Log in

Relevant bibliographies by topics / Korupsi Perizinan / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Korupsi Perizinan.

Journal articles on the topic 'Korupsi Perizinan'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2025

Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 37 journal articles for your research on the topic 'Korupsi Perizinan.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Zainul, Arifin Muhammad ;. Irsan. "KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 5, Nomor 2 (2019): 887–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3229568.

Full text

Abstract:

Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam <em>ease of doing business</em> (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi <em>World Bank Group</em>, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya &quo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Mispansyah, Mispansyah, and Nurunnisa Nurunnisa. "PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI." Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 348. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700.

Full text

Abstract:

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit dikategorikan sebagai tindak pidana; kedua untuk menganalsis kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang. Urgensi penelitian, karena korupsi di sektor perkebunan sawit di Indonesia terjadi penyalahgunaan penerbitan izin dan berpotensi merugikan keuangan negara. Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) membuka peluang ketentuan di luar UU PTPK dapat ditarik dalam ketentuan tindak pidana korupsi, nam

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Juang Nirboyo, Ade. "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." JATISWARA 36, no. 2 (2021): 219–28. http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.316.

Full text

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5/2021) yang masih mempertahankan sistem online single submission (OSS) dalam kaitannya dengan potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam konteks perlindungan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa perizinan merupakan salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018) sebenarnya sudah cukup menunjukkan usaha-usaha u

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Maharani, Audila. "Penyelanggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi." PUSKAPSI Law Review 3, no. 2 (2023): 139. http://dx.doi.org/10.19184/puskapsi.v3i2.40193.

Full text

Abstract:

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Listiyani, Nurul. "KONSEP PERIZINAN TERPADU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN." Lambung Mangkurat Law Journal 3, no. 1 (2018): 19–36. http://dx.doi.org/10.32801/abc.v3i1.66.

Full text

Abstract:

Isu Hukum yang diangkat berkaitan dengan persoalan tidak terpadunya penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang salah satu indikatornya disebabkan ketidakkonsistenan penerapan konsep lingkungan hidup sebagaimana makna dan ruang lingkupnya. Dengan ketidakterpaduan pengaturan perizinan tersebut, maka masing-masing sektor memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan. Melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual, peneliti mengkaji problematika perizinan dalam kegiatan pertambangan yang memberikan celah terjadinya tindak pidana korups

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Yansyah, Fahrudin Andri. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)." Yurispruden 4, no. 2 (2021): 128. http://dx.doi.org/10.33474/yur.v4i2.10977.

Full text

Abstract:

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat arah fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum. Salah satu tantangan dalam Stranas PK adalah minimnya pelibatan masyarakat pada 3 fokus tersebut. Terbatasnya pelibatan masyarakat pada 3 (tiga) fokus Stranas PK menjadi latar belakang pentingnya memperkuat partisipa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Christianingrum, Ratna. "KORUPSI DAN PENANAMAN MODAL ASING: PERBAIKAN KELEMBAGAAN." Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara 8, no. 2 (2023): 332–53. http://dx.doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.166.

Full text

Abstract:

Para sarjana telah mempelajari dampak korupsi terhadap investasi asing langsung (FDI). Beberapa penelitian memberikan bukti adanya hubungan negatif antara korupsi dan penanaman modal asing, sementara penelitian lainnya tidak menemukan hubungan yang signifikan. Studi ini mengkaji dampak korupsi terhadap FDI di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks persepsi korupsi dari Transparency International dan FDI untuk Indonesia dari CEIC. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode regresi untuk memperkirakan dampak korupsi terhadap FDI. Penelitian ini menunjukkan bahwa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Listiyani, Nurul. "Konsep Perizinan Terpadu sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsir Sektor Pertambangan." Lambung Mangkurat Law Journal 3, no. 1 (2018): 19. http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.62.

