Relevant bibliographies by topics / Lembaga Pemilihan Umum

Contents

  1. Journal articles
  2. Books
  3. Conference papers

Academic literature on the topic 'Lembaga Pemilihan Umum'

Author: Grafiati
Published: 28 July 2024
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Lembaga Pemilihan Umum.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Indrayana, Samuel. "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 504–15. http://dx.doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492.

Full text
Abstract:
ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan dan proses penyelenggaraan Pemilian umum calon presiden dan wakil presiden maupun pemilian Kepalah
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

, S.IP, Wahyu Hidayat. "PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 5, no. 02 (2023): 92–100. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i02.333.

Full text
Abstract:
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas Demokrasi. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila diliha
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Billy Herlambang Rahmat Hidayat and Ninuk Wijiningsih. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL." Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 1 (2024): 186–96. http://dx.doi.org/10.25105/refor.v6i1.19193.

Full text
Abstract:
Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan pera
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ravi Rowa, Irvan, Syakir, and Habibullah Salim. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Vifada Assumption Journal of Law 2, no. 2 (2024): 74–86. https://doi.org/10.70184/rav120251.

Full text
Abstract:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 562. http://dx.doi.org/10.31078/jk1834.

Full text
Abstract:
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Joan, Anace Langi, M. Syariat Tajuddin, and Nur Fitrah. "EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAMASA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019." Journal Peqguruang: Conference Series 2, no. 2 (2020): 356. http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1323.

Full text
Abstract:
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Eksistensi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Sumber data penelitian adalah informan yang ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola interaktif. Hasil penelitian memberikan gambaran, bagaimana eksistensi kedua lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Muharto, Heru, and Effy Zalfiana Rusfian. "Penggunaan Media Digital Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Kepemiluan Di Wilayah Kota Jakarta Timur." Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1 (2024): 73–89. http://dx.doi.org/10.21009/comm.032.05.

Full text
Abstract:
KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga tingkatan yakni KPU RI pada Tingkat Nasional KPU Provinsi pada tingkat daerah dan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kota masing-masing memiliki tupoksi dan tata kerja yang berstruktur sesuai dengan PKPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemiliahnn Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Jakarta Timur pada Tahun 2019 mendapatkan predikat Partisipasi pemilih terbaik dan pelayanan serta partisipasi pemilih akses at
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Devi, Puspita Gita. "Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum." Jurist-Diction 2, no. 5 (2019): 1787. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15243.

Full text
Abstract:
Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis harus adanya lembaga pengawasan yang independen dan mandiri. Lembaga pengawasan pemilu dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi. Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh qilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga adanya Bawaslu untuk mengawal dan mewujudkan serta menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan secara demokr
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Solihah, Ratnia. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): 73. http://dx.doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.

Full text
Abstract:
Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." Jurnal Ilmu Komunikasi 20, no. 3 (2022): 367. http://dx.doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239.

Full text
Abstract:
Pemilihan umum (pemilu) sebagai indikator kehidupan negara demokratis memungkinkan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi pemilih dalam setiap pemilu hendaknya semakin meningkat, namun dalam realitanya di era reformasi partisipasi politik belum seperti yang diharapkan yaitu jauh lebih rendah dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Tidak ada mobilisasi dan represi pada masyarakat dalam setiap perhelatan pemilu bisa menjadi salah satu penyebab pemilu berjalan kurang lancar. Mengingat pemilu demikian strategis untuk rotasi kekuasaan maka perlu upaya meningkatkan p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Saragih, Bintan R. Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia. Gaya Media Pratama, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihas Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang berkaitan dengan anggaran biaya Pemilihan Umum 1997. Lembaga Pemilihan Umum, 1997.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kampanye. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum 1977 sampai dengan tahap kegiatan pencalonan. Lembaga Pemilihan Umun, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

President, Indonesia, and Indonesia Departemen Dalam Negeri, eds. Himpunan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 1997. Biro Hukum, Sekretariat Umum LPU, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPI, Panwaslak dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di daerah. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Umum, Indonesia Lembaga Pemilihan, ed. Himpunan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja PPI, sekretariat PPI dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum bagi WNRI di luar negeri. Lembaga Pemilihan Umum, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Soeprapto, R. Penjelasan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982 pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 23-28 Pebruari 1981. Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Conference papers on the topic "Lembaga Pemilihan Umum"

1

Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.

Full text
Abstract:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Lembaga Pemilihan Umum' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography