Academic literature on the topic 'Moral and ethical aspects of Premarital sex'

Penelitian ini didasari oleh adanya perubahan konsep seks normatif menuju konsep seks modern, yang menjadikan seks pranikah dikalangan mahasiswa di kota Semarang semakin marak. Mahasiswa yang telah melakukan hubungan seks pranikah memiliki pengalaman psikologis yang berbeda seperti perasaan bersalah, takut ditinggalkan pasangannya dan menganggap perilaku tersebut sudah biasa, perbedaan tersebut menjadi menarik untuk diketahui. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Interpretative Penomenological Analysis (IPA). Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap 5 partisipan yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita. Pengalaman seks pranikah pertama mahasiswa dapat diidentifikasi ada 3 aspek yaitu aspek psikologis, aspek fisik, dan aspek moral. Pada aspek moral terdapat kesamaan pada partisipan laki-laki dan wanita yaitu muncul perasaan bersalah karena telah mengingkari kepercayaan orang tua, perasaan berdosa kepada Tuhan. Pada aspek psikologis, partisipan pria merasa seks merupakan pencapaian prestasi, dan petualangan. Partisipan wanita menganggap seks adalah luapan emosional akan keinginan yang terpendam. Seks bagi partisipan laki-laki membuat badan menjadi lebih segar, orgasme, dan otot-otot menjadi rileks setelah berhubungan seks, sedangkan pada partisipan wanita muncul rasa sakit dibagian vagina. This research is based on a change in the concept of normative sex to the concept of modern sex, which makes premarital sex among students in the city of Semarang more widespread. Students who have had premarital sex have different psychological experiences such as feelings of guilt, fear of being abandoned by their partners and consider such behaviors to be normal, these differences become interesting to know. The research method used is qualitative research with the Interpretative Penomenological Analysis (IPA) approach. Data collected in-depth interviews with 5 participants consisting of 2 men and 3 women. The first premarital sex experience of students can be identified as 3 aspects, namely psychological aspects, physical aspects, and moral aspects. In the moral aspect, there are similarities in male and female participants, which was a feeling of guilt because they have guilt the trust of parents, a feeling of sin in God. On the psychological aspect, male participants feel sex is an achievement and adventure. Female participants consider sex to be an emotional overflow of latent desires. Sex for male participants makes the body become fresher, orgasm, and relaxed, whereas female participants appear in the vaginal pain.

<p><em>Abstrak -</em><strong> </strong><strong>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan antara sikap terhadap seksual pranikah dengan tingkat penilaian moral mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah korelasional, dengan subjek penelitian 50 orang mahasiswa UAI yang diambil secara <em>accidental sampling</em>. Alat ukur penelitian menggunakan model dari <em>Likert</em>, dan data yang diperoleh dianalisis dengan <em>Pearson’s correlation</em>. Hasil penelitian menunjukkan </strong><strong>tidak terdapat hubungan yang signifikan antara </strong><strong>sikap terhadap seksual pranikah dengan tingkat penilaian moral pada mahasiswa dengan nilai r .072. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap seksual pranikah dengan tingkat penilaian moral prakonvensional dengan r .115. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap seksual pranikah dengan tingkat penilaian moral konvensional dengan r .053. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap seksual pranikah dengan tingkat penilaian moral pascakonvensional dengan r -.072. Tetapi hasil perbedaan mean dari variabel sikap terhadap seksual pranikah, pada aspek kognitif sebesar 92.96. aspek afektif 81.32. dan aspek konatif 61.68. Artinya unsur kognitif atau pemikiran lebih dominan ketika mereka diminta untuk bersikap terhadap seksual pranikah. Tingkat penilaian moral mahasiswa lebih tinggi pada tahap konvensional (35.34) dibandingkan dengan tahap prakonvensional (22.24) dan pasca konvensional (12). Artinya mahasiswa dapat menginternalisasi standar dari figur otoritas, mereka peduli dan dapat mempertahankan aturan sosial jika dihadapkan pada penilaian moral terhadap seksual pranikah.</strong><strong> Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah mahasiswa perlu lebih banyak diajak diskusi dan menalar untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana bersikap terhadap seksual pranikah, agar mereka dapat menegakkan aturan agama, aturan hukum dan aturan sosial disaat mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pihak universitas maupun orang tua dapat membuat program bersama yang dapat menstimulasi penilaian moral mahasiswa dengan memberikan perhatian yang lebih tentang bagaimana seharusnya mahasiswa menilai sikap terhadap seksual pranikah. Aturan yang diterapkan dikampus, perlu diterapkan juga di saat mereka berada di rumah agar penilaian moral mereka terhadap sikap pada seksual pranikah menjadi lebih baik dan mengurangi perilaku yang mengarah pada seksual pranikah. Selain itu untuk meningkatkan penilaian moral terhadap seksual pranikah pihak universitas dapat bekerjasama dengan insitusi terkait misalnya BKKBN, dengan membuat program edukasi dikampus tentang bahaya penyimpangan perilaku seksual pranikah</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><strong> - </strong><em>Sikap terhadap seksual pranikah, Tingkat penilaian moral prakonvensional, Konvensional dan pasca konvensional</em><em></em></p><p><strong> </strong></p><p><em>Abstract<strong> </strong>-</em><strong> </strong><strong>This study aimed to obtain the relationship between attitudes toward premarital sexual with moral assessment level students. This type of research is correlational, with research subjects 50 students of UAI taken by accidental sampling. Measuring instrument studies using models of Likert, and the data were analyzed by Pearson's correlation. The results showed no significant correlation between attitudes toward premarital sexual with the level of moral judgments in students the value of r .072. There is no significant relationship between attitudes toward premarital sexual with the level of pre-conventional moral judgments with r .115. There is no significant relationship between attitudes toward premarital sexual with conventional levels of moral judgment with r .053. There is no significant relationship between attitudes toward premarital sexual level moral judgments post-conventional with r -.072. But the results of the mean difference of the variable attitudes toward premarital sex, on cognitive aspects of 92.96. 81.32 affective aspects. and conative aspects 61.68. That is an element of cognitive or thinking more dominant when they are asked to act against premarital sex. The level of moral judgments of students was higher in conventional stage (35.34) compared with prakonvensional stage (22:24) and conventional post (12). This means that students can internalize the standards of authority figures, they care and can maintain social rules when faced with moral judgments against premarital sex. Advice can be given on the results of this study are students need more invited to discuss and make sense to increase the knowledge of how to behave towards sex before marriage, so that they can enforce the rules of religion, rule of law and social rules when they are in a relationship with the opposite sex. The university and parents can create together a program to stimulate the moral assessment of students by providing more attention on how to assess student attitudes toward premarital sexual. Rules are applied campus, need to apply also when they are at home so that their moral assessment of the attitudes on premarital sexual getting better and reduce behaviors that lead to premarital sex. In addition to increasing premarital sexual moral judgments against the university can collaborate with relevant institutions BKKBN for example, by making the campus educational programs about the dangers of premarital sexual deviant behavior</strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p><strong><em>Keywords </em></strong><em>- Attitudes about premarital sexual, Pre-conventional level of moral judgment, Conventional and post-conventional</em></p>

