Academic literature on the topic 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)"

1

Abidin, Zainal. "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Jurnal Hak Asasi Manusia 15, no. 1 (2022): 44–69. http://dx.doi.org/10.58823/jham.v15i1.117.

Full text
Abstract:
Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tujuan untuk pembaruan hukum acara pidana dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, RUU KUHAP belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan standar dan perkembangan norma-norma hak-hak fair trial dalam hukum HAM internasional dan hukum pidana internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, diantaranya ICCPR dan UNCAT,sehingga terikat untuk menyesuaikan dalam hukum nasionalnya hak-hak asas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Suslianto, Suslianto. "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." At-Tanwir Law Review 1, no. 2 (2021): 117. http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.1644.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian ini, Terhadap peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Pebrianto, Roli. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 3, no. 1 (2024): 71–80. http://dx.doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194.

Full text
Abstract:
Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerluk
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Supriyanto, Agus I. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Jurnal Independent 1, no. 1 (2013): 11. http://dx.doi.org/10.30736/ji.v1i1.2.

Full text
Abstract:
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah „asas praduga tak bersalah‟yaitu tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinya
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Estirahayu, Putri Setioningtias, Muhammad Riyan Al Muhdi, and Salimah Salimah. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2024): 27–41. https://doi.org/10.51749/jphi.v5i1.139.

Full text
Abstract:
Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Artinya, konsep tersebut tidak termasuk dalam salah satu tata cara pemidanaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif dapat menyimpang dari esensi intinya ketika diterapkan dalam praktik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek keadilan restoratif, termasuk definisi, prinsip, dan potensi tantangannya. Mengacu pada tantangan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus pa
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Perdana, Mohammad Ardhi, and Fikrotul Jadidah. "Good Faith sebagai Penentu dalam Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Slw." HUMANIORUM 3, no. 2 (2025): 154–59. https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.96.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis aspek hukum normatif dari segi hukum perdata di Indonesia, pertimbangan hukum dan penerapan wanprestasi dalam kasus perjanjian utang piutang dalam putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Slw. Penelitian jenis ini adalah Hukum Normatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dengan Teknik mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif . Hasil penelitian pada tugas akhir ini antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Hartono, M. Rudi, and Ryan Aditama. "KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG TERSANGKA SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA." Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2022): 106. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.316.

Full text
Abstract:
Praktik perlindungan HAM tersirat didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia pelaku kejahatan sebagai individu dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap mereka yang terlibat dalam suatu kejahatan, suatu delik. Maksud dan fungsi hukum acara pidana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang atau perbuatan aparat penegak hukum.Namun di sisi lain, undang-undang juga memberikan kekuasaan kepada pemeri
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Rays, M. Ikhwan. "GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." Jurnal Yustisiabel 9, no. 1 (2025): 97–110. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i1.3946.

Full text
Abstract:
Hukum Acara Pidana di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dibanding dengan HIR warisan Hindia Belanda yang mengabaikannya. Salah satu hak utama yang diakomodir dalam KUHAP adalah asas presumption of innocence, serta hak lainnya seperti bantuan hukum, pendampingan penasihat hukum, dan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pemberian ganti rugi dalam KUHAP serta tata cara rehabilitasi bagi individu yang mengalami kesalahan dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian men
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Liza, Deshaini, and Nur Amin Muhammad. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)." ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) 28, no. 3 (2022): 153–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8232487.

Full text
Abstract:
Tinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan  Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di g
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

M.Ag, Dahyul Daipon. "KOMPARATIF HUKUM ACARA PIDANA POSITIF DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (JINAYAH) ACEH DALAM PROSES PENYIDIKAN." El-Mashlahah 10, no. 1 (2020): 47–63. http://dx.doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780.

Full text
Abstract:
AbstractThis research aims to examine the differences of investigation process between the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP) or the Constitution number 8 of 1981 about Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law. The method used is the yuridis normative law research method. The Identification of problem is How is the investigation process based on the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP)? How is the investigation process based on Qonun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law? What is the differences
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)"

1

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pradnya Paramita, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

(Publisher), Laksana. Himpunan lengkap Kuhper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Laksana, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Solahuddin, ed. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt. Visimedia, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Indonesia. Kitab lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Pustaka Yustisia, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Indonesia. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan komentar untuk praktisi dan mahasiswa. Mandar Maju, 2000.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hamzah, Andi. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Binacipta, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Yoserwan. Pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di wilayah hukum Polresta Padang: Laporan penelitian dana rutin Unand 1997/1998. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian, Universitas Andalas, 1997.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

CV, Mini Jaya Abadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 42 tahun 2010 tentang hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 2010 tentang kebijakan umum pertahanan negara, 2010-2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2010 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 03 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mini Jaya Abadi, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Perumusan harmonisasi hukum bidang penyerasian KUHAP dengan KUHP baru. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!