Academic literature on the topic 'National Building Regulations Business Unit'

This research aims to analyze the regulation of Civil Servant Investigator based on Regional Regulation No. 6 of 2005 and the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit. This descriptive-analytical research applied a normative juridical approach. The results showed that based on Regional Regulation No. 6 of 2005, Regional Civil Servant Investigator has the duties of conducting investigation on violations of Regional Regulations in which each Regional Civil Servant Investigator must be equipped with an investigation warrant signed by the supervisor of the Regional Civil Servant Investigator in conducting the investigation. Besides, Regional Civil Servant Investigator also has the duties of providing coaching which includes general, technical, and operational coaching for Civil Servant Investigator. Further, regarding the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit, the Regional Civil Servant Investigator generally has carried out its duties in conducting investigation and inspection towards illegal buildings, places of business and business activities; conducting investigation and inspection towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions; and preparing material to be submitted to the National Police regarding follow up actions towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions. Thus, it can be concluded that, in general, Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit has been implemented well.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi: pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati; dan menyiapkan bahan koordinasi kepada Keolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.

ABSTRAKPemerintah RI dalam upaya pengimplementasian Revolusi Industri 4.0 di bidang industri telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional, yaitu roadmap yang dikenal dengan Making Indonesia 4.0, yang mencakup perbaikan alur aliran barang dan material, desain ulang zona industri, akomodasi standar-standar keberlanjutan, pemberdayaaan UMKM, pembangunan infrastruktur digital nasional, peningkatan minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, pemberian insentif untuk investasi teknologi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan. Melalui pemetaan ini, industri tambang menjadi salah satu unit industri yang penting untuk mewujudkan revolusi industri 4.0. Meskipun pada tahun 2018 trend insdutri global mengalami pergeseran dari industri ekstraktif (extractive industry) menjadi industri disruptif (disruptive industry), seperti perusahaan-perusahaan teknologi maupun perusahaan berbasis R&D (research and development), revolusi industri tidak serta merta dapat tercapai tanpa adanya peran dari sektor industri ekstraktif, misalnya sektor industri pertambangan, seperti pengadaan bahan baku industri, penggiatan energi terbarukan, hingga penyediaan segala fasilitas dan infrastruktur pendukung bergeraknya revolusi industri 4.0 di Indonesia, contohnya pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk itu dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji arah kebijakan sektor industri pertambangan sebagai sektor utama dalam mendukung perkembangan revolusi industri di Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam KEN dan RUEN, serta UU Minerba Nomor 4/2009, terdapat hal mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah, yakni kebijakan mengenai ketahanan energi nasional. Pemerintah harus mulai memperhitungkan keterdiaan energi dalam kebijakan yang juga menyangkut pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai upaya untuk mengendalikan sumber daya maupun cadangan batubara di dalam negeri untuk sumber energi nasional melalui kebijakan pembentukan Wilayah Cadangan Negara (WPN) khususnya batubara. Pembuatan neraca sumber daya alam