Latar Belakang : Pesatnya perkembangan teknologi informasi, memudahkan remaja mengakses semua hal yang berhubungan dengan informasi seputar seks. Dengan kemudahan yang dimiliki untuk mengakses teknologi informasi ini, remaja seringkali terekspos oleh konten-konten pornografi. Secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah.Tujuan : Mengetahui peran nilai pribadi, nilai budaya dan nilai religius dikaitkan dengan sikap remaja perempuan di Maumere dan Larantuka terhadap perilaku seks pranikah serta mengetahui sikap remaja perempuan terhadap perilaku seks pranikah.Metode : Penelitian menggunakan pendekatan mixed method, pengukuran sikap melalui pengisian kuesioner dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengetahui gambaran sikap remaja perempuan terhadap perilaku seks pranikah yang dikaitkan dengan nilai pribadi, nilai budaya dan nilai religius. Kegiatan penelitian dilakukan pada empat SMA di Maumere dan Larantuka. Jumlah partisipan 120 orang, diperoleh dengan teknik accidental sampling. Sebagai informasi tambahan dilakukan wawancara dengan tokoh budaya di Maumere dan tokoh agama di Larantuka. Hasil dan pembahasan : Berdasarkan pengolahan data terhadap pengukuran skala sikap diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya remaja perempuan di Maumere dan Larantuka tidak menyetujui hubungan seks pranikah, meskipun telah terjadi pergeseran nilai. Sikap ini berdasarkan pada nilai-nilai pribadi yang diyakini remaja yaitu pertimbangan etika dan moral, dampak kehamilan, aborsi atau penyakit menular seksual. Dalam konteks budaya, pertimbangan remaja adalah sanksi sosial yang akan diperoleh dari kehamilan di luar nikah. Sedang dalam konteks religius, remaja mempertimbangkan tentang dosa. Berdasarkan diskusi kelompok terarah (FGD) disimpulkan bahwa nilai religius dirasakan sangat penting oleh partisipan karena dapat menumbuhkan iman dan memberi dorongan,arah dalam bertingkah laku. Nilai-nilai religius juga berperan dalam memberi motivasi dan membimbing seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Dalam konteks budaya, para partisipan berpendapat bahwa budaya sangat penting karena dalam budaya diajarkan tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral dan etika.Kesimpulan : Pernyataan sikap tidak setuju terhadap perilaku seks pranikah merupakan internalisasi nilai-nilai budaya dan religius yang akhirnya membentuk sikap remaja di Maumere dan Larantuka Kata kunci : Peran nilai pribadi, nilai budaya dan nilai religius, sikap remaja perempuan, perilaku seks pranikah, Maumere dan Larantuka, Nusa Tenggara Timur Susana Sabarni, Lidia Laksana HidajatABSTRACT Background: The rapid development of information technology, making it easier for teenagers to access all things related to information about sex. With the ease they have to access this information technology, teenagers are often exposed to pornographic content. Directly or indirectly will influence teen attitudes towards premarital sex behavior.Objective: To acknowlegde the role of personal values, cultural values and religious values associated with the attitudes of adolescent girls in Maumere and Larantuka towards premarital sex behavior and also to acknowlegde the attitudes of teenage girls to premarital sex behavior.Methods: The study used a mixed method approach, attitude measurement through filling out questionnaires and focus group discussions (FGD) to describe the attitudes of adolescent girls towards premarital sex behavior which is associated with personal values, cultural values and religious values. Research activities were carried out on four high schools in Maumere and Larantuka. The number of participants 120 people, obtained by accidental sampling technique. For additional information, interviews with cultural leaders in Maumere and religious leaders in Larantuka were conducted.Results and discussion: Based on data processing on attitude scale measurement obtained an illustration that basically girls in Maumere and Larantuka do not approve premarital sex, even though there has been a shift in values. This attitude is based on personal values believed by adolescents, namely ethical and moral considerations, the impact of pregnancy, abortion or sexually transmitted diseases. In the context of culture, adolescent considerations are social sanctions that will be obtained from pregnancy outside of marriage. While in a religious context, teenagers consider sin. Based on focus group discussions (FGD) it was concluded that religious values were felt to be very important by participants because they could foster faith and give encouragement, direction in behaving. Religious values also play a role in motivating and guiding someone to do good deeds. In the cultural context, the participants thought that culture was very important because in the culture it was taught about appropriate and inappropriate behavior. Therefore, parents are needed to assist in educating and instilling moral and ethical values.Conclusion: A statement of disagreement with premarital sex behavior is an internalization of cultural and religious values that ultimately shape their attitudes Keywords: The role of personal values, cultural values and religious values, attitudes of adolescent girls, premarital sexual behavior, Maumere and Larantuka, Nusa Tenggara Timur

AbstractPart of the ethical debate about sex with robots concerns whether sex with a robot is rape of that robot. It therefore makes sense for us to debate what should be the boundaries of consent, decades from now, i.e. consent given by humans to robots. How will the sexbot landscape look in situations when it is the human who is consenting, or not, to a sexual invitation or advance by the robot? The sexbot will have responsibilities towards its human partner, and there will be moral and legal consequences if it fails to deliver on those responsibilities. An unresolved ethical argument employed by many of those who deplore the coming advent of sex robots is that robots are unable to proffer a meaningful indication of sexual consent, and therefore a human deciding to have sex with a robot is committing rape of the robot. A parallel question, as yet to be addressed, is under what circumstances should a robot be considered to be acting in a sexually inappropriate or illegal manner towards a human? And this question embraces some others, including: “How can a robot determine, with any degree of certainty, whether or not a proximate human wants or at least consents to sex?”; “What behaviours by a robot are permissible within the #MeToo context when the robot is exploring a proximate human’s current level of sexual interest in the robot?”; and “If a robot oversteps the accepted bounds of sexual behaviour with a human, who is responsible and what should be the legal consequences?” We discuss these issues and speculate on how the sex robots of the future will be able to conform to the ethics of consent.

Sex robot scholarship typically focuses on customizable simulacra, lacking sentience and self-awareness but able to simulate and stimulate human affection. This paper argues that future humans will want more: sex robots customized to possess sentience and self-awareness [henceforth, sexbots], capable of mutuality in sexual and intimate relationships. Adopting a transdisciplinary critical methodology focused on the legal, ethical and design implications of sexbots, it assesses implications of sexbots’ non-mammalian subjectivity, balancing designed-in autonomy and control, decision-making capacity and consent, sexual preferences and desire, legal and moral status, vulnerability and contrasts between mammalian and non-mammalian moral decision-making. It explores theoretical, ethical, and pragmatic aspects of the tensions involved in creating sentient beings for utilitarian purposes, concluding that sexbots, customized manufactured humanlike entities with the capacity for thought and suffering, have a consequent claim to be considered moral and legal persons, and may become the first conscious robots. Customizing sexbots thus exemplifies many profound ethical, legal and design issues. The contradictions inherent in their inconsistent ethical and legal status as both manufactured things and sentient, self-aware entities who are customized to be our intimate partners augments existing human/animal scholars’ call for a new theoretical framework which supersedes current person/thing dichotomies governing human responsibilities to other sentient beings. The paper concludes that the ethical limits and legal implications of customizable humanlike robots must be addressed urgently, proposing a duty on humans as creators to safeguard the interests and minimize the suffering of created sentient beings before technological advances pre-empt this possibility.

The article presents the results of the study “Lifestyle of student youth: behavioral risks”, which was carried out in 2016–2017. The survey was conducted among college and university students aged 17–23 years. The particularities of influence of alcohol on the guideline beliefs of young people about sexuality and in particular on sexual behavior are revealed. Youth consuming alcohol beverages systematically is distinguished by a more liberal attitude towards sex and premarital sexual contacts, as well as broad guideline beliefs about the acceptability of various sexual activities, and a lower sexual culture. The results of a sociological survey indicate a high sexual activity of students. The low level of social culture and education, the immature system of sexual education, a large number of questionable sources of information on this topic are the causes of this problem. The article identifies the negative effects of alcohol consumption before intimacy, as well as the level of knowledge of young people on safe sex issues. An analysis of medical statistics indicates that alcohol and drugs that are consumed even periodically increase the potential risk of HIV infection. The extensive empirical material of the sociology sector of deviant behavior shows the main behavioral risks to the health of the youth: alcohol consumption, risky sexual behavior. Also, the role of prevention of risky sex among the young is indicated, which should be based on timely moral and ethical education. The need was emphasized for prevention of alcohol abuse to the extent of the spiritual and moral education of young people, as well as the propaganda of safe sexual behavior.

Background Professors of nursing sometimes experience specific situations in their daily practice that conflict with their values and ethical principles and may culminate in moral distress. Moral distress occurs when one is prevented from acting according to his or her knowledge or values, or what one considers to be ethically sound. Objectives To identify the profile of professors of nursing through grouping sociodemographic characteristics and intensity of moral distress. Method Cross-sectional and exploratory study addressing 373 nurses teaching in Brazilian federal public higher education institutions. Data were collected from June to December 2018 through email, using the Google Docs tool. A moral distress scale directed to nurse educators was used. Data were analyzed using descriptive statistics, variance analysis, and cluster analysis. Ethical considerations The Institutional Review Board at the Federal University of Rio Grande approved this study. Findings Initially, four clusters emerged for each variable predicting the profile of Brazilian professors of nursing: sex; whether the individual worked in a graduate program; age; experience in years in their respective higher education institution; and intensity of moral distress. The profile of Brazilian professors of nursing was represented by the largest cluster, 36.5% (n = 136), composed of women working in graduate programs, aged 37 years old on average, having worked in their respective institutions for approximately 5 years, and presenting a moderate intensity of moral distress. Conclusion Assigning individuals into groups facilitates seeing similarities among the predictors that compose the profile of Brazilian professors of nursing, thus recognizing those workers experiencing moral distress in their daily work routine. In addition, this study’s results are expected to encourage reflection on the planning of efficacious interventions directed to the context of education and health.

The spiritual guidance of reproductive health and safety is oriented towards strengthening moral ​​and religious values ​​in addressing adolescent reproductive health problems with an approach on several aspects, such as preventive, curative, rehabilitative, and developmental. The booklet is a medium of guidance/learning that can attract interest and help teenagers understand the guidance material. This study aimed to determine the effect of the spiritual guidance of reproductive health care professionals by booklets on changes in adolescent attitudes towards dating status in premarital sexual behavior. A combination of qualitative and quantitative experimental research with a pre-experimental design, one group pretest-posttest, with a total sample of 26 adolescents, selected a purposive sampling technique. The spiritual guidance intervention used booklets for six meetings with 60-90 minutes each meeting within 2 months. Data were collected through pre-test and post-tests using interview sheets and Likert scale questionnaires. Data were analyzed qualitatively and statistically tests using the Wilcoxon test. The results showed that the sexual behavior of adolescents in dating was including holding hands, embracing the arms/shoulders and waist, hugging, kissing cheeks and lips, stroking the head, laying on the partner's thighs, and having sex with condoms. Then, from the statistical test, the negative ranks between the pre-test and post-test values were 0. Meanwhile, the positive ranks between the pre-test and post-test values indicated that 24 respondents with a positive value and a mean rank value of 13.00, and 2 respondents with a pre-post value remain the same. The Wilcoxon test shows the p-value (sig) 0.000 <0.05. Thus, the spiritual guidance of reproductive health care professionals using booklets significantly affected changes in adolescent attitudes towards dating status in premarital sexual behavior.

Purpose This paper aims to explore the dark side of the relationship between gender, mobility, migration and tourism. Specifically, the paper looks at one form of human trafficking, the global sex industry and the relationship between sex trafficking and sex tourism. More particularly, the paper examines the global sex industry (Goh, 2009; Sasse, 2000, 2001) and the impact of migration and human rights aspects (Voronova and Radjenovic, 2016) of sex trafficking and sex tourism, as well as the emotional dimensions of trauma, violence and vulnerability (Heaslip, 2016). Design/methodology/approach The paper is an interdisciplinary discussion paper combining socio-economic perspectives (Goh, 2009; Brooks and Devasayaham, 2011), human rights perspectives (Cheah, 2006), migration perspectives (Voronova and Radjenovic, 2016), tourism perspectives (Carolin et al., 2015) and health perspectives (Cary et al., 2016; Matos et al., 2013; Reid and Jones, 2011). The contribution of these intersecting perspectives to an understanding of sex trafficking and sex tourism is explored. Findings The paper highlights the moral and ethical responsibility of the tourist industry to counteract sex trafficking and sex tourism, an issue which tourism studies have failed to fully engage with. In presenting the human costs of trafficking from a gender perspective, the paper considers the ways in which the tourism industries, in some countries, are attempting to respond. Research limitations/implications The originality of the research is the focus on the dark side of the relationship between gender, mobility and tourism through sex trafficking and sex tourism drawing on an interdisciplinary perspective. Social implications The paper looks at the individual and social implications of sex trafficking and sex tourism for different countries and states and for the individuals concerned. In addition, it looks at the ways in which the tourism industry is responding to sex trafficking and sex tourism and the social impact of this. Originality/value In theorising the relationship between gender, migration, sex trafficking and tourism from an interdisciplinary perspective, exploring the societal and individual impact, this paper provides a framework for further empirical research or policy changes with regard to the intersection of sex trafficking and tourism.

The main legal ways to the socio-political regulation of sexual services (prostitution) in different countries are considered. The main problems facing the society of each state in the field of regulation of prostitutes activity, their so-called �curatores� and clients. The participation of the state in identifying and solving the problems of the sex industry are defined. It is determined that an important role in the legalization of prostitution is played not only by the legal but also by the moral and ethical aspects, which have a lot of limits in every society. Four models of prostitution regulation that exist in different countries of the world are analyzed. It is substantiated that not every model in itself is effective and is optimal for implementation. It depends of the legal system, level of consolidation of society and position of the government on this issue. Criminal liability for pimping, which exists in Ukraine, is only a small positive step in the fight against illegal profits related to the exploitation (voluntary or forced) of another person's body. The negative point in this area is the lack of social, medical and legal protection of prostitutes, as their clients are also at risk. So, the legalization on of the sexual services is necessary for our state, but it must be preceded by a series of successive authority�s steps: public dialogue on different public platforms, changes in legislation and government administrative decisions.

This thesis uses an advocacy/participatory framework and moral conflict theory to examine the opposing ideas: and interests of parties involved in the issue of prostitution on 82nd Avenue in Portland, Oregon. It locates areas of contention within the larger dominant feminist discourse, which views sex work as either a form of violence and exploitation or as a form of legitimate free-contract labor. The thesis shows how the intractable moral conflict between these differing feminist theories and values can be mediated using participatory data collection techniques. Ethnographic data was collected and analyzed from 11 women working in the sex industry in Portland, highlighting voices commonly left out of the conflict. Participants were given cameras and invited to photo-document their individual and community's needs and aspirations through the qualitative, arts-based research method, photovoice. An exhibit of these photographs was displayed as an art exhibit at several locations throughout the Portland area. Data collection methods also included a review of local media sources collected between September 2007 and April 2009, and field notes gathered from participatory and non-participatory observations at public town hall forums. Close analytic attention is given to the perspectives of those marginalized populations of sex workers excluded from the dialogue on issues that directly affect them. This thesis demonstrates ways in which community-based, participatory research, such as the use of photovoice method, can empower marginalized individuals to affect change within their community. The exhibit of photovoice data was used to enhance communication among individuals and groups involved in an intractable moral conflict about sex work in Portland. This thesis argues that photovoice method has potential for increasing the quality of public discourse to manage moral conflicts or to discover resolutions suitable to the needs and desires of multiple stakeholders.

The use and abuse of drugs among adolescents and adults has prompted a renewed national concern about drug abuse. Educational programs have attempted to provided factual information and create negative attitudes about drug use so that students will decide not to use drugs. Studies have revealed, however, that the drug programs have not been effective in reducing drug use. The present research addresses two primary questions: 1) Are there developmental differences in young persons' perceptions of social and moral dilemmas associated with drug use? and 2) Are gender and race associated with social and moral reasoning about drug use? Semi-structured interviewers were conducted with 32 fourth and 32 eleventh grade students. The interview posed two vignettes about drug-related behavior, including helping behavior. In addition, the interview probed respondents' conceptions of the problems associated with drug use and of the treatment that users and dealers should receive. Content analysis produced 40 codes which reached the reliability criterion of 60 percent agreement. The Kappas ranged from .57 to .91 (m = .66). Chi square tests were conducted, using the variables of race, sex and the thematic categories associated with each question. Of the 26 tests of significance conducted on the variables, two were significant for grade, two were significant for gender and one was significant for race. Eleventh grade students were more likely to specifically reject some category of help than the fourth grade students (x2 = 4.48,p < .05, df = 1). Fourth grade students were more likely to consider teachers as a source of help (x2 = 3.48,p < .06, df= 1). Female students were more likely to acknowledge risk to themselves due to helping (x2 = 4.27,p < .04, df= I). Caucasian students were more likely to acknowledge that there may be risks to the helpee due to helping (x2 = 3.52,p < .06, df= 1). Male students were more likely to want punishment and control of drug dealers (x2 = 5.32,p < .05, df= 1). In general, the :findings indicate that there are fewer developmental, gender and race differences in children's perception of drug use and associated dilemmas than might be expected. Students' descriptions did reveal that they are thinking and reasoning about the information given to them.

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2013.
The problem of youth has been a key issue in South Africa since 1994, with youth seen as needing extra guidance and leadership if they are to bring about the country that many hope for. The interest in youth is also spurred on by recent studies that claim that once adolescents establish certain behavioural patterns that it becomes difficult to modify these patterns. Little research exists that describes the ordinary sociological experiences of youth, especially on sensitive issues that attract a lot of public attention- such as teenage sex and pregnancies, and what is perceived as the ‘slipping of youth morals’. There is great concern that youth are experimenting with sex at too early an age in their social and political development (Frimpong 2010: 27). In my thesis I focus on the thinking, choices and decisions that learners at one high school in Cape Town seem to make with regard to sex and sexuality, and how their choices seem to be influenced by a variety of discourses attached to the provision of a sex education programme at the school; discourses that organise their everyday thinking and actions in very concrete ways. A key goal of the study was to disarticulate and re-articulate the deficit mentality that shapes discourses of sexuality in South Africa, and to develop ‘sexual’ stories and strategies of story-telling that allow the voices of learners to be heard (Pillow 2004). My focus in this study is mainly to explore how the sex education programme reconstitutes youth’s sexual identity. In my qualitative study I challenge the tendency to view youth participation in teen sex using mainly an abstinence-only discourse, and suggest that sex education programmes ‘contaminate’ and ‘mutilate’ youth understandings of sex and sexuality in quite complex ways.

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2003.
ENGLISH ABSTRACT: Theological positions are usually considered as coterminous with ethical considerations. That which the Church has earnestly considered in the light of what is believed to be God's will, as elucidated in religious texts and through prayerful contemplation, are considered to be ethical without contradiction. Recently the Roman Catholic Church adopted a position forbidding the use of condoms as protection from contracting HIV/AIDS. Instead, the Church has declared that the way to controlling the AIDS pandemic is via sexual abstinence for the unmarried and sexual faithfulness within marriage. It is acknowledged that it is not possible for all the church's theological positions to be driven by pragmatic concerns within society. Nor can a church easily be seen to be promoting sex outside of marriage by recommending the indiscriminate use of condoms. However, the Roman Catholic Church, by forbidding the use of contraception, puts itself in an ethically questionable light relative to other Christian churches. The Catholic Church needs to reconsider its stance on contraception from first principles, divorced from dogmatic beliefs and practices which were derived by men and which have endured beyond their usefulness or theological veracity. It is evident that a church should not adhere to dogmas that are ungodly in their impact and ethically questionable in their import. If a church needs to revise its dogmatic stance on such issues, it should have the courage to do so. This research considers whether the stance of the Catholic Church on condoms can be considered ethical. The position of the Catholic Church is considered critically from a variety of philosophical, empirical and ethical viewpoints. In so doing, it highlights the principled and practical problems of resolving differing moral positions that cross the religious and secular divide. The approach adopted is one of an applied ethical nature, given the probable effects of participating in unprotected sex. Pregnancy and contracting HIV/AIDS are the likely outcomes of not using condoms, and these conditions will create enormous problems for the individual concerned, her, or his, family, as well as for the greater society. The position taken in this research is that the Catholic Church's stand on abstinence before marriage and faithfulness in marriage, as the answer to the HIV/AIDS crisis, would be a realistic ethical position, if, and only if, it was at all feasible and realisable in practice. However, it is the contention of the author, based on empirical considerations, that the idealistic stance taken by the Catholic Church is out of touch with the realities in our contemporary South African society and is doomed to failure. Given this perspective, the Catholic stance is morally questionable, as, if sexual relationships continue to occur outside of marriage, and if condoms are not used, the result will be unwanted pregnancies, HIV infections of both mothers and their babies, crises for families and society at large, and ultimately widespread death from AIDS. Given the pandemic facing South Africa, the Catholic position in banning the use of condoms, is ethically questionable and morally suspect. The Church needs to be called to account for the implications of its dogmatic stance. The HIV/AIDS pandemic is simply too serious for a public institution, such as the Catholic Church, to be involved in perpetuating theological niceties and holding idealised positions. The Church is not divorced from the society it exists in and a realistic, responsible and accountable response is needed in the current context of hundreds of thousands of persons facing death from AIDS and its related diseases.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Teologiese standpunte word gewoonlik beskou as gelyktermig met etiese oorwegings. Dit wat die Kerk met erns beskou het word sonder weerspreking as eties aanvaar in die geloof dat dit die wil van God is wat belig word in religieuse geskrifte en deur gebedsoordenking. Onlangs het die Rooms-Katolieke Kerk 'n standpunt aanvaar wat die gebruik van kondome verbied as beskermingsmiddel teen MIV/VIGS-besmetting. Daarteenoor het die Kerk verklaar dat die VIGS-pandemie beheer moet word via seksuele weerhouding vir ongetroudes en seksuele getrouheid binne die huwelik. Daar word toe gegee dat dit nie moontlik is om al die die kerk se teologiese standpunte aan pragmatiese kwellinge binne die gemeenskap te onderwerp nie. Daarmee saam kan die kerk ook nie buite-huwelikse seks aanmoedig deur aan te beveel dat kondome onoordeelkundig benut word nie. Relatief tot ander Christelike kerke plaas die Rooms- Katolieke Kerk homself egter in 'n etiese bevraagtekenbare posisie deur die gebruik van voorbehoedmiddels te verbied. Die Katolieke Kerk behoort sy standpunt oor geboortebeperking te heroorweeg in die lig van primêre prinsiepe - geskei van dogmatiese oortuigings en bedrywe wat deur mense bedink is en wat hulle bestaansreg as nuttigheid of teologiese waarheid oorskrei. Dit is duidelik dat 'n kerk nie dogmas behoort aan te hang wat onverantwoord in haar impak en eties bevraagtekenbaar in hulle belangrikheid is nie. Indien 'n kerk sy dogmatiese standpunte oor sulke sake moet hersien, behoort dit die moed te hê om dit te doen. Hierdie navorsing skenk oorweging aan die vraag of die Katolieke Kerk se standpunt oor kondome as eties beskou kan word. Die posisie van die Katolieke Kerk word krities beskou vanuit 'n verskeidenheid filosofiese, empiriese en etiese standpunte. Dit verlig die beginsels en praktiese probleme wat verband hou met die resolusie van die verskillende morele posisies wat die kloof tussen die religieuse en sekulêre moet oorbrug. Die benadering wat benut word is van 'n toegepas etiese aard, gegewe die waarskynlike gevolge van deelname aan onbeskermde seks. Swangerskap en besmetting met MIV /VIGS is die waarskynlike resultate indien kondome nie benut word nie. Dit lei gevolglik tot enorme probleme vir die betrokke individu, familie en die breër samelewing. Die aanspraak van hierdie navorsing is dat die Katolieke Kerk se standpunt - dat weerhouding van seks voor die huwelik en getrouheid binne die huwelik as antwoord dien vir die MIV /VIGS krisis - 'n realistiese etiese posisie verteenwoordig indien, en slegs indien, dit toepasbaar en haalbaar binne die praktyk is. Dit is egter die bewering van hierdie skrywer, gebaseer op empiriese oorwegings, dat die idealisriese standpunt van die Katolieke Kerk uit voeling is met die realiteite van ons kontemporêre Suid-Afrikaanse samelewing en dat dit gedoem is tot mislukking. Gege hierdie perspektief, word dit duidelik dat die Katolieke standpunt moreel verdag is, veral as in gedagte gehou word dat - indien seksuele verhoudings buite huweliksverband voortduur en kondome nie gebruik word nie - die resultaat onbeplande swangerskap, MIV besmetting van beide moeders en babas, krisisse vir families en die samelewing en uiteindelik wydverspreide sterftes as gevolg van VIGS sal wees. Gegewe die pandemie wat Suid-Afrika in die gesig staar word die Katolieke standpunt waarin die gebruik van kondome verbied word eties bevraagtekenbaar asook moreel verdag. Die Kerk moet tot verantwoording geroep word vir die implikasies van sy dogmatiese standpunt. Die MIV /VIGS'pandemie is eenvoudig te ernstig vir 'n openbare instansie soos die Katolieke Kerk om betrokke te bly in die voorsetting van teologiese kieskeurigheid en die verkondiging van geïdealiseerde standpunte. Die Kerk is nie los van die samelewing waarbinne dit bestaan nie en 'n realistiese, verantwoordelike en toerekenbare respons word benodig binne die huidige konteks waarbinne honderde duisende mense dood as gevolg van VIGS in die gesig staar.