Full text

Abstract:

Isu Hukum yang diangkat berkaitan dengan persoalan tidak terpadunya penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang salah satu indikatornya disebabkan ketidakkonsistenan penerapan konsep lingkungan hidup sebagaimana makna dan ruang lingkupnya. Dengan ketidakterpaduan pengaturan perizinan tersebut, maka masing-masing sektor memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan. Melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual, peneliti mengkaji problematika perizinan dalam kegiatan pertambangan yang memberikan celah terjadinya tindak pidana korups

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Arafat, Zarisnov, Sartika Dewi, Bagus Satriyo Ramadha, Lia Amaliya, and Anisa Hermawati. "Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." JURNAL HUKUM PELITA 5, no. 2 (2024): 218–32. https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5212.

Full text

Abstract:

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 517. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538.

Full text

Abstract:

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan audit forensic, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan public. Pemerintah Indonesia sangat m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Riwanto, Agus, and Sukarni Suryaningsih. "STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendalami tentang fenomena korupsi di pemerintahan daerah dan upaya strategis dalam mencegahnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Jenis penelitian ini merupakan penelitian socio-legal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dan disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan korupsi dan modusnya di daerah adalah, biaya politik Pilkada tinggi, kepala daerah mengintervensi dalam perencanaan APBD, kepala daerah campur tangan dalam pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Wulandari, Andi Sri Rezky, Habiba Habiba, and Andi Rahmah. "Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia." Gema Keadilan 10, no. 1 (2023): 12–21. http://dx.doi.org/10.14710/gk.2023.20070.

Full text

Abstract:

Penelitian komprehensif ini mengkaji dinamika kebijakan perizinan usaha danadopsi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai solusi berbasis risikodalam pelayanan publik. Penelitian ini menilai aspek hukum dari kebijakanperizinan usaha, khususnya yang berfokus pada OSS demi nantinya dipenelitianyang lain akan mampu mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitaspelayanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian inimelakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap undang-undang, peraturandan preseden yudisial yang relevan yang menekankan pada pentingnya siste

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Wahyu Hidayat. "PENGAKUAN HAK MASYARAKAT DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN PUBLIK." Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2023): 15–28. http://dx.doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.15.

Full text

Abstract:

Pengakuan hak di bidang perizinan dilakukan dalam bentuk pengawasan dari masyarakat dapat berupa pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan atas informasi/pemberitahuan yang disampaikan yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Saat ini warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kewenangan penguasa. Permasalahan yang diangkat adala

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Elvira, Ade Irma, та Latipah Nasution. "Меры по предотвращению экологических коррупционных преступлений (Measures to Prevent Environmental Corruption Crimes)". Jurnal Cita Hukum 7, № 3 (2019): 431–50. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v7i3.13630.

Full text

Abstract:

AbstractThe international conference on the environment which was held in Stockholm, Sweden in 1972 to Rio de Janeiro 1992, to Rio + 10 in Johannesburg 2002, emphasized the need for coordination and integration between natural resources, human resources, and artificial resources in every national development, with a population, development approach, and the environment to the integration of social, economic and environmental aspects. The Government of Indonesia is committed to carrying out sustainable development with various efforts, one of which is the issuance of environmental permits. The

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Mardhotillah, Rachma Rizqina, Afib Rulyansah, Rizqi Putri Nourma Budiarti, Jauharotur Rihlah, and Yusril Izza Nurfaiza. "Karakterisasi Pendidikan Anti Korupsi dan Wawasan Kebangsaan: Program Pengabdian Masyarakat." Indonesia Berdaya 3, no. 4 (2022): 799–808. http://dx.doi.org/10.47679/ib.2022308.

Full text

Abstract:

Semakin banyaknya pengaruh buruk dari globalisasi secara bertahap mengikis pemahaman tentang etnisitas dan benar-benar mencintai tanah air. Ditambah lagi dengan maraknya korupsi yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema pengabdian kepada masyarakat SD Namira Probolinggo adalah penguatan positif wawasan kebangsaan dan pendidikan anti korupsi, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut ditanamkan kepada siswa melalui program pembiasaan di sekolah. Metode Konseling orang tua dan gerakan pembiasaan karakter bangsa di sekolah adalah dua metode yang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Hidayatullah, Syarif, and Ditha Wiradiputra. "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing." Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 12, no. 2 (2021): 112. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861.

Full text

Abstract:

Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan bisa menarik investasi asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok yaitu; apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah cukup mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing? apakah Undang-Undang Cipta Kerja efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, Unda

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Butar, Franky Butar, Iqbal Feliciano, and Thoriq Mulahela. "MUNGKINKAH KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI?" Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI 1, no. 1 (2020): 889–902. http://dx.doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.129.

Full text

Abstract:

ABSTRAKPenelitian ini bermula dari inisiatif dari Jaksa pada KPK pada tahun 2017 yang mendakwakan bahwa kerugian lingkungan hidup dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara pada kasus pemberian izin usaha pertambangan oleh mantan gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di beberapa daerah yang menjadi kewenangannya. Jaksa pada KPK menggunakan instrumen kerugian lingkungan hidup untuk menghitung kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu elemen dalam tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan menjelaskan secara deskriptif tentang peluang KPK untuk memperhitungkan kerugian lingkungan hidup

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Adhitya Bagaskara, Rafi, and Dr. H. Rusli K. Iskandar S.H., M.H. "Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Suap Perizinan Usaha Di Kabupaten Subang Dan Dampaknya Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku “Studi Putusan Nomor 6o/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg”." Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2 (2023): 1100–1106. http://dx.doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9542.

Full text

Abstract:

The criminal act of corruption is an act committed with the intention of obtaining a personal advantage or another person's that is contrary to their obligations. There are many cases of bribery found in the community. Bribery is the most common type of corruption case handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). Basically, bribes are aimed at state officials because they have power or authority with the aim of doing or not doing something related to their position. The purpose of this research is to find out and analyze the application of law by judges and the weight of criminal re

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

HB, Gusliana, Mardalena Hanifah, and Sukamarriko Andrikasmi. "Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau." Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2 (2022): 105. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8315.

Full text

Abstract:

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan, korupsi kehutanan dan lain sebagainya yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun disayangkan keberadaan perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini belum maksimal dan belum sesuai dengan yang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Muliawaty, Lia, and Shofwan Hendryawan. "PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG)." Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi 11, no. 2 (2020): 45–57. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898.

Full text

Abstract:

Konsep pemerintahan yang baik (good governance), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan good governance adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan dan kelemahan pemerintah dalam manajemen yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatur pemerintah. Secara sederhana, governance merupakan proses lembaga-lembaga publik dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Hakikat good governance yang esensial ya

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Siagiane, Tiopan. "PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MEDAN TERHADAP PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN." Lex Justitia 1, no. 1 (2025): 88–100. https://doi.org/10.22303/lj.1.1.2019.88-100.

Full text

Abstract:

Pelayanan publik dikota Medan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. sementara itu pelayanan publiknya juga diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan. Permasalahan yang diteliti antara lain: pertama, Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Pelaksanaan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Priyanto, Luky, and Nanda Istiqomah. "Peningkatan Pemahaman Pendidikan 4 Anti melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi di SMPN 2 Srengat." Science Contribution to Society Journal 4, no. 2 (2024): 14–19. https://doi.org/10.35457/scs.v4i2.3981.

Full text

Abstract:

Pendidikan 4 anti (anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti intoleransi, anti korupsi) menjadi isu penting dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. kegiatan sosialisasi menjadi salah satu wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai 4 anti kepada siswa belum memahami tentang pendidikan 4 anti, salah satunya para siswa yang ada di SMPN 2 SRENGAT. Secara spesifik, permasalahan pendidikan 4 anti di SMPN 2 SRENGAT yaitu tingkat pemahaman tentang pendidikan 4 anti masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan edukasi tentang 4 anti bagi siswa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Hardjaloka, Loura. "STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 435. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35.

Full text

Abstract:

<p>Saat ini banyak Negara termasuk Indonesia fokus menggunakan e-government sebagai salah satu perangkat utama untuk melawan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas konsep e-government serta studi perbandingan implementasi e-government yang diterapkan di Indonesia dan Negara lainnya. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan e-government dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-p

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Widiyarta, Agus, Catur Suratnoaji, and Sumardjijati Sumardjijati. "POLA PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN PROGRAM SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) SEBAGAI PERIZINAN ONLINE DALAM UPAYA MENEKAN TINDAKAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI SURABAYA." Perspektif Hukum 16, no. 2 (2017): 231. http://dx.doi.org/10.30649/phj.v16i2.67.

Full text

Abstract:

<em>Surabaya Single Window (SSW) is one of innovative program from the Government of Surabaya City as public service to issue license by online in actualizing the clean governance. The research results of the Investment Coordinator Body (</em>Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM<em>) Surabaya showed that 65% </em><em>of Surabaya people still use manual license system and 35% of them use online system. Therefore, it is necessary to identify factors that motivate and hinder the behavior of Surabaya people to use SSW program as online license system. This research

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Motian, Yosep Nyoman. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA." De Juncto Delicti: Journal of Law 3, no. 2 (2024): 72–83. http://dx.doi.org/10.35706/djd.v3i2.7937.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 27 saksi memberi informasi terkait permasalahan dalam penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka tahun 2019-2021yang diduga menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. Lembaga antirasuah menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan penyelewengan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan negara. Abdul Gafur bersama dengan eks Direktur Perumda Benuo Taka Heriyanto dan Bendahara Perumda Benuo Taka Karim Abidin ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebagai pengembangan dalam pengert

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Pati, Bagas, Komang Jaka Ferdian, and Bustami Rahman. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT : STUDI TERHADAP APLIKASI SMART IN PIRT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA." JURNAL TRIAS POLITIKA 6, no. 2 (2022): 245–63. http://dx.doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4600.

Full text

Abstract:

Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dan globalisasi berdampak terhadap bidang pelayanan publik dan pemerintahan yang ikut bertransformasi ke arah elektronik atau dikenal dengan e-government. Transformasi digitalisasi pada bidang pelayanan publik dan pemerintah menghadirkan berbagai inovasi untuk mewujudkan transparansi, pengurangan korupsi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan pengurangan serta terciptanya tata kelola pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal dan lebih baik atau good governance, sehingga diperlukan kebijakan atau relugasi yang tepat agar dal

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Yaka Dampaka and Anna Erliyana. "Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 3 (2025): 2433–43. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4382.

Full text

Abstract:

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pelaksanaan tugas yang luas dan kompleks, yang didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berfokus pada tiga fungsi utama yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, dengan perizinan sebagai alat hukum penting. Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau dikenal sebagai AUPB diperkuat oleh Undang - Undang Administrasi Publik Tahun 2014, yang berfungsi sebagai pedoma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Rusdi, Sumarni. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Minerba Bagi Masyarakat Halmahera Tengah dalam pandangan hukum Pembangunan." ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2025): 16–35. https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5148.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi yang perlu diperhatikan para legislator dalam upaya merevisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang- Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba). Sebagai dasar hukum dalam menjalankan ekpolitasi sumber dalam alam dalam dunia pertambangan berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UU Mi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Qatrunnada, Darin, Ryoji Utomo, and Safira Putri. "INOVASI SISTEM DIGITAL PADA TATA KELOLA KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI PERTUMBUHAN KOTA GOOD GOVERNANCE." Jurnal Pengembangan Kota 10, no. 2 (2022): 189–99. http://dx.doi.org/10.14710/jpk.10.2.189-199.

Full text

Abstract:

Surabaya merupakan Salah satu kota di Indonesia di daerah Jawa Timur yang mendapat predikat pemerintah responsif dan inovatif dalam hal penerapan good governance karena berhasil mengembangkan e-Government miliknya. Dasar dari hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan variasi produk pemerintahan terutama untuk pelayanan publik yang sudah berbasis internet. Variasi produk pemerintahan berbasis internet ini mulai diterapkan di Surabaya sudah hampir 5 tahun lalu, dan pada saat itu Walikota Surabaya adalah Ibu Tri Rismaharini. Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya periode 2010 hingga 2015

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Rina Andriani and Sulaiman Kurdi. "Regional Government Authority Regarding Mineral and Coal Mining Business Licenses in Indonesia based on Law Number 3 of 2020." Interdisciplinary Explorations in Research Journal 2, no. 1 (2024): 94–110. http://dx.doi.org/10.62976/ierj.v2i1.387.