sebagai langkah awal pembentukan kebijakan berbasis riset diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan perhitungan yang matang mengenai ketahanan energi hingga perhitungan ekonomis terkait kerusakan lingkungan, karena meskip hingga pertengahan tahun 2019 PNBP di sektor mineral dan batubara telah mencapai Rp19,16 triliun atau 44,28% dari target tahun 2019, terdapat kemungkinan bahwa angka penerimaan ini tidak sebanding dengan besaran nilai yang dibutuhkan untuk kompensasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas pertambangan. Kebijakan pemerintah kedepannya diharapkan tidak hanya berfokus pada kebijakan DMO, besaran royalti, ekspor impor, hilirisasi, konversi maupun konservasi energi, namun perhitungan matang terhadap ketahanan dan ketersediaan energi nasional melalui pembentukan WCN batubara, karena batubara sebagai target bauran energi utama Indonesia merupakan energi fosil tidak dapat diperbaharui yang diperkirakan habis dalam 71 tahun, dan dapat lebih cepat apabila bauran batubara Indonesia sesuai proyeksi mencapai 38% di tahun 2025 (asumsi business as usual). Kata Kunci: kebijakan, cadangan energi, batubara ABSTRACTThe Government of Indonesia in the attempt to implement the Industrial Revolution 4.0 through its Ministry of Industry has set 10 national priorities, known as Making Indonesia 4.0, which includes improving the flow of goods and materials, redesigning industrial zones, accommodating the sustainability standards, empowering MSMEs, developing the national digital infrastructure, increasing foreign investment interest, improving the quality of human resources, building an innovative ecosystem, providing incentives for technological investment, and harmonizing rules and policies. Through this roadmap, the mining industry became one of the important industrial units to support the realization of industrial revolution 4.0 in Indonesia. Although in 2018 the global industry trend has shifted from an extractive industry to a disruptive industry, such as technology companies and R&D (research and development) based companies, the industrial revolution cannot necessarily be achieved without the role of extractive industry sectors, for example the mining industry, in supporting the raw materials, facilities and infrastructure, and electricity. For this reason, a qualitative descriptive study was conducted to examine the policy in terms of mining industry. Based on government regulations issued in KEN and RUEN, and Mining and Minerals Law, there are basic things that need to be considered by the government, namely policies on national energy security. The government must begin to take into account the availability of energy in its policies that also in line with the sustainable development as an effort to control domestic coal resources and reserves for national energy sources by establishing a State Reserve Area (WPN) policy especially for coal. Creating a natural resource balance as a first step in setting up a research-based policy is expected to be followed up by a careful calculation of energy security to economic calculations related to environmental damage, because even with the high amount of PNBP in the mineral and coal sectorthere is a possibility that this is not proportional to the amount of value needed to compensate for the environmental damage. Future government policies are expected to focus not only on DMO policies, royalties, export-imports, downstream, conversion and energy conservation, but also careful calculation of national energy security and availability through the formation of coal WCN, because as Indonesia's main energy mix, coal is fossil energy which estimated to be used up in the next 71 years, and can be faster if the percentage of coal in Indonesian energy mix reaches 38% in 2025 as projected (business as usual).Keywords: policy, energy reserve, coal