Drawing on the concept of sexual geography, this study examines the social and political meanings of sexualized spaces in the urban geography of Portland, Oregon between 1970 and 2010. This includes an examination of the sexual geography of urban spaces as a deliberate construct resulting from official and unofficial public policy and urban planning decisions. Sexual geographies, the collective and individual constructions of sexuality, are not static. Nor are definitions of deviant sexual practices fixed in the collective consciousness. Both are continuously being reshaped and reconstructed in response to changing economic structures and beliefs about sex, race and class. Primary documents are used to build a conceptual geography of sexualized spaces in Portland at points between 1970 and 2010 with an emphasis on the policy and urban planning decisions that inform the physical designations and social meanings of sexualized spaces including prostitution zones, pornography districts and gay entertainment areas.

Condom use is promoted as an effective method for prevention and contraception for people who practice or are at risk of practicing high-risk sexual behaviors. According to the UNAIDS (2009) report, condoms are the only resource available to prevent the sexual spread of the HI-Virus; and with regard to family planning, the same report proposes that condoms expand the choices, have no medical side effects, and thus provide dual protection against pregnancy and disease. However, in Africa as elsewhere in the world, condom use has been fiercely debated. The debates on the accessibility, availability and distribution of condoms in schools are not new nor are they uncontested. In Namibia, the HIV and AIDS policy in education does not explain how, when and by whom condoms should be made available to learners. This leaves it to schools to decide on how (and whether) to make condoms available to learners. As a result, individual school‘s choices not only vary, but are mediated by different factors that are not always in the best interest of learners who, as the foregoing discussion suggests, continue to participate in behaviour that, amongst other things, puts them at risk of HIV infection and falling pregnant. Relying on Foucault‘s theory of discourses, this study investigated the dominant discourses that shape learner, teacher, parent religious and traditional leader and traditional healer perspectives, responses, and experiences with regard to the accessibility, availability, and distribution of condoms in school. The study was conducted in nine schools in Kavango Region in Namibia using a mixed methods approach. The study used triangulation in the data collection process through the use of questionnaires where 792 learners participated in this component, and focus group discussions and individual interviews targeting four groups namely, learners, teachers, parents and religious leaders, traditional leaders and traditional healers. The quantitative data were analyzed using the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS), and findings from the focus group discussions and individual interviews were analyzed identifying themes and patterns and then organizing them into coherent categories with sub-categories. The study revealed that the majority of adult participants opposed the idea of making condoms available in schools; advocating abstinence instead. This was despite evidence on the prevalence of sexual activity amongst youth in the community. Reasons had to do with various competing and hierarchized discourses operating to shape participant beliefs, perspectives, and responses in a highly regulated and surveilled social and cultural context. Put differently, the dominant discourses invoked a particular sexual subject; authorized and legitimated who invoked such a subject; who was and was not allowed to speak on sexual matters; as well as how sexual matters were brought into the public space of schools. Such authorization and legitimation regulated the discursive space in which discussions on sexual health, safe sex, and resources such as condoms were permitted; with negative consequences for the sexual well-being of youth in Kavango Region. The study also highlighted the tension between freedom, choice, and rights, showing how complex in fact is decision to make condoms available in school. On the one hand, teenagers positioned themselves as capable subjects who had the right to exercise choice over their sexual lives. Requesting parent consent was thus viewed as a violation of this right to choose. Such a position displayed authority and agency by learners that was pitted against views amongst adults in this study that positioned youth as having no agency. In their view, youth (a) were still children and thus innocent and pure, (b) ought to abstain, and (c) were difficult to control given the modern context. Adults believed that early sexual involvement by learners did not result from lack of vigilance and control on their part, but rather from exposure to modern social mores. The study concluded that (a) schools remain difficult spaces not only for mediating discussions of sex and sexuality, but also for providing resources to mitigate sexual risk amongst leaners, (b) in highly regulated societies, dominant religious discourses are produced and reproduced in and through existing institutions such as family, church, and schools; highlighting how these serve to normalize beliefs and perspectives, (c) the dominant discourses shaping communities in which schools find themselves remain inconsistent with school discourses that are shaped by modernist conceptions of childhood and youth, and (b) adult choices to sanction and obstruct schools from making condoms available (and in the case of teachers, not accessible and distributable) put the very children at risk that they propose to be protecting.

