Academic literature on the topic 'Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta (Indonesia)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta (Indonesia).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta (Indonesia)"

1

Narindrani, Fuzi. "SISTEM HUKUM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG)." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (May 29, 2017): 111. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129.

Full text
Abstract:
<p>Peredaran narkotika terutama lembaga pemasyarakatan sudah sangat marak, hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem hukum yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terutama di lingkungan institusi pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan suatu upaya dan langkah nyata terhadap penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan melalui perubahan sistem hukum. Sehingga permasalahan yang diteliti adalah bagaimana sistem hukum pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan yang dapat mewujudkan keadilan untuk kedamaian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer bersumber dari lembaga pemasyarakatan Cipinang, hasil penelitian menunjukan bahwa sistem hukum berupa legal structure, legal substance dan legal culture yang ada sudah sangat mengkhawatirkan, namun terdapat upaya perubahan berupa rehablitasi, terapi metadon, dan penghargaan bagi petugas. Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera perlu memperbaiki sistem hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan agar tercipta sistem pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dan menurunkan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.</p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Mangentang, Matheus, Malik Bambangan, Dyulius Thomas Bilo, and Moses Wibowo. "STRATEGI PEMURIDAN BAGI NARAPIDANA DI LP CIPINANG JAKARTA TIMUR BERDASAR PADA 2 TIMOTIUS 4:2 DAN RELEVANSINYA BAGI PELAYANAN MISI KAUM MARGINAL." Jurnal PKM Setiadharma 1, no. 1 (August 18, 2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.47457/jps.v1i1.22.

Full text
Abstract:
Everyone believe is called to be a disciple by Christ. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Departing from this statement, it is understood that, only by becoming a disciple of Christ can one become a light or witness of Christ in the world and lead others to Christ. The true Christian life, is not meant to simply accept Jesus as Savior, attend church services, read the Bible, pray, talk about Jesus, but also is intended to represent God and demonstrate the lifestyle of God's kingdom on earth. So true Christians are disciples of Jesus Christ. Because of the importance of that discipleship, students are mentioned 269 times in the New Testament, which refers to individuals who are jointly committed to following Jesus Christ. The purpose of this research is to provide discipleship services for Christian prisoners at Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur. As a result of this research that after this discipleship was held Christian convicts at Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur had a Christlike character, had hope in Christ, could multiply discipleship.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Mutakim, Jaenal. "PELATIHAN CORELDRAW DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN WARGA BELAJAR PAKET C DI PKBM BINA MANDIRI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR." PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 30, no. 1 (June 29, 2018): 35–45. http://dx.doi.org/10.21009/parameter.301.04.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan peningkatan keterampilan bagi warga belajar yaitu dengan menganalisis hasil belajar yang diberikan perlakuan (treatment) kepada warga belajar dilihat dari kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam peningkatan keterampilannya dalam pembelajaran tersebut.Pelatihan merupakan hal ptning untuk membangun kemandirian dan keterampilan warga binaan.Masalahnya adalah pelatihan doi lokasi ini masih belum mampu membangun wawasan yang lebih luas, sikap mengtal dan kemandirian yang masih kurang.Diperlukan upaya untuk membangun pelatihan yang dapat menghasilkan adanya : peningkatan wawasan,dan sikap mental serta kemandirian yang optimal pada warga binaan. Metode yang digunakan adalah metode experiment. Penelitian ini dilakukan di PKBM Bina Mandiri Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta timur pada bulan agustus 2012-bulan November 2012. Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah warga belajar PKBM Bina Mandiri sebanyak 10 warga belajar. Instrument penelitian berbentuk pretest, posttest, dan angket (kuesioner). Validitas tes yang digunakan adalah validitas isi, sedangkan reabilitas menggunakan rumus product moment.Instrument yang digunakan berupa angket (kuesioner) dimana sebelumnya sudah dilakukan uji validitas dengan menggunakan rumus person product moment. Hasil rumus tersebut dari 26 pertanyaan yang terdapat kuesioner ada 1 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, yang lainnya dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas yang diukur dengan rumus Alpha Cronbach sehingga didapat hasil r hitung > r tabel = 0.97 > 0.632. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan adanya terdapat peningkatan keterampilan dalam pemahaman hasil belajar dalam memberikan pelatihan tentang pelatihan coreldraw dalam meningkatkan keterampilan pada warga belajar PKBM Bina Mandiri Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta timur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Roby Christian Hutasoit. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1, no. 5 (December 21, 2020): 418–29. http://dx.doi.org/10.36418/jist.v1i5.47.