This paper discusses the compliance and enforcement processes of the National Building Regulations of South Africa. These processes are administered by the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) in terms of the National Building Regulations and Building Standards Act 103 of 1977 (The Act). The objective was to investigate the how the business processes by the NRCS have enforced Building Control Officers at the Local Authorities nationwide to comply with the safety of buildings for building occupants or end-users. The investigation was largely motivated by the high number of injuries, deaths and/or human lives affected and reported due to collapsing and defective buildings. It was a case study based on disasters occurred and reported at various Local Authorities, in private residential homes, government-owned buildings, abandoned and commercial buildings, such as shopping malls. This study applied the interpretive approach underpinned by qualitative methodology where interviews and questionnaires were used to collect data from affected stakeholders. The stakeholders ranged from building owners, prospective building owners and/or building occupants, built-environment practitioners, Local Authorities’ Building Control Officers and the Regulator. In gathering the data, it was ensured that it was done in an ethical manner and for the intended study only. The empirical findings revealed that there was a critical need for business process review and strategy shifts that advance objectivity and benefits to compliance, visibility and awareness of regulatory process. The output is a proposed re-design NRCS business processes that can effectively enforce compliance of the building regulations of South Africa.

Purpose The significant role of anti-corruption compliance should be encouraged to create good business and investment climate. Especially, in the circumstances of higher number of bribery and corruption cases, whilst preparing for Asian Economic Community, the necessary actions to reduce the financial crime and economic crime should be fostered into all aspects of business activities. To reduce bribery and corruption cases in Indonesia, National Integrity System as part of National Strategy on Corruption Prevention and Eradication is urged to be conducted. With the implementation of National Integrity System among all public or governmental institutions and private institutions, the institutions itself will be strengthened. National Integrity System should be implemented through all the people, process and technology in the organizations. So, at the end, the purpose of this paper is to prevent any financial crime, particularly in the Indonesian anti-corruption regime. Design/methodology/approach This paper explores and analyzes anti-bribery regulations and the important role of National Integrity System as the prevention approach to build anti-corruption compliance in Indonesia. Findings The National Integrity System and Anti-Corruption Compliance can be viewed as important elements for preventing any financial crime. The new perspective is needed for all of the public institutions and private institutions to build and implement National Integrity System in all business activities. Furthermore, all of business society has a significant role of developing the sustainable good business environment in Indonesia. Encouraging National Integrity System in every business sector is also a way to achieve the last purpose, which is to strengthen economic competitiveness. Practical implications The paper can be a source to explore about the National Integrity System and Anti-Corruption Compliance based on Indonesia perspectives. Originality/value This paper gives contributions by encouraging the public and private institutions to build anti-corruption compliance by implementing National Integrity System within their organizational culture to prevent financial crime and lead to sustainable economic growth.

<p><em>The purpose of this Writing is to analyze the study of the Implementation of Sharia Values in the business of the Nagari-Owned Business Entity (BUMNag). The analytical method used in this study is the SWOT analysis. This study shows that the contracts that exist in Islamic economics can be applied to Business Units that may be formed by BUMNag in accordance with laws and regulations. In addition to having strength (the majority of the Muslim population and Nagari have Alim Ulama, have BUMNag and good development), and Opportunities (The development of Islamic economics and the National Sharia Council, the existence of the Law concerning Islamic economics), this concept also has shortcomings (lack of public understanding of sharia contracts, lack of academic staff in Nagari) and Threats (Overall Islamic economics cannot be applied in Indonesia and the development of conventional transactions in the community). To realize BUMNag based on an Islamic economic perspective, it requires an active role and joint commitment from the Nagari government, the community, religious scholars, the National Sharia Council, non-governmental organizations, and parties concerned about the development of BUMNag and the Islamic economy.</em></p>

The national systematic, social requirements for green building development are becoming more stringent. But from the standpoint of the builder, who would contract and implement such a business, such regulations can become a burden working against efforts to promote building. Due to the increase in the initial investment cost associated with green building development, the reality is that voluntary compliance is not readily forthcoming. Thereby, the profitability of green building construction was examined from a cost perspective for a 40-year life cycle cost. As a model example of green apartments, the A Apartment complex was analyzed for its economy. A comparison was made against a standard building for green building design on its initial investment cost, and the energy savings during the occupancy phase, required to offset the cost of investment was calculated. As a result, the A-Apartment investment cost recovery period was approximately 10 years, with about an 8% range of operating profit. If the green building construction business were to be pursued with this long-term view, it is evident that construction of green buildings can be good for business.

AbstractThrough an investigation of the Shenzhen Collective Consultation Ordinance and the Guangdong Regulations on the Democratic Management of Enterprises, this article demonstrates how transnational capital in China deploys its associational power alongside its structural economic power to lobby and pressure the national and local governments to advance its own interests. In addition, building upon the ideas of Hall and Soskice about the varieties of capitalism, the authors have developed the concept of “varieties of transnational capital” to account for the differing positions of overseas business associations regarding the two laws. We find that these positions are shaped by two determining factors: a) where the associations are situated in global production chains, and b) the industrial relations model in their home countries.

Purpose – The purpose of this study is to explore if and how companies strive for a harmonization of management accounting systems in their international business units to support company-wide consistent strategy implementation and to analyze the underlying drivers and pitfalls. Our paper is motivated by the tension between the need for consistent strategy implementation in the different international business units of multinational companies and the traditional differences in management accounting practices across countries. Design/methodology/approach – The field study comprised semi-structured in-depth interviews with management accounting experts in selected German and Spanish business units of 15 major German multinational companies. Findings – The authors identified strong efforts for company-wide harmonization of management accounting practices and found that beside explicit initiatives set by corporate headquarters, more implicit pressures such as the education of management accountants, the work of global consultancies and the use of standardized ERP-systems constitute strong drivers of the identified harmonization. Practical implications – The findings highlight implicit pressures as important drivers of the harmonization of management accounting systems in the international business units of multinational companies. Taking these implicit pressures into consideration can help multinational companies striving for a harmonization of business unit management accounting for consistent strategy implementation. Originality/value – Building on a unique sample of pairs of German and Spanish business units of 15 major German companies, the field study explores harmonization practices and its drivers in multinational companies.

PurposeInternational construction joint ventures (ICJVs) have been widely used as a temporary arrangement in many projects all over the world, especially in megaprojects. Within ICJVs, the national culture difference between partners affects their cooperation significantly. However, prior research has provided contradictory empirical evidence regarding these impacts. To address this problem, the purpose of this paper is to introduce cultural intelligence that judges an individual’s capability to function and manage effectively in culturally diverse settings as a moderating variable.Design/methodology/approachMultiple regression analysis and moderated multiple regression were undertaken to test proposed hypotheses. A questionnaire survey was conducted with international construction practitioners who had experiences of managing or participating in ICJVs.FindingsThe result of multiple regression analysis revealed that difference in national culture has significant negative effects on information exchange, shared problem solving and flexibility when asking for changes, thus effecting cooperation within ICJVs. Meanwhile, cultural intelligence of members can weaken these negative influences.Practical implicationsFirst, given that national culture difference affects negatively on the cooperation within ICJVs, it needs to be regarded as one of vital resources of risk which should be prevented and managed when attending ICJVs; Second, managers should build a series of mutually agreeable regulations and rules to lessen the negative effect of national culture difference; Third, it is recommended that ICJV management teams contain as many work-experienced members as possible and members within ICJVs, especially new staff, receive cross-cultural training termly to facilitate the cooperation between partners.Originality/valueThis research reveals the moderating effects of cultural intelligence on the relationship between national culture difference and cooperation in ICJVs as well as provides practical implications for ICJV managers to deal with national culture difference and reduce its negative impact on cooperation within ICJVs.

Agreement / contract is a legal relationship that is often carried out in the business world / community in Indonesia. With the issuance of the Presidential Decree which stipulates the Corona Virus (COVID19) as a national disaster it has had an impact on all aspects of community life then the local government issued a large-scale social restriction (PSBB) regional regulation. With the decision of Covid-19 as a national disaster emergency, restrictions and / or restrictions on activities in the community were imposed, which resulted in the cancellation of the building lease agreement for wedding receptions which could result in default in fulfilling the rights of the Parties. The research was conducted by using the normative juridical method and the specification using descriptive analytical. research methods that are research methods that use an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The results of the research and discussion show that Covid-19 can be categorized as a force majeure which can be a reason for the cancellation of an agreement to rent a building. So that a renegotiation is needed in order to fulfill the obligations of the Parties in leasing a building.