The “tabloid TV” news genre is a relatively new phenomenon in Uganda and Africa. The genre has been criticised for depoliticising the public by causing cynicism, and lowering the standards of rational public discourse. Despite the criticisms, the genre has been recognised for bringing ‘the private’ into a public space and one of the major ‘private’ issues on the public agenda is women and gender equality. Given these critiques, this study set out to interrogate the meanings that young working class women in Kampala make of the tabloid television news programme Agataliiko Nfuufu and to ask how these meanings relate to the contested notions of femininity in this urban space. In undertaking this audience reception study I interviewed young women between the ages of 18-35 years by means of individual in-depth interviews and focus group discussions. The study establishes that Agataliiko Nfuufu is consumed in a complex environment where contesting notions of traditionalism and modernity are at play. The study also establishes that while mediating the problems, discomforts and contestations of these young women’s lives, Bukedde TV1 operates within a specific social context and gendered environment where Agataliiko Nfuufu is consumed. The study concludes that the bulletin mediates the young women’s negotiations and contestations, but it provides them with a window into other people’s lives and affords them opportunities to compare, judge and appreciate their own. Furthermore, the gendered roles and expectations in this context have become naturalised and have achieved a taken-for-grantedness. Therefore, patriarchy has been legitimised and naturalised to the extent that the respondents define themselves largely in relation to male relatives, and marriage. While the women lament the changes that have taken place in their social contexts which disrupt the natural gender order, they construct themselves as subjects of the prevailing discourses of gender relations that see men as powerful and women as weak and in need of protection.

There is a rise in premarital and extra-marital sexual relations amongst some modern Zulus. The causes of this rise include the perpetual childhood of women in society and the political and socio-economic setting in South Africa. The results of this rise include teenage pregnancies and sexually transmitted diseases. In Zulu traditional sexual practice the publicity of love affairs curbed sexual promiscuity. Many people were involved in the love affairs of young people. This tradition broke down because of the political, religious and socio-economic changes in South Africa. The Catholic Church teaches that marriage is sacred; it is an institution of God, a sacrament. Therefore premarital and extra-marital sexual relations taint the integrity of marriage. A number of things can be done to alleviate the problem of premarital and extramarital sexual promiscuity. These include: changing the political and socio-economic structures of our country; empowering women; inculturation; and changing the pastoral attitude of the Church towards sexuality.
M.Th. (Theological Ethics)

The literature reviewed reveals changing attitudes towards sexuality generally and towards sexuality and the elderly in particular. These changes are ' .... represented by a shift from religious organization of moral life to increasingly secular regulation embodied in the emergence of new medical, psychological and educational norms' (Weeks 1986,p.33). However, it seems that these changes have not necessarily affected provision of care for older persons in a positive way. This study focusses on attitudes of older women, housed in traditional large residential units, and attitudes of caregivers of the residents in such units, towards human sexuality. Data was obtained by means of the administration of the Sexual Attitude Scale (Hudson and Murphy, 1976) which is a summated rating scale. The attitudes of subjects toward self-determination in human sexuality in the context of the aging person's life are specifically considered. The major findings of the study were that residents attitudes towards human sexuality were generally extremely conservative. However, this clearly did not extend to a belief that sex was only for the young. Attitudes expressed by staff towards human sexuality were on the whole liberal and they agreed that sex was not only for the young. However, although caregivers support the idea that sexuality in the later years is important in theory, their actions do not bear this out. The findings have implications for the prevailing arrangements for caring in traditional large residential care units with respect to house rules, and education in human sexuality for residents, staff and relatives of the elderly.
Thesis (M.A.)-University of Natal, Durban, 1992.

While Chapter 3 analyses how the Baltic morphs from a border to a boundary, Chapter 4 concentrates on the less illustrious aspects of neighbourhood and movement of commodities across the Baltic. In the first part, two Swedish films are discussed (Lilya 4-ever by Lukas Moodysson and Buy Bye Beauty by Pål Hollender), which stage the Baltic as a moral and economic border/boundary, delving into sex-tourism and sex trafficking. The analysis follows the discourse of guilt which these two pictures epitomise, arguing that the ostensible ‘admission of guilt’ is rooted in narcissism. The second part of the chapter explores the narratives of shame – an emotion often confused with guilt – in a transnational, Nordic/Russian context. Relying on ethical-philosophical and psychological conceptualisations of guilt and shame, the chapter seeks to demonstrate that narratives of shame allow limits of the ‘self’ to be questioned to a greater extent than guilt does. This is particularly palpable in The 3 Rooms of Melancholia, a documentary by Pirjo Honkasalo. Using examples of other Nordic films, the chapter also shows that transnational shame is – more often than not – activated with respect to Russia, whereas the ‘weaker’ Baltic neighbours trigger guilt narratives.