Full text
Abstract:
Pengkajian ”Evaluasi Layanan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan” bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta untuk mengetahui koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2018 dengan lokus di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode mixed method. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei, studi pustaka dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Hal yang harus diperhatikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pada Unit Teknis Pemasyarakatan begitu juga dengan ketersediaan obat-obatan. Klinik kesehatan baik pada Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah belum memiliki sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan izin praktik dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin. Hal lain yang juga harus mendapat perhatian adalah masih banyaknya tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan ketika tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan sakit dan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Pola koordinasi yang dilakukan selama ini adalah hasil kreativitas dari pimpinan di daerah dengan instansi terkait dibidang pelayanan kesehatan terutama untuk mendapatkan obat.Rekomendasi yang dapat diberikan untuk jangka pendek antara lain adalah agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial RI tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan dan Narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana pada klinik kesehatan di semua Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara terutama terkait pengadaan obat-obatan, dan juga ambulance. Selain itu, Para medis yang ada di Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara secara periodik agar memberikan sosialisasi layanan kesehatan kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan layanan kesehatan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ulina, Emsah, and Padimun Lumban Tobing. "TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA TIMUR." IBLAM LAW REVIEW 1, no. 1 (January 31, 2021): 39–50. http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v1i1.10.

Full text
Abstract:
Tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Indonesia adalah supaya narapidana dapat memperbaiki dirinya sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai agar, narapidana dibina dan dibimbing menjadi orang yang lebih baik. Seseorang menjadi narapidana tidak hanya disebabkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang datang dari luar bersifat material, tapi juga faktor mental spritualnya yang sudah rusak akibat dari kesalahan dan sosialisasi yang membentuk pribadinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita di LAPAS Perempuan? 2.Apa yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur memuat beberapa prosedur mulai dari penerimaan narapidana, pendaftaran hingga selanjutnya tahap pelaksanaan pembinaan narapidana. Di tahap pelaksanaan itu sendiri terdiri dari 4 (empat) tahap yakni tahap awal mengajarkan para narapidana untuk memiliki kesadaran agama dan hukum, tahap lanjutan yang memberi arahan kepada para narapidana untuk senantiasa menampilkan bakat dan ketrampilannya agar saat di dalam LAPAS, narapidana ada kegiatan positif yang dilakukan. Selanjutnya di tahap lanjutan yang kedua narapidana yang telah menjalani separuh masa pidananya yang menurut Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) diperbolehkan untuk diluar tembok (Asimilasi), di tahap yang terakhir ini diberi bekal untuk menjadi manusia yang mandiri, hidup bahagia dan berpatisipasi aktif di masyakat kembali. Beberapa kendala-kendala pelaksanaan pembinaan warga binaan di LAPAS adalah Kondisi over kapasitas LAPAS; Sebagian WBP tidak memiliki keluarga yang jelas; Masih kurangnya personil pengamanan pada LAPAS; Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan fasilitas lembaga Pada LAPAS; Kurangnya SDM seperti tenaga bantuan Guru dan tenaga Pelatih.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Aryanto, Sani, Zahara Tussoleha Rony, Suharjuddin Suharjuddin, and Fara Diba Catur Putri. "Implementasi Metode Scaffolding Dalam Membuat Puisi Berbasis Ecoliteracy Pada Anak-Anak Penghuni Lapas Salemba." Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ 3, no. 2 (June 30, 2020): 171–80. http://dx.doi.org/10.31599/jabdimas.v3i2.207.