Full text

Abstract:

Abstract Mineral and Coal Mining, which is a source of state income, is specifically regulated in Law Number 3 of 2020, which is a new regulation on mineral and coal mining. The purpose of this research is to review the issue of mining business permits which previously belonged to the district or city regional government which later became the authority of the central government, namely Article 35 Paragraph (1). This research uses a normative legal approach through library research with legal literature and documents. The results of this research show that the authority of regional governments

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Rommy Patra. "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3 (2022): 125–37. http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51746.

Full text

Abstract:

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan. Permasalahan: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian, adapun hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Akib, Haedar, Khusnul Hatimah, and Herlina Sakawati. "The Effect of Providing Additional Employee Income on Employee Performance." Pinisi Journal of Education and Management 2, no. 1 (2023): 85. http://dx.doi.org/10.26858/pjoem.v2i1.46405.

Full text

Abstract:

Additional employee income is compensation received by civil servants which aims to improve employee performance. This study aims to determine the effect of providing additional employee income on employee performance at the Office of the Bureau of Personnel and Human Resources Development in Barru Regency. This research is a correlation research using a quantitative approach. Data collection techniques using the observation method, questionnaire/questionnaire method and documentation method. Data analysis techniques in this study used descriptive analysis techniques and inferential statistica

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Setiyawan, Erlangga Bagus, and Hana Farida. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas." VERITAS 8, no. 1 (2022): 109–21. http://dx.doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1842.

Full text

Abstract:

Perilaku suap sudah mengakar di setiap lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi suatu budaya koruptif yang merugikan bangsa Indonesia. Perilaku suap sudah menjadi suatu ancaman yang nyata bagi Bangsa Indonesia karena dari tahun-ke tahun seperti tidak ada kata habis, bahkan dalam perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Pencegahan terhadapa kecelakaan lalu lintas sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas dengan penegakan hukum melakukan fungsi pengawasan terhadap masyarakat secara langsung di ja

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Heriyanto, M. Teguh, and Wartiningsih Wartiningsih. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar." INICIO LEGIS 2, no. 1 (2021). http://dx.doi.org/10.21107/il.v2i1.11009.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam juga dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam memanfaatkan hutan terkadang manusia memanfaatkannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang sering terjadi adalah illegal logging. Tindak pidana Illegal logging merupakan perbuatan menebang pohon secara liar atau secara tidak sah di kawasan hutan. Illegal logging juga menimbulkan kerugian bagi negara,

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Eddy Rifai, Maya Shafira, Deni Achmad, et al. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung." Nemui Nyimah 3, no. 2 (2023). http://dx.doi.org/10.23960/nm.v3i2.69.

Full text

Abstract:

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta kete

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Fitrazia, Zerelda Azzahra, A. Bakir Ihsan, and Bilal Iqbal. "Political Rights of Ex-Corruption Convicts in Elections." Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) 4, no. 2 (2023). http://dx.doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37125.

Full text

Abstract:

Abstract. This research aims to determine the birth process, the dynamics of the formulation, and the impact of the licensing policy for ex-corruption convicts to participate in elections. By using qualitative research methods and public policy theory, political elites, and corruption, this study found that the licensing policy for ex-corruption convicts in elections is a political process on the basis of providing opportunities for ex-corruption convicts as part of human rights which is then set forth in Law Number 7 of 2017 as a legal decree. Therefore, General Election Commission Regulation

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, and Sumardjijati. "Pola Perilaku Masyarakat terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (SSW) sebagai Perizinan Online dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya." Perspektif Hukum, November 20, 2016, 231–41. http://dx.doi.org/10.30649/ph.v16i2.54.

Full text

Abstract:

Surabaya Single Window (SSW) is one of innovative program from the Government of Surabaya City as public service to issue license by online in actualizing the clean governance. The research results of the Investment Coordinator Body (Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM) Surabaya showed that 65% of Surabaya people still use manual license system and 35% of them use online system. Therefore, it is necessary to identify factors that motivate and hinder the behavior of Surabaya people to use SSW program as online license system. This research use descriptive method by sampling 300 respondents w

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!