seen that conflict occurs due to different needs, which is why sometimes the law appears as a way to mediate between one another. In this case, the Medina Charter, which is the state Constitution, is the legal basis regarding the rights and obligations of its people. This research is legal research which focuses on analyzing using a conceptual approach how the legal concept of the Medina Charter presents the rights and obligations of every human being as a citizen. The Medina Charter teaches us lessons about Brotherhood (Al-Ikha), Equality (Al-Musawa), Toleran

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Noorliani and Norhalidah. "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan." EduCurio: Education Curiosity 3, no. 1 (2024): 271–77. https://doi.org/10.71456/ecu.v3i1.1088.

Full text

Abstract:

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (library Reasearch) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian di analisis dan diolah sehingga menjadi hasil penelitian. Dalam pembahasan ini disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Samosir, Tony Richard Alexander, and Elisatris Gultom. "Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara." Jurnal Pendidikan Indonesia 6, no. 5 (2025): 2297–310. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7736.

Full text

Abstract:

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya dalam hal kewajiban iuran yang memberatkan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan, serta menelaah implikasi konstitusional dari mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 15–30. http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303.

Full text

Abstract:

Sikap netral dan independen dari intervensi politik merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara untuk menghindarkan diri di dalam pelibatan secara aktif pada proses pemilu yang merupakan bentuk kontestasi politik di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya memiliki korelasi terhadap upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau kerap dikenal dengan istilah good governance. Di samping hal tersebut perlu disadari pula bahwa Apara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Binamulia Hukum 10, no. 1 (2023): 15–30. http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374.

Full text

Abstract:

Sikap netral dan independen dari intervensi politik merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara untuk menghindarkan diri di dalam pelibatan secara aktif pada proses pemilu yang merupakan bentuk kontestasi politik di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya memiliki korelasi terhadap upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau kerap dikenal dengan istilah good governance. Di samping hal tersebut perlu disadari pula bahwa Apara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Pustika, Anna Anindita Nur. "Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 1 (2022): 17–31. http://dx.doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.168.

Full text

Abstract:

Salah satu hubungan yang dapat dilakukan di antara negara adalah melalui hubungan konsuler. Hubungan konsuler dapat terlaksana apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan perwakilan negaranya untuk ditempatkan di negara penerima. Salah satu kewajiban negara penerima maupun negara pengirim adalah memberikan perlindungan warga negara yang menghadapi masalah hukum di negara penerima. Hal ini disebut Mandatory Access Consular Notification, bahwa negara penerima wajib segera memberitahukan perwakilan konsuler negara asal warga negara yang menghad

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Sasana Tunggal. "Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." JOCER: Journal of Civic Education Research 1, no. 1 (2023): 11–15. http://dx.doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9.

Full text

Abstract:

Negara tidak mungkin ada tanpa adanya warga negara. Warga negara memiliki kedudukan penting dalam mengarahkan negara melalui politik. Tidak heran bila pendidikan politik sangat menentukan tingkat kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik sebagai sumber referensi. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pendidikan politik memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran warga negara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Setiaji, Yazid, Mochamad Aziz Zhafir, Rifania Anjani, and T. Heru Nurgiansah. "Penerimaan Hak dan Kewajiban Terhadap Akses Pendidikan yang Merata di Indonesia." SMASH: Journal of Social Management Sains and Health 1, no. 1 (2024): 7–11. https://doi.org/10.57235/smash.v1i1.4329.

Full text

Abstract:

Penelitian ini di latar belakangi karena adanya permasalahan penerimaan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akses Pendidikan di Indonesia yang belum merata terutama di daerah Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Selatan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan dengan mencari sumber sumber dari jurnal, buku, atau referensi lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar permasalahan Pendidikan yang tidak merata di daerah Bolaang Mogondow Sel

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 23. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622.

Full text

Abstract:

<p align="justify"><span lang="IN">Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanks

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945." Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 837–45. http://dx.doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Meliwati. "Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pilar Penguatan Karakter Bangsa." Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum 2, no. 1 (2025): 26–31. https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.340.

Full text

Abstract:

This study aims to explore the understanding of Indonesian citizens regarding their rights and obligations as pillars for strengthening national character. A descriptive qualitative approach was used, with data collection techniques including in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and observations in several locations across Indonesia. The results show that the public has a better understanding of their rights compared to their obligations. Urban communities tend to be more aware of their rights, while rural communities focus more on their obligations. However, both groups still l

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Cunduk Wasiati. "PROBLEMATIKA PEMENUHAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 1, no. 2 (2022): 91–101. http://dx.doi.org/10.37631/jrkhm.v1i2.13.

Full text

Abstract:

Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Wahyu Suwarni. "Hak dan Kewajiban Bela Negara Mahasiswa Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif." Jurnal Sekretari Universitas Pamulang 11, no. 2 (2024): 302–11. http://dx.doi.org/10.32493/sekretarisskr.v11i2.42305.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Hak dan Kewajiban Bela Negara Mahasiswa dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Mahasiswa perlu bela negara karena bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman konsep bela negara bagi mahasiswa agar menumbuhkan sikap nasionalisme mahasiswa dalam mengaktualisasikan bela negara terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial pada mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Si

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Almando, Benedikto. "IMPLEMENTASI KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI ORANG ASING DI INDONESIA." Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 8, no. 2 (2023): 197–212. http://dx.doi.org/10.25170/paradigma.v8i2.5195.

Full text

Abstract:

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan sektor wisata mancanegara serta peningkatan peluang bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan kebijakan yang memudahkan para Warga Negara Asing untuk datang dan tinggal di Indonesia selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun tanpa kewajiban penjamin. Kemudahan tersebut mengakibatkan tingginya kebutuhan hunian bagi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Tingginya kebutuhan tersebut

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Faizunisa Thahir, Mochamad Reynald Purnama Dewa, Resanti Audrienne, Gabriel Martua Bintang Ramoz, and M.Faishal Syamsuddin. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mengikuti Pemilihan Umum." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 12, no. 2 (2025): 88–95. https://doi.org/10.23887/jpku.v12i2.55770.

Full text

Abstract:

Dalam kehidupan bernegara dibutuhkan adanya sistem yang dapat mengatur keseluruhan kehidupan negara. Salah satu sistem yang berjalan di Indonesia yaitu pemilihan umum. Masyarakat Indonesia sendiri diberikan hak dan kewajiban untuk turut serta aktif dalam keberlangsungan kegiatan pemilihan umum. Namun sampai saat ini masih ada warga negara yang tidak melakukan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum ini. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap urgensi keterlibatan dari setiap masing-masing individu untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Tingkat kesadar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!