Full text
Abstract:
To resolve environmental and literacy issues in Indonesia, the government has strived for schools like the School Literacy Movement/ Gerakan Literasi Sekolah (GLS) and internalizing values ​​of environmental in the curriculum. But unfortunately, the movement is considered to touch dimensions of formal education in the school and has not yet penetrated massively in some segments of society. One segmentation of the community that has not been touched is the Prison. Therefore, we hold community at the Salemba Prison Klas IIA in Percetakan Negara Street, No.88 A, RT.12/RW.4, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. This training is aimed at the prison of children under the age of 17 years totaling 40 children. This activity is expected to be able for providing education based on eco-literacy as their experience when leaving prison. The method used during the process of implementing this program is the scaffolding method through participatory. The training involved lecturers at the Faculty of Education at Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, in collaboration with the Salemba Prison Klas IIA, Central Jakarta. This program will be held on November 28, 2019, with topics expected to be able for teaching children in prison to love and respect the natural environment as an important part of life and be able to produce poetry that can be accepted by the community. Keywords: Ecoliteracy, Scaffolding Method, Poetry Abstrak Dalam rangka mengatasi persoalan lingkungan dan literasi di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan gerakan-gerakan berbasis sekolah seperti melalui internalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam muatan kurikulum di sekolah maupun peluncuran program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun sayangnya gerakan tersebut dianggap lebih banyak menyentuh dimensi pendidikan formal di lingkungan sekolah dan belum merambah secara masif pada beberapa segmentasi masyarakat. Salah satu segmentasi masyarakat yang belum tersentuh adalah satuan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami mengadakan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba terletak di Jalan Percetakan Negara No.88 A, RT.12/RW.4, Rawasari, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Pelatihan ini ditujukan pada penghuni lapas anak di bawah usia 17 tahun yang berjumlah 40 anak dengan harapan mereka mampu mendapatkan layanan pendidikan berbasis ecoliteracy sebagai bekal mereka ketika berbaur dengan masyarakat yang lebih luas pasca keluar dari lapas. Metode yang digunakan selama proses pelaksanaan pengabdian ini adalah metode scaffolding melalui kaji tindak partisipatif. Pelatihan ini melibatkan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Salemba Klas IIA Salemba Jakarta Pusat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 dengan topik yang diharapkan mampu mengedukasi para anak-anak penghuni lapas untuk mencintai dan menghargai lingkungan alam sebagai bagian penting dari kehidupan serta mampu menghasilkan karya sastra berupa puisi yang dapat diterima oleh masyarakat. Kata kunci: Ecoliteracy, Metode Scaffolding, Puisi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Sinaga, Merry Natalia. "IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM : SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA 3, no. 1 (May 24, 2018): 337–45. http://dx.doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97.

Full text
Abstract:
Penyalahgunaan Narkotika merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Dimana kita ketahui bahwa Indonesia pada dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagi pemasaran narkotika. Pada saat itu, negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke Negara Asia Pasifik lainnya. Namun dua dasa warsa kemudian, Indonesia sudah menjadi pasar yang menggiurkan bagi para pengedar narkotika. Bahkan disebut-sebut menjadi produsen barang yang bisa membuat perasaan melayang-layang itu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah yang berkaitan dengan narkotika adalah bahwa Sumatera Utara menempati ranking ketiga setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dalam tingkat pemakai narkoba. Menyiapkan pusat rehabilitasi khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah merupakan solusinya. Mereka membutuhkan proses penyembuhan dari ketergantungan obat terlarang tersebut. Mempenjarakan bukanlah solusi yang tepat bagi permasalahan ini, menahan tetapi juga melakukan terapi medis barulah akan berhasil. Bukan rahasia lagi banyak pemakai obat yang di Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih ketergantungan obat. Ini disebabkan mereka hanya ditahan secara fisik tetapi penyakitnya belum sembuh. Mereka itu butuh pengobatan yang selama ini tidak maksimal didapatkan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sulistyawati, Sri, Iwan Setiawan, and Bambang Hermanto. "Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat." JURNAL MERCATORIA 13, no. 1 (June 27, 2020): 95–105. http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3530.

Full text
Abstract:
Narcotics abuse is a danger that can destroy the next generation and hinder the development of the Indonesian nation in carrying out development in every sector of life. The narcotics problem is very much a concern of the people of Indonesia and especially the Province of North Sumatra because this province is ranked second after the Special Capital Region of Jakarta in the number of narcotics users. This research is very important in order to help the government program in order to avoid the youth of the nation's successors of narcotics users and provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse. That the application of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics has set about a double track system where narcotics addicts can be punished with actions in the form of rehabilitation. But in its application the judge always imposes criminal sanctions in the form of prison for drug addicts. So that more and more drug addicts in prison. The problems discussed in this study are the implementation of the double track system model, criminal sanctions and actions as a criminal system for the perpetrators of narcotics abuse crimes in Langkat Class II Penitentiary, whether this double track system can be implemented and whatever is an obstacle in the implementation of this double track system, by using the socio-legal research approach. Conclusions from the results of the study up to now the criminal system that was handed down in the Langkat District Court against narcotics criminals still used a single track system, so that all prisoners who served their sentences in Class II A Narcotics Lap Langkat were sentenced in the form of imprisonment.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta (Indonesia)"

1

Ramelan, Rahardi. Cerita dari Cipinang. Jakarta: Penerbit Republika, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ramelan, Rahardi. Cipinang desa tertinggal. Jati Padang, Jakarta: Penerbit Republika, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography