Academic literature on the topic 'Muslim jepang'

This research focuses on the changing of image on Islam in Japan and the efforts of Japan’s civil society to eradicate Islam’s negative image created by Japan’s mass media. In preparation for the coming 2020 Olympic Games, the government, the local NGO, and even individual are taking initiatives to create a Muslim-friendly atmosphere. I try to look into their efforts to disseminate information, as well as to counter demagogues about Islam and Muslim. I have conducted in-depth interviews with 10 Muslims residing in Japan added with 2 respondents taken from book, and compared their stories with Japanese articles, books, and academic journals. My conclusion is that despite the success in making Japanese society more amicable to foreign Muslims, the human relations problems within the Muslim community must take prioritize to improve the response of Japanese society.[Tulisan ini fokus pada perubahan citra Islam di Jepang dan usaha lembaga swadaya masyarakat (NGO) untuk mengurangi citra negatif Islam yang dibentuk oleh media massa Jepang. Menjelang pekan olahraga Olimpiade 2020, pemerintah, NGO lokal dan sebagian individu mengambil inisiatif menciptakan suasana yang ramah bagi muslim. Kami mengamati usaha mereka dalam merespon informasi yang menyudutkan agama Islam dan pemeluknya. Kami melakukan wawancara mendalam dengan 10 penduduk muslim di Jepang serta 2 informan literer. Kemudian kami membandingkan cerita mereka dengan berita, jurnal dan buku yang terbit di Jepang yang terkait dengan Islam. Meskipun mereka cukup berhasil meyakinkan masyarakat Jepang, tetapi persoalan hubungan antar sesama kelompok muslim perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan respon positif masyarakat Jepang.]

This paper observed the Japanese unique culture that is called omotenashi. It is translated as hospitality. Omotenashi treated toward guests or tourist who visited Japan, it includes treatment to the guests with different cultural and belief background such as Moslem. The Japanese studied for their consumer needs, and finally they want to do omotenashi, by starting to sell halal food not only in a certain shop but also some restaurants which serve halal food and made certification for it. The aim of this paper is to find, why nowadays halal food in Japan can be found easier than before 2010. Japan as a non Moslem country realize that nowadays Moslem tourist are increasing and they has some specification for example in food, thus to do some hospitality or omotenashi, Japanese started to welcoming Moslem tourist by serving halal food. The theory used here are the consumer behavior from Etta Mamang Sangadji and Sopiah. While the theory of omotenashi is from Sato Yoshinobu and Abdulelah Al-alsheikh. This paper was based on limited literatures such as books, online articles from the internet, scientific discourses, including author’s empirical journey when living in Japan (1989-1994, 2007-2017) and faced difficulties in finding halal food. The finding of this paper is that the serving of halal food in some restaurants are increasing in Japan nowadays, because of omotenashi from the Japanese for their Moslem consumer. Omotenashi which Japanese do to all their guests has a big influence for the Moslem tourist.Tulisan ini berisi tentang keunikan omotenashi yang khas Jepang. Secara harafiah omotenashi berarti hospitality atau keramah-tamahan bangsa Jepang. Omotenashi yang diperlakukan terhadap para tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Jepang tidak terkecuali terhadap wisatawan dengan latar belakang kepercayaan dan budaya yang berbeda seperti kaum muslim. Bangsa Jepang mempelajari kebutuhan dari konsumen mereka dan akhirnya mereka menerapkan omotenashi dengan mulai menjual makanan halal dan membuatkan sertifikasi untuk itu. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan hasil, mengapa akhir-akhir ini makanan halal dapat lebih mudah ditemukan dibandingkan sebelum tahun 2010an. Jepang sebagai negara non muslim menyadari bahwa akhir-akhir ini wisatawan muslim meningkat dan mereka memiliki beberapa keistimewaan antara lain dalam makanan; oleh sebab itu untuk menyambut tamunya, orang Jepang melakukan omotenashi atau keramah-tamahan dengan cara mulai menyediakan makanan halal bagi wisatawan muslim. Teori yang digunakan adalah consumer behavior dari Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. Sementara teori untuk omotenashi dari Sato Yoshinobu dan Abdulelah Al-alsheikh. Tulisan ini berdasarkan pada literature review dari buku, artikel online, scientific discourses, termasuk pengalaman penulis ketika tinggal di Jepang (1989-1994, 2007-2017) dan menemui kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meningkatnya penyediaan makanan halal di beberapa restoran di Jepang dewasa ini karena omotenashi dari bangsa Jepang terhadap konsumen muslim mereka. Omotenashi yang diberikan kepada semua tamu yang datang ke Jepang memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan makanan halal bagi wisatawan muslim.

This paper aims to find out how non-Muslim countries such as Japan and Germany develop the halal tourism industry and highlight the narratives of halal tourism in both non-Muslim countries. This study has been done qualitatively in focus on the literature review and discourse analysis method as the main approach. Over time, the halal label has been led to be an inseparable aspect of lifestyle segment in certain society. It did not occur only in the food industry, but also been penetrated into various other industries, one of those is known as halal tourism. According to Global Muslim Tourist Index (GMTI), this phenomenon is not only the Muslim countries Phenomenon, but also increase in the non-Muslim countries. The halal tourism business is expanding and start to be the main economical income by Muslim minority countries, including Japan and Germany. The presence of these two countries in developing halal tourism is unique, because it is not a country with a Muslim majority, but it is precisely the target of foreign Muslim tourists, including Indonesians. Although Indonesia has been named the best halal destination according to GMTI, in fact the interest in halal tourism developed by Japan and Germany is far more promising. No doubt this has become a challenge for Indonesia to enter the this global market competition. Therefore, compared to following the market trend with profit oriented, Indonesia as a Muslim-majority country should deliver halal tourism towards the target of justice and welfare of the people.Tulisan ini bertujuan untuk memahami wacana dan kepentingan yang mengiringi perkembangan wisata halal di Jepang dan Jerman, sebagai negara non-muslim. Hal ini dikarenakan, meskipun berstatus negara non-muslim, keduanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pengembangan dan tingkat kedatangan turis muslim. Dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni oleh Laclau dan Mouffe yang menekankan pada aspek logic of difference dan chain of equivalent sebagai kunci utama internalisasi wacana hegemonik, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat beragam wacana dan kepentingan mengiringi perkembangan wisata halal, baik yang tersirat maupun tersurat. Untuk mancapai tujuan tersebut, metode pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang fokus pada beragam artikel, berita, serta laporan-laporan terkait perkembangan industri pariwisata halal di Jepang dan Jerman. Dari berbagai data dan analisa, tampak jelas bahwa meskipun ada beragam wacana dan kepentingan, perbedaan tersebut berada dalam wacana besar neoliberalisme. Sehingga, wisata halal di negara non-muslim dapat dipahami sebagai sebuah wacana hegemonik yang hanya menguntungkan negara dan pasar tetapi mengesampingkan masyarakat. Dengan belajar dari temuan tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar diharapkan mampu mengembangkan industri wisata halal yang ramah, bukan hanya kepada turis dan pemodal, melainkan juga pada masyarakat sebagai garda terdepan industri wisata halal.

Masa pendudukan Jepang menjadi tahap yang fundamental bagi kelahiran Partai Masjumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat itu disebut “Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia Raya”. Pada bulan November 1943 lahirlah Masjumi pertama, Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Masyumi menjadi sarana baru bagi Jepang untuk menarik simpati masyarakat muslim agar mendukung kepentingan perang Jepang yang terlihat mulai terdesak. Pada bulan Februari 1945, Masyumi mendapatkan keuntungan dari usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari 1944, pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh-pengaruhnya sebagai representasi perjuangan rakyat Indonesia. Seiring dengan hal tersebut Jepang memberikan keleluasaaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara. Masyumi berbeda dengan organisasi Islam lain yang lahir sebelumnya, selama kurun waktu setahun sejak pendiriannya Masyumi mampu melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Diantara lain membangun jaringan keseluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang besar dan menyatukan berbagai kelompok perjuangan kaum Islam. Partai Masyumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia saat itu.

Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum civil law, namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian (peace), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, penegakan hukum islam dalam hal-hal terntu mengenyamping hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu Muslim Law yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

<p><em>Abstrak</em> – <strong>Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesadaran diri pembelajar bahasa Jepang mengenai identitas budaya muslim orang Indonesia pada pembelajaran bahasa Jepang tingkat dasar dan perbandingannya dengan identitas diri budaya Jepang. Responden penelitian ini adalah dua puluh satu mahasiswa tingkat 1 Universitas Al Azhar Indonesia yang sedang mengikuti kuliah percakapan bahasa Jepang 2. Seluruh responden adalah pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar kategori A1 menurut CEFR dan 2010. Dengan menggunakan portofolio dan rubrik, pembelajar mengeksplorasi identitas dirinya sebagai muslim dan orang Indonesia berkaitan dengan tema percakapan yang ditentukan, kemudian membandingkannya dengan identitas budaya orang Jepang dengan stimulant video dan ilustrasi. Lalu, responden bercakap dengan bermain peran (role play) tema terkait, kemudian mengevaluasi kendala yang muncul. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa identitas budaya sebagai muslim orang Indonesia yang disadari responden pada komunikasi interkultural banyak dipengaruhi oleh konsep bangsa yang beranekaragam namun satu kesatuan (Bhinneka Tunggal Ika). Keberagaman tersebut memunculkan kecenderungan orang Indonesia cenderung mudah terbuka pada orang lain, sekalipun saat bercakap-cakap dengan orang yang baru dikenal dan membicarakan topik-topik yang sifatnya pribadi sekalipun seperti indentitas pribadi dan keluarga. Lalu, identitas sebagai seorang muslim banyak muncul dalam percakapan komunikasi interkultural terutama mengenai aturan praktek ibadah sehari-hari. Penjelasan tentang praktek ibadah yang khas ini cenderung memunculkan kesulitan percakapan (pemilihan kosakata dan ungkapan) dalam bahasa Jepang bagi pembelajar tingkat dasar. Sementara identitas budaya masyarakat berkelompok (collectivistic culture) banyak mewarnai percakapan orang Jepang dalam komunikasi interkultural sehingga mereka cenderung lebih menjaga privasi diri dan kelompok.</strong></p><p><em><strong>Kata Kunci - </strong>Pembelajar bahasa Jepang, Identitas budaya, Komunikasi lintas budaya</em></p><p><br /><em>Abstract</em><strong> – Despite intercultural communication competence as one of the important language learning process goals since globalization has started, there comes a tendency to neglect to foster cultural identity awareness in language learning process. This research is a preliminary study that explores Indonesian learner’s cultural identities awareness as well Japanese cultural identities during the process of learning the Japanese language as one of their foreign languages. The respondents are twenty-one students of Japanese language classes participating in Japanese language speaking class 1 (elementary level) at Al Azhar Indonesia University, categorized as A1 (beginner) Japanese learners by JF (Japan Foundation) standards. Through two conversation topics (“my family” and “my home town”) the respondents have been invited to mention their local custom while conversing within the topics and comparing such custom to Japanese people’s local custom. The data are collected utilizing portfolios and Likert scale pre-post questionnaire during November 2016 and analyzed descriptively. The result of this study exposed that the participants were aware of Indonesian cultural identity and Japanese cultural identity in the context of intercultural communication, namely, in the conversation of family and hometown. While having a dialogue with unfamiliar people, mainly speaking about personal information, i.e. family topic, Japanese people tend to have conversation plainly in general subtopics since Japanese people have collectivistic culture. Distinctively, since Indonesian people believe in “Unity in Diversity” (different but one), they are feasible to discuss wider subtopics despite the unfamiliar interlocutors.</strong></p><p><em><strong>Keywords -</strong> Indonesian, Japanese Language Learners, Cultural Identity, Intercultural Communicative Competence</em></p>

Dalam perkembangan Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam perkembangan hukum nasional. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. maka ada beberapa pengidentifikasian masalah mengenai hal itu yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik Hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reseption in Complexu. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori receptie. Karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang yaitu mengenai posisi hukum Islam dalam system hukum nasional pada masa kolonial Jepang tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajahan Belanda ke dalam bhasa Jepang.

Wisata halal merupakan salah satu sektor bisnis halal yang masih berkembang karena banyaknya potensi wisatawan yang masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai seorang wisatawan yang memiliki beberapa pilihan destinasi wisata halal, proses pengambilan keputusannya mengenai destinasi yang dipilih dapat sangat dipengaruhi oleh citra destinasi pada atribut wisata halal di destinasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji citra destinasi wisata halal di Jepang dari wisatawan dan non-wisatawan muslim Indonesia. Untuk pendataan dilakukan survey online (Mei-Juni 2020) terhadap umat Islam Indonesia dan menghasilkan 263 respon valid. Berdasarkan 12 atribut, 263 tanggapan tersebut dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U dan dilanjutkan untuk menguji ukuran efeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 dari 12 atribut (CD1, CD4, dan CD10) yang tidak berbeda nyata antara kelompok wisatawan dan non-wisatawan. Sedangkan atribut sisanya berbeda nyata antara kedua kelompok. Secara spesifik, gambaran CD3, CD5, dan CD12 pada wisatawan lebih kuat dibandingkan non-wisatawan. Di sisi lain, citra non-pengunjung dalam bentuk CD2, CD6, CD7, CD8, CD9, dan CD11 lebih kuat dari pada wisatawan. Berdasarkan temuan tersebut, Jepang sebaiknya menyesuaikan strategi promosinya berdasarkan sasarannya, baik wisatawan yang sudah memiliki pengalaman aktual maupun non-wisatawan yang hanya mengandalkan citra sekundernya.

This article seeks to answer why the Japanese chose KH. Hasyim Asy’ari as the chairman of Masyumi during their occupation in Indonesia (1942-1945). The data was collected from library research by scrutinizing paper and academic works that discuss Indonesia from the 1920s to its independence in 1945. This period is important to understand the historical and political conditions of the country at that time. This article also refers to two magazines of Suara MIAI that began publishing in December 1942 and Suara Masyumi Magazine issued from December 1943 onward. This article argues that the Japanese decision to choose hadratussyaikh was based on political motivation, especially to get the support of the Muslim community for Japanese efforts to fight Allied forces in the Pacific war.

Latar belakang kajian ini adalah secara geografis, dunia muslim berada di antara Cina, Korea dan Jepang pada sisi timur, antara Rusia pada sisi utara, dan sub-sahara Afrika dan Australia di bagian selatan. Fakta geografis ini menetapkan dunia muslim sebagai bangsa tengah (middle nation) yang dapat menjadi jembatan empat penjuru dunia, bahkan menjadi jembatan peradaban Timur dan Barat. Gagasan sebagai bangsa tengah (middle nation) merupakan konsep untuk memahami sifat-sifat dan identitas peradaban Islam yaitu humanitas umum, kebaikan universal manusia, universalitas kasih Tuhan kepada ras manusia, kearifan etnik dan kultural, kooperasi inter-kultural, keadilan sosial global dan tanggung jawab umum untuk melindungi bumi. Sedangkan hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk-bentuk interaksi antara dunia Islam dan Barat ialah dibagi menjadi tiga hal yaitu kontak senjata, kontak budaya (akulturasi budaya), transfer keilmuan. Kemudian adapun hubungan interaksi antara dunia Islam dan Barat yang perlu dan hendaknya tetap harus dikembangkan saat ini ialah ada dua aspek khusus yaitu hubungan kebudayaan (akulturasi budaya), dan hubungan pendidikan, terutama dampaknya terhadap pendidikan Islam.