Theses (MTech (Business Information Systems))--Cape Peninsula University of Technology, 2016.
This paper describes the redesigning processes of the National Building Regulations of South Africa. These processes are administered by the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) in terms of the National Building Regulations and Building Standards Act 103 of 1977 (The Act). The application of the business processes and the Building Control Officers from various local authorities nation-wide who enforce the National Building Regulations and Building Standards Act, 103 of 1977 (hereinafter referred to as “the Act”) with particular reference to implementation of core regulatory business processes within the building industry in Southern Africa. The investigation was largely motivated by the high number of injuries, deaths and/or human lives affected adversely and reported due to collapsing and defective buildings. These disasters occurred at various Local Authorities, in private residential homes, government-owned buildings, abandoned and commercial buildings, such as shopping malls, have been investigated and reported by the Building Regulator, i.e. the NRCS in collaboration with the Department of Labour’s Commission of Enquiry between the years 2012 and 2014. The reports show that in those sectors of building, the local authorities’ Building Control Officers, as the legislated enforcers of the Building Regulations (with the oversight role played by the NRCS), experienced the highest levels of non-compliance by various parties who are affected by the Building Regulations, i.e. building owners or their legal representatives, built-environment professional practitioners and builders. This study applies the interpretive approach underpinned by qualitative methodology where interviews were used to collect data from building owners, prospective building owners, building occupants, built-environment practitioners, Local Authorities’ building control officers and The Regulator of the National Building Regulations. The empirical findings revealed that there is a critical need for business process review and strategy shifts that advance objectivity and benefits to compliance, visibility and awareness of regulatory process, the highlights of possible endangerment of human life due to non-compliance, the outlining of sanctions for failure to comply, and stakeholder liaison. The output is a re-module of business processes that will enforce and maintain compliance of the building regulations of South Africa.

The concept of e-Government sub-assumes that of digital access to activities of public and private sector organisations. Explicitly, digital access includes improving government processes, connecting citizens, and building external interactions. Following the formation of the inclusive government as determined by the Global Political Agreement (GPA), Zimbabwe established the Ministry of Information Communication Technology whose mission is to promote the deployment and use of Information and Communication Technologies (ICTs) to intensify national competitiveness and growth. Driving the digital access and e-Government agenda in Zimbabwe is a Modernisation Unit within the Office of the President and Cabinet and the Ministry of Information Communication Technology guided by “Zimconnect,” the e-Government framework, and other enabling instruments. Particular attention is paid to instruments that enable digital access and e-Government in Zimbabwe. The chapter attempts to contextualise digital access and e-Government, outlines e-Government policy objectives and constraints, explains the e-Government framework, including “Zimconnect” and others, and concludes with a section on strategies for enabling digital access and e-Government with a special focus on the possible role of library and information services.

Lewis, Beech and Rudkin all took advantage of government opportunities and actively resisted its intrusions, and this was essential to their success. Close examination of the World War II and Korean War eras—key episodes in the expansion of the federal government as regulator and customer—shows that for these businesswomen building a relationship with government was both necessary and important. Military contracts and Reconstruction Finance Corporation loans kept Lewis and Beech in business while Excess Profits Tax posed a real threat that both women fought and wartime rationing as well as regulations by the Office of Price Administration fundamentally shaped Rudkin’s business strategy and success. Prevailing scholarly interpretations have argued that women’s businesses were too small to attract federal attention but the experience of these entrepreneurs reveals that for women who operated businesses big enough to cater to a national market, government programs were fundamental to their success and federal regulation threatened significant losses in profit. By the mid-twentieth century, in fact, developing a relationship with the federal government was hardly a choice; a strategic one could determine a business’ future.

The environment universities face today is increasingly complex and characterized by decreasing public funding and increasing reliance on university-industry collaboration to generate funds for research and development activities. Universities are facing competing pressures to embrace a user-led focus in leading and managing their institutions. The increasing administrative and reporting accreditation requirements have made it increasingly difficult for universities to strike a balance between meeting the demands of both corporate and academic worlds. Building and maintaining academic rigor, while facing increasing internal and external regulations, is the most pressing challenge for universities today. Another connected challenge is making sure that universities are prepared to face the age-related attrition of human resources that is expected in the years to come. This paper reviews the practices relating to management and leadership of universities and analyzes various external influential factors that could possibly affect the succession planning in the universities. Some ways are also suggested to positively utilize the organizational complexity of the universities to achieve national objective of a positive and buoyant future.

The health and state of the German economy has been the dominant topic in the European business press since at least 1994, when the post-unification boom came to an end, and with good reason. Home to 82 million people, it is Europe’s largest economy. But it has also been the slowest-growing economy within the European Union since 1994, averaging just 1.6 per cent annually, a period in which it has also lagged behind the United States in every year except 2001. The DAX index of Germany’s top companies has experienced a sharper and more sustained downturn than the stock markets in the United States, United Kingdom, and France, indicative of a growing malaise amongst the country’s largest industrial and financial firms (Smiley 2002: 4). Inward foreign direct investment has slowed to a trickle, and a large proportion of its biggest companies are diverting their own investments to production sites abroad. The country’s share of global exports has declined from 11.8 per cent to 9.7 per cent over the decade between 1992 and 2002 (The Economist 2002a: S8). Meanwhile, the national unemployment rate has climbed to nearly 10 per cent over the same period, according to German statistics (or 8.3 per cent using European Union statistics) (The Economist 2002b: S13). There is no shortage of diagnoses for what allegedly ails the German economy these days. For many in the same business press, the answer is seductively simple: Germany is ‘stifled by a hugely restrictive and intrusive web of regulations, and weighed down by one of the most expensive, inflexible and protected labour forces in the world’ (Smiley 2002: S4). While there is undoubtedly some truth to this assessment, it is also simple-minded in the extreme. This chapter provides an alternative interpretation of the roots of Germany’s economic problems by focusing on one of its bedrock industries: mechanical engineering (in particular, its machinery and machine tool industry). Tracing the evolution of this key industry from a point early in the 1990s when it first encountered a serious competitive setback.

The paper discusses the legal status, organization and activities of the Private Security Sector in the Republic of Serbia in the function of protection of persons, property and business. The introductory part talks about private security, which in developed countries has an enviable place in the security system. In countries in transition, private security has accompanied social and economic changes and has gained in importance in recent years. After the disintegration of the SFRY for a full twenty years, this sector was not legally regulated by the main law in Serbia, but general regulations were applied, which fragmentarily deal with the issue of FTO and regulate economic business, work and employment. In the second part, the central part, the most important international legal sources and solutions from our national framework are presented. At the end of 2013, the Law on Private Security and the Law on Detective Activity were adopted, as well as bylaws for their implementation. Adequate legal regulations in this area are especially important due to Serbia's application for EU accession and harmonization of regulations with EU law. The concluding part emphasizes the need for further harmonization of norms with the EU, building good practice and the need to strengthen the control and supervision of the private security sector by the state.

With the society and economy of China entering the transition period, people's requirements for urban life show a trend of diversification and high standards. Urban design is no longer limited to physical space but starts to carry out multi-angle and multi-level comprehensive consideration on the social and spatial problems of symbiosis. In this context, the innovative social governance and the quality improvement of urban public space that highlights the role of the public have become hot topics. As the main body of city users, ordinary people entering into the deep and substantial participation from the superficial and symbolic is the only way for urban design to transform from the expert-led "optimal scheme" to the "reasonable scheme" recognized by pluralistic bodies. In the process of western democratic politics, the participation theory that focuses on the construction of micro democracy is prevalent, and the public participation based on pluralism has become the theoretical basis for the planning participation. Besides, the concept of communicative planning and collaborative planning, which emphasize cooperation and consultation, also enriches the connotation of multiple participation. Due to different systems and awareness, it is difficult to promote public participation under China's national conditions. Community building, the interdisciplinary product of urban design and social governance under communities, is regarded as the experimental field for participating in the reform. Therefore, under the current administrative system and regulations, this paper tries to make use of the grass-roots management mode with Chinese characteristics to establish an inclusive multi-participation mechanism. It allows residents of different ages can go deep into the process of community building by taking the family unit. Meanwhile, some suggestions and strategies are raised for effective participation. We hope the bottom-up process of urban design in microscale can be an effective instrument to reflect the public's will and repair social relations at the same time, while explore and solve urban problems in diverse cooperation.