Log in

Relevant bibliographies by topics / Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Indonesia)

Contents

Journal articles
Books

Academic literature on the topic 'Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Indonesia)'

Author: Grafiati

Published: 28 July 2024

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Indonesia).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Indonesia)"

1

Hamid, Adnan. "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN." JLR - Jurnal Legal Reasoning 3, no. 2 (2021): 116–36. http://dx.doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2410.

Full text

Abstract:

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sesungguhnya dari ketiga unsur yang ada tersebut, khususnya unsur pengusaha dan pekerja sangat rentan terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) menjadi penting karena undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa perburuhan. Undang-undang ini telah mengakhiri keberadaan suatu panitia yang dibentuk (Adhoc) guna menye

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Uwiyono, A. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dikaitkan dengan Pola Hubungan Perburuhan." Jurnal Hukum & Pembangunan 22, no. 5 (2017): 476. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol22.no5.1013.

Full text

Abstract:

Pada prinsipnya setiap penyelesaian perselisihan perburuhan diselesalkan secara damai.Sebagaimana hal itu diatur dalam UU No. 22/1957. Demikian pula di Belanda ketentuantersebut diatur dalam Arbeidsgeschlilen Wet 1923, yang menghendaki penyelesaian secaradamai meskipun tidak menutup kemungkinan Industrial Active. Di sini tersirat ada persamaandalam pola perryelesaian perburuhan, namun dalam hal pelaksanaannya dipengaruhi modelhubungan perburuhan yang berbeda masing-masing negara. Dalam tulisan ini penuh mencoba memaparkan suatu perbandingan pola penyelesaian perselisihan perburuhan antara Indo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Annisa Febrianty Rahayu and Eka Yulyana. "PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRI DI INDONESIA." Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 10, no. 3 (2024): 662–69. https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3716.

Full text

Abstract:

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia, dengan fokus permasalahan kriteria usia, pendidikan, dan pengalaman dalam konteks ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu Studi Literatur atau Studi Pustaka. Menurut Zed dan Merfianora (2019) menjelaskan Library Research yaitu penelusuran pustaka bukanlah langkah awal menyiapkan kerangka penelitian, akan tetapi sekaligus memanfa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Mulya Karsona, Agus, Sherly Ayuna Putri, Etty Mulyati, and R. Kartikasari. "PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN." Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, no. 2 (2020): 158–71. http://dx.doi.org/10.23920/jphp.v1i2.225.

Full text

Abstract:

ABSTRAKHubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan itu perangkat Undang-Undang penyelesaian perselisihan perburuhan sangat diperlukan. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Raditia Fajri Rusdiana, Muhamad Rizal, and Sari Usih Natari. "ANALISIS PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENUNTASAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL." Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis 2, no. 3 (2023): 42–47. http://dx.doi.org/10.55606/jekombis.v2i3.1894.

Full text

Abstract:

Studi ini mengkaji tentang peran Pemerintah Republik Indonesia dalam penuntasan perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Penelitian ditujukan untuk mengetahui peran pemerintah Republik Indonesia dalam penuntasan perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Metode penelitian yang diaplikasikan merupakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini memperlihatkan pemerintah hadir dan aktif dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, terbukti dari catatan Mahkamah Agung, mayoritas kasus diselesaikan di tingkat tripartit dibandingkan dengan jumlah kasus hubungan industria

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Dalimunthe, Nikmah. "HUKUM PEGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR." Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, no. 2 (2022): 401–21. http://dx.doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.220.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan industri di Indonesia mengenai kecenderungan pekerja untuk menggunakan instrumen hukum kepailitan dengan mengajukan kepailitan terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja yang tidak dibayar (upah dan pesangon) oleh perusahaan. Pada alur penyelesaian yang lazim adalah pekerja akan menempuh upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkarakter hukum perdata murni dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dibayar oleh perusahaan. Namun upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut seringka

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Khairunnisa, Najwa Nisriina, Tohadi S.H, M.Si., Sidik Maulana, Khaeliza Putri Zanaya, Dede Kholilurahman, and Rayen Devid Michael MB Kilikily. "Efektivitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Indonesia." Jurnal Hukum Malahayati 6, no. 1 (2025): 21–32. https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19081.

Full text

Abstract:

Sari Organisasi kolektif yang memiliki peran strategis dalam membela hak-hakpekerja/buruh disebut serikat pekerja. Serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta berusaha membangun hubungan kerja yang harmonis. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memberikan pekerja/buruh landasan hukum yang kuat untuk berorganisasi, memperjuangkan, dan membela hak-hak dan kesejahteraan mereka. Dalam penanganan perselisihan hubunganindustrial, serikat pekerja memegang peranan penting, baik melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun litiga

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Suharta, Revirta Arshinta, Abdul Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina. "KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN." Riau Law Journal 2, no. 1 (2018): 69. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4710.

Full text

Abstract:

The purpose of this research is to understand employee’s rights especially Indonesian citizen who work as local staff at foreign embassy or consulate, also the existing of immunities of foreign embassy and consulate in labour disputes settlement. This research is used normative method with statute approach, conceptual approach and comparative approach. The results of this research are the rights of employee especially local staff are written under working agreements according to Indonesia labour law. The embassy legal standing as a party on the working agreement has fulfilled substantial eleme

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Khairani, Khairani, and Aldi Harbi. "SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 178 K/PDT.SUS-PHI/2015)." UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 2014–32. http://dx.doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574.

Full text

Abstract:

Kehadiran UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyelesaian perselihan antara pekerja dan pemberi kerja. Harapan tersebut disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) mempunyai prosedur yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menganut prinsip penyele

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Kanahebi, Elisabeth Anna. "PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN." Masalah-Masalah Hukum 45, no. 3 (2016): 216. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.216-223.

Full text

Abstract:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Books on the topic "Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Indonesia)"

1

Penelitian, Universitas Airlangga Lembaga, ed. Peranan Panitia Penyelesaian Perburuhan dalam menangani perselisihan perburuhan. Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga, 1986.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Faisal, Salam Moch. Penyelesaian perselisihan perburuhan industrial di Indonesia. Mandar Maju, 2009.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Asmara, Galang. Pelaksanaan fungsi dan efektifitas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D): Studi kasus di P4D Mataram : laporan penelitian. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, 1998.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia., ed. Upah minimum regional di 27 wilayah Indonesia 1996: & Tata cara pembatalan penundaan pelaksanaan pemutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja ; Keppres no. 90 th. 1995 tentang bantuan pembayaran pajak (PPh). Yayasan Kesejahteraan Keluarga & Pekerja Indonesia, 1996.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) dan permasalahannya. PUSPI, 1990.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!